Oegroseno Diberondong 17 Pertanyaan soal Pembangunan Sepolwan dan Sespim Polri

calendar_today 30.07.2026 - person  - timer ~

Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno selesai menjalani pemeriksaan di Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri, Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis 30 Juli 2026. (Foto: Istimewa)

Mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno selesai menjalani pemeriksaan di Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri, Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis 30 Juli 2026. 

Oegroseno dicecar 17 pertanyaan saat menjalani pemeriksaan selama enam jam dalam penyelidikan dugaan korupsi pengadaan lahan Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) di Lembang dan Ciputat.

“Isi dari pada pemeriksaan itu poinnya cuma ada 17 pertanyaan, tapi ada satu pertanyaan isinya beranak. Ada yang lima, ada enam, ada delapan,” kata kuasa hukum Oegroseno, Yasena.

Lanjut dia, selama pemeriksaan Oegroseno menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lugas. Masuk ke materi, pertanyaan penyelidik berkaitan dengan proses hibah tanah Sepolwan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta pengadaan lahan untuk perluasan Sespim Polri.

Dalam proses hibah itu, Oegroseno masih menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri periode 2011-2012.

Oegroseno mengatakan proses tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

“Jadi kita tidak boleh tukar guling atau ruislag, enggak boleh, sesama instansi pemerintah. Itu yang sudah saya lakukan tentang hibah,” ujar Oegroseno.

Setelah proses hibah selesai pada 2012, Lemdiklat Polri pun mengajukan permohonan hibah dana kepada Pemprov DKI Jakarta senilai hampir Rp121 miliar,  rincian Rp54 miliar untuk pembangunan sarana dan prasarana Sespim Polri di Lembang, selanjutnya Rp44 miliar untuk perbaikan fasilitas pendidikan di Sepolwan dan Lemdiklat Polri, dan Rp25 miliar untuk pembelian lahan guna perluasan aset negara di Sespim Polri.

Anggaran tersebut juga mencakup pembangunan jembatan, terlebih saat itu harga tanah diperkirakan sekitar Rp500.000 per meter persegi sehingga kebutuhan anggarannya sekitar Rp25 miliar.

"Akhirnya kita ambil tanah itu, dibeli melalui panitia pengadaan tanah tersebut. Surat perintah panitia yang tanda tangan saya, tapi personel terdiri dari personel dari Logistik Polri waktu itu," kata Oegroseno.

Akhirnya, Polri memperoleh lahan seluas 6,3 hektar atau lebih luas 1,3 hektar dari target awal 5 hektar dan langsung dibayar lunas.

Oegroseno pun mengaku ditawari uang senilai Rp 1 miliar sebagai ucapan terima kasih oleh pemilik tanah. Namun, dia menolak tawaran tersebut.

“Karena saya belajar dari para pemimpin-pemimpin saya sebelumnya lah, Kapolri, Kapolda, Kapolres, itu saya belajar dari beliau-beliau. Tidak boleh menerima uang apa pun dari masyarakat. Bukan saya munafik ya. Berkaitan pekerjaan kita, pekerjaan Polri, kita jangan terima uang dari masyarakat,” tegas dia.

Sebelumnya, Kortas Tipidkor Polri membenarkan tengah menyelidiki dugaan korupsi dugaan korupsi pengadaan lahan Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) di Lembang dan Ciputat.

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Oegroseno Bantah Ada Aliran Dana di Kasus Lahan Sepolwan, Klaim Tolak Rp 1 M - Nasional Katadata.co.id

calendar_today 30.07.2026 - person  - timer ~

Mantan Wakil Kepala Kepolisian Negara RI (Wakapolri), Komjen Pol (Purn) Oegroseno, menyatakan bersedia mendukung penyelidikan dugaan korupsi pengadaan lahan Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) di Banten dan Jawa Barat.

Ia menyampaikan keterangan tersebut setelah memenuhi undangan klarifikasi dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri. Oegroseno meminta Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri meninjau kembali proses pengadaan lahan untuk perluasan aset Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Polri di Lembang, Jawa Barat.

Oegroseno menjelaskan, pengadaan lahan Sespim Polri bermula dari usulan kepala Sespim Polri saat itu untuk memperluas kawasan pendidikan sekitar 5 hektare (ha). Polri kemudian membentuk panitia pengadaan tanah yang bertugas melakukan negosiasi dengan pemilik lahan. Dari anggaran sekitar Rp 25 miliar, panitia akhirnya memperoleh lahan seluas 6,3 ha setelah mencapai kesepakatan dengan pemilik tanah.

“Akhirnya kesepakatan mendapat tanah seluas 6,3 ha. Jadi ada kelebihan tanah 1,3 ha dari 5 ha tadi. Itu sudah dibayar semua, sudah lunas, selesai. Jadi tidak ada satu pun uang yang keluar ke mana pun, baik ke saya maupun ke yang lain, yang saya tahu selama ini,” kata Oegroseno setelah bertemu dengan penyidik Kortas Tipidkor Polri, Kamis (30/7).

Oegroseno menuturkan, setelah transaksi rampung, pemilik lahan mendatanginya dan menawarkan uang Rp 1 miliar sebagai bentuk ungkapan terima kasih. Namun, Oegroseno mengaku menolak pemberian tersebut.

Ia menyebut pemilik lahan juga sempat menawarkan sebidang tanah seluas seribu meter persegi. Tawaran itu kembali ditolaknya dengan alasan tidak ingin menerima aset pribadi yang berkaitan dengan proses pengadaan tersebut.

Menurutnya, setelah penolakan itu, pemilik lahan akhirnya menyerahkan bidang tanah tersebut kepada Polri sehingga menjadi bagian dari aset institusi. “Tanah seribu meter saya tolak, akhirnya oleh pemilik tanah, tanah tadi diberikan kepada Polri,” ujarnya.

Oegroseno juga menyoroti tidak adanya audit terhadap proses hibah maupun pengadaan lahan yang berlangsung pada 2011–2012, saat dirinya masih aktif di Polri. Ia menyebut Itwasum Polri maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap proses tersebut.

Pada kesempatan itu, Oegroseno menjelaskan proses hibah tanah Sepolwan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menyebut mekanisme hibah mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Setelah proses hibah tanah selesai pada 2012, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri mengajukan permohonan hibah dana kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Oegroseno menyatakan dirinya menandatangani surat pengajuan hibah tersebut dengan nilai hampir Rp 121 miliar. Menurut Oegroseno, dana hibah itu dialokasikan sebesar Rp 54 miliar untuk pembangunan sarana dan prasarana di Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Polri di Lembang, Jawa Barat. Selain itu, Rp 44 miliar digunakan untuk memperbaiki sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan di Sepolwan serta Lemdiklat Polri.

“Lemdiklat mengajukan dukungan hibah dari Pemda DKI, hibah dana sebanyak hampir Rp 121 miliar. Suratnya saya yang tanda tangan,” kata Oegroseno.

Kapolda Sulawesi Tengah periode 2005-2006 itu pun meminta Itwasum meninjau kembali lokasi lahan yang dibeli Polri. Hal itu bertujuan untuk memastikan peruntukannya masih sesuai dengan tujuan awal, yakni mendukung pengembangan kawasan pendidikan Sespim Polri di Lembang.

Peninjauan tersebut dinilai dapat memberikan gambaran utuh mengenai proses pengadaan sekaligus penggunaan aset negara yang kini menjadi objek penyelidikan.

Usai menjalani klarifikasi, Oegroseno menyatakan siap memenuhi panggilan lanjutan apabila masih dibutuhkan penyelidik. Ia juga mengatakan tidak merasa dikriminalisasi dalam perkara tersebut.

“Biasa saja. Kan ini klarifikasi. Kalau sebelumnya orang bilang kriminalisasi, mungkin perasaan. Nah sekarang perasaan terjawab, mereka sangat familiar, sangat baik sama saya,” ujarnya.

FIFA Mau Jual Saham Piala Dunia, UEFA Murka: Sepak Bola Bukan Milik Siapa Pun untuk Dijual

calendar_today 30.07.2026 - person  - timer ~

Kamis, 30 Juli 2026 - 19:56 WIB

VIVA – Rencana Presiden FIFA Gianni Infantino membentuk perusahaan komersial untuk mengelola Piala Dunia memicu gelombang penolakan dari berbagai pihak. Konfederasi Sepak Bola Eropa (UEFA) menjadi organisasi pertama yang secara terbuka mengecam proposal tersebut dengan nada keras, bahkan menyebut FIFA telah melewati batas yang seharusnya tidak pernah dilanggar dalam tata kelola sepak bola dunia.

Baca Juga

Kontroversi bermula setelah laporan media Inggris The Times mengungkap adanya pembahasan mengenai pembentukan perusahaan baru bernama FIFA Forward Enterprise (FFE). Perusahaan ini dirancang untuk mengelola hak-hak komersial berbagai turnamen FIFA, termasuk Piala Dunia dan Piala Dunia Antarklub, dengan melibatkan investasi dari pihak swasta.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Skema tersebut disebut memiliki valuasi awal mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp362 triliun. Dana yang berhasil dihimpun nantinya diklaim akan digunakan untuk meningkatkan program pengembangan sepak bola di seluruh dunia.

Baca Juga

Namun, gagasan tersebut langsung memicu reaksi keras dari UEFA. Dalam pernyataan resminya, UEFA menilai rencana itu menyentuh prinsip paling mendasar dalam sepak bola.

Presiden FIFA Gianni Infantino

Photo :

• REUTERS/Jennifer Gauthier

Baca Juga

"UEFA menanggapi hal ini dengan sangat serius. Demikian pula seharusnya setiap asosiasi sepak bola nasional dan setiap pemangku kepentingan: liga, klub, pemain, suporter, pemerintah, serta siapa pun yang peduli terhadap masa depan olahraga ini," tulis pernyataan UEFA.

Konfederasi yang membawahi sepak bola Eropa itu menegaskan bahwa FIFA tidak memiliki hak moral untuk memperlakukan Piala Dunia sebagai aset bisnis yang bisa diperjualbelikan.

"Jiwa dan tata kelola sepak bola bukanlah aset untuk diperdagangkan, terlebih lagi tanpa adanya transparansi mengenai siapa yang memperoleh keuntungan finansial. Tak satu pun dari kita adalah pemilik sepak bola. Sepak bola bukanlah milik FIFA untuk dijual," tulisnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Penolakan UEFA kemudian berkembang menjadi gerakan yang lebih luas. Setelah berdiskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, organisasi tersebut mengklaim semakin banyak pihak yang menyatakan keberatan terhadap proposal FIFA.

"Setelah berdiskusi dengan banyak pemangku kepentingan di seluruh dunia sepak bola, UEFA mengetahui terdapat penolakan yang signifikan dan terus berkembang terhadap skema FIFA tersebut," tulis UEFA dalam pernyataan lanjutan.

Halaman Selanjutnya

UEFA juga mengkritik cara FIFA menjalankan proses konsultasi. Menurut mereka, asosiasi anggota diberi tenggat waktu untuk mendukung proposal tersebut dengan ancaman kehilangan tawaran pembayaran satu kali apabila tidak memberikan persetujuan.

PKK Barito Utara perkuat perlindungan desain kerajinan rotan melalui HAKI

calendar_today 30.07.2026 - person  - timer ~

PKK Barito Utara perkuat perlindungan desain kerajinan rotan melalui HAKI

Kamis, 30 Juli 2026 19:56 WIB

Ketua TP PKK Barito Utara Maya Savitri Shalahuddin foto bersama dengan para perajin anyaman rotan di wilayah Kecamatan Gunung Purei, Selasa (28/7/2026). ANTARA/HO-Diskominfosandi Barito Utara

Muara Teweh (ANTARA) - Tim Penggerak PKK Kabupaten Barito Utara,Kalimantan Tengah, memperkuat indentitas budaya dan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perajin anyaman rotan dengan perlindungan desain melalui Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

"Kita ingin karya-karya para perajin Barito Utara memiliki perlindungan hukum melalui HAKI sehingga identitas budaya daerah tetap terjaga, memiliki nilai tambah, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional," kata Ketua TP PKK Barito Utara Maya Savitri Shalahuddin di Muara Teweh, Kamis.

Hal itu disampaikan Maya Savitri usai mengunjungi sentra perajin anyaman rotan di Kecamatan Gunung Purei.

Menurut dia, produk lokal harus menjadi kebanggaan masyarakat sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi para perajin.

Anyaman rotan Barito Utara, kata dia, tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga merupakan warisan budaya yang harus dijaga dan dikembangkan agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

"Kami harapkan para perajin mampu mengatasi mengenai berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari pemasaran produk hingga perlindungan terhadap motif dan desain khas daerah melalui HAKI," kata dia.

Maya mengatakan, penguatan UMKM tidak cukup hanya melalui peningkatan kualitas produk, tetapi juga perlu didukung legalitas usaha, perlindungan kekayaan intelektual, promosi yang berkelanjutan, serta pengembangan merek agar produk daerah memiliki posisi yang kuat di pasar.

"Kami ingin para pengrajin semakin percaya diri mengembangkan usahanya. Pemerintah daerah bersama TP PKK akan terus mendorong pendampingan agar produk-produk unggulan Barito Utara semakin dikenal dan memiliki daya saing yang tinggi," tambahnya.

Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut, budayawan dan penulis Kalimantan Tengah, Sepmiwawalma, yang saat ini tengah menyusun biografi Maya Savitri Shalahuddin. Selain mendokumentasikan perjalanan kepemimpinan Ketua TP PKK Barito Utara, ia juga menginventarisasi berbagai potensi UMKM, kerajinan, dan kekayaan budaya daerah.

Sepmiwawalma mengatakan kekayaan budaya yang dimiliki masyarakat Gunung Purei merupakan aset berharga yang perlu didokumentasikan sekaligus diwariskan kepada generasi mendatang.

"Setiap motif anyaman rotan memiliki cerita, filosofi, dan identitas masyarakat Dayak. Karena itu, selain didokumentasikan dalam karya tulis, motif-motif tersebut juga perlu memperoleh perlindungan hukum agar tidak mudah diklaim pihak lain. Budaya harus menjadi sumber kebanggaan sekaligus kesejahteraan masyarakat," katanya.

Ia berharap dokumentasi budaya yang sedang disusunnya dapat menjadi referensi sekaligus media promosi untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan potensi ekonomi kreatif Barito Utara kepada masyarakat yang lebih luas.

Kunjungan tersebut juga diikuti Christine Elevin (Echo), pemilik Moneng Galeri Palangka Raya yang dikenal sebagai pelaku UMKM dan pegiat pelestarian wastra Kalimantan Tengah. Dalam kesempatan itu, ia berbagi pengalaman mengenai pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap produk kerajinan.

"HAKI bukan hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pasar dan nilai ekonomi sebuah produk. Saya berharap para perajin rotan di Gunung Purei mulai mendaftarkan motif dan desain khas mereka agar memiliki identitas yang kuat sekaligus menjadi kekayaan intelektual milik Barito Utara," ujar Christine.

Ia juga mendorong para perajin untuk terus berinovasi tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya lokal sehingga produk anyaman rotan mampu mengikuti perkembangan pasar modern.

Baca juga: Pemkab Barut tingkatkan budaya literasi melalui lomba bertutur pelajar

Melalui kunjungan tersebut, Maya Savitri berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, TP PKK, pelaku UMKM, budayawan, akademisi, serta pegiat ekonomi kreatif terus diperkuat guna memperluas promosi, melindungi kekayaan intelektual daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya.

Pewarta : Kasriadi
Editor: Muhammad Arif Hidayat
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Perjuangan Indonesia Hingga Menjadi Tuan Rumah Asian Taekwondo Open Championships 2026

calendar_today 30.07.2026 - person  - timer ~

Liputan6.com, Jakarta - Hitung mundur menuju 8th Asian Taekwondo Open Championships 2026 Grade G2 resmi dimulai. Hanya sehari menjelang pembukaan, Indonesia bersiap menyambut ratusan atlet dari puluhan negara dalam kejuaraan bergengsi yang akan berlangsung di Tennis Indoor Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, pada 1-5 Agustus 2026.

Di balik terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah, tersimpan proses panjang yang tidak hanya mengandalkan kesiapan teknis penyelenggaraan, tetapi juga diplomasi olahraga yang membawa Indonesia meraih kepercayaan dari komunitas taekwondo Asia.

Kepercayaan tersebut diperoleh setelah Indonesia memenangkan proses bidding dalam Asian Taekwondo Union (ATU) Extraordinary Council Meeting di Fujairah, Uni Emirat Arab, Februari 2026. Saat itu Indonesia bersaing dengan dua kandidat kuat, yakni Vietnam dan Arab Saudi.

 Atas arahan Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI), Letjen TNI Richard Tampubolon, Sekretaris Jenderal PBTI Rafael Siagian mempresentasikan kesiapan Indonesia di hadapan Presiden Asian Taekwondo Union Kim Sang-jin beserta jajaran pengurus ATU.

Indonesia memaparkan kesiapan venue, dukungan pemerintah, pengalaman menggelar berbagai kejuaraan internasional, kualitas sumber daya manusia, hingga komitmen menghadirkan penyelenggaraan yang memenuhi standar World Taekwondo.

Hasilnya, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah kejuaraan Grade G2 yang menjadi salah satu ajang penting dalam perburuan poin peringkat dunia.

"Bagi kami, kepercayaan ini bukan sekadar memenangkan bidding, tetapi menjadi pengakuan bahwa Indonesia mampu menyelenggarakan event taekwondo berkelas dunia," ujar Richard Tampubolon.

Tak Sekadar Menjadi Tuan Rumah

Richard menegaskan, menjadi tuan rumah bukanlah tujuan akhir. Menurutnya, penyelenggaraan kejuaraan internasional merupakan strategi jangka panjang untuk mempercepat peningkatan prestasi atlet nasional.

"Panggung besar tidak datang begitu saja. Ia dijemput melalui kepercayaan, komunikasi yang baik, kerja nyata, dan konsistensi. Kepercayaan Asian Taekwondo Union kepada Indonesia adalah amanah yang harus kami jawab dengan penyelenggaraan terbaik sekaligus momentum untuk mempercepat lahirnya atlet-atlet Indonesia yang mampu bersaing di level dunia," katanya.

Ia menambahkan, menghadirkan turnamen Grade G2 di Indonesia membuka peluang lebih besar bagi atlet Merah Putih meraih poin peringkat dunia tanpa harus selalu mengikuti kompetisi di luar negeri.

Ikuti berita bola terbaru di Sport Liputan6

"Prestasi tidak dibangun hanya di atas matras latihan. Prestasi juga dibangun melalui akses terhadap kompetisi berkualitas," ujarnya.

Presiden Prabowo targetkan persoalan sampah selesai akhir 2027

calendar_today 30.07.2026 - person  - timer ~

Presiden Prabowo targetkan persoalan sampah selesai akhir 2027

Kamis, 30 Juli 2026 19:55 WIB

Tangkapan layar - Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato dalam Akad Massal 62 ribu unit KPR Rumah Subsidi di Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026). (ANTARA/YouTube Sekretariat Presiden/Maria Cicilia Galuh)

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mampu menyelesaikan persoalan sampah secara signifikan pada akhir 2027 sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan.

Presiden Prabowo Subianto, dalam arahannya pada Akad Massal 62 ribu unit KPR Rumah Subsidi di Batang, Jawa Tengah, Kamis, mengatakan penanganan sampah menjadi bagian penting menghadapi tantangan perubahan iklim dan pemanasan global.

"Insya Allah dalam satu-dua tahun ini kita akan bikin perubahan drastis. Di akhir 2027 masalah sampah di Indonesia sudah selesai. Tidak ada lagi gunung sampah, ini akan kita capai," katanya dalam siaran Sekretariat Presiden yang dipantau dari Jakarta.

Menurut Prabowo, perubahan cuaca yang semakin tidak menentu menuntut seluruh pihak lebih proaktif menjaga lingkungan. Salah satu langkah utama yang harus dilakukan ialah mengendalikan persoalan sampah secara menyeluruh.

Ia optimistis pemerintah mampu menghadirkan perubahan besar dalam waktu relatif singkat melalui kerja sama kementerian, pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat.

Prabowo menegaskan penyelesaian persoalan sampah merupakan bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan yang dijalankan pemerintah.

Selain memperkuat ketahanan pangan, energi, dan industrialisasi, pemerintah juga berkomitmen menjaga kualitas lingkungan agar Indonesia menjadi negara yang lebih sehat dan layak huni.

Pada kesempatan itu, Prabowo juga mengumumkan rencana penyelenggaraan lomba kota terbersih dengan insentif anggaran bagi pemerintah daerah yang berprestasi dalam menjaga kebersihan dan mengelola sampah.

Ia mengatakan pemerintah akan memberikan insentif dalam bentuk anggaran, bukan sekadar penghargaan simbolis agar pemerintah daerah memiliki motivasi lebih besar untuk menjaga kebersihan wilayahnya.

"Kita bikin lomba kota terbersih. Kota terbersih satu, dua, tiga, empat, lima. Kita kasih nanti insentif. Kota terbersih kita kasih kalau bisa Rp20 miliar. Lima kota terbersih Rp20 miliar. Lima kota di bawahnya Rp10 miliar, dan sebagainya," katanya.

Menurut Prabowo, pemberian insentif berupa anggaran akan lebih bermanfaat dibandingkan sekadar memberikan penghargaan simbolis kepada daerah yang berprestasi.

Pewarta : Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Sentra KI perguruan tinggi didorong jadi pusat hilirisasi hasil riset - ANTARA News Bangka Belitung

calendar_today 30.07.2026 - person  - timer ~

Pangkalpinang (ANTARA) - Sentra Kekayaan Intelektual (KI) perguruan tinggi didorong Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk bertransformasi menjadi pusat hilirisasi hasil riset dan komersialisasi inovasi. Melalui penguatan tata kelola dan penyusunan Panduan Sentra KI Perguruan Tinggi, Sentra KI diharapkan tidak hanya berperan dalam pelindungan KI, tetapi juga mampu meningkatkan pemanfaatan hasil riset untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Komitmen tersebut disampaikan Direktur Jenderal KI, Hermansyah Siregar, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan KI di Perguruan Tinggi dalam rangka Penyusunan Panduan Sentra KI di Hotel Le Meridien, Jakarta, 28 Juli 2026. Forum ini mempertemukan kementerian, lembaga, perguruan tinggi, asosiasi profesi, serta pemangku kepentingan lainnya untuk menyusun panduan nasional pengelolaan Sentra KI.

"Sentra KI tidak hanya sekadar tempat untuk mendaftarkan KI, tetapi menjadi center of excellence bagaimana proses kreasi KI, pendaftaran, proteksi, dan tidak kalah penting proses utilisasi dan komersialisasi KI sehingga menjadi motor pembangunan ekonomi nasional," kata Hermansyah dalam keterangan rilis yang diterima di Pangkalpinang, Kamis.

Ia menjelaskan, hingga saat ini telah terbentuk 1.014 Sentra KI dari ribuan perguruan tinggi di Indonesia. Ke depan, DJKI menargetkan seluruh perguruan tinggi memiliki Sentra KI yang mampu mengawal pengelolaan KI secara menyeluruh, mulai dari penciptaan, pelindungan, hingga pemanfaatannya. Menurut Hermansyah, penguatan Sentra KI juga merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Hermansyah menambahkan bahwa ekosistem KI dibangun atas tiga unsur utama, yakni kreasi, proteksi, dan utilisasi. Perguruan tinggi memiliki posisi strategis karena menjadi tempat lahirnya inovasi sekaligus berperan dalam mendorong pemanfaatan hasil riset melalui hilirisasi dan komersialisasi. Oleh karena itu, sinergi lintas kementerian, lembaga, dan dunia akademik menjadi kunci agar KI mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

Ia juga menyoroti masih rendahnya tingkat komersialisasi KI di Indonesia yang baru berada pada kisaran 2,5 persen, jauh di bawah negara-negara maju. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya memperkuat peran Sentra KI agar hasil riset tidak berhenti menjadi dokumen atau sertifikat semata, melainkan berkembang menjadi inovasi yang dimanfaatkan oleh industri dan masyarakat.

Sementara itu, Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi DJKI, Yasmon, menjelaskan bahwa penyusunan Panduan Sentra KI Perguruan Tinggi dilakukan melalui pembahasan bersama para pemangku kepentingan agar implementasinya sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

"FGD ini menghimpun masukan untuk menyempurnakan Buku Panduan Pembinaan Sentra KI Perguruan Tinggi sebagai rujukan nasional bagi tahap rintisan, berkembang, dan maju. Tujuannya menyatukan pandangan mengenai tata kelola KI perguruan tinggi dan merumuskan transformasi Sentra KI menjadi pusat layanan strategis KI, transfer teknologi, dan kolaborasi perguruan tinggi dengan industri," ujar Yasmon.

Dukungan terhadap penyusunan panduan tersebut juga datang dari berbagai pemangku kepentingan. Kepala Subdirektorat KI dan Promosi Direktorat Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi Universitas Indonesia Ahmad Zulfikri Taning, berharap FGD ini mampu menghasilkan pedoman yang memperkuat pengelolaan Sentra KI sekaligus mempererat kolaborasi antar lembaga.

"Kami menyambut baik agenda hari ini. Harapannya dari agenda ini kita bisa memiliki satu panduan yang komprehensif untuk penguatan Sentra KI di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Harapannya juga bisa membuat sinergi antar lembaga menjadi lebih kuat," ujar Ahmad.

Ia menambahkan, layanan digital yang dikembangkan Universitas Indonesia turut membuat proses pendaftaran KI menjadi lebih mudah, transparan, dan mendorong peningkatan permohonan KI di lingkungan kampus.

Senada dengan Ahmad, Ketua Asosiasi Sentra KI Indonesia, Budi Agus Riswandi, menilai Sentra KI harus mengambil peran lebih besar dalam mendukung hilirisasi hasil riset.

"Melalui Sentra KI kami berharap teman-teman di Sentra KI bisa ikut terus mendukung kegiatan hilirisasi riset. Sentra KI dapat berperan tidak hanya menjalankan berbagai fungsi administratif terkait pendaftaran dan pelindungan KI, tetapi juga mendorong pemanfaatan hasil-hasil riset, termasuk pemanfaatan KI," pungkasnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa Sentra Kekayaan Intelektual (KI) di perguruan tinggi perlu didorong menjadi pusat hilirisasi hasil riset dan inovasi. 

“Sentra KI tidak hanya berperan dalam memberikan pendampingan pendaftaran dan pelindungan kekayaan intelektual, tetapi juga harus mampu menjembatani hasil penelitian agar dapat dikembangkan, dimanfaatkan, dan dikomersialisasikan sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah”, tutup Johan Manurung.

Pewarta: Aprionis
Uploader : Bima Agustian

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

BPJS Kesehatan capaian kepesertaan JKN di Kota Semarang capai 100.persen

calendar_today 30.07.2026 - person  - timer ~

BPJS Kesehatan capaian kepesertaan JKN di Kota Semarang capai 100.persen

Kamis, 30 Juli 2026 19:54 WIB

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang Debbie Nianta Musigiasari (ANTARA/I.C. Senjaya

Semarang (ANTARA) - BPJS Kesehatan mencatat cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Semarang, Jawa Tengah, telah mencapai 100 persen.

"Hingga 1 Juli 2026 tercatat 1,7 juta penduduk Kota Semarang telah terdaftar sebagai peserta JKN," kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang, Debbie Nianta Musigiasari di Semarang, Kamis

Meski cakupan kesehatan semesta atau "Universal Health Coverage" (UHC) telah mencapai 100 persen, kata dia, keaktifan kepesertaan JKN di Kota Semarang harus ditingkatkan karena masih di angka 86,82.persen.

Adapun tingkat partisipasi JKN di Kabupaten Demak yang juga berada di lingkup kerja BPJS Kesehatan Cabang Semarang, lanjut dia, sudah mencapai 99,42 persen atau sebanyak 1,2 juta jiwa.

Capaian cakupan kepesertaan JKN Kota Semarang, kata dia, tidak terlepas dari berbagai pihak.

Menurut dia, BPJS Kesehatan juga memastikan kualitas layanan untuk memberikan kemudahan bagi para peserta JKN.

BPJS Kesehatan Cabang Semarang, kata dia, bekerja sama dengan 356 fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Selain itu, ia menyebut layanan kesehatan canggih juga diperluas melalui kerja sama dengan sejumlah rumah sakit.

Ia menuturkan layanan tersebut meliputi kateterisasi jantung, kemoterapi, hingga radioterapi pada satu faskes agar peserta dapat memperoleh penanganan medis yang optimal tanpa harus menghadapi kendala akses maupun biaya.

Sejumlah rumah sakit yang menyediakan layanan canggih bagi peserta JKN antara lain RSI Sultan Agung, RS Hermina Pandanaran, RS Telogorejo, RSUD. Dr Adhyatma, RSUP dr. Kariadi, RS Elisabeth, RS KRMT Wongsonegoro dan RS Nasional Diponegoro.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Heru Suyitno
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Dosen Vokasi Undip ciptakan mesin sangrai kopi hemat energi hasil berkualitas

calendar_today 30.07.2026 - person  - timer ~

Dosen Vokasi Undip ciptakan mesin sangrai kopi hemat energi hasil berkualitas

Kamis, 30 Juli 2026 19:54 WIB

Dosen Program Studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri (TRKI) Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Mohamad Endy Julianto. ANTARA/HO-Sekolah Vokasi Undip Semarang

Semarang (ANTARA) - Dosen Program Studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri (TRKI) Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Mohamad Endy Julianto menciptakan Voca-Roaste, mesin sangrai hemat energi yang menghasilkan biji kopi hasil panggangan yang lebih berkualitas.

Menurut Endy di Semarang, Jawa Tengah, Kamis, Voca-Roaster dirancang untuk menjawab tantangan industri kopi, khususnya konsumsi energi tinggi serta kualitas hasil sangrai yang belum konsisten.

"Mesin ini mampu meningkatkan pemerataan panas, menjaga konsistensi profil roasting, serta lebih hemat energi dibanding mesin konvensional," katanya.

Menurut dia, hal tersebut dapat dicapai melalui rekayasa sistem agitasi, desain drum, dan pengendalian proses yang lebih presisi.

Voca-Roaster yang sudah didaftarkan hak patennya tersebut merupakan satu dari 41 karya Endy yang telah memiliki paten dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum (Kemenkum).

Ia menuturkan berbagai inovasi yang dihasilkan tersebut merupakan bukti konsistensi pengembangan riset terapan yang berorientasi pada hilirisasi inovasi.

Menurut dia, publikasi ilmiah dan paten merupakan dua hal yang saling melengkapi dalam membangun ekosistem inovasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan industri.

"Publikasi menghasilkan pengetahuan baru, sedangkan paten melindungi inovasi agar memiliki peluang dikembangkan lebih lanjut oleh industri," katanya.

Ia menambahkan riset yang dikembangkannya berfokus pada bidang rekayasa kimia, energi terbarukan, teknologi pangan, biomaterial, pengolahan limbah, teknologi ekstraksi hijau, hingga pemanfaatan sumber daya hayati lokal.

Baca juga: PDAM Semarang: Air keruh akibat faktor alam

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Heru Suyitno
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Prabowo minta kepala daerah tak mengerahkan warga sambut Presiden

calendar_today 30.07.2026 - person  - timer ~

Prabowo minta kepala daerah tak mengerahkan warga sambut Presiden

Kamis, 30 Juli 2026 19:54 WIB

Tagkapan layar - Presiden Prabowo Subianto (dua kiri) didampingi Maruarar Sirait (kiri), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam prosesi penyerahan simbolis kunci rumah ke pada perwakilan penerima manfaat dari berbagai profesi di Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026). ANTARA/Youtube Sekretariat Presiden/pri.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto meminta para kepala daerah, baik gubernur maupun bupati untuk tidak mengerahkan warga hanya untuk menyambut kedatangannya saat melakukan kunjungan kerja ke daerah.

"Sekali lagi saya mohon para gubernur, bupati kalau saya datang tidak perlu untuk dikerahkan rakyat supaya menyambut saya," kata Prabowo dalam acara Akad Massal KPR Sejahtera FLPP di Batang, Jawa Tengah, Kamis.

Prabowo mengaku senang menghadiri kegiatan di berbagai daerah karena dapat merasakan antusiasme serta sambutan hangat dari masyarakat. Namun, Presiden tidak berkenan bila penyambutan tersebut dilakukan dengan mengerahkan masyarakat.

Dirinya merasa kasihan melihat masyarakat harus menunggu berjam-jam di bawah terik matahari demi menantikan kedatangannya.

"Saya senang bertemu rakyat kalau memang dia ingin menyambut saya juga, tapi kalau dikerahkan saya kasihan dia nunggu berjam-jam di panas itu saya kasihan," ucap Presiden.

Menurutnya, yang terpenting adalah pemerintah bersama seluruh jajaran bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan berfokus pada penyambutan kunjungan kepala negara.

Lebih lanjut, Prabowo yakin bahwa masyarakat mengetahui pemerintah saat ini bekerja secara sungguh-sungguh untuk rakyat Indonesia. Dirinya menegaskan pemerintah tidak memiliki kepentingan lain selain mengabdi kepada masyarakat.

Berbagai capaian yang diraih pemerintah menjadi sesuatu yang membanggakan, terutama di tengah situasi global yang masih diwarnai berbagai tantangan.

"Yang penting saya yakin, rakyat tahu pemerintah yang ini sekarang bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat di Indonesia. Kita tidak ada kepentingan lain dan dengan demikian hasil yang kita capai sungguh membanggakan di tengah dunia yang penuh dengan bahaya," ucap Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo turut mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat kerja sama dan menjaga persatuan sebagai satu tim dalam membangun Indonesia. Dengan saling percaya, saling mendukung, saling melengkapi, dan saling memperkuat sebagai satu keluarga besar dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berbagai target besar dapat dicapai.

"kuncinya adalah kerja sama. Kita sekarang semuanya adalah anak-anak Indonesia, kita semuanya dalam satu keluarga besar dalam satu kapal besar yang namanya NKRI. Dengan kerja sama, dengan saling percaya, dengan saling mendukung, dengan saling mengisi, dengan saling memperkuat, kita akan mencapai hal-hal yang besar," kata Prabowo.

Pewarta : Fathur Rochman
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2026