ILUSTRASI. Pertumbuhan kredit perbankan Indonesia terus menguat, tetapi Bank Indonesia (BI) melihat laju tersebut masih berpotensi ditingkatkan (KONTAN/Carolus Agus Waluyo)
Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pertumbuhan kredit perbankan Indonesia terus menguat, tetapi Bank Indonesia (BI) melihat laju tersebut masih berpotensi ditingkatkan. Pasalnya, fasilitas pembiayaan yang telah tersedia di perbankan belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh dunia usaha.
Berdasarkan data BI, kredit perbankan tumbuh 13,58% secara tahunan (yoy) pada Juli 2026. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan Juni 2026 yang tercatat sebesar 12,67% yoy.
Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Alexander Lubis mengatakan, kondisi permintaan kredit dari dunia usaha masih menjadi salah satu hal yang terus didalami BI.
Menurutnya, pertumbuhan kredit pada sejumlah sektor prioritas pemerintah memang sudah cukup kuat. Namun, penyaluran kredit ke sektor swasta lainnya belum tumbuh sekencang yang diharapkan.
"Kalau dari sisi korporasinya juga, fasilitas banyak yang belum dipakai. Kami belum pakai semua, karena kami masih melihat," ujar Alexander dalam diskusi dengan media di Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Alexander menilai, kondisi tersebut merupakan kombinasi antara faktor dari sisi perbankan dan dunia usaha. Di satu sisi, likuiditas bank meningkat, tetapi penyaluran kredit belum sepenuhnya mengimbangi kondisi tersebut.
Baca Juga: Investasi ETF Emas Jadi Instrumen Baru, ADPI: Dana Pensiun Perlu Memahami Lebih Dalam
Di sisi lain, korporasi masih mempertimbangkan prospek usaha dan kebutuhan ekspansi sebelum menarik fasilitas kredit yang telah tersedia.
BI juga mendorong perbankan agar tidak hanya berfokus menyalurkan kredit ke sektor prioritas pemerintah. Kredit juga perlu mengalir ke sektor-sektor lain yang memiliki keterkaitan dan dapat menopang program pemerintah.
Alexander mencontohkan sektor transportasi, distribusi hingga pertanian yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas sektor prioritas.
"Intensi kita tetap mempertahankan financing itu sebenarnya pengennya bahwa sektor-sektor lain juga menopang sektor-sektor pemerintah," jelasnya.
Menurut Alexander, salah satu instrumen yang dapat mendorong penyaluran kredit tersebut adalah Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).
Melalui perubahan desain KLM, BI tidak hanya mempertahankan insentif untuk mendorong pembiayaan, tetapi juga menambahkan insentif melalui skema pendalaman pasar uang.
"Di KLM itu ada sisi financing-nya, ada sisi PPU-nya," kata Alexander.
Dengan dukungan insentif tersebut, bank diharapkan memiliki ruang lebih besar untuk menyalurkan pembiayaan sekaligus menjaga biaya pendanaan tetap kompetitif.
Alexander menjelaskan, keputusan bank dalam menyalurkan kredit juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam menilai risiko debitur. Semakin tinggi keyakinan bank terhadap kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya, semakin besar ruang pembiayaan yang dapat diberikan.
Baca Juga: Bank INA Buka KCP Muara Karang, Bidik Pertumbuhan Bisnis di Jakarta Utara
Karena itu, dukungan likuiditas dan biaya pendanaan yang lebih rendah diharapkan dapat membantu bank menawarkan kredit dengan harga yang lebih kompetitif.
Namun, menurut Alexander, peningkatan intermediasi tidak bisa hanya mengandalkan sisi perbankan. Dunia usaha juga perlu lebih aktif memanfaatkan fasilitas kredit yang tersedia.
"Kalau bank-nya sudah, tapi belum sekencang yang kita harapkan. Sama juga di mana belum se-willing sektor swastanya yang kita harapkan," ujarnya.
Dia menyebut minat sektor swasta untuk memanfaatkan pembiayaan sebenarnya sudah mulai muncul. Namun, kecepatannya masih perlu ditingkatkan agar pertumbuhan kredit dapat bergerak lebih optimal.
"Sudah mulai ada, tinggal bagaimana supaya bisa lebih kencang lagi, perusahaannya ikut lebih kencang dari sekarang," pungkas Alexander.
Di sisi lain, hingga minggu pertama Agustus 2026, insentif KLM yang telah diperoleh perbankan mencapai Rp446,5 triliun.
Rinciannya, alokasi melalui financing channel mencapai Rp368,4 triliun, interest rate channel Rp73,2 triliun, serta financing to funding channel Rp4,9 triliun.
Dari sisi fundamental, kondisi perbankan juga masih cukup kuat untuk menopang pertumbuhan kredit. Rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) perbankan pada Juni 2026 tercatat sebesar 23,70%.
Baca Juga: Mandiri Tunas Finance Siapkan Rp804,17 Miliar untuk Lunasi Obligasi Jatuh Tempo
Sementara itu, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) secara agregat berada di level 2,09% secara bruto dan 0,82% secara neto pada Juni 2026.
Rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) juga tercatat sebesar 23,10% pada Juli 2026.
Seperti diketahui, BI akan memperbarui desain KLM mulai 1 September 2026. Dalam skema baru tersebut, bank berpotensi memperoleh insentif Giro Wajib Minimum (GWM) hingga 6% dari DPK apabila memenuhi seluruh persyaratan.
Sebelumnya, insentif KLM maksimal 5,5% dari DPK, yang terdiri atas 4,5% melalui financing channel untuk penyaluran kredit ke sektor prioritas dan 1% melalui interest rate channel untuk transmisi suku bunga kredit.
Mulai September, interest rate channel digantikan dengan KLM Pendalaman Pasar Uang (PPU). Bank dapat memperoleh insentif 2% dari DPK apabila kepemilikan SBN dan SRBI non-repo dalam rupiah berada di bawah 19% dari total pendanaan.
Sementara itu, insentif melalui financing channel menjadi maksimal 4%. Dengan demikian, total insentif GWM yang dapat diperoleh bank mencapai maksimal 6% dari DPK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Tag