Bagikan:
JAKARTA - Pasar otomotif nasional terus bervariasi setelah berbagai pabrikan menghadirkan model anyar. Terbaru ada LEPAS Indonesia yang secara resmi mengumumkan harga dari E4 EV yang sempat diperkenalkan terlebih dahulu.
Pengumuman harga tersebut berlangsung di pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, dan dibanderol Rp339 juta yang merupakan harga spesial selama penyelenggaraan pameran tahunan itu.
Sebagai Battery Electric Vehicle (BEV) pertama LEPAS di Indonesia, LEPAS E4 EV menandai langkah baru perjalanan brand dalam menghadirkan mobilitas listrik premium. Dengan semangat "Drive Your Elegance", LEPAS menghadirkan kendaraan yang memadukan desain elegan, teknologi cerdas, dan kenyamanan berkendara untuk menjadi bagian dari gaya hidup konsumen modern.
Vice Country Director LEPAS Indonesia, Temmy Wiradjaja, mengatakan bahwa LEPAS E4 EV merupakan tonggak penting bagi perjalanan LEPAS di Indonesia yang membuktikan komitmen LEPAS sebagai brand New Energy.
"Pengalaman mobilitas premium berlandaskan semangat Drive Your Elegance dihadirkan melalui kombinasi inovasi, teknologi, kenyamanan, dan desain elegan untuk memenuhi kebutuhan konsumen Indonesia yang terus berkembang," katanya, dalam sambutanya saat peluncuran harga di ICE BSD, Tangerang, Rabu, 29 Juli.
Kehadiran model di atas melengkapi portofolio elektrifikasi LEPAS bersama LEPAS L8, memberikan pilihan yang lebih beragam bagi konsumen dengan kebutuhan mobilitas yang berbeda, tanpa mengubah komitmen LEPAS dalam menghadirkan desain elegan, teknologi intuitif, dan pengalaman berkendara yang menjadi ciri khas brand.
Untuk memberikan ketenangan lebih kepada pelanggan, LEPAS E4 EV. Pelanggan akan mendapatkan layanan LEPAS CARE, garansi kendaraan selama 6 tahun atau 150.000 km, garansi baterai, motor, dan controller selama 8 tahun atau 160.000 km, serta layanan Road Assistance selama 3 tahun dengan cakupan hingga 50 km, sehingga setiap perjalanan dapat dinikmati dengan lebih aman dan nyaman.
LEPAS E4 EV dibekali baterai berkapasitas 67 kWh serta 12-in-1 Integrated Electric Motor System dengan efisiensi hingga 90,8 persen, tenaga 160 kW, dan putaran motor hingga 24.200 rpm, menghadirkan performa yang responsif sekaligus efisien. Akselerasi 0–100 km/jam dalam 7,2 detik semakin melengkapi karakter berkendaranya yang bertenaga dan lincah. Dengan jarak tempuh terbaik di kelasnya hingga lebih dari 600 kilometer (CLTC).
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+
Ambon (ANTARA) - DPRD Maluku mengusulkan Pemerintah Provinsi Maluku mengajukan pinjaman sekitar Rp1 triliun kepada PT Bank Maluku-Maluku Utara (Bank Maluku-Malut) sebagai alternatif apabila belum ada kepastian persetujuan pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.
Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun di Ambon, Selasa, mengatakan hingga kini belum ada kepastian mengenai rencana pinjaman daerah melalui PT SMI sehingga pemerintah provinsi perlu menyiapkan opsi pembiayaan lain untuk mengatasi tekanan fiskal yang dihadapi.
"Kami menilai pemprov sejauh ini belum berhasil memperoleh kepastian terkait rencana pinjaman daerah dari PT SMI. Karena itu, pemerintah perlu memberikan kejelasan mengenai proses pinjaman tersebut," katanya.
Menurut dia, informasi mengenai besaran pinjaman yang akan disetujui PT SMI juga belum diperoleh, padahal kepastian tersebut dibutuhkan agar pemerintah provinsi dapat mengambil langkah strategis dalam mengatasi persoalan keuangan yang berdampak terhadap jalannya pemerintahan.
Karena itu, DPRD mendorong Pemprov Maluku mengajukan pinjaman kepada Bank Maluku-Malut sebagai alternatif mengingat perkembangan pembahasan rencana pinjaman melalui PT SMI belum menunjukkan kepastian.
"Opsi ini masih layak karena dapat mempercepat pemulihan kondisi fiskal daerah sekaligus memastikan berbagai program pembangunan yang tertunda dapat kembali berjalan," ujarnya.
DPRD menilai tekanan fiskal yang dihadapi Pemerintah Provinsi Maluku merupakan akumulasi berbagai kewajiban keuangan, termasuk beban utang dari periode pemerintahan sebelumnya serta kewajiban pembayaran kepada sejumlah pihak ketiga.
Kondisi tersebut berdampak pada kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan maupun memenuhi belanja pegawai, termasuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN).
Hingga akhir Juli 2026, TPP ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku dilaporkan baru dibayarkan untuk Januari dan Februari 2026.
DPRD berharap pemerintah provinsi segera mengambil keputusan secara terbuka terkait skema pembiayaan daerah agar tekanan fiskal tidak semakin berkepanjangan, pelayanan publik tetap berjalan, dan hak-hak ASN dapat dipenuhi tepat waktu.
Pewarta: Daniel Leonard
Editor : Luqman Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Tadi malam telah dilakukan ekspose (gelar perkara, red.), dan diputuskan bahwa atas perkara ini naik ke tahap penyidikan untuk dua klaster perkara
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dan tiga tersangka lainnya terdiri atas dua klaster.
“Tadi malam telah dilakukan ekspose (gelar perkara, red.), dan diputuskan bahwa atas perkara ini naik ke tahap penyidikan untuk dua klaster perkara,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.
Budi menjelaskan klaster pertama terkait dugaan pemerasan yang dilakukan Anom Widiyantoro terhadap jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang hingga pihak swasta.
Baca juga: Bupati Pemalang Anom Widiyantoro resmi menjadi tahanan KPK
“Klaster kedua, yakni terkait dengan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum KPK kepada Bupati Pemalang,” katanya melanjutkan.
Walaupun demikian, dia mengatakan KPK belum dapat memberitahukan lebih lanjut terkait peran para tersangka dalam dua klaster tersebut.
“Untuk detailnya, nanti kami akan sampaikan di konferensi pers ya,” ujarnya.
Sebelumnya, KPK pada 29 Juli 2026 mengonfirmasi telah melakukan OTT ke-18 yang dilakukan selama 2026.
Baca juga: Pemkab Pemalang pastikan pelayanan publik tetap normal usai ada OTT
Dalam OTT itu, KPK menangkap lima orang di Jakarta, 15 orang di Pemalang, dan seorang di Purworejo. Salah satu dari 21 orang yang ditangkap tersebut adalah Anom Widiyantoro.
Kemudian, KPK membawa 12 dari 21 orang tersebut untuk diperiksa lebih lanjut di Jakarta. Mereka terdiri atas lima orang yang ditangkap di Jakarta, enam orang dari Pemalang, dan seorang dari Purworejo.
Selain itu, KPK telah menyita barang bukti uang tunai sejumlah Rp2 miliar dan menyegel sejumlah lokasi.
Baca juga: Istri Bupati Pemalang dan rombongan tiba di Gedung Merah Putih KPK
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Banyuwangi (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur memberlakukan mekanisme buka tutup operasional penyeberangan Ketapang-Gilimanuk karena kondisi cuaca gelombang tinggi dan angin di Selat Bali masih fluktuasi.
General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang Arief Eko Kurniansjah di Banyuwangi, Kamis, mengatakan penyesuaian operasional di lintasan Ketapang-Gilimanuk ini merupakan bagian dari upaya mitigasi risiko guna memastikan setiap pelayaran berlangsung sesuai standar.
"Operasional penyeberangan hingga kini masih sangat bergantung pada perkembangan cuaca maritim, dan perubahan kecepatan angin dan tinggi gelombang yang terjadi sewaktu-waktu menyebabkan layanan dibuka dan ditutup secara situasional berdasarkan hasil pemantauan di lapangan dan rekomendasi otoritas," katanya.
Pada Rabu (29/7), kata Arief, operasional di penyeberangan Ketapang-Gilimanuk sempat ditunda sementara sebelum kembali dibuka ketika kondisi cuaca dinilai memenuhi persyaratan keselamatan.
Ia menegaskan bahwa keselamatan menjadi prioritas utama dalam setiap layanan penyeberangan, dan penyesuaian operasional dilakukan semata-mata sebagai langkah mitigasi risiko ketika kecepatan angin maupun tinggi gelombang belum memenuhi standar keselamatan pelayaran.
"Begitu kondisi membaik, dan dinyatakan aman oleh otoritas, layanan penyeberangan akan kembali dioperasikan secara bertahap," kata Arief.
Arief menyampaikan hingga saat ini kondisi antrean kendaraan di sisi Pelabuhan Ketapang masih relatif terkendali, dan di zona penyangga di kawasan Bulusan mulai terisi, sehingga kepadatan terlihat di akses menuju pelabuhan.
"Namun belum terjadi antrean panjang di dalam kawasan pelabuhan, sedangkan di sisi Pelabuhan Gilimanuk, antrean kendaraan masih berada di area manuver pelabuhan," ujarnya.
Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor : Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) - Pakar ekonomi Surya Vandiantara menilai hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menyebut sebanyak 49,4 persen responden menilai kondisi ekonomi Indonesia buruk atau sangat buruk, tidak bisa dijadikan alat ukur untuk menilai kondisi riil perekonomian Indonesia.
Pasalnya, menurut Surya, survei itu mengukur persepsi masyarakat, bukan kondisi riil perekonomian nasional.
"Hasil survei SMRC tidak bisa dijadikan alat ukur untuk menilai kondisi riil perekonomian Indonesia, akan tetapi dari hasil survei SMRC kita dapat menyimpulkan bahwa penilaian masyarakat terhadap keberhasilan pemerintah di bidang ekonomi masih rendah," kata dia dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis.
Menurut Surya, ada perbedaan mendasar antara hasil survei dengan kondisi ekonomi nasional. Salah satu indikator fundamental perekonomian Indonesia yang menunjukkan sentimen positif adalah neraca perdagangan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sepanjang satu tahun penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memimpin pada 2025, akumulasi neraca perdagangan surplus hingga mencapai 41,05 miliar dolar AS.
"Surplus neraca perdagangan ini melanjutkan tren positif yang dicapai pada pada era pemerintahan sebelumnya di tahun 2023 sebesar 36,93 miliar dolar AS dan tahun 2024 sebesar 31,04 miliar dolar AS," ujar Surya.
Kemudian, kata dia, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia juga turut mencatatkan sentimen positif di sepanjang satu tahun penuh pemerintahan Prabowo di 2025. Data tersebut membuktikan bahwa perekonomian Indonesia justru bertumbuh dengan baik.
"BPS mencatatkan pertumbuhan ekonomi kumulatif (cumulative-to-cumulative/c-to-c) tahun 2025 mencapai 5,11 persen. Bertumbuh dari tahun 2024 sebesar 5,03 persen dan tahun 2023 5,05 persen," ucapnya.
Selain itu, Surya melihat indikator fundamental lainnya yang menunjukkan sentimen positif adalah cadangan devisa. Berdasarkan laporan Bank Indonesia (BI) cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2026 terjaga di angka 145,6 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan posisi akhir Mei 2026 sebesar 144,9 miliar dolar AS.
"Ketiga indikator fundamental perekonomian ini baik neraca perdagangan, PDB maupun cadangan devisa merupakan indikator utama yang menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia stabil dan terus bergerak maju," katanya.
Melihat kenyataan itu, Surya menilai masalah utamanya bukan pada sektor ekonomi, tetapi minimnya pemberitaan positif terkait capaian ekonomi sehingga persepsi masyarakat atas ekonomi tidak berdasarkan data yang ada.
"Sehingga yang perlu dilakukan bukanlah menganulir hasil survei SMRC ataupun membuat survei tandingan, melainkan lebih proaktif dalam menyampaikan keberhasilan yang sebenarnya sudah dicapai," ucapnya.
Ia menyoroti kementerian dan lembaga terkait yang bergerak di bidang ekonomi, belum maksimal dalam menyampaikan keberhasilan yang sebenarnya telah mereka capai sehingga informasi mengenai capaian yang telah diperoleh tidak sampai kepada masyarakat luas.
"Permasalahan inilah yang akhirnya menyebabkan penilaian masyarakat terhadap ekonomi Indonesia menjadi rendah," kata Surya.
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Uploader : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Bagikan:
JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mewajibkan 10.564 dokter internship mengikuti skrining kesehatan jiwa dan pemeriksaan kesehatan menyeluruh sebagai bagian dari evaluasi nasional terhadap program internship dokter Indonesia (PIDI). Kebijakan ini diambil setelah enam peserta program meninggal dunia sepanjang 2026 berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan Kemenkes.
Selama proses evaluasi berlangsung pada 30 Juli hingga 14 Agustus 2026, seluruh peserta PIDI dibebastugaskan sementara dari aktivitas pelayanan di rumah sakit maupun puskesmas. Langkah tersebut bertujuan memberikan waktu bagi peserta untuk menjalani pemeriksaan kesehatan fisik dan mental secara optimal sekaligus mencegah kelelahan akibat beban kerja.
Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Kemenkes, Yuli Farianti, mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut hasil audit yang menemukan penyakit bawaan serta jam kerja berlebih (overtime) sebagai faktor yang berkontribusi pada sejumlah kasus kematian dokter internship.
"Seluruh kegiatan peserta internship akan diliburkan dan dibebastugaskan sementara. Tujuannya agar mereka tenang, tidak kelelahan, sehingga dua tes utama medical check-up (MCU) ulang dan skrining kesehatan jiwa memberikan hasil yang valid," tegas Yuli dikutip Antara Jakarta, Rabu 29 Juli.
Kemenkes menjadwalkan skrining kesehatan jiwa pada 3-4 Agustus 2026 menggunakan instrumen psikologis khusus. Selanjutnya, peserta akan menjalani pemeriksaan kesehatan fisik secara menyeluruh, termasuk rontgen toraks, pada 5-7 Agustus 2026.
Hasil pemeriksaan tersebut akan dievaluasi bersama Komite Internship Kedokteran Indonesia (KIKI) untuk menentukan tindak lanjut terhadap masing-masing peserta.
"Setelah hasilnya keluar, saya akan mengevaluasi berapa orang yang memang harus diistirahatkan dahulu. Jika hasil logbook-nya ternyata sudah memenuhi capaian, maka program internship-nya langsung kita selesaikan," tambahnya.
Selain evaluasi terhadap peserta yang sedang menjalani program, Kemenkes juga memperketat persyaratan bagi calon dokter internsip. Mulai periode berikutnya, setiap peserta diwajibkan mengikuti tes psikologi minnesota multiphasic personality inventory (MMPI) sebelum ditempatkan di wahana internship.
Menurut Yuli, kebijakan tersebut diambil setelah tim investigasi menemukan adanya peserta yang lolos pemeriksaan kesehatan fisik, tetapi memiliki riwayat gangguan kesehatan mental yang kemudian kambuh saat menghadapi tekanan selama menjalani program.
"Tes mental MMPI mutlak akan dilakukan sebelum internship berjalan. Kami menemukan kasus di mana hasil MCU bagus, tetapi peserta memiliki riwayat gangguan kesehatan mental. Dia sembuh saat MCU, tetapi kembali relapse (kambuh) di tengah tekanan tugas internship," papar Yuli.
Kemenkes juga menyoroti lemahnya pengawasan di fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi lokasi penugasan dokter internship. Menurut Yuli, rumah sakit maupun puskesmas seharusnya melakukan pemeriksaan kesehatan ulang ketika peserta mulai bertugas.
"Saat peserta datang di wahana, kesehatannya harus dicek kembali oleh wahana masing-masing. Ini yang selama ini belum dilaksanakan dengan optimal dan sangat perlu kami tekankan," tegasnya.
Ia menambahkan, masa evaluasi hingga 14 Agustus 2026 menjadi momentum penting untuk mengetahui apakah terdapat gangguan kesehatan yang muncul selama peserta menjalani penugasan.
"Pelaksanaan evaluasi hingga 14 Agustus ini sangat krusial. Ada yang sudah 6 bulan bertugas di puskesmas atau rumah sakit, barangkali ada kondisi kesehatan yang terpapar selama mereka menjalankan tugas," sambung Yuli.
Selain memperkuat pengawasan di fasilitas kesehatan, Kemenkes meminta keterlibatan aktif dokter pendamping, rekan sejawat, perguruan tinggi, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), hingga orang tua peserta dalam memantau kondisi kesehatan dokter internship.
Orang tua juga diminta memastikan anaknya menjalani medical check-up di fasilitas yang telah divalidasi Kemenkes, terutama bagi peserta yang sedang menjalani terapi atau memiliki riwayat penyakit tertentu.
"Kalau komunikasi berjalan dengan baik, kejadian seperti ini tidak akan terulang. Kondisi relaps harus cepat dideteksi oleh wahana dan rekan sejawat, jangan sampai terlambat. Selama ini, kami di pusat kerap terkaget-kaget karena laporan yang masuk selalu terlambat. Makanya, sekarang saya meminta untuk merangkul IDI yang menaungi seluruh anggota di lapangan," tutup Yuli.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+
Jakarta, CNN Indonesia --
CEO Meta Mark Zuckerberg menilai pemerintah Amerika Serikat (AS) tidak perlu memblokir model kecerdasan buatan (AI) asal China demi memenangkan persaingan teknologi.
Menurut Zuckerberg, pelarangan model AI canggih dari China bukan solusi yang efektif untuk memperkuat posisi perusahaan AS.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia justru mendorong perusahaan teknologi AS secara sistematis mengidentifikasi hambatan dan persoalan yang membuat mereka kesulitan bersaing dengan pengembang AI China.
Pernyataan itu disampaikan Zuckerberg dalam wawancara dengan Financial Times yang diterbitkan pada Selasa (28/7).
Zuckerberg mengatakan perusahaan AS perlu memperbaiki daya saingnya alih-alih mengandalkan pemblokiran terhadap pesaing dari China. Pandangan tersebut muncul di tengah meningkatnya perdebatan di Washington mengenai perkembangan model AI China.
Dilansir Reuters, salah satu model yang mendapat perhatian adalah Kimi K3 buatan Moonshot AI yang berbasis di Beijing.
Model tersebut menarik perhatian berkat kemampuan pemrogramannya dan memicu perdebatan mengenai apakah perusahaan China menyalin model AS atau mulai memperkecil kesenjangan teknologi melalui riset mereka sendiri.
Pada saat yang sama, pemerintah AS meningkatkan tekanan terhadap perusahaan teknologi China. Pemerintahan Presiden Donald Trump pada Selasa (28/7) mengumumkan larangan yang menyasar impor robot baru dan inverter daya asal China.
Kebijakan itu ditujukan untuk melindungi pembangunan infrastruktur AI AS dari ancaman keamanan nasional sekaligus mendorong produksi industri strategis kembali ke dalam negeri.
Terpisah, Menteri Keuangan AS Scott Bessent memperingatkan perusahaan China dapat menghadapi sanksi finansial atau dimasukkan ke dalam daftar entitas Departemen Perdagangan AS.
Daftar tersebut membatasi akses perusahaan terhadap teknologi asal AS.
Ancaman itu berkaitan dengan dugaan pencurian teknologi AS oleh perusahaan China.
Namun, Zuckerberg menilai pemblokiran model AI China tidak akan memberikan keunggulan yang efektif bagi AS.
(lom)
[Gambas:Video CNN]
Bagikan:
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 tetap berada di atas level 5 persen.
Adapun angka resmi pertumbuhan ekonomi tersebut dijadwalkan diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Agustus 2026.
Sebagai perbandingan, perekonomian nasional pada kuartal I 2026 tercatat tumbuh 5,61 persen secara tahunan (year on year).
“(Pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan) di atas 5 (persen) masih,” ujarnya kepada awak media, dikutip Kamis, 30 Juli.
Airlangga menjelaskan, optimisme tersebut didorong oleh kuatnya realisasi investasi serta berbagai kebijakan insentif yang telah digulirkan pemerintah untuk menopang aktivitas ekonomi.
“Kuartal kedua (faktor pendorongnya) masih terkait dengan investasi, terkait dengan beberapa insentif yang didorong oleh pemerintah,” ucapnya.
Ia juga meyakini kinerja ekonomi pada kuartal III dan IV 2026 akan tetap terjaga, di dorong oleh belanja pemerintah dan investasi yang akan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi sepanjang semester II tahun ini.
Di sisi lain, Airlangga menilai minat investor terhadap Indonesia masih cukup tinggi, namun dirinya mengakui masih terdapat sejumlah kendala, terutama terkait proses perizinan.
Terkait potensi dampak El Nino terhadap inflasi pangan pada paruh kedua tahun ini, Airlangga memastikan pemerintah terus memantau perkembangan di berbagai daerah.
Dia menambahkan, pemerintah tengah memetakan wilayah yang membutuhkan dukungan pompanisasi maupun distribusi air untuk menjaga produktivitas sektor pertanian, khususnya di daerah yang mulai mengalami penurunan curah hujan.
“Kita monitor saja karena memang di beberapa daerah hujan sudah tidak turun dan mana daerah yang bisa diselesaikan dengan pompanisasi, di mana sungai-sungainya yang masih banyak air dan bagaimana mendistribusikan air itu ke daerah-daerah yang produktif,” tuturnya.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+
Ambon (ANTARA) - Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Pattimura menggelar ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kapahaha, Ambon, sebagai rangkaian peringatan Hari Bakti ke-79 TNI Angkatan Udara sekaligus meneguhkan semangat perjuangan dan pengabdian prajurit.
Komandan Lanud Pattimura Kolonel Pnb Adhi Safarul Akbar di Ambon, Selasa, mengatakan peringatan Hari Bakti TNI AU tidak hanya menjadi momentum mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga mengingatkan seluruh personel agar terus mengedepankan semangat pengabdian, profesionalisme, dan kepedulian kepada masyarakat.
"Ziarah ini menjadi pengingat bahwa pengabdian TNI AU dibangun di atas perjuangan para pahlawan. Nilai-nilai tersebut harus terus menjadi pedoman bagi setiap prajurit dalam melaksanakan tugas menjaga kedaulatan negara sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat," katanya.
Secara khusus, tabur bunga itu dilakukan untuk mengenang pahlawan nasional Alexander Jacob Patty (A.J. Patty), Brigjen Sudiarto, dan Brigjen Ignatius Slamet Riyadi.
Alexander Jacob Patty (A.J. Patty) adalah tokoh perintis kemerdekaan asal Maluku yang lahir pada 30 September 1890. Ia mendirikan Sarekat Ambon di Semarang pada 9 Mei 1920 sebagai wadah memperjuangkan hak-hak masyarakat dan menentang kebijakan diskriminatif pemerintah kolonial Belanda. A.J. Patty dikenal sebagai tokoh yang menumbuhkan semangat nasionalisme di kalangan masyarakat Maluku.
Selain itu, di lokasi yang sama juga dimakamkan Brigjen Sudiarto, perwira TNI Angkatan Darat yang memimpin Batalion Banteng Merah dalam operasi militer menghadapi pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Perwira yang gugur dalam pertempuran tersebut dikenang atas pengabdiannya dalam memimpin pendaratan pasukan APRIS/TNI untuk merebut sejumlah wilayah strategis di Ambon demi mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tokoh lain yang dimakamkan di TMP Kapahaha adalah Brigjen Ignatius Slamet Riyadi, Pahlawan Nasional kelahiran Surakarta pada 26 Juli 1927.
Perwira muda yang dikenal memiliki kepemimpinan dan strategi tempur tersebut gugur pada usia 23 tahun di Ambon, 4 November 1950, saat memimpin operasi militer penumpasan pemberontakan RMS. Kiprahnya juga dikenang sebagai salah satu pelopor lahirnya pasukan khusus TNI Angkatan Darat yang kemudian berkembang menjadi Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
Menurut Adhi, penghormatan kepada para pahlawan merupakan bagian dari upaya menanamkan nilai patriotisme kepada seluruh personel TNI AU agar mampu meneruskan semangat perjuangan dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin dinamis.
Selain ziarah nasional, Lanud Pattimura juga melakukan donor darah sebagai rangkaian peringatan Hari Bakti ke-79 TNI AU yang melibatkan personel TNI AD, TNI AL, Polri, Basarnas, Bakamla, serta sejumlah instansi pemerintah di Maluku.
"Kegiatan donor darah ini bukan sekadar memperingati Hari Bakti TNI AU, tetapi juga menjadi wujud kepedulian kemanusiaan sekaligus memperkuat sinergi lintas instansi di Maluku. Setetes darah sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan," ujar Adhi.
Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Lanud Pattimura menegaskan bahwa peringatan Hari Bakti TNI AU tidak hanya diwujudkan melalui penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga melalui aksi nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor : Luqman Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta, CNBC Indonesia - Laporan keuangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan bahwa belum ada satu pun investor yang mengajukan fasilitas tax holiday atau bebas pajak atas penanaman modal di Ibu Kota Nusantara (IKN) sepanjang 2025.
Padahal, pemerintah sebenarnya menawarkan insentif pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Badan hingga 100% guna mendorong daya tarik investasi di kawasan ini.
"Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan dan kepabeanan di IKN dan/atau Daerah Mitra sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024," tulis laporan DJP tersebut, dikutip Kamis (30/7/2026).
Dari laporan keuangan yang telah diaudit ini, terungkap jumlah permohonan fasilitas Tax Holiday Penanaman Modal di IKN dan Daerah Mitra turun drastis dari tujuh permohonan pada 2024 menjadi nihil pada 2025.
Sebenarnya, pemerintah menawarkan tax holiday tertinggi hingga 30 tahun pajak untuk sektor infrastruktur dan layanan umum bagi investasi yang dilakukan pada periode 2023-2030.
Adapun, jenis-jenis fasilitasnya sebagai berikut:
1. Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (Tax Holiday Penanaman Modal IKN dan Daerah Mitra) Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di IKN dan/atau Daerah Mitra, diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 100% (seratus persen) untuk jangka waktu tertentu.
2. Fasilitas Pajak Penghasilan atas Kegiatan Sektor Keuangan di Financial Center Ibu Kota Nusantara (Tax Holiday FC IKN) Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di sektor keuangan di Financial Center IKN, diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebesar:
a. 100% (seratus persen) untuk kegiatan usaha perbankan, perasuransian, dan keuangan syariah;
b. 85 (delapan puluh lima persen) untuk kegiatan usaha:
1) Pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon;
2) Dana pensiun;
3) Pembiayaan;
4) modal ventura;
5) Inovasi teknologi sektor keuangan;
6) Penjaminan;
7) Perdagangan bursa/komoditas internasional (international commodity trading);
8) Bullion;
9) Pengelola dana perwalian (trust);
10) Pengelolaan instrument keuangan (special purpose vehicle);
11) Perusahaan induk konglomerasi keuangan (financial holding company);
12) Infrastruktur pasar keuangan;
13) Pasar uang, pasar, valuta asing, dana transaksi derivatifnya;
14) Penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;
15) Jasa keuangan lainnya Jangka waktu fasilitas sebagai berikut:
a. 25 (dua puluh lima) Tahun Pajak, untuk penanaman modal yang dilakukan sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2035;
b. 20 (dua puluh) Tahun Pajak, untuk penanaman modal yang dilakukan sejak tahun 2036 sampai dengan tahun 2045;
3.Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan atas Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional (Tax Holiday HQ IKN). Diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar: a. 100% (seratus persen) untuk 10 (sepuluh) Tahun Pajak; dan b. 50% (lima puluh persen) untuk 10 (sepuluh) Tahun Pajak berikutnya.
4. Fasilitas Pengurangan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu (Super Tax Deduction Vokasi IKN). Fasilitas pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 250% (dua ratus lima puluh persen), meliputi: a. Pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan; dan b. Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan. Fasilitas diberikan atas biaya yang dibebankan sampai dengan 2035.
5. Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu (Super Tax Deduction Litbang IKN) Wajib Pajak yang mempunyai tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha yang melakukan kegiatan Penelitian dan Pengembangan tertentu di IKN, diberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 350% (tiga ratus lima puluh persen).
6. Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Sumbangan dan/atau Biaya Pembangunan Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, dan/atau Fasilitas Lainnya yang Bersifat Nirlaba (Super Tax Deduction Sumbangan IKN). Wajib Pajak dalam negeri yang memberikan sumbangan dan/atau biaya Pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya yang bersifat nirlaba di wilayah IKN diberikan fasilitas pengurangan Penghasilan Bruto paling tinggi 200% (dua ratus persen)
|
Jenis Fasilitas |
2024 |
2025 |
|
Tax Holiday Penanaman Modal di IKN & Daerah Mitra |
7 |
- |
|
Tax Holiday FC IKN |
- |
- |
|
Tax Holiday HQ IKN |
- |
- |
|
Super Tax Deduction Vokasi IKN |
- |
- |
|
Super Tax Deduction Litbang IKN |
- |
- |
|
Super Tax Deduction Sumbangan IKN |
- |
- |
|
Total |
- |
7 |
Catatan:
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]