Kamis, 30 Juli 2026 - 14:10 WIB
VIVA – PT Toyota-Astra Motor (TAM) menghadirkan model terbaru kendaraan elektrifikasi (xEV) pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Rabu (29/7). Melalui peluncuran lini terbaru dari Land Cruiser Family, hingga bZ4X Touring, Toyota semakin memperkuat strategi Multi-pathway dan ekosistem mobilitasnya untuk menghadirkan solusi yang lebih lengkap, praktis, memudahkan, dan exciting bagi setiap pelanggan di Indonesia.
Baca Juga
“Selama 55 tahun, Toyota telah tumbuh bersama masyarakat Indonesia dengan menghadirkan solusi mobilitas yang relevan. Kami akan terus mengembangkan inovasi yang memberikan kenyamanan, performa, confidence, satisfaction, dan joy dalam setiap perjalanan,” kata President Director PT Toyota-Astra Motor, Takuya Yokohama.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Baca Juga
Toyota terus menghadirkan berbagai pilihan teknologi elektrifikasi, termasuk Hybrid EV yang efisien, nyaman, dan praktis berkat teknologi self-charging tanpa mengubah kebiasaan berkendara. Kemudahan penggunaannya untuk aktivitas sehari-hari maupun perjalanan jarak jauh membuat teknologi ini mudah diadopsi oleh masyarakat di berbagai daerah. Kini digunakan di seluruh 38 provinsi, Hybrid EV Toyota membuktikan relevansinya dalam mendukung beragam kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia.
Baca Juga
Lebih dari 60 tahun hadir di Indonesia, Land Cruiser telah menjadi ikon kemewahan dan ketangguhan lintas generasi. New Land Cruiser 300 Hybrid EV memperluas pilihan bagi pelanggan dengan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, senyap, responsif, dan sesuai untuk penggunaan di dalam kota.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
New Land Cruiser 300 Hybrid EV memadukan mesin bensin V35A-FTS V6 3.500 cc twin-turbo dengan motor listrik. Mesin bensinnya menghasilkan tenaga 305 kW dan torsi 650 Nm, sementara motor listrik menghasilkan 36 kW dan 250 Nm. Secara sistem, outputnya mencapai 341 kW dan torsi 790 Nm, menjadikannya Land Cruiser paling bertenaga saat ini.
Untuk pertama kalinya pada Land Cruiser, Parallel Hybrid System menempatkan motor listrik di antara mesin dan transmisi otomatis 10-speed. Sistem ini mengatur kerja mesin, motor listrik, EV driving, serta regenerasi energi secara otomatis.
Halaman Selanjutnya
Terhubung lewat sistem kopling Open Clutch, mesin bensin dan motor listrik dapat bekerja bersama maupun terpisah untuk menghasilkan akselerasi yang kuat, responsif, dan linier. Kendaraan juga dapat melaju menggunakan motor listrik pada kecepatan di bawah 30 km/jam dengan posisi normal take-off.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menganjurkan penggunaan material bangunan yang dinilai lebih ramah bagi kesehatan sekaligus mempertahankan estetika bangunan sebagaimana masyarakat Indonesia era terdahulu menggunakan genteng dan rumbai.
"Estetika, keindahan, harus kita pertahankan. Aslinya bangsa Indonesia tidak pakai seng. Kalau perlu kita kembali pakai ijuk, kembali pakai rumbai," kata Presiden saat meresmikan revitalisasi Stasiun Semarang Tawang di Semarang, Jawa Tengah, yang dikutip dari siaran resmi Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis.
Presiden mengatakan masyarakat Indonesia sejak dahulu telah menggunakan material bangunan seperti genteng tanah liat yang menurutnya bukan merupakan teknologi baru.
"Rakyat kita dari dulu bisa bikin genteng kok. Genteng bukan teknologi baru. Rakyat kita dari dulu pakai genteng," katanya.
Menurut Presiden, penggunaan atap seng yang mudah berkarat dapat berdampak terhadap kesehatan. Selain itu, Prabowo juga menyoroti material asbes sebagai atap bisa berbahaya jika partikelnya terhirup ke dalam paru-paru.
"Seng ini cepat berkarat. Karat ini tidak baik untuk kesehatan. Begitu banyak nanti penyakit paru-paru tanpa kita sadari. Orang-orang muda sudah kena kanker paru-paru. Padahal dia tidak merokok. Dari mana? Ya, dari karat. Dari asbes, dari macam-macam. Kimiawi," kata Presiden.
Pada kesempatan itu, Presiden juga mengajak para gubernur, bupati, wali kota, serta seluruh instansi di bidang masing-masing untuk menjaga kelestarian alam dan kebersihan lingkungan.
Presiden anjurkan penggunaan material bangunan yang lebih ramah kesehatan
Presiden Prabowo Subianto menganjurkan penggunaan material bangunan yang dinilai lebih ramah bagi kesehatan sekaligus mempertahankan estetika bangunan sebagaimana masyarakat Indonesia era terdahulu menggunakan genteng dan rumbai.
"Estetika, keindahan, harus kita pertahankan. Aslinya bangsa Indonesia tidak pakai seng. Kalau perlu kita kembali pakai ijuk, kembali pakai rumbai," kata Presiden saat meresmikan revitalisasi Stasiun Semarang Tawang di Semarang, Jawa Tengah, yang dikutip dari siaran resmi Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis.
Presiden mengatakan masyarakat Indonesia sejak dahulu telah menggunakan material bangunan seperti genteng tanah liat yang menurutnya bukan merupakan teknologi baru.
"Rakyat kita dari dulu bisa bikin genteng kok. Genteng bukan teknologi baru. Rakyat kita dari dulu pakai genteng," katanya.
Menurut Presiden, penggunaan atap seng yang mudah berkarat dapat berdampak terhadap kesehatan. Selain itu, Prabowo juga menyoroti material asbes sebagai atap bisa berbahaya jika partikelnya terhirup ke dalam paru-paru.
"Seng ini cepat berkarat. Karat ini tidak baik untuk kesehatan. Begitu banyak nanti penyakit paru-paru tanpa kita sadari. Orang-orang muda sudah kena kanker paru-paru. Padahal dia tidak merokok. Dari mana? Ya, dari karat. Dari asbes, dari macam-macam. Kimiawi," kata Presiden.
Pada kesempatan itu, Presiden juga mengajak para gubernur, bupati, wali kota, serta seluruh instansi di bidang masing-masing untuk menjaga kelestarian alam dan kebersihan lingkungan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mencanangkan gerakan nasional "Gentengisasi" yang menargetkan penggantian atap seng dan asbes di rumah warga dengan genteng tanah liat tradisional yang lebih aman, sejuk, dan ramah kesehatan.
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jadi disamping aktif melakukan pemantauan, ada juga laporan dari masyarakat terhadap Andrie Yunus maupun Nadiem
Jakarta (ANTARA) - Komisi Yudisial (KY) menemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim pengadilan tingkat pertama yang memutus kasus Andrie Yunus dan Nadiem Makarim.
Anggota KY Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Abhan Misbah mengatakan, KY aktif memantau penanganan perkara di dua kasus tersebut yakni Andrie Yunus di Pengadilan Militer dan Nadiem Makarim di pengadilan umum.
"Jadi disamping aktif melakukan pemantauan, ada juga laporan dari masyarakat terhadap Andrie Yunus maupun Nadiem," kata Abhan dalam konferensi pers di Gedung KY, Jakarta, Kamis.
Baca juga: KY terima 1.402 laporan terkait perilaku hakim selama semester I 2026
Menurut dia, kedua laporan tersebut telah diterima dan diproses oleh KY. Baik laporan dari Andrie Yunus maupun Nadiem Makarim saat ini masih dalam tahap pengkajian lebih lanjut.
"Memang catatan kami sementara ini ada dugaan pelanggaran kode etik ya," ujarnya.
Dia menyebut, KY akan melakukan kajian lebih lanjut dengan meminta klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, baik itu pelapor, saksi, maupun hakim yang menjadi terlapor.
Terkait kapan waktu pemanggilan para pihak, Abhan menyebut belum bisa dipastikan karena tergantung dari kesediaan para pihak untuk hadir.
"Karena ini tergantung juga ketika kami mengundang, memanggil pihak pelapor atau saksi, ya terkadang ada yang satu kali bisa hadir atau sampai dua kali baru bisa hadir. Jadi tergantung dari keterangan-keterangan, fakta-fakta yang sebelumnya kami lakukan pemeriksaan," jelasnya.
Tapi, Abhan melanjutkan, pihaknya bekerja tentu dibatasi waktu dalam menindaklanjuti laporan tersebut.
Baca juga: KY pastikan keterwakilan perempuan dalam seleksi calon hakim agung
"Akan segera mungkin untuk bisa kami selesaikan apa pun nanti putusan akhir di forum pleno KY," ucapnya.
Terkait dugaan pelanggarannya, Abhan mengatakan, untuk laporan Nadiem Makarim dugaannya sesuai dengan laporan yang dilayangkan yakni ada 12 poin dugaan pelanggaran. Tapi untuk membuktikan pelanggarannya apa saja menunggu proses klarifikasi lebih lanjut.
"Kalau untuk Nadiem kalau tidak salah memang sesuai dengan laporan, yang bersangkutan melaporkan ada 12 poin dugaan pelanggaran. Cuma yang terbukti yang mana, ada tapi tentu melalui nanti proses klarifikasi," katanya.
Pada Selasa (6/7), Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim melaporkan empat hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat (PN Tipikor Jakpus) ke Komisi Yudisial (KY).
Keempat hakim yang dilaporkan yakni Purwanto S. Abdullah, Sunoto, Eryusman, Mardianto. Sementara itu, Andrie Yunus, melaporkan hakim militer yang menyidangkan perkaranya ke KY dan Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI pada Selasa (19/5).
Baca juga: KY umumkan 23 calon hakim agung-ad hoc lolos tahap wawancara
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Pekanbaru (ANTARA) - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Provinsi Riau menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid selama dua tahun.
Hakim Ketua Delta Tamtama yang merupakan Wakil Ketua PN Pekanbaru serta dua hakim anggota, Aziz Muslim dan Dr Edy Darma Putra membacakan putusan tersebut di Ruangan Sidang Prof R Soebakti, Kamis. Hakim Ketua Delta Tamtama menyatakan terdakwa Abdul Wahid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Abdul Wahid oleh karena itu dan pidana selama dua tahun dan pidana denda sejumlah Rp200 juta dengan ketentuan jika denda itu tak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 80 hari," kata hakim.
Baca juga: KPK duga Abdul Wahid beri uang lewat ajudan Pangdam Tuanku Tambusai
Selain itu majelis hakim juga menjatuhkan pidana kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1,45 miliar. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama waktu paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut
"Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan," ucap hakim.
Hakim menyatakan Abdul Wahid bersalah sebagaimana dakwaan dalam alternatif ketiga Pasal 12 b Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republlik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI no 31 tahun 1999 tentang tindak pidana pembentasan korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU nomor 1 tahun 2023 tentang UU Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Hakim juga menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi dengan pidana yang dijatuhkan. Selain juga menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan serta membayar biaya sidang Rp10 ribu.
Baca juga: KPK panggil Sekretaris Dinas PUPR Riau usai tahan ajudan Abdul Wahid
Sebelumnya hakim juga menyampaikan hal yang memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindakan pidana korupsi dan terdakwa merupakan penyelenggara negara. Hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa tulang punggung keluarga dan terdakwa masih muda.
Sebelumnya Abdul Wahid dituntut 8,5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal itu atas dugaan korupsi dan pemerasan terhadap para Kepala Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan di Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Riau.
Abdul Wahid dianggap secara memaksa para Kepala Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan pada memberikan uang dan pembayaran untuk keperluan terdakwa dengan total Rp2,45 miliar. Selain Abdul Wahid, yang juga menjadi tersangka Kepala Dinas PUPRPKPP Riau Arif Setiawan dan Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani Nursalam.
Baca juga: KPK periksa ajudan Abdul Wahid sebagai tersangka dugaan pemerasan
Pewarta: Bayu Agustari Adha
Uploader : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Kamis, 30 Juli 2026 - 14:08 WIB
VIVA – Park Hang-seo pernah menjadi mimpi buruk bagi Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong ketika dirinya masih menukangi tim nasional Vietnam beberapa waktu lalu.
Baca Juga
Namun tahun-tahun berlalu, Park Hang-seo yang kini menukangi klub Liga Thailand Kanchanaburi FC mendadak viral karena bikin onar di lapangan.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Pada medio 2020-2023, Timnas Indonesia dan Vietnam memiliki rivalitas tinggi di sepak bola Asia Tenggara. Apalagi, kedua pelatih dari masing-masing tim berasal dari Korea Selatan.
Baca Juga
Ketika itu, Park Hang-seo menukangi Vietnam, sedangkan Timnas Indonesia masih dilatih Shin Tae-yong. Keduanya bersaing di kompetisi ASEAN hingga tingkat regional.
Namun, Park Hang-seo masih lebih unggul atas Shin Tae-yong dengan masing-masing dua kali menang dan imbang atas anak asuh Shin Tae-yong dalam empat laga.
Baca Juga
Timnas Indonesia bahkan pernah dibantai Vietnam besutan Park Hang-seo. Di luar itu, Garuda juga sempat disingkirkan dari Piala AFF dan Kualifikasi Piala Dunia.
Kini, kedua pelatih sudah sama-sama pergi. Mereka bahkan kompak melatih klub dengan STY ke Persija Jakarta sedangkan Park Hang-seo latih Kanchanaburi FC.
Photo :
Beredar di media sosial sebuah video yang menunjukkan Park Hang-seo bereaksi keras ketika mendampingi Kanchanaburi FC dalam laga pra-musim.
Momen itu terjadi ketika Kanchanaburi FC menjamu klub asal Australia Eastern AA dalam pertandingan uji coba dalam tajuk pra-musim yang dihelat di Thailand.
Park Hang-seo yang sejak lama dikenal sebagai pelatih dengan reaksi berapi-api tampak tidak terima saat pemain lawan bermain kasar dengan tekel keras.
Di akhir babak pertama, sebuah tekel keras dilakukan pemain Eastern AA ke Kanchanaburi FC. Tak pelak, kedua tim langsung berdebat.
Park Hang-seo yang ada di pinggir lapangan lantas terpancing aksi itu. Ia pun hendak berlari menuju pemain Eastern AA dan menunjuk-nunjuk mereka sebelum dihalau wasit
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Bukan cuma itu, para asistennya di Kanchanaburi FC juga berupaya menahan amarah dari Park Hang-seo sampai kemudian situasi bisa ditenangkan.
Belum berhenti sampai di situ, menjelang babak kedua berakhir, Park Hang-seo kembali agresif. Ia protes dengan keras karena wasit tak meniup peluit saat pemainnya dilanggar keras.
Halaman Selanjutnya
Munculkan Reaksi Publik
"Mandalika trennya naik setiap tahun karena ada event yang berpengaruh. Jadi, untuk memenuhi target tidak susah, bahkan bisa melampaui target kontribusi terhadap tingkat nasional,"
Mataram (ANTARA) - Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Candra Aprinova mengatakan tren kunjungan wisata ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika terus meningkat setiap tahun seiring penyelenggaraan berbagai event sehingga optimistis mampu mendukung target kunjungan wisata nasional pada 2026.
Dalam Dialog NTB Pagi yang mengangkat tema "Outlook Pariwisata Indonesia Jawab Tantangan Destinasi Superprioritas" yang disiarkan RRI Mataram, Kamis (30/7), Candra mengatakan berbagai event yang digelar di Mandalika menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya kunjungan wisatawan.
"Mandalika trennya naik setiap tahun karena ada event yang berpengaruh. Jadi, untuk memenuhi target tidak susah, bahkan bisa melampaui target kontribusi terhadap tingkat nasional," katanya.
Ia mencontohkan penyelenggaraan Pocari Sweat Run di Mandalika yang diikuti sekitar 9.200 peserta turut memberikan dampak terhadap meningkatnya kunjungan wisatawan ke kawasan tersebut.
Candra mengatakan Mandalika tidak hanya mengandalkan Pertamina Mandalika International Circuit sebagai daya tarik utama, tetapi juga memiliki potensi wisata alam, budaya, dan desa wisata yang terus dikembangkan.
Menurut dia, melalui program pengembangan desa wisata, wisatawan diharapkan tidak hanya berkunjung ke kawasan pantai dan sirkuit, tetapi juga menikmati budaya lokal dan berbagai potensi desa di kawasan penyangga Mandalika sehingga manfaat pariwisata dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.
Sementara itu, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram (Unram) sekaligus Direktur MCSTO Unram, Dr. Akhmad Saufi, SE., M.Bus., Ph.D., mengatakan pengembangan sektor pariwisata juga perlu diimbangi dengan penguatan pasar wisatawan domestik.
"Ke depannya, fokus kita adalah wisatawan domestik karena belajar dari pengalaman, wisatawan asing sangat sensitif terhadap isu global seperti saat pandemi COVID-19. Jadi, kita perlu mengelola pergerakan wisatawan dalam negeri agar manfaat ekonominya saling menguntungkan dan tidak bergantung pada wisatawan asing," katanya.
Menurut Saufi, pembangunan pariwisata juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan serta melibatkan masyarakat agar manfaat sektor tersebut dapat dirasakan secara berkelanjutan.
Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata menetapkan lima Destinasi Pariwisata Superprioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Pada 2026, pemerintah menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 16–17 juta kunjungan dengan target devisa 22–24,7 miliar dolar AS.
Dialog Pagi RRI Mataram: "Outlook Pariwisata Indonesia Jawab Tantangan Destinasi Superprioritas".kamis (30/07/2026).
Baca juga: NTB perkuat promosi digital dan konektivitas MotoGP Mandalika
Baca juga: Jaringan irigasi Mandalika-NTB diperbaiki jelang MotoGP 2026
Baca juga: Pemprov NTB revitalisasi Pasar Kuta Mandalika menjadi lebih nyaman
Pewarta : Raudhatul Solehah
Editor:
Agus Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Oleh Ahmadie Thaha, Kolumnis
REPUBLIKA.CO.ID, Ada masalah yang kelihatan besar karena dibicarakan di ruang rapat yang besar. Begitu diserahkan kepada orang yang mengerti teknologi, kadang ia menyusut menjadi beberapa tabel database dan halaman web. Kita lalu bertanya: yang rumit masalahnya, atau cara birokrasi memandang masalah?
Saya teringat itu ketika membaca langkah Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang dilantik Presiden Prabowo Subianto, 22 Juli 2026. Umurnya 41 tahun. Tergolong muda untuk pucuk birokrasi negeri ini, tempat usia kadang diperlakukan seperti versi perangkat lunak: makin lama dianggap makin lengkap fiturnya.
Beberapa hari setelah dilantik, Sudaryono menjanjikan sistem yang memungkinkan orang tua melihat informasi Makan Bergizi Gratis (MBG): anaknya mendapat menu apa, kandungan gizinya bagaimana, dimasak di dapur mana, bahkan siapa kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab.
Ia berharap sistem itu sudah bisa diakses seluruh orang tua siswa pekan ini. Bagi orang yang biasa mengoprek komputer dan koding, saya agak sulit menyebutnya “sistem canggih”. Kalau database dapur, sekolah, menu, dan penerima manfaat sudah tersedia, pekerjaan dasarnya menjadi lebih mudah.
Tinggal buatkan laman antarmuka berbasis web, tentukan data yang boleh dibaca publik, sambungkan ke database, lalu sajikan dalam dashboard yang ramah ponsel. Tentu praktiknya nanti terkait urusan keamanan, integrasi, dan kualitas data. Tapi secara konseptual, teknologinya biasa.
Justru karena teknologinya biasa, pertanyaan yang luar biasa adalah: mengapa orang tua yang selama ini memimpin BGN tidak bisa melihatnya? Di situlah perkara teknologi berubah menjadi perkara kepemimpinan.
Pemimpin tak harus bisa menulis kode Python atau menghafal SQL. Kepala badan juga tak perlu tahu mengapa programmer bisa murung gara-gara satu titik koma. Tapi pemimpin zaman sekarang perlu mempunyai "imajinasi digital": kemampuan melihat bahwa data yang tersimpan di kantor dapat diubah menjadi pelayanan bagi warga.
Seorang ibu yang anaknya menerima MBG tak membutuhkan seminar tiga hari tentang tata kelola gizi nasional. Ia cuma ingin tahu: anak saya hari ini makan apa? Dari dapur mana? Siapa yang bertanggung jawab? Kalau bermasalah, mengadu ke siapa? Pertanyaan sederhana. Tapi di situlah petunjuk negara hadir atau tidak hadir.
Harus adil dicatat, digitalisasi BGN bukan lahir bersama Sudaryono. BGN sudah meluncurkan platform e-tracking pada September 2025 untuk mencatat distribusi MBG. Pada April 2026, BGN juga mengumumkan pembukaan akses pengecekan data. Jadi kantor BGN sebelumnya bukan gudang arsip yang masih bekerja dengan mesin tik.
Yang menarik dari langkah Sudaryono adalah perubahan sudut pandang: data pemerintah jangan hanya berguna bagi pemerintah.
Birokrasi kita gemar mendigitalkan formulir. Kertas dipindahkan ke layar, lalu kita merasa sudah melakukan transformasi digital. Padahal penderitaan warga tetap sama, cuma bolpennya diganti keyboard. Antrean dipindahkan dari halaman kantor ke layar ponsel, yang nasibnya ditentukan sinyal internet.
Transformasi digital seharusnya dimulai dari kebutuhan warga, bukan kegemaran instansi membuat aplikasi. OECD menyebut pendekatan semacam ini human-centred public services: pelayanan pemerintah dirancang berdasarkan kebutuhan penggunanya. Teknologi bukan tujuan, melainkan alat keterbukaan dan keterjangkauan.
Karena itu kecerdasan teknologi pemimpin jangan diukur dari kemampuannya membuat aplikasi. Itu pekerjaan programmer. Ukurannya adalah apakah ketika menghadapi masalah ia tahu teknologi dapat menyediakan jalan penyelesaian yang lebih cepat dan murah. Literasi digital pemimpin bukan keterampilan jari. Ia keterampilan kepala.
Dan, lebih penting lagi, keterampilan hati. Teknologi tanpa empati hanya menghasilkan mesin yang bekerja lebih cepat. Empati membuat pemimpin bertanya: informasi apa yang dibutuhkan warga? Transparansi membuatnya bertanya lagi: kalau data itu menyangkut kepentingan publik, mengapa harus disimpan rapat-rapat?
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Selatan berharap Duta Generasi Berencana (Genre) Jakarta Selatan Tahun 2026 mampu menyebarkan edukasi tentang perencanaan kehidupan berkeluarga kepada para remaja di wilayah tersebut.
Hal itu disampaikan Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Jakarta Selatan Tomy Fudihartono saat membuka Perhelatan Grand Final Apresiasi Duta Generasi Berencana (Genre) Jakarta Selatan Tahun 2026 di Gedung Teater Bulungan, Kamis.
"Saya berharap dengan terpilihnya Duta Genre ini dapat meningkatkan kepesertaan remaja yang mengikuti Program Generasi Berencana serta memberikan informasi Perencanaan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR) di Jakarta Selatan," kata Tomy.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Selatan bersama Forum Genre Jakarta Selatan ini merupakan puncak dari rangkaian seleksi dan karantina yang telah berlangsung selama dua bulan.
Pada kesempatan itu, Tomy mengapresiasi seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif mengikuti rangkaian kegiatan Apresiasi Duta Genre Jakarta Selatan Tahun 2026.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada para pembina, tim juri, Forum Genre Jakarta Selatan, serta seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan tersebut.
"Besar harapan saya muncul champion-champion remaja penggerak yang bisa menjadi role model dari generasi muda yang sehat dan produktif," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta Dody Taruna Dwiputra turut menyampaikan dukungannya terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut.
"Kami dari Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta mendukung penuh penyelenggaraan Apresiasi Duta Generasi Berencana (Genre) Jakarta Selatan Tahun 2026. Kami berharap para finalis dan Duta Genre terpilih dapat menjadi mitra pemerintah dalam mengedukasi remaja serta menginspirasi generasi muda untuk merencanakan masa depan yang lebih baik," kata Dody.
Kemudian, Kepala Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Selatan Rizky Hamid mengatakan Grand Final Duta Genre Jakarta Selatan Tahun 2026 diikuti oleh 30 finalis atau 15 pasang yang telah melalui proses seleksi dan mengikuti rangkaian pembinaan serta karantina.
Selama dua bulan, para finalis mengikuti pembinaan dan karantina sebagai bekal untuk menjadi agen perubahan di kalangan remaja.
"Kegiatan ini juga didukung oleh 44 mitra kolaborasi dari berbagai sektor dan disaksikan lebih dari 360 penonton yang hadir memberikan dukungan kepada para finalis. Kami berharap para finalis terpilih dapat menjadi role model bagi remaja Jakarta Selatan serta mampu membawa prestasi pada ajang Duta Genre tingkat Provinsi DKI Jakarta," ucap Rizky Hamid.
Adapun para pemenang Apresiasi Duta Generasi Berencana (Genre) Jakarta Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut.
Juara 1 diraih oleh Renata Pradina Putri Wardhana (SMA Perguruan Cikini I) dan Muhammad Hawzaan El Khair (Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka)
Juara 2 diraih oleh Sabrina Ruci Qallysta (SMA Perguruan Cikini I) dan Luthfi Daffa Frastyawan (Universitas Indonesia)
Juara 3 diraih oleh Nayla Isabel Subianto (UPN Veteran Jakarta) dan Muhammad Fakhri Habibillah (Poltekkes Kemenkes Jakarta II)
Juara Harapan 1 diraih oleh Dealova Rihhadatul Aisy (UPN Veteran Jakarta) dan Vachrizasecha Ramadhan (SMAN 43 Jakarta)
Juara Harapan 2 diraih oleh Sharon Monica Putri (Universitas Pertamina) dan Muhammad Afnan Arkan Nur Husna (SMAN 2 Cikarang Barat)
Juara Favorit oleh Theresia Valentine Mitchelle (Universitas Indonesia) dan Rizky Arista Bana (Universitas Pertamina).
Baca juga: 14 peserta ikuti final pemilihan Duta Generasi Berencana Jakbar 2026
Baca juga: Kemendukbangga: Genre dukung ruang aman bagi perempuan dalam keluarga
Baca juga: Wamendukbangga: Duta GenRe bisa jadi agen perubahan sosial
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Mentari Dwi Gayati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Penyusunan peta risiko tersebut dilakukan Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan Kemenhut bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) melalui pemodelan baru yang disesuaikan dengan karakteristik eko
Pontianak (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjadikan Kalimantan Barat (Kalbar) sebagai daerah percontohan penyusunan peta risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada ekosistem gambut guna memperkuat upaya pencegahan berbasis ilmiah.
"Penyusunan peta risiko tersebut dilakukan Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan Kemenhut bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) melalui pemodelan baru yang disesuaikan dengan karakteristik ekosistem gambut dan kondisi spesifik wilayah," kata Penasihat Senior untuk Kerja Sama Internasional dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Kemenhut Israr Albrar dalam keterangan di Pontianak, Kamis.
Abrar mengatakan pengembangan metode pembaruan peta risiko telah dimulai sejak 2025 untuk menghasilkan pemetaan yang lebih akurat dibandingkan metode sebelumnya.
"Metode penyusunan peta risiko karhutla sebenarnya sudah tersedia, namun kini kami menyempurnakannya agar dapat memberikan gambaran risiko yang lebih akurat. Kalbar menjadi lokasi percontohan penerapan metode baru ini," kata Israr di sela diskusi kelompok terarah penyusunan peta risiko karhutla gambut di Kalbar.
Baca juga: Kemenhut prioritaskan Rp550 miliar buat sarpras & infrastruktur gambut
Ia menjelaskan peta risiko tersebut diharapkan menjadi dasar dalam memperkuat pengendalian karhutla, terutama langkah pencegahan pada kawasan yang didominasi ekosistem gambut sehingga penanganan dapat dilakukan lebih tepat sasaran.
Kepala Pusat Riset Ekologi BRIN Asep Hidayat mengatakan penyusunan peta dilakukan secara bertahap dan kolaboratif dengan menggabungkan faktor kerentanan biofisik serta aspek antropogenik yang memengaruhi potensi kebakaran di suatu wilayah.
Menurut dia, proses tersebut meliputi pengembangan kerangka pemodelan, penetapan indikator, hingga penyempurnaan analisis spasial, sehingga menghasilkan peta yang lebih merepresentasikan kondisi lapangan dan dapat menjadi dasar ilmiah dalam pengambilan kebijakan pengendalian karhutla.
Baca juga: Pemadaman karhutla gambut Kubu Raya terus diupayakan
Peneliti Lahan Gambut dan Iklim YKAN Nisa Novita mengatakan metode yang dikembangkan secara khusus ditujukan untuk kawasan gambut karena kebakaran pada ekosistem tersebut lebih sulit dipadamkan, menghasilkan emisi gas rumah kaca lebih besar, menimbulkan kabut asap, serta menyebabkan kerusakan ekosistem yang membutuhkan waktu lama untuk pulih.
"Data Kemenhut menunjukkan hingga Juni 2026 luas areal terbakar di Kalbar mencapai 28.680 hektare atau sekitar 27 persen dari total luas kebakaran nasional. Sementara BPBD Kalbar elah memetakan 335 desa rawan karhutla yang tersebar di 14 kabupaten/kota," kata Nisa.
Dia menyebutkan Ketapang, Mempawah, dan Kubu Raya, menjadi wilayah prioritas karena menyumbang sekitar 77 persen luas kalhutla Kalbar pada periode Januari-Juni 2026 berdasarkan hasil pemantauan Kemenhut.
Nisa menambahkan penyusunan peta risiko kini memasuki tahap finalisasi pemodelan dan peninjauan parameter sebelum disusun menjadi policy brief sebagai masukan bagi Kemenhut dalam penyempurnaan pedoman penetapan wilayah risiko karhutla, khususnya pada bentang lahan gambut.
Baca juga: BMKG ungkap perbedaan karakteristik karhutla gambut dan nongambut
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Ke depannya, tentu akan lebih banyak lagi Manajer Investasi yang berpartisipasi dalam penerbitan ETF Emas di Indonesia.
Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan sebanyak lima sampai tujuh Manajer Investasi (MI) akan turut berpartisipasi dalam peluncuran instrumen investasi Exchange Traded Fund (ETF) Emas pada 10 Agustus 2026 mendatang.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Hasan Fawzi memastikan OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO) terus mendukung seluruh stakeholders di industri pengelolaan investasi untuk berupaya merealisasikan penerbitan ETF Emas
“Atas hal ini, tentunya proses penerbitan akan memperhatikan aspek pemenuhan regulasi dan perlindungan investor. Berkaitan dengan jumlah Manajer Investasi (MI) yang ikut serta, di tahap awal semester II-2026 peluncuran direncanakan 5 sampai 7 pihak (MI),” ungkap Hasan dalam jawaban tertulis konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Juli 2026, di Jakarta, Kamis.
Hasan menjelaskan, peluncuran instrumen investasi ETF Emas tentunya perlu memperhatikan kesiapan dari para stakeholders, baik dalam kaitannya dengan infrastruktur maupun operasional dari setiap pihak yang terkait.
Pihaknya optimistis bahwa ke depan pastinya akan lebih banyak Manajer Investasi yang menyatakan minatnya untuk berpartisipasi dalam penerbitan ETF Emas di pasar keuangan Indonesia.
“Ke depannya, tentu akan lebih banyak lagi Manajer Investasi yang berpartisipasi dalam penerbitan ETF Emas di Indonesia,” ujar Hasan.
Sebelumnya, Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Idiing Pardi mengungkapkan bahwa BEI menargetkan peluncuran instrumen investasi ETF Emas pada 10 Agustus 2026, atau bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pasar Modal Indonesia yang ke-49.
"Nanti, insya Allah diluncurkan di hari ulang tahun pasar modal, 10 Agustus 2026. Mudah-mudahan ya, doain," ujar Iding.
Sebagai informasi, ETF Emas merupakan instrumen investasi berbentuk reksa dana yang diperdagangkan di bursa efek dengan acuan aset dasar berupa emas. Melalui produk ini, investor dapat memperoleh eksposur terhadap pergerakan harga emas tanpa perlu membeli maupun menyimpan emas fisik secara langsung.
Baca juga: KSEI dan Pegadaian siap implementasikan ETF emas pada semester II 2026
Baca juga: BEI siap luncurkan ETF Emas di HUT Pasar Modal 10 Agustus 2026
Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.