BPKH dan Bank Muamalat Perkuat Layanan Haji Digital

calendar_today 14.08.2026 - person  - timer ~

ILUSTRASI. BPKH dan Bank Muamalat Perkuat Layanan Haji Digital (Dok/Bank Muamalat)

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memperkuat sinergi untuk mengembangkan ekosistem layanan haji nasional, terutama melalui digitalisasi layanan, perluasan akses masyarakat, serta peningkatan pendaftar haji baru.

Penguatan kolaborasi tersebut dilakukan melalui Synergy Roadshow 2026 yang digelar di Medan, Jumat (14/8/2026). Medan menjadi kota terakhir dalam rangkaian roadshow setelah sebelumnya kegiatan serupa berlangsung di Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, dan Makassar.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander mengatakan, sinergi BPKH dan Bank Muamalat diarahkan untuk menghadirkan layanan haji yang lebih mudah, cepat, dan terintegrasi bagi calon jemaah.

“Yang terpenting adalah bagaimana sinergi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi calon jemaah di seluruh Indonesia, mulai dari akses terhadap layanan hingga kemudahan dalam mempersiapkan kebutuhan ibadah haji,” ujar Harry dalam siaran pers, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga: BPKH Gandeng Bank Muamalat Perluas Ekosistem Haji Nasional

Salah satu fokus pengembangan adalah optimalisasi BPKH Apps untuk mendukung integrasi pembukaan rekening setoran dan rekening pelunasan haji.

Selain itu, BPKH dan Bank Muamalat juga mendorong akuisisi calon jemaah, aktivitas cross selling, optimalisasi likuiditas dana haji, serta pengembangan layanan pembayaran digital melalui integrasi payment gateway Bank Muamalat.

Direktur Utama Bank Muamalat, Imam Teguh Saptono mengatakan, Synergy Roadshow 2026 menjadi momentum bagi kedua institusi untuk memperkuat koordinasi sekaligus menangkap peluang pengembangan layanan haji dan umrah di berbagai daerah.

“Sinergi BPKH dan Bank Muamalat merupakan upaya bersama untuk menghadirkan layanan, produk, dan nilai tambah yang semakin baik bagi masyarakat. Haji dan umrah merupakan ekosistem besar yang memiliki multiplier effect bagi berbagai sektor ekonomi dan sosial,” ujar Imam.

Baca Juga: Bank Muamalat Fokus Garap Layanan Bank Garansi pada Ekosistem Haji dan Umrah

Bank Muamalat juga terus mengembangkan layanan haji berbasis digital. Salah satunya melalui fitur Bank Haji pada aplikasi Muamalat DIN, yang menyediakan kemudahan dalam proses pendaftaran dan pelunasan haji.

Selain itu, Bank Muamalat mengembangkan pemanfaatan Kartu Haji Indonesia sebagai bagian dari penguatan layanan bagi jemaah.

Di sisi lain, BPKH dan Bank Muamalat turut memperkuat edukasi masyarakat, optimalisasi proses layanan haji, layanan kustodian, serta inovasi yang mendukung tata kelola dan kemudahan akses bagi calon jemaah.

Melalui rangkaian Synergy Roadshow 2026 di enam kota, kedua institusi berkomitmen memperluas akses terhadap layanan haji yang mudah, aman, dan terintegrasi. Penguatan ekosistem tersebut juga diharapkan memberikan nilai tambah bagi calon jemaah sekaligus mendukung perkembangan industri keuangan syariah nasional.

Baca Juga: Tabungan Haji Bank Muamalat Layani Sekitar 700.000 Jemaah Haji Tunggu

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Ketua MPR sebut anak Indonesia harus dididik berintegritas dan berkarakter

calendar_today 14.08.2026 - person  - timer ~

Ketua MPR sebut anak Indonesia harus dididik berintegritas dan berkarakter

Jumat, 14 Agustus 2026 15:03 WIB

Tangkapan Layar - Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat menyampaikan pidato pengantar pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). ANTARA/YouTube/DPRRIOfficial/Agatha Olivia Victoria/am.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menilai anak-anak Indonesia harus tampil menjadi penggerak perubahan sehingga harus dididik bukan sekadar menjadi pintar, melainkan agar berintegritas.

"Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita hanya duduk menjadi penonton di tengah perubahan zaman," kata Muzani saat menyampaikan pidato pengantar dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Selain itu menurut dia, anak Indonesia harus dididik tidak hanya sekadar untuk bersaing, tetapi tetap menjunjung tinggi gotong royong.

Muzani mengatakan bahwa Indonesia harus menguasai teknologi tanpa kehilangan kemanusiaan, menguasai ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan terbuka pada dunia, dengan tetap menjaga kedaulatan.

Namun dia mengingatkan bahwa anak-anak Indonesia harus tumbuh dalam karakter beriman, bertakwa, dan memiliki akhlak mulia.

"Ini lah makna kemajuan sejati yang berakar kuat pada Pancasila. Kemajuan yang tidak hanya memakmurkan kita hari ini, tetapi juga menjaga kelestarian bumi untuk anak cucu kita esok," ujarnya.

Dia berpendapat Sekolah Rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin akses pendidikan bagi masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat kurang mampu. Selain itu menurut dia, melalui Sekolah Unggul Garuda yang memiliki tugas utama mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM).

MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Kegiatan tersebut salah satunya beragendakan Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Selain pidato, pemerintah juga akan menayangkan video capaian kinerja pemerintah.

Adapun, sidang tahunan ini merupakan agenda kenegaraan untuk menyambut HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang memiliki tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur".

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Dolly Rosana
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Sahroni Harap Kenaikan Gaji Hakim Bisa Buat Peradilan Semakin Objektif, Profesional dan Berintegritas

calendar_today 14.08.2026 - person  - timer ~

Jumat, 14 Agustus 2026 - 15:03 WIB

Jakarta, VIVA – Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama MPR-DPR-DPD yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat 14 Agustus 2026, menyebut penghasilan hakim di Indonesia kini telah mengalami peningkatan signifikan. Bahkan kenaikannya mencapai 280 persen.

Baca Juga

Menurut Prabowo, penghasilan gaji hakim junior di Indonesia sudah cukup tinggi jika dibandingkan dengan hakim dari negara ASEAN. Bahkan, penghasilan Ketua Mahkamah Agung di Indonesia kini lebih tinggi dari Ketua Mahkamah Agung di Singapura.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

ilustrasi hakim memutus perkara

Photo :

• vstory

Baca Juga

Merespons hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyebut NasDem mendukung penuh kebijakan kenaikan gaji hakim. Sahroni berharap, kesejahteraan hakim bisa menjaga integritas dan kualitas peradilan.

“Terkait pidato presiden tadi, khususnya mengenai kenaikan gaji hakim, saya ingin menegaskan bahwa kami di Partai NasDem sangat mengapresiasi langkah Presiden Prabowo menaikkan gaji hakim demi kesejahteraan," kata Sahroni dalam keterangan tertulisnya, Jumat 14 Agustus 2026.

Baca Juga

Menurut Sahroni, kebijakan menaikkan gaji hakim sangat tepat, karena hakim adalah ujung tombak peradilan dan penegakan hukum.

"Dan karena gaji sudah tinggi, maka hakim hendaknya memegang teguh integritas karena Presiden Prabowo sudah susah payah mengusahakan kesejahteraan hakim. Agar hakim tidak ‘goyang’ kanan kiri,” ujar Sahroni.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Lebih lanjut, Sahroni ingin kesejahteraan hakim ini bisa berdampak positif pada kualitas peradilan di Indonesia, agar sepenuhnya bebas dari penyelewengan apa pun.

“Kesejahteraan yang telah diupayakan ini harus dibarengi dengan integritas yang tinggi. Jangan sampai ada godaan ekonomi atau apa pun yang kemudian menjadi celah penyelewengan kewenangan. Harapannya, dengan hakim yang sejahtera, sistem peradilan kita semakin objektif, profesional, dan berintegritas,” kata Sahroni.

Komisi X DPR Buka Peluang Kenaikan Gaji dan Tunjangan Guru-Dosen Masuk APBN 2027

Komisi X DPR, lanjut dia, akan memperjuangkan agar peningkatan tersebut tidak hanya menyasar gaji, tetapi juga tunjangan yang diterima guru dan dosen.

VIVA.co.id

14 Agustus 2026

Pemprov DKI Bongkar Jaringan Pembuangan Sampah Ilegal, Empat Perusahaan Kena Sanksi

calendar_today 14.08.2026 - person  - timer ~

Bagikan:

JAKARTA - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menjatuhkan sanksi kepada empat perusahaan penyedia jasa pengangkutan sampah yang terbukti menjalankan kegiatan tidak sesuai izin, termasuk membuang sampah ke tempat pembuangan sampah (TPS) liar di Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara.

Kasus ini tidak berhenti pada empat perusahaan tersebut. DLH kini menelusuri seluruh rantai pembuangan ilegal, mulai dari kendaraan pengangkut, perusahaan penyedia jasa, sumber sampah, hingga pihak yang menggunakan jasa pengangkutan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi mengatakan empat perusahaan yang telah dipanggil dan diperiksa adalah PT Mapanji Kamila Graha, PT Samhana Indah, PT Arie Karya Utama, dan PT Pradana Sukses Prima.

"Arahan Bapak Gubernur sangat tegas. Praktik pembuangan sampah ilegal tidak boleh dibiarkan. Empat perusahaan sudah kami periksa dan tindak. Namun, penanganan tidak berhenti di sini. Kami akan menelusuri kendaraan lain, perusahaan pengangkut, sumber sampah, hingga pihak yang menggunakan jasa mereka," kata Dudi di Jakarta, Jumat, 14 Agustus.

Menurut Dudi, penegakan hukum dilakukan untuk memastikan setiap pelaku usaha bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan dan tidak menyerahkan pengelolaannya kepada pihak yang membuang sampah ke lokasi ilegal.

"Kami akan telusuri satu per satu. Dari mana sampah berasal, siapa yang mengangkut, siapa pemilik kendaraannya, hingga siapa pengguna jasanya. Jika kegiatan tidak sesuai izin dan sampah dibuang ke TPS liar, akan kami tindak. Tidak ada ruang bagi praktik seperti ini di Jakarta," ucap dia.

BACA JUGA:

DLH menegaskan izin usaha pengangkutan sampah bukan sekadar persyaratan administratif. Perusahaan wajib mempertanggungjawabkan alur pengelolaan sampah yang ditanganinya, termasuk sumber sampah, volume yang diangkut, dan lokasi pembuangan akhir.

"Perusahaan wajib menyampaikan laporan mengenai sumber sampah, volume yang diangkut, serta lokasi pembuangannya. Alurnya harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengguna jasa juga harus memastikan sampahnya ditangani dengan benar dan dibawa ke fasilitas resmi. Kami ingin rantai pengelolaan sampah tertib dari hulu hingga hilir," tutur Dudi.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengawasan dan Penaatan Hukum DLH DKI Jakarta Helmy Zulhidayat mengatakan keempat perusahaan tersebut memiliki Izin Usaha Pelayanan Angkutan di Bidang Kebersihan. Berdasarkan izin yang dimiliki, sampah dari pelanggan seharusnya diangkut ke TPST Bantargebang.

Namun hasil klarifikasi menemukan sejumlah pelanggaran, antara lain penggunaan armada yang tidak tercantum dalam izin, pembuangan sampah ke lokasi yang tidak sesuai ketentuan, termasuk TPS liar di Nagrak, serta adanya aktivitas pengelolaan sampah tanpa izin usaha.

"Atas pelanggaran tersebut, kami menjatuhkan sanksi administratif berupa uang paksa sebesar Rp10 juta dan Teguran Tertulis I. Perusahaan juga wajib membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran," ujar Helmy.

Sanksi uang paksa dikenakan berdasarkan Pasal 131 ayat (1) Perda Nomor 3 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2019. Sementara Teguran Tertulis I diberikan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2021.

Sebagai bagian dari pengembangan kasus, DLH meminta perusahaan membuka data kegiatan pengangkutan sampah untuk memastikan alur sampah dapat ditelusuri sejak dari sumber hingga lokasi pembuangan akhir.

"Kami meminta laporan yang jelas mengenai asal sampah, volumenya, kendaraan yang digunakan, dan lokasi pembuangannya. Data tersebut akan kami cocokkan dengan izin dan kondisi di lapangan. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau pembuangan ke lokasi ilegal, akan kami tindak," jelas Helmy.

Penyelidikan terhadap aktivitas pembuangan di TPS liar Nagrak masih berlangsung. DLH memastikan kendaraan lain yang teridentifikasi membuang sampah ke lokasi tersebut akan diperiksa hingga diketahui perusahaan pengangkut, sumber sampah, dan pengguna jasanya.

"Kami tidak berhenti pada empat perusahaan ini. Kendaraan lain akan kami identifikasi dan telusuri hingga tuntas. Siapa perusahaan pengangkutnya, siapa pengguna jasanya, dari mana sampah berasal, berapa volumenya, dan ke mana seharusnya dibuang akan kami periksa. Jika ditemukan pelanggaran, akan kami tindak sesuai ketentuan," urai Helmy.

DLH juga menegaskan perusahaan yang kembali melanggar dapat dikenai sanksi lebih berat, termasuk pencabutan izin apabila memenuhi persyaratan hukum. Pengawasan terhadap aktivitas pengangkutan dan pembuangan sampah akan diperketat agar setiap alur sampah di Jakarta dapat ditelusuri dari hulu hingga hilir dan praktik pembuangan ilegal tidak lagi mendapat ruang.

Tingkatkan Penterasi Asuransi Mikro, BRI Insurance Dorong Literasi UMKM

calendar_today 14.08.2026 - person  - timer ~

ILUSTRASI. Tingkatkan Penterasi Asuransi Mikro, BRI Insurance Dorong Literasi UMKM (Dok. BRI Insurance/BRI Insurance)

Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance) turut mendukung penguatan kapasitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) melalui edukasi literasi dan inklsui keuangan asuransi pada Pelatihan Penguatan Tata Kelola Keuangan, Kemandirian Finansial, dan Sustainability PKBM melalui Financial Management System dan Digitalisasi Unit Usaha Edukatif di Provinsi Banten.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan dan memperkuat edukasi Literasi dan Inklusi Keuangan asuransi dalam mengelola keuangan sekaligus mengembangkan potensi unit usaha secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Pelatihan tersebut menyoroti pentingnya tata kelola keuangan sebagai salah satu fondasi dalam membangun kemandirian dan keberlanjutan lembaga pendidikan masyarakat. Pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya berkaitan dengan tertib administrasi dan pencatatan, tetapi juga berperan dalam mendukung perencanaan, pengambilan keputusan, serta optimalisasi sumber daya yang dimiliki lembaga.

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan organisasi di era digital, pelatihan turut memperkenalkan pemanfaatan Financial Management System (FMS) dan digitalisasi unit usaha edukatif. Penerapan sistem tersebut diharapkan dapat membantu PKBM membangun proses pengelolaan keuangan yang lebih sistematis, efisien, dan mudah dipantau, sekaligus mendukung pengembangan unit usaha sebagai salah satu potensi sumber pendapatan lembaga.

Baca Juga: Allianz Utama Indonesia Bukukan Total Aset Rp 1,9 Triliun sepanjang Tahun 2025

Digitalisasi unit usaha edukatif juga memberikan peluang bagi PKBM untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lingkungannya. Dengan pengelolaan yang terarah, unit usaha dapat dikembangkan tidak hanya sebagai aktivitas pendukung, tetapi juga sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian finansial dan keberlanjutan operasional lembaga.

Eka Indria Sari dari Development & Operational Business Division BRI Insurance, memberikan materi Literasi dan Inklusi Keuangan asuransi dalam kegiatan tersebut. Kehadiran BRI Insurance menjadi bagian dari keterlibatan perusahaan dalam mendukung penguatan kapasitas masyarakat melalui edukasi, pengembangan kemampuan pengelolaan, serta pemanfaatan teknologi.

Kegiatan ini juga melibatkan sejumlah entitas dalam ekosistem BRI Group, yaitu BRI, BRI Insurance, dan anak Perusahaan BRI Group lainnya. Sinergi tersebut menjadi bagian dari kolaborasi untuk mendukung peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat melalui penguatan tata kelola serta pemanfaatan solusi yang relevan dengan kebutuhan lembaga.

Direktur Utama BRI Insurance, Budi Legowo mengatakan bahwa berbagai risiko bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, yang mungkin akan berdampak pada kita ataupun harta benda yang kita miliki. "Maka BRI Insurance berkomitmen untuk selalu menggencarkan literasi dan inklusi keuangan asuransi demi masa depan masyarakat,” kata Budi dalam keterangannya, Jumat (14/8)

BRI Insurance juga memiliki beberapa produk asuransi untuk melindungi tempat usaha, kendaraan, tempat tinggal , dan diri pribadi para pelaku usaha mikro yang sangat ekonomis dan bermanfaat yaitu Asuransi Mikro Kerusakan Tempat Usaha, Rumahku, Motorku, dan Proteksiku premi mulai dari Rp 40.000 per tahun dengan manfaat hingga Rp 15 juta.

Baca Juga: Laba Bersih IFG Life Meningkat 162,9% Jadi Rp 482,12 Miliar pada Tahun 2025

Untuk memiliki asuransi mikro, selain melalui Agen BRILink yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, BRI Insurance juga menyediakan aplikasi BRINSmobile yang dapat digunakan dengan mudah dan cepat oleh pelaku UMKM maupun masyarakat umum dalam menikmati layanan asuransi dari BRI Insurance.

Bagi BRI Insurance, Budi bilang, penguatan kapasitas masyarakat merupakan salah satu bentuk kontribusi perusahaan dalam menciptakan manfaat yang berkelanjutan. Kemampuan mengelola sumber daya secara efektif, membangun tata kelola yang baik, dan memanfaatkan teknologi menjadi aspek yang semakin penting bagi lembaga untuk dapat beradaptasi dengan perubahan sekaligus menjaga keberlangsungan operasionalnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Tiba-Tiba IHSG Lompat 1%, Ternyata Gara-Gara Ini

calendar_today 14.08.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNBC Indonesia — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melesat lebih dari 1% pada perdagangan Jumat (14/8/2026). Namun, penguatan indeks kali ini terlihat belum mencerminkan penguatan pasar secara merata karena hanya satu saham menjadi penarik utama IHSG.

Berdasarkan data IDX Mobile pukul 14:55 WIB, IHSG berada di level 6.385,81 naik 84,04 poin atau 1,33% dari posisi penutupan sebelumnya 6.301,77.

Menariknya, penguatan IHSG sangat ditopang oleh saham Bayan Resources (BYAN). Saham BYAN tercatat melesat 20% ke level Rp14.400 per saham atau menyentuh batas atas perdagangan hariannya.

Kenaikan BYAN memberikan kontribusi sekitar 43,25 poin terhadap IHSG, atau lebih dari separuh total kenaikan indeks yang mencapai 84,04 poin.

Dengan kapitalisasi pasar sekitar Rp480,1 triliun, lonjakan saham BYAN memiliki pengaruh signifikan terhadap pergerakan IHSG.

Selain BYAN, sejumlah saham lain juga memberikan kontribusi positif, seperti VKTR Teknologi Mobilitas (VKTR) sebesar 5,21 poin, Amman Mineral Internasional (AMMN) 4,28 poin, Telkom Indonesia (TLKM) 3,13 poin, dan Dian Swastatika Sentosa (DSSA) 2,91 poin.

Di sisi lain, sejumlah saham justru menjadi penahan laju IHSG. Bank Central Asia (BBCA) tercatat mengurangi IHSG sebesar 2,49 poin, sementara Barito Renewables Energy (BREN) menjadi pemberat terbesar dengan kontribusi negatif 2,62 poin.

Kondisi tersebut menunjukkan penguatan IHSG hari ini belum sepenuhnya ditopang oleh saham-saham berkapitalisasi besar secara luas. Bahkan, sektor keuangan tercatat melemah 0,08%, meskipun IHSG menguat 1,33%.

Dari 11 sektor yang tercatat, mayoritas berada di zona hijau. Sektor energi menjadi yang paling kuat dengan kenaikan 6,96%, disusul konsume primer 1,36%, bahan baku 1,33%, konsumer non-primer 1,05%, dan teknologi 1,03%.

Sementara itu, sektor kesehatan turun 0,53% dan utilitas melemah 0,89%.

Secara keseluruhan, sebanyak 338 saham menguat, 294 saham melemah, dan 331 saham stagnan. Total volume perdagangan mencapai 24,77 miliar saham dengan nilai transaksi Rp8,76 triliun.

(mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC]

OJK Dukung Insentif BI untuk Bank yang Jaga Kepemilikan SBN dan SRBI

calendar_today 14.08.2026 - person  - timer ~

ILUSTRASI. OJK memberikan dukungan terhadap langkah Bank Indonesia (BI) untuk mendorong perbankan mempertahankan kepemilikan Surat Berharga Negara  (KONTAN/Cheppy A. Muchlis)

Reporter: Lydia Tesaloni | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan dukungan terhadap langkah Bank Indonesia (BI) untuk mendorong perbankan mempertahankan kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) melalui pemberian insentif mulai 1 September 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae memandang insentif tersebut sebagai bagian dari penyempurnaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) BI. Kebijakan itu menurutnya dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung fungsi intermediasi perbankan.

Dian menjelaskan, kepemilikan SBN dan SRBI merupakan salah satu bentuk diversifikasi portofolio yang dilakukan bank untuk mengelola risiko dan menjaga likuiditas.

Surat berharga tersebut memiliki karakteristik likuid sehingga dapat menjadi salah satu instrumen bagi bank dalam menjaga sejumlah rasio likuiditas. Di antaranya rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD), alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK), Liquidity Coverage Ratio (LCR), hingga Net Stable Funding Ratio (NSFR).

Baca Juga: DBS Rombak Pimpinan, Lim Chu Chong Jadi CEO DBS Taiwan

Kepemilikan SBN dan SRBI Perbankan Turun

Meski demikian, OJK mencermati kepemilikan bank atas SBN dan SRBI justru mengalami penurunan. Secara nominal, kepemilikan perbankan pada SBN turun dari Rp 1.225 triliun pada Mei 2026 menjadi Rp 1.051 triliun pada Juni 2026.

Hal serupa terjadi pada kepemilikan SRBI oleh perbankan. Nilainya turun dari Rp 678 triliun pada Mei 2026 menjadi Rp 616 triliun pada Juni 2026.

Dari sisi porsi kepemilikan, porsi perbankan atas SBN berada di level 15,14% pada Juni 2026, turun dari 17,89% pada Mei 2026. Sementara itu, porsi kepemilikan perbankan pada SRBI tercatat 62,77% pada Juni 2026, turun dari 69,18% pada bulan sebelumnya.

OJK menilai penurunan kepemilikan surat berharga tersebut mencerminkan strategi bank dalam mengoptimalkan alokasi likuiditas.

“Penurunan porsi kepemilikan surat berharga ini utamanya mencerminkan langkah perbankan dalam mengalokasikan likuiditasnya secara optimal,” kata Dian dalam tanggapan tertulisnya, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga: OJK Optimistis Likuiditas Bank Tetap Longgar Jelang Penarikan Dana SAL dari Himbara

Lebih lanjut ia bilang salah satu kebutuhan yang mendorong alokasi likuiditas tersebut adalah ekspansi penyaluran kredit seiring dengan aktivitas sektor riil yang tetap terjaga.

OJK Pastikan Intermediasi Perbankan Tetap Berjalan

Secara umum, Dian menegaskan, kepemilikan SBN dan SRBI tak serta-merta menghambat fungsi intermediasi perbankan.

Pasalnya, fungsi utama bank tetap menyalurkan kredit kepada masyarakat dan sektor riil. Bank akan terus menyalurkan pembiayaan sepanjang likuiditas mencukupi dan risiko kredit masih berada dalam batas yang dapat diterima.

OJK juga akan mengawasi agar insentif kepemilikan SBN dan SRBI tetap sejalan dengan komitmen perbankan dalam menjaga pertumbuhan kredit yang sehat dan berkualitas.

“Bank tetap akan menyalurkan pembiayaan selama likuiditas mencukupi dan risiko kredit yang dihadapi dianggap dalam batas yang dapat diterima,” sebutnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Tag

• kredit
• Ojk
• Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Cerita CARAT ke-1100 yang Sukses Antre Ketemu Mingyu SEVENTEEN di Jakarta

calendar_today 14.08.2026 - person  - timer ~

Jakarta -

Kedatangan Mingyu SEVENTEEN ke Jakarta menggemparkan CARAT Indonesia. Ribuan penggemar sudah memadati Plaza Senayan sejak dini hari, Jumat (14/8/2026) demi mendapatkan tiket alias wristband acara pop-up store DIOR. Namun, hanya ada 1100 CARAT beruntung dan orang terakhir yang berhasil mendapatkan wristband tersebut adalah seorang wanita asal Tangerang.

Mingyu SEVENTEEN siap temu kangen dengan CARAT Indonesia setelah mengguncang panggung Jakarta International Stadium dengan personelnya tahun lalu. Kali ini, ia tidak datang bersama personelnya untuk konser melainkan aktivitas solo sebagai House Ambassador DIOR.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

CARAT Indonesia sekaligus memaknai agenda ini sebagai ajang berpamitan dengan Mingyu SEVENTEEN. Mengingat pelantun Shake It Off itu akan memulai wajib militer sebagai petugas layanan publik bulan depan, tepatnya 10 September 2026.

Tak mengherankan jika antusiasme CARAT Indonesia membuncah. Lewat media sosial seperti Threads, banyak yang mengaku sudah mengantre di Plaza Senayan sejak pukul 2 dini hari. Karena kuota yang terbatas, hanya ada 1.100 CARAT pula yang berkesempatan untuk berpartisipasi di acara ini dan mendapatkan wristband.

Tim Wolipop mendapat izin untuk mewawancarai salah satu CARAT Indonesia yang beruntung. Ialah orang ke-1100 alias orang terakhir yang berhasil mendapatkan wristband untuk acara pop-up store DIOR yang dihadiri oleh Mingyu SEVENTEEN.

View on Threads

Melalui postingan Threads, pemilik akun @stephanne.atalia itu menceritakan perjuangannya menempuh jarak jauh dari Tangerang sejak pukul 4.49 WIB dengan TransJakarta. Begitu Stephanne tiba di Plaza Senayan, petugas keamanan yang bertugas langsung menutup batasan antrean pada pukul 06.20 WIB.

"GUELAH ORANG TERAKHIR DARI 1.100 ORANG DI MINGYU X DIOR 😭😭😭 BTW KETAT BGT EMG DARI TADI ADA ORANG ADA DIBELAKANG GUE SELALU GA BOLEH MASUK DIJAGAIN SAMA BAPAKNYA SECURITYNYA JUJUR KAYA PUNYA BODYGUARD 🤣😭💗 MAKASIH YA MINGYU GUE MASIH DAPET LAST MINUTE 😭💗" tulis Stephanne melalui postingan Threads-nya.

Kepada Wolipop, Stephanne bercerita bahwa ia sudah bersiap dari kediamannya di Tangerang sejak pukul 3 pagi. Usahanya pun berbuah manis. Unggahan Stephanne sontak banjir ucapan selamat dari sejumlah CARAT Indonesia yang turut berbahagia.

Ia pun mengungkap alasan banyaknya CARAT yang rela mengantre dari dini hari demi bertemu Mingyu SEVENTEEN. Beberapa di antaranya izin kuliah dan kerja karena diselenggarakan di hari Jumat.

"Wahh itu si karna antusiasme kaaa. Karena Mingyu mau wamil, jadi ya bela belain dateng biar dapet view bagus dan kebagian last goodbye nya Mingyu sebelum wamil," jelas Stephanne kepada Wolipop.

Stephanne termasuk CARAT yang rela mengantre demi mendapatkan "good spot alias fanzone corner" sehingga lebih puas melihat Mingyu SEVENTEEN dari jarak dekat.

Untuk mengatur ketertiban acara pop-up store DIOR, pihak penyelenggara juga telah menyiapkan zonasi sesuai dengan nomor yang tertera pada wristband masing-masing CARAT Indonesia.

(rcp/rcp)

Fraksi PAN Dukung Penuh Prabowo: Negara Harus Memudahkan Urusan Rakyat

calendar_today 14.08.2026 - person  - timer ~

Jumat, 14 Agustus 2026 - 15:01 WIB

Jakarta, VIVA – Anggota Komisi I DPR RI, Slamet Ariyadi, mendukung penuh langkah dan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2026 yang menegaskan bahwa 'Negara harus memudahkan urusan rakyat, bukan mempersulit.'

Baca Juga

Menurut Slamet Ariyadi, pernyataan tersebut merupakan pesan penting sekaligus penegasan bahwa seluruh kebijakan dan pelayanan pemerintahan harus berorientasi pada kepentingan serta kebutuhan masyarakat.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Negara hadir untuk melayani rakyat. Karena itu, seluruh proses pelayanan publik harus dibuat mudah, cepat, transparan, dan tidak berbelit-belit. Rakyat membutuhkan pemerintah yang hadir memberikan solusi, bukan menambah kesulitan,” ujar Slamet Ariyadi dalam keterangannya, Jumat, 14 Agustus 2026.

Baca Juga

Ia menilai semangat tersebut sejalan dengan perjuangan Partai Amanat Nasional (PAN) yang senantiasa mendorong politik yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Prinsip “Gerak Cepat Bantu Rakyat” harus diwujudkan dalam kerja nyata, baik melalui pelayanan publik, pembangunan, maupun berbagai program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Slamet Ariyadi menegaskan bahwa pemerintah harus terus memperkuat birokrasi yang responsif dan memastikan masyarakat mendapatkan kemudahan dalam memperoleh hak serta pelayanan negara.

Baca Juga

“Ini adalah harapan rakyat yang harus kita jawab dengan kerja nyata. Negara harus hadir, bergerak cepat, memberikan solusi dan membantu rakyat. Jangan sampai rakyat dipersulit oleh birokrasi yang panjang dan tidak efektif,” tegasnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menurutnya, semangat negara memudahkan urusan rakyat juga sejalan dengan platform perjuangan PAN, yakni menghadirkan politik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, keadilan, dan pelayanan yang berpihak kepada rakyat.

“Ketika negara mampu memudahkan urusan rakyat, di situlah kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan. PAN akan terus mengawal semangat tersebut agar menjadi kebijakan dan kerja nyata yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkas Slamet Ariyadi.

Jawab Instruksi Prabowo, Kemendagri Jalankan Program Ekosistem Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

Mewakili Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan, persoalan sampah merupakan tantangan yang harus diselesaikan secara bersama

VIVA.co.id

15 Agustus 2026

Dugaan Pegawai BPK Terima Duit di Kasus Suap DJKA Didalami KPK

calendar_today 14.08.2026 - person  - timer ~

Bagikan:

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan penerimaan uang oleh pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ahmad Fahd dalam pengusutan dugaan suap proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) wilayah Jawa Timur.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penelusuran dilakukan dengan memeriksa Ahmad Fahd pada Kamis, 13 Agustus kemarin. Penyidik mencecarnya soal penerimaan uang dari penyedia jasa di lingkungan DJKA saat bertugas sebagai pemeriksa.

“Dalam pemeriksaan terhadap Sdr. AF, Penyidik mendalami terkait dugaan penerimaan dari penyedia jasa di DJKA,” kata Budi kepada wartawan melalui keterangan tertulisnya, Jumat, 14 Agustus.

Budi menyebut Ahmad Fahd memang pernah bertugas di KPK. Tapi, dalam kasus ini, sosok tersebut sudah kembali berstatus sebagai auditor BPK.

Selain Ahmad Fahd, penyidik turut memeriksa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya Denny Michels Adlan. Dia diperiksa untuk mendalami paket pekerjaan DJKA di Jawa Timur.

Sementara tiga saksi dari pihak swasta diperiksa terkait dugaan pemberian uang kepada seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Jawa Timur berinisial RZM.

“Untuk saksi saudara HS, HEL, YP, dan ANG, dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami terkait dugaan pemberian kepada Sdr. RZM, selaku PPK di Jawa Timur,” teganya.

Pemeriksaan para saksi tersebut dilakukan di kantor perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

BACA JUGA:

Diberitakan sebelumnya, KPK kembali menetapkan Harno Trimadi selaku eks Direktur Prasarana Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan sebagai tersangka. Penetapan ini berkaitan dengan dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) wilayah Jawa Timur.

“Iya, HT tersangka di perkara DJKA Jatim,” kata pelaksana tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein saat dikonfirmasi wartawan yang dikutip Jumat, 26 Juni.

Sementara untuk dugaan suap DJKA di wilayah Sumatera bagian Selatan, kata Taufik, penyidikannya masih berjalan dan belum ada tersangka yang ditetapkan. Prosesnya menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum.

Harno Trimadi diketahui merupakan terpidana kasus penerimaan suap proyek DJKA Kementerian Perhubungan periode 2018–2022. Ia dinyatakan terbukti bersalah menerima uang Rp3,2 miliar bersama Fadliansyah selaku eks Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DJKA Kemenhub.

Pengadilan Tipikor Jakarta telah menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada Harno. Dia juga dikenai denda Rp200 juta subsider empat bulan kurungan dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp900 juta, 30 ribu dolar Singapura, dan 20 ribu dolar Amerika Serikat. Jika tidak dibayarkan, ia harus menjalani pidana penjara pengganti selama dua tahun.

Sementara itu, Fadliansyah divonis empat tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider empat bulan kurungan. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp1,7 miliar.

Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, harta benda Fadliansyah akan disita dan dilelang oleh jaksa. Jika nilai aset tidak mencukupi, hukuman akan diganti dengan pidana penjara selama satu tahun.