Lembaga-lembaga pendukung transisi energi menilai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS dapat menjadi momentum bagi negara-negara anggotanya untuk membangun industri dan pasar mineral kritis secara bersama-sama. Dengan begitu, negara-negara Global South tidak berhenti sebagai pemasok bahan mentah atau produk setengah jadi dari kekayaan mineralnya.
“Perlu ada peningkatan kerja sama regional, serta upaya menjadikan BRICS dan pasar-pasar negara berkembang sebagai basis industri sekaligus pasar dari hilirisasi mineral kritis sendiri. Saya rasa itu-lah tujuan yang patut kita upayakan,” ujar Managing Director Energy Shift Institute Putra Adhiguna dalam Webinar Brazil and Indonesia in the Global Critical Mineral Races, Rabu (9/9).
Para pemimpin negara anggota BRICS akan bertemu dalam KTT BRICS ke-18 di New Delhi, India, pada 12-13 September 2026. BRICS merupakan forum koordinasi politik dan diplomatik negara-negara Global South yang mendorong kerja sama di berbagai bidang. BRICS beranggotakan 11 negara, yakni Brasil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, Iran, dan Indonesia.
Putra mengatakan Indonesia menjadi benchmark hilirisasi mineral di Global South. Namun, menurut dia, model yang diterapkan Indonesia masih memiliki sejumlah keterbatasan.
Indonesia disebut membuka investasi hilirisasi dalam waktu cepat hingga mendisrupsi pasar global dan standarnya, namun tanpa peta jalan dan data aliran nikel yang transparan, ukuran kemajuan hilirisasi ini menjadi kabur.
Alhasil, hilirisasi nikel yang selalu dibanggakan pemerintah belum sampai ke produk akhir. Dan, tidak ada data jelas terkait aliran hasil olahan nikel ke sektor industri lain di dalam negeri.
Situasi ini, menurut dia, menunjukkan bahwa hilirisasi mineral kritis nasional masih terjebak dalam pola pikir ekstraktivisme, bukan industrialisasi.
“Sebagai produsen nikel hingga 60-65 persen dari global, Indonesia sebenarnya bisa membuka pintu investasi, namun dengan syarat standar ESG tinggi dan rendah emisi. Indonesia memiliki pengaruh kuat untuk melakukan itu. Namun, tantangannya, seringkali investasi yang masuk ini menjadi bagian dari politik,” kata dia.
Pandangan serupa disampaikan Executive Director Instituto E+ Transição Energética Rosana Santos. Menurut dia, kebijakan mineral kritis harus berjalan beriringan dengan kebijakan industri.
Dia lantas menyoroti Brasil yang memiliki sekitar 25 persen cadangan tanah jarang dunia, tapi hanya berkontribusi 1 persen terhadap produksi global.
Brasil juga telah menghentikan ekspor bijih niobium sejak era 1970-an. Namun, pengolahannya baru mencapai ferroniobium, paduan besi dan niobium yang digunakan sebagai aditif dalam pembuatan baja berkekuatan tinggi untuk pipa gas, konstruksi, otomotif, dan perkapalan.
Pengolahan niobium Brasil belum mencapai produk bernilai tambah lebih tinggi, seperti material superkonduktor dan komponen elektronik.
“Kami memiliki pemahaman yang sama tentang bagaimana mengubah mineral kritis menjadi sumber kesejahteraan di negara-negara BRICS. Karena kalau ini kita serahkan ke pihak lain, kita hanya mengulang apa yang terjadi saat ini di mana negara kita hanya mengekspor barang setengah jadi dan membeli kembali produk teknologi tinggi,” kata Rosana.
Menurut dia, negara-negara BRICS dapat menggabungkan kekuatan untuk membangun industri yang produknya tidak hanya dikonsumsi di dalam negeri, tetapi juga dipasarkan secara global.
Dengan catatan, pengembangan industri tersebut perlu memperhatikan upah pekerja, kedaulatan negara, nilai tambah, serta dampak lingkungan dan sosial dari pertambangan hingga pascatambang.
"Ini harus berubah, dan BRICS bisa jadi jalannya," ujar Rosana.