Ambon (ANTARA) - DPRD Maluku mengusulkan Pemerintah Provinsi Maluku mengajukan pinjaman sekitar Rp1 triliun kepada PT Bank Maluku-Maluku Utara (Bank Maluku-Malut) sebagai alternatif apabila belum ada kepastian persetujuan pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.
Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun di Ambon, Selasa, mengatakan hingga kini belum ada kepastian mengenai rencana pinjaman daerah melalui PT SMI sehingga pemerintah provinsi perlu menyiapkan opsi pembiayaan lain untuk mengatasi tekanan fiskal yang dihadapi.
"Kami menilai pemprov sejauh ini belum berhasil memperoleh kepastian terkait rencana pinjaman daerah dari PT SMI. Karena itu, pemerintah perlu memberikan kejelasan mengenai proses pinjaman tersebut," katanya.
Menurut dia, informasi mengenai besaran pinjaman yang akan disetujui PT SMI juga belum diperoleh, padahal kepastian tersebut dibutuhkan agar pemerintah provinsi dapat mengambil langkah strategis dalam mengatasi persoalan keuangan yang berdampak terhadap jalannya pemerintahan.
Karena itu, DPRD mendorong Pemprov Maluku mengajukan pinjaman kepada Bank Maluku-Malut sebagai alternatif mengingat perkembangan pembahasan rencana pinjaman melalui PT SMI belum menunjukkan kepastian.
"Opsi ini masih layak karena dapat mempercepat pemulihan kondisi fiskal daerah sekaligus memastikan berbagai program pembangunan yang tertunda dapat kembali berjalan," ujarnya.
DPRD menilai tekanan fiskal yang dihadapi Pemerintah Provinsi Maluku merupakan akumulasi berbagai kewajiban keuangan, termasuk beban utang dari periode pemerintahan sebelumnya serta kewajiban pembayaran kepada sejumlah pihak ketiga.
Kondisi tersebut berdampak pada kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan maupun memenuhi belanja pegawai, termasuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN).
Hingga akhir Juli 2026, TPP ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku dilaporkan baru dibayarkan untuk Januari dan Februari 2026.
DPRD berharap pemerintah provinsi segera mengambil keputusan secara terbuka terkait skema pembiayaan daerah agar tekanan fiskal tidak semakin berkepanjangan, pelayanan publik tetap berjalan, dan hak-hak ASN dapat dipenuhi tepat waktu.
Pewarta: Daniel Leonard
Editor : Luqman Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.