Jakarta, CNN Indonesia --
Ledakan terdengar di sejumlah wilayah Iran saat Amerika Serikat (AS) kembali melancarkan serangan udara untuk malam kedelapan berturut-turut pada Minggu (19/7) dini hari waktu setempat.
Melansir dari Aljazeera, Komando Pusat Militer Amerika Serikat (CENTCOM) menyatakan serangan terbaru dilakukan untuk menghukum dengan cepat Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) setelah serangan rudal dan drone Iran di sebuah pangkalan militer AS di Yordania menewaskan dua personel militer AS.
Selain dua korban tewas, satu personel dilaporkan masih hilang dan empat lainnya harus menjalani perawatan di rumah sakit.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
CENTCOM menyebut serangan tersebut juga bertujuan melemahkan kemampuan Iran mengancam jalur pelayaran komersial di Selat Hormuz, salah satu jalur distribusi minyak paling strategis di dunia.
Media Iran, Mehr dan Tasnim, melaporkan serangan menghantam kawasan dekat Sirik di Provinsi Hormozgan serta Pulau Qeshm. Tasnim juga melaporkan satu lokasi di dekat Shadegan, Provinsi Khuzestan, turut menjadi sasaran.
Menurut laporan media Iran, tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Infrastruktur permukiman maupun fasilitas komersial juga disebut tidak mengalami kerusakan.
Dalam pernyataan lanjutan, CENTCOM menyebut sasaran serangan meliputi fasilitas pengawasan pantai, sistem pertahanan udara, kemampuan maritim, hingga lokasi penyimpanan rudal dan drone milik Iran.
Serangan terbaru ini memperpanjang rangkaian operasi militer AS terhadap Iran yang telah berlangsung selama delapan malam berturut-turut.
Di sisi lain, ketegangan diplomatik kedua negara juga terus meningkat.
Mengutip dari CNN, Teheran menyatakan menangguhkan komitmennya terhadap kesepakatan awal yang sempat dicapai dengan Washington bulan lalu. Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei bahkan menyebut tanda tangan Presiden AS Donald Trump dalam kesepakatan tersebut sebagai sesuatu yang tidak bernilai.
Pemerintahan Trump sendiri hingga kini belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai arah operasi militernya maupun langkah diplomatik yang akan ditempuh setelah sepekan konflik kembali memanas.
Sejak perang kembali pecah pada Februari, sedikitnya 16 personel militer AS dilaporkan tewas dan lebih dari 430 lainnya mengalami luka-luka, menurut data CENTCOM.
(anm/mik)
Add
as a preferred
source on Google
[Gambas:Video CNN]
Daftar Isi
Jakarta -
Minum air putih mungkin terdengar sebagai kebiasaan sederhana. Padahal, kebutuhan cairan yang tercukupi berperan penting menjaga hampir seluruh fungsi tubuh tetap berjalan optimal. Air membantu mengatur suhu tubuh, mengangkut zat gizi, melancarkan sirkulasi darah, hingga mendukung kerja otak dan ginjal.
Sayangnya, masih banyak yang baru minum ketika rasa haus muncul. Padahal, rasa haus bukan selalu menjadi tanda pertama tubuh mulai kekurangan cairan. Dalam beberapa kondisi, dehidrasi ringan sudah terjadi meski belum muncul rasa haus yang jelas.
Jika kebiasaan kurang minum terus berlangsung, dampaknya tidak hanya berupa dehidrasi. Berikut bahaya kurang minum bagi tubuh:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kurang minum dapat memengaruhi respons tubuh terhadap stres. Hal ini dibuktikan dalam penelitian dari Liverpool John Moores University yang melibatkan peserta dengan jumlah konsumsi air berbeda.
Dalam penelitian tersebut, peserta yang hanya mengonsumsi sekitar 1,5 liter air per hari menjalani simulasi wawancara kerja dan tes berhitung yang dirancang untuk memicu stres. Hasilnya menunjukkan kadar hormon kortisol meningkat lebih tinggi dibandingkan kelompok yang minum sesuai anjuran.
Kortisol dikenal sebagai hormon stres. Jika kadarnya terus meningkat saat menghadapi tekanan, kondisi tersebut dalam jangka panjang dikaitkan dengan peningkatan risiko berbagai penyakit kronis, seperti penyakit jantung, diabetes, hingga gangguan kesehatan mental.
Selain itu, tubuh juga lebih mudah terasa lemas karena volume darah dapat menurun ketika kekurangan cairan. Akibatnya, jantung harus bekerja lebih keras untuk mengalirkan darah dan oksigen ke seluruh tubuh.
Otak merupakan salah satu organ yang sangat bergantung pada kecukupan cairan. Saat tubuh kekurangan air, aliran darah menuju otak dapat berkurang sehingga fungsi kognitif ikut menurun.
Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics pada 2021 juga menyebutkan bahwa dehidrasi dapat memengaruhi fungsi kognitif, termasuk kemampuan untuk fokus.
Selain sulit berkonsentrasi, kekurangan cairan juga dapat memicu beberapa keluhan lain, seperti:
Keluhan tersebut dapat membuat aktivitas sehari hari terasa lebih berat, terutama saat bekerja atau belajar.
Ginjal membutuhkan cairan yang cukup untuk menyaring zat sisa metabolisme dan membuangnya melalui urine.
Saat asupan air kurang, volume urine menjadi lebih sedikit dan lebih pekat. Jika kondisi ini berlangsung dalam waktu lama, risiko terbentuknya batu ginjal maupun infeksi saluran kemih dapat meningkat karena zat sisa metabolisme dan mineral lebih mudah mengendap di saluran kemih.
Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Frontiers in Nutrition pada 2020 juga menunjukkan bahwa warna urine memiliki hubungan yang kuat dengan status hidrasi tubuh. Saat tubuh kekurangan cairan, konsentrasi zat sisa dalam urine meningkat sehingga warnanya menjadi lebih gelap.
Beberapa tanda yang dapat muncul ketika tubuh mulai kekurangan cairan antara lain:
Kurang minum juga dapat memengaruhi kondisi kulit. Saat tubuh kekurangan cairan, lapisan pelindung kulit tidak dapat bekerja secara optimal sehingga kelembapan kulit berkurang. Akibatnya, kulit terasa lebih kering, tampak kusam, dan bibir lebih mudah pecah pecah.
Meski perubahan ini umumnya tidak terjadi dalam waktu singkat, kekurangan cairan yang berlangsung terus menerus dapat membuat kulit kehilangan elastisitas dan terasa lebih kasar. Menjaga asupan cairan yang cukup menjadi salah satu cara sederhana untuk membantu mempertahankan kelembapan kulit, di samping pola makan bergizi dan perawatan kulit yang tepat.
Kebutuhan cairan setiap individu dapat berbeda, tergantung usia, aktivitas fisik, suhu lingkungan, dan kondisi kesehatan. Namun secara umum, orang dewasa dianjurkan mengonsumsi sekitar 1,5 hingga 2 liter cairan atau setara enam sampai delapan gelas air setiap hari. Kebutuhan ini dapat meningkat saat cuaca panas, setelah berolahraga, ketika sedang sakit, maupun pada ibu hamil dan menyusui.
Agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik, biasakan minum air putih secara berkala tanpa menunggu rasa haus muncul. Menyediakan air minum di meja kerja, membawa botol minum saat beraktivitas, atau minum air setiap selesai makan dapat menjadi kebiasaan sederhana untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan harian.
(mal/kna)
Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan kasus PT Multidaya Teknologi Nusantara (eFishery) harus menjadi momentum reformasi hukum nasional agar Indonesia tidak dipersepsikan sebagai tempat yang memberi ruang bagi kejahatan korporasi.
"Kasus eFishery harus menjadi titik balik reformasi hukum Indonesia. Negara tidak boleh hanya mampu menghukum, tetapi juga wajib memulihkan keadilan, mengembalikan kepercayaan dunia, dan memastikan Indonesia tidak dipersepsikan sebagai tempat yang memberi ruang bagi kejahatan korporasi berlindung di balik lemahnya tata kelola dan regulasi yang tertinggal," kata Rieke dalam keterangannya di Yogyakarta, Sabtu (18/7).
Menurut Rieke, perkara eFishery bukan lagi sekadar tindak pidana korporasi. Kasus tersebut telah berkembang menjadi ujian bagi kredibilitas negara hukum Indonesia, perlindungan hak ekonomi masyarakat, sekaligus kepercayaan investor internasional terhadap sistem hukum nasional.
Ia menilai perhatian dunia terhadap perkara ini semakin besar karena melibatkan investor dari berbagai negara, termasuk Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) (KWAP) Malaysia. Bahkan, pernyataan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang menyebut kasus tersebut sebagai well-planned fraud menunjukkan bahwa penyelesaiannya telah memasuki ranah kepercayaan antarnegara dan memengaruhi persepsi global terhadap kepastian hukum Indonesia.
"Sebagai negara hukum, Indonesia wajib membuktikan bahwa penegakan hukum tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga mampu mengungkap perkara secara menyeluruh, memulihkan kerugian korban, mengembalikan aset hasil kejahatan, dan memperbaiki tata kelola korporasi," ujarnya.
Rieke mengingatkan proses hukum terhadap Gibran Huzaifah, Angga Hadrian Raditya, dan Andri Yadi telah berjalan sesuai status hukum masing-masing. Namun demikian, asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi terhadap setiap pihak yang belum dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Ia menilai dugaan manipulasi laporan keuangan senilai hampir US$600 juta atau sekitar Rp9,7 triliun, yang berdampak pada investasi KWAP sekitar RM200 juta atau Rp880 miliar, menunjukkan bahwa kejahatan korporasi modern tidak lagi mengenal batas negara sehingga membutuhkan penanganan yang komprehensif.
Rieke juga mengingatkan Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kerja sama internasional melalui Mutual Legal Assistance (MLA), pelacakan aset, dan asset recovery, termasuk meningkatkan komunikasi bilateral dengan Pemerintah Malaysia agar proses penegakan hukum, pemulihan aset, dan hubungan diplomatik berjalan transparan dengan tetap menghormati kedaulatan hukum masing-masing negara.
Selain itu, menurutnya, apabila ditemukan alat bukti yang sah, aparat penegak hukum juga perlu mendalami dugaan keterlibatan pihak eksternal perusahaan, termasuk akuntan publik, Kantor Akuntan Publik (KAP), konsultan, maupun profesi penunjang lainnya, tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah.
Dalam keterangannya, Rieke menyampaikan tujuh rekomendasi. Pertama, Polri, Kejaksaan Agung, dan PPATK mengoptimalkan penyidikan, pelacakan aset, pelaksanaan MLA, serta pendalaman terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat berdasarkan alat bukti yang sah. Kedua, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung memastikan proses banding dan kasasi berlangsung independen, transparan, serta memberikan kepastian hukum. Ketiga, Komisi Yudisial mengawal integritas hakim selama proses pemeriksaan perkara. Keempat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat pengawasan terhadap startup, audit, dan profesi penunjang jasa keuangan. Kelima, Pemerintah Indonesia memperkuat komunikasi bilateral dengan Malaysia dan kerja sama penegakan hukum lintas negara sesuai UNCAC. Keenam, Presiden RI dan DPR RI mempercepat pembahasan RUU KUHPerdata sebagai pengganti BW 1847 agar mampu menjawab tantangan ekonomi digital, investasi global, pertanggungjawaban korporasi modern, dan pemulihan kerugian korban. Ketujuh, menjadikan kasus eFishery sebagai momentum reformasi hukum Indonesia agar mampu memperkuat kepercayaan publik maupun dunia internasional.
Manokwari (ANTARA) - Proses pembangunan fisik gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Manokwari, Papua Barat, telah rampung sebanyak 26 titik dari target sebanyak 75 titik hingga pertengahan Juli 2026.
Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 1801/Manokwari Letnan Kolonel Infanteri Davit Sutrisno di Manokwari, Minggu, mengatakan bahwa pihaknya yang bertugas dalam pembangunan itu terus berupaya pembangunan seluruh gerai KDKMP akan rampung 100 persen pada Agustus mendatang.
"Saat ini 26 titik sudah tuntas, dan masih tersisa 49 titik yang dalam proses penyelesaian pembangunan fisik. Kami upayakan Agustus sudah selesai semua," ujarnya.
Setelah pembangunan fisik, kata dia, pemerintah pusat akan mendistribusikan perlengkapan mulai dari fasilitas toko hingga kendaraan operasional untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat di masing-masing wilayah.
Proses pengiriman seluruh perlengkapan KDKMP ke wilayah Indonesia timur, termasuk Papua, menggunakan transportasi laut sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan wilayah lain
"Kawasan timur memang mengalami sedikit keterlambatan karena faktor jarak dan kondisi geografis. Tapi pemerintah berkomitmen mempercepat proses tersebut," kata Davit.
Menurut dia, keberadaan KDKMP memudahkan masyarakat yang berdomisili jauh dari pusat kota untuk memperoleh berbagai kebutuhan pokok dengan hargai lebih terjangkau karena pemerintah memberikan subsidi.
Sejumlah komoditas bahan pokok yang disediakan melalui gerai KDKMP, antara lain pupuk bersubsidi, minyak goreng, gas elpiji, serta kebutuhan rumah tangga lainnya tanpa harus menempuh jarak jauh menuju pusat kota.
"Tujuan utama koperasi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat," kata Davit.
Selain itu, menurut dia, koperasi itu nantinya akan menyediakan layanan kredit dengan bunga rendah, kemudian layanan kesehatan melalui fasilitas apotek dan klinik yang bisa diakses oleh masyarakat setempat.
Pelaksanaan pembangunan program KDMP memiliki tantangan tersendiri bagi jajaran Kodim Manokwari. Namun, pihaknya berkomitmen menyelesaikan seluruh pekerjaan yang tersisa sesuai batas waktu.
"Kami juga sedang mengerjakan program strategis lainnya, termasuk pembangunan 12 titik Jembatan Garuda di wilayah Manokwari," ucap Davit.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Manokwari Aswandi menyebut, alokasi Dana Desa yang telah direalisasikan untuk mendukung operasional KDMP mencapai Rp50,800 miliar.
Hal tersebut sesuai ketentuan pemerintah pusat yang menetapkan 58,03 persen dari total pagu Dana Desa dimanfaatkan untuk pembangunan fisik, pembentukan dan penguatan kelembagaan koperasi, penyediaan modal usaha, dan lainnya.
"Dana Desa yang sudah direalisasikan untuk KDMP di Manokwari sebanyak Rp50,800 miliar. Masih tersisa kurang lebih Rp12,91 miliar, kalau tidak terserap maka dikembalikan ke kas negara," kata Aswandi.
Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Manokwari (ANTARA) - Proses pembangunan fisik gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Manokwari, Papua Barat, telah rampung sebanyak 26 titik dari target sebanyak 75 titik hingga pertengahan Juli 2026.
Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 1801/Manokwari Letnan Kolonel Infanteri Davit Sutrisno di Manokwari, Minggu, mengatakan bahwa pihaknya yang bertugas dalam pembangunan itu terus berupaya pembangunan seluruh gerai KDKMP akan rampung 100 persen pada Agustus mendatang.
"Saat ini 26 titik sudah tuntas, dan masih tersisa 49 titik yang dalam proses penyelesaian pembangunan fisik. Kami upayakan Agustus sudah selesai semua," ujarnya.
Setelah pembangunan fisik, kata dia, pemerintah pusat akan mendistribusikan perlengkapan mulai dari fasilitas toko hingga kendaraan operasional untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat di masing-masing wilayah.
Proses pengiriman seluruh perlengkapan KDKMP ke wilayah Indonesia timur, termasuk Papua, menggunakan transportasi laut sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan wilayah lain
"Kawasan timur memang mengalami sedikit keterlambatan karena faktor jarak dan kondisi geografis. Tapi pemerintah berkomitmen mempercepat proses tersebut," kata Davit.
Menurut dia, keberadaan KDKMP memudahkan masyarakat yang berdomisili jauh dari pusat kota untuk memperoleh berbagai kebutuhan pokok dengan hargai lebih terjangkau karena pemerintah memberikan subsidi.
Sejumlah komoditas bahan pokok yang disediakan melalui gerai KDKMP, antara lain pupuk bersubsidi, minyak goreng, gas elpiji, serta kebutuhan rumah tangga lainnya tanpa harus menempuh jarak jauh menuju pusat kota.
"Tujuan utama koperasi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat," kata Davit.
Selain itu, menurut dia, koperasi itu nantinya akan menyediakan layanan kredit dengan bunga rendah, kemudian layanan kesehatan melalui fasilitas apotek dan klinik yang bisa diakses oleh masyarakat setempat.
Pelaksanaan pembangunan program KDMP memiliki tantangan tersendiri bagi jajaran Kodim Manokwari. Namun, pihaknya berkomitmen menyelesaikan seluruh pekerjaan yang tersisa sesuai batas waktu.
"Kami juga sedang mengerjakan program strategis lainnya, termasuk pembangunan 12 titik Jembatan Garuda di wilayah Manokwari," ucap Davit.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Manokwari Aswandi menyebut, alokasi Dana Desa yang telah direalisasikan untuk mendukung operasional KDMP mencapai Rp50,800 miliar.
Hal tersebut sesuai ketentuan pemerintah pusat yang menetapkan 58,03 persen dari total pagu Dana Desa dimanfaatkan untuk pembangunan fisik, pembentukan dan penguatan kelembagaan koperasi, penyediaan modal usaha, dan lainnya.
"Dana Desa yang sudah direalisasikan untuk KDMP di Manokwari sebanyak Rp50,800 miliar. Masih tersisa kurang lebih Rp12,91 miliar, kalau tidak terserap maka dikembalikan ke kas negara," kata Aswandi.
Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) - Komisi VII DPR RI sepakat memperkuat penugasan public service obligation (PSO) untuk Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA dengan mendorong penyusunan dasar regulasi agar penugasannya bisa berkelanjutan.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa ANTARA harus menjadi salah satu referensi untuk semua berita nasional, sebagai kantor berita milik negara.
Pemberitaan ANTARA melalui teks juga harus menjadi fact checker karena hal tersebut bisa dibaca dan dibagikan.
"Penguatan PSO saya rasa ini harus kita pastikan masuk dalam kesimpulan," kata Saraswati saat rapat bersama sejumlah lembaga penyiaran di kompleks parlemen, Jakarta.
Meski begitu, dia juga meminta lembaga penyiaran agar gaya-gaya penyampaian berita berevolusi menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Terlebih lagi, kini pengguna media sosial dan penerima berita mayoritas merupakan generasi muda.
Artinya, kata Saraswati, cara-cara audiens dalam menerima berita itu sudah tidak lagi sama dengan masa lalu.
Di sisi lain, dia juga mengapresiasi ANTARA yang berhasil membalikkan kondisi keuangan perusahaan menjadi jauh lebih positif dari tahun sebelumnya yang mengalami minus.
"Minusnya mending kalau minus cuma berapa, minusnya itu sampai Rp28 miliar gitu. Lalu bisa berputar balik jadi positif Rp58 miliar Jadi, itu bukan sesuatu yang kecil dan bukan sesuatu yang mudah," katanya.
Adapun dalam kesimpulan rapat, Komisi VII DPR RI dalam salah satu poinnya menyatakan sepakat untuk mendorong penyusunan dasar regulasi penugasan PSO yang lebih kuat dan berkelanjutan agar tidak bergantung pada pembaruan kebijakan tahunan yang berpotensi menghambat pencairan anggaran.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komisi VII DPR sepakat perkuat PSO ANTARA dengan penyusunan regulasi
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Uploader : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Minggu, 19 Juli 2026 - 14:06 WIB
Jakarta, VIVA – Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menonaktifkan enam mahasiswa dari seluruh kegiatan kampus guna mendukung kelancaran pemeriksaan yang dilakukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK). Keenamnya diduga melakukan kekerasan verbal.
Baca Juga
Ketua Satgas PPK Unesa Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba menjelaskan, kasus tersebut bermula dari laporan mengenai riwayat percakapan tidak etis di sebuah Grup WhatsApp (WAG) yang melibatkan enam mahasiswa program vokasi.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
"Terlapor dinonaktifkan dari semua kegiatan akademik, kecuali untuk urusan pemenuhan kewajiban pemeriksaan kasus ini. Ini bukan sanksi akhir, melainkan bagian dari prosedur penanganan," kata Imam di Surabaya, Jawa Timur, Minggu, 19 Jui 2026.
Baca Juga
Dia menjabarkan, percakapan itu berisi pesan yang mengobjektifikasi sejumlah mahasiswi dan dosen, kemudian beredar luas sebelum dilaporkan secara resmi kepada Satgas PPK.
"Kasusnya kekerasan verbal yang terjadi yaitu dalam bentuk chat grup mahasiswa yang bersangkutan yang berisi pesan-pesan tidak etis tentang teman-teman mereka dan juga beberapa dosennya," ujar Imam.
Baca Juga
Menurut Iman, penanganan kasus dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi dengan mengedepankan perspektif korban, asas keadilan, kerahasiaan, dan prinsip kehati-hatian.
"Dalam penanganan kasus ini ada mekanisme ketat yang dilakukan, mulai dari penerimaan laporan, penelaahan kasus, pengumpulan bukti, pemeriksaan terlapor dan saksi, pendampingan korban, pemanggilan orang tua, penyusunan simpulan dan rekomendasi, dan penetapan sanksi oleh rektor," ujarnya.
Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan dugaan kasus tersebut melibatkan enam terlapor dengan 26 pihak yang diduga menjadi korban, terdiri dari mahasiswi dan empat dosen. Satgas PPK masih mendalami perkara dengan memeriksa saksi serta mengumpulkan bukti tambahan dari riwayat percakapan.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
"Kami masih melakukan investigasi mendalam, memeriksa saksi-saksi, dan mengumpulkan bukti tambahan dari riwayat percakapan grup yang panjang dan banyak sekali itu untuk memetakan duduk perkara ini secara utuh, objektif, dan adil," kata Iman.
Unesa juga memberikan pendampingan psikologis, dukungan akademik, dan bantuan hukum apabila diperlukan bagi para korban, serta menjamin kerahasiaan identitas korban, pelapor, dan saksi.
Halaman Selanjutnya
"Selain fokus penanganan kasus, pendampingan korban menjadi prioritas kami. Tim Satgas memberikan pendampingan psikologis, memastikan kelancaran dukungan akademik mereka, serta menyiapkan bantuan hukum jika diperlukan," tambahnya.
Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama (Dirut) Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA Benny Siga Butarbutar mengatakan perang menghadapi disinformasi bukan lagi hal yang biasa-biasa saja, tetapi sudah harus disikapi dengan serius melalui kolaborasi dengan sesama media pemerintah.
Menurut dia, era perkembangan teknologi informasi yang saat ini terjadi membuat situasi menjadi tidak stabil. Dia pun mendorong agar diterbitkannya peraturan presiden (perpres) untuk mendukung media pemerintah memerangi disinformasi maupun hoaks.
"Dalam era sekarang diseminasi hoaks itu membutuhkan anti-hoaks dan juga kerja sama enggak hanya sesama media pemerintah, media lain, dan juga kantor-kantor berita asing," kata Benny usai rapat laporan keuangan bersama Komisi VII DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.
Melalui perpres, menurut dia, upaya perang menghadapi disinformasi mendapatkan kepastian. Dengan demikian. pertarungan mempertahankan indeks demokrasi, keberadaban media, dan juga diseminasi informasi bagi kepentingan umum itu bisa lebih baik.
Benny mengatakan rapat tersebut juga menyepakati bahwa tekanan terhadap media masih besar sehingga lembaga-lembaga penyiaran milik pemerintah harus jauh lebih kreatif dengan anggaran yang ada.
Terkait laporan keuangan, dia menyampaikan ANTARA mengalami kenaikan pendapatan dengan laba yang positif.
Kinerja keuangan 2025, kata dia, memperlihatkan pertumbuhan yang cukup baik dibanding 2024, di mana pendapatan usaha mencapai Rp500,47 miliar, naik dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp453,93 miliar.
Dia juga menyampaikan ANTARA terus berkontribusi kepada penerimaan negara dengan menyumbangkan kontribusi pajak sebesar Rp69,64 miliar di 2025 dalam bentuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), pajak daerah, dan pajak-pajak lainnya.
"Sementara PPN sendiri mencapai Rp43,29 miliar yang merupakan komponen yang paling besar. Sementara PPh mencapai Rp25,75 miliar atau termasuk di dalamnya PPh 21, 23, 20, dan 26," ucap Benny.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Dirut ANTARA: Perang melawan disinformasi harus disikapi secara serius
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Uploader : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Balikpapan (ANTARA) - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan menerapkan sistem sanitary landfill untuk mencegah konsentrasi gas metan dan peningkatan risiko kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Manggar, Balikpapan Timur. Diketahui, penyebab utama kebakaran adalah akumulasi gas metana dan kemudian paparan suhu tinggi karena panas matahari.
Dengan siklus cuaca memasuki musim kemarau sekarang, maka risiko terjadinya kebakaran di tempat pemrosesan akhir sampah itu juga meningkat. Sebagai tempat pengumpulan sampah, terutama di bagian sampah organik, TPA secara alami memproduksi gas metan yang mudah terbakar.
“Dengan sistem sanitary landfill, yaitu sampah ditutup menggunakan tanah yang tersedia,” jelas Kepala Dinas (Kadis) LH Balikpapan, Sudirman Djayaleksana, Minggu. Sistem ini menghambat keluarnya gas metana ke permukaan sehingga risiko munculnya titik api dapat ditekan.
“Kami juga mengantisipasi dampak musim kemarau dan potensi fenomena cuaca El Nino,” lanjutnya.
Gas metana yang terbentuk dari timbunan sampah juga tidak dibiarkan menumpuk. DLH memanfaatkannya sebagai sumber energi yang saat ini telah disalurkan ke sekitar 380 rumah tangga di sekitar kawasan TPA. Selain itu, beberapa titik flare atau pembakaran gas dipasang untuk mengurangi penumpukan metana di dalam timbunan sampah.
“Gas itu kita manfaatkan dengan disalurkan ke masyarakat melalui pipa, sementara sisanya dibakar melalui flare sehingga tidak menumpuk,” jelas Kadis Sudirman.
Ia menambahkan, perbedaan sistem pengelolaan sampah juga menjadi faktor penting. Di sejumlah daerah, TPA masih menggunakan sistem open dumping, yaitu sampah hanya ditumpuk tanpa penutup tanah sehingga gas metana mudah terkumpul dan rentan memicu kebakaran saat suhu meningkat.
Selain pengelolaan gas metana, DLH telah menyiapkan langkah mitigasi darurat. Sekitar 40 petugas yang bertugas di TPA Manggar telah dibekali pelatihan penanganan awal apabila muncul kebakaran. Petugas juga memastikan ketersediaan sumber air dan peralatan pemadaman dini sebelum meminta bantuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) jika kondisi berkembang lebih besar.
Tentang Balikpapan yang sudah hampir dua pekan tidak mengalami hujan, Sudirman menegaskan kondisi TPA Manggar masih dalam kategori aman. Namun, ia mengingatkan seluruh petugas maupun masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembakaran di sekitar kawasan TPA karena dapat memicu kebakaran.
“Kami terus melakukan pemantauan. Selama sistem pengelolaan gas metana berjalan baik, penerapan sanitary landfill tetap konsisten, serta kewaspadaan petugas dijaga, kami optimistis TPA Manggar tetap aman selama musim kemarau,” demikian Sudirman.
Pewarta: Novi Abdi
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta -
Kasus peserta tur yang tiba-tiba memisahkan diri dan kabur dari rombongan turnya di Korea Selatan viral di media sosial. Beberapa bulan sebelumnya, kasus serupa juga terjadi dalam perjalanan umrah. Namun, fenomena peserta yang menghilang dari rombongan ternyata bukan hal baru.
Ketua Umum Indonesia Tour Leader Association (ITLA), Robert Alexander S. Moningka, mengatakan modus tersebut sudah terjadi sejak era 1990-an. Bagi ITLA, kasus peserta yang kabur dari rombongan seharusnya menjadi pengingat bahwa berwisata bukan hanya soal menikmati perjalanan. Robert mengingatkan bahwa setiap wisatawan Indonesia yang bepergian ke luar negeri juga membawa nama baik bangsa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Berwisata bukan hanya sekadar menikmati perjalanan, tetapi juga menjaga komitmen, etika, serta nama baik negara dan bangsa," ujarnya.
Ia berharap meningkatnya kompetensi tour leader dan edukasi kepada masyarakat dapat mendorong lahirnya budaya berwisata yang lebih bertanggung jawab, sehingga kasus serupa tidak terus berulang dan citra wisatawan Indonesia di mata dunia tetap terjaga.
Menurutnya, kejadian-kejadian seperti ini seharusnya menjadi momentum bagi industri pariwisata untuk melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari pengelolaan perjalanan hingga peningkatan kompetensi tour leader dan edukasi wisatawan.
"Momentum yang ada, apalagi sekarang zamannya seperti ini, harus kita jadikan untuk memperkuat budaya berwisata, budaya wisata yang bertanggung jawab," ujar Robert.
Robert menegaskan bahwa tour leader bukan sekadar orang yang menemani wisatawan berlibur. Mereka juga bukan pihak yang bisa mengawasi peserta selama 24 jam atau membatasi kebebasan wisatawan di negara tujuan.
Meski demikian, tour leader dituntut memiliki kemampuan mengelola risiko dan menangani berbagai situasi yang muncul selama perjalanan. Menurutnya, seorang tour leader profesional harus memenuhi standar kompetensi nasional. Pengalaman panjang di lapangan saja tidak cukup.
"Orang yang berpengalaman belum tentu profesional. Tour leader yang berpengalaman belum tentu profesional," katanya.
Ia menjelaskan, tour leader harus memiliki kompetensi, pengetahuan, keterampilan, serta memahami kode etik profesi. Kemampuan berkomunikasi, berkoordinasi, dan berkolaborasi dengan wisatawan maupun berbagai pihak juga menjadi bekal penting ketika menghadapi persoalan di lapangan.
"Makanya perlu koordinasi. Itu bagian dari kompetensi, yaitu mampu berkomunikasi, berkolaborasi, dan bekerja sama dengan kolega maupun wisatawan," ujarnya.
Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ITLA memiliki program Rumah Pintar yang berada di bawah bidang SDM, penelitian dan pengembangan, serta inovasi. Melalui program tersebut, ITLA rutin mengadakan pelatihan bagi para tour leader. Materinya beragam, mulai dari basic life support, pertolongan pertama, penanganan rombongan besar, hingga pemahaman mengenai destinasi wisata dan budaya masyarakat setempat.
Menurut Robert, pelatihan digelar secara rutin. "Program kami minimal sebulan ada dua," katanya.
Ia menilai peningkatan kompetensi menjadi sangat penting agar tour leader mampu menghadapi berbagai risiko, termasuk menangani peserta bermasalah tanpa mengorbankan kenyamanan seluruh rombongan.
Robert menekankan bahwa pembenahan tidak bisa hanya dibebankan kepada tour leader. Wisatawan dan masyarakat umum juga perlu dibekali pemahaman mengenai budaya berwisata yang bertanggung jawab.
Karena itu, ITLA aktif memberikan edukasi melalui berbagai platform digital seperti YouTube, Instagram, podcast, dan program TravelTalk. Materi yang disampaikan mencakup etika perjalanan, karakteristik destinasi, hingga berbagai persoalan yang kerap muncul saat berwisata.