Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) HM Arum Sabil mendukung kebijakan pemerintah yang mewajibkan seluruh pabrik gula rafinasi membangun kebun tebu sendiri guna memperkuat pasokan bahan baku dan mempercepat swasembada gula nasional.
"Pabrik gula rafinasi harus menjadi bagian utuh dari mata rantai pergulaan nasional dengan ikut membangun kebun tebu, memperluas kemitraan bersama petani, meningkatkan produktivitas, sekaligus memperkuat fondasi swasembada gula Indonesia," kata Arum dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Dia menekankan penguatan sektor pergulaan harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pelaku industri, termasuk mewajibkan seluruh pabrik gula rafinasi membangun kebun tebu sendiri guna memperkuat pasokan bahan baku dalam negeri.
Menurut dia, Pabrik Gula Kristal Putih (GKP) dan Pabrik Gula Rafinasi (GKR) merupakan dua pilar penting yang harus saling memperkuat dalam membangun industri gula nasional.
"Kinerja sektor pergulaan nasional pun menunjukkan tren yang semakin positif. Pada 2026, luas areal tebu nasional meningkat dari 563 ribu hektare menjadi 576.537,70 hektare," ujar dia.
Kemudian produktivitas naik dari 69,35 ton per hektare menjadi 70,87 ton per hektare, sedangkan rendemen meningkat dari 6,83 persen menjadi 7,45 persen.
Peningkatan tersebut mendorong proyeksi produksi Gula Kristal Putih (GKP) nasional mencapai sekitar 3,044 juta ton pada 2026, naik dibandingkan produksi tahun sebelumnya sebesar 2,67 juta ton. Jumlah tersebut diperkirakan telah melampaui kebutuhan gula konsumsi rumah tangga nasional yang berada di kisaran 2,9 juta ton.
Meski demikian, kebutuhan gula untuk industri makanan dan minuman masih berkisar 3,8–3,9 juta ton per tahun. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong penguatan hilirisasi industri gula agar ketergantungan terhadap bahan baku impor dapat dikurangi sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional.
Arum menilai, penguatan sektor pergulaan harus melibatkan seluruh pelaku industri. Karena itu, ia mengusulkan agar pabrik gula rafinasi tidak hanya berperan mengolah gula mentah impor untuk kebutuhan industri, tetapi juga berinvestasi di sektor hulu melalui pembangunan kebun tebu dan kemitraan dengan petani.
Sejalan dengan penguatan industri gula nasional, Kementerian Pertanian terus mempercepat berbagai program strategis, antara lain peremajaan kebun tebu, peningkatan produktivitas melalui penggunaan benih unggul, mekanisasi budidaya, penyediaan pupuk, pembangunan infrastruktur pendukung, serta revitalisasi pabrik gula.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pihaknya terus memperkuat industri gula nasional melalui peningkatan produksi tebu dan penguatan keterpaduan sektor hulu hingga hilir sebagai langkah strategis mewujudkan swasembada gula.
"Produksi tebu harus kita tingkatkan, produktivitas diperkuat, dan hilirisasi harus berjalan agar nilai tambah dinikmati petani serta industri nasional. Swasembada gula hanya bisa dicapai jika sektor hulu dan hilir bergerak bersama," ujar Amran di Jakarta, Rabu (29/7).
Mentan menegaskan, penguatan sektor hulu menjadi kunci bagi keberlanjutan industri gula nasional. Menurutnya, setiap pabrik gula perlu didukung ketersediaan bahan baku yang memadai agar mampu meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memberikan kepastian pasar bagi petani tebu.
"Kalau hulunya kuat, hilirnya kuat, maka industri gula nasional akan kuat. Tujuan akhirnya bukan hanya swasembada gula, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani tebu dan memperkuat ekonomi nasional melalui hilirisasi," kata Amran.
Ia menambahkan melalui sinergi pemerintah, petani, BUMN, dan pelaku industri, Kementerian Pertanian optimistis swasembada gula dapat diwujudkan sekaligus menciptakan industri gula nasional yang tangguh, efisien, dan berdaya saing.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
REPUBLIKA.CO.ID, AMBON, – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Maluku, menggelar Sosialisasi dan Diseminasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) bagi pelajar dan mahasiswa di Hotel Santika Premiere Ambon, Kamis. Kegiatan ini bertujuan membangun karakter generasi muda sebagai bagian dari program prioritas nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Wali Kota Ambon Bodewin M Wattimena mengatakan, sosialisasi ini merupakan upaya memperkuat wawasan kebangsaan di tengah perkembangan teknologi digital. Ia menekankan bahwa bela negara saat ini tidak lagi dimaknai hanya sebagai pertahanan fisik.
“Bela negara di era saat ini diwujudkan melalui sikap, perilaku, dan kontribusi nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik seorang pelajar dan mahasiswa yang menempuh pendidikan dengan sungguh-sungguh dan memiliki inovasi, maupun guru yang memberikan keteladanan,” ujar Bodewin.
Kegiatan yang mengusung tema “Generasi Muda Penjaga Benteng Kognitif NKRI untuk Indonesia Emas 2045” ini dihadiri langsung oleh Kepala Pusat Bela Negara Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Parhulutan Marpaung. Dalam paparannya, Wali Kota menekankan pentingnya generasi muda memiliki kemampuan berpikir kritis dan literasi digital yang baik.
“Generasi muda dituntut untuk mampu berpikir kritis, memiliki literasi digital yang baik, mampu membedakan fakta dan opini, menolak hoaks, tidak mudah terprovokasi, dan tetap berpegang teguh pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” tegasnya.
Pemkot Ambon berkomitmen untuk terus mendukung program pembinaan dan pendidikan kesadaran bela negara. Langkah ini diambil untuk mencetak generasi muda yang berintegritas, berkarakter, dan memiliki komitmen kuat terhadap bangsa.
“Dengan adanya kegiatan seperti ini para peserta yang merupakan pelajar dan mahasiswa dapat mengerti dan memahami tugas dan tanggung jawab mereka hari ini. Mari sama-sama kita rawat keberagaman, jaga kebinekaan supaya Indonesia tetap ada dan berdaulat,” ucap Bodewin.
Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh siswa SMP, SMA, SMK, serta mahasiswa di Kota Ambon. Pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, serta berbagai kebijakan nasional yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
Jakarta, CNN Indonesia --
Mensesneg Prasetyo Hadi buka suara ihwal kenaikan tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan prajurit TNI.
Ia menyebut kenaikan itu diambil karena Tukin prajurit TNI dan pegawai Kemhan sudah beberapa tahun tidak mengalami kenaikan.
"Ada beberapa yang kemudian oleh karena pertimbangan tertentu itu diberikan kebijakan untuk dilakukan kenaikan setelah sekian tahun tidak pernah naik," ujar Pras dalam sesi wawancara di rangkaian kereta dari Batang menuju Jakarta, Kamis (30/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pras mengatakan sebenarnya kenaikan Tukin tidak hanya terjadi di lingkungan Kemhan dan prajurit TNI saja. Namun juga untuk tenaga pendidik di daerah 3T.
"Untuk dosen di daerah 3T, untuk tenaga-tenaga kesehatan di daerah 3T itu kita perhatikan mengenai tunjangan atau kesejahteraan bagi mereka-mereka yang mengabdikan diri di tempat-tempat yang apa tergolong cukup sulit begitu," ujar dia.
Kenaikan Tukin bagi pegawai di lingkunhan Kemhan dan prajurit TNI tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 dan 43 Tahun 2026.
"Benar, Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden terkait penyesuaian tunjangan kinerja bagi prajurit TNI dan pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan," kata Karo Infohan Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen Rico Ricardo saat dihubungi, Kamis (30/7).
Rico mengatakan Kemhan juga telah menerima salinan peraturan dan saat ini sedang menindaklanjuti pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Kemhan menyambut baik kebijakan tersebut sebagai bentuk apresiasi pemerintah atas capaian reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja Kemhan serta TNI.
Rico menjelaskan secara prinsip, besaran nilai tunjangan kinerja dalam salinan Perpres yang beredar sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran Perpres.
"Namun perlu diluruskan bahwa yang diatur bukan berdasarkan pangkat bintang 4, melainkan berdasarkan jabatan," katanya.
Ia menjelaskan dalam lampiran Perpres, KSAD, KSAL dan KSAU ditetapkan menerima tunjangan kinerja sebesar Rp48.613.500 per bulan.
Selanjutnya Kasum TNI, Wakasad, Wakasal, dan Wakasau sebesar Rp44.874.000 per bulan.
"Sedangkan pejabat dan personel lainnya menyesuaikan dengan kelas jabatan masing-masing sebagaimana diatur dalam Perpres," ujar dia.
(mnf/isn)
[Gambas:Video CNN]
Jum'at, 31 Juli 2026, 01:30 WIB
Warta Ekonomi, Jakarta -
Harapan masyarakat terhadap pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 kembali menguat. Meski pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi, sinyal terbaru dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menunjukkan peluang rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) tahun ini masih terbuka.
Zudan menyatakan seleksi CPNS 2026 berpotensi tetap digelar setelah proses seleksi sekolah kedinasan selesai. Namun, keputusan final masih menunggu arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
"Insya Allah jadi tahun ini," ujar Zudan saat menjawab pertanyaan mengenai pengadaan seleksi CPNS 2026 pada Selasa (28/7/2026).
Ia menambahkan bahwa BKN masih menunggu arahan lanjutan dari Menteri PANRB terkait pelaksanaan seleksi tersebut.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal terbaru setelah selama beberapa bulan terakhir pemerintah beberapa kali memberikan indikasi mengenai kemungkinan dibukanya rekrutmen CPNS tahun ini.
Sebelumnya, Menteri PANRB Rini Widyantini sempat mengungkapkan peluang dibukanya sekitar 160.000 formasi CPNS pada 2026. Jumlah tersebut disebut sejalan dengan kebutuhan pengisian posisi akibat banyaknya aparatur sipil negara yang memasuki masa pensiun sepanjang 2025.
Menurut Rini, pemerintah telah memiliki data kebutuhan ASN yang diperkirakan mencapai sekitar 160 ribu orang. Saat itu, Kementerian PANRB juga telah mengajukan kebutuhan anggaran kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan seleksi.
Langkah persiapan lainnya dilakukan melalui penerbitan Surat Menteri PANRB Nomor B/1553/M.SM.01.00/2026 tertanggal 12 Maret 2026 mengenai kebutuhan ASN Tahun Anggaran 2026.
Melalui surat tersebut, seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah diminta menyampaikan usulan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN sebagai dasar penyusunan formasi CPNS tahun ini.
Meski berbagai tahapan persiapan telah dilakukan, hingga akhir Juli 2026 pemerintah belum mengumumkan secara resmi jadwal pembukaan pendaftaran maupun rincian formasi yang akan tersedia.
Baca Juga: Banyak yang Mengundurkan Diri, Kini BKN Uji Coba ASN Bekerja Dekat dengan Keluarga
Karena itu, masyarakat yang berminat mengikuti seleksi CPNS 2026 masih diminta bersabar menunggu pengumuman resmi dari pemerintah.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar hanya mengacu pada informasi yang disampaikan melalui kanal resmi Kementerian PANRB, BKN, dan portal SSCASN. Imbauan tersebut disampaikan untuk menghindari beredarnya informasi yang tidak benar atau hoaks terkait jadwal maupun formasi CPNS 2026 yang kerap muncul di media sosial.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Amry Nur Hidayat
Editor: Amry Nur Hidayat
Jumat, 31 Juli 2026 - 01:30 WIB
VIVA – Gelombang penolakan terhadap rencana Presiden FIFA Gianni Infantino membentuk perusahaan komersial untuk mengelola aset Piala Dunia terus meluas. Setelah UEFA menyuarakan keberatan secara terbuka, kini kritik juga datang dari Perdana Menteri (PM) Inggris, Andy Burnham, yang menilai sepak bola bukan komoditas yang bisa diperdagangkan kepada investor.
Baca Juga
Kontroversi bermula dari proposal pembentukan FIFA Forward Enterprise (FFE), sebuah entitas komersial yang disiapkan untuk mengelola berbagai hak bisnis turnamen FIFA, termasuk Piala Dunia dan Piala Dunia Antarklub.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Perusahaan tersebut disebut memiliki valuasi awal mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp362 triliun. FIFA berencana menggandeng investor swasta, termasuk perusahaan investasi Thrive Eternal milik Joshua Kushner, untuk mengembangkan nilai komersial kompetisi yang selama ini berada di bawah naungannya.
Baca Juga
Dana yang berhasil dihimpun nantinya diklaim akan digunakan untuk memperbesar anggaran pengembangan sepak bola bagi 211 asosiasi anggota FIFA melalui program FIFA Forward.
Photo :
Baca Juga
Namun, rencana itu justru memicu kekhawatiran banyak pihak. UEFA menjadi organisasi pertama yang melontarkan kritik keras karena menilai FIFA telah melampaui batas dalam mengelola sepak bola dunia.
Dalam pernyataannya, UEFA menegaskan bahwa sepak bola bukan aset bisnis yang bisa diperjualbelikan.
"Jiwa dan tata kelola sepak bola bukanlah aset untuk diperdagangkan," tegas UEFA.
Organisasi sepak bola Eropa itu juga mempertanyakan minimnya transparansi mengenai siapa yang nantinya akan memperoleh keuntungan dari skema investasi tersebut.
Tak berhenti di situ, UEFA mengungkap adanya penolakan yang terus berkembang setelah berdiskusi dengan berbagai pemangku kepentingan di dunia sepak bola, mulai dari liga, klub, pemain hingga suporter.
Mereka bahkan menyoroti adanya tenggat waktu yang diberikan FIFA kepada asosiasi anggota untuk mendukung proposal tersebut. Menurut UEFA, pendekatan itu justru memperkuat kesan bahwa proyek tersebut lebih mengutamakan kepentingan bisnis dibanding masa depan sepak bola.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Penolakan juga datang dari Inggris. Andy Burnham yang dikenal sebagai pendukung Everton menilai Piala Dunia tidak boleh diperlakukan layaknya produk komersial yang dapat dijual kepada investor.
Halaman Selanjutnya
Menurut Burnham, nilai Piala Dunia dibangun oleh jutaan suporter selama puluhan tahun, bukan oleh lembaga mana pun.
Jakarta (ANTARA) - ONIC memastikan langkah ke babak semifinal Mobile Legends: Bang Bang Mid Season Cup (MSC) yang berlangsung dalam Esports World Cup (EWC) 2026 di Paris, Prancis, setelah bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan wakil Turki Aurora Gaming dengan skor 3-2, Kamis.
Aurora Gaming langsung menekan sejak gim pertama. Salah seorang pemain ONIC, Kairi, mengungkapkan kekalahan pada gim pembuka terjadi akibat kendala komunikasi antarpemain.
"Kalau game satu cuma ada miscommunication," kata Kairi seusai pertandingan, seperti disiarkan MPL Indonesia.
Aurora Gaming tampil agresif sejak fase draft dan tidak memberi ruang bagi ONIC untuk mengembangkan permainan. Dominasi pada perebutan objektif dan rotasi membuat wakil Turki itu menutup gim pertama hanya dalam waktu sekitar sembilan menit.
ONIC merespons pada gim kedua dengan permainan yang lebih disiplin. Mereka berhasil meredam agresivitas Aurora sejak early game melalui komposisi hero yang mampu mengganggu lini depan lawan.
Momentum tersebut dimanfaatkan ONIC untuk menguasai pertarungan tim dan menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hanya dalam waktu sekitar 11 menit.
Aurora kembali mengambil alih kendali pertandingan pada gim ketiga. Permainan kolektif yang rapi, didukung rotasi cepat dan kemampuan mengunci pemain inti ONIC, membuat wakil Turki itu kembali unggul sekaligus mengamankan match point.
Menurut Kairi, Aurora juga tampil lebih siap dari sisi strategi pada gim tersebut.
"Kalau game tiga memang mereka ngerti banget pick mereka. Jadi memang itu kendalanya," ujar Kairi.
Dalam posisi tertekan, ONIC menunjukkan mentalitas untuk bangkit pada gim keempat. Pertandingan berlangsung lebih sengit dibanding tiga gim sebelumnya dan berlanjut hingga lebih dari 20 menit.
ONIC memanfaatkan kemenangan dalam satu pertarungan tim krusial untuk melakukan wipe out terhadap Aurora sebelum menghancurkan base lawan dan memaksakan laga berlanjut ke gim penentuan.
Momentum tersebut berlanjut pada gim kelima. ONIC tampil lebih percaya diri sejak awal pertandingan dan mampu mengendalikan tempo permainan.
Penampilan Kairi yang menggunakan Fanny menjadi salah satu pembeda dalam sejumlah team fight, sementara koordinasi tim membuat Aurora kesulitan menemukan celah untuk membalikkan keadaan.
ONIC akhirnya mengamankan kemenangan 3-2 sekaligus membalas kekalahan mereka dari Aurora pada pertemuan sebelumnya.
Menghadapi Team Spirit pada pertandingan berikutnya, Kairi mengatakan ONIC akan menjalani persiapan seperti biasa tanpa strategi yang benar-benar berbeda.
"Buat besok sama saja sih, kita latihannya kayak gimana buat semua tim. Kalau strategi yang spesial enggak ada," kata pemain asal Filipina tersebut.
Meski demikian, Kairi mengisyaratkan ONIC masih menyimpan beberapa strategi yang belum diperlihatkan.
"Ada sedikit, bakal lihat besok," ujar Kairi.
Baca juga: Team Vitality tersingkir dari MSC EWC, tersisa ONIC wakil Indonesia
Pewarta: Arindra Meodia
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jum'at, 31 Juli 2026, 01:20 WIB
Warta Ekonomi, Jakarta -
Pengamat Politik Tony Rosyid menyoroti turunnya elektabilitas dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, politikus itu perlu mengambil langkah politik yang berani, salah satunya misal dengan membuka pintu kabinet bagi PDI Perjuangan (PDIP).
Ia menyarankan dilakukan penyegaran besar-besaran, mulai dari kementerian lembaga negara hingga badan usaha milik negara (BUMN). Hal ini menyusul dua survei yang menunjukkan turunnya elektabilitas dari Prabowo.
Baca Juga: Prabowo Harap Waspada, Tingginya Elektabilitas Dedi Mulyadi Bisa Jadi 'Gong' Pengkhianatan di Istana
"Ganti sejumlah orang di struktur kekuasaan dengan sumber daya manusia yang lebih profesional, termasuk mengganti kapolri dan panglima tentara yang sudah terlalu lama menjabat, agar terjadi penyegaran di dua institusi ini," ujar Tony, dikutip Jumat (31/7/2026).
Diketahui, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Indikator Politik Indonesia melaporkan hasil survei yang menunjukkan adanya penurunan elektabilitas dari Prabowo. Ia bahkan kalah dalam simulasi calon presiden dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
SMRC 5–19 Juli 2026, Dedi Mulyadi memperoleh elektabilitas 35 persen. Sementara Prabowo berada di angka 14,5 persen. Adapun Anies Baswedan 8,2 persen. Survei Indikator Politik Indonesia 14–24 Juli 2026, Dedi Mulyadi meraih 32,4 persen. Prabowo menyusul dengan 18,8 persen. Adapun Anies Baswedan 11,6 persen.
Menurut Tony, hasil tersebut menjadi sinyal agar presiden segera melakukan evaluasi terhadap komposisi pemerintahan. Prabowo juga menurutnya perlu memperluas basis dukungan politik dengan merangkul kekuatan yang selama ini berada di luar koalisi pemerintah seperti PDIP.
"Berikan 3-5 menteri buat PDIP," katanya.
Tony, meski demikian, menilah langkah tersebut memiliki konsekuensi politik yang tidak ringan. Ia menilai kehadiran partai tersebut di pemerintahan akan sulit terwujud apabila di sana masih ada figur-figur yang selama ini dianggap dekat dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
"Karena mereka tidak mau bergabung jika ada orang-orang Jokowi di Istana. Tak ada pilihan lain kecuali mengganti orang-orang mantan presiden itu dengan PDIP," ujarnya.
Tony menilai keputusan semacam itu memang tidak mudah bagi seorang kepala negara karena menyangkut keseimbangan politik di dalam pemerintahan. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan ketika menghadapi situasi yang penuh dilema.
"Seorang pemimpin akan selalu dihadapkan pada tantangan. Tantangan yang berat adalah ketika menghadapi dilema," ucapnya.
Ia menambahkan bahwa membiarkan dilema politik berlarut-larut justru dapat memperlemah posisi kepemimpinan.
Baca Juga: Bocoran Prabowo Soal Pengganti Perry Warjiyo di Bank Indonesia (BI): Dia Kayaknya Gimana? Oke Gak?
"Jika dilema terus dibiarkan, maka seorang pemimpin lambat laun akan melemah dan pada akhirnya tumbang. Apakah Prabowo akan tegas bersikap terhadap dilema-dilema itu? Terutama dilema dalam menghadapi Geng Solo," pungkas Tony.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar
REPUBLIKA.CO.ID, WAMENA, – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, mengharapkan dukungan penuh masyarakat untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026. Dukungan tersebut terutama dalam bentuk ketaatan membayar pajak dan retribusi daerah.
Pelaksana Tugas Kepala Bapenda Kabupaten Jayawijaya, Immanuel YAR Rumere, menyampaikan hal ini dalam keterangan tertulis di Wamena, Kamis. Ia menekankan bahwa sumber-sumber PAD dari pajak dan retribusi sangat banyak sehingga membutuhkan partisipasi serius masyarakat.
"Sumber-sumber PAD dari pajak dan retribusi sangat banyak, sehingga membutuhkan dukungan serius masyarakat dalam membayar iuran setiap bulan tepat waktu," kata Immanuel.
Immanuel merinci berbagai sumber PAD di Kabupaten Jayawijaya yang berasal dari sektor pajak dan retribusi. Sumber-sumber tersebut antara lain parkiran bandara, sektor perdagangan, perhotelan, pajak iklan, galian C, retribusi terminal, serta retribusi persampahan.
Selain sumber-sumber konvensional tersebut, Bapenda Jayawijaya juga mulai melirik potensi baru. Salah satu objek pajak yang akan menjadi fokus ke depan adalah videotron.
"Ke depan ada beberapa objek pajak yang menjadi fokus kami, salah satunya videotron dalam rangka peningkatan PAD Kabupaten Jayawijaya tahun 2026," ujarnya.
Immanuel menjelaskan bahwa penggunaan videotron di Kabupaten Jayawijaya saat ini cukup masif. Media tersebut kerap digunakan dalam berbagai kegiatan tertentu maupun untuk pemutaran siaran olahraga yang digemari masyarakat.
"Kami lihat penggunaan videotron telah ramai di Jayawijaya, maka kami akan mencoba mendorongnya masuk dalam objek pajak," tegasnya.
Untuk merealisasikan rencana tersebut, Bapenda akan melakukan serangkaian tahapan. Kajian dan sosialisasi kepada para pihak terkait akan menjadi langkah awal sebelum menyusun rancangan pajak atau retribusi videotron.
"Beberapa tahapan akan dilakukan sebelum membuat rancangan pajak atau retribusi videotron, salah satunya kajian dan sosialisasi kepada sumber pendapatan tersebut," kata Immanuel.
Immanuel mengungkapkan bahwa target PAD Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp75 miliar. Angka ini akan ditingkatkan menjadi Rp90 miliar pada tahun 2026.
Demi mencapai target ambisius tersebut, ia berharap seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi sumber pendapatan Pemkab Jayawijaya dapat memaksimalkan potensi yang ada. Dukungan masyarakat juga dinilai krusial.
"Kami tentu berharap pimpinan OPD yang masuk dalam sumber pendapatan Pemkab Jayawijaya dapat terus memaksimalkan potensi daerah yang ada dalam mencapai PAD dalam tahun ini. Masyarakat pun kami harap mendukung capaian target PAD dengan membayar pajak dan retribusi sesuai waktu yang ditentukan," pungkasnya.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengevaluasi sistem internal seusai mengungkap kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang Anom Widiyantoro hingga polisi yang diperbantukan di KPK sebagai staf administrasi.
“Evaluasi yang dilakukan, misalkan, proses dokumen dari penyelidik itu bisa sampai ke pimpinan harus betul-betul terjaga. Tidak semua orang bisa melihat,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Juang KPK, Jakarta, Kamis.
Menurut Setyo, evaluasi itu diterapkan agar pihak-pihak yang tidak berkepentingan ataupun pegawai KPK yang tidak terkait dengan hal tersebut tidak bisa mengakses dokumen kasus dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani lembaga antirasuah tersebut.
“Manakala ada sesuatu yang mungkin salah atau mungkin ada hal yang enggak pas, kami bisa tahu semua, pimpinan bisa melacak bahwa ini macetnya di mana, ini keluarnya di mana, ini siapa yang kemudian melakukan sesuatu yang salah,” katanya.
Selain itu, dia mengatakan evaluasi tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan permasalahan yang berdampak terhadap mental bekerja pegawai KPK lainnya.
“Supaya tidak terulang kembali permasalahan-permasalahan yang setidaknya sedikit banyak berpengaruh terhadap moril, mental, dan kinerja,” ujar dia.
KPK pada Selasa (28/7), melakukan operasi tangkap tangan ke-18 di tahun 2026. Salah satu dari 21 orang yang ditangkap dalam operasi tersebut adalah Anom Widiyantoro.
Kemudian, KPK membawa 14 dari 21 orang tersebut untuk diperiksa lebih lanjut di Jakarta. Mereka terdiri atas lima orang yang ditangkap di Jakarta, delapan orang dari Pemalang, dan seorang dari Purworejo.
Pada 30 Juli 2026, Anom Widiyantoro beserta tiga orang lainnya tampil di hadapan publik mengenakan rompi oranye KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka.
Sementara itu, terdapat dua klaster pada kasus tersebut, yakni pertama, dugaan pemerasan oleh Anom Widiyantoro terhadap jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang dan pihak swasta.
Kedua, dugaan pemerasan oleh seorang polisi yang sedang bertugas di KPK beserta ayahnya terhadap Anom Widiyantoro.
Dalam klaster pertama, tersangkanya adalah Anom Widiyantoro dan Mohamad Haris alias Gus Haris. Sementara pada klaster kedua, tersangkanya adalah Setya Budi Dias selaku polisi yang sedang bertugas di KPK beserta ayahnya, Lilik Budi Suprianto.
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta, CNN Indonesia --
Dua orang jadi tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana kehutanan berupa mengerjakan, menggunakan, atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Dusun Margajaya, Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat.
Kedua tersangka berinisial S (64) selaku pemilik alat berat dan TN (26) selaku operator alat berat.
Penetapan tersangka dilakukan setelah Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera menerima pelimpahan penanganan perkara dari Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho mengatakan pembukaan akses secara ilegal di kawasan taman nasional merupakan ancaman serius terhadap kelestarian kawasan konservasi karena dapat memicu berbagai bentuk kejahatan kehutanan lainnya.
"Jalan yang dibuka secara ilegal di kawasan konservasi tidak hanya mengubah bentang alam, tetapi juga berpotensi menjadi pintu masuk bagi perambahan, pembalakan liar, perburuan satwa, dan berbagai kejahatan kehutanan lainnya," kata Januanto dalam keterangan tertulis, Kamis (30/7).
Ia mengatakan penetapan tersangka itu menjadi bagian dari komitmen Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam memperkuat perlindungan kawasan konservasi melalui penegakan hukum yang konsisten terhadap setiap bentuk perambahan hutan.
Ia menyebut penegakan hukum harus menjadi instrumen untuk menjaga keutuhan kawasan konservasi sekaligus memperbaiki tata kelola kehutanan.
"Perlindungan taman nasional bukan hanya menjaga pohon dan satwa liar, tetapi juga mempertahankan fungsi ekologis yang menopang kehidupan masyarakat sekarang maupun generasi yang akan datang," ujarnya.
Perkara itu bermula dari Operasi Pengamanan Hutan yang dilaksanakan Balai Besar TNBBS.
Dalam operasi tersebut, petugas menemukan aktivitas pembangunan jalan menggunakan satu unit hydraulic excavator di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.
Petugas segera menghentikan kegiatan tersebut, mengamankan dua orang yang berada di lokasi, serta menyita satu unit alat berat yang diduga digunakan untuk melakukan aktivitas ilegal.
Sementara itu, Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera, Hari Novianto, mengatakan penggunaan alat berat untuk membuka jalan di dalam kawasan taman nasional merupakan pelanggaran serius yang harus ditangani sampai tuntas.
"Kami tidak berhenti pada pengamanan pelaku dan barang bukti. Penyidikan diarahkan untuk mengungkap tujuan pembukaan jalan, pihak yang memerintahkan, pihak yang membiayai, serta seluruh pihak yang memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut. Setiap orang yang terlibat akan dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan alat bukti," kata Hari.
Atas perbuatannya, S dan TN disangkakan melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf a juncto Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 17 dan angka 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
(yoa/dal)
[Gambas:Video CNN]