Mesak Magai dukung Satgas PKH tertibkan perusahaan tambang - ANTARA News Papua Tengah
calendar_today 14.08.2026 - person - timer ~
Nabire (ANTARA) - Bupati Nabire Mesak Magai memberi dukungan penuh terhadap Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bersama Badan Industri Mineral (BIM) menertibkan aktivitas perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Nabire, Papua Tengah.
“Sebagai kepala daerah saya memberikan dukungan penuh terhadap tugas Satgas PKH dan BIM yang telah turun di Kabupaten Nabire menertibkan perusahaan tambang," kata Mesak di Nabire, Jumat.
Ia menyebut terdapat tiga lokasi aktivitas tambang emas di Nabire, yakni Lagari, Distrik Makimi, Kilo 95 Distrik Siriwo, dan Kilo 125 Distrik Uwapa.
Ia mengatakan, penertiban perusahaan tambang diperlukan karena masih terdapat aktivitas pertambangan yang belum memenuhi kewajiban sesuai ketentuan, termasuk kewajiban kepada Pemerintah Kabupaten Nabire.
Kewajiban tersebut, kata dia, antara lain retribusi penggunaan tenaga kerja asing (TKA), pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), pembayaran listrik, serta pajak alat berat yang digunakan dalam kegiatan pertambangan.
Namun, meski sudah beroperasi sejak lama namun perusahaan tambang tersebut tidak juga memenuhi kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya kepada daerah.
“Saya sudah berkomunikasi langsung dengan perusahaan tambang itu, tapi mereka sulit sekali untuk patuh. Mereka harus ditertibkan karena mereka tidak pernah memenuhi kewajiban mereka kepada Kabupaten Nabire," ujarnya.
Salah satu bentuk dukungan yang dilakukannya adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat adat dan tokoh adat mengenai tugas kedua lembaga tersebut.
Mesak mengatakan keberadaan Satgas PKH dan BIM di Nabire telah disampaikan kepada tokoh masyarakat di Distrik Uwapa dan Siriwo. Pemerintah daerah akan terus
Ia juga meminta masyarakat tetap menjaga hak ulayat dalam setiap aktivitas pemanfaatan sumber daya alam di wilayah Nabire.
Kekayaan alam Nabire harus dikelola secara bijaksana agar manfaatnya tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.
"Kekayaan alam yang ada di Nabire ini adalah titipan Tuhan untuk anak cucu kita, bukan hanya untuk kita saat ini," ujarnya.
Ia berharap, penertiban yang dilakukan pemerintah pusat dapat menciptakan tata kelola pertambangan yang lebih tertib sekaligus memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pengelolaan sumber daya alam di daerah tersebut.
Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Rupiah Menguat Usai Pidato Prabowo, Dolar AS Turun ke Rp17.820
calendar_today 14.08.2026 - person - timer ~
Jakarta, CNBC Indonesia - Nilai tukar rupiah menutup perdagangan terakhir pekan ini dengan perkasa terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Mata uang Garuda berbalik menguat setelah sempat tertekan pada pembukaan.
Merujuk data Refinitiv, pada penutupan perdagangan Jumat (14/8/2026), rupiah terapresiasi 0,22% ke posisi Rp17.820/US$. Penguatan tersebut menjadi kenaikan kedua secara beruntun setelah sehari sebelumnya rupiah menguat tipis 0,03%.
Penguatan ini membalikkan tekanan yang terjadi pada awal perdagangan, ketika rupiah dibuka melemah 0,08% di level Rp17.875/US$, kemudian menguat 55 poin hingga penutupan.
Secara mingguan, rupiah juga membukukan penguatan sebesar 0,36%. Pada penutupan perdagangan Jumat pekan lalu, rupiah masih berada di posisi Rp17.885/US$.
Sementara itu, indeks dolar AS (DXY) yang mengukur kekuatan greenback terhadap enam mata uang utama dunia, pada pukul 15.00 WIB terpantau melemah 0,16% ke posisi 99,804.
Rupiah mendapat angin segar dari melemahnya dolar AS di pasar global. Tekanan terhadap greenback muncul setelah data inflasi produsen AS kembali mengurangi peluang kenaikan suku bunga bank sentral AS (The Federal Reserve/The Fed), pada September mendatang.
Indeks Harga Produsen (Producer Price Index/PPI) AS tidak mengalami perubahan secara bulanan pada Juli. Hasil tersebut lebih rendah dari perkiraan ekonom yang memproyeksikan kenaikan 0,2%, setelah pada Juni terkontraksi 0,1%.
Data itu melengkapi laporan inflasi konsumen yang dirilis sehari sebelumnya. Harga konsumen AS hanya meningkat tipis pada Juli, sedangkan inflasi tahunan dan inflasi inti sama-sama melandai.
Rangkaian data tersebut membuat pasar kembali mengurangi perkiraan kenaikan suku bunga The Fed. Peluang kenaikan suku bunga pada September kini berada di level 35%, turun dari 40% pada Rabu dan 55% sepekan sebelumnya.
Berkurangnya peluang kenaikan suku bunga menekan daya tarik dolar AS dan memberikan ruang bagi mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, untuk menguat.
Selain itu, penguatan rupiah jelang akhir pekan ini juga berlangsung seiring dengan rangkaian Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR dan DPD, serta Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan Pidato Kenegaraan pada pagi hari. Agenda kemudian dilanjutkan dengan penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya dalam Rapat Paripurna DPR.
Pasar menantikan asumsi nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, defisit anggaran, serta strategi pembiayaan pemerintah untuk 2027. Arah kebijakan fiskal tersebut menjadi penting karena dapat memengaruhi kepercayaan investor, aliran modal asing, dan pergerakan rupiah.
(evw/evw)
[Gambas:Video CNBC]
Pengguna BRImo Capai 49,7 Juta, Volume Transaksi Rp4.166 T Hingga Juni
calendar_today 14.08.2026 - person - timer ~
Jakarta,CNBC Indonesia - Pemerataan akses terhadap layanan keuangan menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan bangsa. Untuk itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI bersama Danantara terus memperkuat pemanfaatan teknologi untuk mendekatkan layanan keuangan kepada masyarakat.
Salah satu buktinya diwujudkan melalui Super App BRImo yang memberikan keleluasaan bagi nasabah untuk mengakses dan mengelola berbagai kebutuhan finansial kapan pun dan dari mana pun. Hingga Juni 2026, BRImo telah digunakan oleh 49,7 juta pengguna dan mencatat 3,32 miliar transaksi finansial dengan volume mencapai Rp4.166 triliun.
Hasil ini mencerminkan penguatan inklusi keuangan dalam keseharian masyarakat, mulai dari transfer dan pembayaran hingga investasi dan berbagai kebutuhan gaya hidup.
Direktur Information Technology BRI Saladin Dharma Nugraha Effendi menuturkan, pertumbuhan BRImo tidak lepas dari akselerasi transformasi digital yang terus dijalankan BRI. Bersama Danantara, transformasi tersebut diarahkan tidak hanya untuk memperkuat kapabilitas teknologi Perseroan, tetapi juga memperluas manfaat digitalisasi bagi masyarakat.
"Melalui transformasi BRIvolution Reignite dan sinergi bersama Danantara, BRI terus memperkuat kapabilitas digital untuk memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada masyarakat dalam mengelola kebutuhan finansialnya. BRImo menjadi salah satu wujud nyata komitmen tersebut dengan menghadirkan layanan yang semakin terintegrasi dan memberikan kemudahan bagi banyak nasabah dalam setiap segmen dalam satu ekosistem," ujar Saladin dalam keterangan tertulis, Jumat (14/8/2026).
Dalam rangka menopang transformasi tersebut, BRI pun secara konsisten memperkuat infrastruktur teknologi informasi sekaligus mengintegrasikan berbagai kanal transaksi ke dalam satu ekosistem layanan, mencakup jaringan ATM dan CRM, mesin EDC merchant, QRIS BRI, hingga BRILink Agen. Penguatan ini memungkinkan kanal digital dan jaringan fisik BRI menjangkau kebutuhan transaksi nasabah dari berbagai segmen dengan skala yang terus bertumbuh.
Di sisi lain, pengembangan BRImo pun terus bergerak mengikuti kebutuhan finansial masyarakat yang semakin beragam. Salah satunya adalah fitur Toggle Nabung Emas Otomatis yang memungkinkan pengguna melakukan transfer sekaligus membeli emas dalam satu transaksi. Dengan nilai pembelian mulai dari Rp10.000, fitur tersebut membuka alternatif bagi masyarakat untuk mulai membangun kebiasaan investasi bersamaan dengan aktivitas transaksi sehari-hari.
Lebih dari itu, BRImo juga menghadirkan fitur Aktivitas Seru, di mana pengguna dapat membeli tiket transportasi hingga tiket destinasi wisata dalam satu platform. Pada sisi pembayaran, inovasi QRIS Tap semakin memperkaya pilihan transaksi nasabah. Fitur ini memungkinkan pengguna melakukan pembayaran cukup dengan mendekatkan smartphone ke perangkat merchant tanpa perlu memindai kode QR secara manual.
Seiring semakin luasnya aktivitas finansial di ruang digital, BRI turut menempatkan keamanan sistem dan perlindungan data sebagai bagian penting dalam pengembangan layanan. Upaya tersebut dilakukan melalui pembaruan teknologi, penguatan mitigasi risiko, serta edukasi berkelanjutan kepada nasabah mengenai cara bertransaksi digital yang aman.
Bahkan, pertumbuhan BRImo juga memberikan nilai tambah terhadap fundamental bisnis BRI. Aktivitas transaksi digital yang terus meningkat turut menopang struktur pendanaan Perseroan, khususnya dana murah, yang menjadi salah satu fondasi penting dalam menjalankan fungsi intermediasi perbankan.
"Dalam momentum kemerdekaan, peran tersebut menjadi bagian dari upaya nyata BRI bersama Danantara untuk memperluas kesempatan masyarakat agar semakin berdaya secara ekonomi. Transformasi digital diharapkan tak hanya menghasilkan pertumbuhan bisnis, tetapi juga menjadi pengungkit bagi terciptanya akses dan kesempatan ekonomi yang semakin merata," pungkasnya.
(rah/rah)
[Gambas:Video CNBC]
Prabowo Klaim Penghasilan Ojol Naik 3 Kali Lipat Imbas Pemotongan Biaya Aplikator
calendar_today 14.08.2026 - person - timer ~
Jumat, 14 Agustus 2026 - 15:08 WIB
Jakarta, VIVA – Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah membuat aturan untuk menciptakan pembagian hasil yang lebih adil antara pengemudi ojek online (ojol) dan perusahaan aplikator.
Baca Juga
Prabowo mengatakan melalui kebijakan tersebut, porsi pendapatan yang diterima pengemudi meningkat dari sebelumnya 80 persen menjadi 92 persen.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
"Kita juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi-pengemudi ojek online dan aplikator," kata Presiden Prabowo dalam pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Baca Juga
Presiden Prabowo mengatakan kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah memastikan pengemudi ojol mendapatkan bagian yang lebih layak dari hasil kerja mereka.
Menurut Presiden, perubahan pembagian hasil itu juga telah berdampak terhadap peningkatan penghasilan sejumlah pengemudi.
Baca Juga
Kepala Negara menjelaskan sebelumnya pengemudi ojol hanya mendapatkan sekitar 80 persen dari hasil pekerjaan mereka, sementara 20 persen menjadi bagian aplikator.
Setelah pemerintah memberikan rekomendasi terkait pembagian hasil tersebut, porsi yang diterima pengemudi meningkat menjadi 92 persen.
"Tadinya pengemudi ojol hanya dapat 80 persen dari upaya kerja mereka karena aplikator minta 20 persen. Tapi, dengan rekomendasi pemerintah, saya tidak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi, tapi sebetulnya agak intervensi juga, para pengemudi sekarang mendapatkan 92 persen dari jerih payah mereka," ujar Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo menyatakan kebijakan tersebut telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan pengemudi.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Prabowo mengatakan banyak pengemudi melaporkan adanya peningkatan penghasilan setelah aturan pembagian hasil tersebut diterapkan.
"Banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik dua kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik tiga kali," kata Presiden Prabowo. (Ant)
Jawab Instruksi Prabowo, Kemendagri Jalankan Program Ekosistem Pengelolaan Sampah Berkelanjutan
Mewakili Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan, persoalan sampah merupakan tantangan yang harus diselesaikan secara bersama
VIVA.co.id
15 Agustus 2026
Prabowo Mau Semua Barang Subsidi Disalurkan Lewat Koperasi
calendar_today 14.08.2026 - person - timer ~
"Semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui Koperasi Merah Putih sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan," kata Prabowo dalam sidang paripurna di komplek parlemen, Jumat (14/8/2026).
Prabowo menegaskan subsidi yang diberikan pemerintah berasal dari uang rakyat. Karena itu, barang yang memperoleh subsidi tidak seharusnya diperlakukan sebagai komoditas untuk diperjualbelikan demi mendapatkan keuntungan.
Baca Juga: Prabowo: Bagian Ojol Kini 92 Persen, Penghasilan Ada yang Naik 3 Kali
"Subsidi adalah uang rakyat, barang yang disubsidi, disubsidi oleh uang rakyat, untuk rakyat, dan bukan dagangan," ujarnya.
Prabowo mengatakan pemerintah saat ini terus memperluas keberadaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Menurut dia, sekitar 10 ribu koperasi telah berhasil didirikan dan mulai beroperasi.
Dari jumlah tersebut, sekitar 3.300 koperasi disebut telah beroperasi secara optimal. Pemerintah kemudian menargetkan jumlah Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang berdiri dan beroperasi mencapai 30 ribu pada akhir 2026.
"Dalam rangka memperkuat ekonomi rakyat dari bawah, kita juga membangun Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Hari ini kita telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan 10 ribu Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih," kata Prabowo.
"3.300 di antaranya telah beroperasi secara optimal. Dan target akhir tahun 2026 harus 30 ribu Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik," sambungnya.
Pemerintah tidak hanya menempatkan koperasi sebagai wadah aktivitas ekonomi masyarakat desa dan kelurahan. Prabowo juga mengaitkannya dengan upaya pemerintah membangun rantai pasok yang lebih kuat dari tingkat bawah.
Prabowo mengatakan keberadaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih diharapkan dapat membuat negara memiliki kendali yang lebih kuat terhadap rantai pasok barang yang dibutuhkan masyarakat.
Presiden menyebut mekanisme tersebut diperlukan karena pasar tetap dapat mengalami distorsi ketika terdapat pihak dengan kekuatan modal besar yang memiliki pengaruh terhadap distribusi dan perdagangan.
"Dengan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih dalam sejarah Republik Indonesia untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri sehingga kita tidak bisa dipermainkan saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar," ujar Prabowo.
Baca Juga: Prabowo Target Bangun 1.386 Kampung Nelayan dan 30 Ribu Kopdes Merah Putih hingga Akhir Tahun
Meski demikian, Prabowo menegaskan pemerintah tidak bermaksud menghilangkan mekanisme pasar. Menurutnya, kegiatan ekonomi tetap membutuhkan pasar sebagai mekanisme yang mengatur pergerakan barang dan jasa.
"Kita tidak anti pasar, tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi didasarkan atas bergeraknya pasar," katanya.
Namun, dia menilai pasar dapat mengalami manipulasi ketika terdapat pelaku yang memiliki kekuatan modal besar dan mampu memengaruhi harga maupun distribusi.
"Tapi pasar bisa dimanipulasi, pasar bisa dirusak, pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar," ujar Prabowo.
Karena itu, pemerintah mendorong koperasi sebagai instrumen untuk memperkuat posisi masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Koperasi diharapkan tidak hanya menjadi tempat transaksi, tetapi juga bagian dari sistem distribusi yang menjangkau masyarakat secara langsung.
"Karena itu, rakyat kita harus kita bantu, kita harus organisir, kita harus berdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu, diperkuat, diberdayakan," kata Prabowo.
Kebijakan penyaluran barang subsidi melalui koperasi menjadi salah satu bentuk konkret dari arah tersebut. Pemerintah ingin memastikan manfaat subsidi yang bersumber dari anggaran negara dapat diterima masyarakat sesuai tujuan awal pemberiannya.
Dengan target 30 ribu Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih pada akhir 2026, pemerintah pada saat yang sama menghadapi tantangan untuk memastikan koperasi tersebut tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi benar-benar mampu menjalankan fungsi distribusi dan pelayanan ekonomi bagi masyarakat.
Dari target tersebut, pemerintah menyebut 3.300 koperasi saat ini telah beroperasi secara optimal.
Artinya, masih terdapat pekerjaan untuk memastikan ribuan koperasi lainnya memiliki kapasitas operasional yang memadai sebelum digunakan sebagai bagian dari jalur distribusi barang subsidi.
Di Depan Prabowo, Puan Ungkap Progres RUU Perampasan Aset
calendar_today 14.08.2026 - person - timer ~
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Puan Maharani menegaskan parlemen akan fokus pada pembahasan terhadap 14 rancangan undang-undang (RUU) pada tahap pembicaraan pertama di sisa masa sidang 2026.
Menurutnya, DPR akan memprioritaskan pembahasan RUU Perampasan Aset.
"Selain itu, DPR RI juga akan melanjut kan 43 RUU yang sedang dalam tahap penyusunan, termasuk penyusunan RUU Perampasan Aset," kata Puan dalam sidang DPR RI, dalam rangka Penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan.
Puan menuturkan RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sebelumnya memastikan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar pembahasan RUU Perampasan Aset segera dilakukan. Supratman meyakini DPR segera menjadikan RUU tersebut sebagai usul inisiatif DPR.
"RUU Perampasan Aset teman-teman lihat, Komisi III kan hari ini baru mulai masa sidang nih ya. Nanti akan dibuka oleh Ibu Wakil Ketua. Komisi III teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu," kata Supratman usai menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip dari Detikcom, Jumat (14/8/2026).
"Bagi Presiden perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan," sambungnya.
Supratman yakin DPR akan segera mengajukan RUU Perampasan Aset sebagai usul inisiatif. Pemerintah, kata Supratman, siap membahas RUU tersebut bersama DPR.
"Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif dan kami siap untuk membahas bersama dengan DPR," ujarnya.
Supratman mengatakan pemerintah sebelumnya juga telah memiliki draf RUU Perampasan Aset. Namun, berdasarkan kesepakatan politik, RUU tersebut kini menjadi usul inisiatif DPR.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Pemkot wajibkan kontraktor tuntaskan evaluasi kawasan Teras Samarinda - ANTARA News Kalimantan Timur
calendar_today 14.08.2026 - person - timer ~
Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur, mewajibkan kontraktor menyelesaikan belasan catatan evaluasi teknis dan administrasi untuk memastikan kawasan Teras Samarinda Tahap II layak, aman dan berkualitas sebelum diresmikan menjadi ruang publik.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun di Samarinda, Jumat, menegaskan bahwa serah terima fisik dan pembayaran akhir tidak akan disetujui jika seluruh kekurangan proyek senilai Rp41 miliar tersebut belum dituntaskan sesuai spesifikasi.
"Layak diresmikan bukan berarti kewajiban kontraktor selesai. Semua kekurangan harus dituntaskan berbasis data ukur yang presisi, bukan perkiraan,” ujar Andi Harun saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Teknis di Samarinda.
Evaluasi tersebut, lanjut Andi Harun, mencakup pengerjaan Segmen 1 hingga Segmen 4, mulai dari depan Kantor Gubernur Kaltim hingga Pagar Pelindo.
Berdasarkan laporan Tim Konsultan Supervisi, proyek ini terbagi atas Segmen 2 dan 3 senilai Rp21 miliar (taman, pedestrian, MEP, dermaga, rumah pompa), serta Segmen 4 senilai Rp20 miliar (amphitheater, playground, halte, pos polisi, drainase).
Sejumlah catatan krusial yang wajib diperbaiki kontraktor antara lain, penguatan struktur pondasi arena bermain (playground), perbaikan paving, ubin dan pemasangan pagar pengaman tepian sungai.
Selanjutnya, penutupan dan pembongkaran akses pelabuhan lama yang dinilai membahayakan, perapian kabel koridor, pemasangan kanopi pos jaga, dan pengecatan ulang, pengukuran ulang kerusakan rumput gajah mini dari total kontrak 1.558,70 meter persegi, pembersihan sisa material konstruksi dan optimalisasi sistem drainase serta sprinkler.
Andi Harun menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Konsultan Pengawas segera melakukan pemeriksaan fisik di lapangan.
"Hasilnya wajib dituangkan dalam matriks perbandingan antara volume kontrak dan kondisi riil di lapangan demi menjaga akuntabilitas keuangan daerah," kata Andi Harun.
Sembari menunggu perbaikan rampung, Pemkot Samarinda telah menyiapkan skema pengelolaan sementara kawasan hingga Desember 2026.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) akan menangani kebersihan dan perawatan taman, sedangkan Dinas Perhubungan bersama Satpol PP bertanggung jawab atas operasional listrik, air dan keamanan kawasan
Untuk diketahui, Teras Samarinda mulai dibangun pada tahun 2023, bertujuan menata ulang kawasan tepian Sungai Mahakam dari area kumuh menjadi ruang publik yang modern, hijau, ramah keluarga, sekaligus menjadi pusat pariwisata baru yang mengintegrasikan pelaku UMKM digital lokal secara tertata.
Proyek ini dilaksanakan secara bertahap menggunakan dana APBD, di mana Tahap I (Segmen 1) menghabiskan anggaran sebesar Rp36,9 Miliar dan sempat mendapat dana penyempurnaan pedestrian sebesar Rp10,6 Miliar pada tahun 2026.
Sementara itu, Tahap II yang dibagi ke dalam 4 segmen paralel mengucurkan anggaran multikontrak untuk mempercepat pemerataan fasilitas di sepanjang Jalan Gajah Mada.
Saat ini, pembangunan fisik Tahap II dari depan Lamin Etam hingga area Dermaga Pasar Pagi sudah rampung seratus persen.
Kontraktor tengah menyelesaikan masa pemeliharaan akhir untuk perbaikan fasilitas minor hingga akhir Agustus, sehingga kawasan baru ini ditargetkan resmi dibuka untuk umum pada 1 September 2026 dengan sistem pembatasan jam operasional demi menjaga ketertiban kota.
Pewarta: Arumanto
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Bongkar Makna Gestur Jokowi Beri Jari Jempol Usai Pidato Presiden Prabowo di Sidang Tahunan MPR
calendar_today 14.08.2026 - person - timer ~
Jumat, 14 Agustus 2026 - 15:06 WIB
VIVA – Gestur sederhana Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato di Sidang Tahunan MPR menjadi perhatian. Jokowi terlihat memberikan jempol kepada Prabowo usai rangkaian pidato kenegaraan tersebut.
Baca Juga
Momen itu terlihat sederhana, tetapi gestur tangan seperti jempol memang kerap digunakan dalam komunikasi nonverbal untuk menyampaikan persetujuan, dukungan, atau tanda bahwa sesuatu dinilai positif.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Dalam budaya komunikasi modern, mengangkat ibu jari atau thumbs-up merupakan salah satu gestur yang paling mudah dikenali.
Baca Juga
Jempol Sering Menjadi Simbol Persetujuan
Dikutip VIVA Jum'at, 14 Agustus 2026, Cambridge Dictionary menjelaskan bahwa gestur thumbs-up dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang menyetujui sesuatu atau menganggap sesuatu sebagai hal yang baik.
Baca Juga
Dengan konteks tersebut, jempol Jokowi kepada Prabowo dapat dibaca sebagai respons positif secara nonverbal. Namun, gestur tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan isi pikiran atau sikap politik Jokowi terhadap seluruh isi pidato.
Namun, ada penelitian dalam Proceedings of the National Academy of Sciences mengenai gestur lintas budaya menemukan bahwa ekspresi dan gestur dapat memiliki perbedaan makna tergantung pada budaya serta konteks penggunaannya.
Hal ini penting ketika menafsirkan gestur tokoh publik. Satu gerakan tangan sebaiknya tidak langsung diterjemahkan menjadi kesimpulan politik tanpa melihat situasi ketika gestur tersebut dilakukan.
Dalam percakapan sehari-hari, seseorang yang mengacungkan ibu jari sering kali ingin menyampaikan pesan singkat seperti "bagus", "setuju", "oke", atau "lanjut".
Oxford Learner's Dictionaries juga mendefinisikan thumbs-up sebagai gerakan mengangkat ibu jari untuk menunjukkan bahwa seseorang menyetujui sesuatu atau merasa sesuatu tersebut baik.
Karena itu, gestur Jokowi dapat dipahami sebagai bentuk komunikasi singkat yang tidak membutuhkan kata-kata.
Gestur semacam ini juga lazim digunakan dalam situasi formal maupun informal. Seseorang dapat memberikan jempol sebagai respons terhadap presentasi, hasil pekerjaan, kabar baik, atau tindakan yang dianggap positif.
Mengapa Gestur Jokowi Menarik Perhatian?
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Presiden Prabowo Subianto
Photo :
- Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi dan Prabowo memiliki sejarah politik yang panjang. Keduanya pernah berada dalam posisi berseberangan dalam kontestasi politik, sebelum kemudian bekerja sama dalam pemerintahan.
Halaman Selanjutnya
Karena itu, setiap interaksi publik antara keduanya mudah menjadi perhatian.
FWD Syariah Resmi Kantongi Izin Usaha Asuransi Jiwa Syariah dari OJK
calendar_today 14.08.2026 - person - timer ~
ILUSTRASI. FWD Life fokus perkuat platform digital (KONTAN/Cheppy A Muchlis)
Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT FWD Insurance Indonesia mengumumkan bahwa PT FWD Insurance Indonesia Syariah (FWD Syariah) telah resmi memperoleh izin usaha asuransi jiwa syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-63/D.05/2026 tanggal 7 Agustus 2026.
Perolehan izin usaha ini merupakan bagian dari proses pemisahan unit usaha syariah (spin-off) FWD Insurance sekaligus langkah perusahaan dalam memenuhi ketentuan regulator serta memperkuat lini bisnis asuransi syariah di Indonesia.
Sebagai tahapan berikutnya dalam proses spin-off tersebut, FWD Insurance akan mengajukan permohonan kepada OJK untuk memperoleh persetujuan atas pengalihan portofolio kepesertaan dari unit usaha syariah FWD Insurance kepada FWD Syariah.
Setelah memperoleh persetujuan OJK, portofolio kepesertaan asuransi jiwa syariah akan dialihkan dan dikelola oleh FWD Syariah.
Baca Juga: Kontribusi Bruto Asuransi Allianz Syariah Tumbuh 10% sepanjang Tahun 2025
Direktur Utama FWD Insurance, Jeffrey Woo mengatakan bahwa perolehan izin usaha FWD Syariah merupakan tonggak penting dalam proses pemisahan unit usaha syariah FWD Insurance.
"Langkah ini tidak hanya menjadi pemenuhan ketentuan regulator, tetapi juga mencerminkan komitmen kami untuk terus menghadirkan layanan dan perlindungan yang relevan bagi masyarakat Indonesia, melalui layanan asuransi jiwa syariah," kata Jeffrey dalam keterangannya, Jumat (14/8).
FWD Insurance menegaskan bahwa proses pemisahan unit usaha syariah maupun pengalihan portofolio kepesertaan nantinya tidak mengubah manfaat polis, hak, kewajiban, layanan, maupun proses klaim.
Seluruh peserta polis akan tetap memperoleh manfaat perlindungan sesuai dengan syarat dan ketentuan polis yang berlaku.
Baca Juga: OJK Tunda Penyesuaian Tarif Premi Kendaraan Bermotor, Ini Kata Asuransi Zurich
Pelaksanaan proses tersebut dilakukan sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan ketentuan Bagian III huruf C angka 15 Surat Edaran OJK Nomor 10/SEOJK.05/2024 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
“FWD Insurance berkomitmen untuk memastikan seluruh tahapan proses dilaksanakan sesuai dengan ketentuan OJK serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga proses transisi dapat berjalan dengan baik dan peserta tetap memperoleh layanan serta manfaat perlindungan yang menjadi haknya,” tutup Jeffrey.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Prabowo Sebut CKG Sudah Tembus 108 Juta Orang, 66 RSUD di Daerah Terpencil Ikut Dibenahi
calendar_today 14.08.2026 - person - timer ~
Jumat, 14 Agustus 2026 - 15:05 WIB
VIVA – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap sejumlah langkah pemerintah untuk memperluas dan memeratakan akses kesehatan di Indonesia. Salah satu capaian yang disoroti adalah program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah menjangkau lebih dari 100 juta masyarakat.
Baca Juga
Selain CKG, pemerintah juga melakukan peningkatan fasilitas kesehatan di berbagai daerah, termasuk memperbaiki 66 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Upaya tersebut disampaikan Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, Jumat, 14 Agustus 2026.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut program CKG yang mulai dilaksanakan pada Februari 2025 telah memberikan manfaat kepada 108 juta orang hingga Juni 2026.
Baca Juga
Program pemeriksaan kesehatan gratis tersebut kini tersedia melalui 10.255 Puskesmas yang tersebar di 38 provinsi. Pemerintah berharap cakupan tersebut terus meningkat sehingga masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal.
Menurut Prabowo, pemeriksaan kesehatan secara rutin penting dilakukan meskipun seseorang belum merasakan gejala tertentu. Ia juga menyoroti masih adanya masyarakat yang merasa khawatir menjalani pemeriksaan karena takut mengetahui penyakit yang dideritanya.
Baca Juga
“Kita menghendaki ini harus lebih baik lagi. Sementara ada rakyat kita yang takut cek kesehatan, takut ketahuan sakitnya apa,” ujar Prabowo.
Melalui CKG, pemerintah berupaya mendorong masyarakat lebih aktif melakukan deteksi dini. Dengan mengetahui kondisi kesehatan sejak awal, penanganan terhadap berbagai penyakit diharapkan dapat dilakukan lebih cepat.
Pemerataan kesehatan tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan gratis. Pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan di daerah yang selama ini memiliki keterbatasan layanan.
Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah membangun dan meningkatkan kualitas 66 RSUD yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Langkah tersebut ditujukan untuk memperkecil kesenjangan layanan kesehatan antara daerah dan pusat.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Selain itu, sebanyak 20 RSUD baru yang dibangun pemerintah telah mulai beroperasi. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat membuat masyarakat di berbagai daerah memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih dekat tanpa harus selalu pergi ke kota besar.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyinggung keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu.
Halaman Selanjutnya
Pemerintah saat ini menanggung sepenuhnya iuran JKN untuk 96,8 juta warga Indonesia yang masuk kelompok tidak mampu. Kebijakan tersebut menjadi salah satu upaya agar persoalan biaya tidak menjadi penghalang bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.