Menkeu Purbaya membantah isu jual beli jabatan di Kemenkeu - ANTARA News Jawa Barat
calendar_today 10.09.2026 - person - timer ~
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah isu mengenai praktik jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan.
Purbaya dalam pidatonya di kegiatan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Kementerian Keuangan di Jakarta, Kamis, menyoroti kabar yang beredar di media sosial bahwa dirinya menawarkan harga senilai Rp100 miliar untuk jabatan tertentu.
“Saya bingung dari mana isu itu keluar. Tapi, itu rumor saja. Ini (jabatan di Kemenkeu) benar-benar berbasis profesional,” kata Purbaya.
Menkeu menjelaskan pengisian jabatan Kemenkeu bukan hanya keputusannya sendiri. Prosesnya melibatkan rekomendasi Sekretaris Jenderal Kemenkeu serta pejabat eselon yang membawahi pegawai terkait. Rekomendasi itu bertujuan untuk mengetahui kepantasan pegawai menduduki jabatan yang akan diemban.
Ia pun menggarisbawahi jabatan di Kemenkeu harus dijalankan dengan mengedepankan integritas. Pasalnya, instansi ini bertanggung jawab besar atas pengelolaan keuangan negara, baik penerimaan, belanja, pembiayaan, hingga berbagai instrumen keuangan lainnya yang memengaruhi masyarakat dan dunia usaha.
“Oleh karena itu, tidak boleh ada kompromi terhadap integritas. Jabatan adalah amanah, bukan privilese. Semakin tinggi jabatan, semakin besar tanggung jawab dan pengawasannya,” ujar Purbaya.
Lebih lanjut, dia juga meminta pegawai Kemenkeu untuk bekerja secara profesional dan berorientasi hasil. Purbaya berencana membentuk tim khusus untuk memantau perkembangan berbagai kebijakan yang diarahkan oleh Menkeu, guna memastikan seluruh kebijakan berjalan.
Para pegawai Kemenkeu, khususnya yang menduduki posisi tinggi, juga diminta untuk membangun karakter kepemimpinan yang kuat serta menjaga sense of urgency.
Mengingat perubahan dunia berlangsung dengan pesat, kata Purbaya, Kemenkeu juga harus bergerak cepat.
“Cepat bukan berarti ceroboh, tapi tetap hati-hati, profesional dan akuntabel,” tuturnya.
Purbaya hari ini merombak sekitar 50 pegawai eselon II serta 350 pegawai eselon III Kemenkeu.
Perubahan jajaran dilakukan pada jabatan fungsional direktorat jenderal hingga Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kemenkeu.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor : Riza Fahriza
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Kemenkum Aceh bekali warga binaan dengan perseroan perorangan - ANTARA News Aceh
calendar_today 10.09.2026 - person - timer ~
Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh membekali warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banda Aceh dengan pemahaman terkait legalitas usaha melalui pendaftaran badan hukum perseroan perorangan.
Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) Kantor Wilayah Kemenkum Aceh Hendri Rahman di Banda Aceh, Kamis, mengatakan pembekalan tersebut agar warga binaan mendapatkan pelatihan kemandirian dan berencana membuka unit usaha mandiri selepas masa hukuman usai.
"Kemenkum Aceh siap memberikan pendampingan dan fasilitasi pendaftaran badan hukum perseroan perorangan atau BHPP secara menyeluruh, termasuk menjajaki dukungan pembiayaan demi mempermudah warga binaan yang akan bebas untuk memulai usahanya," katanya.
Dengan adanya badan hukum perseroan perorangan nantinya, kata dia, usaha dirintis warga binaan pemasyarakatan setelah kembali ke masyarakat memiliki legalitas hukum yang kuat dan kredibel.
Hendri Rahman memaparkan badan hukum perseroan perorangan memiliki berbagai keunggulan, seperti status pemisahan aset pribadi dan modal usaha, kemudahan akses perbankan, hingga proses pendaftaran yang cepat tanpa memerlukan akta notaris.
Baca: WBP Lapas Narkotika Langsa dikenalkan legalitas perseroan perorangan
"Badan hukum perseroan perorangan bisa menjadi bekal usaha warga binaan usai menjalani hukuman dan kembali ke masyarakat. Kami membuka pintu asistensi penuh bagi para warga binaan agar unit usaha yang dirintis nantinya memiliki legalitas hukum kuat dan kredibel," kata Hendri Rahman.
Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Banda Aceh Ruslandani mengapresiasi Kemenkum Aceh memberikan pembekalan perseroan perorangan kepada warga binaan pemasyarakatan.
"Penguatan aspek hukum ini menjadi bekal konkret reintegrasi sosial warga binaan ke tengah masyarakat. Kami siap membantu mendata dan memfasilitasi setiap warga binaan yang memiliki potensi dan niat berwirausaha agar usahanya tercatat berbadan hukum resmi," katanya.
Menurut dia, sebagian besar warga binaan yang mengikuti agenda ini menyatakan ketertarikannya untuk mendirikan badan usaha perseroan perorangan.
"Sebagai tindak lanjut, Rutan Banda Aceh bersama jajaran Kemenkum Aceh akan mendata WBP binaan potensial guna pendampingan pendaftaran administrasi hukum lebih lanjut," kata Ruslandani.
Baca: Kemenkum Aceh percepat proses pendaftaran perseroan perseorangan UMKM
Pewarta: Redaksi
Editor : M.Haris Setiady Agus
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Kemenperin-Korea Perkuat SDM Industri Lewat Ppuri Technology
calendar_today 10.09.2026 - person - timer ~
Jakarta, CNN Indonesia --
Kementerian Perindustrian terus memperkuat kerja sama dengan Korea Selatan di bidang industri dan teknologi melalui The Korea-Indonesia Industry and Technology Cooperation Center (KITC) yang diimplementasikan lewat proyek Establishment of Human Resource Development (HRD) System for Ppuri Technology in Indonesia.
Proyek tersebut merupakan program pengembangan sumber daya manusia dan kompetensi industri di bidang Ppuri Technology, yang ditujukan untuk memperkuat kapasitas tenaga kerja serta penguasaan teknologi industri di Indonesia.
"Penguatan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam membangun industri yang berdaya saing. Kerja sama internasional perlu memberikan manfaat nyata melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan penguasaan teknologi yang dibutuhkan industri," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (9/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah Korea melalui Ministry of Trade, Industry and Resources (MOTIR) menyampaikan persetujuan pemberian hibah untuk pelaksanaan proyek tersebut dengan memberikan dukungan hibah sebesar KRW 14,69 miliar atau sekitar USD 10,64 juta.
Hibah tersebut dikelola oleh Korea Institute for Advancement of Technology (KIAT), serta dilaksanakan oleh konsorsium yang dipimpin oleh Korea Institute of Industrial Technology (KITECH), termasuk The Korea National Ppuri Industry Center (KPIC) sebagai mitra pelaksana dari pihak Korea.
"Kami mengapresiasi dukungan dan kerja sama KITC sehingga program ini dapat dipersiapkan untuk dilaksanakan pada 2026-2030. Saat ini, kami terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti berbagai kebutuhan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik," ujar Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Tri Supondy, saat pertemuan dengan Direktur KITC di Jakarta (27/8).
Dalam tahap persiapan, Ditjen KPAII berkoordinasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin sebagai pelaksana program untuk menindaklanjuti sejumlah kebutuhan, termasuk penyelesaian perjanjian hibah dan penetapan lokasi pelaksanaan. BPSDMI juga aktif berkomunikasi dengan Korea National Ppuri Industry Center (KPIC) sebagai mitra pelaksana dari Korea Selatan.
Ditjen KPAII siap membantu menindaklanjuti kebutuhan yang berada dalam lingkup tugas dan fungsinya agar persiapan program dapat berjalan sesuai rencana. Tri berharap kerja sama tersebut dapat segera memasuki tahap pelaksanaan sehingga pengembangan kompetensi Ppuri Technology dapat memberikan manfaat bagi SDM dan industri manufaktur Indonesia.
Direktur The Korea-Indonesia Industry and Technology Cooperation Center (KITC), Ji Hyun Sung memandang pengembangan kompetensi pada bidang tersebut sebagai salah satu bagian penting dalam meningkatkan kemampuan manufaktur Indonesia.
Kerja sama kedua negara dalam Ppuri Technology juga mencakup penguatan kapasitas tenaga kerja dan pertukaran pengetahuan, sehingga manfaatnya tidak hanya terkait penguasaan keterampilan teknis, tetapi juga peningkatan kesiapan SDM dalam mengikuti perkembangan teknologi manufaktur.
Dalam pertemuan tersebut, Dirjen KPAII dan Direktur KITC membahas perlunya memperjelas perkembangan terkini program tersebut serta peluang tindak lanjut dengan pihak Korea agar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pengembangan industri Indonesia. Selain itu, KITC juga menyampaikan keinginannya untuk memperluas kerja sama dengan Kementerian Perindustrian pada sejumlah bidang strategis.
"Kami melihat terdapat banyak peluang untuk memperluas kerja sama dengan Kementerian Perindustrian. Selain pengembangan teknologi dan sumber daya manusia, kami juga ingin menjajaki lebih jauh kerja sama di bidang industri hijau dan transisi energi, kendaraan listrik dan teknologi baterai, serta bidang prioritas lainnya yang menjadi perhatian Kementerian Perindustrian," tambah Ji Hyun Sung.
Sejalan dengan hal tersebut, kerja sama dengan mitra internasional juga membuka peluang bagi Kemenperin untuk memperluas pengembangan kapasitas internal melalui pembelajaran dan pertukaran pengalaman. "Ke depan, kami berharap Kemenperin dan KITC akan memiliki berbagai bentuk kerja sama lainnya. Kami melihat peluang untuk memperluas pembelajaran dan pertukaran pengalaman antara kedua institusi," kata Tri.
Melalui kerja sama ini, Indonesia diharapkan memiliki SDM industri yang semakin siap menguasai teknologi dasar manufaktur, meningkatkan kualitas proses produksi, serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang lebih maju. Dalam jangka lebih luas, penguatan kompetensi tersebut dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan teknologi dan daya saing industri manufaktur Indonesia.
(tim)
Legislator Barito Selatan dukung verifikasi ulang penerima bansos
calendar_today 10.09.2026 - person - timer ~
Legislator Barito Selatan dukung verifikasi ulang penerima bansos
Kamis, 10 September 2026 19:31 WIB
Anggota DPRD Barito Selatan, Raden Sudarto. ANTARA/Bayu Ilmiawan
Buntok (ANTARA) - Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah Raden Sudarto mendukung pemerintah melakukan verifikasi ulang terhadap penerima bantuan sosial (bansos), terutama apabila terdapat indikasi keterlibatan dalam aktivitas judi online.
"Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan bantuan pemerintah tetap diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria dan benar-benar membutuhkan," katanya di Buntok, Kamis.
Raden Sudarto mengatakan, penerima bansos harus merupakan masyarakat terdampak dan tergolong tidak mampu. Untuk itu, setiap informasi atau indikasi terkait aktivitas judi online perlu diverifikasi terlebih dahulu sebelum menjadi dasar pengambilan kebijakan.
"Judi online ini masih sebatas indikasi. Karena itu, harus ada verifikasi dan pengecekan terlebih dahulu untuk memastikan apakah benar yang bersangkutan terlibat atau tidak," ucapnya.
Menurutnya, apabila hasil verifikasi nantinya menunjukkan penerima bansos memang terlibat judi online dan kondisi ekonominya tidak lagi sesuai dengan kriteria penerima, status bantuan tersebut perlu dievaluasi.
"Jangan langsung menyimpulkan seseorang hanya karena ada indikasi. Harus diverifikasi. Kalau setelah diverifikasi memang terbukti dan tidak lagi memenuhi kriteria, tentu status penerima bantuannya harus dievaluasi,” tegas Raden Sudarto yang akrab dengan sapaan Haji Alex itu.
Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan itu juga menyinggung penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Ia menilai penerima PKH harus menggunakan bantuan sesuai peruntukannya dan tidak menggunakannya untuk aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan pemerintah.
Dikatakannya, evaluasi data penerima juga harus memperhatikan ketentuan pemerintah mengenai kondisi keluarga dan persyaratan penerima bantuan. Ia meminta Dinas Sosial memperkuat sosialisasi mengenai mekanisme serta kriteria penerima bansos. Verifikasi dan seleksi ulang juga perlu dilakukan agar bantuan tidak salah sasaran.
"Kita ingin bansos tepat sasaran. Jadi, setiap indikasi harus diverifikasi secara objektif, bukan langsung menghakimi penerima," pungkasnya.
Kepala Dinas Sosial Barito Selatan, Syahdani mengatakan, untuk jumlah PKH di Barito Selatan tercatat sebanyak 2.100 kepala keluarga dan penerima sembako sebanyak 3.718 kepala keluarga.
"Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.524 diantaranya terindikasi terlibat judi online," katanya.
Ia menerangkan, jumlah penerima PKH dan penerima sembako di Barito Selatan yang terindikasi judi online itu berdasarkan data dari Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia.
"Mereka yang terindikasi terlibat judi online itu, bantuannya dihentikan Kementerian Sosial," terangnya.
Untuk itu dia berharap kepada masyarakat, khususnya penerima PKH dan bantuan sembako di Barito Selatan, tidak terjebak dalam aktivitas judi online karena dampaknya dapat merugikan diri sendiri maupun keluarga.
Oleh karena itu, apabila nama dalam kartu keluarga penerima manfaat itu ada yang terindikasi judi online, bantuan PKH dan bantuan sembako dihentikan.
"Aktivitas judi online itu tidak mesti dilakukan oleh nama penerima manfaat, namun apabila salah satu nama dalam kartu keluarga dari penerima manfaat itu ada terindikasi terlibat judi online, secara otomatis bantuan dihentikan," demikian Syahdani.
Baca juga: Bulog Barsel pastikan penyaluran beras bagi 11.684 penerima rampung akhir September
Baca juga: Legislator Barsel minta pemkab evaluasi program bantuan bibit ternak dan ikan
Baca juga: DPRD Barsel dorong APBD-P 2026 fokus tangani dampak karhutla
Pewarta : Bayu Ilmiawan
Uploader: Admin 2
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Beredar BAP Tan Kian soal Uang Rp 40 M, Kejagung Bantah Hasil Pemeriksaan Tim 9 - Makro Katadata.co.id
calendar_today 10.09.2026 - person - timer ~
Kejaksaan Agung menegaskan, bahwa Berita Acara Pemeriksaan terhadap Konglomerat Properti Tan Kian yang beredar di media sosial bukan merupakan hasil pemeriksaan Tim 9. Dalam BAP yang beredar di media sosial, Tan Kian disebut menyerahkan dolar Singapura yang bernilai Rp 40 miliar ke empat pejabat Kejagung.
Salah satu pejabat tersebut adalah Jaksa Agung ST Burhanuddin yang disebut mendapatkan uang tersebut demi memperlancar perkara korupsi PT Asabri pada 2021-2019 yang ditangani pada 2023.
"BAP tersebut telah kami teliti dan konfirmasi kepada Tim 9. Bisa dipastikan BAP tersebut tidak benar berasal dari Tim 9," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (10/9).
Tim 9 adalah sembilan jaksa senior yang bertugas untuk menyelidiki, menyidik, hingga menuntut kasus-kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret eks Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febrie Adriansyah.
Sejauh ini, Tim 9 telah menetapkan Febrie sebagai tersangka dalam dua kasus yang berbeda, yakni dugaan korupsi PT Asabri dan TPPU dalam tiga kasus dugaan korupsi yang beda. Menurutnya, penetapan tersangka tersebut telah mempertimbangkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian.
Anang menjelaskan, Febrie diduga telah melakukan pemerasan terhadap Tan Kian dalam perkara PT Asabri. Adapun, penetapan tersangka yang dilakukan Kepolisian dan Kejagung setelah memeriksa Tan Kian.
Dengan demikian, pihak yang memiliki BAP terhadap Tan Kian adalah Kejagung dan Kepolisian.
"Tidak benar BAP Tan Kian yang beredar di media sosial berasal dari Tim 9, namun benar ada indikasi pemerasan yang dilakukan oleh Febrie," katanya.
Anang mengatakan, berkas kasus dugaan korupsi PT Asabri dan TPPU tiga kasus korupsi yang dilakukan Febrie segera rampung. Karena itu, Anang mengimbau masyarakat untuk menunggu informasi lengkap BAP terhadap Tan Kian selama proses persidangan.
Sebelumnya, Anang menilai keterangan yang diberikan Tan Kian masih sebatas asumsi. Informasi tersebut belum didukung oleh alat bukti yang dapat dibuktikan.
Berdasarkan BAP tersebut, menurut Febrie, Tan Kian semula menerima informasi dari seseorang bernama Lucy terkait perkara yang sedang berjalan. Lucy disebut menyampaikan kepada Tan Kian bahwa perkara tersebut dapat berujung pada penetapan tersangka jika tidak diurus.
Informasi tersebut kemudian mendorong komunikasi antara Tan Kian dan Fery 'Boboho' Hongkiriwang. Tan Kian dalam keterangannya menyebut telah memberikan uang tersebut kepada Fery Boboho.
Kuasa Hukum Febrie, Febri Diansyah membantah adanya pemberian uang Rp 40 miliar dari pengusaha Tan Kian kepada dirinya dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang. Dia mengatakan, BAP tersebut tidak memuat pernyataan Tan Kian yang secara eksplisit menyebut dirinya memberikan uang Rp 40 miliar kepada kliennya.
Febri mengatakan, BAP Tan Kian juga tidak menyebut Fery pernah menyampaikan bahwa uang Rp 40 miliar tersebut akan diberikan kepada Febrie. Ia mengatakan, Tan Kian dalam BAP tersebut justru menyebut kemungkinan uang tersebut berkaitan dengan empat pejabat di Kejaksaan Agung.
"Tan Kian justru di BAP mengatakan bisa saja uang tersebut adalah untuk empat nama pejabat di Kejaksaan Agung," ujar Febri.
Reporter: Andi M. Arief
Sinopsis Mechanic: Resurrection, Jason Statham Jalani Misi Mematikan di Bioskop Trans TV
calendar_today 10.09.2026 - person - timer ~
AKURAT.CO Bioskop Trans TV kembali menghadirkan film aksi pada Kamis (10/9/2026). Salah satu film yang dijadwalkan tayang malam ini adalah Mechanic: Resurrection, film penuh aksi yang dibintangi Jason Statham.
Film Mechanic: Resurrection dijadwalkan tayang pukul 20.00 WIB. Ceritanya mengikuti Arthur Bishop, seorang pembunuh bayaran profesional yang kembali terseret ke dunia berbahaya setelah orang yang dicintainya diculik.
Dalam Mechanic: Resurrection, Arthur dipaksa menjalankan serangkaian misi berisiko tinggi untuk menyelamatkan kekasihnya. Ia harus membunuh tiga target dan membuat kematian mereka terlihat seperti kecelakaan.
Baca Juga: Prabowo Punya Kepemimpinan Pemersatu, Golkar Ungkap Filosofi Rumah Besar Indonesia
Sinopsis Mechanic: Resurrection
Mechanic: Resurrection mengisahkan Arthur Bishop, seorang pembunuh bayaran yang berusaha meninggalkan kehidupan lamanya. Namun, masa lalu kembali menghampirinya ketika seorang musuh menculik kekasihnya dan mengancam keselamatannya.
Untuk mendapatkan kembali orang yang dicintainya, Arthur harus memenuhi permintaan sang penculik. Ia diperintahkan menghabisi tiga orang dengan cara yang sangat sulit, yakni membuat kematian mereka tampak seperti kecelakaan biasa.
Arthur pun kembali menggunakan keahlian dan pengalamannya sebagai seorang pembunuh bayaran. Setiap misi memiliki tantangan tersendiri dan memaksanya menghadapi situasi berbahaya.
Di tengah upayanya menyelesaikan misi, Arthur menyadari bahwa dirinya tidak hanya berhadapan dengan target-target yang harus dibunuh. Ia juga harus mencari cara untuk menggagalkan rencana musuh dan menyelamatkan kekasihnya.
Film ini memadukan aksi, ketegangan, dan berbagai adegan perkelahian yang menjadi daya tarik utama Jason Statham.
Daftar pemain Mechanic: Resurrection
Beberapa pemain yang membintangi Mechanic: Resurrection antara lain:
Jason Statham sebagai Arthur Bishop
Jessica Alba sebagai Gina
Tommy Lee Jones sebagai Max Adams
Michelle Yeoh sebagai Mei
Sam Hazeldine sebagai Riah Crain
Baca Juga: Paylater Kredivo Sumbang Rp33 Triliun ke PDB, Begini Cara Kredit Digital Memberikan Dampak ke Ekonomi
Jason Statham menjadi pemeran utama yang kembali membawa karakter Arthur Bishop dalam film aksi tersebut.
Jadwal Bioskop Trans TV 10 September 2026
Film Mechanic: Resurrection tayang di Bioskop Trans TV pada:
Kamis, 10 September 2026
Pukul 20.00 WIB
Bagi penggemar film aksi Jason Statham, Mechanic: Resurrection dapat menjadi pilihan tontonan malam ini sebelum film berikutnya ditayangkan pada pukul 22.00 WIB.
Menteri PU Mulai Jatuhkan Sanksi Pegawai Terindikasi Judol
calendar_today 10.09.2026 - person - timer ~
Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai menindak tegas para pegawainya yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online (judol). Penjatuhan sanksi disiplin kini resmi dijalankan menyusul hasil penelusuran atas data temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara terbuka, objektif, dan terukur demi menjaga integritas institusi serta kepercayaan masyarakat.
"Kalau terbukti melanggar, jalankan sanksinya. Kalau ditemukan unsur pidana, lanjutkan proses hukum. Jangan ada yang ditutup-tutupi, dan jangan pula menghukum orang tanpa dasar yang cukup. Kementerian PU mengelola pekerjaan dan anggaran negara dalam jumlah sangat besar. Karena itu saya menuntut orang-orang di dalamnya memiliki disiplin dan integritas yang sepadan dengan tanggung jawab tersebut," ujar Dody di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (10/9/2026).
Sebagai langkah konkret, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian PU langsung melakukan penelaahan mendalam terhadap data awal PPATK. Dari sekitar 4.000 pegawai yang sempat teridentifikasi, proses verifikasi berhasil mengerucutkan data menjadi 2.000 pegawai.
Pihak Itjen lantas membedah rekam jejak, pola transaksi, posisi jabatan, hingga tingkat keterlibatan masing-masing pegawai untuk memastikan adanya bukti pelanggaran.
Inspektur Jenderal Kementerian PU, Maulidya Indah Junica, menyampaikan bahwa penanganan setiap kasus dilakukan secara cermat berdasarkan kategori dan ketersediaan bukti. Hasil verifikasi yang telah memenuhi syarat langsung diserahkan ke masing-masing Unit Organisasi untuk diproses sanksinya.
"Setiap nama kami periksa berdasarkan data dan bukti yang tersedia. Selanjutnya Inspektorat Jenderal telah menyerahkan hasil verifikasi kepada masing-masing Unit Organisasi untuk ditindaklanjuti dengan proses penjatuhan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara kasus yang masih membutuhkan pendalaman terus diperiksa satu per satu. Kami tidak ingin penanganan temuan yang sudah terverifikasi berhenti tanpa ada tindak lanjut berupa penjatuhan sanksi disiplin,” ujar Maulidya.
APP Group raih TOP GRC Awards 2026 #4 Star - ANTARA News Jawa Barat
calendar_today 10.09.2026 - person - timer ~
Bandung (ANTARA) - APP Group meraih penghargaan TOP GRC Awards 2026 #4 Star atas penerapan Governance, Risk, and Compliance (GRC) dalam pengelolaan perusahaan, termasuk penguatan tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan, dan pemanfaatan teknologi digital.
Direktur APP Group Suhendra Wiriadinata mengatakan penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan menjadi bagian penting dalam membangun perusahaan yang adaptif dan mampu tumbuh secara berkelanjutan di tengah dinamika bisnis yang semakin kompleks.
“Tata kelola yang baik bukan hanya berkaitan dengan kepatuhan, tetapi bagaimana prinsip tersebut terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan risiko di seluruh organisasi,” ujar Suhendra dalam keterangan yang diterima di Bandung, Kamis.
Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi APP Group untuk terus memperkuat sistem GRC agar semakin efektif dalam mendukung keberlanjutan dan daya tahan bisnis sekaligus menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan.
Penghargaan tersebut diterima Head of Ethics & Compliance Department APP Group Yulia Sari bersama Ethics Program Manager APP Group Azizah Aulia Wijaya dalam puncak acara TOP GRC Awards 2026 di Hotel Raffles Jakarta, Rabu (9/9).
TOP GRC Awards merupakan ajang tahunan yang diselenggarakan Majalah Top Business bersama Asosiasi GRC Indonesia, Indonesia Risk Management Professional Association (IRMAPA), Institute Compliance Professional Indonesia (ICoPI), dan Perkumpulan Profesional Governansi Indonesia (PaGI), serta didukung akademisi dan praktisi di bidang bisnis dan GRC.
Penetapan penerima penghargaan dilakukan melalui rangkaian penilaian oleh tim penilai dan dewan juri. Berdasarkan informasi penyelenggara, proses tersebut diawali dengan penilaian Good Corporate Governance (GCG) terhadap lebih dari 900 perusahaan di Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan tahapan penilaian dan wawancara penjurian.
Predikat TOP GRC Awards 2026 #4 Star menunjukkan sistem, infrastruktur, dan implementasi tata kelola perusahaan, manajemen risiko, manajemen kepatuhan, serta pemanfaatan teknologi digital berada dalam kategori “Very Good”.
Berdasarkan kriteria penyelenggara, kategori tersebut berada pada rentang nilai rata-rata juri 3,5 hingga kurang dari 4,5.
Penerapan GRC di APP Group juga mencakup pendekatan Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai bagian dari upaya mendukung kinerja bisnis berkelanjutan. Integrasi tata kelola, pengelolaan risiko, kepatuhan, dan teknologi menjadi bagian dari pengelolaan perusahaan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis.
Mengusung tema “Sustainability by Design: A Journey Through Intelligent GRC”, TOP GRC Awards 2026 menempatkan GRC sebagai salah satu fondasi dalam mendukung keberlanjutan perusahaan.
Bagi APP Group, penghargaan tersebut menjadi momentum untuk terus memperkuat tata kelola yang akuntabel, manajemen risiko yang terintegrasi, serta budaya kepatuhan dalam mendukung pengembangan bisnis jangka panjang.
Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor : Riza Fahriza
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Purbaya Tak Khawatir Harga Minyak Sentuh US$ 101/Barel: Sudah Kami Hitung - Makro Katadata.co.id
calendar_today 10.09.2026 - person - timer ~
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons harga minyak dunia yang kembali menanjak dan mencapai US$ 101 per barel pada Kamis (10/9). Purbaya menyatakan, anggaran yang dimiliki untuk subsidi masih mencukupi dan masih dalam perhitungan pemerintah.
Ia pun memastikan, belum menyiapkan tambahan subsidi. Namun, ia memastikan pemerintah terus memantau perkembangannya.
“Belum, belum. Tapi kami waspadai terus perkembangannya. Jangan sampai naik lebih tinggi lagi,” kata Purbaya kepada wartawan di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (10/9).
Bendahara negara pun mengatakan agar tidak terlalu khawatir dengan situasi tersebut. Ia menyebut, harga minyak jika diakumulasikan masih di bawah US$ 90 per barel, sebagaimana perhitungan pemerintah.
“Jadi masih ada ruang. Mudah-mudahan harga minyak dunia nganaik lebih tinggi lagi. Tapi seandainya naik ke level yang sekarang bertahan di sini pun kita kan sudah pernah mengalami, jadi enggak usah terlalu khawatir kita akan atur anggaran kita tetap berkesinambungan dengan defisit tetap ditekan di bawah 3%,” katanya.
Purbaya menuturkan, defisit anggaran masih berada di bawah 1%. Angkanya per Juli berada baru mencapai 0,91%, sedangkan pada Agustus sebesar 0,95%. Ia menyebut, harga minyak tidak mengganggu daya beli.
“Kalau di-absorb di APBN kan enggak kan. Sebagian mungkin yang Pertamax dan nonsubsidi akan terkena, tapi kan masyarakat umum daya belinya nggak terganggu, yang umum yang Pertalite masih disubsidi,” kata Purbaya.
Harga minyak acuan dunia, Brent bertengger di US$ 101 per barel usai Iran menyatakan siap menghadapi perang yang lebih intensif. Pernyataan tersebut disampaikan setelah kembali pecahnya peperangan di Timur Tengah memicu kekhawatiran akan gangguan yang lebih serius terhadap lalu lintas minyak melalui Selat Hormuz.
Harga Brent berada di level US$ 101,33 per barel pada pukul 09.06 waktu Singapura. Sedangkan, minyak West Texas Intermediate (WTI) naik 0,5% menjadi US$ 96,56 per barel.
Kekhawatiran mengenai konflik yang berlangsung lama turut mendorong kenaikan harga energi. Bloomberg mencatat, harga Brent telah naik hampir 70% sepanjang tahun ini.
Meski harga minyak sudah melampaui US$ 100 per barel, angka ini masih jauh di bawah level tertinggi selama perang, yakni US$ 126 per barel yang dicapai pada April. Salah satu faktornya adalah masih adanya sebagian minyak mentah yang mengalir keluar dari Teluk Persia.
Menteri Energi AS Chris Wright mengatakan, hampir 11 juta barel minyak mentah dan produk minyak per hari mengalir melalui Selat Hormuz. Harga produk olahan seperti diesel bahkan mencatat kenaikan yang lebih tajam, mencerminkan risiko pasokan akibat perang Iran dan konflik Rusia-Ukraina.
“Kenaikan harga minyak akan menjadi perhatian menjelang pemilu paruh waktu,” kata Kepala Strategi Komoditas di ING Groep NV., Warren Patterson, dikutip dari Bloomberg, Kamis (10/9).
Menyusuri Medan Berat Sebatik, Kisah AO PNM Dampingi Nasabah Bertumbuh - Korporasi Katadata.co.id
calendar_today 10.09.2026 - person - timer ~
Perjalanan Fipi Novita Sari sebagai Account Officer (AO) PNM Mekaar membawanya menembus jalur laut dan darat untuk menjangkau pelaku usaha di Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara.
Selama tiga bulan ditempatkan di wilayah tersebut, Novi menghadapi perjalanan menggunakan perahu hingga medan jalan yang berkelok dan berbukit. Di tengah perjalanan tersebut, ia menemukan cerita para perempuan pelaku usaha rumput laut yang berupaya mengembangkan usahanya.
Bagi Novi, perjalanan tersebut merupakan bagian dari tugas untuk memastikan nasabah memperoleh akses pembiayaan sekaligus pendampingan. Mayoritas nasabah yang ditemuinya merupakan pelaku usaha rumput laut yang memanfaatkan pembiayaan Mekaar untuk memenuhi kebutuhan usaha, salah satunya membeli tali yang digunakan dalam proses budidaya.
Medan yang dilalui Novi tidak selalu mudah. Sebagian wilayah Sebatik didominasi perkebunan kelapa sawit dengan kondisi jalan berkelok dan berbukit. Perjalanan laut juga menjadi lebih menantang ketika hujan turun dengan intensitas tinggi karena ombak yang cukup besar.
“Terkadang kami harus mengejar waktu sehingga perjalanan terasa cukup menantang, apalagi ketika banyak kendaraan roda empat yang melintas,” ujar Novi.
Saat ini, Novi mendampingi sekitar 18 kelompok dengan hampir 100 nasabah. Pendampingan dilakukan sejak proses pembiayaan, mulai dari menjelaskan tahapan kepada nasabah hingga memastikan pembiayaan dapat dicairkan.
Dari interaksi tersebut, Novi melihat pembiayaan yang diterima nasabah digunakan untuk mendukung aktivitas usaha sehari-hari. Bagi pelaku usaha rumput laut, tambahan modal antara lain digunakan untuk membeli tali yang menjadi salah satu kebutuhan dalam proses budidaya.
Selain rumput laut, Novi juga menjumpai nasabah yang menjalankan usaha dari hasil laut lainnya, seperti udang dan kerang tudai. Dalam sejumlah keluarga, aktivitas usaha tersebut dilakukan bersama. Suami mencari hasil laut di pulau lain, sementara istri menjual hasil tangkapan untuk memperoleh penghasilan.
Salah satu pengalaman yang paling berkesan bagi Novi adalah melihat perubahan perempuan yang sebelumnya bekerja sebagai “Mak Betang”, istilah lokal bagi orang yang membantu mengikat rumput laut, termasuk di tempat penjemuran.
Setelah memperoleh pembiayaan PNM, sebagian dari mereka mulai mencoba membangun usaha sendiri.
“Jadi, sebelumnya hanya sebagai pekerja, sekarang mereka mulai memiliki usaha sendiri,” kata Novi.
Masuk dalam Rantai Ekonomi Rumput Laut
Perjalanan Novi di Sebatik juga memperlihatkan keterhubungan usaha rumput laut masyarakat dengan rantai ekonomi yang lebih luas. Sebagian rumput laut dari Nunukan dikirim ke Sulawesi untuk kemudian masuk ke pabrik pengolahan dan sebagian hasilnya dapat diekspor.
“Biasanya ada juga nasabah di Nunukan yang membuat produk seperti amplang rumput laut. Untuk rumput lautnya sendiri, sebagian dikirim ke Sulawesi. Dari sana, ada pabrik yang kemudian mengolahnya dan sebagian bisa diekspor,” ungkap Novi.
Menurut Novi, pertumbuhan usaha masyarakat juga dapat membuka peluang ekonomi baru di lingkungan sekitar. Ketika usaha nasabah berkembang, kebutuhan tenaga kerja turut meningkat sehingga masyarakat lain dapat memperoleh kesempatan untuk mendapatkan penghasilan.
“Dampak nyatanya adalah nasabah bisa membuka peluang kerja bagi orang lain. Mereka bisa mengembangkan usahanya sehingga usahanya semakin besar dan pada akhirnya dapat menjadi peluang pekerjaan bagi masyarakat lainnya,” ulasnya.
Novi bergabung dengan PNM sejak 28 Oktober 2024. Sebelum dan setelah penempatannya di Sebatik, ia bertugas di wilayah Nunukan, Kalimantan Utara.
“Selain itu, pekerjaan ini membuat saya bisa bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang. Saya juga bisa mengembangkan diri di PNM dan belajar bagaimana proses pembiayaan di salah satu perusahaan besar,” ucapnya.
Kisah Novi dan para nasabah di Sebatik menjadi bagian dari upaya Holding Ultra Mikro (UMi) dalam memperluas akses pembiayaan dan pemberdayaan bagi pelaku usaha ultra mikro.
Holding UMi terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI sebagai induk bersama PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Holding tersebut dirancang untuk menghadirkan akses pembiayaan terintegrasi bagi pelaku usaha mikro dan ultra mikro di berbagai wilayah Indonesia.
Corporate Secretary BRI, Dhanny mengatakan, keberhasilan Holding UMi tidak hanya tercermin dari pertumbuhan bisnis, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan langsung masyarakat, khususnya pelaku usaha ultra mikro. Akses pembiayaan dan pendampingan diharapkan dapat membantu mereka mengembangkan usaha dan meningkatkan kemandirian ekonomi.
Hingga saat ini, Holding Ultra Mikro telah menjangkau 33,6 juta nasabah pinjaman, dengan dukungan basis simpanan mikro yang telah mencapai lebih dari 166,3 juta rekening.
“Kisah Novi di Sebatik menjadi salah satu gambaran bagaimana manfaat tersebut hadir hingga ke pelosok daerah. Di tengah medan yang menantang, Novi terus menjangkau dan mendampingi nasabah agar dapat mengembangkan usaha, termasuk para pelaku usaha rumput laut,” pungkas Dhanny.