Tinjau Reservoir, Komisi B Dukung Langkah PAM Jaya Tekan Angka Kehilangan Air
calendar_today 21.07.2026 - person - timer ~
Kunjungan kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh.
Turut hadir dalam peninjauan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, yakni M Taufik Zoelkifli, Ade Suherman, Wa Ode Herlina, Pandapotan Sinaga, Jupiter, Wita Susilowati, dan Francine Eustacia.
Nova mengatakan, peninjauan dilakukan sebagai tindak lanjut rapat kerja Komisi B bersama PAM Jaya yang sebelumnya membahas upaya penurunan Non-Revenue Water (NRW).
Baca Juga: PAM Jaya Salurkan Lima Ribu Toren Gratis, Prioritaskan Wilayah dengan Suplai Air Masih Rendah
Dalam kesempatan itu, rombongan juga melihat langsung reservoir berkapasitas sekitar 5 juta liter di Pondok Kopi dan 20 juta liter di Cilincing yang berfungsi memperkuat pasokan air bersih bagi wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara.
"Peninjauan ini juga merupakan tindak lanjut dari rapat kerja kami bersama PAM Jaya yang membahas persoalan Non-Revenue Water (NRW). Tadi pak direktur utama menjelaskan bahwa ternyata NRW tidak hanya soal kebocoran pipa, seperti yang selama ini dipahami masyarakat," jelas Nova.
Berdasarkan paparan PAM Jaya, NRW terdiri atas tiga kategori, yakni konsumsi resmi tak berrekening (unbilled authorized consumption), kehilangan komersial (commercial loss), dan kehilangan fisik (physical loss). Ketiga komponen tersebut menjadi dasar dalam menghitung tingkat kehilangan air.
Selain memahami konsep NRW, Komisi B juga menyoroti pentingnya memperluas sambungan rumah agar air yang telah diproduksi dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
"Jangan sampai air hanya mengalir atau tersimpan di jaringan pipa tanpa tersambung ke rumah-rumah warga. Dengan bertambahnya sambungan rumah, diharapkan angka NRW bisa turun dari tiga kategori yang tadi dijelaskan," ujar Nova.
Baca Juga: Tiga Pekerja Konstruksi Tewas, PAM Jaya Bakal Beri Sanksi ke Moya Indonesia
PAM Jaya juga menjelaskan bahwa penggantian seluruh jaringan pipa sepanjang sekitar 13.000 kilometer di Jakarta membutuhkan biaya cukup besar. Karena itu, perusahaan akan melakukan market sounding untuk menjaring skema pendanaan yang tepat.
"Saya melihat langkah yang disiapkan PAM Jaya cukup komprehensif dalam menyelesaikan persoalan kebocoran air. Kami dari Komisi B tentu mengapresiasi upaya PAM Jaya yang terus bekerja keras untuk menurunkan angka NRW," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin, mengatakan, penurunan NRW menjadi salah satu program prioritas perusahaan.
Menurutnya, definisi NRW mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 18 Tahun 2007 yang membagi kehilangan air ke dalam tiga kategori, yakni konsumsi resmi tak berrekening, kehilangan komersial, dan kehilangan fisik.
PAM Jaya menargetkan market sounding dilakukan pada Desember 2026 sebagai langkah awal menjajaki investasi penggantian jaringan pipa.
Baca Juga: PAM Jaya Pecahkan Rekor MURI Lewat Khitanan Massal 2.067 Anak
"Dalam waktu dekat kami akan melakukan market sounding. Target waktunya sekitar bulan Desember. Namun kami harus berhati-hati karena kebutuhan investasinya cukup besar. Kami harus menghitung secara cermat apakah investasi sebesar itu nantinya dapat memberikan pengembalian yang memadai melalui skema business to business (B2B)," jelas Arief.
Ia menegaskan kondisi keuangan PAM Jaya saat ini masih sehat, sehingga setiap keputusan investasi harus dilakukan secara matang.
"Karena itu seluruh perhitungan harus dilakukan secara sangat hati-hati agar program ini berjalan dengan baik, sesuai arahan Ketua Komisi B dan masukan dari seluruh anggota Komisi B yang hari ini melakukan kunjungan," tutur Arief.
Pengamat dorong optimalisasi pelabuhan internasional Kijing - ANTARA News Kalimantan Barat
calendar_today 21.07.2026 - person - timer ~
Pontianak (ANTARA) - Pengamat Pusat Studi Kebijakan Publik Sofyano Zakaria mendorong pemerintah mempercepat optimalisasi pelabuhan internasional Kijing di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, agar investasi pelabuhan memberikan manfaat ekonomi secara maksimal.
"Indonesia membutuhkan pelabuhan yang produktif, bukan sekadar pelabuhan yang megah secara fisik tetapi sepi aktivitas. Infrastruktur yang dibangun dengan dana triliunan rupiah harus mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi," kata Sofyano dalam keterangannya di Pontianak, Selasa.
Sofyano menilai Terminal Kijing bersama Pelabuhan Bojonegara di Banten dan Pelabuhan Patimban di Jawa Barat perlu mendapat perhatian serius pemerintah karena belum beroperasi optimal sesuai target awal pembangunan.
Menurut Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) tersebut, optimalisasi Terminal Kijing penting untuk memperkuat kegiatan ekspor-impor, meningkatkan daya saing ekonomi Kalimantan Barat, sekaligus membantu menekan biaya logistik di Pulau Kalimantan.
Ia mengatakan persoalan yang dihadapi pelabuhan strategis nasional bukan semata-mata berkaitan dengan kualitas infrastruktur pelabuhan, melainkan belum terbangunnya ekosistem pendukung secara terpadu.
"Masalah utamanya bukan karena kualitas pelabuhannya, tetapi karena pemerintah selama ini membangun pelabuhan tanpa memastikan seluruh ekosistem pendukungnya siap secara bersamaan," katanya.
Sofyano menyebut sejumlah persoalan yang perlu segera ditangani, antara lain keterbatasan akses jalan dan jalur kereta api, belum optimalnya pengembangan kawasan industri di sekitar pelabuhan, rendahnya volume muatan, serta lemahnya integrasi dengan sistem logistik nasional.
Selain itu, menurut dia, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang mampu mendorong pelaku usaha memanfaatkan pelabuhan strategis yang telah dibangun sehingga aktivitas bongkar muat dan arus barang dapat meningkat.
Ia menilai tanggung jawab optimalisasi pelabuhan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) maupun PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (PPI) sebagai operator dan pengelola.
"Pelindo maupun PPI hanyalah operator dan pengelola. Mereka tidak memiliki kewenangan membangun jalan nasional, menetapkan kawasan industri, memberikan insentif fiskal, ataupun mengintegrasikan kebijakan lintas kementerian," ujarnya.
Karena itu, Sofyano mendorong pemerintah melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga secara terpadu dengan arahan langsung presiden agar pembangunan infrastruktur pendukung pelabuhan dapat berjalan dalam satu kebijakan.
Ia juga mengusulkan pemerintah memberikan penugasan khusus kepada Danantara untuk memimpin percepatan optimalisasi pelabuhan strategis nasional melalui integrasi pembiayaan, pembangunan kawasan industri, konektivitas jalan dan rel kereta api, serta pengembangan kawasan ekonomi.
Menurut Sofyano, pemerintah juga dapat menunjuk satu BUMN sebagai lead integrator untuk mengoordinasikan berbagai proyek pendukung pelabuhan sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri.
"Keberhasilan pembangunan pelabuhan tidak boleh lagi hanya diukur dari panjang dermaga atau besarnya investasi, tetapi dari banyaknya kapal yang bersandar, tingginya arus barang, tumbuhnya kawasan industri, terciptanya lapangan kerja, dan meningkatnya kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," katanya.
Status Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dinilai belum cukup tanpa dukungan infrastruktur yang memadai.
Lebih lanjut, Sofyano mengusulkan agar pemerintah memberikan penugasan khusus kepada Danantara untuk memimpin percepatan optimalisasi pelabuhan strategis nasional.
“Danantara memiliki kapasitas sebagai pengelola investasi strategis negara sehingga dapat menjadi orkestrator dalam mengintegrasikan pembiayaan, pembangunan kawasan industri, jaringan logistik, konektivitas jalan, rel kereta api, hingga pengembangan kawasan ekonomi di sekitar pelabuhan,” ujarnya.
Menurutnya, apabila diperlukan pemerintah juga dapat membentuk atau menunjuk satu BUMN khusus sebagai lead integrator yang bertanggung jawab mengoordinasikan seluruh proyek pendukung sehingga tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.
“Ke depan, ukuran keberhasilan pembangunan pelabuhan tidak boleh lagi hanya diukur dari panjang dermaga atau besarnya investasi yang telah dikeluarkan, tetapi harus diukur dari banyaknya kapal yang bersandar, tingginya arus barang, tumbuhnya kawasan industri, terciptanya lapangan kerja, dan meningkatnya kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Di era Presiden Prabowo, infrastruktur harus benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata bagi rakyat,” kata Sofyano Zakaria.
Terpisah, Wagub Kalbar Krisantus Kurniawan mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah juga mendorong percepatan pembangunan jalan tol menuju pelabuhan tersebut agar investasi dan aktivitas logistik dapat berjalan optimal.
Dorongan itu disampaikan Krisantus usai melakukan audiensi dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta.
“Kami sudah melakukan audiensi dengan Kemenko bidang Infrastruktur dan ini menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyampaikan berbagai usulan percepatan proyek strategis nasional yang dinilai berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Kemenkes pacu penelusuran kasus TBC di daerah - ANTARA News Kalimantan Selatan
calendar_today 21.07.2026 - person - timer ~
Medan (ANTARA) - Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus mengatakan penelusuran (tracing) kasus tuberkulosis (TBC) di Sumatera Utara bagian dari upaya mempercepat eliminasi dan pemberantasan penyakit tersebut di Tanah Air, khususnya di Sumatera Utara.
"Hari ini kami datang ke beberapa daerah di Sumut untuk mempercepat pemberantasan TBC," ujar Wamenkes Benjamin saat meninjau layanan TBC di RS Adam Malik, Medan, Sumut, Selasa.
Wamenkes Benjamin mengatakan kegiatan tersebut dilakukan di sejumlah daerah yakni Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, serta wilayah Toba dan sekitarnya.
Menurut dia, pemberantasan TBC membutuhkan kolaborasi lintas sektor baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
Baca juga: Anggota DPR usul perluas deteksi dini untuk tekan penularan TBC
"Kami datang untuk menjelaskan kepada wali kota dan gubernur, karena kuncinya adalah kesehatan mampu melakukan pemeriksaan, bagaimana masyarakat bisa datang ke lokasi. Untuk itu diperlukan lintas sektor," kata Wamenkes Benjamin.
Ia mengatakan kegiatan di Sumatera Utara dilakukan untuk menelusuri kasus TBC seperti penelusuran di Kota Medan dilakukan pada 661 lokasi.
"Kegiatan itu dilakukan dengan pemeriksaan sinar-X, pemeriksaan dahak, pemeriksaan tekanan darah, serta pemeriksaan darah untuk kasus TB dan kontak erat di rumah," ujar Wamenkes Benjamin.
Baca juga: Wamenkes: Pentingnya deteksi dini TBC terhadap lingkungan sekitar
Wamenkes mengatakan secara total penelusuran dilakukan sekitar 3.000 lokasi di Sumatera Utara, sedangkan secara nasional mencapai 53.335 lokasi mulai Juli hingga akhir November 2026 dengan target cakupan 90 persen.
Ia mengatakan percepatan pemberantasan TBC menjadi penting karena Indonesia menempati peringkat kedua dunia dalam jumlah kasus tersebut atau 10 persen kasus TBC dunia.
"Kalau dibandingkan dengan 100 ribu penduduk, Indonesia menjadi nomor satu di dunia karena terdapat 384 kasus per 100 ribu penduduk," kata Wamenkes Benjamin.
Untuk itu Presiden Prabowo Subianto, kata dia, peduli dan memberikan perhatian serius dengan menginstruksikan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mempercepat pemberantasan TBC di berbagai daerah di Indonesia.
Baca juga: Wamenkes: CKG dan inovasi menjadi harapan dalam mengeliminasi TBC RI
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemenkes pacu penelusuran kasus di daerah, percepat eliminasi TBC
Pewarta: M Sahbainy Nasution
Editor : Mahdani
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
DPRD Kalsel bahas rencana kerja mitra tahun 2027 - ANTARA News Kalimantan Selatan
calendar_today 21.07.2026 - person - timer ~
Banjarmasin (ANTARA) - DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), dalam hal ini Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum, membahas rencana kerja mitra atau pemerintah daerah setempat tahun anggaran 2027.
"Sinergi antara DPRD dan mitra kerja pemerintah daerah menjadi hal penting dalam mengawal perencanaan program," ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim ketika dikonfirmasi, Rabu
Menurut Habib Hamid, pembahasan rencana kerja bagian dari tugas Komisi I untuk memastikan setiap rencana program benar-benar tepat sasaran dan mampu mendukung pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Dengan adanya rapat kerja tersebut, Komisi I DPRD Kalsel berharap seluruh rancangan program dan kegiatan tahun anggaran 2027 dapat terlaksana secara optimal serta memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah dan masyarakat setempat
Menurut dia, rapat kerja bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) bagian dari upaya penyelarasan program pemerintah daerah dengan fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD.
Pada rapat yang berlangsung, Selasa (21/7/2026), DPRD melakukan pembahasan bersama mitra terhadap rencana kerja 2027 SKPD terkait Administrasi Pimpinan Daerah, Inspektorat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kalsel.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalsel itu menambahkan bahwa rapat kerja tersebut sebagai upaya penyelarasan program pemerintah daerah dengan fungsi pengawasan dan penganggaran legislatif..
Agenda utama rapat mendengarkan pemaparan rencana kerja, program, serta kegiatan masing-masing mitra kerja tahun 2027.
"Pembahasan tersebut bertujuan memastikan program yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah serta mendukung prioritas pembangunan Pemprov Kalsel.," ujar Habib Hamid.
Melalui rapat kerja tersebut, Komisi I DPRD Kalsel memberikan masukan dan evaluasi terhadap rencana program yang disampaikan SKPD terkait.
"Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, " demikian Habib Hamid Bahasyim.
.
Pewarta: Syamsuddin Hasan
Editor : Mahdani
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Pemkab Pati siapkan angkutan sekolah gratis
calendar_today 21.07.2026 - person - timer ~
Pemkab Pati siapkan angkutan sekolah gratis
Selasa, 21 Juli 2026 22:11 WIB
Pelaksana tugas Bupati Pati Risma Ardhi Chandra saat peluncurn trayek angkutan sekolah "AKU SADAR" (Awak Angkutan Perdesaan Berdaya dan Sejahtera) di SMP Negeri 4 Pati, Selasa (21/7/2026). ANTARA/HO-Humas Pemkab Pati
Pati (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sedang mematangkan skema pemberian subsidi angkutan sekolah gratis bagi pelajar, sebagai bagian dari upaya memperkuat layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi peserta didik.
"Program angkutan sekolah gratis ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pelajar sekaligus menghidupkan kembali layanan angkutan perdesaan. Karena keselamatan anak-anak saat berangkat dan pulang sekolah harus menjadi prioritas," kata Pelaksana tugas Bupati Pati Risma Ardhi Chandra saat peluncuran trayek angkutan sekolah "AKU SADAR" (Awak Angkutan Perdesaan Berdaya dan Sejahtera) di SMP Negeri 4 Pati, Selasa.
Untuk itu, kata dia, pihaknya segera mengkaji berbagai skema subsidi transportasi sekolah yang telah terbukti efektif diterapkan di sejumlah daerah sebagai referensi, sehingga ke depan layanan angkutan sekolah yang aman, nyaman, dan gratis dapat diwujudkan di Kabupaten Pati.
Ia juga menegaskan seluruh armada angkutan sekolah harus dipastikan memenuhi standar kelayakan jalan.
Menurut dia keamanan kendaraan merupakan syarat utama agar siswa merasa nyaman menggunakan angkutan umum, sekaligus memberikan ketenangan bagi orang tua saat melepas anak ke sekolah.
"Masih banyak pelajar SMP yang mengendarai sepeda motor meski belum memenuhi syarat. Saya mengajak sekolah, guru, orang tua, dan kepolisian untuk bersama-sama mengawasi agar siswa yang belum memenuhi syarat tidak membawa sepeda motor ke sekolah," ujarnya.
Selain mendukung keselamatan, Pemkab Pati juga mendorong angkutan perdesaan menjadi bagian dari pelayanan publik yang semakin produktif.
Pemanfaatan armada untuk kegiatan outing class sekolah dinilai dapat mendukung sektor pendidikan sekaligus menggerakkan destinasi wisata daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pati Tony Romas Indriarsa menjelaskan Program AKU SADAR merupakan strategi pemberdayaan angkutan perdesaan melalui empat langkah utama, yakni pengembangan trayek angkutan sekolah, kerja sama layanan angkutan untuk kegiatan outing class, peningkatan kapasitas pengemudi, serta rencana penerapan subsidi angkutan sekolah mulai tahun 2027.
"Program ini dirancang untuk mengurangi kemacetan pada jam berangkat dan pulang sekolah, menekan penggunaan sepeda motor oleh pelajar yang belum memenuhi syarat berkendara, sekaligus meningkatkan kesejahteraan pengemudi angkutan perdesaan melalui pemanfaatan armada yang lebih optimal," ujarnya.
Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor:
Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Komitmen pemerintah mendorong transformasi ekosistem kendaraan listrik
calendar_today 21.07.2026 - person - timer ~
Komitmen pemerintah mendorong transformasi ekosistem kendaraan listrik
Selasa, 21 Juli 2026 22:10 WIB
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/7/2026). ANTARA/Fathur Rochman.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong transformasi ekosistem kendaraan nasional berbasis energi baru dan terbarukan.
Prasetyo menyampaikan hal tersebut dalam konteks rencana pembangunan pabrik motor listrik nasional. Menurutnya, rencana tersebut merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat produksi motor listrik dalam negeri.
“Sekali lagi ini membuktikan bahwa sesungguhnya kalau kita memiliki kehendak, kalau kita memiliki keinginan, bangsa Indonesia akan mampu mencapainya,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Lebih lanjut, Mensesneg menilai pengembangan produksi kendaraan listrik nasional merupakan bagian dari upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar berbasis fosil.
Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya akan memperkuat ekosistem otomotif nasional, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap upaya transisi energi, termasuk mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi BBM berbasis fosil.
"Saya kira itu juga perlu menjadi perhatian kita bahwa sebuah prestasi itu tidak berdiri sendiri, juga tidak sekadar memberi efek atau impact di dunia otomotif, tetapi juga itu membawa pengaruh kepada konsumsi bahan bakar kita yang berbasis fosil, jadi kita bisa mengurangi ketergantungan ke BBM kita," ucapnya.
Oleh karena itu, Prasetyo mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung terwujudnya cita-cita bangsa dalam membangun industri kendaraan listrik nasional. "Bahwa mungkin masih ada sedikit kekurangan ya, mari itu bersama-sama kita perbaiki,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan target pemerintah untuk meluncurkan motor listrik nasional dalam waktu dekat sebagai bagian upaya dari pembangunan ekosistem industri otomotif dalam negeri. Hal tersebut menegaskan optimisme pemerintah dalam meningkatkan kemampuan industri nasional.
“Kita akan punya motor buatan anak-anak Indonesia, kita akan punya mobil buatan anak-anak Indonesia,” ucap Presiden dalam sambutannya pada acara Panen Raya Serentak di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Jumat (17/7).
Pewarta : Fathur Rochman
Uploader: Ronny
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
UIN Jakarta Tegaskan Putusan PTUN tak Pengaruhi Belajar Mengajar Satuan Pendidikan |Republika Online
calendar_today 21.07.2026 - person - timer ~
Palu hakim (Ilustrasi).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menegaskan bahwa kebijakan integrasi satuan pendidikan di lingkungan Badan Layanan Umum (BLU) UIN tidak bergantung pada satu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Kebijakan tersebut dibangun di atas berbagai landasan hukum dan bertujuan memperkuat tata kelola pendidikan, pengamanan aset negara, serta peningkatan mutu layanan pendidikan.
Kuasa Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Alwanih, menjelaskan putusan PTUN Jakarta Nomor 9/G/2026/PTUN.JKT harus dipahami secara proporsional sesuai ruang lingkup perkara, yakni sengketa antara Yayasan Ketilang Insan Mandiri (KIM) melawan Menteri Agama terkait Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1543 Tahun 2025.
Menurut Alwanih, hingga saat ini putusan tersebut juga belum berkekuatan hukum tetap (inkracht) sehingga masih terbuka upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, ruang lingkup keberlakuannya harus dipahami sesuai para pihak dan objek sengketa dalam perkara tersebut, serta tidak dapat dimaknai secara luas sebagai dasar untuk menghentikan keseluruhan kebijakan integrasi satuan pendidikan di lingkungan BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
"Integrasi satuan pendidikan bukan hanya didasarkan pada KMA Nomor 1543 Tahun 2025. Kebijakan ini memiliki landasan hukum yang lebih luas, di antaranya Keputusan Rektor Nomor 36 Tahun 2001, rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2022, serta Putusan PTUN Serang Nomor 3/G/2026/PTUN.SRG yang telah menguatkan posisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta," kata Alwanih.
Menurutnya, integrasi satuan pendidikan merupakan kebijakan strategis untuk menciptakan tata kelola yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan pendidikan.
Kebijakan tersebut mencakup pengelolaan kelembagaan, aset, keuangan, hingga sumber daya manusia guna menjamin keberlangsungan layanan pendidikan yang berkualitas.
Purbaya: Defisit APBN Juni 2026 capai Rp196,5 triliun
calendar_today 21.07.2026 - person - timer ~
Purbaya: Defisit APBN Juni 2026 capai Rp196,5 triliun
Selasa, 21 Juli 2026 22:09 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Juli 2026 di Jakarta, Selasa (21/7/2026). ANTARA/Bayu Saputra/pri.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat defisit sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per Juni 2026.
"Dengan pendapatan yang tumbuh kuat, belanja yang produktif, dan belanja yang dikelola secara terukur, defisit tetap terkendali sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76 persen dari PDB," kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Juli 2026 di Jakarta, Selasa.
Purbaya mengatakan tren positif kinerja APBN ditopang oleh performa pendapatan negara yang kuat serta belanja yang dikelola secara efektif.
Secara keseluruhan, pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4 persen dibandingkan periode yang sama 2025.
Ia menjelaskan penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp1.187,8 triliun, yang ditopang oleh penerimaan pajak sebesar Rp1.035,7 triliun atau tumbuh 24,6 persen.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp145 triliun atau tumbuh 3,4 persen.
Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp271 triliun atau meningkat 21,6 persen, sedangkan penerimaan hibah tercatat Rp7 miliar atau tumbuh 10,2 persen.
Purbaya menambahkan, kinerja fiskal tersebut turut menjadi salah satu faktor yang mendukung Indonesia mempertahankan peringkat kredit BBB untuk utang jangka panjang dan A-2 untuk utang jangka pendek.
Dari sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp1.656 triliun atau tumbuh 17,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Belanja pemerintah pusat mendominasi dengan realisasi Rp1.298,6 triliun atau meningkat 29,4 persen.
Rinciannya, belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp658,9 triliun atau tumbuh 40 persen, sedangkan belanja non-K/L sebesar Rp639,7 triliun atau meningkat 20 persen.
Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp357,4 triliun atau tumbuh 11,2 persen.
Dengan capaian tersebut, keseimbangan primer mencatat surplus sebesar Rp85,1 triliun.
Pewarta : Bayu Saputra
Uploader: Ronny
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Persis Solo Datangkan Terens Puhiri, Bidik Tiket Kembali ke Super League
calendar_today 21.07.2026 - person - timer ~
Zainal Hasan
| 21 Juli 2026, 22:07 WIB
Terens Puhiri saat berfoto untuk perkenalan sebagai pemain baru Persis Solo di Solo, Jawa Tengah, Senin (20/7/2026). X/Persis
AKURAT.CO, Persis Solo kembali menambah amunisi untuk menghadapi musim 2026-2027. Kali ini, Laskar Sambernyawa resmi mengamankan jasa pemain sayap berpengalaman, Terens Puhiri.
Terens Puhiri direkrut sebagai bagian dari proyek membawa Persis Solo kembali ke kasta tertinggi sepakbola Indonesia.
Kehadiran Terens Puhiri diharapkan mampu memberikan warna baru di sektor penyerangan Persis Solo.
Kecepatan dan pengalamannya dinilai menjadi modal penting bagi Persis dalam mengarungi kompetisi yang diprediksi berlangsung ketat.
Sebelum berlabuh di Solo, pemain berusia 29 tahun itu membela PSS Sleman. Bersama Super Elang Jawa, Terens ikut berkontribusi mengantarkan tim meraih promosi ke kompetisi kasta tertinggi untuk musim 2026-2027.
Sebelumnya, Terens juga pernah menjadi bagian dari Borneo FC Samarinda. Bersama Pesut Etam, ia merasakan sukses saat tim tersebut keluar sebagai juara Reguler Series Liga 1 musim 2024-2025.
https://www.akurat.co/bola/853325/malut-united-vs-persis-solo-bermodalkan-kemenangan-besar-laskar-kie-raha-ingin-jaga-momentum
Terens mengaku menyambut antusias kesempatan baru yang datang dalam kariernya.
Ia merasa bangga bisa dipercaya mengenakan seragam Persis dan siap memberikan kemampuan terbaiknya bagi klub.
"Senang sekali dan segera ingin memulai sesuatu yang baru juga bersama Persis. Pasti untuk target di musim 2026-2027 bersama Persis, ingin promosi lagi ke kasta tertinggi. Itu yang paling penting," kata Terens dipetik situs resmi I.League.
Menurutnya, target membawa Persis kembali ke level tertinggi harus menjadi komitmen bersama. Karena itu, ia berharap seluruh pemain memiliki tekad yang sama sejak awal musim.
Terens optimistis Persis memiliki kualitas untuk bersaing memperebutkan tiket promosi. Dengan persiapan yang matang dan kerja keras sepanjang musim, target tersebut dinilainya sangat mungkin diwujudkan.
"Saya pikir kita sama-sama pasti punya keinginan, punya satu tujuan pastinya untuk kembalikan Persis ke level tertinggi lagi," ujarnya.
Selain berbicara soal target tim, Terens juga mengajak seluruh pendukung Persis untuk terus memberikan dukungan penuh sepanjang musim.
Menurutnya, kehadiran suporter akan menjadi tambahan energi bagi para pemain di setiap pertandingan.
Ia percaya atmosfer yang diciptakan pendukung Laskar Sambernyawa mampu meningkatkan motivasi tim.
Terutama ketika menghadapi laga-laga penting dalam perebutan posisi di papan atas klasemen.
Dengan pengalaman yang dimiliki di kompetisi sepakbola Indonesia, Terens diharapkan bisa menjadi salah satu sosok kunci dalam perjalanan Persis musim ini.
Dinkes Magetan sebut Aksi Cegah Stunting sukses tekan kasus kekerdilan - ANTARA News Jawa Timur
calendar_today 21.07.2026 - person - timer ~
Magetan (ANTARA) - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Magetan Rohmat Hidayat menyatakan Program Aksi Cegah Stunting (ACS) yang digulirkan pemerintah pusat menggandeng pemda, akademisi, dan lembaga internasional, telah berhasil menurunkan kasus kekerdilan anak di wilayah setempat.
Kepala Dinas itu menjelaskan Program Aksi Cegah Stunting (ACS) pertama kali diinisiasi di Magetan pada tahun 2021. Magetan menjadi salah satu dari 14 kabupaten/kota percontohan ACS yang bekerja sama dengan Human Development Partnership (HBP), Institute of Public Policy and Government, serta Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.
Proyek rintisan itu diawali di Desa Jabung, wilayah kerja Puskesmas Panekan, dengan rumah sakit rujukan utama RSUD dr Sayidiman.
"Prinsip utama ACS adalah penguatan poros rujukan mulai dari tingkat posyandu, puskesmas, hingga rumah sakit rujukan untuk anak stunting. Hasilnya, kasus stunting di Desa Jabung berhasil diturunkan dari 43 balita menjadi 23 balita dalam kurun waktu 2022–2023. Keberhasilan itu kemudian direplikasi sehingga saat ini seluruh 22 puskesmas di Magetan telah melaksanakannya," ujar Rohmat dalam rapat evaluasi Program Aksi Cegah Stunting (ACS) di Magetan, Selasa.
Seiring bergulirnya program tersebut, kini Dinkes Magetan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) perluasan rujukan stunting dengan beberapa rumah sakit lain, yaitu RS Paru Manguharjo Madiun, RSUD dr Soedono Madiun, dan RSU Aisyiyah Ponorogo.
Hal itu untuk mengurangi penumpukan rujukan balita stunting di RSUD dr Sayidiman Magetan. Sekaligus memangkas jarak serta waktu tempuh bagi keluarga balita stunting yang membutuhkan penanganan medis rujukan.
Rohmat menjelaskan melalui Program ACS, sesuai data Pemkab Magetan berhasil menurunkan kasus stunting dari 30,2 persen berdasarkan Riset Kesehatan Dasar Kemenkes 2018 menjadi 10,4 persen berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kemenkes terbaru tahun 2024.
Selain perluasan fasilitas rujukan, Dinkes Magetan juga terus memperkuat kapasitas petugas kesehatan secara berkala agar mampu melakukan edukasi, deteksi dini, dan penanganan kasus stunting secara lebih cepat dan tepat.
Ia menegaskan bahwa pencegahan dan penurunan stunting bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan semata, melainkan gerakan bersama seluruh elemen masyarakat.
Hal itu karena penanganan stunting merupakan prioritas utama pembangunan nasional yang dapat berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
"Evaluasi program ACS ini diselenggarakan untuk menyamakan persepsi antara puskesmas dan rumah sakit rujukan dalam tata laksana balita stunting, serta menggalang dukungan lintas sektor di luar bidang kesehatan agar program ACS berjalan optimal," katanya.
Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.