Lembaga-lembaga pendukung transisi energi menilai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS dapat menjadi momentum bagi negara-negara anggotanya untuk membangun industri dan pasar mineral kritis secara bersama-sama. Dengan begitu, negara-negara Global South tidak berhenti sebagai pemasok bahan mentah atau produk setengah jadi dari kekayaan mineralnya.
“Perlu ada peningkatan kerja sama regional, serta upaya menjadikan BRICS dan pasar-pasar negara berkembang sebagai basis industri sekaligus pasar dari hilirisasi mineral kritis sendiri. Saya rasa itu-lah tujuan yang patut kita upayakan,” ujar Managing Director Energy Shift Institute Putra Adhiguna dalam Webinar Brazil and Indonesia in the Global Critical Mineral Races, Rabu (9/9).
Para pemimpin negara anggota BRICS akan bertemu dalam KTT BRICS ke-18 di New Delhi, India, pada 12-13 September 2026. BRICS merupakan forum koordinasi politik dan diplomatik negara-negara Global South yang mendorong kerja sama di berbagai bidang. BRICS beranggotakan 11 negara, yakni Brasil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, Iran, dan Indonesia.
Putra mengatakan Indonesia menjadi benchmark hilirisasi mineral di Global South. Namun, menurut dia, model yang diterapkan Indonesia masih memiliki sejumlah keterbatasan.
Indonesia disebut membuka investasi hilirisasi dalam waktu cepat hingga mendisrupsi pasar global dan standarnya, namun tanpa peta jalan dan data aliran nikel yang transparan, ukuran kemajuan hilirisasi ini menjadi kabur.
Alhasil, hilirisasi nikel yang selalu dibanggakan pemerintah belum sampai ke produk akhir. Dan, tidak ada data jelas terkait aliran hasil olahan nikel ke sektor industri lain di dalam negeri.
Situasi ini, menurut dia, menunjukkan bahwa hilirisasi mineral kritis nasional masih terjebak dalam pola pikir ekstraktivisme, bukan industrialisasi.
“Sebagai produsen nikel hingga 60-65 persen dari global, Indonesia sebenarnya bisa membuka pintu investasi, namun dengan syarat standar ESG tinggi dan rendah emisi. Indonesia memiliki pengaruh kuat untuk melakukan itu. Namun, tantangannya, seringkali investasi yang masuk ini menjadi bagian dari politik,” kata dia.
Pandangan serupa disampaikan Executive Director Instituto E+ Transição Energética Rosana Santos. Menurut dia, kebijakan mineral kritis harus berjalan beriringan dengan kebijakan industri.
Dia lantas menyoroti Brasil yang memiliki sekitar 25 persen cadangan tanah jarang dunia, tapi hanya berkontribusi 1 persen terhadap produksi global.
Brasil juga telah menghentikan ekspor bijih niobium sejak era 1970-an. Namun, pengolahannya baru mencapai ferroniobium, paduan besi dan niobium yang digunakan sebagai aditif dalam pembuatan baja berkekuatan tinggi untuk pipa gas, konstruksi, otomotif, dan perkapalan.
Pengolahan niobium Brasil belum mencapai produk bernilai tambah lebih tinggi, seperti material superkonduktor dan komponen elektronik.
“Kami memiliki pemahaman yang sama tentang bagaimana mengubah mineral kritis menjadi sumber kesejahteraan di negara-negara BRICS. Karena kalau ini kita serahkan ke pihak lain, kita hanya mengulang apa yang terjadi saat ini di mana negara kita hanya mengekspor barang setengah jadi dan membeli kembali produk teknologi tinggi,” kata Rosana.
Menurut dia, negara-negara BRICS dapat menggabungkan kekuatan untuk membangun industri yang produknya tidak hanya dikonsumsi di dalam negeri, tetapi juga dipasarkan secara global.
Dengan catatan, pengembangan industri tersebut perlu memperhatikan upah pekerja, kedaulatan negara, nilai tambah, serta dampak lingkungan dan sosial dari pertambangan hingga pascatambang.
"Ini harus berubah, dan BRICS bisa jadi jalannya," ujar Rosana.
Pangkalpinang (ANTARA) -
Polisi Wanita (Polwan) Polda Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersama Polres jajaran serentak menyalurkan bantuan ratusan ribu liter air bersih dan air minum kepada warga yang mengalami kesulitan air akibat musim kemarau.
Kapolda Babel Irjen Pol Viktor T. Sihombing mengatakan, pendistribusian air tersebut dilakukan di sejumlah desa dan kelompok masyarakat yang membutuhkan di wilayah hukum Polda Babel.
"Kita laksanakan serentak di wilayah hukum Polda Kepulauan Bangka Belitung, pemberian bantuan air bersih dan air minum ke desa-desa maupun kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan," kata Viktor usai memimpin apel pendistribusian air bersih dan air minum di Mapolda Babel, Kamis (10/9).
Viktor mengatakan, Polda Babel menerjunkan enam mobil untuk mendistribusikan air dengan total sekitar 36 ton. Sementara itu, masing-masing Polres jajaran minimal mengerahkan dua unit mobil yang membawa bantuan air bersih dan air minum.
"Kita laksanakan serentak bersama Polres-Polres. Tiap Polres mengirimkan dua mobil, satu mobil berisikan enam ton air. Untuk Polda, yang berangkat ada enam mobil yang masing-masing berisikan enam ton air minum dan air bersih," ujarnya.
Jenderal bintang dua Polri itu menyebutkan, pendistribusian ratusan ribu liter air tersebut dilakukan oleh Polwan Polda Babel dan Polres jajaran sekaligus dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-78 Polwan.
Menurut Viktor, kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari kegiatan sosial yang rutin dilakukan jajaran kepolisian di berbagai wilayah Bangka Belitung.
"Polwan-polwan kita mau memberikan sumbangsih kepada masyarakat yang saat ini kebutuhan yang mendasar di saat cuaca cukup panas dan kering. Orang banyak membutuhkan air minum maupun air bersih," katanya.
Ia mengatakan, para Polwan turun langsung ke desa-desa dan masyarakat untuk menyalurkan air bersih dan air minum yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan warga.
"Jadi untuk memenuhi kebutuhan itu mereka (Polwan) turun ke desa-desa dan masyarakat untuk menyalurkan air bersih dan minum yang bisa berguna dan dimanfaatkan masyarakat," sambungnya.
Sementara itu, pendistribusian air oleh Polda Babel dilakukan di tiga lokasi, yakni dua lokasi di Kota Pangkalpinang dan satu lokasi di Kabupaten Bangka Tengah.
"Untuk Polda sore ini ada tiga lokasi, dua di Pangkalpinang dan satu di Bangka Tengah. Polresta Pangkalpinang juga menyalurkan di dua lokasi, begitu juga dengan Polres-Polres lainnya. Jadi semuanya 17 lokasi termasuk yang di Pulau Belitung," katanya.
Pewarta: Try M Hardi
Uploader : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Kejaksaan Agung atau Kejagung telah menerima uang titipan kerugian negara senilai Rp 1 triliun dari PT Pemukasakti Manis Indah atau PSMI. Walau disimpan di bank, Kejagung menyatakan tidak membukukan keuntungan dari dana titipan tersebut.
Uang titipan tersebut disimpan dalam rekening milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Dana tersebut akan ditransfer ke kas negara jika PSMI terbukti bersalah melakukan korupsi penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan perkebunan di pengadilan.
"Seluruh uang tersebut disimpan di rekening atas nama Jampidsus pada BSI, di situ bunganya 0% atau tidak ada bunga sama sekali," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Saiful Bahri Siregar dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (10/9).
Berdasarkan pantauan Katadata, sebagian uang titipan tersebut sempat dipamerkan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Adapun nilai uang yang ditunjukkan hanya mencapai sekitar Rp 200 miliar atau seperlima dari uang titipan tersebut.
Saiful menyampaikan, tidak seluruh uang titipan dipamerkan karena uang tunai yang tersedia di BSI saat ini terbatas. Selain itu, pemindahan uang kartal dalam jumlah banyak membutuhkan pengamanan yang tinggi.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan, penyimpanan uang titipan di BSI menggunakan akad wadiah. Kejagung tidak menerima bunga mengingat uang yang dititipkan tidak digunakan BSI sebagai sumber dana penyaluran pembiayaan.
Selain itu, Anang menekankan, pihaknya tidak mengeluarkan biaya apapun saat memamerkan uang titipan tersebut di kantornya. Kegiatan tersebut juga tidak mengurangi nilai uang yang dititipkan ke BSI.
"Kegiatan memamerkan uang titipan ini bagian dari layanan BSI dan tidak ada pengurangan dari uang titipan Rp 1 triliun tersebut," katanya.
Jaksa Agung Muda Pidana Khusus memaparkan kawasan yang diserobot PSMI merupakan bagian dari 55.157 hektare yang dimiliki izinnya oleh Inhutani sejak 1996. Adapun total lahan yang diserobot mulai 2007 sebagai perkebunan tebu mencapai 32.375 hektare atau 58% dari lahan Inhutani di Kabupaten Way Kanan, Lampung.
Saiful menyampaikan, pelanggaran PSMI diendus oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada 2013. Pada tahun yang sama, PSMI dan Inhutani V menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan tumpang sari.
"Perbuatan melawan hukum yang dilakukan PSMI adalah pembukaan areal perkebunan di dalam kawasan hutan yang dikelola PT Inhutani V tanpa izin Menteri Kehutanan," kata Saiful.
Pada intinya, nota kesepahaman tersebut membolehkan PSMI menanam tebu di antara pohon yang dikelola Inhutani V. Namun, Saiful menilai perjanjian tersebut telah melawan hukum karena berlaku surut sejak 2007.
Dengan kata lain, Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada 2013 membuat perbuatan melawan hukum PSMI sejak 2007 menjadi legal. Adapun nota kesepahaman tersebut masih berlaku sampai sekarang dengan umur sekitar 19 tahun.
"MoU pada 2013, tapi berlaku surut dari 2007 sampai 2013. Selain itu, peristiwa pidana yang dilakukan PSMI bukan 2007 sampai 2013, tapi sampai dengan saat ini," katanya.
Reporter: Andi M. Arief
Jakarta (ANTARA) - Menjelang laga rivalitas klasik antara Persija Jakarta dengan Persib Bandung, Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengajak suporter kedua tim untuk saling menjaga perdamaian.
Macan Kemayoran dijadwalkan menjamu Maung Bandung dalam pertandingan pekan kedua Super League 2026/2027 yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu pukul 15.30 WIB.
"Tadi pagi saya komunikasi dengan Kang Haji Umuh (Muchtar) dari Persib. Kami juga bersepakat karena suatu hal dan kekhawatiran akan ditunggangi, akhirnya juga bersepakat bahwa kami tetap melarang kawan-kawan suporter Persib Bandung untuk datang ke Persija Jakarta atau ke GBK," kata Yunus Nusi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.
Yunus Nusi mengatakan laga kali ini merupakan laga yang akan diawasi oleh FIFA maupun dunia internasional, oleh sebab itu para suporter dihimbau untuk tidak berbuat anarkis mengingat akan ada efek jera nantinya yang diperoleh untuk sepak bola Indonesia apabila terdapat pelanggaran yang terjadi.
"Kekhawatiran ini bagi PSSI dan keinginan untuk tidak datang ke Stadion GBK sangat penting karena kami baru masuk ke pertandingan kedua atau minggu kedua untuk penyelenggaraan kompetisi I-League 2026/2027," ungkap Yunus Nusi.
"Kita tidak mau di liga kedua ini tercederai kemudian yang akan mengakibatkan pertandingan-pertandingan di waktu-waktu yang akan datang juga akhirnya menjadi halangan dan rintangan untuk selanjutnya," imbuhnya.
Pertandingan ini akan menjadi sangat spesial untuk Macan Kemayoran yang untuk pertama kalinya sejak tahun 2019 akan menjamu sang rival abadi di Jakarta.
Sebelumnya klub yang berdiri pada 1928 ini lebih banyak menjamu Maung Bandung di tempat netral yakni di luar Jakarta karena faktor keamanan.
Dalam lima pertemuan terakhir kedua tim di semua kompetisi, Maung Bandung secara statistik jauh lebih unggul dengan mengamankan total empat kemenangan dan hanya sekali seri.
Pewarta: Fajar Satriyo
Editor : Riza Fahriza
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Pontianak (ANTARA) - PT Kemysantra, pengembang Perumahan Kemyla di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, menyalurkan sekitar 8.000 liter air bersih kepada warga sebagai bentuk kepedulian sosial di tengah kondisi kemarau panjang dan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Program berbagi air bersih tersebut dilaksanakan Kamis (10/9) mulai pukul 08.00 hingga 11.00 WIB di kawasan Perumahan Kemyla. Air bersih yang dibagikan berasal dari sumber air pegunungan Anjungan dan disalurkan menggunakan satu unit mobil tangki berkapasitas 8.000 liter atau setara sekitar 500 galon.
Direktur Utama PT Kemysantra, Dr. Ria Hayatunnur Taqwa, S.Ag., M.Si., mengatakan program tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan untuk membantu masyarakat yang terdampak kondisi kemarau dan keterbatasan akses air bersih.
“Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan, kami menginisiasi Program Berbagi Air Bersih ini agar sedikit meringankan beban warga dalam memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kemarau panjang yang melanda Kalimantan Barat, termasuk Kabupaten Kubu Raya, turut berdampak terhadap kualitas lingkungan dengan munculnya kabut asap akibat karhutla serta menurunnya ketersediaan air bersih bagi sebagian warga.
Dalam pelaksanaan kegiatan, perusahaan menerapkan sistem pembagian menggunakan kupon yang sebelumnya telah diberikan kepada warga. Setiap rumah tangga mendapatkan jatah dua galon air bersih.
Manajer Marketing dan KPR PT Kemysantra, Susanto, mengatakan antusiasme warga terlihat sejak pagi hari. Sejumlah warga telah mengantre membawa galon di lokasi pembagian sebelum kegiatan dimulai.
“Antusiasme warga terlihat sejak pagi hari, dengan barisan galon yang telah mengular di titik pembagian sebelum kegiatan dimulai,” katanya.
Ria Hayatunnur Taqwa menambahkan, PT Kemysantra akan terus memantau perkembangan kondisi kemarau dan kabut asap di wilayah Kubu Raya serta membuka peluang melanjutkan program serupa apabila kebutuhan air bersih masyarakat masih berlangsung.
“Kami berharap kegiatan sederhana ini dapat memberi manfaat nyata bagi warga di tengah situasi kemarau yang cukup berat tahun ini, sekaligus menjadi wujud kehadiran PT Kemysantra di tengah masyarakat,” ujarnya.
PT Kemysantra merupakan pengembang Perumahan Kemyla, kawasan hunian subsidi tipe 36 yang berlokasi di Jalan Raya Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
Pewarta: Dedi
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Kuningan -
Setelah berjibaku selama tiga hari, kebakaran di Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) akhirnya berhasil dipadamkan. Lahan seluas 40 hektare hangus terbakar.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuningan, Indra Bayu menyatakan kebakaran di kawasan Gunung Ciremai hingga Rabu (9/9/) pukul 20.00 WIB, sudah tidak terlihat lagi.
Meski titik api sudah tidak lagi terlihat lagi, namun untuk mencegah kebakaran lanjutan, pihaknya masih terus melakukan penyekatan dan pendinginan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Update Rabu, 9 September 2026 sekitar pukul 20.00 WIB, titik api tidak terlihat. Namun, penyekatan dan pendinginan masih terus dilakukan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api," tutur Indra dalam keterangannya, Kamis (10/9/2026).
Indra memaparkan ada 40 hektare lahan kawasan Gunung Ciremai terbakar yang terbagi dalam empat blok, yakni Blok Cileutik, Blok Manguntapa, dan Blok Simaung. Semuanya masuk dalam wilayah Desa Singkup, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan.
"Untuk luasan kebakaran hutan lahan taman nasional gunung ciremai perkiraan 40 Haktare dan masih dilakukan pemetaan oleh pihak TNGC," tutur Indra.
Penanganan kebakaran melibatkan BPBD Kabupaten Kuningan bersama TNGC, TNI, Polri, Yonif TP 839/SP, MPA Paguyuban Silihwangi Ciayumajakuning, Forkopimcam Pasawahan, PMI, aparat desa dan masyarakat.
Indra memaparkan kebakaran pertama kali terjadi pada hari Senin, (7/9/ 2026) di mana ada kepulan asap di wilayah kawasan lahan TNGC di Blok Cileutik kemudian merembet ke Blok Cimaung dan Blok Manguntapa. Agar lebih efektif, di hari pertama, penanganan kebakaran dibagi dalam beberapa tim.
Akses menuju titik api yang terjal dan dipenuhi bebatuan, cuaca panas, arah angin yang berubah-ubah, serta keterbatasan sumber air menjadi kendala selama proses pemadaman. Kondisi tersebut diperparah dengan vegetasi yang kering akibat kemarau panjang turut mempercepat penyebaran api.
Untuk mengatasi hal tersebut, petugas gabungan melakukan pemadaman api dan penyekatan dengan cara manual, dan dibantu dengan menggunakan mesin pompa, selang, nosel, jetshooter, serta kendaraan gardan ganda milik TNGC.
BPBD Kuningan juga menyiapkan water tank berkapasitas 5.000 liter untuk mendukung suplai air dalam proses penanganan. Upaya pemadaman dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Balai TNGC, TNI, Polri, relawan, serta masyarakat peduli api (MPA) di kawasan TNGC.
Kebakaran hutan dan lahan di gunung Ciremai mulai terjadi sejak Senin (7/9) sekitar pukul 12.00 WIB. Kepulan asap di kawasan lahan TNGC di Blok Cileutik kemudian merembet ke Blok Cimaung dan Blok Manguntapa.
Berdasarkan video resmi TNGC, terlihat api menyala di area lahan yang terdiri atas ranting dan pepohonan. Akibat kebakaran tersebut asap mengepul hingga menutupi area hutan yang dipenuhi pepohonan.
---------
Artikel ini telah naik di detikJabar.
(wsw/wsw)
"PLN tentu bekerja sama dengan Pemerintah Kota Mataram untuk bersama-sama menanggulangi sampah. Ini salah satu wujud nyata kolaborasi PLN EPI dengan Pemerintah Kota Mataram,"
Mataram (ANTARA) - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memperkuat upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pengolahan Sampah Terpadu (TPS3R) di kawasan Project Gasifikasi PLTMGU Lombok Peaker, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.
PLN EPI meresmikan program tersebut pada Kamis (10/9). Program ini menjadi bagian dari kolaborasi PLN EPI dan Pemerintah Kota Mataram untuk mengurangi volume sampah sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Direktur Gas dan BBM PLN EPI, Erma Melina Sarahwati, mengatakan pengelolaan sampah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah tidak dapat menangani persoalan sampah seorang diri.
"PLN tentu bekerja sama dengan Pemerintah Kota Mataram untuk bersama-sama menanggulangi sampah. Ini salah satu wujud nyata kolaborasi PLN EPI dengan Pemerintah Kota Mataram," katanya.
Ia mengatakan peningkatan jumlah penduduk dan konsumsi masyarakat membuat persoalan sampah semakin kompleks. Karena itu, masyarakat perlu mengelola sampah agar tidak hanya menjadi beban lingkungan.
PLN EPI tidak hanya membangun fasilitas TPS3R. Perusahaan juga memberikan pelatihan kepada masyarakat yang akan mengelola fasilitas tersebut.
"Untuk pembangunan dari sisi lokasi ini kemudian juga pelatihan bersama masyarakat sekitar. Kita harus memastikan bahwa program ini akan sustain. Harapannya tidak hanya sekali membangun kemudian selesai, tetapi ada kesinambungan dengan masyarakat," ujarnya.
Menurut Erma, pemilihan kawasan Lombok Peaker sebagai lokasi program juga berkaitan dengan pengembangan pembangkit tersebut. PLTMGU Lombok Peaker ke depan akan beralih dari penggunaan bahan bakar minyak (BBM) menuju gas.
Peralihan tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan pembangkit yang lebih ramah lingkungan. Program TPS3R kemudian memperkuat aspek pengelolaan lingkungan di sekitar kawasan pembangkit.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Mataram, Lalu Martawang mengapresiasi dukungan PLN EPI dalam membantu pemerintah menangani persoalan sampah.
Ia mengatakan Kota Mataram menghadapi keterbatasan kapasitas pembuangan sampah ke TPA Kebon Kongok. Kondisi tersebut mendorong pemerintah mengubah pola pengelolaan sampah dari sekadar kumpul, angkut, dan buang.
"Kita lebih dari itu sekarang. Sampah diambil, diproses menjadi komoditas yang memiliki produktivitas," ucapnya.
Menurutnya, TPS3R dan maggot center dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat. Fasilitas tersebut mendorong warga memilah sampah sejak dari sumbernya.
Masyarakat dapat memilah sampah plastik dan anorganik berdasarkan jenisnya. Sementara itu, sampah organik seperti sisa makanan dapat dimanfaatkan untuk budidaya maggot.
Pola tersebut dapat mengurangi sampah yang masuk ke TPA Kebon Kongok. Pada saat yang sama, pengolahan sampah dapat menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat.
Martawang mengatakan pengelolaan sampah juga berkaitan dengan penataan kawasan sekitar Lombok Peaker. Salah satunya rencana penataan 43 pedagang kaki lima (PKL) di kawasan pinggir pantai.
Sebagian besar PKL tersebut menjual makanan sehingga menghasilkan sampah organik. TPS3R dapat mengolah limbah makanan tersebut agar tidak seluruhnya berakhir di TPA.
"Core-nya PKL ini adalah makanan. Kalau tidak diintervensi, makanan ini akan menjadi limbah yang sangat banyak yang harus kita buang ke Kebon Kongok. Dengan yang sekarang diresmikan ini, kita bisa mengintervensinya menjadi sesuatu yang produktif," katanya.
Ketua TPS3R Tanjung Karang Permai, Ridwan mengatakan fasilitas tersebut telah menerima sampah dari sejumlah sumber di sekitar kawasan.
Salah satunya berasal dari 43 warung di kawasan wisata Pantai Viral, Bagik Kembar. Pengelola kemudian memilah sampah organik dan anorganik.
Pengelola memanfaatkan sampah organik untuk budidaya maggot. Sementara itu, sampah anorganik dipilah untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
TPS3R juga menerima sampah dari lingkungan sekitar. Petugas mengangkut sampah menggunakan kendaraan operasional sebelum melakukan pemilahan di fasilitas TPS3R.
Ridwan mengatakan program tersebut mulai memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat sekitar.
"Ekonominya sangat luar biasa. Sudah ada mata pencaharian baru untuk warga, khususnya masyarakat di lingkungan Bagik Kembar," katanya.
Saat ini, pengelolaan sampah di kawasan Pantai Viral melibatkan sekitar 10 orang yang mendapatkan upah dari kegiatan tersebut.
TPS3R juga mulai menerima limbah organik dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sejumlah sekolah di sekitar lokasi.
Ridwan mengatakan PLN memberikan pelatihan kepada masyarakat sebelum pengelolaan TPS3R berjalan.
"Sudah ada pelatihan dari PLN. Sebelum ini kita ada pelatihan dulu, baru kita mulai bergerak," ujarnya.
Pewarta : Awaludin
Editor:
Agus Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Kamis, 10 September 2026 17:41 WIB
Sekretaris Disdik Kota palangka Raya Aprae Vico Ranan. ANTARA/Adi Antara
Palangka Raya (ANTARA) - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, kembali menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi peserta didik jenjang PAUD, SD, dan SMP pada 11-12 September 2026 sebagai langkah antisipatif terhadap memburuknya kualitas udara.
Sekretaris Disdik Kota Palangka Raya Aprae Vico Ranan mengatakan kebijakan tersebut diambil setelah hasil pemantauan kualitas udara pada Kamis (10/9) menunjukkan peningkatan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang mencapai angka 960.
"Kondisi kualitas udara saat ini menjadi perhatian serius, sehingga kami mengambil langkah cepat dan preventif untuk melindungi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari paparan udara yang tidak sehat," kata Vico di Palangka Raya, Kamis.
Ia menjelaskan sebelumnya, berdasarkan evaluasi kondisi kualitas udara pada 8 dan 9 September 2026, nilai ISPU berada pada kisaran 180-200 dengan kecenderungan membaik. Kondisi tersebut menjadi dasar pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas pada 10 September 2026.
Namun, kata dia, peningkatan signifikan ISPU pada 10 September membuat Disdik Palangka Raya perlu melakukan penyesuaian kembali pola pembelajaran.
"Karena kondisi kualitas udara kembali meningkat, pembelajaran pada 11 dan 12 September dilaksanakan melalui PJJ. Ini merupakan langkah antisipatif untuk mengurangi paparan udara yang tidak sehat terhadap peserta didik," ujarnya.
Orang nomor dua di lingkup Disdik Kota Palangka Raya tersebut mengungkapkan, kebijakan tersebut mengacu pada surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya Nomor 100.3.4.4/3952/Disdik.Umpeg/IX/2026 tanggal 9 September 2026 serta ketentuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai penyelenggaraan pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi kualitas udara.
Selanjutnya, proses pembelajaran tetap harus berjalan meski dilakukan dari rumah, sementara sekolah diminta memastikan pelaksanaan PJJ berjalan dengan baik.
"Keselamatan, kesehatan dan kenyamanan peserta didik menjadi prioritas bersama. Kondisi kualitas udara akan terus kami evaluasi dan kebijakan pembelajaran dapat disesuaikan dengan perkembangan di lapangan," demikian Vico.
Baca juga: Disdik: PTM terbatas Palangka Raya dimulai 10 September
Baca juga: Disdik Palangka Raya kembali perpanjang PJJ hingga 9 September 2026
Baca juga: Disdik Palangka Raya alihkan terapi bagi ABK ke rumah selama kabut asap
Pewarta : Adi Wibowo
Uploader: Admin 2
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Medan, CNN Indonesia --
Polrestabes Medan menaikkan status perkara kematian Winda Lorenza alias WL (30), mantan istri Brigadir IH, dari tahap penyelidikan ke penyidikan.
Meski demikian, hingga kini polisi belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Kapolrestabes Medan Komisaris Besar Jean Calvijn Simanjuntak mengatakan proses penyidikan masih berjalan.
"Belum ada tersangka. Baru proses sidik saja," kata Calvijn di Medan, Kamis (10/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Calvijn, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan dilakukan agar penyidik lebih leluasa menjalankan berbagai tindakan hukum yang diperlukan.
"Proses awal itu sudah proses penyidikan untuk mempermudah semua upaya-upaya hukum yang dilakukan kepolisian. Karena ada beberapa upaya-upaya tertentu yang harus kita lakukan terkait dengan upaya paksa tentunya," ujarnya.
Calvijn menjelaskan, salah satu langkah yang dilakukan penyidik berkaitan dengan barang atau dokumen yang diperlukan dalam pengungkapan perkara.
"Memastikan surat-surat yang mau kita sita dan lain-lain, itu jadi kita lakukan dan sudah naik sidik (penyidikan) kasusnya," kata Calvijn.
Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Medan, Valentino Harry Marpaung, membenarkan pihaknya telah menerima SPDP kasus tersebut beberapa waktu lalu. Namun, SPDP yang diterima masih bersifat umum dan belum mencantumkan nama tersangka.
"Kemarin jaksa menerima SPDP dari Polrestabes. Tapi baru SPDP umum, belum ada penetapan tersangkanya," kata Valentino kepada CNN Indonesia.
Dalam SPDP tersebut, lanjut Valentino, peristiwa pidana yang disebutkan berkaitan dengan dugaan pembunuhan. Ia menyebut pasal yang dicantumkan penyidik adalah Pasal 458 KUHP atau Pasal 462 KUHP.
"Peristiwa pidananya Pasal 458 atau 462 KUHP," sebutnya.
Pasal 458 mengatur tentang tindak pidana merampas nyawa orang lain. Sementara pasal 462 mengatur tentang tindak pidana mendorong, membantu, atau memberi sarana kepada orang lain untuk bunuh diri.
Sebelumnya, Winda Lorenza ditemukan meninggal dunia di rumah mantan suaminya personel Polsek Medan Sunggal Brigadir IH di Kompleks Bumi Asri, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan pada Minggu (2/8/2026) sekitar pukul 15.00 WIB.
Polisi menyebut L diduga bunuh diri setelah menembak kepalanya menggunakan senjata api milik Brigadir IH. Namun keluarga menduga L dibunuh lantaran banyak kejanggalan dalam kematiannya. Keluarga korban telah melaporkan Brigadir IH ke Polda Sumut.
(fnr/wis)
Sergai (ANTARA) - Wakil Bupati Serdang Bedagai (Wabup Sergai) H. Adlin Tambunan kembali membuka ruang dialog dengan masyarakat melalui dua agenda audiensi bersama kelompok media dan mahasiswa di ruang kerjanya, Kompleks Kantor Bupati Sergai, Sei Rampah, Kamis (10/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Adlin menerima jajaran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sergai serta Panitia Pelaksana Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Insaniah Sumatera Utara untuk mendengarkan aspirasi, menerima masukan, dan membahas rencana kegiatan masing-masing.
Pada audiensi pertama, Adlin berdiskusi dengan jajaran PWI Sergai mengenai hubungan pemerintah daerah dengan insan pers, khususnya dalam membangun komunikasi publik yang baik. Menurutnya, sinergi dengan media diperlukan agar informasi mengenai kebijakan dan berbagai program pembangunan daerah dapat tersampaikan secara luas kepada masyarakat.
Wabup Adlin menyampaikan bahwa Pemkab Sergai terbuka untuk berkoordinasi dan bersinergi dengan organisasi pers, termasuk dalam mendukung kegiatan yang dapat dikolaborasikan dengan program pemerintah daerah.
“Untuk hal-hal yang dapat kita sinergikan bersama, tentu akan kita dukung sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang ada. Yang terpenting, komunikasi dan koordinasi dapat terus terjalin dengan baik,” kata Adlin, yang juga menjabat sebagai Ketua PW GP Ansor Sumut.
Ia menilai, keberadaan media memiliki peran penting dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, hubungan yang baik dengan insan pers perlu terus dibangun agar informasi mengenai program, kebijakan, dan pembangunan daerah dapat tersampaikan secara luas dan berimbang.
“Kita ingin hubungan dan komunikasi dengan rekan-rekan media terus terjaga dengan baik. Setiap kegiatan dan program pemerintah tentu membutuhkan dukungan informasi yang baik kepada masyarakat, sehingga koordinasi dengan insan pers perlu terus kita lakukan,” ujarnya.
Ketua PWI Kabupaten Sergai, Sugianto, menyampaikan komitmen organisasinya untuk terus berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah melalui kapasitas dan peran insan pers. Ia berharap komunikasi yang telah terjalin dengan Pemkab Sergai dapat terus berjalan secara terbuka dan konstruktif, termasuk dalam berbagai agenda yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
“Kami dari PWI Sergai siap mendukung program-program pemerintah melalui peran dan kapasitas kami sebagai organisasi pers,” ujar Sugianto.
Pada agenda berikutnya, Adlin menerima Panitia Pelaksana PBAK Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Insaniah Sumatera Utara. Audiensi tersebut membahas rencana pelaksanaan kegiatan PBAK yang dijadwalkan berlangsung pada 13 September 2026.
Dalam pertemuan itu, panitia menyampaikan sejumlah rangkaian kegiatan, termasuk aktivitas luar ruang yang dirancang sebagai bagian dari proses pengenalan lingkungan dan pembentukan kebersamaan bagi mahasiswa baru.
Adlin menyambut baik rencana tersebut. Namun, ia mengingatkan panitia agar aspek keselamatan dan kesehatan mahasiswa tetap menjadi perhatian utama selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung.
“Yang paling terpenting adalah menjaga kesehatan selama kegiatan. Hati-hati dan jaga diri selama kegiatan berlangsung,” kata Adlin.
Selain menjadi sarana membangun kebersamaan, Adlin berharap kegiatan pengenalan mahasiswa baru dapat menjadi momentum untuk menumbuhkan kedisiplinan, kepedulian terhadap lingkungan, serta rasa tanggung jawab di kalangan mahasiswa.
Turut hadir dalam rangkaian audiensi tersebut Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Keuangan Ir. Kamaluddin, MMA, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nurchinta Depi Tambunan, S.Si., serta perwakilan OPD terkait.
Pewarta: Darmawan
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.