Amran Bongkar Modus Baru Mafia Beras Ikut Nikmati Subsidi Pemerintah

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkap dugaan penyimpangan dalam penjualan beras fortifikasi yang dinilai tidak hanya merugikan masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga membuat negara dirugikan karena memanfaatkan berbagai subsidi yang telah dikucurkan pemerintah untuk sektor pangan.

Amran mengatakan, seluruh rantai produksi beras di Indonesia mendapat dukungan subsidi dari pemerintah, mulai dari pupuk, irigasi, benih, listrik, hingga bahan bakar minyak (BBM). Nilai subsidi untuk sektor pangan bahkan mencapai Rp160 triliun pada 2026.

"Kan semua beras Indonesia ini adalah subsidi kan. Subsidi pupuk subsidi irigasi, subsidi listrik, subsidi BBM, subsidi benih, subsidi traktor, irigasi. Nilainya itu Rp144 triliun sebelumnya, sekarang ini Rp160 triliun. Ini kan barang subsidi nih. Lah sudah barang subsidi dipakai nipu pula. Kejam kan?" kata Amran kepada wartawan di Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Menurut Amran, dugaan penyimpangan tersebut terjadi ketika beras yang telah memperoleh manfaat subsidi dijual dengan klaim fortifikasi, namun hasil uji laboratorium justru menunjukkan produk tersebut tidak memenuhi standar fortifikasi. Bahkan, harganya dijual jauh lebih mahal dibandingkan harga yang seharusnya.

Karena itu, praktik tersebut dinilai bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menyalahgunakan subsidi negara.

Warga memilih beras jenis premium di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Rabu (27/8/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo) Foto: Warga memilih beras jenis premium di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Rabu (27/8/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

"Subsidi ini untuk rakyat kecil kan, ekonomi menengah ke bawah lah. Benar nggak? Lah yang gunakan konglomerat. Dan itu pun digunakan dengan cara yang tidak baik, penipuan. Karena ini barang kualitasnya untuk Rp8.000 harganya tapi dijualnya Rp17.000 per kg. Ini lebih ekstrem lagi, Rp42.000 (per kg), padahal bukan fortifikasi," ujarnya.

Amran kemudian menjelaskan, perhitungan nilai subsidi tersebut berasal dari total produksi beras nasional yang seluruh proses produksinya memperoleh berbagai bentuk dukungan pemerintah.

"Gini, caranya gini. Kalau total ini beras 34 juta ton, di dalamnya ini subsidi negara Rp144 triliun. Dari sini, ini estimasi sekian persen fortifikasi, sekian premium. Di dalamnya ini kan ada subsidi, clear kan? Berarti ini barang subsidi, karena berasnya disubsidi, semua sarana produksi disubsidi, berarti ini kan ada subsidi pemerintah kan. Lah ini diperdagangkan oleh pengusaha besar, tetapi menipu pula rakyat," jelas dia.

"Jadi sudah dua: barang subsidi, seandainya jual normal masih lebih bagus. Ini dijual harga Rp8.000 (per kg) seharusnya, tetapi dijual Rp17.000 (per kg)," sambung Amran

Amran pun menegaskan, nilai subsidi yang diduga ikut disalahgunakan mencapai sekitar Rp56 triliun.

"Merugikan pula (negara), karena bukan fortifikasi tetapi mengambil subsidi, itu penipuan kan," ucapnya.

Temuan tersebut merupakan bagian dari hasil pengawasan Kementan terhadap beras fortifikasi yang beredar di pasaran. Berdasarkan hasil uji laboratorium sementara, sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi.

"Totalnya setelah kita ambil sampel, ini seluruh yang terdaftar fortifikasi, ada juga yang tidak terdaftar. Yang terdaftar itu ada 80% tidak sesuai standar. Dan rata-rata harganya itu Rp22.665 per kg. Ada yang Rp42.000 per kg. Ini tidak masuk akal," ungkap dia.

Ia memastikan, pemerintah akan menindak tegas pelaku yang terbukti melanggar, termasuk mencabut izin edar produk beras fortifikasi yang tidak memenuhi standar, serta menyerahkan hasil pemeriksaan kepada aparat penegak hukum (APH), setelah seluruh data rampung.

"Jadi nanti ini kan kita tertibkan. Saya juga sudah minta mengecek sedetail mungkin. Sudah itu, sudah fix kami cabut izinnya, saya cabut izinnya," pungkas Amran.

(wur) [Gambas:Video CNBC]