Mentan Temukan 13 dari 15 Merek Beras Fortifikasi Diduga Tak Sesuai Standar

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaimam kembali mengungkap dugaan praktik penjualan beras fortifikasi tak sesuai standar. Bahkan, dari temuan ada beras fortifikasi yang dijual dengan harga yang tidak wajar.

"Ini kelihatan ada yang memainkan lagi perberasan Indonesia, melakukan pergeseran dari beras premium ke fortifikasi," kata Amran ditemui awak media di kediamannya, di Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Dia menerangkan, beras fortifikasi diperuntukkan bagi konsumen kelas menengah ke bawah, sehingga lazimnya dijual dengan harga yang cukup terjangkau.

"Logikanya, harusnya harganya murah, benar enggak?. Minimal itu sama dengan beras medium atau naik sedikit enggak apa-apa karena ada vitamin di dalamnya," beber dia.

Amran juga menemukan harga jual beras fortifikasi yang tak sesuai mutu itu jauh dari harga wajar. Ada beras yang dijual dengan harga Rp 42.000 per kilogram. "Average-nya harganya itu Rp 22.665 per kilo, ada yang Rp 42.000, dan ini tidak masuk akal," tambah dia

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) ini mengaku telah mengambil contoh atau sampel dari 15 merek beras fortifikasi di berbagai daerah. Setelah dicek 13 merek ditemukan tidak menjual beras fortifikasi sesuai standar mutu yang ditentukan.

"Sekarang kami gunakan lab banyak seperti dulu, mungkin sampai 5 sampai 10 lab kita gunakan. Ini sudah ada 3 lab keluar hasilnya, itu 80% bukan beras fortifikasi atau tidak sesuai standar. Tentu ini kita tindaklanjuti dan proses," jelas dia.

Informasi, beras fortifikasi diatur dalam dua standar, yaitu SNI 9314:2024 untuk kernel beras fortifikan dan SNI 9372:2025 untuk beras fortifikasi. Setiap 100 gram beras fortifikasi wajib mengandung vitamin B1 minimal 0,25 miligram, asam folat 0,25 hingga 0,38 miligram.

Kemudian, vitamin B12 1,0 hingga 1,5 mikrogram, zat besi 3,50 hingga 5,25 miligram, dan seng 3,0 hingga 4,5 miligram, dengan rasio pencampuran kernel fortifikan terhadap beras sosoh minimal 1 persen.

Rizky Febian Tanggapi Kemenangan Teddy Pardiyana soal Status Ahli Waris Lina Jubaedah

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

Jadi intinya...

• PTA Bandung kabulkan banding Teddy, sahkan ia ahli waris Lina Jubaedah.
• Putusan ini batalkan penolakan PA Bandung sebelumnya terhadap permohonan Teddy.
• Rizky Febian pertimbangkan kasasi dan ingin jaga komunikasi keluarga tetap baik.

Liputan6.com, Jakarta - Rizky Febian akhirnya buka suara mengenai putusan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandung yang mengabulkan permohonan banding Teddy Pardiyana terkait status ahli waris almarhumah Lina Jubaedah.

Putusan tersebut sekaligus membatalkan keputusan Pengadilan Agama Bandung yang sebelumnya menolak permohonan Teddy. Dengan adanya putusan banding itu, Teddy kini dinyatakan sah sebagai salah satu ahli waris Lina Jubaedah, mantan istrinya.

Sementara itu, Rizky Febian masih memiliki kesempatan untuk menempuh upaya hukum lanjutan berupa kasasi. Penyanyi yang akrab disapa Iky tersebut mengaku telah berdiskusi dengan kuasa hukumnya untuk menentukan langkah berikutnya.

"Ditunggu aja, aku udah diskusi sama kuasa hukum aku perihal itu. Aku sedang mencari solusi yang terbaik seperti apa," kata Rizky Febian saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (30/7/2026).

Rizky Febian Ingin Komunikasi Keluarga Tetap Baik

Di tengah proses hukum yang masih bergulir, Rizky Febian berharap persoalan tersebut tidak sampai mengganggu hubungan antaranggota keluarga. Ia tetap ingin komunikasi terjalin dengan baik meski terdapat perkara yang tengah diproses secara hukum.

"Biar tetap ada komunikasi baik," tutur suami Mahalini tersebut.

Sebelumnya, Sule juga sempat memberikan tanggapan mengenai kemungkinan langkah hukum lanjutan setelah putusan PTA Bandung. Termasuk soal pengajuan kasasi, Sule menegaskan keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Rizky Febian bersama kuasa hukumnya.

"Jadi semuanya mau kasasi atau nggak itu dari Iky. Mau ngelaporin tentang masalah harta yang hilang itu urusan Iky. Jadi masih berkomunikasi dengan pengacara. Apakah mau dikasasi atau tidak gitu. Jadi ke Iky ya," ujar Sule saat ditemui di kawasan Tendean, belum lama ini.

Sule Pastikan Tetap Berkomunikasi dengan Rizky Febian

Meski menyerahkan keputusan hukum kepada sang anak, Sule memastikan komunikasi dengan Rizky Febian tetap berjalan. Ia juga menyebut keputusan mengenai langkah selanjutnya masih dibicarakan antara Rizky dan tim kuasa hukumnya.

"Adalah komunikasi ada. Ini maksudnya apa, ya maksudnya...mau gimana Iky udah tinggal diobrolin sama pengacara. Oke? Thank you ya. Terima kasih," pungkas Sule.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6

Bryan Domani Rayakan Ulang Tahun ke-26 Bersama Keluarga dan Orang Terdekat

Kebiasaan Orang dengan Work Life Balance yang Dilakukan Sebelum Akhir Pekan

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

Rini Apriliani | Beautynesia

Jumat, 31 Jul 2026 13:30 WIB

Kebiasaan orang dengan work life balance saat akhir pekan/Foto: Magnific.com

Beauties, menetapkan batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi sangatlah penting. Orang yang memiliki work life balance umumnya memiliki hubungan sosial yang lebih baik, serta terhindar dari burnout dan kelelahan fisik.

Di era sekarang, bukan tidak mungkin untukmu memiliki keseimbangan antara urusan pekerjaan dan waktu pribadi. Salah satu kuncinya adalah dengan menciptakan batasan sebelum akhir pekan tiba, agar hari libur tak perlu capek-capek memikirkan pekerjaan.

Menurut pakar karier Emily Durham, orang yang menghabiskan akhir pekannya untuk beristirahat alih-alih memikirkan pekerjaan jauh lebih sehat dan bahagia daripada rekan kerjanya yang terlalu banyak bekerja. Nah, ada beberapa kebiasaan orang dengan work life balance yang selalu dilakukan sebelum akhir pekan. Melansir YourTango, ini dia daftarnya. Simak!

1. Mengecek Seluruh Email Masuk pada Hari Jumat

Ilustrasi email/Foto: magnific.com/Rawpixel.com

Orang dengan work life balance tidak langsung mematikan laptopnya begitu saja saat menuju akhir pekan. Pada Jumat sore, mereka akan mengecek seluruh email yang masuk.

Beberapa email ada yang langsung mereka balas. Namun, beberapa email lainnya mereka ereka arsipkan untuk hari Senin. Yap, mereka juga mengatur hari Senin dengan lebih terorganisir.

Pelatih karier Sarah Reiff-Hekking pun menyarankan untuk merencanakan hari Senin dari jauh-jauh hari agar akhir pekan terasa lebih tenang.

“Minggu kerja dimulai pada hari Senin, dan di situlah perencanaan akhir pekanmu juga harus dimulai. Jika kamu memulai minggu dengan mengetahui secara pasti apa yang harus dilakukan, kamu akan tetap berada di jalur yang benar sepanjang minggu sehingga bisa memasuki akhir pekan tanpa stres,” kata Sarah.

2. Membiarkan Ponsel Kantor Mati Sebelum Akhir Pekan

Ilustrasi ponsel dan laptop kantor/Foto: Magnific.com

Kebiasaan orang dengan work life balance selanjutnya adalah mematikan perangkat kantor, ponsel dan laptopnya saat akhir pekan. Mereka memasang batasan tegas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, karena notifikasi dari perangkat kantor tersebut cenderung membuat mereka cemas.

Namun, bagaimana jika kamu menggunakan HP pribadi sekaligus untuk urusan kantor? Kamu tetap bisa mendapatkan work life balance tersebut dengan memanfaatkan fitur app timer atau pembatas waktu aplikasi.

Fitur ini akan membantu membendung notifikasi yang muncul sekaligus menyadarkanmu agar tidak cemas saat hari libur.

3. Menyusun Rencana Akhir Pekannya

Ilustrasi orang dengan work life balance/Foto: Magnific.com

Terakhir, orang dengan work life balance biasanya telah menyusun beragam rencana sejak Jumat sore. Mereka akan menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan pulang tepat waktu.

Pulang tepat waktu tersebut bukan tanpa alasan, mereka memang telah memiliki rencana akhir pekan yang menyenangkan. Karena tidak ingin semua hal itu berantakan, mereka pun tidak akan membiarkan dirinya terjebak dalam pekerjaan yang berlarut-larut.

Beauties, itu dia beberapa kebiasaan orang dengan work life balance yang dilakukan sebelum akhir pekan. Bagaimana, kamu mau menerapkannya mulai Jumat ini?

***

Mau jadi bagian dari Buzznesia Community di mana kamu bisa ikutan berbagai online dan offline event seru yang diadakan oleh Buzznesia/Beautynesia? Komunitas ini terbuka untuk umum, baik perempuan dan juga laki-laki, kami juga memiliki komunitas khusus untuk kamu yang masih berstatus mahasiswa/mahasiswi. Yuk, gabung ke Buzznesia Community. Caranya DAFTAR DI SINI!

Pilihan Redaksi

• Resep Chikuro Rumahan ala Chef Devina Hermawan
• 3 Cara Mengenali Orang yang Benar-Benar Bahagia Dilihat dari Sikapnya Menyambut Hari Senin
• 4 Ciri Kepribadian Orang yang Senang di Rumah Saja saat Akhir Pekan, Rela Tolak Ajakan Pergi

(ria/ria)

Komentar

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama memberikan komentar.

Iuran BPJS Kesehatan per Agustus 2026, Ini Rinciannya

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

CNN Indonesia

Jumat, 31 Jul 2026 13:30 WIB

Daftar Isi

Jakarta, CNN Indonesia --

Iuran BPJS Kesehatan per Agustus 2026 masih menggunakan besaran tarif yang sama dan belum mengalami perubahan.

Peserta mandiri tetap membayar sesuai kelas perawatan yang dipilih, yakni Rp150.000 per orang per bulan untuk Kelas 1, Rp100.000 untuk Kelas 2, dan Rp35.000 untuk Kelas 3 setelah mendapatkan subsidi dari pemerintah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketentuan tersebut menjadi informasi penting agar peserta dapat membayar iuran tepat waktu dan dapat menikmati layanan jaminan kesehatan.

BPJS Kesehatan menerapkan sistem iuran berdasarkan jenis kepesertaan dan mekanisme pembiayaan masing-masing peserta.

Tidak semua peserta membayar nominal yang sama karena terdapat perbedaan antara peserta mandiri, penerima bantuan pemerintah, hingga pekerja yang iurannya dibayarkan melalui skema potongan gaji.

Berikut rincian iuran BPJS Kesehatan yang perlu diketahui.

1. Iuran peserta mandiri kelas 1

Peserta BPJS Kesehatan yang memilih fasilitas perawatan Kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulan.

Kelas 1 merupakan pilihan dengan fasilitas layanan perawatan yang lebih tinggi dibandingkan kelas lainnya. Besaran iuran ini berlaku untuk setiap anggota keluarga yang terdaftar sebagai peserta mandiri.

Artinya, jika dalam satu kartu keluarga terdapat beberapa anggota yang menjadi peserta BPJS Kesehatan mandiri Kelas 1, pembayaran dilakukan sesuai jumlah anggota yang terdaftar.

2. Iuran peserta mandiri kelas 2

Untuk peserta mandiri yang memilih fasilitas Kelas 2, besaran iuran yang harus dibayarkan adalah Rp100.000 per orang per bulan.

Kelas 2 menjadi salah satu pilihan yang banyak digunakan masyarakat karena memiliki tarif lebih rendah dibandingkan Kelas 1, namun tetap memberikan akses terhadap layanan kesehatan melalui sistem BPJS Kesehatan.

Pilihan Redaksi

• Apakah BPJS Boleh Digunakan Berobat di Luar Kota? Begini Penjelasannya
• Cara Cek Status BPJS Kesehatan PBI Masih Aktif atau Tidak
• Cek Status Kepesertaan BPJS Aktif atau Tidak, Begini Caranya

3. Iuran peserta mandiri kelas 3

Peserta mandiri Kelas 3 memiliki ketentuan berbeda karena mendapatkan bantuan subsidi dari pemerintah.

Secara nominal, iuran Kelas 3 sebenarnya sebesar Rp42.000 per orang per bulan. Namun, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp7.000, sehingga peserta hanya perlu membayar Rp35.000 per orang per bulan.

Kebijakan subsidi tersebut bertujuan membantu masyarakat agar tetap dapat memperoleh akses layanan kesehatan dengan biaya yang lebih terjangkau.

Dengan bantuan tersebut, Kelas 3 menjadi pilihan yang banyak digunakan terutama bagi peserta yang mempertimbangkan kemampuan ekonomi dalam membayar iuran bulanan.

4. Peserta PBI iurannya dibayar pemerintah

Selain peserta mandiri, terdapat kelompok peserta yang masuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Untuk peserta PBI, besaran iuran ditetapkan sebesar Rp42.000 per orang per bulan. Namun, seluruh biaya tersebut tidak dibayarkan oleh peserta karena ditanggung penuh oleh pemerintah.

Peserta PBI merupakan masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu sesuai ketentuan pemerintah sehingga mendapatkan bantuan pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan.

Skema ini menjadi salah satu bentuk upaya negara dalam memastikan masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi tetap mendapatkan perlindungan kesehatan.

5. Iuran pekerja menggunakan persentase gaji

Berbeda dengan peserta mandiri, pekerja penerima upah atau PPU memiliki mekanisme pembayaran berdasarkan persentase dari gaji atau upah bulanan.

Peserta kategori ini, termasuk karyawan swasta maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS), dikenakan iuran sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan.

Pembayaran tersebut dibagi antara pemberi kerja dan peserta. Sebesar 4 persen ditanggung oleh pemberi kerja, sedangkan 1 persen dibayarkan oleh peserta melalui mekanisme pemotongan gaji.

Sistem ini membuat pekerja tetap memperoleh perlindungan kesehatan tanpa harus membayar seluruh iuran secara mandiri.

Setiap peserta BPJS Kesehatan perlu memahami kategori kepesertaannya agar mengetahui jumlah iuran yang harus dibayarkan. Perbedaan skema pembayaran antara peserta mandiri, PBI, dan pekerja penerima upah membuat kewajiban setiap peserta tidak selalu sama.

Sekian penjelasan iuran BPJS Kesehatan per Agustus 2026.

(asp/fef)

[Gambas:Video CNN]

Rata-rata Tabungan Warga RI Tinggal Rp1,7 Juta, Perbanas Ungkap Fenomena Mantab

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

Jum'at, 31 Juli 2026, 13:30 WIB

Warta Ekonomi, Jakarta -

Rata-rata saldo tabungan masyarakat Indonesia dengan simpanan di bawah Rp100 juta terus menyusut dalam beberapa tahun terakhir.

Riset Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) mencatat rata-rata saldo rekening kelompok tersebut hanya tersisa Rp1,7 juta per Mei 2026.

Berdasarkan data Perbanas, rata-rata saldo rekening masyarakat pada segmen tersebut mencapai Rp3,1 juta per rekening pada 2018. Angka itu kemudian turun menjadi Rp1,8 juta pada 2024 dan kembali menyusut menjadi Rp1,7 juta per Mei 2026.

Chief Economist Perbanas, Winang Budoyo, mengatakan penurunan rata-rata saldo menunjukkan bahwa masyarakat menghadapi tekanan pengeluaran yang lebih besar dibandingkan kemampuan mereka untuk menabung.

"Artinya, lebih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi dibandingkan kemampuan mereka untuk mengakumulasi tabungan. Di situlah muncul fenomena yang kami sebut sebagai (mantab) 'makan tabungan'," ujar Winang.

Meski rata-rata saldo per rekening menurun, Winang menjelaskan total dana simpanan masyarakat pada kelompok dengan tabungan di bawah Rp100 juta secara keseluruhan masih tumbuh.

Namun, pertumbuhan jumlah rekening tidak diikuti peningkatan nilai tabungan per nasabah.

Di sisi lain, tren berbeda terjadi pada kelompok nasabah dengan simpanan di atas Rp10 miliar. Nilai simpanan kelompok tersebut terus meningkat, terutama pada rekening berdenominasi valuta asing (valas).

Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Juni 2026 menunjukkan jumlah rekening dalam dolar Amerika Serikat (AS) melonjak 185,5 persen secara tahunan atau year on year (YoY).

Pada periode yang sama, total nominal simpanan valas juga tumbuh 19,5 persen secara tahunan menjadi Rp1.741,46 triliun.

Kondisi ini mencerminkan adanya perbedaan tren antara kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan nasabah bermodal besar dalam mengelola simpanan di tengah dinamika ekonomi saat ini.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat

Menkum pelajari putusan MK soal anggaran MBG dipisah dari pendidikan - ANTARA News Jawa Timur

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas akan mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi terbaru terkait pengeluaran anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari dana bidang pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sejauh ini, ia mengatakan pemerintah belum menerima putusan tersebut, khususnya Kementerian Hukum yang mewakili Presiden di MK.

"Kalau putusan sudah diterima, saya akan minta Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk menyerahkan itu kepada saya dan kami akan laporkan kepada Bapak Presiden," ucap Supratman saat ditemui di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, MK memerintahkan pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mengeluarkan anggaran program MBG dari anggaran bidang pendidikan di APBN.

Perintah itu disampaikan dalam putusan uji materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 yang dimohonkan oleh perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang diucapkan di Jakarta, Kamis (30/7).

MK memberikan waktu kepada pemerintah maupun DPR RI untuk mengeluarkan anggaran MBG dari alokasi anggaran pendidikan pada APBN tahun 2028, mengingat kekhususan dari penyusunan anggaran APBN setahun sekali.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyampaikan penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 yang menyatakan pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan, termasuk program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik umum maupun keagamaan, telah menimbulkan perluasan makna.

Disebutkan bahwa frasa operasional penyelenggaraan pendidikan dalam norma Pasal 22 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2025 telah berdampak pada tidak terpenuhnya prinsip mandatory spending, sebagaimana Pasal 31 ayat (2) dan ayat 40 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, untuk menjaga kepatuhan terhadap amanat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dan melaksanakan kewajiban negara dalam memenuhi hak warga negara atas pendidikan maka Pasal 22 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2025 dinyatakan konstitusional secara bersyarat," ucap Mahkamah menegaskan.

MK mengingatkan kewajiban negara memenuhi amanat konstitusi mengenai kapasitas prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN tidak boleh dikurangi apa pun keterbatasan APBN yang dialami.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Amran Bongkar Modus Baru Mafia Beras Ikut Nikmati Subsidi Pemerintah

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkap dugaan penyimpangan dalam penjualan beras fortifikasi yang dinilai tidak hanya merugikan masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga membuat negara dirugikan karena memanfaatkan berbagai subsidi yang telah dikucurkan pemerintah untuk sektor pangan.

Amran mengatakan, seluruh rantai produksi beras di Indonesia mendapat dukungan subsidi dari pemerintah, mulai dari pupuk, irigasi, benih, listrik, hingga bahan bakar minyak (BBM). Nilai subsidi untuk sektor pangan bahkan mencapai Rp160 triliun pada 2026.

"Kan semua beras Indonesia ini adalah subsidi kan. Subsidi pupuk subsidi irigasi, subsidi listrik, subsidi BBM, subsidi benih, subsidi traktor, irigasi. Nilainya itu Rp144 triliun sebelumnya, sekarang ini Rp160 triliun. Ini kan barang subsidi nih. Lah sudah barang subsidi dipakai nipu pula. Kejam kan?" kata Amran kepada wartawan di Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Menurut Amran, dugaan penyimpangan tersebut terjadi ketika beras yang telah memperoleh manfaat subsidi dijual dengan klaim fortifikasi, namun hasil uji laboratorium justru menunjukkan produk tersebut tidak memenuhi standar fortifikasi. Bahkan, harganya dijual jauh lebih mahal dibandingkan harga yang seharusnya.

Karena itu, praktik tersebut dinilai bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menyalahgunakan subsidi negara.

Warga memilih beras jenis premium di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Rabu (27/8/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo) Foto: Warga memilih beras jenis premium di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Rabu (27/8/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

"Subsidi ini untuk rakyat kecil kan, ekonomi menengah ke bawah lah. Benar nggak? Lah yang gunakan konglomerat. Dan itu pun digunakan dengan cara yang tidak baik, penipuan. Karena ini barang kualitasnya untuk Rp8.000 harganya tapi dijualnya Rp17.000 per kg. Ini lebih ekstrem lagi, Rp42.000 (per kg), padahal bukan fortifikasi," ujarnya.

Amran kemudian menjelaskan, perhitungan nilai subsidi tersebut berasal dari total produksi beras nasional yang seluruh proses produksinya memperoleh berbagai bentuk dukungan pemerintah.

"Gini, caranya gini. Kalau total ini beras 34 juta ton, di dalamnya ini subsidi negara Rp144 triliun. Dari sini, ini estimasi sekian persen fortifikasi, sekian premium. Di dalamnya ini kan ada subsidi, clear kan? Berarti ini barang subsidi, karena berasnya disubsidi, semua sarana produksi disubsidi, berarti ini kan ada subsidi pemerintah kan. Lah ini diperdagangkan oleh pengusaha besar, tetapi menipu pula rakyat," jelas dia.

"Jadi sudah dua: barang subsidi, seandainya jual normal masih lebih bagus. Ini dijual harga Rp8.000 (per kg) seharusnya, tetapi dijual Rp17.000 (per kg)," sambung Amran

Amran pun menegaskan, nilai subsidi yang diduga ikut disalahgunakan mencapai sekitar Rp56 triliun.

"Merugikan pula (negara), karena bukan fortifikasi tetapi mengambil subsidi, itu penipuan kan," ucapnya.

Temuan tersebut merupakan bagian dari hasil pengawasan Kementan terhadap beras fortifikasi yang beredar di pasaran. Berdasarkan hasil uji laboratorium sementara, sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi.

"Totalnya setelah kita ambil sampel, ini seluruh yang terdaftar fortifikasi, ada juga yang tidak terdaftar. Yang terdaftar itu ada 80% tidak sesuai standar. Dan rata-rata harganya itu Rp22.665 per kg. Ada yang Rp42.000 per kg. Ini tidak masuk akal," ungkap dia.

Ia memastikan, pemerintah akan menindak tegas pelaku yang terbukti melanggar, termasuk mencabut izin edar produk beras fortifikasi yang tidak memenuhi standar, serta menyerahkan hasil pemeriksaan kepada aparat penegak hukum (APH), setelah seluruh data rampung.

"Jadi nanti ini kan kita tertibkan. Saya juga sudah minta mengecek sedetail mungkin. Sudah itu, sudah fix kami cabut izinnya, saya cabut izinnya," pungkas Amran.

(wur) [Gambas:Video CNBC]

Tenor KPR 40 Tahun Bagi MBR Harus Diberikan di Usia Produktif, Indef Ungkap Risikonya

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

Jumat, 31 Juli 2026 - 13:29 WIB

Jakarta, VIVA – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti menilai, pilihan tenor Kredit Perumahan Rakyat (KPR) subsidi hingga 40 tahun akan dapat memperluas keterjangkauan cicilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), asal menyasar penerima yang masih berusia produktif.

Baca Juga

Menurutnya, calon penerima harus memenuhi persyaratan perbankan dan memiliki kemampuan membayar, agar kebijakan tersebut tidak meningkatkan risiko kredit bermasalah dalam jangka panjang.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“MBR bisa mendapatkan tenor 40 tahun jika saat mendapat manfaat ini masih dalam usia produktif,” kata Esther, Jumat, 31 Juli 2026.

Baca Juga

[dok. Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti]

Photo :

• VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Dia mengatakan ,tenor yang lebih panjang dapat mengurangi besaran cicilan bulanan, sehingga membuka peluang lebih luas bagi MBR untuk memiliki rumah. Namun, bank penyalur tetap perlu menilai kelayakan calon debitur sesuai ketentuan, terutama kemampuan membayar selama masa pembiayaan.

Baca Juga

Esther mengingatkan, hal ini harus belajar dari pengalaman krisis hipotek subprima di Amerika Serikat (AS) pada 2008, yang dapat menjadi pelajaran dalam memperluas akses pembiayaan perumahan.

“Krisis KPR di Amerika Serikat tahun 2008 bisa menjadi pelajaran penting bagi Indonesia,” ujarnya.

Esther menjelaskan, standar pemberian pinjaman yang longgar serta suku bunga yang sangat rendah dalam kasus tersebut, memungkinkan peminjam berisiko tinggi untuk memperoleh hipotek yang berisiko.

"Ketika suku bunga disesuaikan kembali dan nilai properti anjlok, jutaan peminjam gagal bayar, sehingga memicu krisis kredit global," kata Esther.

Menurutnya, krisis tersebut menunjukkan pentingnya menjaga standar penyaluran kredit, agar pembiayaan tidak diberikan secara longgar kepada peminjam yang memiliki risiko gagal bayar tinggi.

Karenanya, Esther menilai perluasan tenor perlu dibarengi penerapan prinsip kehati-hatian perbankan, agar cicilan tetap sesuai kemampuan debitur dan program pembiayaan perumahan dapat berjalan berkelanjutan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Diketahui, Komite Tapera sebelumnya menyetujui kebijakan mempertahankan suku bunga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah tapak sebesar 5 persen, dan rumah susun subsidi 6 persen. Serta, membuka peluang penerapan tenor pembiayaan hingga 40 tahun untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan, tenor hingga 40 tahun bersifat pilihan. Masyarakat tetap dapat memilih jangka waktu pembiayaan yang lebih pendek sesuai usia, pendapatan, serta kemampuan mencicil. (Ant).

Akad Massal KPR 62.000 Rumah Subsidi, BTN Jadi Penyalur Terbesar

Tercatat, sebanyak 39.043 debitur BTN mengikuti akad secara langsung dan daring dari berbagai wilayah Indonesia. Jumlah tersebut menempatkan BTN jadi kontributor terbesar

VIVA.co.id

30 Juli 2026

Dulu Dihina-hina, Maarten Paes Kini Dianggap Pengamat Ajax Jadi Penyelamat

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

Jumat, 31 Juli 2026 - 13:28 WIB

VIVA – Pengamat Ajax Amsterdam, Lentin Goodijk menyebut kehadiran kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes tidak membuat klub terburu-buru mendatangkan penjaga gawang Barcelona, Marc-Andre ter Stegen. Menurutnya, kualitas Maarten Paes sudah luar biasa.

Baca Juga

Situasi penjaga gawang Ajax memang menjadi perhatian sejak klub raksasa Belanda itu dikabarkan berusaha merekrut Ter Stegen. Namun hingga kini, transfer kiper asal Jerman tersebut belum juga mencapai titik terang karena proses negosiasi yang masih berlarut-larut.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Di tengah ketidakpastian itu, Lentin Goodijk, menilai kehadiran Maarten Paes justru menjadi faktor penting yang membuat manajemen tetap tenang. Ajax dinilai tidak berada dalam kondisi darurat sehingga masih memiliki waktu untuk menunggu perkembangan transfer Ter Stegen.

Baca Juga

Menurut Goodijk, Ajax tidak perlu mengambil keputusan secara tergesa-gesa karena sudah memiliki sosok penjaga gawang yang cukup berpengalaman. Kehadiran Paes dinilai mampu memberikan stabilitas bagi tim sembari klub terus memantau peluang mendatangkan target utama mereka.

Maarten Paes

Photo :

• tvOnenews.com - Taufik Hidayat & PSSI

Baca Juga

"Selalu ada titik kritis di mana mereka akan beralih, tetapi dengan Maarten Paes, hal itu memberikan ketenangan pikiran karena mengetahui bahwa Anda sudah memiliki seorang penjaga gawang yang telah berada di bawah mistar gawang selama enam bulan," kata Goodijk dikutip dari media Belanda, Voetbal Primeur.

"Dia juga memiliki pengalaman dan sejauh ini baik-baik saja. Tidak ada kebutuhan mendesak untuk mengubah strategi secara terburu-buru dan mendatangkan orang lain minggu ini," lanjutnya.

Goodijk juga mengungkapkan bahwa Ajax sebenarnya telah menyiapkan berbagai skenario apabila transfer Ter Stegen benar-benar gagal terealisasi. Meski demikian, hingga saat ini manajemen masih memprioritaskan upaya untuk merekrut mantan kapten Barcelona tersebut.

Kiper Barcelona, Marc-Andre Ter Stegen

Photo :

• AP Photo/Manu Fernandez, file

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Di Ajax, mereka percaya bahwa jika ada indikasi bahwa itu tidak akan berhasil, mereka perlu mengubah strategi. Mereka sudah mengerjakannya di belakang layar. Ada pilihan lain, tetapi untuk saat ini, mereka masih berupaya maksimal untuk Ter Stegen," katanya.

Meski begitu, keberadaan Maarten Paes menjadi alasan utama mengapa Ajax masih bisa bersikap sabar. Dengan memiliki penjaga gawang yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan tim untuk sementara waktu, klub tidak berada dalam tekanan untuk segera mendatangkan pemain baru.

Halaman Selanjutnya

Di sisi lain, saga Ter Stegen masih menarik dinantikan. Sejumlah laporan media Belanda menyebut proses kepindahan sang kiper belum menemui titik akhir karena persoalan administrasi dan negosiasi yang belum sepenuhnya selesai.

Jakarta Gandeng Banten Bangun Kawasan Ketahanan Pangan Terpadu

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan, salah satu upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan lahan di Ciangir, Kabupaten Tangerang, Banten, menjadi Kawasan Peternakan Terintegrasi yang akan dikelola Perumda Dharma Jaya. Kawasan ini akan mengintegrasikan peternakan, budi daya perikanan, dan hortikultura dalam satu ekosistem.

"Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Gubernur Banten atas koordinasi dan kerja sama yang baik untuk mengembangkan kawasan ini sebagai pusat ketahanan pangan. Di sini akan dikembangkan peternakan sapi, ayam, perikanan, hingga pertanian, seperti jagung, padi, dan komoditas lainnya," ujar Pramono saat meninjau Pusat Olah Organik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta di Ciangir, Banten, Jumat, 31 Juli 2026.

Kawasan Ciangir memiliki luas hampir 100 hektare milik Pemprov DKI Jakarta yang pemanfaatannya terbagi untuk sejumlah fungsi. Sekitar 40 hektare dikelola Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk mendukung pengolahan organik, termasuk melalui budi daya maggot, serta kegiatan pendukung lainnya.

Sementara itu, sekitar 20 hektare dikelola Perumda Dharma Jaya untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian dan peternakan terintegrasi guna mendukung ketahanan pangan Jakarta. Adapun lahan lainnya merupakan bagian dari kontribusi aset Pemprov DKI Jakarta kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pramono menegaskan, kawasan tersebut tidak akan difungsikan sebagai lokasi pembuangan sampah maupun alternatif Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

"Yang akan dibawa ke sini nantinya adalah pupuk hasil pengolahan TPS 3R di Jakarta, salah satunya dari Menteng Atas. Penanganan persoalan sampah tetap dilakukan secara menyeluruh. Tempat ini bukan untuk sampah, melainkan untuk memperkuat ketahanan pangan," tegasnya.

Pengembangan kawasan seluas sekitar 20 hektare yang telah memperoleh Persetujuan Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) pada 23 Juni 2026 akan dibagi menjadi dua zona. 
Lahan seluas 17 hektare diproyeksikan mampu menampung sekitar 5.000 ekor sapi dan dilengkapi berbagai fasilitas, antara lain kantor operasional, gudang pakan, kandang karantina, kandang penggemukan, jembatan timbang, serta instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Adapun tiga hektare sisanya akan dimanfaatkan sebagai ruang penghijauan.

Untuk mempercepat pengembangannya, Pramono telah menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP), serta Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) agar pekerjaan yang menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta dapat dimulai lebih awal, paling lambat pada awal September 2026.

Kawasan ini dirancang menerapkan konsep peternakan terintegrasi dari hulu hingga hilir, meliputi penggemukan sapi, penyediaan pakan berkualitas yang dikelola secara mandiri dengan dukungan teknologi, rumah potong hewan, cold storage, hingga fasilitas pengolahan daging (meat processing) dalam satu kawasan. Integrasi tersebut diharapkan menciptakan rantai pasok yang lebih efisien, higienis, modern, sekaligus memberikan nilai tambah bagi sektor peternakan.

Selain memperkuat ketahanan pangan, Pramono memastikan pengembangan kawasan ini akan melibatkan masyarakat sekitar melalui penyerapan tenaga kerja lokal, kemitraan penyediaan hijauan pakan ternak, serta pemberdayaan pelaku usaha setempat.

Langkah ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sirkular, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan peternakan berbasis teknologi, serta memperkuat ketahanan pangan DKI Jakarta secara berkelanjutan.

"Saya sudah menyampaikan kepada Kepala Dinas LH, Kepala Dinas KPKP, dan Direktur Utama Dharma Jaya agar semaksimal mungkin memberdayakan warga lokal," tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menyambut baik pengembangan aset milik Pemprov DKI Jakarta di wilayah Banten. Menurutnya, kolaborasi antardaerah tersebut akan memberikan manfaat bagi kedua provinsi.

"Jakarta membutuhkan Banten, begitu pula Banten membutuhkan Jakarta. Banyak warga Banten yang bekerja di Jakarta, sementara banyak warga Jakarta yang tinggal di Banten. Alhamdulillah, kami selalu dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara formal maupun informal," katanya.

Andra Soni juga mengapresiasi komitmen Pemprov DKI Jakarta yang mengembangkan kawasan tersebut sebagai sentra ketahanan pangan.

"Kami sangat berterima kasih karena memilih lokasi di Provinsi Banten. Kami yakin niat baik yang direncanakan Pak Gubernur akan memberikan manfaat bagi warga Banten, masyarakat sekitar, dan tentunya bagi Indonesia," tutupnya.