Munculnya sejumlah nama kepala daerah dalam berbagai survei dan perbincangan politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 dinilai menjadi sinyal positif bagi perkembangan demokrasi Indonesia. Semakin banyak figur yang memiliki peluang tampil di panggung nasional, semakin besar pula pilihan yang dimiliki masyarakat untuk menentukan pemimpin terbaik.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, mengatakan demokrasi yang sehat membutuhkan kompetisi gagasan serta kehadiran lebih banyak calon pemimpin yang memiliki kapasitas dan rekam jejak.
"Demokrasi membutuhkan pilihan. Semakin banyak figur yang memiliki kapasitas untuk tampil, semakin baik bagi kualitas demokrasi kita," ujar Arifki, Rabu (5/8).
Ia menjelaskan, pengalaman politik Indonesia menunjukkan bahwa kepala daerah memiliki peluang untuk naik ke level kepemimpinan nasional. Presiden ke-7 RI Joko Widodo membangun karier politiknya dari Wali Kota Solo hingga menjadi Presiden, sementara Anies Baswedan mampu menjadi salah satu kandidat utama setelah memimpin DKI Jakarta.
Menurut Arifki, pola tersebut membuat sejumlah kepala daerah saat ini mulai menjadi perhatian publik menjelang Pilpres 2029, termasuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
"Memimpin daerah strategis merupakan modal politik yang penting. Momentum seperti itu pernah dirasakan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil menjelang Pilpres 2024. Namun, itu baru langkah awal. Tantangan berikutnya adalah bagaimana membangun kapasitas, rekam jejak, dan kepercayaan publik di tingkat nasional," katanya.
Arifki menilai tiga tahun menjelang Pilpres merupakan periode krusial bagi para kepala daerah untuk membuktikan kualitas kepemimpinannya melalui kinerja, bukan semata-mata pencitraan.
"Yang dibutuhkan sekarang bukan kampanye, melainkan karya dan kemampuan memanfaatkan momentum. Kepala daerah yang mampu menghadirkan solusi bagi masyarakat akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan publik ketika berbicara di level nasional," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa semakin banyak kepala daerah yang mampu menunjukkan prestasi, semakin banyak pula alternatif yang dimiliki masyarakat dalam menentukan pemimpin nasional.
"Pada akhirnya, demokrasi tidak membutuhkan sedikit pilihan, tetapi membutuhkan banyak pilihan yang sama-sama berkualitas. Kompetisi yang sehat akan menghadirkan pemimpin terbaik bagi Indonesia, dan proses seperti itu sudah pernah kita lalui pada Pilpres sebelumnya," tutur Arifki.