Karantina Bali raih penghargaan usai gagalkan perdagangan ilegal ribuan burung liar - ANTARA News Bali
calendar_today 31.08.2026 - person - timer ~
Denpasar (ANTARA) - Lembaga konservasi dunia International Union for Conservation of Nature (IUCN) memberikan penghargaan internasional kepada Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali (Karantina Bali) setelah berhasil menyelamatkan ribuan burung liar dari ancaman perdagangan ilegal.
“Penghargaan ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan, perlindungan satwa liar membutuhkan kerja bersama agar kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia tetap lestari,” kata Kepala Balai Besar Karantina Bali Heri Yuwono di Denpasar, Senin.
Sorotan dari dunia internasional yaitu IUCN Species Survival Commission Asian Songbird Trade Specialist Group (SSC ASTSG) tersebut diberikan karena Karantina Bali bersama instansi lintas sektor dinilai konsisten dalam menggagalkan berbagai upaya penyelundupan burung liar dan burung berkicau ilegal di wilayah Pulau Dewata.
Heri menjelaskan bahwa posisi Bali sebagai wilayah strategis dengan mobilitas barang dan penumpang yang tinggi menjadikannya sebagai kawasan kritis yang membutuhkan pengawasan ketat terhadap lalu lintas satwa.
"Melalui pengawasan di berbagai pintu masuk utama, seperti Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Padangbai, serta jalur kargo udara dan laut, jajaran Karantina Bali secara konsisten mengamankan satwa burung yang dilalulintaskan tanpa dilengkapi Sertifikat Kesehatan Hewan maupun dokumen sah lainnya," ujar dia.
Pengawasan ketat tersebut merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
Selain menegakkan aturan lalu lintas satwa, tindakan tegas ini ditujukan untuk mencegah masuk dan meluasnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), termasuk penyakit zoonosis berbahaya seperti flu burung (avian influenza).
Heri menyampaikan langkah pencegahan penyelundupan burung ini sekaligus menjadi bagian integral dari pelindungan keanekaragaman hayati, mengingat penangkapan berlebihan terhadap burung berkicau di alam dapat menghancurkan populasi dan merusak keseimbangan ekosistem.
Dalam menjalankan tugasnya, Karantina Bali memastikan terus memperkuat penegakan hukum melalui kolaborasi bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali, Kepolisian Kawasan Pelabuhan, serta instansi terkait lainnya.
Sinergi itu tidak berhenti pada penindakan, tetapi dilanjutkan dengan pelepasliaran satwa hasil sitaan yang masih layak kembali ke habitat alaminya, termasuk di kawasan konservasi Taman Nasional Bali Barat.
“IUCN SSC ASTSG menilai konsistensi penindakan di pintu-pintu masuk Bali telah mempersempit ruang gerak jaringan perdagangan ilegal, langkah ini dinilai sejalan dengan strategi konservasi global dalam melindungi spesies burung berkicau Asia dari ancaman kepunahan,” kata Heri.
Melalui penghargaan internasional tersebut, Badan Karantina Indonesia melalui Karantina Bali menjanjikan terus komitmen untuk memperketat pengawasan di pintu-pintu perbatasan demi memperkuat keamanan hayati dan menjaga kelestarian satwa liar Indonesia.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor : Ardi Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
KPK duga korupsi penerimaan maba tak hanya terjadi di Unila dan Unsoed - ANTARA News Ambon, Maluku
calendar_today 31.08.2026 - person - timer ~
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru (maba) tidak hanya terjadi di Universitas Lampung (Unila) dan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).
“Dugaan praktik-praktik pengondisian pada proses penerimaan mahasiswa baru ini tidak hanya terjadi di Unila ataupun Unsoed, tetapi di kampus-kampus lain juga diduga jamak terjadi,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.
Oleh sebab itu, Budi mengatakan KPK mengimbau masyarakat yang mengetahui dugaan korupsi dalam penerimaan maba untuk melapor kepada lembaga antirasuah.
“KPK tentu bisa masuk ketika ada suatu dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lokus lainnya atau di kampus-kampus lainnya,” katanya.
Menurut dia, jika masyarakat sudah melaporkan dugaan korupsi tersebut kepada KPK, maka lembaga antirasuah akan menelaahnya.
“Nanti ditelaah dan dianalisis terkait tindak lanjutnya seperti apa ya, dan bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh KPK nanti bergantung dari permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat,” ujar dia.
Selain mengimbau kepada masyarakat, dia mengatakan KPK meminta perguruan tinggi untuk secara serius memperbaiki penerimaan maba agar lebih berintegritas.
“Tentunya dengan langkah-langkah yang nyata. Tidak berhenti di komitmen, tetapi betul-betul upaya-upaya perbaikan sistem itu dilakukan,” katanya.
KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan terkait dugaan penyuapan penerimaan maba di Unila pada Agustus 2022.
Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan Rektor Unila Prof Karomani, Wakil Rektor Bidang Akademik Unila Prof Heryandi, Ketua Senat Unila Muhammad Basri, serta Andi Desfiandi selaku pihak swasta sebagai tersangka kasus tersebut.
Selanjutnya empat tahun berselang, pada 2026, KPK melakukan OTT terkait dugaan korupsi penerimaan maba di lingkungan Unsoed.
KPK kemudian menetapkan Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Prof Norman Arie Prayogo, Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto, Mulyono selaku keponakan Sodiq, serta Dian Mulia Wardhana dan Adhi Wiharto selaku perantara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam penerimaan maba Unsoed.
Pewarta: Rio Feisal
Uploader : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Mentan kirim bantuan alsintan ke buruh tani usai kunjungan ke Karawang
calendar_today 31.08.2026 - person - timer ~
Mentan kirim bantuan alsintan ke buruh tani usai kunjungan ke Karawang
Selasa, 1 September 2026 06:28 WIB
Bantuan alat dan mesin pertanian combine harvester dari Kementerian Pertanian yang diserahkan untuk kelompok buruh tani di Desa Tegal Sawah, Kecamatan Karawang Timur, Karawang, Jawa Barat, Senin (31/8/2026). ANTARA/HO-Kementan
Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman merealisasikan bantuan alat dan mesin pertanian atau alsintan kepada buruh tani di Karawang, Jawa Barat, dalam hitungan jam setelah kunjungan lapangan di wilayah tersebut.
Dalam hitungan jam setelah Mentan menjanjikan bantuan alsintan, kini bantuan tersebut tiba dan diterima buruh tani di Desa Tegal Sawah, Kecamatan Karawang Timur, Karawang.
"Bantuan berupa combine harvester langsung diberikan untuk mendukung kegiatan panen kelompok buruh tani," kata Mentan di Jakarta, Senin (31/8).
Selain itu, Mentan memastikan traktor milik kelompok yang hilang dicuri pada malam 17 Agustus 2026 segera diganti.
Ia menuturkan kecepatan penyaluran bantuan tersebut mencerminkan pola kerja yang diterapkan, yakni setiap persoalan yang ditemukan langsung di lapangan harus segera ditindaklanjuti.
Aspirasi petani tidak berhenti sebagai laporan, melainkan langsung diwujudkan menjadi bantuan yang dapat dimanfaatkan.
Sebelumnya, dalam kunjungan kerja di Karawang, Senin (31/8), Mentan Amran Sulaiman berhenti setelah melihat sejumlah buruh tani sedang bekerja di sawah. Ia turun dari kendaraan dan berbincang langsung dengan mereka.
Dari pertemuan tersebut, Mentan mengetahui kondisi buruh tani yang sebagian tidak memiliki sawah sendiri dan hanya mengandalkan pekerjaan sebagai buruh ngarit atau tenaga panen. Kesempatan kerja yang terbatas membuat pendapatan mereka sangat rendah.
"Tadi kami di tengah jalan temukan buruh ngarit. Itu dapat hanya Rp30 ribu per hari dan itu dua kali seminggu, maksimal tiga kali seminggu. Saudara-saudara kita itu tidak mendapatkan bantuan alat mesin pertanian karena tidak punya akses," ujar Amran.
Kondisi tersebut mendorong Mentan mengubah regulasi bantuan alsintan. Buruh tani yang tidak memiliki sawah kini diberi akses untuk memperoleh bantuan alat dan mesin pertanian sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka.
"Regulasi kami ubah. Sudah kami ubah, sudah kami tanda tangani. Prioritaskan alat mesin pertanian, pompa dan seterusnya kepada buruh tani yang tidak punya sawah supaya kesejahteraannya meningkat," katanya.
Mentan menyoroti rendahnya pendapatan buruh tani yang hanya mengandalkan pekerjaan harian. Dengan upah sekitar Rp30 ribu per hari dan kesempatan kerja dua kali dalam sepekan, pendapatan mereka hanya sekitar Rp240 ribu per bulan.
"Bisa bayangkan pendapatannya Rp30 ribu per hari, Rp60 ribu per minggu karena dua kali seminggu. Kalau Rp60 ribu per minggu, kalau satu bulan berarti Rp240 ribu. Bayangkan itu satu keluarga," katanya.
Mendengar kondisi tersebut, Mentan langsung mengambil keputusan untuk memberikan combine harvester sekaligus mengganti traktor kelompok yang hilang.
Mentan ingin alsintan tidak berhenti sebagai bantuan alat produksi, tetapi dapat menjadi sarana usaha yang membuka sumber pendapatan baru bagi buruh tani.
Keputusan tersebut langsung ditindaklanjuti jajaran Kementerian Pertanian. Dalam hitungan jam, bantuan alsintan telah tiba di lokasi dan diterima kelompok buruh tani.
Mentan mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar transformasi pertanian dari sistem tradisional menuju pertanian modern benar-benar dirasakan rakyat kecil hingga pelosok.
Baca juga: Indonesia-Australia kembangkan pertanian modern di Kalteng
Baca juga: Bapanas catat realisasi penyaluran capai 1,02 juta ton
Baca juga: Bapanas klaim surplus beras nasional naik signifikan 243 persen
Pewarta : Muhammad Harianto
Editor: Rajib Rizali
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
MK usulkan tambahan anggaran 2027 sebesar Rp67 miliar - ANTARA News Ambon, Maluku
calendar_today 31.08.2026 - person - timer ~
Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi (MK) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp67 miliar untuk 2027 sehingga total kebutuhan anggarannya menjadi Rp427,8 miliar.
Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan mengatakan usulan tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi III pada 15 Juni 2026.
Menurut dia, dalam rapat tersebut MK memperoleh persetujuan untuk mengusulkan tambahan anggaran dari pagu yang ditetapkan Kementerian Keuangan sebesar Rp360,8 miliar.
"Menindaklanjuti hal tersebut, MK telah menyampaikan surat permohonan tambahan sebesar Rp67 miliar," ujar Heru.
Ia memerinci tambahan anggaran antara lain dialokasikan sebesar Rp45 miliar untuk program penanganan perkara, termasuk kerja sama internasional di bidang hukum dan konstitusi, konferensi internasional, bimbingan teknis praktik berperkara di MK, serta peningkatan budaya sadar berkonstitusi.
Selain itu, sebesar Rp21,8 miliar dialokasikan antara lain untuk penguatan budaya antikorupsi dan integritas, pengadaan videotron ruang sidang, renovasi gedung MK di Jakarta dan Bekasi, serta pengadaan dan revitalisasi sejumlah sarana pendukung.
Sarana tersebut antara lain mobil ambulans, generator set, peralatan poliklinik, CCTV, printer, laptop, perangkat multimedia, kamera persidangan jarak jauh, pendingin udara untuk server pusat data, serta sarana teknologi informasi.
"Dengan demikian total tambahan anggaran yang kami mohonkan adalah sebesar Rp67 miliar, sehingga keseluruhan kebutuhan anggaran Mahkamah Konstitusi jika disetujui adalah menjadi Rp427,8 miliar," ujarnya.
Anggota Komisi III DPR RI Andar Amin Harahap menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut.
"Kok kayaknya kecil ini Rp67 miliar. Tapi sudah diusulkan begitu yang sudah, kami akan mendukung sepenuhnya," kata Andar.
Dalam kesimpulan rapat, Komisi III DPR RI menerima penjelasan Sekjen MK mengenai pagu anggaran 2027 yang ditetapkan Kementerian Keuangan sebesar Rp360,8 miliar.
Komisi III juga menyatakan akan memperjuangkan usulan tambahan anggaran beserta program yang diajukan MK sebesar Rp67 miliar sehingga total kebutuhan anggarannya menjadi Rp427,8 miliar.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: MK usulkan tambahan anggaran Rp67 miliar untuk 2027
Pewarta: Laily Rahmawaty
Uploader : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Ruben Onsu Sepakat Ganti Kerugian Rp3,5 M, Laporan Polisi Dicabut
calendar_today 31.08.2026 - person - timer ~
Jakarta, CNN Indonesia --
Artis Ruben Onsu disebut telah sepakat untuk membayar kerugian senilai Rp3,5 miliar yang dialami korban berinisial DM dalam kasus dugaan penipuan dan atau penggelapan.
"Iya benar (bayar ganti rugi) Rp3,5 miliar," kata pengacara korban, Ahmad Ramzy saat dikonfirmasi, Senin (31/8).
Ramzy turut menegaskan bahwa pihaknya telah mencabut laporan terhadap Ruben ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dengan demikian, kasus tersebut berakhir secara damai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan kami sudah mencabut laporan polisinya," ucap dia.
Terpisah, Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi Wibowo juga mengatakan dalam proses perdamaian tersebut, salah satu kesepakatannya adalah Ruben bersedia mengganti kerugian yang dialami korban.
"Di antaranya itu kesepakatannya, di antaranya pihak terlapor mengganti kerugian yang dialami oleh pihak pelapor. Ya (ganti seluruh kerugian)," tutur Joko.
Sebelumnya, polisi menetapkan Ruben sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Ruben dikenakan Pasal 492 KUHP dan atau Pasal 486 KUHP Jo Pasal 618 KUHP.
Kasus yang menyeret Ruben ini bermula dari laporan polisi nomor LP310/VIII/2025/SPKT/Polres Jakarta Selatan tanggal 22 Agustus 2025. Laporan itu dilayangkan oleh seseorang berinisial P dan korbannya adalah DM.
Namun, perkara tersebut akhirnya berakhir secara kekeluargaan setelah kedua belah pihak sepakat untuk berdamai.
Kepolisian diketahui telah menerima dua surat terkait kesepakatan damai itu. Yakni, surat perjanjian perdamaian dan surat pencabutan laporan.
Dengan diterimanya dua surat tersebut, maka penyidik akan memfasilitasi proses restorative justice (RJ) untuk menyelesaikan perkara ini. Setelah proses RJ rampung, penyidik selanjutnya akan melakukan gelar perkara untuk menghentikan kasua dugaan penipuan dan penggelapan ini.
"Ya kalau perkara selesai ya tentunya ya ke depannya apalagi nanti perkara arahnya kalau sudah selesai kan tentunya dicabut laporan dan juga SP3, penghentian penyidikan," Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi Wibowo, Senin (31/8).
(dis/dal)
DPRP Papua Barat minta pemerintah tutup aktivitas PT SAPB - ANTARA News Papua Tengah
calendar_today 31.08.2026 - person - timer ~
Manokwari (ANTARA) - Anggota DPR Papua Barat Saleh Siknun meminta pemerintah menutup aktivitas PT SAPB di Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, menyusul hasil uji laboratorium yang menunjukkan adanya pencemaran lingkungan.
Saleh di Manokwari, Senin, mengatakan pemerintah perlu mengambil langkah tegas terhadap perusahaan tersebut karena selain ditemukan pencemaran lingkungan, kegiatan perusahaan juga disebut tidak dilengkapi perizinan yang sesuai.
"Perusahaan itu tidak kantongi izin, maka harusnya ditindak tegas. Jangan biarkan dampak kerusakan yang lebih jauh," ujarnya.
Menurut dia, persoalan tersebut harus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di Papua Barat dengan melibatkan lintas sektor.
Pengawasan kolaboratif, kata Saleh, diperlukan untuk mencegah kegiatan investasi yang tidak mematuhi ketentuan perizinan berusaha maupun lingkungan, sekaligus memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya.
"Pengawasan kolaboratif itu termasuk libatkan masyarakat lokal," ujar Saleh.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Papua Barat Reymond Richard Yap mengatakan hasil uji laboratorium Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan (Pusarpedal) menunjukkan sampel air dan tanah dari sekitar aktivitas perusahaan mengalami pencemaran.
"Hasil uji sampel air limbah dan tanah, positif tercemar. Sekarang kami lakukan penyelidikan lebih lanjut, dan nantinya sama-sama dengan Polda Papua Barat ke lokasi perusahaan," kata Reymond.
Menurut dia, pencemaran berkaitan dengan limbah bahan kimia dari proses ekstraksi kayu akar kuning yang dibuang tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu.
DLHP juga menemukan kegiatan perusahaan tidak dilengkapi dokumen maupun persetujuan lingkungan serta perizinan berusaha dengan klasifikasi pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan usaha kehutanan lainnya.
Selain itu, sejumlah pekerja ditemukan tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) saat melakukan proses ekstraksi menggunakan garam serta bahan kimia lainnya sehingga berpotensi membahayakan keselamatan dan kesehatan mereka.
Reymond mengatakan pihaknya memperoleh informasi bahwa perusahaan telah beroperasi sejak 2024 dan mempekerjakan enam tenaga kerja asing asal China.
"Kami terima informasi bahwa perusahaan sudah beroperasi sejak 2024 dan terdapat enam pekerja asing asal China. Mereka ada buka cabang di Teluk Bintuni dengan nama berbeda," katanya.
DLHP Papua Barat bersama instansi terkait masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap aktivitas perusahaan tersebut.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DPR Papua Barat minta aktivitas PT SAPB di Manokwari ditutup
Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Mayoritas Jepang dukung batasan medsos bagi anak - ANTARA News Kalimantan Selatan
calendar_today 31.08.2026 - person - timer ~
Tokyo (ANTARA) - Mayoritas warga Jepang berusia 15 hingga 39 tahun mendukung pembatasan penggunaan layanan media sosial oleh anak-anak. Namun, tingkat dukungan tersebut paling rendah di kalangan remaja.
Hal itu menunjukkan adanya perbedaan pandangan antargenerasi, menurut hasil survei pemerintah yang dirilis pada Senin.
Dukungan terhadap pembatasan tersebut berada di atas 50 persen pada semua kelompok usia, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, dukungan dari perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, bahkan mencapai lebih dari 70 persen di kalangan perempuan berusia 35 hingga 39 tahun.
Hasil tersebut berasal dari survei berskala besar pertama yang dilakukan oleh Badan Anak dan Keluarga Jepang.
Pada Juli, panel ahli badan tersebut dalam laporan sementara terkait perlindungan anak yang menggunakan media sosial menyatakan bahwa pembahasan terkait kemungkinan penerapan pembatasan penggunaan berdasarkan batas usia yang seragam perlu ditingkatkan.
Hasil survei terbaru itu diperkirakan akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan tersebut di masa mendatang.
Survei daring yang dilakukan mulai 20 Mei itu melibatkan sekitar 100.000 responden laki-laki dan perempuan berusia di bawah 40 tahun dari seluruh Jepang. Badan tersebut kemudian merilis hasil sementara berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin.
Ketika ditanya apakah penggunaan media sosial oleh anak-anak di bawah usia tertentu perlu dibatasi, 56,4 persen responden laki-laki berusia 35 hingga 39 tahun menjawab "saya rasa perlu" atau "saya agak merasa perlu".
Pada kelompok perempuan dalam rentang usia yang sama, angkanya mencapai 71,7 persen. Kedua kelompok tersebut mencatat tingkat dukungan tertinggi.
Sebaliknya, tingkat dukungan terendah ditemukan pada kelompok responden berusia 15 hingga 19 tahun, yakni 53,2 persen di kalangan laki-laki dan 59,7 persen di kalangan perempuan.
Khusus di antara responden berusia 15 tahun, tingkat dukungan bahkan turun di bawah 50 persen, baik pada anak laki-laki maupun perempuan.
Survei tersebut juga menunjukkan bahwa semakin muda kelompok usia responden, semakin besar kemungkinan mereka mengaku bahwa terkadang mereka merasa tidak nyaman atau rendah diri ketika melihat unggahan media sosial terkait kehidupan orang lain.
Di antara responden berusia 15 hingga 19 tahun, sebanyak 45,4 persen laki-laki dan 58,4 persen perempuan mengatakan bahwa mereka terkadang merasa tidak nyaman terhadap diri sendiri setelah melihat unggahan tentang kehidupan orang lain di media sosial.
Sumber: Kyodo
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mayoritas Jepang dukung batasan medsos bagi anak, remaja kurang setuju
Pewarta: Katriana
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
KLH Segel 19 Badan Usaha Terkait Karhutla |Republika Online
calendar_today 31.08.2026 - person - timer ~
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah melakukan tindakan pengawasan berupa penyegelan terhadap 19 badan usaha di tujuh provinsi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari 19 badan usaha tersebut, luas lahan yang terbakar diindikasikan mencapai 11.046,69 hektare.
Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH, Irjen Pol Rizal Irawan, mengatakan tindakan pengawasan dilakukan sebagai bagian dari penegakan hukum terhadap karhutla. Penanganan perkara terhadap badan usaha dilakukan melalui jalur administrasi, sengketa lingkungan hidup atau perdata, serta pidana.
"Jadi, upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin, itu sudah ada 19 badan usaha di tujuh provinsi, yang kita lakukan pemasangan pemasangan plang pengawasan atau segel," kata dia saat konferensi pers secara daring, Senin (31/8/2026).
Dari 19 badan usaha yang dikenai tindakan pengawasan, tujuh di antaranya berada di Kalimantan Barat dengan total lahan terbakar 2.260,08 hektare. Sementara itu, empat badan usaha di Sumatra Selatan dengan luas 772,72 hektare dan tiga badan usaha di Kalimantan Selatan dengan luas 6.595,15 hektare.
Selain itu, terdapat dua badan usaha di Kalimantan Tengah tercatat memiliki luas lahan terbakar 99,40 hektare. Tak hanya itu, masing-masing satu badan usaha berada di Kalimantan Timur dengan luas sekitar lima hektare, Lampung seluas 202,73 hektare, dan Riau sekitar 7,10 hektare.
"Jadi, total ada 19 badan usaha terdiri dari di Sumatera ada empat, di Kalimantan ada empat provinsi, ya. Jadi, total terbakar dari 19 bidang usaha itu ada sekitar 11.046,69 hektare," kata Rizal.
Selain itu, KLH juga telah melakukan proses perdata kepada badan usaha dengan total 32 perkara pada periode 2023-2025. Dari seluruh perkara itu, KLH mengajukan gugatan potensi kerugian lingkungan hidup sebesar Rp 5,30 triliun.
"Itu nilai kerugian dalam dokumen, ya, yang kita ajukan," kata dia.
Tak hanya itu, KLH juga mengajukan gugatan untuk tindakan pemulihan yang nilainya mencapai Rp 9,50 triliun. Angka itu di luar gugatan potensi kerugian lingkungan. Ia menyebutkan, gugatan perdata yang telah diputuskan dibayar tahun ini, negara mendapatkan penerimaan PNBP 128.670.978.500.
Empat gol dari Raphinha dan Yamal bawa Barcelona hantam Rayo Vallecano 5-2
calendar_today 31.08.2026 - person - timer ~
Empat gol dari Raphinha dan Yamal bawa Barcelona hantam Rayo Vallecano 5-2
Selasa, 1 September 2026 06:26 WIB
K (x.com/FCBarcelona)
Jakarta (ANTARA) - Sumbangan masing-masing dua gol dari Raphinha dan Lamine Yamal membawa Barcelona menghantam Rayo Vallecano dengan skor 5-2 pada laga lanjutan Liga Spanyol 2026/2027 di Stadion Camp Nou, Selasa dini hari WIB.
Dikutip dari laman La Liga, satu gol Barcelona lainnya tercipta akibat bunuh diri bek Rayo, Florian Lejeune. Sementara itu, dua gol tim tamu diborong Sergio Camello.
Hasil tersebut membuat Barcelona sempurna dalam tiga pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan sembilan poin, unggul selisih gol atas Real Madrid yang juga mengumpulkan poin yang sama.
Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini. Mereka baru mengoleksi satu poin dan kini berada di posisi ke-19 klasemen.
Pada pertandingan tersebut, Rayo mengejutkan Barcelona lebih dulu dengan melesakkan gol pada menit ke-12 lewat kaki Camello setelah menerima umpan dari Alvaro Garcia.
Barcelona merespons gol dari serangan balik itu dengan meningkatkan tekanan. Raphinha hampir menyamakan kedudukan dua menit kemudian, tetapi sundulannya setelah menerima umpan silang masih mampu ditepis kiper lawan Dani Cardenas.
Raphinha akhirnya benar-benar mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-19. Menerima umpan Xavi Espart di dalam kotak penalti, pemain asal Brasil itu mengecoh satu pemain lawan sebelum melepaskan tembakan yang mengarah ke sudut kanan bawah untuk mengubah skor menjadi 1-1.
Barcelona hanya membutuhkan waktu dua menit untuk berbalik unggul. Kali ini, gol disumbangkan Lamine Yamal yang melepaskan tendangan keras tepat dari hadapan kotak penalti begitu mendapatkan bola dari Marc Bernal. Kedudukan menjadi 2-1.
Barcelona sempat mencetak gol ketiga menjelang turun minum melalui Jules Kounde. Namun, gol tersebut dianulir setelah VAR menemukan posisi offside dalam proses terjadinya gol.
Gol ketiga Barcelona hadir pada menit ke-51. Anthony Gordon menusuk ke kotak penalti dan memberikan umpan tarik yang salah diantisipasi Florian Lejeune sehingga bola justru masuk ke gawang sendiri. Barcelona pun unggul 3-1.
Rayo belum menyerah. Delapan menit kemudian, Camello kembali mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 3-2. Dia menyambut sepak pojok dengan sundulan yang bersarang di gawang Barcelona.
Tim tamu bahkan memiliki peluang untuk menyamakan kedudukan. Joan Garcia menggagalkan peluang Fran Perez, sementara Camello juga gagal memanfaatkan bola pantul.
Barcelona menjauhkan jarak lewat gol Raphinha pada menit ke-71 yang tercipta dari assist Anthony Gordon.
Yamal menutup pesta Barcelona dengan golnya pada menit ke-90. Menerima umpan Karim Adeyemi di sekitar kotak penalti, penyerang sayap berumur 19 tahun tersebut melepaskan tembakan ke pojok kiri bawah untuk memastikan kemenangan Barcelona 5-2.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Raphinha dan Yamal masing-masing dua gol, Barcelona tekuk Rayo 5-2
Pewarta : Hendri Sukma Indrawan
Editor:
Agus Wira Sukarta
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Apa Isi Perjanjian Linggarjati? Ini Penjelasan dan Dampak Sejarahnya
calendar_today 31.08.2026 - person - timer ~
AKURAT.CO Pasca-Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, perjuangan bangsa Indonesia tidak hanya berlangsung di medan pertempuran fisik, melainkan juga melalui meja perundingan diplomasi.
Salah satu diplomasi paling awal dan sangat krusial antara Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Belanda adalah Perjanjian Linggarjati.
Perundingan ini berlangsung pada tanggal 11 hingga 15 November 1946 di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat. Hasil perundingan tersebut kemudian ditandatangani secara resmi di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 25 Maret 1947. Memahami apa isi Perjanjian Linggarjati memberikan perspektif mengenai kompromi politik awal demi meraih pengakuan kedaulatan di mata internasional.
Baca Juga: Apa Isi Perjanjian Renville?
Poin-Poin Utama Isi Perjanjian Linggarjati
Perjanjian Linggarjati menghasilkan 17 pasal utama, dengan beberapa pasal inti sebagai kesepakatan dasar kedua belah pihak:
Pengakuan Wilayah De Facto: Belanda mengakui secara de facto kekuasaan Republik Indonesia atas wilayah Jawa, Sumatra, dan Madura. Daerah-daerah yang dikuasai oleh Sekutu atau Belanda akan dikembalikan secara bertahap ke dalam wilayah Republik Indonesia.
Pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS): Pemerintah Indonesia dan Belanda sepakat bekerja sama membentuk negara federasi bernama Republik Indonesia Serikat (RIS) paling lambat tanggal 1 Januari 1949.
Pembentukan Uni Indonesia-Belanda: Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Kerajaan Belanda akan bergabung dalam sebuah ikatan Uni Indonesia-Belanda yang dikepalai secara simbolis oleh Ratu Belanda.
Pengosongan Wilayah bertahap: Pasukan militer Belanda dan Sekutu wajib mengosongkan wilayah-wilayah Jawa dan Sumatra secara bertahap.
Tokoh Perumus dan Delegasi Perundingan
Jalannya perundingan dipimpin oleh tokoh-tokoh diplomasi dari kedua negara dengan penengah internasional:
Delegasi Indonesia: Dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir, dengan anggota Mohammad Roem, Susanto Tirtoprodjo, dan A.K. Gani.
Delegasi Belanda: Dipimpin oleh Wim Schermerhorn bersama H.J. van Mook dan jajarannya.
Penengah (Inggris): Dipimpin oleh Lord Killearn selaku diplomat perwakilan Kerajaan Inggris yang memfasilitasi jalannya pertemuan.
Baca Juga: Trump Sebut AS-Iran Teken Perjanjian Damai Hari Ini
Pro dan Kontra serta Pelanggaran Perjanjian
Hasil Perjanjian Linggarjati memicu gelombang pro dan kontra di internal politik Indonesia. Sebagian pihak mengkritik Sjahrir karena wilayah Republik Indonesia menjadi sangat terbatas, yaitu hanya mencakup Jawa, Sumatra, dan Madura.
Namun dari sudut pandang strategi diplomasi, perjanjian ini memberi keuntungan besar karena untuk pertama kalinya Belanda mengakui otoritas politik Republik Indonesia secara resmi di mata dunia internasional.
Perjanjian ini akhirnya kandas setelah Belanda melakukan pengkhianatan dengan melancarkan Agresi Militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947, dengan dalih bahwa Belanda tidak lagi terikat oleh isi Perjanjian Linggarjati.
Perjanjian Linggarjati merupakan tonggak diplomasi yang sangat penting dalam sejarah pertahanan kemerdekaan Indonesia. Meskipun diwarnai kompromi yang berat dan pelanggaran oleh pihak Belanda, perundingan ini membuktikan kelayakan serta pemikiran matang para diplomat Indonesia di panggung politik dunia.
Nasywa Mutiara Pratista (Magang)