Softlens tak direkomendasikan saat lingkungan ada abu vulkanik

calendar_today 10.09.2026 - person  - timer ~

Softlens tak direkomendasikan saat lingkungan ada abu vulkanik

Kamis, 10 September 2026 12:40 WIB

Warga memilih masker yang dijual di Jalan Andara Raya, Pondok Labu, Jakarta, Senin (7/9/2026). Pedagang menyebut penjualan masker medis meningkat hingga 100 persen seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di wilayah Jakarta. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/tom. (ANTARA FOTO/SULTHONY HASANUDDIN)

Jakarta (ANTARA) - Dokter spesialis mata lulusan Universitas Indonesia dr. Sesaria Rizky Kumalasari, Sp. M, menjelaskan alasan mengapa penggunaan lensa kontak / Softlens tidak direkomemdasikan ketika lingkungan sedang dilanda abu vulkanik akibat erupsi gunung berapi.

Lensa kontak sering menjadi pilihan untuk membantu penglihatan ketika sedang beraktivitas dan untuk menunjang penampilan. Tapi, abu vulkanik yang beberapa waktu lalu menyebar di sejumlah daerah di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Lampung akibat erupsi Gunung Anak Krakatau berisiko membuat pengguna lensa kontak rentan terkena penyakit mata.

"Saat menggunakan lensa kontak, abu vulkanik bisa saja menempel di permukaannya sehingga dapat terjebak di bagian dalam lensa kontak yang bersinggungan dengan permukaan mata," kata Sesaria kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Jurnalis dan awak kapal yang hilang di Selat Sunda jadi topik pemberitaan media Malaysia

Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat Non-Katarak di Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia Cabang Jakarta (Perdami Jaya) itu menjelaskan abu yang terperangkap dibalik lensa kontak berisiko menyebabkan goresan dan gesekan di permukaan kornea sehingga dapat terluka.

Selain itu, lensa kontak yang terkontaminasi juga dapat menjadi tempat berkembang biak yang sempurna bagi bakteri. Jika terjadi infeksi berat berupa ulkus kornea, maka dapat menyebabkan kekeruhan pada kornea bahkan sampai berujung pada kebutaan.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Alasan lensa kontak tak direkomendasikan dipakai saat ada abu vulkanik

Pewarta : Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Nadilla
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Pemkab Kudus : Program bebas denda PBB pacu pembayaran piutang pajak

calendar_today 10.09.2026 - person  - timer ~

Pemkab Kudus : Program bebas denda PBB pacu pembayaran piutang pajak

Kamis, 10 September 2026 12:40 WIB

Loket pembayaran PBB di kompleks Perkantoran Pemkab Kudus, Jawa Tengah. ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif.

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mencatat piutang PBB terbayar adanya program pembebasan sanksi administrasi berupa denda bagi wajib pajak yang telat membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) mencapai Rp2,25 miliar.

"Pembayaran piutang PBB sebesar itu, berasal dari program penghapusan denda mulai bulan Juni hingga awal September 2026," kata Kepala Bidang Perencanaan dan Operasional Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus Rama Rizkika di Kudus, Kamis.

Menurut dia, animo wajib pajak untuk memanfaatkan program pembebasan sanksi denda cukup tinggi.

Hal itu terlihat dari wajib pajak yang memanfaatkan dari nominal pembayaran piutang pajak pada bulan Juni 2026 sebesar Rp610,3 juta, kemudian bulan Juli 2026 naik menjadi Rp702,5 juta, dan Agustus 2026 naik menjadi Rp827,1 juta. Sedangkan awal September 2026 sudah ada pembayaran Rp112,98 juta.

Tingginya animo masyarakat, kata dia, akhirnya program tersebut diperpanjang hingga akhir September 2026.

Ia berharap hingga akhir September 2026 jumlah wajib pajak yang menunggak semakin bertambah, sehingga piutang PBB yang sebelumnya tercatat sebesar Rp38,65 miliar semakin berkurang.

Program pembebasan denda bagi wajib pajak yang terlambat membayar PBB tersebut, dimulai pada Juni 2024. Namun, karena masih banyak yang menunggak akhirnya program serupa kembali diadakan setiap tahunnya.

Sementara realisasi penerimaan PBB hingga 7 September 2026 sebesar Rp47,41 miliar atau 85,43 persen dari target sebesar Rp55,5 miliar.

Dalam rangka mengingatkan masyarakat untuk tertib membayar PBB, Pemkab Kudus juga memasang spanduk di berbagai lokasi. Termasuk memasang di depan balai desa agar membayar sesuai batas waktunya.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Pembahasan RUU Migas Alot, Pakar Beri Saran Ini

calendar_today 10.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNBC Indonesia - Pembahasan revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) masih berjalan alot. Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut adalah rencana pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas.

Adapun, perdebatan antara lain menyangkut bentuk serta posisi BUK Migas dalam struktur kelembagaan pemerintah. Sejumlah opsi bermunculan, yakni BUK Migas berada langsung di bawah Presiden, berada di bawah PT Pertamina (Persero), atau berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai berdasarkan draf RUU Migas yang beredar, BUK Migas dirancang sebagai badan usaha khusus atau badan usaha milik negara (BUMN) khusus yang memiliki tugas utama mengelola kegiatan usaha hulu migas.

"Kalau di dalam draf yang ada, BUK Migas itu adalah badan usaha khusus atau BUMN khusus yang mengelola di sektor hulu," kata Komaidi kepada CNBC Indonesia, dikutip Kamis (10/9/2026).

Menurut Komaidi, konsep BUK Migas memiliki kemiripan dengan kelembagaan yang pernah ada dalam pengelolaan sektor hulu migas. Sebelum terbentuknya BP Migas dan kemudian SKK Migas, fungsi tersebut pernah berada dalam struktur Pertamina.

"Jadi mungkin kedudukannya tuh kalau dulu ada BBPKA di dalam unitnya atau direktoratnya Pertamina, yang kemudian berreinkarnasi menjadi BP Migas di dalam Undang-Undang 2/2001 setelah dibatalkan MK kemudian menjadi SKK Migas. Jadi tugasnya itu khusus untuk mengurusi hulu atau di eksplorasi dan produksi begitu," katanya.

Selain itu, konsep BUK Migas juga memiliki sedikit kemiripan dengan Danantara, terutama dalam hal fungsi pengelolaan. Namun, cakupan BUK Migas akan jauh lebih spesifik karena difokuskan pada sektor hulu migas.

"Apakah mirip-mirip Danantara? Danantara lebih di atasnya ya sebetulnya, dalam artian sebagai dirijen secara keseluruhan. Mungkin agak ada miripnya dengan Danantara Investasi tapi di khusus hulu migas, tapi ini akan bekerja sama dengan kontraktor mitra dan bisa melakukan sendiri," tambahnya.

Sementara itu, praktisi minyak dan gas bumi (migas) Hadi Ismoyo menilai BUK Migas yang baru seharusnya memiliki kewenangan yang lebih kuat dibandingkan lembaga pengelola hulu migas sebelumnya.

"BUK yang baru akan lebih powerful dari sebelumnya," kata dia.

Menurut Hadi, gagasan tersebut sebenarnya telah pernah disampaikannya ketika menjalani proses wawancara pada 2023. Ia berpandangan, apabila diperlukan, BUK Migas dapat diberikan kewenangan untuk menangani sektor hulu dan hilir sekaligus.

"Jika diperlukan sekaligus pegang hulu dan hilir sekaligus dan Ketua BUK baru nantinya bertanggung jawab kepada Presiden dan dot line kepada Kementerian terkait," ujarnya.

Menurutnya, desain kelembagaan tersebut diperlukan untuk memperkuat posisi BUK Migas sekaligus mendukung tujuan yang lebih besar, yakni memperkuat ketahanan energi nasional.

Setidaknya, orang-orang yang dipilih untuk mengisi organisasi BUK Migas harus memiliki kompetensi serta bersikap netral. Hal ini penting agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam pelaksanaan fungsi lembaga tersebut.

"Tujuannya agar memperkuat ketahanan energi nasional. Organisasi dipilih dari orang-orang yang profesional dan netral, tidak boleh wasit merangkap pemain supaya menjadi BUK yang profesional dan world class," kata dia.

Sebelumnya, Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari mengatakan pihaknya masih menunggu sikap resmi pemerintah melalui DIM sebelum menentukan pandangan lebih lanjut mengenai desain BUK Migas.

"Kalau kami sih selama ini melihat bahwa badan usaha khusus dalam minyak dan gas bumi ini sebaiknya dikelola secara profesional itu oleh saat ini sih badan usaha nya sudah ada maksudnya jadi tidak dibutuhkan regulator lain," kata dia ditemui di gedung DPR RI, Selasa (8/9/2026).

Menurutnya, BUK Migas nantinya akan bertindak atas nama negara dalam pengelolaan sektor migas. Karena itu, ia memilih menunggu DIM pemerintah sebelum memberikan sikap lebih jauh terkait bentuk dan posisi lembaga tersebut.

Ketika ditanya apakah BUK Migas sebaiknya berada di bawah Kementerian ESDM, Pertamina, atau langsung di bawah Presiden, Ratna enggan berkomentar lebih jauh.

"Ahahaha, no comment, no comment. Takut salah, takut salah," kata Ratna sambil tertawa.

(pgr/pgr) [Gambas:Video CNBC]

Kemendikasmen siap merevitalisasi SDN Mboeng dan 1.487 sekolah lainnya di NTT

calendar_today 10.09.2026 - person  - timer ~

Kemendikasmen siap merevitalisasi SDN Mboeng dan 1.487 sekolah lainnya di NTT

Kamis, 10 September 2026 11:09 WIB

Arsip - Sejumlah pelajar melompat gembira di halaman sekolah yang baru saja selesai diperbaiki lewat program Revitalisasi Pendidikan di SD Inpres Naimata, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa (21/7/2026). ANTARA/Kornelis Kaha

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) siap merevitalisasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mboeng, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) serta 1.487 sekolah lainnya di provinsi tersebut, dengan anggaran mencapai Rp1,2 triliun.

Direktur Sekolah Dasar Kemendikdasmen Moch Salim Somad mengatakan pihaknya telah turun langsung untuk melihat kondisi sekolah sekaligus memastikan kebutuhan perbaikan yang diperlukan sehingga proses revitalisasi SDN Mboeng siap dilakukan pada tahun ini.

“Sudah turun (Kemendikdasmen), langsung diperbaiki kelas yang rusak berat maupun yang darurat,” kata Salim di Jakarta pada Kamis.

Perbaikan tersebut, kata dia, menyasar sejumlah bagian bangunan sekolah yang mengalami kerusakan berat maupun ruang belajar yang selama ini masih menggunakan bangunan darurat.

Pihaknya mencatat dua ruang kelas di antaranya mengalami kerusakan berat sehingga tidak dapat digunakan secara optimal untuk kegiatan pembelajaran.

Keterbatasan ruang kelas lantas membuat SDN Mboeng masih menggunakan empat ruang kelas darurat.

Kondisi tersebut selama ini menjadi salah satu tantangan bagi sekolah dalam memberikan layanan pendidikan yang aman dan nyaman bagi para siswa.

Salim menambahkan sebagian pembangunan ruang kelas yang digunakan sekolah bahkan berasal dari swadaya masyarakat, khususnya orang tua siswa.

“Sebagian pembangunan dari swadaya orang tua siswa,” ujarnya.

Kondisi SDN Mboeng sebelumnya menjadi perhatian publik setelah kondisi fisik sekolah yang memprihatinkan viral di media sosial.

Perhatian semakin besar karena sekolah tersebut diketahui mendapatkan perangkat digital berupa papan interaktif untuk mendukung proses pembelajaran, meskipun muncul informasi bahwa sekolah belum memiliki sumber listrik yang memadai.

Tidak hanya SDN Mboeng, ia mengatakan program revitalisasi sekolah di Provinsi NTT juga memiliki cakupan yang cukup besar.

Pada tahun 2025, Salim menyebutkan terdapat 580 satuan pendidikan yang menjadi sasaran revitalisasi.

Sementara pada 2026, jumlah satuan pendidikan yang mendapatkan program tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

“Untuk 2026 ini jumlahnya lebih banyak. Anggaran mencapai Rp1,2 triliun,” ungkap Salim.

Besarnya anggaran tersebut menunjukkan bahwa perbaikan sarana dan prasarana pendidikan menjadi salah satu agenda penting pemerintah, khususnya untuk daerah yang masih menghadapi persoalan keterbatasan infrastruktur sekolah.

Pihaknya berharap revitalisasi tidak hanya memperbaiki kondisi bangunan yang rusak, tetapi juga menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman, sehat, dan mendukung proses belajar mengajar.

Ketersediaan ruang kelas yang layak menjadi bagian penting dalam memastikan siswa dapat mengikuti pembelajaran tanpa harus berada dalam kondisi bangunan yang membahayakan.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemendikasmen siap revitalisasi SDN Mboeng dan 1.487 sekolah di NTT

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Kapan HP Lipat Apple iPhone Duo Masuk Indonesia? Ini Prediksinya

calendar_today 10.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNN Indonesia --

Apple resmi memperkenalkan iPhone Duo pada Rabu (9/9) atau Kamis dini hari (10/9) waktu Indonesia. Perangkat ini menjadi HP pertama dari Apple yang sudah banyak ditunggu penggemar.

Peluncuran HP ini diumumkan oleh CEO baru Apple, John Ternus, yang menggantikan posisi Tim Cook dalam acara bertajuk Surprise and Shine yang digelar di Apple Park di Cupertino, California, Amerika Serikat.

"Serangkaian inovasi luar biasa yang kami yakini akan mengubah pengalaman menggunakan ponsel lipat. Inilah, iPhone Duo," kata John dalam acara peluncuran yang disiarkan secara daring, Kamis (10/9).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kemunculan iPhone Duo tentunya meningkatkan antusiasme para penggemar Apple di Tanah Air. Lantas, kapan iPhone Duo bakal masuk di Indonesia?

iPhone Duo bisa dipesan secara pre-order mulai 16 Oktober 2026 dan baru akan tersedia mulai 23 Oktober di negara-negara yang memiliki Apple Store. Sementara di Indonesia, beberapa iPhone generasi sebelumnya dirilis berselang sebulan dari tanggal peluncuran global.

Ada kemungkinan perangkat ini bakal masuk ke Indonesia sekitar November 2026. Meski begitu, belum ada pernyataan resmi dari pihak Apple terkait hal ini.

Apple hanya mengatakan bahwa iPhone Duo "akan segera hadir di Indonesia" dan akan tersedia dalam warna putih star white dan biru night sky, dengan kapasitas penyimpanan 256 GB, 512 GB, 1 TB, dan 2 TB.

Bagaimana dengan iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max?

Dalam acara peluncuran semalam, Apple juga memperkenalkan iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max. Sama seperti generasi-generasi sebelumnya, ponsel ini diperkirakan akan masuk ke Indonesia sebulan setelah peluncuran global, atau sekitar Oktober 2026.

Berkaca pada pola tahun lalu, iPhone 17 Pro dan iPhone 17 Pro Max diluncurkan secara global pada 10 September 2025. Kurang dari sebulan kemudian, Apple mengumumkan jadwal penjualan di Indonesia.

Saat itu, pre-order iPhone 17 Series dibuka pada 10 Oktober 2025, sedangkan penjualan perdana dimulai 17 Oktober 2025 lewat Apple Authorized Reseller.

Apabila pola serupa kembali digunakan, bukan tidak mungkin pre-order iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max di Indonesia akan dibuka pada awal hingga pertengahan Oktober 2026.

Secara global, kedua HP ini bisa dipesan mulai 12 September dan tersedia mulai 18 September 2026 di lebih dari 65 negara dan wilayah, termasuk Singapura, Malaysia, dan Vietnam.

(dmi/dmi)

Kritik AHY dan terima kasih Prabowo Subianto

calendar_today 10.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - Respons Presiden RI Prabowo Subianto terhadap pidato politik Agus Harimurti Yudhoyono menunjukkan bahwa perbedaan pandangan di dalam pemerintahan tidak selalu harus berakhir dengan keretakan politik.

Pada puncak perayaan HUT ke-25 Partai Demokrat di Indonesia Arena, Jakarta, Rabu (9/9), di hadapan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua DPR Puan Maharani, dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo memilih mengapresiasi pidato AHY yang beberapa hari sebelumnya memunculkan tafsir sebagai kritik terhadap pemerintah.

Akhir pekan lalu, AHY dalam pidatonya menyinggung sejumlah persoalan, mulai dari kekuasaan yang memiliki batas waktu, netralitas TNI-Polri dan aparatur sipil negara, supremasi hukum, hingga kondisi ekonomi masyarakat.

Pidato tersebut kemudian dibaca dengan tafsir politik yang beragam oleh berbagai kalangan, baik politisi maupun pengamat politik. Ada yang mengaitkannya dengan kemungkinan langkah putra SBY menuju Pilpres 2029, ada pula yang melihat mulai munculnya kekuatan politik yang bersiap menghadapi kontestasi berikutnya.

Namun respons Presiden Prabowo, alih-alih membantah atau menganggap pidato tersebut sebagai ancaman bagi pemerintahannya, justru mengatakan bahwa kritik dan koreksi perlu diterima dalam kehidupan demokrasi.

Prabowo menyebut pidato AHY disampaikan secara sistematis dan tegas. Menurut dia, negara yang memilih demokrasi harus mampu menerima kritik dari sesama kekuatan politik.

Pernyataan itu sekaligus memperlihatkan bahwa kritik tidak selalu harus dijawab dengan kecurigaan, apalagi dengan tuduhan bahwa pihak yang menyampaikannya sedang membangun oposisi.

Dalam politik, terutama di dalam koalisi besar, perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang sulit dihindari. Setiap partai memiliki sejarah, basis pemilih, kepentingan organisasi, dan perhitungan politik masing-masing. Kesamaan posisi dalam pemerintahan tidak otomatis menghapus seluruh perbedaan tersebut.

Respons tersebut kemudian diarahkan Prabowo pada hubungan personal dan perjalanan politiknya dengan SBY. Keduanya sama-sama merupakan purnawirawan jenderal TNI yang memilih masuk ke politik melalui partai dan Pemilu.

Prabowo bahkan mengakui bahwa dirinya "menyontek" langkah SBY dalam membangun kekuatan politik. Meski ia mengenangnya sebagai empat kekalahan dalam kontestasi presiden sebelum akhirnya berhasil di Pilpres 2024.

Pengalaman tersebut menjadi alasan Prabowo melihat Demokrat bukan semata-mata dari posisi politiknya saat ini. Partai yang dipimpin AHY itu pernah berada di luar pemerintahan selama sembilan tahun empat bulan pada dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, sebelum AHY masuk kabinet pada Februari 2024.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, sebelumnya menggambarkan posisi Demokrat selama berada di luar pemerintahan sebagai kekuatan penyeimbang. Kritik dan masukan tetap diberikan secara konstruktif. Pemerintah didukung ketika kebijakannya dinilai tepat dan dikritik ketika dianggap keliru.

Posisi seperti itu juga pernah dijalani PDI Perjuangan ketika SBY menjadi presiden selama dua periode. Pergantian posisi antara menjadi partai pemerintah dan berada di luar pemerintahan merupakan bagian dari dinamika demokrasi, selama perbedaan politik tetap disalurkan melalui mekanisme yang berlaku.

Dalam sistem demokrasi, fungsi partai politik bukan cuma kendaraan untuk memenangi pemilu, tapi tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, mengawasi jalannya pemerintahan, dan memastikan kekuasaan tidak berjalan tanpa batas. Dengan begitu, kritik dari partai yang berada di dalam koalisi pun tidak semestinya langsung dianggap sebagai pembangkangan.

Peneliti politik Firman Noor dalam tulisannya di Jurnal Masyarakat Indonesia (2016) menjelaskan bahwa oposisi dalam demokrasi tidak berhenti pada sikap berseberangan dengan pemerintah. Oposisi juga berfungsi mengawasi kekuasaan dan menawarkan alternatif kebijakan.

Pandangan tersebut relevan untuk membaca posisi Demokrat. Dukungan terhadap pemerintah tidak harus berarti persetujuan terhadap seluruh kebijakan. Sebaliknya, kritik tidak selalu berarti keinginan untuk menjatuhkan pemerintahan. Di antara dua posisi itu terdapat ruang politik yang memungkinkan partai tetap mendukung agenda nasional, tetapi pada saat yang sama menyampaikan koreksi.

Dalam konteks itu, pidato AHY dan respons Prabowo adalah bagian dari dinamika internal pemerintahan yang masih membuka ruang bagi perbedaan. AHY sendiri kemudian menegaskan kembali posisi Demokrat pada perayaan HUT partainya.

Ia mengatakan kompetisi politik tetap dapat berlangsung tanpa menghilangkan persahabatan. AHY juga menegaskan Demokrat menginginkan pemerintahan Prabowo berhasil dan pidatonya pada 5 September merupakan refleksi internal, bukan tanda partainya akan meninggalkan koalisi.

Penegasan dari AHY menyangkal asumsi liar politik yang sering kali membaca setiap pernyataan sebagai sinyal pencalonan atau manuver menuju pemilu berikutnya. Kritik terhadap pemerintah segera dikaitkan dengan rencana keluar dari koalisi, sedangkan dukungan terhadap pemerintah kerap dianggap sebagai tanda bahwa sebuah partai telah sepenuhnya kehilangan jarak kritis.

Padahal, hubungan antara partai politik dan pemerintah dapat bersifat lebih kompleks. Sebuah partai bisa berada dalam pemerintahan, memperoleh posisi menteri, dan tetap menyampaikan pandangan yang berbeda. Begitu pula, partai dapat mendukung program tertentu tanpa harus menyetujui seluruh keputusan pemerintah.

Prabowo pun menghubungkan tema HUT ke-25 Demokrat dengan agenda pemerintah. Tema mengenai kemajuan ekonomi rakyat, keadilan, dan demokrasi yang menurutnya merupakan tanggung jawab bersama dan tidak menjadi milik satu partai saja.

Penerimaan terhadap kritik akan diuji ketika kritik tersebut menyentuh kebijakan yang sensitif. Demokrasi tidak cukup hanya memberi ruang bagi kritik yang sopan dan tidak mengganggu kepentingan kekuasaan, tetapi juga harus mampu menampung kritik yang tajam, selama disampaikan melalui cara yang konstitusional.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

11 September 1971: Kematian Pemimpin Soviet Nikita Khrushchev

calendar_today 10.09.2026 - person  - timer ~

Dalam hal hubungan internasional, Khrushchev adalah sosok yang menarik. Banyak orang menganggapnya sebagai seorang petani yang kasar dan tidak berpendidikan. Namun, pemimpin Rusia itu adalah seorang negosiator yang terampil dan cerdas, yang sering memanfaatkan pandangan negatif tersebut untuk keuntungannya sendiri.

Di akhir tahun 1950-an, ia berusaha mempererat hubungan dengan AS, dan pada 1959 menjadi pemimpin Soviet pertama yang mengunjungi Amerika.

Namun, hubungan kedua negara ini memburuk saat Uni Soviet menembak jatuh pesawat mata-mata U-2 AS di atas wilayah Rusia pada tahun 1960. Pertemuan puncak yang direncanakan antara AS dan Uni Soviet juga dibatalkan.

Di tahun yang sama, Khrushchev mendadak terkenal ketika dalam sebuah debat di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ia melepas sepatunya dan memukul-mukul meja untuk menarik perhatian.

Pada tahun 1962, Uni Soviet dan AS hampir terlibat perang saat Rusia berusaha memasang rudal nuklir di Kuba dan angkatan laut AS melakukan karantina terhadap pulau tersebut.

Negosiasi yang tegang dengan Presiden John F. Kennedy berlangsung. Rusia menarik rudal-rudal tersebut kembali dan AS berjanji tidak akan menyerang Kuba dalam upaya menggulingkan pemimpin komunis Fidel Castro.

Walaupun perang berhasil dihindari, insiden tersebut membuat Khrushchev kehilangan banyak dukungan di dalam negeri. Banyak petinggi Partai Komunis dan semakin banyak anggota militer yang mulai cemas terhadap ide Khrushchev tentang “hidup berdampingan dengan damai dengan Amerika, dan seruannya untuk memotong anggaran militer meyakinkan sebagian orang bahwa ia akan menjatuhkan Rusia menjadi negara kelas dua.

Krisis rudal Kuba tahun 1962 dianggap sebagai hal yang sangat memalukan bagi Uni Soviet. Di tahun 1964, para penentang Khrushchev melakukan kudeta politik terhadapnya dan ia terpaksa pensiun. Sisa hidupnya dihabiskan dalam kesendirian lantaran ia dicaci banyak orang di Rusia.

Warga pesisir membantu pencarian rombongan jurnalis hilang kontak di Selat Sunda

calendar_today 10.09.2026 - person  - timer ~

Warga pesisir membantu pencarian rombongan jurnalis hilang kontak di Selat Sunda

Kamis, 10 September 2026 11:05 WIB

Sejumlah warga pesisir sekitar pantai Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten, turut membantu dalam pelaksanaan operasi pencarian korban insiden speed boat membawa rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda ketika meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau (GAK) sejak Senin (7/9/2026). ANTARA/Azmi Samsul M

Pandeglang (ANTARA) - Sejumlah warga pesisir sekitar pantai Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten, membantu operasi pencarian korban speed boat membawa rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda ketika meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau (GAK) sejak Senin (7/9).

Koordinator warga pesisir Irvan Kipong di Pandeglang, Kamis menyatakan, bahwa bantuan pencarian ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dalam membantu operasi kemanusiaan.

"Hari ini, Kamis (10/9) pukul 07.00 WIB, kami dari kru Ujung Kulon Adventure insya Allah akan menyisir perairan wilayah Panaitan, wilayah Selat Sunda," katanya.

Ia mengatakan pergerakan tim pencarian difokuskan untuk menyisir sejumlah titik krusial di sekitar perairan Pulau Panaitan yang berbatasan langsung dengan Selat Sunda.

Dengan mengerahkan armada kapal lokal, tim dari masyarakat pesisir juga akan memperluas jangkauan area pencarian yang dikenal memiliki medan perairan cukup menantang.

"Yang terkait kemarin kejadian teman kita Abah Bonsai dan bersama kru dan para jurnalis. Semoga pencarian kita ini menyisir ke area Pulau Panaitan membuahkan hasil ada titik terang," ungkapnya.

Dalam hal ini, penyisiran yang dilakukan masyarakat ini diharapkan dapat melengkapi upaya pencarian yang juga dikoordinasikan bersama pihak berwenang.

Pengenalan karakteristik medan laut oleh nelayan lokal di Selat Sunda diyakini menjadi keunggulan tersendiri dalam mempercepat penemuan titik terang keberadaan para korban hilang kontak.

Sementara itu, Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP) Banten, pada hari ke tiga upaya pencarian dilanjutkan sejak pagi hari mengingat kondisi cuaca yang cenderung lebih landai.

"Berdasarkan pantauan di lapangan, angin dan gelombang laut terpantau semakin kencang menjelang siang dan sore hari. Adapun tinggi gelombang di perairan tersebut pada hari ini tercatat bervariasi antara 1 hingga 2 meter," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al Amrad.

Ia mengungkapkan bahwa fokus operasi pada hari ini di sisi selatan telah tercover penuh hingga radius kurang lebih 20 nautical mile dari titik tengah Anak Gunung Krakatau.

Selain itu, Tim SAR gabungan terus memperluas area pencarian ke sisi utara dengan tetap berada di sekitar kawasan Anak Gunung Krakatau. Perluasan ini disesuaikan dengan hasil perhitungan arus, pergeseran ombak, serta arah angin.

"Mungkin kita akan memperluas ke sisi utara sesuai dengan perhitungan arus dan pergeseran ombaknya, angin seperti itu," ujarnya.

Pewarta : Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Anwar Maga
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Dude Harlino Pernah Investasi Rp500 Juta di DSI, Dapat Bagi Hasil Rp61 Juta

calendar_today 10.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta -

Aktor Dude Harlino mengungkapkan, pernah menjadi lender atau investor di PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Dude berinvestasi sebesar Rp500 juta dalam salah satu proyek yang ditawarkan melalui aplikasi DSI.

Hal itu diungkap Dude saat memberikan kesaksian dalam persidangan perkara PT Dana Syariah Indonesia di Pengadilan Negeri Depok, Rabu (9/9/2026). Dude hadir bersama sang istri, Alyssa Soebandono, yang juga diperiksa sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam persidangan, JPU mengonfirmasi keterangan Dude dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terkait dirinya yang pernah menjadi lender di DSI.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Di sini Saudara di BAP ya, Saudara juga sempat menjadi lender ya? Pernah berinvestasi?" tanya JPU di ruang sidang.

"Betul," jawab Dude.

Dude menjelaskan awal mula tertarik ikut berinvestasi di DSI. Saat itu, ia mengaku berusaha mencoba produk yang diiklankan sebagai bagian dari tanggung jawabnya sebagai brand ambassador (BA).

"Apapun produk yang saya iklankan, saya berusaha juga pengin tahu produknya seperti apa," ujar Dude.

Dari situ, Dude kemudian mencoba bergabung sebagai lender dalam salah satu proyek yang ditawarkan melalui aplikasi DSI.

"Saya coba untuk bergabung di proyeknya kalau tidak salah ditulis di aplikasinya itu di daerah Bintaro," tuturnya.

JPU memastikan proyek tersebut memiliki pihak yang mengajukan pembiayaan. Dude membenarkan hal tersebut.

"Ada di aplikasi itu, Pak. Jadi di daerah Bintaro, kemudian masanya kalau gak salah 10 bulan di BAP ya, dan setelah selesai berapa bulan setelah itu, mungkin satu tahun lebih baru kami bisa menarik, kami tarik semuanya. Jadi di 2023," jelasnya.

Tak berhenti di situ, JPU kemudian menanyakan nominal investasi yang ditempatkan Dude dalam proyek tersebut.

"2023. Nah, yang Rp500 juta tadi itu top up secara bertahap atau langsung Rp500?" tanya jaksa.

"Itu langsung, Pak," jawab Dude.

Dude mengaku tak mengalami kendala saat menerima keuntungan dari investasi tersebut. Dalam BAP, disebutkan Dude memperoleh bagi hasil sekitar Rp61 juta.

Namun, situasi berubah ketika persoalan di DSI terjadi. JPU kemudian menanyakan apakah Dude sempat berkomunikasi dengan sejumlah pihak terkait, termasuk Taufiq, Merry, dan Arid.

Dude mengaku sempat berusaha menghubungi Taufiq. Namun, komunikasi tersebut terkendala karena nomor telepon Taufiq disebut sudah tidak dapat dihubungi.

"Nomor teleponnya gak bisa saya hubungi waktu itu, Pak," kata Dude.

Ia mengaku beberapa kali mencoba menghubungi Taufiq hingga akhirnya, berkomunikasi dengan Maelsha dan Fikri.

Dude pernah bertemu langsung dengan Taufiq di sebuah restoran di kawasan Tebet. Pertemuan tersebut turut dihadiri Maelsha, Fikri, serta manajer Dude.

Pertemuan itu dilakukan untuk meminta penjelasan mengenai persoalan yang terjadi di DSI. Dude membawa sejumlah screenshot pesan dari para lender yang menghubunginya.

"Itu pertemuannya di bulan Agustus, Pak, 2025... eh... nah 2023 itu, untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi," tutur Dude.

Menurut Dude, dalam pertemuan tersebut pihak DSI menjelaskan persoalan yang terjadi. Salah satunya berkaitan dengan pengembalian dana dari borrower atau orang yang meminjam dana dari pihak lain.

"Dan penjelasan waktu itu yang disampaikan kepada kami adalah bahwa adanya permasalahan pengembalian dari borrower," kata Dude.

Selain itu, Dude menyebut pihak DSI juga menjelaskan kondisi perekonomian yang berdampak terhadap sektor properti.

"Kemudian yang kedua adalah ada kaitan dengan perekonomian berdampak kepada sektor properti, begitu," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Dude menyebut pihak DSI juga menyampaikan komitmen untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi.

(fbr/wes)

Gratis! 7 Perawatan Gigi Dicover BPJS Kesehatan

calendar_today 10.09.2026 - person  - timer ~

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia - Menjaga kesehatan gigi dan mulut sama pentingnya dengan menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sebab, kesehatan mulut yang buruk dapat berdampak pada kesehatan umum.

Perlu diketahui, Anda tidak boleh menyepelekan gigi yang sakit. Studi menemukan bahwa infeksi gigi atau penyakit gusi yang tidak diobati dapat menyebabkan masalah serius seperti penyakit jantung, diabetes, dan gangguan pernapasan.

Untungnya, jika Anda peserta aktif BPJS Kesehatan, Anda bisa mendapatkan perawatan gigi secara gratis.

Berikut adalah 7 perawatan gigi yang ditanggung BPJS Kesehatan, menurut Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 52 Ayat 1.

1. Infeksi Gigi

Premedikasi merupakan pengobatan tahap awal yang bertujuan untuk mengatasi sakit gigi. Tindakan ini berupa pemberian obat-obatan jenis analgesik serta antibiotik.

Premedikasi bertujuan untuk meredakan nyeri sekaligus mengatasi infeksi gigi. Tahap premedikasi dinilai sangat penting untuk proses perawatan gigi lebih lanjut.

2. Tambal Gigi

Tambal gigi atau tumpatan komposit termasuk salah satu perawatan gigi yang bisa pakai BPJS Kesehatan.

Perawatan tambal gigi berfungsi untuk mengembalikan fungsi gigi dan menghentikan proses karies. Proses tambal gigi hanya bisa dilakukan atas rujukan dokter ahli. Bahan yang digunakan untuk tambal gigi menggunakan resin composite karena diklaim lebih awet.

3. Scaling Gigi

Scaling gigi adalah perawatan untuk membersihkan penumpukan plak atau karang gigi dan prosedurnya bersifat non-operasi. Perawatan yang mengangkat sisa plak dan mengikis karang gigi ini bertujuan untuk mengurangi risiko sakit gigi serta menghindari penyakit mulut dan gusi.

Perlu dicatat, scaling gigi hanya gratis pakai BPJS Kesehatan jika ada indikasi medis, bukan untuk alasan estetika.

"Scaling gigi pada gingivitis akut (peradangan gusi) dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan masa penjaminan dua tahun sekali," tulis BPJS Kesehatan melalui akun Twitter (sekarang X) resmi (@BPJSKesehatanRI).

4. Pasang Gigi Palsu

Pemasangan gigi palsu memang bisa menggunakan BPJS Kesehatan. Namun, sifatnya hanya berupa subsidi menyesuaikan jumlah gigi palsu yang dipasang.

Untuk pemasangan 1-8 gigi palsu, BPJS Kesehatan memberi subsidi sebesar Rp250 ribu per rahang. Sedangkan untuk 1 rahang sekitar 9-16 gigi, subsidinya sekitar Rp500 ribu. Sementara untuk 2 rahang gigi sekaligus, subsidi yang diberikan sebesar Rp1 juta.

5. Cabut Gigi Sulung

Gigi sulung atau gigi susu adalah jenis gigi yang pertama kali tumbuh, sebelum nantinya diganti oleh gigi dewasa atau gigi bungsu. Pencabutan gigi sulung bermanfaat untuk menuntun bakal calon gigi permanen supaya bisa mempertahankan lengkung rahang.

Proses pencabutan gigi sulung dapat ditanggung BPJS Kesehatan. Perawatan ini termasuk cukup banyak dimanfaatkan oleh para peserta.

6. Cabut Gigi Permanen

Cabut gigi permanen adalah tindakan mengeluarkan gigi dari gusi yang dilakukan hanya pada kondisi tertentu. Terutama jika gigi Anda sudah dalam keadaan rusak parah karena terbentur, keropos, atau berlubang, sehingga tidak memungkinkan dipertahankan.

Sebelum dicabut, gigi yang bermasalah akan diberi obat bius lokal terlebih dulu untuk mengurangi rasa sakitnya.

7. Obat Pasca-ekstraksi

Ekstraksi gigi merupakan tindakan bedah minor untuk mengeluarkan gigi yang kondisinya karies atau impaksi.

Pengobatan pasca-ekstraksi termasuk ke dalam daftar perawatan gigi yang bisa pakai BPJS Kesehatan. Obat pasca-ekstraksi berperan penting dalam tahap penyembuhan supaya kondisi gigi yang selesai ditindak dapat segera pulih.

(hsy/hsy) [Gambas:Video CNBC]