"Semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui Koperasi Merah Putih sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan," kata Prabowo dalam sidang paripurna di komplek parlemen, Jumat (14/8/2026).
Prabowo menegaskan subsidi yang diberikan pemerintah berasal dari uang rakyat. Karena itu, barang yang memperoleh subsidi tidak seharusnya diperlakukan sebagai komoditas untuk diperjualbelikan demi mendapatkan keuntungan.
Baca Juga: Prabowo: Bagian Ojol Kini 92 Persen, Penghasilan Ada yang Naik 3 Kali
"Subsidi adalah uang rakyat, barang yang disubsidi, disubsidi oleh uang rakyat, untuk rakyat, dan bukan dagangan," ujarnya.
Prabowo mengatakan pemerintah saat ini terus memperluas keberadaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Menurut dia, sekitar 10 ribu koperasi telah berhasil didirikan dan mulai beroperasi.
Dari jumlah tersebut, sekitar 3.300 koperasi disebut telah beroperasi secara optimal. Pemerintah kemudian menargetkan jumlah Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang berdiri dan beroperasi mencapai 30 ribu pada akhir 2026.
"Dalam rangka memperkuat ekonomi rakyat dari bawah, kita juga membangun Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Hari ini kita telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan 10 ribu Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih," kata Prabowo.
"3.300 di antaranya telah beroperasi secara optimal. Dan target akhir tahun 2026 harus 30 ribu Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik," sambungnya.
Pemerintah tidak hanya menempatkan koperasi sebagai wadah aktivitas ekonomi masyarakat desa dan kelurahan. Prabowo juga mengaitkannya dengan upaya pemerintah membangun rantai pasok yang lebih kuat dari tingkat bawah.
Prabowo mengatakan keberadaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih diharapkan dapat membuat negara memiliki kendali yang lebih kuat terhadap rantai pasok barang yang dibutuhkan masyarakat.
Presiden menyebut mekanisme tersebut diperlukan karena pasar tetap dapat mengalami distorsi ketika terdapat pihak dengan kekuatan modal besar yang memiliki pengaruh terhadap distribusi dan perdagangan.
"Dengan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih dalam sejarah Republik Indonesia untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri sehingga kita tidak bisa dipermainkan saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar," ujar Prabowo.
Baca Juga: Prabowo Target Bangun 1.386 Kampung Nelayan dan 30 Ribu Kopdes Merah Putih hingga Akhir Tahun
Meski demikian, Prabowo menegaskan pemerintah tidak bermaksud menghilangkan mekanisme pasar. Menurutnya, kegiatan ekonomi tetap membutuhkan pasar sebagai mekanisme yang mengatur pergerakan barang dan jasa.
"Kita tidak anti pasar, tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi didasarkan atas bergeraknya pasar," katanya.
Namun, dia menilai pasar dapat mengalami manipulasi ketika terdapat pelaku yang memiliki kekuatan modal besar dan mampu memengaruhi harga maupun distribusi.
"Tapi pasar bisa dimanipulasi, pasar bisa dirusak, pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar," ujar Prabowo.
Karena itu, pemerintah mendorong koperasi sebagai instrumen untuk memperkuat posisi masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Koperasi diharapkan tidak hanya menjadi tempat transaksi, tetapi juga bagian dari sistem distribusi yang menjangkau masyarakat secara langsung.
"Karena itu, rakyat kita harus kita bantu, kita harus organisir, kita harus berdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu, diperkuat, diberdayakan," kata Prabowo.
Kebijakan penyaluran barang subsidi melalui koperasi menjadi salah satu bentuk konkret dari arah tersebut. Pemerintah ingin memastikan manfaat subsidi yang bersumber dari anggaran negara dapat diterima masyarakat sesuai tujuan awal pemberiannya.
Dengan target 30 ribu Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih pada akhir 2026, pemerintah pada saat yang sama menghadapi tantangan untuk memastikan koperasi tersebut tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi benar-benar mampu menjalankan fungsi distribusi dan pelayanan ekonomi bagi masyarakat.
Dari target tersebut, pemerintah menyebut 3.300 koperasi saat ini telah beroperasi secara optimal.
Artinya, masih terdapat pekerjaan untuk memastikan ribuan koperasi lainnya memiliki kapasitas operasional yang memadai sebelum digunakan sebagai bagian dari jalur distribusi barang subsidi.