Garut (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, Jawa Barat memantau daerah, terutama pesisir pantai untuk mendeteksi kemungkinan dampak dan kerusakan setelah gempa bermagnitudo 5,3 yang berpusat di Kabupaten Pangandaran, Rabu (5/8) malam.
Kepala Pelaksana BPBD Garut Aah Anwar Saefuloh mengatakan pihaknya sudah menginstruksikan seluruh jajaran BPBD, maupun kecamatan dan desa/kelurahan untuk mengecek wilayah masing-masing untuk mengetahui potensi dampak dari guncangan gempa tersebut.
"Iya melakukan pemantauan menindaklanjuti informasi gempa bumi berdasarkan rilis BMKG dengan magnitudo 5,3," katanya saat dikonfirmasi di Garut, Kamis.
Ia menuturkan berdasarkan informasi BMKG, gempa bermagnitudo 5,3 berpusat di 79 km Barat Daya Kabupaten Pangandaran dengan kedalaman 18 km.
Gempa tersebut, kata dia, cukup dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Garut, sehingga pihaknya langsung memantau potensi dampak dan kerusakan.
Anwar meminta seluruh jajaran untuk segera melaporkan apabila ada kerusakan bangunan, korban jiwa, maupun kondisi lainnya akibat bencana gempa bumi tersebut.
"Informasikan apabila terdapat dampak di wilayah masing-masing, seperti kerusakan bangunan, korban jiwa, maupun kondisi lain yang berkaitan dengan kejadian gempa," katanya.
Sejumlah warga di wilayah perkotaan Garut merasakan guncangan gempa bumi Pangandaran cukup kuat, bahkan secara spontan berlarian keluar bangunan.
"Saya sedang duduk di ruang tamu, tiba-tiba goyang, ternyata gempa, saat itu langsung keluar," kata Agus (55), salah seorang warga Jalan Cimanuk, Kecamatan Garut Kota.
BMKG merilis gempa magnitudo 5,3 pada 5 Agustus 2026 pukul 21.55 WIB berlokasi 8.12 LS, 107.91 BT atau 79 km Barat Daya Kabupaten Pangandaran dengan kedalaman 18 kilometer.
Baca juga: KAI hentikan perjalanan kereta api karena gempa magintudo 5.3
Pewarta: Feri Purnama
Editor: Mentari Dwi Gayati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengapresiasi kontribusi musisi Is Haryanto terhadap perkembangan musik Indonesia dalam konser "Sepanjang Jalan Kenangan: Sejuta Cinta Is Haryanto" di Jakarta, Rabu malam.
"Selamat kepada keluarga Is Haryanto, kepada Is Haryanto seorang seniman besar, seorang musisi besar yang telah memberikan kontribusi besar bagi perjalanan musik Indonesia," kata Fadli dalam sambutannya.
Dalam konser tersebut, anak-anak Is Haryanto, yakni Vien Adiyanti Haryanto, Alice Adiyanti, Anna Adiyanti, Lucy Adiyanti, dan Fris Adiyanto, menyerahkan gitar asli milik mendiang kepada Fadli sebagai bentuk pelestarian warisan musik sang musisi.
Fadli mengatakan lagu-lagu Is Haryanto telah dinyanyikan oleh banyak penyanyi lintas generasi dan menjadi bagian dari perjalanan musik Indonesia.
"Lagu-lagunya telah dinyanyikan oleh para musisi-musisi hebat, oleh penyanyi-penyanyi hebat," ujarnya.
Baca juga: Menbud nilai perancang busana mampu promosikan wastra Indonesia
Menurut dia, karya-karya Is Haryanto lahir dari kekayaan budaya Indonesia yang beragam dan mencerminkan akulturasi budaya dari berbagai daerah.
Ia mengatakan Kementerian Kebudayaan terus berupaya menjaga keberlanjutan karya para musisi Indonesia melalui berbagai program, salah satunya Harmoni Zaman yang memberikan penghargaan kepada penyanyi dan musisi dari berbagai generasi.
Selain itu, pemerintah juga tengah merancang kegiatan yang digelar secara berkelanjutan agar lagu-lagu Indonesia tetap dinyanyikan dan dinikmati masyarakat lintas generasi.
"Kita akan bekerja sama untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa rutin, sustainable, berkelanjutan," kata Fadli.
Ia menambahkan lagu "Sepanjang Jalan Kenangan" merupakan salah satu karya yang tetap relevan hingga kini dan mampu diterima oleh berbagai generasi, termasuk generasi muda.
Konser ‘Sepanjang Jalan Kenangan: Sejuta Cerita Is Haryanto’ digelar sebagai bentuk penghormatan atas perjalanan karier dan dedikasi Is Haryanto di industri musik Indonesia. Sejumlah musisi lintas generasi turut membawakan lagu-lagu karya Is Haryanto, di antaranya Yuni Shara, Ria Resty Fauzy, Dian Mayasari, Lies Meriawati, Hedi Yunus, Johan Untung, Mario, Marco, dan Julian Dekiata, dengan iringan grup musik Audiensi band.
Baca juga: Menbud tekankan pentingnya fasilitas kebudayaan perkuat ekosistem seni
Baca juga: Menbud: Diplomasi budaya efektif perkuat hubungan antarbangsa
Pewarta: Farika Nur Khotimah
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
...Perlindungan keselamatan bagi penumpang angkutan umum baik darat, laut dan udara menjadi prioritas tinggi
Jakarta (ANTARA) - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendorong audit keselamatan independen untuk memperkuat sistem transportasi nasional menyusul insiden KMP Mutiara Sentosa II, sekaligus meningkatkan pengawasan, kepatuhan, dan perlindungan penumpang angkutan umum.
Ketua Umum MTI Haris Muhammadun mengatakan audit keselamatan perlu dilaksanakan lembaga independen agar proses evaluasi berlangsung objektif dan mampu menghasilkan rekomendasi yang kredibel bagi seluruh penyelenggara transportasi dalam jangka panjang.
"Perlindungan keselamatan bagi penumpang angkutan umum baik darat, laut dan udara menjadi prioritas tinggi," kata Haris kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.
Dia menyampaikan hal tersebut sebagai respons atas insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di perairan utara Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Minggu (2/8), yang menjadi pengingat perlunya pembenahan sistem keselamatan pelayaran.
MTI memandang insiden KMP Mutiara Sentosa menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem keselamatan transportasi laut melalui pembenahan menyeluruh yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Haris menegaskan peningkatan keselamatan harus menjadi tanggung jawab bersama antara regulator, operator, dan pengguna jasa agar setiap lapisan sistem mampu menjalankan perannya secara optimal.
Baca juga: Puan dorong penguatan keamanan transportasi laut pascakecelakaan kapal
Dari sisi pengguna, MTI mengajak masyarakat menjadikan keselamatan sebagai pertimbangan utama dengan menghindari praktik perjalanan di luar manifes meskipun tersedia tarif yang lebih murah.
Menurut MTI, kesadaran penumpang terhadap pentingnya prosedur keselamatan akan menjadi fondasi kuat dalam membangun budaya keselamatan transportasi yang berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Di sisi operator, MTI menekankan pentingnya disiplin awak kapal dalam mematuhi batas kapasitas penumpang serta menghindari praktik kelebihan muatan yang membahayakan keselamatan pelayaran.
MTI menilai sistem tiket elektronik di pelabuhan sebenarnya telah mampu mencegah pelanggaran apabila seluruh prosedur operasional dijalankan secara konsisten sesuai standar yang berlaku.
"Garda terakhir jika katakanlah semuanya abai, maka Syahbandar bisa tidak menerbitkan SIB (Surat Izin Berlayar). Namun semuanya sistem yang telah dibuat akan gagal WASOPS (pengawasan operasional) lemah," ucapnya.
MTI mengingatkan seluruh perangkat keselamatan tidak akan berjalan efektif tanpa pengawasan operasional yang kuat serta penegakan aturan secara konsisten terhadap setiap pelanggaran yang ditemukan.
Karena itu, MTI mendorong kebijakan komprehensif yang menempatkan keselamatan sebagai prioritas tertinggi meskipun dalam kondisi tertentu memerlukan penundaan keberangkatan demi keamanan seluruh penumpang.
Baca juga: Menhub tegaskan insiden KMP Mutiara Sentosa jadi evaluasi total
MTI juga mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 agar sebagian dana yang dikelola PT Jasa Raharja dapat dimanfaatkan membiayai audit keselamatan secara independen.
Menurut MTI, penggunaan sebagian dana pertanggungan untuk membiayai audit keselamatan oleh lembaga independen dinilai tepat karena sejalan dengan kepentingan penumpang dalam memperoleh perlindungan keselamatan saat menggunakan angkutan umum.
Di sisi lain, kebijakan tersebut juga dinilai selaras dengan kepentingan pengelola dana pertanggungan. Semakin rendah angka kecelakaan transportasi, semakin kecil pula dana pertanggungan yang harus dikeluarkan sehingga berdampak positif terhadap keberlanjutan sistem dan perekonomian.
"Kepentingan pengelola dana pertanggungan, dimana semakin tidak ada kecelakaan transportasi, maka dana pertanggungan juga tidak akan keluar. Nah hal ini sangat baik bagi perekonomian. Karena transportasi adalah urat nadi perekonomian," kata Haris.
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di perairan utara Kabupaten Sumenep, Jawa Timur menjadi evaluasi menyeluruh untuk memperkuat standar keselamatan pelayaran, penanganan darurat, dan perlindungan seluruh pengguna jasa.
Dudy menyatakan pemerintah akan mengevaluasi secara menyeluruh penyebab insiden, prosedur operasional, serta sistem keselamatan pelayaran agar kejadian serupa tidak terjadi pada masa mendatang.
“Guna mencegah terulangnya kejadian serupa, Kementerian Perhubungan akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Yang terjadi sekarang ini akan menjadi bahan evaluasi agar hal-hal serupa tidak terjadi lagi," kata Menhub dalam keterangan di Jakarta, Selasa (4/8).
Baca juga: Kemenhub perkuat budaya keselamatan transportasi berbasis digital
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
REPUBLIKA.CO.ID, NABIRE, – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Papua Tengah mengalami kontraksi sebesar 15,44 persen pada triwulan II 2026 secara tahunan (y-on-y). Penurunan tajam ini dipicu oleh anjloknya penjualan komoditas tembaga dan emas dari PT Freeport Indonesia, meskipun sektor non pertambangan tetap mencatatkan pertumbuhan positif.
Kepala BPS Kabupaten Nabire, Dio Ginting, di Nabire, Rabu, menjelaskan bahwa sektor pertambangan masih menjadi penopang utama perekonomian daerah tersebut. Kontribusi sektor ini mencapai 76,51 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Papua Tengah.
"Ketika sektor pertambangan mengalami pergejolakan, secara otomatis pertumbuhan ekonomi Papua Tengah juga akan ikut bergejolak," ujar Dio Ginting.
Dio menegaskan bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi secara tahunan ini bukan dipicu oleh melemahnya aktivitas usaha masyarakat. Penyebab utamanya adalah menurunnya produksi dan penjualan komoditas PT Freeport Indonesia yang mendominasi struktur ekonomi daerah.
Berdasarkan data perusahaan, penjualan tembaga merosot drastis dari 443 juta pons pada triwulan II 2025 menjadi hanya 153 juta pons pada periode yang sama di tahun 2026. Sementara itu, penjualan emas juga mengalami penurunan signifikan dari 518 ribu ons menjadi 118 ribu ons.
Kondisi tersebut berdampak besar karena sektor pertambangan memiliki porsi terbesar dalam pembentukan PDRB Papua Tengah. Setiap perubahan dalam volume produksi maupun penjualan langsung memengaruhi angka pertumbuhan ekonomi daerah.
Meskipun terkontraksi secara tahunan, perekonomian Papua Tengah mulai menunjukkan perbaikan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Secara triwulanan (q-to-q), ekonomi daerah ini tumbuh sebesar 5,24 persen seiring dengan meningkatnya kinerja sektor pertambangan.
Pertumbuhan tersebut didukung oleh kenaikan volume penjualan tembaga dari 82 juta pons pada triwulan I 2026 menjadi 153 juta pons pada triwulan II 2026. Penjualan emas juga naik tipis dari 116 ribu ons menjadi 118 ribu ons pada periode yang sama.
Selain volume, harga rata-rata tembaga pada triwulan II 2026 juga mengalami peningkatan. Harga komoditas ini naik dari 5,89 dolar AS per pons menjadi 6,12 dolar AS per pons.
Dio Ginting menambahkan bahwa kondisi ekonomi riil masyarakat justru lebih tercermin dari perhitungan PDRB tanpa menyertakan sektor pertambangan. Dengan mengecualikan sektor tersebut, ekonomi Papua Tengah justru mencatat pertumbuhan positif sebesar 5,45 persen secara tahunan.
"Ini membuktikan bahwa aktivitas usaha riil masyarakat, pembangunan, dan pelayanan pemerintahan berjalan sangat baik dan terus berkembang," tegasnya.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
...Ketika sektor pertambangan mengalami pergejolakan secara otomatis pertumbuhan ekonomi Papua Tengah juga akan ikut bergejolak
Nabire (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Papua Tengah terkontraksi 15,44 persen pada triwulan II 2026 (y-on-y) akibat turunnya penjualan tembaga dan emas PT Freeport Indonesia, meski sektor non pertambangan tetap mencatat pertumbuhan positif.
Kepala BPS Kabupaten Nabire Dio Ginting di Nabire, Rabu, mengatakan sektor pertambangan masih menjadi penopang utama ekonomi Papua Tengah dengan kontribusi mencapai 76,51 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB).
"Ketika sektor pertambangan mengalami pergejolakan, secara otomatis pertumbuhan ekonomi Papua Tengah juga akan ikut bergejolak," katanya.
Ia mengatakan, penurunan pertumbuhan ekonomi secara tahunan bukan dipicu melemahnya aktivitas usaha masyarakat, melainkan menurunnya produksi dan penjualan komoditas PT Freeport Indonesia yang mendominasi struktur ekonomi daerah.
Ia menjelaskan, berdasarkan data PT Freeport Indonesia menunjukkan penjualan tembaga turun dari 443 juta pons pada triwulan II 2025 menjadi 153 juta pons pada periode yang sama tahun ini. Penjualan emas juga turun dari 518 ribu ons menjadi 118 ribu ons.
Baca juga: Freeport proyeksi kontribusi ke negara tembus Rp120 triliun per tahun
Ia mengatakan, kondisi tersebut berdampak besar karena sektor pertambangan memiliki porsi terbesar dalam pembentukan PDRB Papua Tengah sehingga perubahan produksi maupun penjualan langsung memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.
Meski demikian, perekonomian Papua Tengah mulai menunjukkan perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Secara triwulanan, ekonomi Papua Tengah tumbuh 5,24 persen seiring meningkatnya kinerja sektor pertambangan.
Pertumbuhan itu didukung kenaikan volume penjualan tembaga dari 82 juta pons pada triwulan I 2026 menjadi 153 juta pons pada triwulan II 2026. Sedangkan penjualan emas naik tipis dari 116 ribu ons menjadi 118 ribu ons.
Apalagi, harga rata-rata tembaga triwulan II 2026 juga meningkat dari 5,89 dolar AS per pons menjadi 6,12 dolar AS per pons.
Ia mengatakan, kondisi ekonomi masyarakat justru lebih tercermin dari perhitungan PDRB tanpa sektor pertambangan. Dengan mengecualikan sektor tersebut, ekonomi Papua Tengah justru tumbuh 5,45 persen secara tahunan.
"Ini membuktikan bahwa aktivitas usaha riil masyarakat, pembangunan, dan pelayanan pemerintahan berjalan sangat baik dan terus berkembang," ujarnya.
Baca juga: Freeport Indonesia targetkan produksi 43 ton emas pada 2028
Baca juga: Freeport proyeksikan setoran untuk RI 4,7 miliar dolar AS pada 2027
Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengantisipasi penyebaran perilaku Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) melalui pembinaan mental bagi masyarakat di daerah itu.
Wali Kota Pangkalpinang Saparudin di Pangkalpinang, Rabu, mengatakan pembinaan mental diberikan melalui kegiatan keagamaan, pendidikan dan sosial agar masyarakat tidak terjebak dalam perilaku LGBT.
“Makanya kita selalu melaksanakan pembinaan mental secara rutin kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kota, pembinaan mental di tempat-tempat ibadah, maupun melalui kegiatan pendidikan,” ujarnya.
Ia menegaskan upaya pembinaan mental merupakan upaya penguatan nilai moral, sosial dan keagamaan bagi kehidupan bermasyarakat.
Pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025-2029 yang mencantumkan penyebaran budaya Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Queer (LGBTQ) sebagai ancaman negara nonmiliter.
Menurut dia, saat ini pihaknya akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait isu LGBT.
“Kita mengikuti pemerintah pusat bila melarang kita juga melarang dan akan mensosialisasikan kepada masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan Pemkot Pangkalpinang gencar mencegah penyebaran perilaku LGBT melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak dan bahaya LGBT yang tidak sesuai dengan ajaran dan norma agama serta kebudayaan masyarakat.
Salah satu ancaman besar dari perilaku LGBT adalah meningkatnya risiko penularan infeksi menular seksual HIV/AIDS.
Ia menambahkan penderita baru HIV di Kota Pangkalpinang didominasi kelompok lelaki seks lelaki (LKL) atau homoseks karena perilaku seksual yang tidak sehat. Sebanyak 62 dari 111 kasus infeksi baru HIV didominasi LKL.
"Kasus infeksi baru HIV di Kota Pangkalpinang, atau angka kasus tertinggi se-Provinsi Bangka Belitung didominasi homoseks, sehingga diperlukan sinergitas lintas sektoral dan masyarakat untuk menekan penularan virus HIV/AIDS ini," katanya.
Pewarta: Aprionis
Editor : Feny Aprianti
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menduga isu tersebut merupakan serangan balik kelompok yang kepentingannya terganggu.
Trubus melihat pemberitaan mengenai Dody muncul secara masif dan sebagian bercampur dengan informasi yang belum terverifikasi. Kondisi itu, menurut dia, menguatkan dugaan adanya perlawanan terhadap kebijakan pembenahan Kementerian PU.
“Kalau dilihat dari masifnya pemberitaan, terus juga ada yang terbawa semacam disinformasi, memang indikasi ke sana (diserang balik) sangat kuat gitu lho,” ujar Trubus kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 5 Agustus 2026.
Sejumlah isu yang belakangan dikaitkan dengan Dody antara lain rencana perjalanan dinas ke luar negeri, penggunaan pesawat yang disebut sebagai jet pribadi, hingga mutasi pegawai. Dody dan Kementerian PU telah menyampaikan bantahan serta klarifikasi atas sejumlah tudingan tersebut.
Menurut Trubus, serangan itu berpotensi datang dari pihak yang selama ini leluasa memperoleh keuntungan dari proyek infrastruktur. Ruang gerak kelompok tersebut dinilai mulai menyempit setelah Dody memperketat pengawasan dan merotasi sejumlah pejabat.
“Karena mereka selama ini kan kesulitan sekali dengan Pak Dody, mereka-mereka yang biasa bermain di ranah proyek-proyek infrastruktur (tidak bergerak bebas),” ungkapnya.
Meski demikian, dugaan adanya serangan balik tersebut masih perlu dibuktikan. Belum ada temuan resmi yang menunjukkan bahwa seluruh isu terhadap Dody digerakkan oleh jaringan atau kelompok yang sama.
Dugaan Perlawanan dari Dalam
Trubus menduga sejumlah isu yang beredar berpotensi digerakkan oleh orang-orang lama di lingkungan Kementerian PU. Dugaan itu dikaitkannya dengan langkah Dody membenahi kedisiplinan serta merombak susunan pejabat dan pegawai.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah indikasi keterlibatan pegawai dalam transaksi judi daring berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Karena kan Pak Dody juga mendapatkan laporan dari PPATK, ada sekitar 3.000-an (pegawai) pokoknya yang terindikasi judol. Berarti kan di situ harus ada pembenahan serius toh dalam hal ini terhadap internal di Kementerian PU, mungkin dari eselon satu sampai ke bawah, ke tingkat kepala-kepala dinas itu,” tegasnya.
Trubus menilai perombakan perlu menjangkau pejabat yang telah lama menduduki posisi tertentu. Rotasi dianggap penting untuk memutus mata rantai kepentingan yang berpotensi terbentuk akibat terlalu lamanya seseorang menguasai jabatan maupun wilayah kerja.
“(Pejabat) yang lama belum ada pergantian kan ada tuh pejabat-pejabat itu, yang sebelumnya kan juga ada Pak Dody berhadapan dengan para pejabat yang sebelumnya kan, itu yang dari peninggalan menteri sebelumnya kan gitu. Jadi ya memang ini, terjadi semacam perang politik kan di situ artinya kan gitu,” tuturnya.
“Iya, (pegawai lama) itu kan harus dipindahkan, harus dimutasi harus juga digantilah, paling tidak diganti gitu,” tambah dia.
Menurut Trubus, pejabat yang selama bertahun-tahun tidak pernah mengalami rotasi menjadi pihak yang paling mungkin merasa dirugikan. Terlebih apabila jabatan tersebut berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, ataupun pengawasan proyek infrastruktur.
Ia mencontohkan persoalan yang belakangan muncul dalam proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated atau Tol MBZ. Trubus menilai dugaan penyimpangan pada proyek infrastruktur semacam itu harus dicegah agar tidak kembali terjadi di bawah kepemimpinan Dody.
Jaringan Pejabat hingga Broker Proyek
Trubus mengingatkan perombakan birokrasi tidak cukup hanya mengandalkan kewenangan menteri. Dody dinilai perlu membentuk tim khusus untuk memeriksa dugaan penyimpangan secara menyeluruh hingga ke unit kerja paling bawah.
“Karena apa? Karena dia seorang menteri tentu harus membentuk tim khusus untuk membongkar semuanya. Karena kan harus dasarnya kan dasar bukti toh,” jelas Trubus.
Tim tersebut diperlukan agar rotasi dan penindakan terhadap pegawai tidak didasarkan pada dugaan semata. Setiap keputusan harus bertumpu pada hasil pemeriksaan, evaluasi kinerja, serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pembentukan tim khusus juga dapat digunakan untuk menelusuri pola pengadaan dan pelaksanaan proyek. Pemeriksaan antara lain dapat menyasar pola pemenang tender berulang, keterkaitan antarperusahaan, penggunaan subkontraktor, perubahan nilai kontrak, serta kesesuaian kualitas pekerjaan.
Trubus menilai mafia infrastruktur biasanya tidak bekerja sendirian. Mereka mempertahankan pengaruh melalui jaringan yang melibatkan pejabat, kontraktor, konsultan, broker proyek, hingga kekuatan politik.
“Mereka kan berlindung di balik ini toh. Jadi mafia-mafia itu juga ada aslinya mafia politik juga, infrastruktur itu. Jadi barangkali orang yang sama atau mereka punya link dengan ini, kan hubungan parpol tertentu juga gitu,” ungkapnya.
Menurut Trubus, jaringan tersebut dapat masuk sejak tahap perencanaan proyek. Indikasinya dapat terlihat dari kualitas bangunan yang cepat rusak meskipun belum lama digunakan.
Namun, keberadaan mafia infrastruktur tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan terhadap dokumen pengadaan, aliran dana, hubungan antarperusahaan, serta keterlibatan pejabat yang memiliki kewenangan dalam proyek.
Trubus berpandangan pembersihan di tubuh Kementerian PU dapat dilakukan selama terdapat kemauan politik yang kuat.
“Ini kan tergantung political will. Kalau mau diselesaikan artinya ya dibersih-bersih, bisa dilakukan pembersihan. Tinggal bagaimana Pak Dody mau menyelesaikan ini gitu,” kata dia.
Ia menilai dukungan Presiden Prabowo Subianto penting agar perombakan tidak berhenti ketika menghadapi tekanan dari kelompok berkepentingan. Sebagai pembantu presiden, Dody diyakini telah menyampaikan persoalan internal Kementerian PU kepada Prabowo.
“Ya mestinya Presiden mensupport itu kan gitu. Kan menteri itu kan pembantu Presiden. Ya berarti dia mestinya sudah sudah dapat dukungan. Cuman persoalan apakah harus terbuka ya tentu enggak lah, karena kan Presiden cukup mempercayakan kepada menterinya gitu,” pungkas Trubus.
Jakarta, CNN Indonesia --
Final Piala Presiden 2026 antara Persib vs Persebaya dipastikan bakal bergulir tanpa kehadiran penonton maupun suporter di dalam stadion.
Kebijakan ini diambil berdasarkan hasil koordinasi ketat panitia penyelenggara bersama jajaran kepolisian daerah. Laga krusial yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Kamis (6/8).
Anggota Steering Committee Piala Presiden Arya Sinulingga menegaskan bahwa keputusan menggelar laga tanpa penonton merupakan kesepakatan bersama. Langkah tersebut juga telah mengantongi surat rekomendasi tegas dari Mabes Polri demi menjaga kondusivitas wilayah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pilihan Redaksi
"Hasil koordinasi dan pertemuan dengan berbagai pihak eksternal maupun dengan panitia, dengan kesepakatan bersama bahwa penyelenggaraan tanpa dihadiri penonton dan suporter," ujar Arya.
"Kemudian hasil rekomendasi ini disampaikan ke Mabes Polri, dan Mabes Polri mempertegas bahwa memang hasil koordinasi kami itu laga berlangsung tanpa penonton dan suporter," tambahnya.
Kendati digelar secara tertutup bagi suporter, pihak pengamanan tetap menerjunkan ribuan personel gabungan di kawasan stadion. Sebanyak 1.284 personel dikerahkan untuk mengawal ketat jalannya laga, mulai dari unsur kepolisian, TNI, hingga steward.
Arya merinci kekuatan keamanan tersebut mencakup 1.042 personel Polri, 48 personel TNI, 42 personel Pemda, serta 152 petugas keamanan adat Bali. Penjagaan ekstra disiagakan guna mengantisipasi pergerakan massa di luar area arena pertandingan.
"Jadi totalnya ada 1.284 personel untuk menjaga keamanan di baik di stadion maupun di sekitarnya," kata Arya.
"Di situ ada poin 2E [surat dari kepolisian] bahwa hasil koordinasi secara internal dan eksternal dengan panitia penyelenggara memutuskan untuk merekomendasikan kegiatan babak semifinal dan final tanpa dihadiri penonton dan suporter," sambungnya.
Pihak penyelenggara mengimbau seluruh pendukung kedua tim untuk tidak nekat datang ke Gianyar dan memilih menyaksikan pertandingan melalui layar kaca. Transparansi keputusan ini diharapkan dapat dipahami demi kelancaran serta keamanan bersama.
[Gambas:Video CNN]
(afr/afr/rhr)
Makassar (ANTARA) - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyebut sebanyak 10.000 sekolah tengah direhabilitasi tahun ini dari jumlah kebutuhan sebanyak 20.000 sekolah.
"Jumlah kebutuhannya lebih dari 20.000 sekolah sesuai arahan Bapak Presiden, tapi untuk tahun ini sudah dimulai sekitar 10.000 sekolah yang direhabilitasi," kata Yandri di Makassar, Rabu.
Yandri menyampaikan hal tersebut karena masih ada sekolah yang pembangunannya belum optimal di sejumlah wilayah terpencil, salah satunya sekolah di Dusun Kuri Caddi, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
Sekolah yang pengelolaannya di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) itu berdampingan dengan Koperasi Nelayan yang pembangunannya begitu pesat.
Yandri menjelaskan kedua proyek tetap dikerjakan secara kolaboratif. Rehabilitasi sekolah tetap dijalankan sebagai upaya meningkatkan fasilitas pendidikan di wilayah terpencil dan terluar dengan dikoordinasikan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Untuk pengembangan desa-desa tematik, seperti desa jagung, desa melon, dan desa semangka, Yandri menekankan program tersebut juga berjalan dengan berkolaborasi bersama Kementerian Pertanian.
“Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita ini bukan superman, tetapi super team. Jadi, Kementerian Desa lebih banyak bekerja dengan pendekatan kolaboratif," katanya.
Yandri juga memberikan perhatian khusus kepada wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Kemendes PDT menggandeng TNI Angkatan Darat untuk membangun jembatan serta menyediakan sumber air bersih.
“Intinya, arahan Bapak Presiden sangat jelas, yaitu seluruh kementerian dan lembaga harus bekerja sama. Jadi ini bukan pekerjaan satu kementerian saja, melainkan kerja kolaboratif," pungkasnya.
Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Mentari Dwi Gayati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengambil alih kepemilikan 60 persen saham Whoosh di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Proses pengambilalihan ini ditargetkan akan rampung pada pertengahan September 2026.
Porsi saham mayoritas tersebut selama ini dikuasai oleh konsorsium BUMN melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Sementara itu, 40 persen saham sisanya akan tetap dipegang oleh konsorsium China, Beijing Yawan HSR Co. Ltd.
"Pembahasan yang pertama adalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Ini akan diserahkan dari Danantara kasih ke Kementerian Keuangan. Nanti akan kita percepat, mungkin pertengahan bulan September sudah akan clear ya,” ujar Purbaya kepada awak media di Kantor Kemenkeu Jakarta, Rabu.
Purbaya menjelaskan bahwa Whoosh nantinya akan dikelola melalui unit Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu. Dengan skema ini, pengelolaan kereta cepat tidak akan menjadi beban langsung bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Dialihkan Kemenkeu, dikelola oleh saya semuanya KCIC itu. Tapi nanti akan kita pakai salah satu tangan BUMN, SMV Fiskal kita untuk mengelola itu. Kita kan punya banyak juga, ada SMV, ada ini, ada lain-lain. Jadi enggak langsung jadi tanggung jawab APBN,” jelas Purbaya.
Ia menegaskan bahwa kepemilikan 60 persen saham Whoosh tersebut tidak akan lagi berada di bawah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau konsorsium PSBI. Konsorsium PSBI terdiri dari KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII).
“Di saya, bukan (di bawah KAI),” tegas Purbaya.
Dengan skema baru ini, Purbaya menjelaskan bahwa pembiayaan operasional maupun kewajiban KCIC ke depan akan ditutup dari dividen serta keuntungan usaha dari SMV di bawah Kemenkeu. “Nggak, SMV kan punya untung juga kan, sebagian dari situ. Kira-kira begitu gambaran kasarnya,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Purbaya juga mengungkapkan bahwa pihak China tetap berminat melanjutkan kerja sama. Bahkan, Kemenkeu membuka peluang untuk perluasan rute proyek kereta cepat hingga ke Jawa Timur.
“Kan punya dia dikasih semuanya, 60 persen kasih ke kita (Kemenkeu), 40 persen ada yang lain, masih ada Tiongkok di situ kan,” kata Purbaya.
Terkait entitas SMV yang akan ditunjuk sebagai pengelola saham KCIC, Purbaya menyebutkan bahwa jumlahnya kemungkinan lebih dari satu lembaga. Meski demikian, keputusan final mengenai hal ini masih dalam tahap finalisasi. “Itu masih didiskusikan, harusnya lebih dari satu,” pungkasnya.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara