Mafia Infrastruktur Diduga Kepung Menteri Dody Lewat Isu Miring

calendar_today 05.08.2026 - person  - timer ~

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menduga isu tersebut merupakan serangan balik kelompok yang kepentingannya terganggu.

Trubus melihat pemberitaan mengenai Dody muncul secara masif dan sebagian bercampur dengan informasi yang belum terverifikasi. Kondisi itu, menurut dia, menguatkan dugaan adanya perlawanan terhadap kebijakan pembenahan Kementerian PU.

“Kalau dilihat dari masifnya pemberitaan, terus juga ada yang terbawa semacam disinformasi, memang indikasi ke sana (diserang balik) sangat kuat gitu lho,” ujar Trubus kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 5 Agustus 2026.

Sejumlah isu yang belakangan dikaitkan dengan Dody antara lain rencana perjalanan dinas ke luar negeri, penggunaan pesawat yang disebut sebagai jet pribadi, hingga mutasi pegawai. Dody dan Kementerian PU telah menyampaikan bantahan serta klarifikasi atas sejumlah tudingan tersebut.

Menurut Trubus, serangan itu berpotensi datang dari pihak yang selama ini leluasa memperoleh keuntungan dari proyek infrastruktur. Ruang gerak kelompok tersebut dinilai mulai menyempit setelah Dody memperketat pengawasan dan merotasi sejumlah pejabat.

“Karena mereka selama ini kan kesulitan sekali dengan Pak Dody, mereka-mereka yang biasa bermain di ranah proyek-proyek infrastruktur (tidak bergerak bebas),” ungkapnya.

Meski demikian, dugaan adanya serangan balik tersebut masih perlu dibuktikan. Belum ada temuan resmi yang menunjukkan bahwa seluruh isu terhadap Dody digerakkan oleh jaringan atau kelompok yang sama.

Dugaan Perlawanan dari Dalam

Trubus menduga sejumlah isu yang beredar berpotensi digerakkan oleh orang-orang lama di lingkungan Kementerian PU. Dugaan itu dikaitkannya dengan langkah Dody membenahi kedisiplinan serta merombak susunan pejabat dan pegawai.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah indikasi keterlibatan pegawai dalam transaksi judi daring berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Karena kan Pak Dody juga mendapatkan laporan dari PPATK, ada sekitar 3.000-an (pegawai) pokoknya yang terindikasi judol. Berarti kan di situ harus ada pembenahan serius toh dalam hal ini terhadap internal di Kementerian PU, mungkin dari eselon satu sampai ke bawah, ke tingkat kepala-kepala dinas itu,” tegasnya.

Trubus menilai perombakan perlu menjangkau pejabat yang telah lama menduduki posisi tertentu. Rotasi dianggap penting untuk memutus mata rantai kepentingan yang berpotensi terbentuk akibat terlalu lamanya seseorang menguasai jabatan maupun wilayah kerja.

“(Pejabat) yang lama belum ada pergantian kan ada tuh pejabat-pejabat itu, yang sebelumnya kan juga ada Pak Dody berhadapan dengan para pejabat yang sebelumnya kan, itu yang dari peninggalan menteri sebelumnya kan gitu. Jadi ya memang ini, terjadi semacam perang politik kan di situ artinya kan gitu,” tuturnya.

“Iya, (pegawai lama) itu kan harus dipindahkan, harus dimutasi harus juga digantilah, paling tidak diganti gitu,” tambah dia.

Menurut Trubus, pejabat yang selama bertahun-tahun tidak pernah mengalami rotasi menjadi pihak yang paling mungkin merasa dirugikan. Terlebih apabila jabatan tersebut berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, ataupun pengawasan proyek infrastruktur.

Ia mencontohkan persoalan yang belakangan muncul dalam proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated atau Tol MBZ. Trubus menilai dugaan penyimpangan pada proyek infrastruktur semacam itu harus dicegah agar tidak kembali terjadi di bawah kepemimpinan Dody.

Jaringan Pejabat hingga Broker Proyek

Trubus mengingatkan perombakan birokrasi tidak cukup hanya mengandalkan kewenangan menteri. Dody dinilai perlu membentuk tim khusus untuk memeriksa dugaan penyimpangan secara menyeluruh hingga ke unit kerja paling bawah.

“Karena apa? Karena dia seorang menteri tentu harus membentuk tim khusus untuk membongkar semuanya. Karena kan harus dasarnya kan dasar bukti toh,” jelas Trubus.

Tim tersebut diperlukan agar rotasi dan penindakan terhadap pegawai tidak didasarkan pada dugaan semata. Setiap keputusan harus bertumpu pada hasil pemeriksaan, evaluasi kinerja, serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pembentukan tim khusus juga dapat digunakan untuk menelusuri pola pengadaan dan pelaksanaan proyek. Pemeriksaan antara lain dapat menyasar pola pemenang tender berulang, keterkaitan antarperusahaan, penggunaan subkontraktor, perubahan nilai kontrak, serta kesesuaian kualitas pekerjaan.

Trubus menilai mafia infrastruktur biasanya tidak bekerja sendirian. Mereka mempertahankan pengaruh melalui jaringan yang melibatkan pejabat, kontraktor, konsultan, broker proyek, hingga kekuatan politik.

“Mereka kan berlindung di balik ini toh. Jadi mafia-mafia itu juga ada aslinya mafia politik juga, infrastruktur itu. Jadi barangkali orang yang sama atau mereka punya link dengan ini, kan hubungan parpol tertentu juga gitu,” ungkapnya.

Menurut Trubus, jaringan tersebut dapat masuk sejak tahap perencanaan proyek. Indikasinya dapat terlihat dari kualitas bangunan yang cepat rusak meskipun belum lama digunakan.

Namun, keberadaan mafia infrastruktur tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan terhadap dokumen pengadaan, aliran dana, hubungan antarperusahaan, serta keterlibatan pejabat yang memiliki kewenangan dalam proyek.

Trubus berpandangan pembersihan di tubuh Kementerian PU dapat dilakukan selama terdapat kemauan politik yang kuat.

“Ini kan tergantung political will. Kalau mau diselesaikan artinya ya dibersih-bersih, bisa dilakukan pembersihan. Tinggal bagaimana Pak Dody mau menyelesaikan ini gitu,” kata dia.

Ia menilai dukungan Presiden Prabowo Subianto penting agar perombakan tidak berhenti ketika menghadapi tekanan dari kelompok berkepentingan. Sebagai pembantu presiden, Dody diyakini telah menyampaikan persoalan internal Kementerian PU kepada Prabowo.

“Ya mestinya Presiden mensupport itu kan gitu. Kan menteri itu kan pembantu Presiden. Ya berarti dia mestinya sudah sudah dapat dukungan. Cuman persoalan apakah harus terbuka ya tentu enggak lah, karena kan Presiden cukup mempercayakan kepada menterinya gitu,” pungkas Trubus.

Final Piala Presiden Tanpa Suporter Persib dan Persebaya

calendar_today 05.08.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNN Indonesia --

Final Piala Presiden 2026 antara Persib vs Persebaya dipastikan bakal bergulir tanpa kehadiran penonton maupun suporter di dalam stadion.

Kebijakan ini diambil berdasarkan hasil koordinasi ketat panitia penyelenggara bersama jajaran kepolisian daerah. Laga krusial yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Kamis (6/8).

Anggota Steering Committee Piala Presiden Arya Sinulingga menegaskan bahwa keputusan menggelar laga tanpa penonton merupakan kesepakatan bersama. Langkah tersebut juga telah mengantongi surat rekomendasi tegas dari Mabes Polri demi menjaga kondusivitas wilayah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pilihan Redaksi

• Jadwal Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden: Kapan, di Mana?
• 5 Potensi Perubahan Timnas Indonesia Saat Lawan Singapura di Piala AFF
• Jadwal Singapura vs Indonesia: Kapan, Jam Berapa, Tayang di Mana?

"Hasil koordinasi dan pertemuan dengan berbagai pihak eksternal maupun dengan panitia, dengan kesepakatan bersama bahwa penyelenggaraan tanpa dihadiri penonton dan suporter," ujar Arya.

"Kemudian hasil rekomendasi ini disampaikan ke Mabes Polri, dan Mabes Polri mempertegas bahwa memang hasil koordinasi kami itu laga berlangsung tanpa penonton dan suporter," tambahnya.

Kendati digelar secara tertutup bagi suporter, pihak pengamanan tetap menerjunkan ribuan personel gabungan di kawasan stadion. Sebanyak 1.284 personel dikerahkan untuk mengawal ketat jalannya laga, mulai dari unsur kepolisian, TNI, hingga steward.

Arya merinci kekuatan keamanan tersebut mencakup 1.042 personel Polri, 48 personel TNI, 42 personel Pemda, serta 152 petugas keamanan adat Bali. Penjagaan ekstra disiagakan guna mengantisipasi pergerakan massa di luar area arena pertandingan.

"Jadi totalnya ada 1.284 personel untuk menjaga keamanan di baik di stadion maupun di sekitarnya," kata Arya.

"Di situ ada poin 2E [surat dari kepolisian] bahwa hasil koordinasi secara internal dan eksternal dengan panitia penyelenggara memutuskan untuk merekomendasikan kegiatan babak semifinal dan final tanpa dihadiri penonton dan suporter," sambungnya.

Pihak penyelenggara mengimbau seluruh pendukung kedua tim untuk tidak nekat datang ke Gianyar dan memilih menyaksikan pertandingan melalui layar kaca. Transparansi keputusan ini diharapkan dapat dipahami demi kelancaran serta keamanan bersama.

[Gambas:Video CNN]

(afr/afr/rhr)

Mendes PDT sebut 10.000 sekolah direhabilitasi tahun ini

calendar_today 05.08.2026 - person  - timer ~

Makassar (ANTARA) - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyebut sebanyak 10.000 sekolah tengah direhabilitasi tahun ini dari jumlah kebutuhan sebanyak 20.000 sekolah.

"Jumlah kebutuhannya lebih dari 20.000 sekolah sesuai arahan Bapak Presiden, tapi untuk tahun ini sudah dimulai sekitar 10.000 sekolah yang direhabilitasi," kata Yandri di Makassar, Rabu.

Yandri menyampaikan hal tersebut karena masih ada sekolah yang pembangunannya belum optimal di sejumlah wilayah terpencil, salah satunya sekolah di Dusun Kuri Caddi, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Sekolah yang pengelolaannya di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) itu berdampingan dengan Koperasi Nelayan yang pembangunannya begitu pesat.

Yandri menjelaskan kedua proyek tetap dikerjakan secara kolaboratif. Rehabilitasi sekolah tetap dijalankan sebagai upaya meningkatkan fasilitas pendidikan di wilayah terpencil dan terluar dengan dikoordinasikan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Untuk pengembangan desa-desa tematik, seperti desa jagung, desa melon, dan desa semangka, Yandri menekankan program tersebut juga berjalan dengan berkolaborasi bersama Kementerian Pertanian.

“Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita ini bukan superman, tetapi super team. Jadi, Kementerian Desa lebih banyak bekerja dengan pendekatan kolaboratif," katanya.

Yandri juga memberikan perhatian khusus kepada wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Kemendes PDT menggandeng TNI Angkatan Darat untuk membangun jembatan serta menyediakan sumber air bersih.

“Intinya, arahan Bapak Presiden sangat jelas, yaitu seluruh kementerian dan lembaga harus bekerja sama. Jadi ini bukan pekerjaan satu kementerian saja, melainkan kerja kolaboratif," pungkasnya.

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Mentari Dwi Gayati
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Kemenkeu Ambil Alih 60 Persen Saham Whoosh, Target Rampung September 2026 |Republika Online

calendar_today 05.08.2026 - person  - timer ~

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengambil alih kepemilikan 60 persen saham Whoosh di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Proses pengambilalihan ini ditargetkan akan rampung pada pertengahan September 2026.

Porsi saham mayoritas tersebut selama ini dikuasai oleh konsorsium BUMN melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Sementara itu, 40 persen saham sisanya akan tetap dipegang oleh konsorsium China, Beijing Yawan HSR Co. Ltd.

"Pembahasan yang pertama adalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Ini akan diserahkan dari Danantara kasih ke Kementerian Keuangan. Nanti akan kita percepat, mungkin pertengahan bulan September sudah akan clear ya,” ujar Purbaya kepada awak media di Kantor Kemenkeu Jakarta, Rabu.

Skema Pengelolaan Melalui SMV Fiskal

Purbaya menjelaskan bahwa Whoosh nantinya akan dikelola melalui unit Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu. Dengan skema ini, pengelolaan kereta cepat tidak akan menjadi beban langsung bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Dialihkan Kemenkeu, dikelola oleh saya semuanya KCIC itu. Tapi nanti akan kita pakai salah satu tangan BUMN, SMV Fiskal kita untuk mengelola itu. Kita kan punya banyak juga, ada SMV, ada ini, ada lain-lain. Jadi enggak langsung jadi tanggung jawab APBN,” jelas Purbaya.

Ia menegaskan bahwa kepemilikan 60 persen saham Whoosh tersebut tidak akan lagi berada di bawah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau konsorsium PSBI. Konsorsium PSBI terdiri dari KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII).

“Di saya, bukan (di bawah KAI),” tegas Purbaya.

Sumber Pembiayaan dan Peluang Perluasan Rute

Dengan skema baru ini, Purbaya menjelaskan bahwa pembiayaan operasional maupun kewajiban KCIC ke depan akan ditutup dari dividen serta keuntungan usaha dari SMV di bawah Kemenkeu. “Nggak, SMV kan punya untung juga kan, sebagian dari situ. Kira-kira begitu gambaran kasarnya,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya juga mengungkapkan bahwa pihak China tetap berminat melanjutkan kerja sama. Bahkan, Kemenkeu membuka peluang untuk perluasan rute proyek kereta cepat hingga ke Jawa Timur.

“Kan punya dia dikasih semuanya, 60 persen kasih ke kita (Kemenkeu), 40 persen ada yang lain, masih ada Tiongkok di situ kan,” kata Purbaya.

Terkait entitas SMV yang akan ditunjuk sebagai pengelola saham KCIC, Purbaya menyebutkan bahwa jumlahnya kemungkinan lebih dari satu lembaga. Meski demikian, keputusan final mengenai hal ini masih dalam tahap finalisasi. “Itu masih didiskusikan, harusnya lebih dari satu,” pungkasnya.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara

5 Tanda Laki-laki Siap Menikah, Perempuan Wajib Tahu Sebelum Melangkah ke Pelaminan

calendar_today 05.08.2026 - person  - timer ~

AKURAT.CO Menikah bukan sekadar menyatukan dua orang yang saling mencintai, tetapi juga menyatukan dua individu yang siap menjalani tanggung jawab seumur hidup.

Karena itu, kesiapan pasangan menjadi salah satu faktor terpenting sebelum memutuskan melangkah ke jenjang pernikahan.

Bagi perempuan, mengenali tanda-tanda laki-laki yang benar-benar siap menikah dapat membantu membangun rumah tangga yang lebih harmonis dan meminimalkan potensi konflik di kemudian hari. Berikut lima indikator yang patut diperhatikan.

1. Memiliki Tujuan Hidup yang Jelas

Laki-laki yang siap menikah umumnya telah memiliki arah hidup yang jelas. Ia mengetahui target karier, kondisi finansial yang ingin dicapai, hingga gambaran kehidupan keluarga yang akan dibangun.

Visi yang matang membuatnya lebih siap menyusun rencana jangka panjang, mulai dari pengelolaan keuangan, tempat tinggal, pendidikan anak, hingga pembagian peran dalam rumah tangga.

2. Mandiri Secara Finansial

Kesiapan menikah juga tercermin dari kemampuan mengelola keuangan. Pria yang telah memiliki penghasilan stabil, mampu mengatur pengeluaran, dan menyiapkan tabungan untuk masa depan menunjukkan keseriusan dalam membangun keluarga.

Kemandirian finansial bukan berarti harus kaya, melainkan mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga secara bertanggung jawab serta memiliki perencanaan keuangan yang baik.

3. Dewasa dalam Mengelola Emosi

Kematangan emosional merupakan salah satu fondasi utama dalam pernikahan. Pria yang siap menikah mampu mengendalikan emosi, menyelesaikan konflik secara bijaksana, dan tidak menghindari tanggung jawab.

Ia juga mampu mendengarkan pasangan, menghargai perbedaan pendapat, serta mengutamakan komunikasi yang sehat saat menghadapi masalah.

Sikap seperti ini akan menciptakan hubungan yang lebih stabil dan saling mendukung.

Baca Juga: Kasus Febrie Adriansyah Harus Dikawal, Jangan Berhenti di Tengah Jalan

Apa Itu Ekonomi Sirkular? Pengertian, Manfaat, Prinsip, dan Penerapannya di Indonesia

calendar_today 05.08.2026 - person  - timer ~

AKURAT.CO Ekonomi sirkular (circular economy) merupakan model ekonomi yang bertujuan mengurangi limbah sekaligus memaksimalkan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

Berbeda dengan ekonomi linier yang menerapkan pola ambil–buat–buang, ekonomi sirkular mengedepankan penggunaan kembali, perbaikan, daur ulang, dan regenerasi sumber daya agar nilai suatu produk dapat dimanfaatkan selama mungkin.

Konsep ini dinilai semakin penting di tengah meningkatnya tantangan perubahan iklim, berkurangnya sumber daya alam, serta tingginya volume sampah.

Di Indonesia, ekonomi sirkular juga telah menjadi salah satu fokus pembangunan nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Apa Itu Ekonomi Sirkular?

Ekonomi sirkular adalah sistem ekonomi yang dirancang untuk mempertahankan nilai produk, material, dan sumber daya selama mungkin sepanjang siklus produksi dan konsumsi.

Konsep ini memiliki tiga prinsip utama, yakni:

• Mengurangi limbah dan polusi sejak tahap desain dan produksi.

• Memperpanjang umur pakai produk melalui penggunaan kembali, perbaikan, dan daur ulang.

• Meregenerasi sumber daya alam agar tetap berkelanjutan.

Prinsip tersebut diterapkan mulai dari proses desain produk, produksi, distribusi, konsumsi, hingga pengelolaan limbah.

Mengapa Ekonomi Sirkular Penting?

Penerapan ekonomi sirkular memberikan berbagai manfaat, baik bagi lingkungan maupun perekonomian, di antaranya:

• Mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku baru.

• Menekan volume sampah dan pencemaran lingkungan.

• Mendorong inovasi industri ramah lingkungan.

• Menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja baru.

• Mendukung pembangunan rendah emisi karbon dan berkelanjutan.

Karena itu, ekonomi sirkular menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Baca Juga: Kasus Febrie Adriansyah Harus Dikawal, Jangan Berhenti di Tengah Jalan

Purbaya: Kemenkeu ambil alih kepemilikan 60 persen saham di Whoosh

calendar_today 05.08.2026 - person  - timer ~

Ini akan diserahkan dari Danantara kasih ke Kementerian Keuangan. Nanti akan kita percepat, mungkin pertengahan bulan September sudah akan clear ya,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengambil alih kepemilikan 60 persen saham di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh, yang ditargetkan rampung pada pertengahan September 2026.

Adapun, porsi saham tersebut selama ini dikuasai oleh konsorsium BUMN melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sementara sebesar 40 persen saham sisanya tetap akan dipegang oleh konsorsium China, Beijing Yawan HSR Co. Ltd.

"Pembahasan yang pertama adalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Ini akan diserahkan dari Danantara kasih ke Kementerian Keuangan. Nanti akan kita percepat, mungkin pertengahan bulan September sudah akan clear ya,” ujar Purbaya kepada awak media di Kantor Kemenkeu Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan Whoosh nantinya dikelola melalui unit Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu, sehingga tidak akan menjadi beban langsung bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Dialihkan Kemenkeu, dikelola oleh saya semuanya KCIC itu. Tapi nanti akan kita pakai salah satu tangan BUMN, SMV Fiskal kita untuk mengelola itu. Kita kan punya banyak juga, ada SMV, ada ini, ada lain-lain. Jadi enggak langsung jadi tanggung jawab APBN,” jelas Purbaya.

Purbaya menegaskan nantinya kepemilikan 60 persen saham Whoosh tersebut tidak akan lagi berada di bawah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau konsorsium PSBI, yang terdiri dari KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII).

Baca juga: Purbaya pastikan penyelesaian utang Whoosh tak bebankan APBN

Melainkan, kepemilikan porsi 60 persen saham tersebut akan berada dalam kendali unit SMV di bawah Kemenkeu.

“Di saya, bukan (di bawah KAI),” ujar Purbaya.

​Dengan skema tersebut, Ia menjelaskan pembiayaan operasional maupun kewajiban KCIC ke depan bakal ditutup dari dividen maupun keuntungan usaha dari SMV di bawah Kemenkeu.

“Nggak, SMV kan punya untung juga kan, sebagian dari situ. Kira-kira begitu gambaran kasarnya,” ujar Purbaya.

​Dalam kesempatan ini, Purbaya mengungkapkan bahwa pihak China tetap berminat melanjutkan kerja sama, bahkan Kemenkeu membuka peluang perluasan rute proyek kereta cepat hingga ke Jawa Timur.

​“Kan punya dia dikasih semuanya, 60 persen kasih ke kita (Kemenkeu), 40 persen ada yang lain, masih ada Tiongkok di situ kan,” ujar Purbaya.

Terkait entitas SMV yang akan ditunjuk sebagai pengelola saham KCIC, Ia menyebutkan jumlahnya kemungkinan lebih dari satu lembaga, kendati keputusan finalnya masih difinalisasi.

“Itu masih didiskusikan, harusnya lebih dari satu,” kata Purbaya.

Baca juga: Restrukturisasi keuangan KCJB tolok ukur tembus ke Surabaya

Baca juga: KCIC optimistis Whoosh tetap diminati meski Bandara Husein reaktivasi

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Kenapa Banyak Akun WhatsApp Tiba-Tiba Diblokir? Meta Akhirnya Buka Suara

calendar_today 05.08.2026 - person  - timer ~

Teknologi.id - Banyak pengguna WhatsApp di berbagai negara, termasuk Indonesia, mengeluhkan akun mereka tiba-tiba diblokir tanpa penjelasan yang jelas. Sebagian pengguna juga mendapati akun mereka berstatus "dalam peninjauan" (under review) sehingga tidak bisa digunakan sementara waktu.

Keluhan tersebut ramai bermunculan di media sosial seperti Threads dan X. Menanggapi banyaknya laporan, Meta akhirnya memberikan penjelasan dan mengakui bahwa sistem mereka terkadang dapat melakukan kesalahan saat menindak akun.

Baca juga: WhatsApp Bakal Punya Fitur Pengingat Ulang Tahun, Tak Perlu Takut Lupa Lagi

Pengguna WhatsApp Ramai Mengeluh Akunnya Diblokir

Dalam beberapa jam terakhir, media sosial dipenuhi unggahan dari pengguna yang mengaku kehilangan akses ke akun WhatsApp mereka secara tiba-tiba.

Salah satu pengguna di Threads mengaku akun WhatsApp pribadi dan WhatsApp Business miliknya sama-sama diblokir, meski merasa tidak melakukan pelanggaran apa pun. Akibatnya, aktivitas komunikasi sehari-hari hingga pekerjaan ikut terganggu.

Selain diblokir, banyak pengguna menerima notifikasi bahwa akun mereka sedang dalam peninjauan dan diminta mengajukan permintaan review melalui aplikasi WhatsApp.

guyssss kalo ada yg kena persiss kayak diatas coba ini yaaa 🥺

Halo, WhatsApp Support.
Saya ingin mengajukan peninjauan karena akun WhatsApp saya diblokir.
Saya tidak pernah melakukan spam atau aktivitas yang melanggar aturan. Saya selalu menghargai privasi orang lain, dan… pic.twitter.com/oArQJhoutM

— alen (@watermealen) August 3, 2026

HELLPPP ternyata Masih BANYAK juga yang Kena RAZIA whatsapp KEBLOKIR 😭😭🫷🏻🫷🏻, padahal ga SPAM, tiba tiba ke SUSPEND 😭😭☝🏻☝🏻, Whatsapp oh whatsapp @WhatsApp . Hari ke hari kok tambah banyak gah 🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♂️ https://t.co/liBG7hvn1x

— Yam (@insangayam) August 4, 2026

Laporan Datang dari Sejumlah Negara

Fenomena ini tidak hanya dilaporkan oleh pengguna di Indonesia. Keluhan serupa juga muncul dari pengguna di berbagai negara.

Di media sosial X, beberapa pengguna menyebut akun WhatsApp mereka mendadak diblokir selama proses peninjauan berlangsung. Banyak pengguna menduga sedang terjadi masalah pada sistem peninjauan akun WhatsApp.

Namun hingga saat ini, Meta belum menjelaskan penyebab pasti mengapa banyak akun harus melalui proses peninjauan dalam waktu yang hampir bersamaan.

Meta Akui Sistem Bisa Keliru

Menanggapi banyaknya laporan tersebut, juru bicara Meta mengatakan perusahaan terus berupaya mencegah penyalahgunaan layanan WhatsApp dengan menindak akun yang melanggar aturan.

Namun, Meta juga mengakui bahwa proses tersebut tidak selalu berjalan sempurna.

Perusahaan menyatakan bahwa terkadang mereka dapat melakukan kesalahan dalam proses penindakan akun. Jika hal itu terjadi, Meta akan berusaha memperbaikinya secepat mungkin agar pengguna bisa kembali menggunakan WhatsApp seperti biasa.

Meta juga mengonfirmasi telah mengambil langkah untuk memulihkan akun-akun yang terdampak.

Penyebab Pemblokiran Masih Belum Diungkap

Hingga kini, Meta belum memberikan penjelasan lebih rinci mengenai penyebab banyaknya akun WhatsApp yang tiba-tiba diblokir atau masuk status peninjauan.

Perusahaan juga belum memastikan apakah masalah tersebut hanya terjadi di wilayah tertentu atau berdampak pada pengguna di berbagai negara.

Karena itu, pengguna yang mengalami kendala disarankan menunggu hasil proses peninjauan melalui aplikasi WhatsApp.

Apa yang Harus Dilakukan Jika Akun WhatsApp Masuk Status Peninjauan?

Apabila akun WhatsApp Anda tiba-tiba diblokir atau berstatus dalam peninjauan, berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan:

• Ajukan permintaan Review melalui aplikasi WhatsApp.
• Jangan membuat akun baru menggunakan nomor yang sama selama proses peninjauan masih berlangsung.
• Hindari menggunakan aplikasi WhatsApp versi tidak resmi atau hasil modifikasi.
• Tunggu hasil peninjauan dari pihak WhatsApp.

Apabila akun Anda terdampak akibat kesalahan dalam proses peninjauan, Meta menyatakan telah mengambil langkah untuk memulihkan akun tersebut.

Baca juga: WhatsApp Web Kini Bisa Telepon dan Video Call, Termasuk Panggilan Grup

Kesimpulan

Ramainya laporan akun WhatsApp yang tiba-tiba diblokir membuat banyak pengguna khawatir kehilangan akses ke layanan perpesanan tersebut. Meta mengakui bahwa sistem mereka terkadang dapat keliru dalam menindak akun dan menyatakan sedang memulihkan akun-akun yang terdampak.

Meski demikian, perusahaan masih belum mengungkap penyebab pasti banyaknya akun yang mendadak masuk status peninjauan. Pengguna yang mengalami masalah disarankan mengajukan permintaan review melalui aplikasi dan menunggu proses pemulihan dari WhatsApp.

Baca Berita dan Artikel yang lain di Google News.

(dwk)

Mengapa kepala daerah berpotensi jadi penantang di Pilpres

calendar_today 05.08.2026 - person  - timer ~

Munculnya sejumlah nama kepala daerah dalam berbagai survei dan perbincangan politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 dinilai menjadi sinyal positif bagi perkembangan demokrasi Indonesia. Semakin banyak figur yang memiliki peluang tampil di panggung nasional, semakin besar pula pilihan yang dimiliki masyarakat untuk menentukan pemimpin terbaik.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, mengatakan demokrasi yang sehat membutuhkan kompetisi gagasan serta kehadiran lebih banyak calon pemimpin yang memiliki kapasitas dan rekam jejak.

"Demokrasi membutuhkan pilihan. Semakin banyak figur yang memiliki kapasitas untuk tampil, semakin baik bagi kualitas demokrasi kita," ujar Arifki, Rabu (5/8).

Ia menjelaskan, pengalaman politik Indonesia menunjukkan bahwa kepala daerah memiliki peluang untuk naik ke level kepemimpinan nasional. Presiden ke-7 RI Joko Widodo membangun karier politiknya dari Wali Kota Solo hingga menjadi Presiden, sementara Anies Baswedan mampu menjadi salah satu kandidat utama setelah memimpin DKI Jakarta.

Menurut Arifki, pola tersebut membuat sejumlah kepala daerah saat ini mulai menjadi perhatian publik menjelang Pilpres 2029, termasuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

"Memimpin daerah strategis merupakan modal politik yang penting. Momentum seperti itu pernah dirasakan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil menjelang Pilpres 2024. Namun, itu baru langkah awal. Tantangan berikutnya adalah bagaimana membangun kapasitas, rekam jejak, dan kepercayaan publik di tingkat nasional," katanya.

Arifki menilai tiga tahun menjelang Pilpres merupakan periode krusial bagi para kepala daerah untuk membuktikan kualitas kepemimpinannya melalui kinerja, bukan semata-mata pencitraan.

"Yang dibutuhkan sekarang bukan kampanye, melainkan karya dan kemampuan memanfaatkan momentum. Kepala daerah yang mampu menghadirkan solusi bagi masyarakat akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan publik ketika berbicara di level nasional," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa semakin banyak kepala daerah yang mampu menunjukkan prestasi, semakin banyak pula alternatif yang dimiliki masyarakat dalam menentukan pemimpin nasional.

"Pada akhirnya, demokrasi tidak membutuhkan sedikit pilihan, tetapi membutuhkan banyak pilihan yang sama-sama berkualitas. Kompetisi yang sehat akan menghadirkan pemimpin terbaik bagi Indonesia, dan proses seperti itu sudah pernah kita lalui pada Pilpres sebelumnya," tutur Arifki.

KPK Ungkap Bupati Kuansing Serahkan 12.500 SGD ke Pejabat Kemenhut Selain Raja Juli

calendar_today 05.08.2026 - person  - timer ~

Bagikan:

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan pemberian uang sebesar 12.500 dolar Singapura (SGD) dari Bupati nonaktif Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby kepada seorang pejabat di Kementerian Kehutanan. Peristiwa ini terjadi sebelum pemberian uang kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan temuan pemberian uang lainnya diperoleh penyidik seorang saksi dalam penyidikan perkara dugaan suap jabatan dan gratifikasi yang menjerat Suhardiman.

“Penyidik menemukan selain adanya dugaan pemberian uang dari pihak bupati Kuansing kepada pak Menteri Kehutanan sejumlah sekitar 14.000 dolar Singapura, diduga ada pemberian lainnya yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing kepada pihak-pihak di Kementerian Kehutanan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Agustus.

“Dimana dugaan pemberian itu dilakukan sebelumnya yaitu sekitar bulan Mei sejumlah sekitar 12.500 dolar Singapura,” sambung dia.

Budi menyebut dugaan pemberian tersebut terkait pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Kuantan Singingi.

“Artinya, ini juga mengonfirmasi bahwa pemberian dari pihak Pemkab Kuansing kepada pihak-pihak di Kementerian Kehutanan berkaitan dengan pelepasan izin kawasan hutan, bahwa pemberian yang dilakukan oleh pihak bupati kepada pak menteri itu bukan pemberian yang pertama. Artinya, ada pemberian sebelumnya,” ujarnya.

Meski begitu, KPK belum mengungkap identitas pejabat Kementerian Kehutanan yang diduga menerima uang tersebut. Penyidik juga memastikan hingga kini belum ada pengembalian uang dari pihak yang bersangkutan.

Selain dugaan pemberian uang, penyidik juga mendalami intensitas komunikasi antara Suhardiman dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Budi menyebut pertemuan keduanya pada 2 Juni 2026 bukan yang pertama. “Karena penyidik menduga ada pertemuan-pertemuan sebelumnya di antaranya di bulan April dan Mei,” tegasnya.

“Tentunya dari temuan-temuan penyidik dalam rangkaian proses penyidikan tersebut butuh kemudian dikonfirmasi, dimintai keterangan lebih lanjut lagi untuk melakukan pendalaman berkaitan dengan pemberian-pemberian tersebut.”

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka dugaan suap pengisian jabatan Sekda Kuansing setelah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin, 29 Juni. Mereka adalah Bupati Kuansing Suhardiman Amby, Sekda Kuansing Zulkarnain, dan Ardiles selaku Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant.

Dalam konstruksi perkara, Suhardiman diduga meminta satu unit Toyota Land Cruiser 300 GR-S senilai sekitar Rp2,05 miliar kepada peserta seleksi jabatan Sekda.

Permintaan tersebut dipenuhi Zulkarnain yang membeli kendaraan itu melalui skema kredit menggunakan identitas Ardiles untuk pengajuan pembiayaan.

KPK juga menemukan dugaan penerimaan lain yang dilakukan Suhardiman berkaitan dengan dengan proses pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Penyidik disebut bakal menelusuri besaran penerimaan, mekanisme pemberian hingga pihak yang diduga melakukan penerimaan di Kementerian Kehutanan.

Sementara itu, Raja Juli, dalam konferensi pers setelah operasi senyap digelar, mengaku Bupati Kuansing Suhardiman Amby sempat meninggalkan sebuah amplop tertutup usai audiensi di Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026.

Ia kemudian memerintahkan ajudannya mengembalikan amplop tersebut pada 5 Juni 2026. Hanya saja, rencana itu tertunda karena ajudannya harus mendampinginya dalam agenda kedinasan.

Selanjutnya, Sekjen Kementerian Kehutanan kemudian menerbitkan surat tugas kepada ajudannya pada 11 Juni 2026. Selain itu, Raja Juli mengaku menghubungi Kapolda Riau agar membantu mempertemukan ajudannya dengan Bupati Kuansing.

Pengembalian amplop itu, klaim dia, dilakukan pada 12 Juni 2026 di Polres Kuantan Singingi yang dilengkapi dokumentasi dan tanda terima.