Naik 17%! Kospi Cuma Butuh 5 Menit Buat Kembali ke Level 6.000-an

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNBC Indonesia — Indeks saham utama Korea Selatan, KOSPI terbang pada perdagangan siang ini. Hingga pukul 14.20 JST (12.20 WIB), Kospi berada di level 6.551,62, menguat 958,06 poin atau 17,13%. Kenaikan tersebut menyentuh level tertinggi jelang akhir pekan ini.

Berdasarkan data perdagangan, KOSPI dibuka di level 5.657,79, lebih tinggi dibandingkan posisi penutupan sebelumnya di 5.593,56 dan langsung melonjak ke 6.300-an dalam lima menit perdagangan. Indeks sempat menyentuh level terendah di 5.629,76, sebelum akhirnya terus menanjak dan mencapai level tertinggi harian di 6.551,62.

Sejak awal perdagangan, indeks tersebut langsung bergerak di zona hijau dan terus mempertahankan tren penguatan hingga siang hari.

Jika mengacu pada perdagangan sebulan terakhir, indeks KOSPI masih menunjukkan volatilitas yang cukup tinggi. Berdasarkan grafik bulanan, indeks tersebut sempat berada di kisaran di atas 9.000-an pada 22 Juni sebelum mengalami tren penurunan bertahap hingga menyentuh area sekitar 5.500-an kemarin.

Mengutip CNBC Internasional, indeks Kospi Korea Selatan naik lebih dari 15% pada Jumat setelah raksasa semikonduktor SK Hynix dan Samsung Electronics melesat. Saham SK Hynix melonjak 25%, sementara Samsung melambung lebih dari 20% seiring kembalinya momentum kenaikan saham AI.

Perusahaan raksasa semikonduktor Korea Selatan, SK Hynix dan Samsung Electronics, melonjak tajam di bursa Seoul pada Jumat, mengikuti lonjakan tajam saham teknologi AS setelah laporan laba yang luar biasa dari Amazon dan Microsoft menghidupkan kembali optimisme terkait belanja di bidang kecerdasan buatan.

Saham-saham chip Jepang juga melonjak tajam. Advantest naik hampir 18%, sementara Tokyo Electron naik hampir 9%, Disco naik lebih dari 13%, Lasertec naik lebih dari 12%, dan Renesas Electronics naik lebih dari 10%. SoftBank Group, yang menjadi indikator utama di sektor kecerdasan buatan karena memiliki Arm, juga melonjak lebih dari 9%.

(mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC]

Satpol PP Diminta Jadi Aparat yang Dicintai Masyarakat

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri mendorong Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertransformasi menjadi wajah terdepan pelayanan publik yang humanis, dengan memperkuat pendekatan yang mengedepankan empati dan pelayanan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengatakan, kualitas interaksi Satpol PP dengan masyarakat akan membentuk persepsi publik terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan, sehingga pendekatan yang mengedepankan empati dan pelayanan harus terus diperkuat.

"Kalau pajangannya bagus, orang melihat toko itu akan bagus, tetapi kalau pajangannya jelek masyarakat langsung melabeli toko itu jelek," ujarnya saat membuka Bimbingan Teknis Training of Trainers (ToT) bagi anggota Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di Pusdiklat PT. JISS, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (31/7/2026).

Tomsi menjelaskan, peningkatan kapasitas aparatur menjadi kebutuhan mendesak mengingat anggota Satpol PP berasal dari beragam latar belakang, mulai dari tenaga honorer, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga Aparatur Sipil Negara (ASN). Oleh karena itu, pelatihan diperlukan untuk menyamakan standar kompetensi, memperkuat pemahaman terhadap prosedur operasional, serta membangun budaya pelayanan yang profesional dan berempati dalam setiap pelaksanaan tugas.

Selain meningkatkan kompetensi, ia juga mendorong Satpol PP menghadirkan berbagai inovasi pelayanan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Menurutnya, peran Satpol PP tidak seharusnya dipersepsikan sebatas penegakan Peraturan Daerah, tetapi juga mampu hadir melalui aksi-aksi sosial, seperti membantu anak-anak menyeberang jalan, mendukung penyaluran bantuan kemanusiaan, maupun pelayanan lain yang memperkuat kedekatan dengan warga.

"Mulai berkreasi memiliki ide-ide baru untuk mengembangkan pekerjaannya," tegasnya.

Prabowo Siapkan Mobil Nasional, Menilik Jejak Panjang Ambisi Mobnas Indonesia - Industri Katadata.co.id

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

Pemerintah kembali menghidupkan ambisi membangun mobil nasional (mobnas). Kali ini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasukkan program mobil dan motor nasional sebagai bagian dari strategi industrialisasi dan hilirisasi dalam Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).

Rencana itu tercantum dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027. Pemerintah bahkan menyiapkan kawasan industri mobil nasional seluas 412 hektare di Subang, Jawa Barat, sebagai basis pengembangan industri otomotif nasional.

“Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sektor manufaktur, memperkuat rantai pasok domestik, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas,” kata Prabowo dalam dari dokumen KEM-PPKF 2027, Jumat (31/7). 

Pendanaan proyek jangka menengah akan didukung oleh Danantara bersama investor swasta. Pada 2026, proyek disebut telah menyelesaikan studi pra-kelayakan (pre-feasibility study) dan pradesain prototipe sehingga siap memasuki fase implementasi melalui skema pembiayaan publik dan swasta.

Sementara itu, pemerintah juga melanjutkan pengembangan motor nasional berbasis listrik yang dikerjakan PT LEN. Hingga April 2026, sebanyak 3.000 unit kendaraan operasional roda dua listrik telah didistribusikan secara nasional. Pemerintah menilai capaian tersebut menjadi fondasi awal untuk membangun industri kendaraan listrik dalam negeri, meski skalanya masih bersifat pilot project.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengungkapkan mobil nasional tengah disiapkan oleh PT Pindad. Menurutnya, kendaraan tersebut akan diproduksi di kawasan Karawang dan tidak hanya terdiri dari satu model.

"Salah satunya sedan listrik, tentunya nanti ada multi produk," kata Airlangga pada April lalu.

Wacana itu menguat setelah Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata bertemu Chief Technology Officer (CTO) BPI Danantara dan Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa untuk membahas percepatan pengembangan mobil nasional. Pemerintah menilai proyek tersebut bukan sekadar membangun kendaraan, tetapi juga menciptakan ekosistem industri otomotif nasional yang lebih berdaya saing.

Meski demikian, sejarah menunjukkan jalan menuju lahirnya mobil nasional tidak pernah mudah. Sejumlah proyek serupa pernah digagas sejak era Orde Baru, namun sebagian besar gagal berlanjut karena persoalan ekonomi, regulasi hingga kesiapan industri.

Maleo, Ambisi Teknologi Habibie yang Terhenti Krisis

Salah satu proyek mobil nasional pertama lahir pada 1993 melalui inisiatif Menteri Riset dan Teknologi saat itu, BJ Habibie. Mobil bernama Maleo dikembangkan bersama produsen otomotif asal Inggris, Rover, dengan desain yang dikerjakan PT Bahana Prakarya Industri Strategis (BIPS).

Proyek tersebut melibatkan sejumlah BUMN strategis, seperti Pindad, IPTN, INTI, LEN, dan Krakatau Steel, dengan target kandungan lokal mencapai sekitar 60%.

Maleo dirancang menggunakan mesin tiga silinder berkapasitas 1.200 cc yang dikembangkan bersama Ford dan General Motors (GM). Mobil itu ditargetkan mulai diproduksi massal pada 1997. Namun, krisis moneter 1998 membuat proyek tersebut berhenti sebelum sempat dipasarkan.

Pada era yang sama, Bakrie Brothers juga mengembangkan Beta 97 MPV pada 1994. Bakrie meminta bantuan rumah desain Shado asal Inggris untuk menciptakan desain awal mobnas ini. Pada April 1995, desain Beta 97 MPV selesai dan mulai dikembangkan. 

Namun, nasib Beta sama dengan Maleo, karena bisnis Bakrie jatuh akibat krisis ekonomi 1998. Padahal, Bakrie telah menyiapkan aspek pendukung Beta 97 MPV dari perakitan hingga persiapan anggaran produksi pada Desember 1997.

Timor dan Bimantara, Sukses Sesaat Berujung Sengketa WTO

Masih pada era Orde Baru, pemerintah meluncurkan program mobil nasional melalui Timor yang digagas Tommy Soeharto bersama PT Timor Putra Nasional. Berkat fasilitas pembebasan bea masuk, harga Timor jauh lebih murah dibanding mobil impor sehingga penjualannya meningkat pesat.

Penjualannya pun laris. Timor ditantang harus dapat memproduksi 15 ribu mobil pada September 1996. Dengan cepat, Tommy berhasil membuat 70 ribu unit mobil per tahun. 

Namun, program tersebut menuai kontroversi karena Timor menggunakan basis mobil Kia asal Korea Selatan dengan skema rebadge. Kebijakan insentif pemerintah kemudian digugat Jepang ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). 

Melansir dokumen resmi WTO pada 1996, Jepang menilai pemberian fasilitas pajak dan tarif yang hanya dinikmati satu produsen tertentu berpotensi melanggar prinsip perlakuan yang sama terhadap produk impor sebagaimana diatur dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994. Selain itu, persyaratan kandungan lokal sebagai syarat memperoleh insentif juga dinilai bertentangan dengan ketentuan dalam Perjanjian TRIMs.

Dampak gugatan ini, Timor ditutup setelah adanya kesepakatan antara Presiden Soeharto dan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional, Michel Camdessus. Pada 22 April 1998, WTO kemudian memutuskan program mobil nasional Indonesia tidak sesuai dengan aturan perdagangan internasional. Pemerintah kemudian menghentikan program tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1998.

Nasib serupa dialami Bimantara milik Bambang Trihatmodjo. Bekerja sama dengan Hyundai, proyek tersebut menghasilkan Bimantara Nenggala dan Hyundai Accent. Namun, pengembangannya ikut berhenti seiring krisis ekonomi dan berakhirnya pemerintahan Orde Baru.

Kementerian Pertahanan Gunakan Mobil Esemka (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Esemka, Simbol Mobil Nasional yang Belum Diproduksi Massal

Setelah era Reformasi, nama Esemka menjadi ikon baru mobil nasional. Proyek yang digagas Sukiyat pada 2007 sebagai media pembelajaran siswa SMK itu semakin dikenal setelah digunakan Joko Widodo saat masih menjabat Wali Kota Solo sebagai kendaraan dinas.

Pengembangan Esemka kemudian menarik minat investor. Pada 2015, PT Adiperkasa Citra Lestari mengambil alih proyek tersebut dan melanjutkan pembangunan fasilitas produksi di Boyolali.

Meski akhirnya lolos uji emisi pada 2012 setelah beberapa kali penyempurnaan, Esemka belum berhasil diproduksi secara massal. Salah satu hambatannya adalah perubahan regulasi emisi ke standar Euro 4, sementara sertifikasi yang dimiliki saat itu masih menggunakan mesin berstandar Euro 2 sehingga harus menjalani pengujian ulang.

Dalam catatan Katadata.co.id, Kementerian Perindustrian menyatakan belum menerima arahan resmi mengenai program mobil nasional, sementara produksi massal Esemka juga belum terealisasi hingga kini.

Kemhan Pastikan SPPI Jadi Manajer Kopdes Merah Putih Selama 2 Tahun

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

Bagikan:

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI Tri Budi Utomo mengatakan para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon manajer Koperasi Merah Putih yang telah mengikuti diklat akan bekerja selama dua tahun di koperasi.

"Mereka nanti akan ada penugasan waktu tertentu, paruh waktu tertentu itu kurang lebih selama dua tahun," kata Tri usai mengikuti upacara penutupan Diklat SPPI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 31 Juli.

Tri mengatakanmasa kerja selama dua tahun itu akan dijalani para SPPI setelah mendapatkan penugasan dari Badan Penyelenggara Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN).

Tri memastikan pemberian penugasan itu akan dilakukan dalam waktu dekat.

Sementara itu, Direktur PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo de Sousa Mota mengatakan para SPPI yang telah menyelesaikan diklat akan ditempat di beberapa koperasi yang sudah beroperasi.

"Jadi, teman-teman yang sudah selesai dilatih ini akan segera kitadeployke tempat-tempat (koperasi) yang sudah bisa beroperasi. Penempatan dilakukan kurang lebih sekitar dua atau tiga minggu ke depan," jelas Joao.

Berdasarkan data yang dimiliki ANTARA, tercatat ada 33.758 anggota SPPI yang selesai menjalani diklat di seluruh Indonesia.

BACA JUGA:

Jumlah itu terdiri atas 28.626 orang calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan 5.159 orang calon manajer Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP).

Mereka dinyatakan lulus setelah mengikuti Diklat Bela Negara selama satu setengah bulan di berbagai fasilitas pelatihan milik TNI.

Selama satu setengah bulan, mereka menimba ilmu di bidang manajerial koperasi, kedisiplinan, cinta tanah air dan bela negara.

Materi itu diberikan agar para SPPI memiliki jiwa nasionalisme tinggi dan jiwa patriot saat mengemban tugas sebagai manajer Koperasi Merah Putih.

Kemendagri bekali humas dengan strategi komunikasi lawan disinformasi

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri menggelar Bimbingan Teknis Penyusunan Strategi Komunikasi bagi Pejabat Fungsional Pranata Humas di Lingkungan Kemendagri sebagai upaya memperkuat kapasitas aparatur Humas dalam menyusun strategi komunikasi yang efektif di era digital.

"Bimtek yang dilaksanakan ini menjadi ruang untuk memperkuat kapasitas seluruh Pranata Humas dalam menyusun strategi komunikasi yang tepat, efektif, dan mampu mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi masing-masing," kata Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kemendagri Anwar Harun Damanik dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), media sosial, dan derasnya arus informasi telah mengubah cara masyarakat menerima sekaligus menyebarkan informasi.

Di balik kemudahan tersebut, tantangan berupa disinformasi dan misinformasi juga semakin kompleks. Kondisi ini menuntut pemerintah menghadirkan komunikasi yang semakin cepat, akurat, adaptif, dan mampu membangun kepercayaan publik.

Pada kesempatan itu, Anwar menegaskan pentingnya peran Pranata Humas dalam mendukung keberhasilan komunikasi pemerintahan.

Kemajuan AI dan media sosial memungkinkan informasi menyebar dalam hitungan detik, tetapi pada saat yang sama juga mempercepat penyebaran disinformasi maupun misinformasi.

Oleh karena itu, aparatur pemerintah, khususnya Pranata Humas, dituntut mampu menghadirkan informasi yang cepat, akurat, transparan, mudah dipahami, dan dapat dipercaya.

Anwar menekankan komunikasi pemerintah tidak lagi cukup berhenti pada penyampaian informasi.

Lebih dari itu, komunikasi harus mampu membangun pemahaman publik mengenai tujuan dan manfaat setiap kebijakan sehingga dapat meminimalkan kesalahpahaman maupun perbedaan persepsi di tengah masyarakat.

"Kecepatan tidak boleh mengorbankan ketepatan, kreativitas tidak boleh mengabaikan kebenaran. Pemanfaatan teknologi harus tetap dilakukan secara bertanggung jawab," ujarnya.

Ia menjelaskan, tantangan komunikasi pemerintah semakin besar seiring meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang digital.

Berdasarkan laporan Digital 2026 yang diterbitkan Data Reportal, Indonesia memiliki sekitar 230 juta pengguna internet atau 80,5 persen dari total populasi, serta sekitar 180 juta pengguna media sosial.

Besarnya ruang digital tersebut menuntut pemerintah menyusun strategi komunikasi yang adaptif, berbasis data, serta mampu menjangkau masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi secara efektif.

Dalam konteks tersebut, lanjut Anwar, peran Pranata Humas semakin strategis. Mereka tidak hanya bertugas mempublikasikan kegiatan pemerintah, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam mengomunikasikan berbagai kebijakan kepada masyarakat.

Karena itu, Pranata Humas perlu mampu mengenali dinamika isu, memahami kebutuhan informasi publik, menyusun pesan yang tepat, memilih media yang kredibel, serta memanfaatkan perkembangan teknologi secara bijaksana agar komunikasi pemerintah berlangsung secara terencana, konsisten, dan antisipatif.

Anwar mengajak seluruh Pranata Humas di lingkungan Kemendagri untuk terus meningkatkan profesionalisme, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta memperkuat koordinasi dan sinergi antarunit kerja.

Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah perlu didukung strategi komunikasi yang terencana, berbasis data, konsisten, dan mudah dipahami masyarakat sehingga mampu membangun kepercayaan publik sekaligus mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kaur terima 159 siswa baru - ANTARA News Bengkulu

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

Bengkulu (ANTARA) - Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu menerima 159 siswa baru pada tahun ajaran 2026/2027 dan menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

"Semoga seluruh fasilitas yang telah disiapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung proses belajar mengajar serta mencetak generasi yang cerdas, berkarakter, dan mampu bersaing pada masa depan," kata Wakil Bupati (Wabup) Kaur Abdul Hamid saat peresmian SRT 1 Kabupaten Kaur, Kamis.

Wabup Abdul Hamid mengatakan kehadiran SRT 1  menjadi langkah nyata pemerintah dalam memberikan kesempatan belajar yang lebih luas, khususnya bagi anak-anak yang membutuhkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas.

Dia berharap seluruh fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga proses pembelajaran berjalan baik dan mampu melahirkan generasi yang memiliki daya saing.

Menurut dia, Program Sekolah Rakyat merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat dalam memperluas pemerataan layanan pendidikan hingga ke daerah.

Kepala SRT 1 Kabupaten Kaur Selvi Maryati mengatakan sekolah tersebut menerima 159 peserta didik baru pada tahun ajaran 2026/2027, terdiri atas 90 siswa jenjang SMA, 49 siswa SMP, dan 20 siswa SD.

Dengan tambahan siswa baru tersebut, jumlah peserta didik yang kini menempuh pendidikan di SRT 1 Kabupaten Kaur mencapai 359 orang.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur dan Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Kepala Setra Dharma Guna Bengkulu, anggota DPR RI dan DPD RI, guru, siswa, serta masyarakat pada Kamis 30 Juli 2026 ini juga bersama-sama meresmikan sekolah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Lampung tersebut.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Uploader : Musriadi

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Seller Keluhkan Pajak Marketplace Dipotong dari Omzet, Ini Respons DJP - E-commerce Katadata.co.id

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

Salah satu seller mengeluhkan pajak marketplace 0,5% dipotong dari total omzet bruto atau gross merchandise value (GMV), mengingat biaya yang dikenakan platform dinilai cukup banyak. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atau DJP Kemenkeu pun merespons hal ini.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti menegaskan aturan pajak marketplace hanya mengubah mekanisme pembayaran, bukan menambah beban baru bagi pelaku usaha.

Dia juga menyampaikan, kewajiban membayar pajak atas penghasilan usaha sebenarnya sudah lama berlaku, baik bagi pedagang offline maupun online.

Inge mengatakan selama ini pedagang yang berjualan di toko, pasar, pusat dunia atau mal memiliki kewajiban perpajakan atas penghasilan dari kegiatan usahanya. Menurut dia, kewajiban ini bukan hal baru karena pajak penghasilan atas kegiatan usaha sudah lama diatur dalam ketentuan perpajakan.

“Prinsip yang sama juga berlaku bagi pedagang yang berjualan barang atau jasa melalui internet atau marketplace,” kata Inge kepada Katadata.co.id , Jumat (31/7).

Oleh karena itu, menurut dia tidak seharusnya muncul anggapan bahwa kebijakan baru itu akan memicu kenaikan harga barang.

“Ketentuan baru ini hanya mengatur perubahan mekanisme pelunasan pajak dari yang sebelumnya disetor sendiri menjadi ditentukan oleh pasar yang ditunjuk,” ujarnya.

Inge menjelaskan tujuan utama pajak marketplace yakni menciptakan level playing field antara pelaku usaha online dan offline . Selain itu, mekanisme pemungutan suara melalui pasar diharapkan memudahkan pedagang memenuhi kewajiban perpajakannya.

“Mekanisme ini dirancang untuk memberikan kemudahan administrasi, meningkatkan kepatuhan, dan memastikan perlakuan pajak yang setara antar pelaku usaha,” ujarnya.

Seller Persoalkan Dasar Pengenaan Pajak

Di sisi lain, pelaku usaha di pasar menilai kebijakan tersebut belum memperhitungkan biaya struktur yang menjadi tanggung jawab mereka. Keluhan itu ramai disampaikan di media sosial menjelang pemberlakuan mekanisme pemungutan pajak oleh marketplace mulai 1 Agustus.

Salah satunya disampaikan oleh pemilik toko online sekaligus kreator konten Defi Riana melalui akun Instagram @rekomendefi. Ia menilai perhitungan pajak berdasarkan omzet bruto kurang adil karena pedagang online harus menanggung berbagai potongan biaya sebelum memperoleh keuntungan.

Menurut Defi, pedagang dengan omzet mendekati Rp 500 juta per tahun harus menjaga penjualannya agar tidak melampaui batas tersebut jika ingin tetap memperoleh fasilitas izin PPh final. Ia memperkirakan omzet sekitar Rp 500 juta setahun setara dengan penjualan sekitar Rp 1,4 juta per hari.

Namun, dari omzet tersebut, pedagang tetap harus membayar komisi marketplace , biaya iklan, biaya afiliasi, hingga menanggung risiko pengembalian barang maupun kehilangan paket. Akibatnya, nilai yang benar-benar menjadi keuntungan jauh lebih kecil dibandingkan omzet bruto.

"Kita akan potong tuh sama marketplace kurang lebih 25%-an lah ya. Tambah belum lagi afiliasi yang kita harus bagi, belum lagi biaya operasional, biaya iklan, karena jaman sekarang nggak iklan nggak mungkin," kata Defi.

Ia juga menilai pengenaan PPh final sebesar 0,5% berdasarkan transaksi bruto sebelum dipotong biaya layanan marketplace membuat margin usaha semakin tertekan. Menurutnya, kondisi itu berpotensi mendorong sebagian pedagang menaikkan harga jual untuk mempertahankan keuntungan.

Penanganan Lembah Anai Rampung, Jalur Strategis Padang–Bukittinggi Kembali Lancar

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

Bagikan:

JAKARTA - Jalur nasional Lembah Anai yang menghubungkan Padang dan Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, kini kembali berfungsi normal setelah penanganan permanen banjir bandang dan tanah longsor yang melanda kawasan tersebut pada November 2025.

Selesainya penanganan tersebut mengakhiri proses pemulihan salah satu jalur strategis di Sumatera Barat yang sempat terputus akibat bencana hidrometeorologi.

Selain menghubungkan Kota Padang dan Bukittinggi, ruas itu juga menjadi akses utama menuju Provinsi Riau dan Sumatera Utara.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, ruas Lembah Anai telah kembali difungsikan sejak 16 Desember 2025 untuk mendukung mobilitas masyarakat.

Sementara itu, pekerjaan penanganan permanen berhasil diselesaikan sesuai target pada Juli 2026.

"Akses jalan dan jembatan adalah kunci utama pergerakan logistik, pelayanan darurat dan pemulihan ekonomi masyarakat. Karena itu, sejak awal kami bekerja tanpa jeda untuk memastikan keterisolasian wilayah bisa ditangani secepat mungkin. Keselamatan masyarakat dan kelancaran mobilitas menjadi prioritas kami," ujar Dody dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 31 Juli.

Penanganan yang dimulai pada 28 November 2025 tersebut mencakup perbaikan badan jalan, pengamanan lereng, penguatan tebing sungai, pembangunan drainase, penanganan Jembatan Margayasa hingga pembangunan konstruksi permanen di seluruh titik terdampak. Total nilai kontrak pekerjaan mencapai Rp460,11 miliar.

Menurut Dody, penanganan tidak hanya difokuskan pada badan jalan, tetapi juga menyasar penyebab kerusakan agar infrastruktur lebih tangguh menghadapi bencana serupa di masa mendatang.

"Kalau kami menangani jalannya, tebingnya juga wajib ditangani. Kalau tidak, jalannya tidak akan bertahan lama. Karena itu, seluruh penanganan di kawasan ini dilakukan secara permanen agar lebih aman dan berkelanjutan," katanya.

Berdasarkan data Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, bencana pada November 2025 menyebabkan satu titik badan jalan putus, 19 titik longsor serta merusak dua jembatan di ruas KM 61+600 hingga KM 67+400. Akibatnya, arus lalu lintas sempat dialihkan melalui jalur Sitinjau Lauik.

Kini, manfaat pemulihan mulai dirasakan masyarakat. Azraul Riski, warga Kabupaten Padang Pariaman yang rutin melintasi ruas tersebut untuk bekerja menyebut, perjalanan menjadi jauh lebih lancar setelah jalan selesai diperbaiki.

BACA JUGA:

"Alhamdulillah jalan ini sudah selesai diperbaiki, sehingga perjalanan kami untuk bekerja menjadi lebih lancar. Terima kasih kepada para pekerja, Bapak Menteri PU Dody Hanggodo, Bapak Menko Infrastruktur AHY dan Bapak Presiden Prabowo Subianto atas perhatian terhadap pemulihan akses masyarakat," ucapnya.

Kementerian PU menyatakan, selesainya penanganan permanen di Lembah Anai merupakan bagian dari upaya memperkuat konektivitas nasional melalui pembangunan infrastruktur lebih tangguh terhadap bencana.

Pendekatan itu diharapkan mampu menjaga kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi logistik dan aktivitas ekonomi, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi.

Daftar 10 Masjid ‘Raksasa’ di Dunia, Ada Istiqlal Indonesia

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNBC Indonesia - Masjidil Haram di Makkah, Arab Saudi, masih menjadi masjid dengan kapasitas terbesar di dunia. Tempat suci umat Islam itu mampu menampung hingga 4 juta orang jemaah dalam satu waktu.

Berdasarkan data terbaru melansir Seasia Stats, Masjid Nabawi di Madinah berada di posisi kedua dengan kapasitas mencapai 1,5 juta jemaah. Sementara itu, Imam Reza Shrine di Mashhad, Iran, menempati posisi ketiga dengan daya tampung sekitar 1,2 juta orang.

Indonesia juga masuk dalam daftar tersebut melalui Masjid Istiqlal di Jakarta. Masjid terbesar di Asia Tenggara itu berada di peringkat kedelapan dunia dengan kapasitas sekitar 200.000 jemaah.

Berikut daftar 10 masjid dengan kapasitas terbesar di dunia berdasarkan data per tahun 2024:

1. Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi - 4.000.000 jemaah
2. Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi - 1.500.000 jemaah
3. Imam Reza Shrine, Mashhad, Iran - 1.200.000 jemaah
4. Grand Jamia Mosque, Islamabad, Pakistan - 800.000 jemaah
5. Masjid Al Aqsa, Yerusalem, Palestina - 400.000 jemaah
6. Faisal Mosque, Islamabad, Pakistan - 300.000 jemaah
7. Grand Mosque of Astana, Astana, Kazakhstan - 230.000 jemaah
8. Masjid Istiqlal, Jakarta, Indonesia - 200.000 jemaah
9. Taj-ul-Masajid, Bhopal, India - 175.000 jemaah
10. Jamkaran Mosque, Qom, Iran - 150.000 jemaah

Daftar ini menunjukkan masjid-masjid terbesar di dunia tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga simbol persatuan, warisan budaya, dan pusat aktivitas masyarakat Muslim.

Mulai dari kubah megah Masjid Nabawi hingga menara Masjid Istiqlal di Jakarta, bangunan-bangunan tersebut menjadi lokasi berkumpulnya jutaan umat Islam saat salat berjamaah, Ramadan, hingga perayaan Idulfitri dan Iduladha.

Kehadiran Masjid Istiqlal dalam daftar ini juga menegaskan posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Sebagai masjid terbesar di Asia Tenggara, Istiqlal menjadi salah satu ikon penting komunitas Muslim global.

Secara keseluruhan, daftar ini mencerminkan luasnya persebaran Islam di berbagai belahan dunia, mulai dari Jazirah Arab, Asia Selatan, Asia Tengah, hingga Asia Tenggara. Masjid-masjid tersebut menjadi simbol keimanan sekaligus penghubung bagi lebih dari satu miliar umat Islam di seluruh dunia.

(miq/miq) [Gambas:Video CNBC]

Bitcoin Menghijau di Akhir Juli, BNB Pimpin Reli

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

Jum'at, 31 Juli 2026, 13:25 WIB

Warta Ekonomi, Jakarta -

Harga Bitcoin (BTC) melanjutkan penguatan pada perdagangan Jumat (31/7/2026) hingga pukul 12.44 WIB. Aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar tersebut naik 0,35% dalam 24 jam terakhir ke kisaran Rp1,18 miliar per koin, di tengah pergerakan positif mayoritas aset kripto berkapitalisasi besar.

Berdasarkan data perdagangan, Bitcoin bergerak pada rentang Rp1,154 miliar hingga Rp1,180 miliar per koin. Kapitalisasi pasarnya mencapai Rp23,28 kuadriliun dengan volume transaksi selama 24 jam sebesar Rp483,28 miliar.

Meski mencatatkan kenaikan harian, kinerja Bitcoin dalam jangka menengah masih menunjukkan tekanan. Dalam sepekan terakhir, BTC terkoreksi 1,59%. Namun, dalam 30 hari terakhir aset kripto tersebut masih mencatatkan kenaikan 8,65%.

Di kelompok aset kripto utama, Binance Coin (BNB) menjadi top gainer setelah melonjak 3,01% menjadi Rp10,65 juta per koin.

Kenaikan juga terjadi pada Solana (SOL) yang menguat 0,57% ke level Rp1,34 juta per koin, serta XRP yang naik 0,35% menjadi Rp19.498 per koin.

Berbeda dengan mayoritas aset kripto utama, Ethereum (ETH) justru melemah 0,26% ke level Rp34,35 juta per koin.

Baca Juga: Bitcoin Rebound Tipis, Dogecoin dan Chainlink Masih Tertekan

Baca Juga: Bitcoin Tembus US$65.500, Ini Pemicu Kenaikannya

Sementara itu, di kelompok aset kripto berkapitalisasi menengah, Cardano (ADA) memimpin penguatan dengan kenaikan 3,67% menjadi Rp3.038 per koin.

Bitcoin Cash (BCH) menyusul dengan kenaikan 2,13% ke level Rp3,88 juta per koin. Adapun TRON (TRX) menguat 0,81% menjadi Rp5.930 per koin, sedangkan Chainlink (LINK) naik 0,73% ke level Rp150.817 per koin.

Di sisi lain, Dogecoin (DOGE) masih bergerak di zona merah dengan penurunan tipis 0,06% menjadi Rp1.264 per koin.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Azka Elfriza
Editor: Annisa Nurfitri