Nabire (ANTARA) - PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Nabire, Papua Barat, siapkan cadangan pasokan listrik sekitar 13 megawatt (MW) untuk memenuhi tambahan kebutuhan proyek strategis nasional (PSN) di daerah tersebut.
Manager PLN UP3 Nabire Paulinus Mahuse di Nabire, Jumat, mengatakan total kapasitas pasokan listrik yang disediakan PLN Nabire mencapai 42,4 MW, sedangkan beban puncak saat ini sekitar 29,3 MW.
“Selisih kapasitas pasokan dengan beban puncak tersebut menjadi ruang bagi PLN untuk mengakomodasi pertumbuhan kebutuhan listrik,” katanya.
Ia mengatakan, sejumlah program strategis nasional mulai dibangun di Nabire, seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Kampung Nelayan Merah Putih dan Sekolah Rakyat, sehingga menimbulkan tambahan listrik setelah mulai beroperasi.
Untuk itu, ketersediaan listrik perlu dijaga untuk mendukung program pemerintah yang merupakan bagian dari agenda Asta Cita Presiden sekaligus menopang aktivitas ekonomi masyarakat.
“Sistem kelistrikan kita masih memiliki cadangan sekitar 13 MW yang dapat digunakan untuk mengantisipasi pertumbuhan beban listrik,” ujarnya.
Ia mengatakan, PLN tetap berkoordinasi dengan PLN induk dan pusat untuk memastikan kesiapan sistem menghadapi peningkatan kebutuhan listrik akibat pembangunan program strategis.
Selain itu, pihaknya terus memantau perkembangan PSN dengan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk kebutuhan listrik Sekolah Rakyat, Dinas Perikanan terkait Kampung Nelayan Merah Putih, serta pihak yang menangani pembangunan KDMP.
PLN juga melakukan pemantauan secara berkala terhadap pembangunan fasilitas pemerintah dan pelanggan potensial untuk memastikan kebutuhan kelistrikan dapat dipenuhi sesuai perkembangan pembangunan.
Selain PSN tersebut, PLN juga menyiapkan pasokan listrik untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Pemprov Papua Tengah.
Ia mengatakan, perencanaan kebutuhan listrik KIPP di Nabire telah dilakukan sejak tahun 2025 dan berdasarkan perhitungan PLN masih dapat dipenuhi oleh sistem kelistrikan Nabire.
KIPP diperkirakan membutuhkan daya sekitar 6 MW. Kebutuhan tersebut terutama terjadi pada siang hari karena sebagian besar aktivitas perkantoran berlangsung pada jam kerja.
Menurutnya, karakteristik beban KIPP yang dominan pada siang hari membuat kebutuhan tersebut masih dapat ditopang oleh cadangan sistem tanpa memberikan tekanan signifikan terhadap beban puncak malam hari.
Ia mengatakan PLN akan terus memantau perkembangan pembangunan KIPP dan program pemerintah lainnya agar penyiapan infrastruktur kelistrikan dapat dilakukan sesuai kebutuhan.
Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jumat, 4 September 2026 20:00 WIB
Tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana berada di dalam mobil tahanan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (3/6/2026). Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, dan dua mantan Wakil Kepala BGN yakni Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program MBG pada BGN tahun 2025-2026. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nym.
Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung menyita sejumlah aset milik tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) Tahun Anggaran 2025–2026.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan aset yang disita antara lain milik mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dengan nilai diperkirakan mencapai Rp8,43 miliar.
"Penyitaan ini merupakan bagian dari rangkaian penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis pada Badan Gizi Nasional," katanya.
Dari Dadan yang menjabat Kepala BGN pada Agustus 2024 hingga 2 Juni 2026, penyidik menyita aset dengan estimasi nilai Rp8.436.069.815.
Aset tersebut antara lain satu jam tangan Rolex dengan estimasi nilai Rp300 juta dan satu unit Toyota Innova Zenix.
Penyidik juga menyita uang tunai dalam berbagai mata uang dari Dadan, termasuk 240 ribu dolar AS yang ditemukan di dalam mobil Suzuki Carry pikap di lantai B1 Apartemen Sentul Tower, Sentul City.
Selain itu, uang tunai 20 ribu dolar AS dan sejumlah uang rupiah ditemukan di dalam mobil Honda WR-V, sedangkan dari Toyota Avanza ditemukan uang tunai Rp24,5 juta. Penyidik turut menyita uang tunai lainnya sebesar Rp540,29 juta.
Dari tersangka Sony Sonjaya, Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi periode 17 September 2025 hingga 2 Juni 2026, penyidik menyita satu jam tangan Bell & Ross serta sejumlah perhiasan dan batu permata.
Barang yang disita antara lain cincin dengan batu safir biru alami, rubi alami, dan hessonite alami serta sejumlah cincin dan satu batu permata berwarna biru muda transparan.
Sementara itu, dari tersangka Asep Yusuf Somantri yang merupakan pihak swasta, penyidik menyita satu unit BMW 740 LI AT dan satu unit Toyota Alphard 2.5X A/T.
Penyidik juga menyita uang tunai 8.658 dolar AS dan 1.800 dolar Singapura dari Asep.
Anang mengatakan seluruh aset tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari ketua pengadilan negeri.
"Seluruh aset yang disita nantinya akan difungsikan sebagai pembayaran uang pengganti dalam penanganan perkara a quo," ujarnya.
Penyitaan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Nomor Prin-33/F.2/Fd.2/05/2026 tanggal 29 Mei 2026.
Pewarta : Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor:
Anwar Maga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan tidak akan tinggal diam jika ditemukan perusahaan yang terbukti memotong uang saku peserta Program Magang Nasional. Perusahaan yang melakukan pelanggaran dapat dipanggil untuk dimintai klarifikasi dan berpotensi masuk daftar hitam.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi menanggapi kabar dugaan pemotongan uang saku peserta magang yang ramai di media sosial.
Cris mengatakan, Kemnaker membuka ruang bagi peserta untuk melaporkan jika mengalami pemotongan. Namun, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh informasi yang cukup untuk menelusuri perusahaan atau pihak tertentu yang diduga melakukan praktik tersebut.
"Ya misalnya dia harusnya dapat Rp 5,7 juta ternyata dia hanya dapat Rp 4 juta, pasti kan anak akan teriak gitu. Nah, kalau teriak ya kita panggil perusahaannya kita blacklist, kan gitu," jelas dia kepada Liputan6.com, Jumat (4/9/2026).
Menurut Cris, peserta magang memiliki alasan kuat untuk menyampaikan keberatan apabila uang saku yang diterima tidak sesuai ketentuan. Ia juga menilai informasi mengenai perusahaan yang melakukan pemotongan akan memudahkan Kemnaker melakukan pemeriksaan.
Kemnaker juga telah berupaya mencari pihak yang pertama kali menyampaikan informasi dugaan pemotongan tersebut. Namun, orang yang bersangkutan belum memberikan respons ketika dihubungi.
Cris memastikan pihaknya akan menelusuri informasi tersebut apabila tersedia data yang dapat diperiksa, baik terkait perusahaan maupun pihak lain yang terlibat.
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5485687/original/071253500_1769524080-1756f35c-ee91-4c96-861f-adbd26f34d5c.jpeg)
Perbesar
Cris menjelaskan skema pembayaran uang saku menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan peserta menerima haknya. Kemnaker tidak menyalurkan uang saku melalui perusahaan, melainkan langsung ke rekening peserta.
Ia menilai kondisi tersebut membuat perusahaan tidak memiliki akses langsung terhadap dana yang ditransfer pemerintah kepada peserta.
"Cuma logika perusahaan terlalu bodoh kalau memang dia melakukan itu kan gitu. Kalau misalnya kita transfer ke perusahaan, ya, ada kemungkinan perusahaan potong karena ada biaya segala macam, itu bisa seperti itu," jelas dia.
Menurutnya, persoalan berbeda dapat muncul apabila perusahaan dalam proses seleksi menjanjikan peserta diterima magang dengan syarat tertentu, termasuk kesepakatan mengenai pemotongan uang saku.
"Ya tadi misalnya perusahaan pada saat menyeleksi 'ya nanti kamu ini tapi kamu nanti kamu dipotong ya', tapi itu kan kesepakatan mereka, dan kemungkinan orangnya akan protes kan gitu."
Meski demikian, Cris menegaskan setiap informasi mengenai dugaan pelanggaran tetap akan ditelusuri apabila disertai data.
Ia memastikan Kemnaker siap memeriksa apabila terdapat laporan mengenai perusahaan maupun pihak internal Kemnaker yang diduga terlibat.
"Padahal kan kami maksudnya, ya kalau misalnya ada datanya, apakah perusahaan ataupun orang ini, orang Kemnaker main, pasti kita akan anu, kita akan telusuri gitu kebenarannya."
Karena itu, peserta yang merasa uang sakunya tidak sesuai atau mengalami dugaan pemotongan diharapkan menyampaikan informasi kepada Kemnaker agar dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6
Istanbul (ANTARA) - Pengadilan Filipina mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte atas tuduhan ancaman serius, menurut pengacaranya, Jumat.
Paul Lawrence Lim menegaskan Duterte "tidak akan menghindari" hukum dan akan terus menempuh upaya hukum, menurut harian Manila Times.
Menurut Lawrence, Pengadilan Negeri Quezon City mengeluarkan surat perintah penangkapan dan menetapkan jaminan sebesar 120.000 peso (sekitar Rp33,7 juta)) untuk setiap dakwaan.
Departemen Kehakiman mengajukan tiga dakwaan "ancaman serius" terhadap Duterte atas pernyataannya tentang "pembunuhan" terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr., Ibu Negara Liza Araneta-Marcos, dan mantan Ketua DPR Martin Romualdez, menurut Kantor Berita Filipina.
Duterte menyampaikan pernyataan tersebut selama konferensi pers daring pada November 2024, dengan mengatakan mereka akan dibunuh jika ia terbunuh.
Duterte, 48 tahun, menjadi wakil presiden ke-15 dan termuda di negara Asia Tenggara saat terpilih mendampingi Marcos pada 2022 untuk masa jabatan tetap enam tahun.
Kantor Marcos menyatakan bahwa mereka "menghormati setiap keputusan atau arahan dari pengadilan."
Wakil presiden juga menghadapi sidang pemakzulan di parlemen.
Duterte, putri mantan Presiden Rodrigo Duterte, memasuki dunia politik pada 2007 ketika ia terpilih sebagai wakil walikota Davao City, dan menjabat hingga 2010.
Ia kemudian kembali terpilih sebagai walikota Davao City pada 2010 dan menjabat hingga tahun 2013.
Duterte kemudian memenangkan pemilihan walikota pada 2016 dan 2019.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Wapres Filipina Duterte dituntut pidana atas ancaman pembunuhan
Baca juga: Wapres Filipina Sara Duterte hadapi sidang pemakzulan di Senat
Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jumat, 4 September 2026 17:06 WIB
Pimpinan Bulog Cabang Magelang Ihsan Sura Adilaga memantau penyaluran bantuan sosial di salah satu desa di Kabupaten Magelang. ANTARA/HO - Bulog Magelang
Magelang (ANTARA) - Perum Bulog Cabang Magelang menyalurkan bantuan sosial (bansos) pangan berupa 21.884, 5 ton beras kepada 729.485 penerima bantuan pangan (PBP) untuk alokasi bulan Juli, Agustus, dan September 2026.
Pimpinan Bulog Cabang Magelang Ihsan Sura Adilaga, di Magelang, Jumat, menyampaikan masing-masing penerima mendapatkan bantuan sebanyak 30 kilogram beras yang disalurkan sekaligus untuk tiga bulan.
Ia mengatakan bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di wilayah kerja Bulog Cabang Magelang.
"Jumlah penerima bantuan pada periode kali ini mengalami penurunan sebanyak 25.424 PBP dibandingkan realisasi penyaluran pada alokasi bulan Februari dan Maret 2026 kemarin yang mencapai 754.909 PBP," katanya.
Ia menyebutkan, untuk masing-masing wilayah jumlah penerima bantuan di Kabupaten Temanggung sebanyak 104.288 PBP, turun dari sebelumnya 107.255 PBP, kemudian Kota Magelang sebanyak 5.967 PBP, dari sebelumnya 12.343 PBP.
Sementara Kabupaten Magelang tercatat sebanyak 175.796 PBP, turun dari 180.325 PBP. Kabupaten Purworejo sebanyak 103.950 PBP, dari sebelumnya 108.587 PBP, sedangkan Kabupaten Kebumen sebanyak 212.290 PBP, turun dari sebelumnya 217.044 PBP.
"Penetapan jumlah penerima bantuan tersebut mengikuti data penerima yang telah ditetapkan pemerintah. Penyaluran dilakukan sesuai daftar penerima yang telah ditentukan, sehingga bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang menjadi sasaran program," katanya.
Ia berharap, bantuan beras ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
Pewarta: Heru Suyitno
Editor:
Edhy Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jumat, 4 September 2026 17:06 WIB
Ilustrasi - Pelanggan Telkomsel sedang mengoperasikan perangkat ponsel. (ANTARA/HO-Telkomsel)
Jakarta (ANTARA) - Telkomsel tengah melakukan kajian untuk menyesuaikan produk dan layanannya sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai akumulasi sisa kuota internet.
VP Corporate Communications and Social Responsibility Telkomsel Abdullah Fahmi mengatakan Telkomsel siap mematuhi kebijakan akumulasi kuota internet yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota.
Fahmi mengatakan Telkomsel patuh dan tunduk kepada putusan MK serta mendukung kebijakan pemerintah dengan tujuan untuk memperkuat perlindungan pelanggan.
"Ini sejalan dengan komitmen kami melayani sepenuh hati, melalui layanan yang memberikan nilai tambah dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan," ujar dia.
Telkomsel terus berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dan pemangku kepentingan terkait dalam implementasi kebijakan akumulasi sisa kuota internet.
Perusahaan juga memastikan akan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami kepada pelanggan ketika regulasi tersebut telah diimplementasikan dalam layanannya.
"Telkomsel memahami bahwa perlindungan pelanggan serta pemberian informasi yang jelas dan mudah dipahami merupakan elemen penting dalam menghadirkan pengalaman pelanggan yang semakin baik," ujarnya.
Diketahui, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menerbitkan Surat Edaran khusus untuk para operator seluler agar mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai kuota internet.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Telkomsel kaji penyesuaian layanan terkait akumulasi kuota internet
Pewarta : Farhan Arda Nugraha
Editor:
Nadilla
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengungkapkan sektor tekstil masih cukup prospektif, meski banyak pihak mengaku sektor ini sudah mulai redup.
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi mengatakan sektor tekstil nasional sejatinya terus berkembang.
"Tekstil tuh sekarang juga makin hari makin berkembang kan komponennya. Tapi yang paling penting bagi Indonesia itu supply chainnya harus lengkap, dari tingkat bahan baku sampai akhir, karena kalau bahan bakunya sendiri masih tergantung negara lain, volatilitasnya akan kita absorb nanti di dalam produk kita," kata Edi saat ditemui wartawan di kantornya, Jumat (4/9/2026).
Pihaknya melanjutkan, agar sektor tekstil Indonesia dapat bersaing di kancah global, maka harus dibangun rantai pasok yang kuat dan tentunya berasal dari dalam negeri.
"Supaya lebih kompetitif kita juga harus membangun supply chainnya lengkap, karena tekstil jangan dianggap lagi sebagai sunset industry, justru ke depan punya potensi besar, hanya tinggal bagaimana supaya lebih modern seperti apa," terang Edi.
Oleh karena itu, permasalahan industri tekstil Indonesia berada di rantai pasok di mana bahan bakunya masih bergantung dengan negara lain.
"Terpenting adalah mengisi supply chainnya supaya lengkap, karena di raw material ini kita masih bergantung ke negara lain. Kalau bisa kita tarik ke dalam negeri, kita jadi enggak selalu bergantung ke satu negara," ujarnya.
Adapun, industri tekstil Indonesia yang cukup lama tertekan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pada neraca perdagangan bulan Juli, nilai ekspor industri tekstil ini berhasil menembus US$329,20 juta atau sekitar Rp 5,83 triliun (US$1= Rp 17.710). Nilainya berhasil mengalami peningkatan sebesar 11,99% dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar US$293,97 juta.
Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu yang sebesar US$289,08 juta, ekspor industri tekstil bahkan tumbuh lebih pesat 13,88%.
Pencapaian tersebut menjadi sinyal positif bagi industri tekstil yang dalam beberapa waktu terakhir menghadapi tekanan dan berbagai dinamika pasar. Nilai ekspornya sempat turun hingga US$232,01 juta pada Maret 2026.
Setelah itu, ekspor tekstil mulai pulih menjadi US$290,65 juta pada April, sempat turun menjadi US$278,23 juta pada Mei, kemudian kembali meningkat menjadi US$293,97 juta pada Juni dan US$329,20 juta pada Juli 2026.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta, CNN Indonesia --
TNI Angkatan Darat mengungkap penyebab insiden ambruknya Jembatan Gantung Garuda di Pangandaran, Jawa Barat pada saat proses peresmian.
"Hasil investigasi menemukan adanya sejumlah kondisi teknis pada sistem jembatan yang secara bersama-sama memengaruhi kinerja struktur, termasuk kondisi pembebanan yang melebihi kapasitas penggunaan jembatan," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad), Brigjen TNI Donny Pramono dalam keterangan tertulis, Jumat (4/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Proses investigasi tersebut dilakukan terhadap berbagai bagian konstruksi dan sistem pendukung jembatan. Dalam investasi itu, tim menemukan sejumlah kondisi teknis, antara lain pengait block anchor yang mengalami patah, konfigurasi dan posisi block anchor terhadap pylon, sistem roller dan turnbuckle, konfigurasi sling bawah, serta perbedaan elevasi pada pylon.
Kemudian, pada saat kejadian, jembatan menerima beban secara bersamaan dari sekitar 50 orang, yang berdasarkan hasil analisis menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kinerja struktur.
Donny menyebut Jembatan Gantung Garuda merupakan jenis jembatan perintis yang dibangun sebagai solusi akses masyarakat, khususnya di wilayah dengan kondisi geografis yang menyulitkan bagi pembangunan jembatan beton.
"Jembatan perintis memiliki batas kemampuan atau kapasitas tertentu. Karena itu, aspek pembebanan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam penggunaannya. Pada jembatan tersebut juga telah dicantumkan ketentuan mengenai batas jumlah orang yang dapat berada di atas jembatan," tutur dia.
TNI AD juga telah melakukan peningkatan terhadap sistem sling pada jembatan-jembatan perintis yang dibangun, termasuk peningkatan kekuatan sling sekitar 20 hingga 30 persen. Kendati demikian, seluruh sistem jembatan tetap harus digunakan sesuai kapasitas dan ketentuan yang telah ditetapkan.
"Kami tidak ingin menyalahkan siapa pun. Kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi kami untuk memastikan seluruh aspek teknis dan ketentuan penggunaan benar-benar dipahami dan dipatuhi," ucap Donny.
Sebagai tindak lanjut hasil investigasi, TNI AD akan melakukan penanganan dan penyempurnaan secara menyeluruh terhadap bagian-bagian yang berkaitan dengan sistem struktur jembatan.
Kata Donny, evaluasi juga akan mencakup konfigurasi, keseimbangan, distribusi beban, serta penerapan ketentuan keselamatan pada jembatan perintis lainnya.
Donny menyebut sebelum kembali dimanfaatkan masyarakat, jembatan akan terlebih dahulu menjalani pemeriksaan dan pengujian teknis sesuai kebutuhan untuk memastikan kelayakan penggunaannya.
"Hasil investigasi ini akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pembangunan jembatan ke depan, sehingga infrastruktur yang dibangun benar-benar dapat memberikan manfaat secara optimal, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat," ujarnya.
Sebelumnya, jembatan gantung Pongpet yang ada di Desa Margacinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, runtuh saat Bupati Pangandaran Citra Pitriyami dan Dandim serta sejumlah pejabat meresmikan jembatan tersebut, Minggu (30/8).
Dalam video tersebut terlihat Bupati Pangandaran Citra Pitriyami bersama Dandim 0625 Pangandaran dan sejumlah pejabat lainnya berada di atas jembatan.
Tiba-tiba, bagian jembatan mengalami kerusakan hingga membuat sejumlah orang yang berada di atasnya terjatuh. Beruntung, seluruh rombongan selamat.
Kapolsek Cijulang Iptu Dimas Aditama mengatakan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Seluruh penjabat yang hadir pun dinyatakan selamat dalam insiden tersebut.
"Aparat langsung melakukan pengamanan di lokasi. Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa dan situasi tetap aman serta kondusif," ujar Dimas, Senin (31/8).
(ugo/dis)
Jum'at, 04 September 2026, 17:04 WIB
Warta Ekonomi, Jakarta -
PT Cakra Buana Resources Energi Tbk (CBRE) menerima panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait gugatan wanprestasi yang diajukan perusahaan Singapura, Navios Control Service Pte Ltd.
Gugatan bernomor 615/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst tersebut berkaitan dengan tagihan pemeliharaan kapal yang sebelumnya dikelola pihak ketiga sebagai penyedia jasa ship management. Perkara didaftarkan pada 28 Agustus 2026, dengan sidang perdana dijadwalkan Kamis, 10 September 2026.
Direktur dan Corporate Secretary Cakra Buana, Amanda Octania menyatakan telah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas tagihan perusahaan asal Singapura tersebut serta melunasi seluruh outstanding secara langsung kepada vendor.
Perseroan juga masih berkomunikasi dan bernegosiasi dengan kuasa hukum Navios Services untuk mengupayakan penyelesaian melalui musyawarah, termasuk mediasi dan pencabutan gugatan.
"Perseroan telah melakukan pelunasan atas seluruh utang pokok atau outstanding yang ditagihkan kepada perseroan," tegas dia dalam keterangan resminya, Jumat (4/9/2026).
Dia menilai gugatan tersebut tidak mengganggu operasional dan tidak lagi menimbulkan kewajiban pembayaran outstanding kepada vendor terkait perkara tersebut. Untuk itu, CBRE tidak memperkirakan adanya dampak material terhadap kondisi keuangan maupun kelangsungan usaha.
Baca Juga: 23 Emiten Kena Sanksi OJK, Ada Grup Bakrie, SGRO, CBRE, ROTI hingga PSAB
Baca Juga: ADCP Lolos dari Gugatan PKPU PT Burda Contraco, Begini Detail Perkaranya
Di sisi lain, CBRE tengah menyiapkan right issue senilai Rp1,27 triliun dengan menerbitkan maksimal 11,79 miliar saham baru berharga nominal Rp25 dan harga pelaksanaan Rp108 per saham. Jumlah tersebut setara 72,22% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah aksi korporasi.
Penawaran dilakukan dengan rasio 100:260. Setiap pemegang 100 saham lama yang tercatat pada 4 November 2026 pukul 16.00 WIB berhak memperoleh 260 HMETD, dengan setiap satu HMETD dapat digunakan untuk membeli satu saham baru seharga Rp108. Harga tersebut memberikan diskon sekitar 84,78% dari harga penutupan CBRE pada 1 September 2026 sebesar Rp710.
Dana rights issue akan digunakan untuk mengonversi utang kepada Garuda Nusantara Mineral (GNM), Saga Investama Sedaya (SIS), Yafin Tandiono Tan (Yafin), dan Hilong Shipping Holding Limited (HSIL) senilai Rp858,59 miliar atau US$48,5 juta dengan kurs Rp17.703 per dolar AS. Setelah dikurangi biaya dan kebutuhan konversi utang, dana bersih akan digunakan sebagai modal kerja untuk mendukung kelangsungan dan pengembangan usaha.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Dian Ihsan
Editor: Dian Ihsan
REPUBLIKA.CO.ID, ASAHAN — Upaya meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat sekaligus menjaga pendapatan petani selama masa peremajaan tanaman dilakukan PTPN IV PalmCo melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dipadukan dengan penanaman padi gogo. Program tersebut mulai dijalankan di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Senin (31/8/2026).
Penanaman perdana berlangsung di lahan Koperasi Produsen Petani Kelapa Sawit (KPPKS) Kesepakatan, Desa Gotting Sidodadi, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge. Lahan yang merupakan eks Plasma Perkebunan Inti Rakyat (PIR) Lokal itu memiliki luas 284 hektare.
Pada tahap awal, pendanaan PSR dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mencakup 88,30 hektare yang dikelola oleh 52 petani. Di sebagian lahan yang diremajakan tersebut, sekitar 5 hektare dimanfaatkan untuk penanaman padi gogo secara tumpang sari atau intercropping.
Penanaman padi dilakukan untuk memberikan sumber pendapatan alternatif bagi petani ketika tanaman sawit yang diremajakan belum memasuki fase menghasilkan. Pada saat yang sama, pola tersebut dinilai dapat mengoptimalkan pemanfaatan lahan di tengah tantangan perubahan iklim, alih fungsi lahan, serta kebutuhan pangan.
Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV, Arya Sandhiyudha, mengatakan pendampingan kepada petani sawit rakyat merupakan bagian dari peran perusahaan perkebunan negara dalam mendorong penguatan sektor perkebunan rakyat.
Menurut dia, PTPN memiliki posisi strategis karena meskipun mengelola sekitar 5 persen dari total perkebunan sawit nasional, perusahaan negara tersebut memiliki kepedulian terhadap keberadaan petani sawit rakyat yang mencapai sekitar 42 persen dari total sawit nasional.
“Ini adalah bukti bahwa PTPN merupakan perkebunan sawit negara yang hanya mengelola 5 persen dari total sawit nasional, namun memiliki kepedulian serta tanggung jawab terhadap 42 persen petani sawit rakyat,” ujar Arya saat menghadiri penanaman perdana di Asahan.
Ia berharap KPPKS Kesepakatan dapat meningkatkan produktivitas kebun dan kesejahteraan anggotanya setelah tanaman hasil peremajaan memasuki masa produksi.
Bupati Asahan Taufiq Zainal Abidin mengatakan kolaborasi antara PTPN IV PalmCo melalui PTPN IV Regional I dan kelompok petani tersebut dapat mendukung pengembangan komoditas perkebunan sekaligus tanaman pangan di daerah.
Menurut Taufiq, pola tersebut sejalan dengan agenda pembangunan daerah dan kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan pangan.
“Ini menunjukkan salah satu program strategis bagaimana meningkatkan produk unggulan, yaitu tanaman sawit, dan yang kedua untuk tanaman pangan. Kami apresiasi, mudah-mudahan ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani yang ada di Kabupaten Asahan,” katanya.
Ketua KPPKS Kesepakatan H Syarifuddin Sirait mengatakan pendampingan perusahaan tidak hanya dilakukan pada saat penanaman, tetapi juga sejak tahap persiapan program PSR. Pendampingan mencakup penyusunan dokumen, edukasi budi daya, hingga pelaksanaan penanaman.
Syarifuddin berharap produktivitas kebun anggota koperasi setelah peremajaan dapat meningkat. Minat petani untuk mengikuti program tersebut juga masih berkembang. Menurut dia, pendataan lahan untuk pengusulan PSR tahap kedua telah mencapai sekitar 150 hektare.
“Harapan kami ke depannya, produksi kami nanti bisa menyamai, paling tidak sama dengan PTPN,” ujar Syarifuddin.
Untuk mendukung pemasaran hasil kebun setelah tanaman memasuki fase menghasilkan, PTPN IV PalmCo melalui Regional I juga menyiapkan skema penyerapan tandan buah segar (TBS) petani di pabrik kelapa sawit seinduk PTPN Group. Perusahaan menyatakan akan membeli TBS dari KPPKS Kesepakatan dengan harga yang kompetitif.
Selain itu, petani mitra akan difasilitasi dalam memperoleh sertifikasi keberlanjutan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Sertifikasi tersebut diharapkan membuka peluang bagi petani untuk memperoleh nilai tambah dari hasil produksi sawit yang memenuhi standar keberlanjutan.
Program penanaman padi gogo di lahan PSR juga direncanakan untuk diperluas ke lembaga pekebun mitra PTPN IV Regional I lainnya yang menjalankan program serupa.
Penanaman perdana di Asahan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Asahan, antara lain Ketua DPRD Kabupaten Asahan Efi Irwansyah Pane, Kapolres Asahan AKBP Adi Dharma Pramudita, Kepala Kejaksaan Negeri Asahan Mochamad Judhy Ismono, dan Dandim 0208/Asahan Letkol Inf Edy Syahputra.
Dari PTPN IV PalmCo hadir Region Head PTPN IV Regional I Rurianto, Operation Head I Rina Tanjung, serta jajaran manajemen perusahaan.