Oleh Ahmadie Thaha, Kolumnis
REPUBLIKA.CO.ID, Ada masalah yang kelihatan besar karena dibicarakan di ruang rapat yang besar. Begitu diserahkan kepada orang yang mengerti teknologi, kadang ia menyusut menjadi beberapa tabel database dan halaman web. Kita lalu bertanya: yang rumit masalahnya, atau cara birokrasi memandang masalah?
Saya teringat itu ketika membaca langkah Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang dilantik Presiden Prabowo Subianto, 22 Juli 2026. Umurnya 41 tahun. Tergolong muda untuk pucuk birokrasi negeri ini, tempat usia kadang diperlakukan seperti versi perangkat lunak: makin lama dianggap makin lengkap fiturnya.
Beberapa hari setelah dilantik, Sudaryono menjanjikan sistem yang memungkinkan orang tua melihat informasi Makan Bergizi Gratis (MBG): anaknya mendapat menu apa, kandungan gizinya bagaimana, dimasak di dapur mana, bahkan siapa kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab.
Ia berharap sistem itu sudah bisa diakses seluruh orang tua siswa pekan ini. Bagi orang yang biasa mengoprek komputer dan koding, saya agak sulit menyebutnya “sistem canggih”. Kalau database dapur, sekolah, menu, dan penerima manfaat sudah tersedia, pekerjaan dasarnya menjadi lebih mudah.
Tinggal buatkan laman antarmuka berbasis web, tentukan data yang boleh dibaca publik, sambungkan ke database, lalu sajikan dalam dashboard yang ramah ponsel. Tentu praktiknya nanti terkait urusan keamanan, integrasi, dan kualitas data. Tapi secara konseptual, teknologinya biasa.
Justru karena teknologinya biasa, pertanyaan yang luar biasa adalah: mengapa orang tua yang selama ini memimpin BGN tidak bisa melihatnya? Di situlah perkara teknologi berubah menjadi perkara kepemimpinan.
Pemimpin tak harus bisa menulis kode Python atau menghafal SQL. Kepala badan juga tak perlu tahu mengapa programmer bisa murung gara-gara satu titik koma. Tapi pemimpin zaman sekarang perlu mempunyai "imajinasi digital": kemampuan melihat bahwa data yang tersimpan di kantor dapat diubah menjadi pelayanan bagi warga.
Seorang ibu yang anaknya menerima MBG tak membutuhkan seminar tiga hari tentang tata kelola gizi nasional. Ia cuma ingin tahu: anak saya hari ini makan apa? Dari dapur mana? Siapa yang bertanggung jawab? Kalau bermasalah, mengadu ke siapa? Pertanyaan sederhana. Tapi di situlah petunjuk negara hadir atau tidak hadir.
Harus adil dicatat, digitalisasi BGN bukan lahir bersama Sudaryono. BGN sudah meluncurkan platform e-tracking pada September 2025 untuk mencatat distribusi MBG. Pada April 2026, BGN juga mengumumkan pembukaan akses pengecekan data. Jadi kantor BGN sebelumnya bukan gudang arsip yang masih bekerja dengan mesin tik.
Yang menarik dari langkah Sudaryono adalah perubahan sudut pandang: data pemerintah jangan hanya berguna bagi pemerintah.
Birokrasi kita gemar mendigitalkan formulir. Kertas dipindahkan ke layar, lalu kita merasa sudah melakukan transformasi digital. Padahal penderitaan warga tetap sama, cuma bolpennya diganti keyboard. Antrean dipindahkan dari halaman kantor ke layar ponsel, yang nasibnya ditentukan sinyal internet.
Transformasi digital seharusnya dimulai dari kebutuhan warga, bukan kegemaran instansi membuat aplikasi. OECD menyebut pendekatan semacam ini human-centred public services: pelayanan pemerintah dirancang berdasarkan kebutuhan penggunanya. Teknologi bukan tujuan, melainkan alat keterbukaan dan keterjangkauan.
Karena itu kecerdasan teknologi pemimpin jangan diukur dari kemampuannya membuat aplikasi. Itu pekerjaan programmer. Ukurannya adalah apakah ketika menghadapi masalah ia tahu teknologi dapat menyediakan jalan penyelesaian yang lebih cepat dan murah. Literasi digital pemimpin bukan keterampilan jari. Ia keterampilan kepala.
Dan, lebih penting lagi, keterampilan hati. Teknologi tanpa empati hanya menghasilkan mesin yang bekerja lebih cepat. Empati membuat pemimpin bertanya: informasi apa yang dibutuhkan warga? Transparansi membuatnya bertanya lagi: kalau data itu menyangkut kepentingan publik, mengapa harus disimpan rapat-rapat?
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.