ILUSTRASI. Pertumbuhan kredit perbankan Indonesia terus menguat, tetapi Bank Indonesia (BI) melihat laju tersebut masih berpotensi ditingkatkan (KONTAN/Carolus Agus Waluyo)
Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pertumbuhan kredit perbankan Indonesia terus menguat, tetapi Bank Indonesia (BI) melihat laju tersebut masih berpotensi ditingkatkan. Pasalnya, fasilitas pembiayaan yang telah tersedia di perbankan belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh dunia usaha.
Berdasarkan data BI, kredit perbankan tumbuh 13,58% secara tahunan (yoy) pada Juli 2026. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan Juni 2026 yang tercatat sebesar 12,67% yoy.
Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Alexander Lubis mengatakan, kondisi permintaan kredit dari dunia usaha masih menjadi salah satu hal yang terus didalami BI.
Menurutnya, pertumbuhan kredit pada sejumlah sektor prioritas pemerintah memang sudah cukup kuat. Namun, penyaluran kredit ke sektor swasta lainnya belum tumbuh sekencang yang diharapkan.
"Kalau dari sisi korporasinya juga, fasilitas banyak yang belum dipakai. Kami belum pakai semua, karena kami masih melihat," ujar Alexander dalam diskusi dengan media di Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Alexander menilai, kondisi tersebut merupakan kombinasi antara faktor dari sisi perbankan dan dunia usaha. Di satu sisi, likuiditas bank meningkat, tetapi penyaluran kredit belum sepenuhnya mengimbangi kondisi tersebut.
Baca Juga: Investasi ETF Emas Jadi Instrumen Baru, ADPI: Dana Pensiun Perlu Memahami Lebih Dalam
Di sisi lain, korporasi masih mempertimbangkan prospek usaha dan kebutuhan ekspansi sebelum menarik fasilitas kredit yang telah tersedia.
BI juga mendorong perbankan agar tidak hanya berfokus menyalurkan kredit ke sektor prioritas pemerintah. Kredit juga perlu mengalir ke sektor-sektor lain yang memiliki keterkaitan dan dapat menopang program pemerintah.
Alexander mencontohkan sektor transportasi, distribusi hingga pertanian yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas sektor prioritas.
"Intensi kita tetap mempertahankan financing itu sebenarnya pengennya bahwa sektor-sektor lain juga menopang sektor-sektor pemerintah," jelasnya.
Menurut Alexander, salah satu instrumen yang dapat mendorong penyaluran kredit tersebut adalah Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).
Melalui perubahan desain KLM, BI tidak hanya mempertahankan insentif untuk mendorong pembiayaan, tetapi juga menambahkan insentif melalui skema pendalaman pasar uang.
"Di KLM itu ada sisi financing-nya, ada sisi PPU-nya," kata Alexander.
Dengan dukungan insentif tersebut, bank diharapkan memiliki ruang lebih besar untuk menyalurkan pembiayaan sekaligus menjaga biaya pendanaan tetap kompetitif.
Alexander menjelaskan, keputusan bank dalam menyalurkan kredit juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam menilai risiko debitur. Semakin tinggi keyakinan bank terhadap kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya, semakin besar ruang pembiayaan yang dapat diberikan.
Baca Juga: Bank INA Buka KCP Muara Karang, Bidik Pertumbuhan Bisnis di Jakarta Utara
Karena itu, dukungan likuiditas dan biaya pendanaan yang lebih rendah diharapkan dapat membantu bank menawarkan kredit dengan harga yang lebih kompetitif.
Namun, menurut Alexander, peningkatan intermediasi tidak bisa hanya mengandalkan sisi perbankan. Dunia usaha juga perlu lebih aktif memanfaatkan fasilitas kredit yang tersedia.
"Kalau bank-nya sudah, tapi belum sekencang yang kita harapkan. Sama juga di mana belum se-willing sektor swastanya yang kita harapkan," ujarnya.
Dia menyebut minat sektor swasta untuk memanfaatkan pembiayaan sebenarnya sudah mulai muncul. Namun, kecepatannya masih perlu ditingkatkan agar pertumbuhan kredit dapat bergerak lebih optimal.
"Sudah mulai ada, tinggal bagaimana supaya bisa lebih kencang lagi, perusahaannya ikut lebih kencang dari sekarang," pungkas Alexander.
Di sisi lain, hingga minggu pertama Agustus 2026, insentif KLM yang telah diperoleh perbankan mencapai Rp446,5 triliun.
Rinciannya, alokasi melalui financing channel mencapai Rp368,4 triliun, interest rate channel Rp73,2 triliun, serta financing to funding channel Rp4,9 triliun.
Dari sisi fundamental, kondisi perbankan juga masih cukup kuat untuk menopang pertumbuhan kredit. Rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) perbankan pada Juni 2026 tercatat sebesar 23,70%.
Baca Juga: Mandiri Tunas Finance Siapkan Rp804,17 Miliar untuk Lunasi Obligasi Jatuh Tempo
Sementara itu, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) secara agregat berada di level 2,09% secara bruto dan 0,82% secara neto pada Juni 2026.
Rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) juga tercatat sebesar 23,10% pada Juli 2026.
Seperti diketahui, BI akan memperbarui desain KLM mulai 1 September 2026. Dalam skema baru tersebut, bank berpotensi memperoleh insentif Giro Wajib Minimum (GWM) hingga 6% dari DPK apabila memenuhi seluruh persyaratan.
Sebelumnya, insentif KLM maksimal 5,5% dari DPK, yang terdiri atas 4,5% melalui financing channel untuk penyaluran kredit ke sektor prioritas dan 1% melalui interest rate channel untuk transmisi suku bunga kredit.
Mulai September, interest rate channel digantikan dengan KLM Pendalaman Pasar Uang (PPU). Bank dapat memperoleh insentif 2% dari DPK apabila kepemilikan SBN dan SRBI non-repo dalam rupiah berada di bawah 19% dari total pendanaan.
Sementara itu, insentif melalui financing channel menjadi maksimal 4%. Dengan demikian, total insentif GWM yang dapat diperoleh bank mencapai maksimal 6% dari DPK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Tag
Emiten milik konglomerat Prajogo Pangestu, PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), bakal menjadi pemegang saham penyedia bahan bakar maskapai di Bandara Changi, Singapura. Pascaaksi tersebut, TPIA bakal menjadi supplier bahan bakar langsung di bandara internasional tersibuk di Asia Tenggara itu.
Aksi tersebut dilakukan TPIA lewat entitas usahanya, Aster. Perusahaan telah menyepakati untuk mengakuisisi saham dan akan menjadi pemegang saham di Changi Airport Fuel Hydrant Installation Pte Ltd (CAFHI).
“Akuisisi kepemilikan strategis di CAFHI merupakan langkah penting dalam ekspansi Aster ke sektor bahan bakar penerbangan,” kata Deputy CEO Aster, Andre Khor, dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Jumat (28/8).
Menurut Andre, investasi tersebut melengkapi kegiatan Aster di bidang pengolahan dan penyimpanan energi serta pengembangan sustainable aviation fuel (SAF).
Langkah itu dilakukan untuk mengembangkan Aster dalam sustainable aviation fuel. Investasi itu pun memperkuat posisi Aster dalam mendukung kebutuhan energi penerbangan yang terus berkembang di Singapura dan kawasan.
Namun dia menyampaikan, transaksi tersebut masih bergantung pada persetujuan yang diperlukan dan pemenuhan sejumlah persyaratan penyelesaian transaksi yang berlaku.
Selain bahan bakar penerbangan konvensional, Aster tengah memperluas kapabilitasnya di bisnis SAF. Perusahaan bekerja sama dengan Aether Fuels untuk mengembangkan fasilitas SAF generasi berikutnya di Pulau Bukom.
Aster juga menggandeng Keppel melalui Infrastructure Division untuk mengkaji pengembangan fasilitas SAF berskala komersial di Pulau Jurong. Fasilitas tersebut dirancang untuk mengolah etanol menjadi bahan bakar penerbangan. Langkah itu memperluas keterlibatan Aster dalam rantai pasok bahan bakar penerbangan, baik konvensional maupun rendah karbon.
Secara keseluruhan, berbagai inisiatif itu menjadi bagian dari strategi Aster membangun platform energi dan infrastruktur terintegrasi yang mencakup produksi, penyimpanan, dan distribusi.
CAFHI merupakan salah satu infrastruktur penting dalam ekosistem bahan bakar penerbangan Bandara Changi. Perusahaan menyediakan fasilitas penyimpanan dan distribusi bahan bakar untuk mendukung operasional maskapai yang beroperasi di salah satu pusat penerbangan utama dunia tersebut.
Pemegang saham CAFHI terdiri atas sejumlah perusahaan energi internasional. Struktur tersebut mencerminkan posisi CAFHI sebagai salah satu bagian penting dalam ekosistem penyediaan bahan bakar penerbangan di kawasan.
Sebelumnya, TPIA baru saja menandatangani Conditional Sales and Purchase Agreement (CSPA) untuk mengakuisisi bisnis otomotif Cycle & Carriage di Singapura dan Malaysia.
Aksi korporasi itu menjadi bagian dari ekspansi regional Chandra Asri Group sekaligus strategi jangka panjang perseroan untuk membangun platform terintegrasi di sektor energi, infrastruktur, dan mobilitas di Asia Tenggara. Cycle & Carriage merupakan bisnis otomotif yang telah beroperasi di kawasan sejak 1899 dan memiliki sejumlah merek otomotif global di Singapura dan Malaysia.
Cycle & Carriage merupakan bisnis otomotif yang telah beroperasi di kawasan sejak 1899 dan memiliki sejumlah merek otomotif global di Singapura dan Malaysia.
Melalui aksi korporasi itu, TPIA akan memperluas bisnisnya ke sepanjang rantai nilai mobilitas sekaligus melengkapi lini energi dan ritel yang telah dimiliki di Singapura.
Akuisisi Cycle & Carriage juga melanjutkan ekspansi Chandra Asri Group di Singapura setelah sebelumnya mengakuisisi jaringan stasiun pengisian bahan bakar bermerek Esso.
Di lantai bursa, saham TPIA terpantau naik 2,56% ke level 2.000 pada perdagangan sesi pertama, Jumat (28/8). Namun sejak awal tahun ,saham TPIA anjlok 71,43%.
Jakarta (ANTARA) - Indonesia's Deputy Communications and Digital Minister Nezar Patria has stressed the need for stronger governance of artificial intelligence as autonomous AI agents enter the financial sector.
In a statement confirmed in Jakarta on Friday, Nezar said AI in financial services had entered a new phase with agentic AI capable of making decisions and executing transactions independently.
"Agentic AI, when given certain decision-making authority, can also conduct transactions. Those transactions can occur between agentic AIs, with AI systems communicating to make decisions," Nezar said.
The development is changing how AI risks are viewed in finance. When AI serves only as an assistant, humans retain final decision-making authority. But when AI can make decisions and execute actions, system errors can directly affect transactions and consumers, he said.
"The risks are certainly significant, so we must prepare mitigation measures and regulations starting now," Nezar said.
The government, therefore, needs governance rules before highly autonomous AI becomes more widespread. The framework should address authority limits, human oversight, accountability, data security and risks from AI-to-AI interactions, he added.
The Communications and Digital Ministry has a 2023 ministerial circular on AI ethics as a reference for responsible AI use.
The government is also preparing a National Artificial Intelligence Road Map and AI ethics guidelines as part of Indonesia's AI governance framework.
"This is being processed so it can become a presidential regulation, along with guidelines for AI ethics," Nezar said.
AI is also changing the skills needed in finance. Workers must understand data governance, AI risk management, cybersecurity, ethics and accountability, not merely how to use AI, he said.
"Top talent in the AI era must not only be skilled in technology but also ensure that technology remains human-centered," he said.
Nezar said the Communications and Digital Ministry and Financial Services Authority (OJK) have a strategic opportunity to cooperate on safe financial AI innovation, including governance, talent development and cross-sector sandbox testing.
"Collaboration between the Communications and Digital Ministry and OJK will form the backbone of an innovative and secure digital financial ecosystem," he said.
For consumers, such governance is crucial because AI decisions in finance can directly affect transactions, services, personal data and access to financial products.
The government must ensure technological advances are matched by clear accountability when AI decisions create risks or losses. With agentic AI entering finance, regulatory challenges extend beyond governing technology use.
The government must determine who is accountable when AI makes decisions, how those decisions are supervised and how consumers are protected.
Pewarta: Farhan AN, Rahmad Nasution
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta, CNBC Indonesia - Kejaksaan Arab Saudi dilaporkan menjatuhkan hukuman mati ke pendakwah sekaligus ulama hadis terkemuka, Abdul Aziz al-Tarifi, Rabu. Ia telah ditahan selama lebih dari 10 tahun, di penjara al-Ha'ir Riyadh dan ditempatkan dalam isolasi.
Mengutip Middle East Monitor Jumat (28/8/2026), informasi disampaikan organisasi hak asasi manusia Arab Saudi, ALQST. Lembaga non profit tersebut telah menyatakan keprihatinannya atas kasus pria berusia 50 tahun tersebut.
"Namun, organisasi tidak memiliki informasi yang cukup mengenai perkembangan proses hukum terbaru," muat laman tersebut.
"ALQST belum dapat memastikan apakah jaksa masih secara aktif mengupayakan hukuman mati terhadap al-Tarifi," tambahnya.
Al-Tarifi ditangkap pada April 2016. Menurut ALQST, penahanannya terjadi setelah dirinya mengunggah sejumlah tulisan di media sosial yang mengkritik jaringan televisi milik Arab Saudi, Al-Arabiya.
Ia juga dikenal kerap mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah. Penangkapannya terjadi sebelum pemerintah Arab Saudi melakukan tindakan keras yang lebih luas terhadap sejumlah tokoh agama di negara tersebut.
Di kesempatan yang sama, ALQST juga menyoroti kasus jurnalis Arab Saudi, Turki al-Jasser. Eksekusinya diumumkan pemerintah Arab Saudi setelah bertahun-tahun ditahan.
Pemerintah Arab Saudi mengatakan al-Jasser telah dinyatakan bersalah atas sejumlah pelanggaran, termasuk pengkhianatan, spionase, dan pendanaan terorisme. Namun, organisasi hak asasi manusia mengkritik proses hukum yang dianggap tidak transparan dan mengaitkan penuntutan terhadapnya dengan aktivitas jurnalistik serta aktivitasnya di dunia maya.
ALQST juga menyoroti kasus dua tokoh agama Arab Saudi lain, Salman al-Awda dan Hassan Farhan al-Maliki, yang hingga kini masih berlangsung. Menurut organisasi tersebut, jaksa juga telah menuntut hukuman mati terhadap keduanya.
Menurut ALQST, jaksa sebelumnya juga pernah menuntut hukuman mati terhadap pendakwah Awad al-Qarni dan Ali al-Omari. Al-Qarni, seorang ulama dan mantan profesor universitas, ditangkap pada September 2017 sedangkan Ali al-Omari adalah ulama, penulis, dan pembawa acara televisi yang juga ditangkap pada tahun yang 2017.
(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
ILUSTRASI. Pertumbuhan KPR (KONTAN/Baihaki)
Reporter: Lydia Tesaloni | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Skema pembiayaan properti residensial melalui kredit pemilikan rumah (KPR) berkurang porsinya seiring lesunya pasar rumah bertipe kecil dan menengah.
Survei Harga Properti Residensial Bank Indonesia (SHPR BI) Triwulan II-2026 menunjukkan, pembelian rumah dari sisi konsumen di pasar primer yang menggunakan skema KPR setara 70,05% dari total skema pembelian.
Sementara itu, pembelian dengan skema pembayaran tunai bertahap mencapai 20,6% dan tunai sebanyak 9,35%.
Meski masih mendominasi, skema KPR mulai turun komposisinya. Pada triwulan II-2025, skema KPR masih setara 73,06% dari total pembiayaan, sementara skema pembayaran tunai bertahap dan tunai masing-masing sebesar 17,75% dan 9,19%.
Baca Juga: Jejak Bakti BCA: Cetak Individu Unggul hingga Pemberdayaan Komunitas
Sejalan dengan itu, nilai KPR secara tahunan juga hanya tumbuh 4,7% pada triwulan II-2026, sementara pada periode yang sama tahun sebelumnya berhasil tumbuh 7,81% secara tahunan.
Sejatinya penjualan properti residensial di pasar primer pada triwulan II-2026 mulai mengalami perbaikan dengan catatan kontraksi 2,36% secara tahunan, lebih baik ketimbang kontraksi 3,8% pada triwulan II-2025.
Namun jika dirinci, capaian dalam periode ini utamanya ditopang oleh penjualan rumah tipe besar yang berhasil tumbuh 13,08% secara tahunan. Di sisi lain, penjualan rumah tipe kecil dan menengah masing-masing masih terkontraksi sebesar 2,88% dan 10,51% secara tahunan.
Padahal, hasil survei menunjukkan bahwa harga properti residensial hanya meningkat terbatas, nampak dari Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) yang ada di 110,89 atau tumbuh 0,69% secara tahunan pada triwulan I-2026. Sebagai perbandingan, pada triwulan II-2026 IHPR tumbuh 0,9% secara tahunan.
Hasil survei juga menunjukkan, penghambat utama pengembangan dan penjualan properti residensial meliputi kenaikan harga bahan bangunan, masalah perizinan/birokrasi, suku bunga KPR, proporsi uang muka yang tinggi dalam pengajuan KPR, serta perpajakan.
Baca Juga: BI Ubah Skema KLM, Bank Buka Peluang Penurunan Bunga Kredit
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Tag
Foto kehancuran Boeing E-3 Sentry, pesawat terpenting milik Angkatan Udara AS, akibat serangan Iran ke pangkalan Pangeran Sultan di Saudi, Jumat (27/3/2026).
REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN – Serangan rudal dan pesawat nirawak (drone) Iran telah menyebabkan kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada fasilitas intelijen dan perangkat keras pengawasan AS di seluruh Asia Barat. Perkiraan biaya perbaikan mencapai miliaran dolar.
Demikian dilaporkan NBC News yang mengutip empat sumber yang mengetahui masalah tersebut. Menurut laporan itu, tingkat kerusakan ini lebih parah dibandingkan kerusakan apa pun yang pernah dialami sebelumnya oleh badan-badan intelijen AS.
Serangan tersebut merusak pos-pos intelijen dan peralatan pengawasan di berbagai wilayah, sehingga memaksa Kongres untuk mencari dana guna memulihkan fasilitas-fasilitas yang menjadi sasaran, ungkap dua sumber yang mengetahui masalah ini kepada NBC.
Para pejabat AS juga sedang mempertimbangkan bagaimana personel dan sumber daya intelijen harus dikerahkan kembali pascaserangan tersebut.
Besarnya kerusakan ini dilaporkan telah memicu pertanyaan mengenai alasan mengapa Pentagon, badan-badan intelijen AS, dan Departemen Luar Negeri tidak memiliki kesiapan yang lebih baik dalam melindungi fasilitas pemerintah dari serangan rudal dan drone Iran.
Para pakar militer dan mantan pejabat AS yang dikutip oleh NBC mempertanyakan apakah Washington telah mengantisipasi secara memadai kerentanan infrastruktur intelijen regionalnya terhadap serangan berkelanjutan dari Iran.
Lebih dari 100 Target Terkena Serangan
Temuan terbaru ini menyusul penilaian NBC sebelumnya yang diterbitkan pada bulan April, yang mendokumentasikan skala respons Iran terhadap perang AS-Israel yang dilancarkan terhadap Teheran pada 28 Februari.
Menurut penilaian tersebut, serangan Iran menghantam lebih dari 100 target di setidaknya 11 instalasi militer AS yang tersebar di tujuh negara: Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Yordania, Kuwait, Irak, dan Arab Saudi.
American Enterprise Institute memperkirakan bahwa biaya perbaikan infrastruktur saja bisa mencapai lebih dari 5 miliar dolar AS.
Perkiraan tersebut belum mencakup biaya penggantian peralatan pengawasan, sistem persenjataan, dan perangkat keras canggih lainnya yang mengalami kerusakan.
Jumat, 28 Agustus 2026 15:39 WIB
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito berbincang dengan salah satu pasien peserta JKN di RSBP Batam, Kepri, Jumat (28/8/2026). ANTARA/Jessica
Batam (ANTARA) - Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito memastikan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, sekaligus terlindungi dari beban biaya pengobatan selama layanan yang diterima menjadi tanggungan Program JKN.
“Ini adalah proteksi finansial, sehingga ke depan BPJS Kesehatan akan selalu menyampaikan pergeseran paradigma dari volume-based to value-based,” kata Prihati Pujowaskito saat melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam (RSBP Batam), Kepulauan Riau (Kepri), Jumat.
Dalam kunjungan itu, ia juga berdialog dengan lima pasien RSBP Batam yang berasal dari sejumlah segmen kepesertaan, yakni peserta penerima upah, peserta mandiri, dan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Kepada pasien, ia menanyakan pengalaman selama memperoleh pelayanan, termasuk kemudahan proses, kecepatan pelayanan, serta kemungkinan adanya diskriminasi berdasarkan status kepesertaan.
“Dari lima yang saya tanya, lima-limanya bilang baik, dan lima-limanya menyatakan bahwa BPJS itu sangat-sangat bermanfaat,” ucapnya.
Menurutnya, masukan langsung dari pasien menjadi salah satu cara untuk memastikan pelayanan yang diberikan fasilitas kesehatan berjalan sesuai dengan standar dan regulasi yang ditetapkan pemerintah.
Pihaknya juga menekankan pentingnya perlindungan finansial agar peserta tidak mengeluarkan biaya untuk pelayanan yang memang menjadi tanggungan JKN.
Ia mengatakan fungsi tersebut menjadi bagian penting dari keberadaan program JKN, mengingat biaya pelayanan kesehatan dapat menjadi beban bagi masyarakat dan berisiko menyebabkan seseorang jatuh miskin ketika tidak memiliki perlindungan yang memadai.
Baca juga: Menkes luncurkan layanan clipping aneurisma otak perdana di RSUD Embung Fatimah
“Jadi kita pastikan mereka tidak mengeluarkan uang. Ini adalah proteksi finansial,” katanya.
Ke depan, BPJS Kesehatan mendorong perubahan paradigma pembiayaan dari berbasis volume pelayanan (volume-based) menjadi berbasis nilai atau kualitas pelayanan (value-based).
Ia menjelaskan pendekatan value-based menempatkan hasil pelayanan terhadap pasien sebagai salah satu ukuran utama, bukan sekadar banyaknya tindakan medis yang diberikan.
“Value itu adalah pasien sembuh dengan biaya seefisien mungkin,” ujarnya.
Dengan pendekatan tersebut pihaknya tidak hanya berperan sebagai pembayar pasif, tetapi juga mendorong pemilihan layanan kesehatan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pasien.
“Jadi kita nanti bukan hanya sebagai pembayar pasif, tetapi pembayar yang memilih kualitas layanan yang sesuai yang dibutuhkan oleh pasien, sehingga pelayanan kesehatan lebih tepat sasaran,” katanya.
Sementara itu Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Ariastuty Sirait mengatakan RSBP Batam terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat di tengah tantangan efisiensi anggaran yang dihadapi rumah sakit pemerintah.
Baca juga: BP Batam terbuka terhadap kritik, dorong ekosistem pers sehat
RSBP Batam merupakan salah satu rumah sakit rujukan di Kepri dengan status rumah sakit Tipe B non-pendidikan, memiliki kapasitas 200 tempat tidur, dan telah memperoleh akreditasi paripurna.
Ia mengatakan kinerja RSBP Batam juga menunjukkan perkembangan positif. Pada tahun ini pendapatan rumah sakit meningkat sebesar 14,13 persen.
Peningkatan tersebut, kata dia, antara lain didorong oleh meningkatnya pendapatan dari Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan pelayanan melalui BPJS Kesehatan.
“Namun kami tidak melihat angka tersebut semata-mata hanya pencapaian finansial, namun mencerminkan meningkatnya organisasi pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap RSBP Batam,” katanya.
Menurut Ariastuty, meningkatnya kepercayaan masyarakat harus diikuti dengan tanggung jawab untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan.
Karena itu, peningkatan kinerja rumah sakit harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan, tata kelola yang baik, serta pelayanan yang mudah, cepat, aman, dan manusiawi bagi pasien.
Ia mengatakan BPJS Kesehatan menjadi salah satu mitra strategis RSBP Batam dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta JKN.
“Karena pada akhirnya, di balik sistem regulasi, di balik klaim, ada pasien dan keluarga yang menaruh harapan kepada kita untuk mendapatkan pelayanan terbaik,” ujar Ariastuty.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BPJS Kesehatan pastikan peserta JKN dapat layanan tanpa biaya tambahan
Pewarta : Amandine Nadja
Editor:
Nadilla
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Momentum pemulihan diharapkan dapat menjadi kesempatan untuk menata kawasan rumah adat Sade agar lebih aman dan tangguh terhadap bencana.
Mataram (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan aspek ketangguhan bencana menjadi bagian penting dalam rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan rumah warga di Dusun Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah.
Kepala BPBD NTB Sadimin mengatakan penanganan kebakaran Dusun Adat Sade saat ini masih berada dalam tahap tanggap darurat.
"Ke depannya ada banyak perbaikan. Saat ini baru tahap tanggap darurat, kemudian nanti berlanjut ke rencana rehabilitasi dan rekonstruksi," kata Sadimin di Mataram, Jumat.
Sadimin menuturkan rekonstruksi tidak hanya diarahkan untuk membangun kembali rumah-rumah adat yang terdampak kebakaran, tetapi sekaligus menata kawasan agar lebih aman dan memiliki kesiapsiagaan lebih baik dalam menghadapi potensi bencana.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah akses kendaraan pemadam kebakaran ke kawasan permukiman adat yang selama ini menjadi kendala ketika terjadi kebakaran.
BPBD NTB menyebut nilai kerugian akibat kebakaran diproyeksikan mencapai hampir Rp34 miliar. Dalam proses pemulihan, penanganan dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan pemerintah kabupaten, provinsi, hingga kemungkinan pemerintah pusat.
Tim rehabilitasi dan rekonstruksi dari sejumlah perguruan tinggi juga telah datang untuk membantu pemerintah dalam menyusun perencanaan pemulihan kawasan terdampak.
"Momentum pemulihan diharapkan dapat menjadi kesempatan untuk menata kawasan rumah adat Sade agar lebih aman dan tangguh terhadap bencana," kata Sadimin.
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya Kampung Adat Sade mengalami kebakaran sekitar pukul 22.00 WITA pada 22 Agustus 2026.
Sejumlah saksi mata menceritakan api pertama kali muncul dari salah satu rumah di tengah permukiman adat tersebut. Api kemudian merembet ke sejumlah rumah lainnya yang sebagian besar menggunakan bahan mudah terbakar, seperti kayu, bambu, dan ilalang.
Dusun Adat Sade merupakan salah satu kampung adat tertua di Pulau Lombok yang telah ada sejak abad ke-16 dan telah diwariskan selama 15 generasi.
Di kalangan wisatawan domestik maupun mancanegara, kampung itu terkenal sebagai destinasi budaya yang kental dalam upaya mempertahankan berbagai tradisi adat Suku Sasak.
Baca juga: DPRD NTB dorong percepatan bantuan korban kebakaran di Dusun Adat Sade
Baca juga: DPRD NTB: Trauma warga harus ditangani sebelum rekonstruksi Dusun Adat Sade
Baca juga: Polisi tunggu hasil laboratorium forensik terkait kebakaran Dusun Adat Sade
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BPBD NTB muat aspek tangguh bencana dalam rekonstruksi Dusun Adat Sade
Pewarta : Fitrah PKL IAIH Anjani
Editor:
Sugiharto Purnama
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Jakarta, CNBC Indonesia - Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi memulai era baru investasi berkelanjutan di pasar saham domestik dengan memberlakukan IDX Green Equity Designation mulai Jumat (28/8/2026).
Pada tahap perdana, BEI menetapkan saham PT Hero Global Investment Tbk (HGII) dan PT Kencana Energi Lestari Tbk (KEEN) sebagai Green Equity, sementara PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) memperoleh penetapan Green Equity Transition. Penetapan ketiganya efektif mulai 28 Agustus 2026.
Penetapan saham hijau tersebut juga melibatkan pihak independen. HGII dan TOBA menggunakan S&P Global Ratings sebagai penyedia external review, sementara KEEN menggunakan PT Sucofindo (Persero) untuk menilai kesesuaian perusahaan terhadap kriteria yang ditetapkan BEI.
Apa Itu Green Equity?
Secara sederhana, IDX Green Equity Designation merupakan penanda pada saham perusahaan tercatat yang kegiatan usahanya dinilai memberikan kontribusi terhadap ekonomi hijau.
BEI membaginya menjadi dua kategori. Green Equity ditujukan kepada perusahaan yang telah memenuhi kriteria kegiatan ekonomi hijau, sementara Green Equity Transition mengakomodasi perusahaan yang masih dalam proses transformasi menuju kegiatan usaha yang lebih hijau.
Untuk perusahaan yang telah menghasilkan pendapatan, salah satu ketentuan Green Equity adalah lebih dari 50% pendapatan tahunan berasal dari aktivitas ekonomi hijau. Kriteria lainnya mencakup keselarasan dengan taksonomi yang menjadi acuan BEI, investasi perusahaan, tata kelola, keterbukaan informasi, hingga penilaian pihak eksternal.
Investor Dunia Makin Melirik Investasi Berkelanjutan
Survei Sustainable Signals Morgan Stanley menunjukkan perhatian investor global terhadap investasi berkelanjutan terus menguat. Sebanyak 88% investor global menyatakan tertarik pada sustainable investing pada 2025, kemudian meningkat menjadi 92% pada 2026.
Pada 2026, tingkat ketertarikan tersebut juga tinggi di berbagai kawasan. Sebanyak 94% investor di Eropa menyatakan tertarik pada sustainable investing, disusul 93% investor di Asia Pasifik dan 88% di Amerika Utara.
Tren tersebut menunjukkan isu keberlanjutan semakin menjadi bagian dari pertimbangan investor dalam melihat peluang investasi.
Dalam konteks itu, kehadiran IDX Green Equity Designation dapat menjadi acuan baru bagi investor untuk lebih mudah mengenali perusahaan yang dinilai memiliki aktivitas hijau maupun perusahaan yang sedang menjalani transisi menuju kegiatan usaha yang lebih berkelanjutan.
Apa Dampaknya Bagi Ekonomi Indonesia?
Kehadiran IDX Green Equity Designation dapat membantu memperbesar aliran modal ke kegiatan ekonomi hijau dan transisi di Indonesia.
Ketika investor global semakin mempertimbangkan faktor keberlanjutan, penanda yang lebih jelas dapat membuat proyek dan perusahaan hijau Indonesia lebih mudah dikenali oleh sumber modal domestik maupun asing.
Dari sisi ekonomi, hal ini dapat mendukung pembiayaan transisi pada sektor seperti energi bersih, industri rendah karbon, pengelolaan sumber daya alam, dan infrastruktur hijau.
Semakin banyak modal yang masuk ke sektor tersebut, semakin besar pula peluang Indonesia mempercepat transformasi menuju ekonomi rendah karbon tanpa hanya mengandalkan pembiayaan pemerintah.
Designation ini juga memperkuat transparansi dan kredibilitas informasi. Standar yang lebih jelas dan external review dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap klaim hijau perusahaan Indonesia, sekaligus mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk ikut bertransformasi agar dapat menarik modal berkelanjutan.
Apa Untungnya Bagi Perusahaan?
Bagi emiten, IDX Green Equity Designation dapat meningkatkan visibilitas di mata investor yang mempertimbangkan faktor keberlanjutan. Status tersebut memberi sinyal bahwa perusahaan telah memenuhi kriteria tertentu terkait aktivitas hijau, tata kelola, keterbukaan informasi, dan external review.
Penanda ini juga dapat memperkuat kredibilitas perusahaan karena informasi hijau tidak hanya berasal dari klaim internal. Bagi perusahaan yang masih bertransisi, kategori Green Equity Transition memberi ruang untuk menunjukkan bahwa upaya menuju model bisnis yang lebih rendah karbon sudah berjalan dan dapat dinilai secara lebih terstruktur.
Hal ini semakin relevan karena Morgan Stanley mencatat 84% perusahaan menilai dukungan investor penting untuk menjalankan strategi keberlanjutan mereka.
Dalam jangka lebih panjang, status tersebut dapat memperluas akses perusahaan ke kelompok investor yang memiliki mandat atau preferensi investasi berkelanjutan.
Bursa Global Juga Punya Penanda Hijau
Indonesia bukan yang pertama mengembangkan penanda bagi perusahaan hijau. London Stock Exchange (LSEG) telah memiliki Green Economy Mark, yang diberikan kepada perusahaan dan fund dengan sedikitnya 50% pendapatan berasal dari produk dan jasa yang berkontribusi terhadap ekonomi hijau.
Cakupan aktivitasnya cukup luas, mulai dari energi, efisiensi energi, transportasi, pangan dan pertanian, pengelolaan limbah dan polusi, hingga infrastruktur serta teknologi air. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi hijau tidak hanya identik dengan energi terbarukan, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas bisnis yang mendukung transisi.
Berbagai sektor dalam klasifikasi ekonomi hijau LSEG, seperti energi, transportasi, pertanian, pengelolaan limbah, dan teknologi air, menunjukkan luasnya jenis kegiatan yang dapat berkontribusi terhadap ekonomi hijau. Foto: London Stock Exchange (LSEG)
Dalam konteks Indonesia, pendekatan serupa membuka peluang bagi emiten dari berbagai sektor untuk memperoleh pengakuan hijau, selama aktivitas usahanya memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam IDX Green Equity Designation.
(Salma Laiqa/slm)
Jakarta, CNN Indonesia --
Seorang warga Surabaya mengaku dimintai uang Rp1 juta dari polisi saat mengurus pengambilan sepeda motornya yang dijadikan barang bukti kasus kecelakaan. Warga itu menceritakan pengalamannya di media sosial kemudian viral dan menjadi perhatian.
Kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan surat keterangan pengeluaran barang bukti kecelakaan ini dialami warga bernama Kristiani pemilik akun @tasyamarcella96 di Satlantas Colombo Surabaya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kronologi Dugaan Pungli
Peristiwa ini bermula pada Rabu (26/8) ketika Kristiani mengurus laporan kecelakaan lalu lintas guna mengajukan klaim asuransi Jasa Raharja. Sebelum berangkat ke Satlantas Colombo, pihak keluarga sudah memberi tahu potensi adanya biaya pengurusan dokumen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi sebelumnya saya dibantu tante saya untuk membuat laporan kecelakaan untuk keperluan klaim Jasa Raharja, tante saya sudah menginformasikan sebelumnya bahwa kemungkinan akan ada biaya di Colombo namun untuk pengambilan kendaraan gratis," kata Kristiani.
Ia mengaku sama sekali tidak menaruh kecurigaan dan menganggap biaya tersebut sebagai prosedur resmi.
"Jadi saya menyetujuinya karena saya pikir itu adalah pungutan resmi semacam denda tilang," lanjutnya.
Namun, prasangka tersebut berubah ketika ia berada di lokasi. Kedatangannya untuk mengurus surat pengeluaran barang bukti justru diiringi permintaan transaksi ke rekening pribadi penyidik.
"Namun kemarin sewaktu di sana saya diminta untuk mentransfer uang tersebut ke rekening pribadi atas nama penyidik," ungkap Kristiani.
Dikarenakan diminta mentransfer uang senilai Rp1 juta ke rekening perorangan, ia menyadari adanya kejanggalan dan memutuskan untuk membagikan pengalamannya ke media sosial.
"Ambil barang bukti kecelakaan GRATIS. Iya sih gratis, tapi buat minta surat pengeluaran kendaraan harus bayar," tulis Kristiani dalam unggahan yang akhirnya viral tersebut.
Kristiani menegaskan kembali bahwa pembayaran tersebut bukan untuk biaya pengambilan kendaraan secara langsung di tempat.
"Untuk hal ini bukan ambil BB ya kak. Karena unitnya masih ada di Polsek Dukuh Pakis dan belum saya ambil," kata dia melansir detikjatim, Jumat (28/8).
Diminta hapus unggahan
Setelah unggahannya viral dan menyita perhatian publik, Kristiani mengaku sempat dihubungi seseorang yang mengaku sebagai atasan penyidik.
Sosok tersebut meminta Kristiani datang ke Satlantas Colombo dan mengarsipkan atau menghapus unggahannya karena dianggap memicu kegaduhan serta menyudutkan institusi kepolisian.
"Orang yang mengaku sebagai atasan tersebut menawarkan agar saya datang ke Colombo untuk dibantu menyelesaikan masalah ini dan meminta agar postingan tersebut diarsipkan dahulu karena dinilai menimbulkan kegaduhan dan menyudutkan pihak mereka. Tetapi saya menolak kedua permintaan tersebut," ujar Kristiani, Kamis (27/8).
Kristiani juga mengungkap pihak kepolisian sempat menawarkan mengantarkan sepeda motor yang ditahan di Polsek Dukuh Pakis sekaligus mengembalikan uang Rp1 juta yang sudah ditransfer. Namun, tawaran tersebut mendadak batal setelah telepon dari sosok yang mengaku atasan tersebut masuk.
"Tadinya sempat menawarkan untuk datang mengantarkan kendaraan dan mengembalikan uang, namun setelah seseorang yang mengaku sebagai atasannya menghubungi saya sepertinya tidak jadi datang," jelasnya.
Sepeda motor korban saat ini masih berada di Polsek Dukuh Pakis dan ia memilih untuk mengambilnya sendiri.
"Belum (diambil) kak. Untuk kendaraan besok saya rencana akan saya ambil ke Polsek Dukuh Pakis," tambahnya.
Menanggapi kabar yang merebak di masyarakat, Kasatlantas Polrestabes Surabaya AKBP Galih Bayu Raditya memastikan bahwa pihaknya akan bergerak cepat untuk menelusuri kebenaran informasi tersebut.
"Akan segera saya cek dan tindak lanjuti," kata Galih, Jumat (28/8/2026).
Ia juga mengimbau korban atau warga yang merasa dirugikan agar segera melayangkan laporan resmi ke Propam Polrestabes Surabaya dengan menyertakan bukti pendukung.
"Untuk yang bersangkutan bisa laporan ke Propam Polrestabes Surabaya untuk melengkapi bukti-bukti yang ada untuk pemeriksaan kita," tegasnya.
(hjn/fea)