Prabowo Ingin Beli Perusahaan Terbaik Dunia dari Keuntungan BUMN

calendar_today 14.08.2026 - person  - timer ~

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menuturkan akan membeli perusahaan terbaik dunia. Hal ini sebagai salah satu langkah untuk memanfaatkan keuntungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Keuntungan BUMN juga sekarang kita gunakan untuk percepat upaya downstreaming kita dengan upstreaming,” ujar dia saat Sidang Tahunan MPR, Jumat (14/8/2026).

Ia menuturkan, salah satu langkah dilakukan dengan membeli perusahaan terbaik di dunia supaya mendapatkan teknologi dan lainnya sehingga dapat memperkuat ekonomi Indonesia. "Kita juga akan beli perusahaan terbaik dunia untuk kita bisa dapatkan teknologinya, kita bisa dapatkan IP-nya, manajemen terbaik. Kita bisa dapatkan pasarnya, pengalaman mereka sehingga nanti ekonomi kita akan kuat,” kata dia.

Ia mencontohkan salah satunya Indonesia memerlukan jumlah sapi yang banyak. Salah satu dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. “Dengan teknologi cloning bisa perbanyak kita punya ternak,” ujar dia.

Selain itu, Prabowo mengatakan, keuntungan BUMN juga saat ini dipakai untuk mempercepat upaya hilirisasi. Melalui Danantara, pemerintah sudah groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada 6 Februari 2026, dan 13 proyek hilirisasi pada 29 April 2026. Selain itu, proyek-proyek seperti pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME), hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, dan smelter alumina menjadi aluminium serta proyek waste to energy.

Prabowo: Tanpa Permainan Angka, Laba BUMN 2025 Tembus Rp 326 Triliun

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan laba badan usaha milik negara (BUMN) pada 2025 mencapai Rp 326 triliun, melonjak 75,3% dibandingkan 2024 yang sebesar Rp 186 triliun.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi manipulasi dalam penyajian laporan keuangan BUMN.

“Saya juga sudah ingatkan di sini, saya tidak mau toleransi permainan angka. Kita harus dapat angka-angka yang benar, yang tepat,” ujar Prabowo.

Ia menjelaskan keuntungan BUMN tahun 2024 telah dikoreksi menjadi Rp 186 triliun dengan dividen yang disetorkan sebesar Rp 85,5 triliun.

Menurut Prabowo, kenaikan laba pada 2025 merupakan hasil dari berbagai perbaikan tata kelola yang dilakukan pemerintah.

“Rp 326 triliun ini adalah keuntungan tanpa permainan angka,” tegasnya.

Selain laba, setoran dividen BUMN pada 2025 juga meningkat signifikan menjadi Rp 142,3 triliun, atau naik 67% dibandingkan tahun sebelumnya.

Setoran Bersih BUMN Naik 160 Persen

Prabowo mengatakan angka dividen BUMN sebaiknya dilihat secara neto, yakni setelah dikurangi penanaman modal negara (PMN) yang diberikan pemerintah melalui APBN pada tahun yang sama.

Ia memaparkan bahwa pada 2024, dividen BUMN setelah dikurangi PMN tercatat sebesar Rp 53 triliun.

Sementara pada 2025, angka tersebut melonjak menjadi Rp 138 triliun.

Kenaikan ini berarti setoran bersih BUMN kepada negara meningkat sekitar 160% dibandingkan tahun sebelumnya.

Prabowo menilai lonjakan tersebut menunjukkan perbaikan efisiensi dan pengelolaan perusahaan pelat merah mulai memberikan dampak nyata terhadap penerimaan negara.

Pemerintah, lanjutnya, akan terus menjaga disiplin pengelolaan BUMN agar kontribusi perusahaan negara terhadap APBN semakin optimal dan tidak lagi bergantung pada dukungan modal dari pemerintah.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6

Huawei dan BSSN Perpanjang Kerja Sama, Fokus Perkuat Keamanan Siber Nasional

calendar_today 14.08.2026 - person  - timer ~

Bagikan:

JAKARTA - Huawei memperbarui Nota Kesepahaman (MoU) mengenai kerja sama keamanan siber dengan Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN), dalam mendukung pengembangan pengetahuan di bidang keamanan siber.

Kepala BSSN, Nugroho Sulistyo Budi mengatakan bahwa pembaruan Nota Kesepahaman ini bukan sekadar memperpanjang masa kerja sama, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dalam membangun kapasitas keamanan siber nasional.

BACA JUGA:

"Sejalan dengan semangat quad-helix dalam Strategi Keamanan Siber dan Sandi, sektor swasta memiliki peran penting dalam melindungi ruang siber nasional. Oleh karena itu, kerja sama yang kuat dan berkelanjutan antara BSSN dan Huawei menjadi sangat penting,” kata Nugroho.

Ia berharap kolaborasi antara BSSN dan Huawei ini dapat menjadi katalis bagi lahirnya berbagai program yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan keamanan siber Indonesia.

Sementara itu, Cyber Security and Privacy Officer (CSPO) Huawei Indonesia, Syarbeni menambahkan, untuk menghadapi ancaman siber secara efektif, dibutuhkan pendekatan yang terkoordinasi dengan melibatkan seluruh sektor industri serta masyarakat luas.

Maka dari itu menurutnya, dengan menggabungkan kekuatan, berbagi praktik terbaik, dan bekerja sama secara erat, BSSN dan Huawei berkomitmen untuk membangun kapabilitas yang lebih kuat sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap keamanan siber dan privasi data.

Nota Kesepahaman (MoU) mengenai Pengembangan Keamanan Siber antara BSSN dan Huawei pertama kali ditandatangani pada 29 Oktober 2019, kemudian diperbarui pada tahun 2021 dan 2023.

Hingga saat ini, kemitraan tersebut telah menghasilkan lebih dari 200 kegiatan kolaboratif yang melibatkan lebih dari 39.000 peserta, termasuk berbagai program pengembangan keterampilan khusus di bidang pertahanan berbasis AI dan keamanan siber industri, sebagai wujud kontribusi nyata dalam memperkuat ekosistem keamanan siber di Indonesia.

Sinergi ini juga menegaskan komitmen kedua belah pihak dalam memitigasi tantangan keamanan di era AI dan komputasi kuantum, sekaligus membangun ekosistem digital yang tangguh melalui pertukaran pengetahuan lintas negara dan pengembangan talenta secara berkelanjutan.

Prabowo: Bagian Ojol Kini 92 Persen, Penghasilan Ada yang Naik 3 Kali

calendar_today 14.08.2026 - person  - timer ~

AKURAT.CO Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan adanya perubahan pembagian hasil antara pengemudi ojek online (ojol) dan perusahaan aplikator.

Menurutnya, porsi pendapatan yang diterima pengemudi kini meningkat menjadi 92% setelah pemerintah memberikan rekomendasi terkait skema pembagian hasil tersebut.

Prabowo mengatakan sebelumnya pengemudi ojol hanya memperoleh sekitar 80% dari pendapatan atas layanan yang mereka jalankan. Sementara itu, sekitar 20% menjadi bagian aplikator.

"Para pengemudi sekarang mendapatkan 92 persen dari jerih payah mereka," kata Prabowo dalam sidang paripurna di komplek parlemen, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga: Keuntungan Pengemudi Ojol Jadi UMKM, Dapat Insentif hingga Tak Bayar Pajak

Prabowo menyebut perubahan tersebut dilakukan melalui rekomendasi pemerintah. Ia memilih menggunakan istilah rekomendasi, meski mengakui langkah tersebut memiliki unsur intervensi pemerintah terhadap skema pembagian hasil di industri transportasi daring.

"Tadinya pengemudi ojol hanya dapat 80 persen dari upaya kerja mereka karena aplikator minta 20persen. Tapi dengan rekomendasi pemerintah, saya nggak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi, tapi sebetulnya ya agak intervensi juga," ujarnya.

Menurut Prabowo, perubahan porsi pembagian hasil tersebut mulai dirasakan oleh sejumlah pengemudi. Ia mengatakan terdapat pengemudi yang melaporkan kenaikan pendapatan secara signifikan setelah porsi yang diterima dari setiap layanan diperbesar.

"Banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan, ada yang naik dua kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik tiga kali," kata Prabowo.

Perubahan pembagian hasil ini menjadi salah satu kebijakan yang berkaitan langsung dengan kondisi pendapatan pengemudi ojol. Dengan porsi 92%, pengemudi mendapatkan bagian lebih besar dari nilai transaksi yang dihasilkan melalui layanan aplikasi.

Namun, klaim kenaikan pendapatan hingga dua bahkan tiga kali tersebut merupakan laporan yang disampaikan Prabowo dan belum disertai rincian data agregat mengenai jumlah pengemudi yang mengalami kenaikan dengan besaran tersebut.

Pemerintah sebelumnya memang menaruh perhatian pada tata kelola hubungan antara aplikator dan pengemudi ojol, terutama terkait pembagian pendapatan dan kesejahteraan mitra pengemudi.

Baca Juga: Bank Emas Kelola 153 Ton Emas, Prabowo Kejar Nilai Tambah

Bagi pengemudi, besaran potongan aplikator menjadi salah satu faktor yang menentukan pendapatan bersih yang diterima dari setiap perjalanan.

Karena itu, perubahan persentase pembagian hasil dapat memengaruhi pendapatan yang dibawa pulang pengemudi, meski besaran akhirnya tetap bergantung pada jumlah order, tarif perjalanan, insentif, serta biaya operasional seperti bahan bakar dan perawatan kendaraan.

BPKH dan Bank Muamalat Perkuat Layanan Haji Digital

calendar_today 14.08.2026 - person  - timer ~

ILUSTRASI. BPKH dan Bank Muamalat Perkuat Layanan Haji Digital (Dok/Bank Muamalat)

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memperkuat sinergi untuk mengembangkan ekosistem layanan haji nasional, terutama melalui digitalisasi layanan, perluasan akses masyarakat, serta peningkatan pendaftar haji baru.

Penguatan kolaborasi tersebut dilakukan melalui Synergy Roadshow 2026 yang digelar di Medan, Jumat (14/8/2026). Medan menjadi kota terakhir dalam rangkaian roadshow setelah sebelumnya kegiatan serupa berlangsung di Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, dan Makassar.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander mengatakan, sinergi BPKH dan Bank Muamalat diarahkan untuk menghadirkan layanan haji yang lebih mudah, cepat, dan terintegrasi bagi calon jemaah.

“Yang terpenting adalah bagaimana sinergi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi calon jemaah di seluruh Indonesia, mulai dari akses terhadap layanan hingga kemudahan dalam mempersiapkan kebutuhan ibadah haji,” ujar Harry dalam siaran pers, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga: BPKH Gandeng Bank Muamalat Perluas Ekosistem Haji Nasional

Salah satu fokus pengembangan adalah optimalisasi BPKH Apps untuk mendukung integrasi pembukaan rekening setoran dan rekening pelunasan haji.

Selain itu, BPKH dan Bank Muamalat juga mendorong akuisisi calon jemaah, aktivitas cross selling, optimalisasi likuiditas dana haji, serta pengembangan layanan pembayaran digital melalui integrasi payment gateway Bank Muamalat.

Direktur Utama Bank Muamalat, Imam Teguh Saptono mengatakan, Synergy Roadshow 2026 menjadi momentum bagi kedua institusi untuk memperkuat koordinasi sekaligus menangkap peluang pengembangan layanan haji dan umrah di berbagai daerah.

“Sinergi BPKH dan Bank Muamalat merupakan upaya bersama untuk menghadirkan layanan, produk, dan nilai tambah yang semakin baik bagi masyarakat. Haji dan umrah merupakan ekosistem besar yang memiliki multiplier effect bagi berbagai sektor ekonomi dan sosial,” ujar Imam.

Baca Juga: Bank Muamalat Fokus Garap Layanan Bank Garansi pada Ekosistem Haji dan Umrah

Bank Muamalat juga terus mengembangkan layanan haji berbasis digital. Salah satunya melalui fitur Bank Haji pada aplikasi Muamalat DIN, yang menyediakan kemudahan dalam proses pendaftaran dan pelunasan haji.

Selain itu, Bank Muamalat mengembangkan pemanfaatan Kartu Haji Indonesia sebagai bagian dari penguatan layanan bagi jemaah.

Di sisi lain, BPKH dan Bank Muamalat turut memperkuat edukasi masyarakat, optimalisasi proses layanan haji, layanan kustodian, serta inovasi yang mendukung tata kelola dan kemudahan akses bagi calon jemaah.

Melalui rangkaian Synergy Roadshow 2026 di enam kota, kedua institusi berkomitmen memperluas akses terhadap layanan haji yang mudah, aman, dan terintegrasi. Penguatan ekosistem tersebut juga diharapkan memberikan nilai tambah bagi calon jemaah sekaligus mendukung perkembangan industri keuangan syariah nasional.

Baca Juga: Tabungan Haji Bank Muamalat Layani Sekitar 700.000 Jemaah Haji Tunggu

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Ketua MPR sebut anak Indonesia harus dididik berintegritas dan berkarakter

calendar_today 14.08.2026 - person  - timer ~

Ketua MPR sebut anak Indonesia harus dididik berintegritas dan berkarakter

Jumat, 14 Agustus 2026 15:03 WIB

Tangkapan Layar - Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat menyampaikan pidato pengantar pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). ANTARA/YouTube/DPRRIOfficial/Agatha Olivia Victoria/am.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menilai anak-anak Indonesia harus tampil menjadi penggerak perubahan sehingga harus dididik bukan sekadar menjadi pintar, melainkan agar berintegritas.

"Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita hanya duduk menjadi penonton di tengah perubahan zaman," kata Muzani saat menyampaikan pidato pengantar dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Selain itu menurut dia, anak Indonesia harus dididik tidak hanya sekadar untuk bersaing, tetapi tetap menjunjung tinggi gotong royong.

Muzani mengatakan bahwa Indonesia harus menguasai teknologi tanpa kehilangan kemanusiaan, menguasai ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan terbuka pada dunia, dengan tetap menjaga kedaulatan.

Namun dia mengingatkan bahwa anak-anak Indonesia harus tumbuh dalam karakter beriman, bertakwa, dan memiliki akhlak mulia.

"Ini lah makna kemajuan sejati yang berakar kuat pada Pancasila. Kemajuan yang tidak hanya memakmurkan kita hari ini, tetapi juga menjaga kelestarian bumi untuk anak cucu kita esok," ujarnya.

Dia berpendapat Sekolah Rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin akses pendidikan bagi masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat kurang mampu. Selain itu menurut dia, melalui Sekolah Unggul Garuda yang memiliki tugas utama mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM).

MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Kegiatan tersebut salah satunya beragendakan Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Selain pidato, pemerintah juga akan menayangkan video capaian kinerja pemerintah.

Adapun, sidang tahunan ini merupakan agenda kenegaraan untuk menyambut HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang memiliki tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur".

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Dolly Rosana
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Sahroni Harap Kenaikan Gaji Hakim Bisa Buat Peradilan Semakin Objektif, Profesional dan Berintegritas

calendar_today 14.08.2026 - person  - timer ~

Jumat, 14 Agustus 2026 - 15:03 WIB

Jakarta, VIVA – Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama MPR-DPR-DPD yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat 14 Agustus 2026, menyebut penghasilan hakim di Indonesia kini telah mengalami peningkatan signifikan. Bahkan kenaikannya mencapai 280 persen.

Baca Juga

Menurut Prabowo, penghasilan gaji hakim junior di Indonesia sudah cukup tinggi jika dibandingkan dengan hakim dari negara ASEAN. Bahkan, penghasilan Ketua Mahkamah Agung di Indonesia kini lebih tinggi dari Ketua Mahkamah Agung di Singapura.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

ilustrasi hakim memutus perkara

Photo :

• vstory

Baca Juga

Merespons hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyebut NasDem mendukung penuh kebijakan kenaikan gaji hakim. Sahroni berharap, kesejahteraan hakim bisa menjaga integritas dan kualitas peradilan.

“Terkait pidato presiden tadi, khususnya mengenai kenaikan gaji hakim, saya ingin menegaskan bahwa kami di Partai NasDem sangat mengapresiasi langkah Presiden Prabowo menaikkan gaji hakim demi kesejahteraan," kata Sahroni dalam keterangan tertulisnya, Jumat 14 Agustus 2026.

Baca Juga

Menurut Sahroni, kebijakan menaikkan gaji hakim sangat tepat, karena hakim adalah ujung tombak peradilan dan penegakan hukum.

"Dan karena gaji sudah tinggi, maka hakim hendaknya memegang teguh integritas karena Presiden Prabowo sudah susah payah mengusahakan kesejahteraan hakim. Agar hakim tidak ‘goyang’ kanan kiri,” ujar Sahroni.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Lebih lanjut, Sahroni ingin kesejahteraan hakim ini bisa berdampak positif pada kualitas peradilan di Indonesia, agar sepenuhnya bebas dari penyelewengan apa pun.

“Kesejahteraan yang telah diupayakan ini harus dibarengi dengan integritas yang tinggi. Jangan sampai ada godaan ekonomi atau apa pun yang kemudian menjadi celah penyelewengan kewenangan. Harapannya, dengan hakim yang sejahtera, sistem peradilan kita semakin objektif, profesional, dan berintegritas,” kata Sahroni.

Komisi X DPR Buka Peluang Kenaikan Gaji dan Tunjangan Guru-Dosen Masuk APBN 2027

Komisi X DPR, lanjut dia, akan memperjuangkan agar peningkatan tersebut tidak hanya menyasar gaji, tetapi juga tunjangan yang diterima guru dan dosen.

VIVA.co.id

14 Agustus 2026

Pemprov DKI Bongkar Jaringan Pembuangan Sampah Ilegal, Empat Perusahaan Kena Sanksi

calendar_today 14.08.2026 - person  - timer ~

Bagikan:

JAKARTA - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menjatuhkan sanksi kepada empat perusahaan penyedia jasa pengangkutan sampah yang terbukti menjalankan kegiatan tidak sesuai izin, termasuk membuang sampah ke tempat pembuangan sampah (TPS) liar di Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara.

Kasus ini tidak berhenti pada empat perusahaan tersebut. DLH kini menelusuri seluruh rantai pembuangan ilegal, mulai dari kendaraan pengangkut, perusahaan penyedia jasa, sumber sampah, hingga pihak yang menggunakan jasa pengangkutan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi mengatakan empat perusahaan yang telah dipanggil dan diperiksa adalah PT Mapanji Kamila Graha, PT Samhana Indah, PT Arie Karya Utama, dan PT Pradana Sukses Prima.

"Arahan Bapak Gubernur sangat tegas. Praktik pembuangan sampah ilegal tidak boleh dibiarkan. Empat perusahaan sudah kami periksa dan tindak. Namun, penanganan tidak berhenti di sini. Kami akan menelusuri kendaraan lain, perusahaan pengangkut, sumber sampah, hingga pihak yang menggunakan jasa mereka," kata Dudi di Jakarta, Jumat, 14 Agustus.

Menurut Dudi, penegakan hukum dilakukan untuk memastikan setiap pelaku usaha bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan dan tidak menyerahkan pengelolaannya kepada pihak yang membuang sampah ke lokasi ilegal.

"Kami akan telusuri satu per satu. Dari mana sampah berasal, siapa yang mengangkut, siapa pemilik kendaraannya, hingga siapa pengguna jasanya. Jika kegiatan tidak sesuai izin dan sampah dibuang ke TPS liar, akan kami tindak. Tidak ada ruang bagi praktik seperti ini di Jakarta," ucap dia.

BACA JUGA:

DLH menegaskan izin usaha pengangkutan sampah bukan sekadar persyaratan administratif. Perusahaan wajib mempertanggungjawabkan alur pengelolaan sampah yang ditanganinya, termasuk sumber sampah, volume yang diangkut, dan lokasi pembuangan akhir.

"Perusahaan wajib menyampaikan laporan mengenai sumber sampah, volume yang diangkut, serta lokasi pembuangannya. Alurnya harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengguna jasa juga harus memastikan sampahnya ditangani dengan benar dan dibawa ke fasilitas resmi. Kami ingin rantai pengelolaan sampah tertib dari hulu hingga hilir," tutur Dudi.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengawasan dan Penaatan Hukum DLH DKI Jakarta Helmy Zulhidayat mengatakan keempat perusahaan tersebut memiliki Izin Usaha Pelayanan Angkutan di Bidang Kebersihan. Berdasarkan izin yang dimiliki, sampah dari pelanggan seharusnya diangkut ke TPST Bantargebang.

Namun hasil klarifikasi menemukan sejumlah pelanggaran, antara lain penggunaan armada yang tidak tercantum dalam izin, pembuangan sampah ke lokasi yang tidak sesuai ketentuan, termasuk TPS liar di Nagrak, serta adanya aktivitas pengelolaan sampah tanpa izin usaha.

"Atas pelanggaran tersebut, kami menjatuhkan sanksi administratif berupa uang paksa sebesar Rp10 juta dan Teguran Tertulis I. Perusahaan juga wajib membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran," ujar Helmy.

Sanksi uang paksa dikenakan berdasarkan Pasal 131 ayat (1) Perda Nomor 3 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2019. Sementara Teguran Tertulis I diberikan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2021.

Sebagai bagian dari pengembangan kasus, DLH meminta perusahaan membuka data kegiatan pengangkutan sampah untuk memastikan alur sampah dapat ditelusuri sejak dari sumber hingga lokasi pembuangan akhir.

"Kami meminta laporan yang jelas mengenai asal sampah, volumenya, kendaraan yang digunakan, dan lokasi pembuangannya. Data tersebut akan kami cocokkan dengan izin dan kondisi di lapangan. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau pembuangan ke lokasi ilegal, akan kami tindak," jelas Helmy.

Penyelidikan terhadap aktivitas pembuangan di TPS liar Nagrak masih berlangsung. DLH memastikan kendaraan lain yang teridentifikasi membuang sampah ke lokasi tersebut akan diperiksa hingga diketahui perusahaan pengangkut, sumber sampah, dan pengguna jasanya.

"Kami tidak berhenti pada empat perusahaan ini. Kendaraan lain akan kami identifikasi dan telusuri hingga tuntas. Siapa perusahaan pengangkutnya, siapa pengguna jasanya, dari mana sampah berasal, berapa volumenya, dan ke mana seharusnya dibuang akan kami periksa. Jika ditemukan pelanggaran, akan kami tindak sesuai ketentuan," urai Helmy.

DLH juga menegaskan perusahaan yang kembali melanggar dapat dikenai sanksi lebih berat, termasuk pencabutan izin apabila memenuhi persyaratan hukum. Pengawasan terhadap aktivitas pengangkutan dan pembuangan sampah akan diperketat agar setiap alur sampah di Jakarta dapat ditelusuri dari hulu hingga hilir dan praktik pembuangan ilegal tidak lagi mendapat ruang.

Tingkatkan Penterasi Asuransi Mikro, BRI Insurance Dorong Literasi UMKM

calendar_today 14.08.2026 - person  - timer ~

ILUSTRASI. Tingkatkan Penterasi Asuransi Mikro, BRI Insurance Dorong Literasi UMKM (Dok. BRI Insurance/BRI Insurance)

Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance) turut mendukung penguatan kapasitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) melalui edukasi literasi dan inklsui keuangan asuransi pada Pelatihan Penguatan Tata Kelola Keuangan, Kemandirian Finansial, dan Sustainability PKBM melalui Financial Management System dan Digitalisasi Unit Usaha Edukatif di Provinsi Banten.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan dan memperkuat edukasi Literasi dan Inklusi Keuangan asuransi dalam mengelola keuangan sekaligus mengembangkan potensi unit usaha secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Pelatihan tersebut menyoroti pentingnya tata kelola keuangan sebagai salah satu fondasi dalam membangun kemandirian dan keberlanjutan lembaga pendidikan masyarakat. Pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya berkaitan dengan tertib administrasi dan pencatatan, tetapi juga berperan dalam mendukung perencanaan, pengambilan keputusan, serta optimalisasi sumber daya yang dimiliki lembaga.

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan organisasi di era digital, pelatihan turut memperkenalkan pemanfaatan Financial Management System (FMS) dan digitalisasi unit usaha edukatif. Penerapan sistem tersebut diharapkan dapat membantu PKBM membangun proses pengelolaan keuangan yang lebih sistematis, efisien, dan mudah dipantau, sekaligus mendukung pengembangan unit usaha sebagai salah satu potensi sumber pendapatan lembaga.

Baca Juga: Allianz Utama Indonesia Bukukan Total Aset Rp 1,9 Triliun sepanjang Tahun 2025

Digitalisasi unit usaha edukatif juga memberikan peluang bagi PKBM untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lingkungannya. Dengan pengelolaan yang terarah, unit usaha dapat dikembangkan tidak hanya sebagai aktivitas pendukung, tetapi juga sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian finansial dan keberlanjutan operasional lembaga.

Eka Indria Sari dari Development & Operational Business Division BRI Insurance, memberikan materi Literasi dan Inklusi Keuangan asuransi dalam kegiatan tersebut. Kehadiran BRI Insurance menjadi bagian dari keterlibatan perusahaan dalam mendukung penguatan kapasitas masyarakat melalui edukasi, pengembangan kemampuan pengelolaan, serta pemanfaatan teknologi.

Kegiatan ini juga melibatkan sejumlah entitas dalam ekosistem BRI Group, yaitu BRI, BRI Insurance, dan anak Perusahaan BRI Group lainnya. Sinergi tersebut menjadi bagian dari kolaborasi untuk mendukung peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat melalui penguatan tata kelola serta pemanfaatan solusi yang relevan dengan kebutuhan lembaga.

Direktur Utama BRI Insurance, Budi Legowo mengatakan bahwa berbagai risiko bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, yang mungkin akan berdampak pada kita ataupun harta benda yang kita miliki. "Maka BRI Insurance berkomitmen untuk selalu menggencarkan literasi dan inklusi keuangan asuransi demi masa depan masyarakat,” kata Budi dalam keterangannya, Jumat (14/8)

BRI Insurance juga memiliki beberapa produk asuransi untuk melindungi tempat usaha, kendaraan, tempat tinggal , dan diri pribadi para pelaku usaha mikro yang sangat ekonomis dan bermanfaat yaitu Asuransi Mikro Kerusakan Tempat Usaha, Rumahku, Motorku, dan Proteksiku premi mulai dari Rp 40.000 per tahun dengan manfaat hingga Rp 15 juta.

Baca Juga: Laba Bersih IFG Life Meningkat 162,9% Jadi Rp 482,12 Miliar pada Tahun 2025

Untuk memiliki asuransi mikro, selain melalui Agen BRILink yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, BRI Insurance juga menyediakan aplikasi BRINSmobile yang dapat digunakan dengan mudah dan cepat oleh pelaku UMKM maupun masyarakat umum dalam menikmati layanan asuransi dari BRI Insurance.

Bagi BRI Insurance, Budi bilang, penguatan kapasitas masyarakat merupakan salah satu bentuk kontribusi perusahaan dalam menciptakan manfaat yang berkelanjutan. Kemampuan mengelola sumber daya secara efektif, membangun tata kelola yang baik, dan memanfaatkan teknologi menjadi aspek yang semakin penting bagi lembaga untuk dapat beradaptasi dengan perubahan sekaligus menjaga keberlangsungan operasionalnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Tiba-Tiba IHSG Lompat 1%, Ternyata Gara-Gara Ini

calendar_today 14.08.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNBC Indonesia — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melesat lebih dari 1% pada perdagangan Jumat (14/8/2026). Namun, penguatan indeks kali ini terlihat belum mencerminkan penguatan pasar secara merata karena hanya satu saham menjadi penarik utama IHSG.

Berdasarkan data IDX Mobile pukul 14:55 WIB, IHSG berada di level 6.385,81 naik 84,04 poin atau 1,33% dari posisi penutupan sebelumnya 6.301,77.

Menariknya, penguatan IHSG sangat ditopang oleh saham Bayan Resources (BYAN). Saham BYAN tercatat melesat 20% ke level Rp14.400 per saham atau menyentuh batas atas perdagangan hariannya.

Kenaikan BYAN memberikan kontribusi sekitar 43,25 poin terhadap IHSG, atau lebih dari separuh total kenaikan indeks yang mencapai 84,04 poin.

Dengan kapitalisasi pasar sekitar Rp480,1 triliun, lonjakan saham BYAN memiliki pengaruh signifikan terhadap pergerakan IHSG.

Selain BYAN, sejumlah saham lain juga memberikan kontribusi positif, seperti VKTR Teknologi Mobilitas (VKTR) sebesar 5,21 poin, Amman Mineral Internasional (AMMN) 4,28 poin, Telkom Indonesia (TLKM) 3,13 poin, dan Dian Swastatika Sentosa (DSSA) 2,91 poin.

Di sisi lain, sejumlah saham justru menjadi penahan laju IHSG. Bank Central Asia (BBCA) tercatat mengurangi IHSG sebesar 2,49 poin, sementara Barito Renewables Energy (BREN) menjadi pemberat terbesar dengan kontribusi negatif 2,62 poin.

Kondisi tersebut menunjukkan penguatan IHSG hari ini belum sepenuhnya ditopang oleh saham-saham berkapitalisasi besar secara luas. Bahkan, sektor keuangan tercatat melemah 0,08%, meskipun IHSG menguat 1,33%.

Dari 11 sektor yang tercatat, mayoritas berada di zona hijau. Sektor energi menjadi yang paling kuat dengan kenaikan 6,96%, disusul konsume primer 1,36%, bahan baku 1,33%, konsumer non-primer 1,05%, dan teknologi 1,03%.

Sementara itu, sektor kesehatan turun 0,53% dan utilitas melemah 0,89%.

Secara keseluruhan, sebanyak 338 saham menguat, 294 saham melemah, dan 331 saham stagnan. Total volume perdagangan mencapai 24,77 miliar saham dengan nilai transaksi Rp8,76 triliun.

(mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC]

OJK Dukung Insentif BI untuk Bank yang Jaga Kepemilikan SBN dan SRBI

calendar_today 14.08.2026 - person  - timer ~

ILUSTRASI. OJK memberikan dukungan terhadap langkah Bank Indonesia (BI) untuk mendorong perbankan mempertahankan kepemilikan Surat Berharga Negara  (KONTAN/Cheppy A. Muchlis)

Reporter: Lydia Tesaloni | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan dukungan terhadap langkah Bank Indonesia (BI) untuk mendorong perbankan mempertahankan kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) melalui pemberian insentif mulai 1 September 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae memandang insentif tersebut sebagai bagian dari penyempurnaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) BI. Kebijakan itu menurutnya dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung fungsi intermediasi perbankan.

Dian menjelaskan, kepemilikan SBN dan SRBI merupakan salah satu bentuk diversifikasi portofolio yang dilakukan bank untuk mengelola risiko dan menjaga likuiditas.

Surat berharga tersebut memiliki karakteristik likuid sehingga dapat menjadi salah satu instrumen bagi bank dalam menjaga sejumlah rasio likuiditas. Di antaranya rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD), alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK), Liquidity Coverage Ratio (LCR), hingga Net Stable Funding Ratio (NSFR).

Baca Juga: DBS Rombak Pimpinan, Lim Chu Chong Jadi CEO DBS Taiwan

Kepemilikan SBN dan SRBI Perbankan Turun

Meski demikian, OJK mencermati kepemilikan bank atas SBN dan SRBI justru mengalami penurunan. Secara nominal, kepemilikan perbankan pada SBN turun dari Rp 1.225 triliun pada Mei 2026 menjadi Rp 1.051 triliun pada Juni 2026.

Hal serupa terjadi pada kepemilikan SRBI oleh perbankan. Nilainya turun dari Rp 678 triliun pada Mei 2026 menjadi Rp 616 triliun pada Juni 2026.

Dari sisi porsi kepemilikan, porsi perbankan atas SBN berada di level 15,14% pada Juni 2026, turun dari 17,89% pada Mei 2026. Sementara itu, porsi kepemilikan perbankan pada SRBI tercatat 62,77% pada Juni 2026, turun dari 69,18% pada bulan sebelumnya.

OJK menilai penurunan kepemilikan surat berharga tersebut mencerminkan strategi bank dalam mengoptimalkan alokasi likuiditas.

“Penurunan porsi kepemilikan surat berharga ini utamanya mencerminkan langkah perbankan dalam mengalokasikan likuiditasnya secara optimal,” kata Dian dalam tanggapan tertulisnya, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga: OJK Optimistis Likuiditas Bank Tetap Longgar Jelang Penarikan Dana SAL dari Himbara

Lebih lanjut ia bilang salah satu kebutuhan yang mendorong alokasi likuiditas tersebut adalah ekspansi penyaluran kredit seiring dengan aktivitas sektor riil yang tetap terjaga.

OJK Pastikan Intermediasi Perbankan Tetap Berjalan

Secara umum, Dian menegaskan, kepemilikan SBN dan SRBI tak serta-merta menghambat fungsi intermediasi perbankan.

Pasalnya, fungsi utama bank tetap menyalurkan kredit kepada masyarakat dan sektor riil. Bank akan terus menyalurkan pembiayaan sepanjang likuiditas mencukupi dan risiko kredit masih berada dalam batas yang dapat diterima.

OJK juga akan mengawasi agar insentif kepemilikan SBN dan SRBI tetap sejalan dengan komitmen perbankan dalam menjaga pertumbuhan kredit yang sehat dan berkualitas.

“Bank tetap akan menyalurkan pembiayaan selama likuiditas mencukupi dan risiko kredit yang dihadapi dianggap dalam batas yang dapat diterima,” sebutnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Tag

• kredit
• Ojk
• Otoritas Jasa Keuangan (OJK)