Jakarta -
Gunung Anak Krakatau di Lampun Selatan mengalami erupsi sejak Jumat (4/9/2026) malam. Material erupsi berhamburan sampai merusak kamera pengawas (CCTV).
"Kamera CCTV pengamatan di lapangan dilaporkan tidak beroperasi setelah terkena lontaran material vulkanik," kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, Sabtu (5/9/2026).
CCTV merekam aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau terakhir kali pukul 01.01 WIB, saat itu terjadi fenomena lava fountain atau lava air mancur.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Erupsi Gunung Anak Krakatau berlangsung sejak Jumat (4/9) pukul 23.07 WIB hingga pagi. Erupsi juga disertai terdengarnya dentuman dan suara gemuruh dari Pos Pengamatan Gunungapi Anak Krakatau di Pasauran.
"Terdengarnya dentuman dan suara gemuruh dari Pos Pengamatan Gunungapi Anak Krakatau menjadi bagian dari aktivitas erupsi yang masih berlangsung. Masyarakat diminta tidak mendekati kawasan gunung api untuk melihat aktivitas erupsi maupun mengambil gambar atau video, mengingat masih terdapat potensi lontaran material dari kawah aktif," imbaunya.
Gunung api tersebut mencatat satu kali letusan dengan amplitudo 70 milimeter dan durasi mencapai 6 jam. Sementara itu, kondisi cuaca di sekitar gunung terpantau berawan hingga mendung dengan tiupan angin lemah hingga sedang ke arah barat laut.
Gunung Anak Krakatau saat ini berada pada Level III (Siaga). PVMBG melalui Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merekomendasikan masyarakat, pengunjung, wisatawan maupun pendaki untuk tidak mendekati Gunung Anak Krakatau atau melakukan aktivitas dalam radius 3 kilometer dari kawah aktif.
BNPB bersama PVMBG dan BPBD menekankan bahwa kewaspadaan perlu berjalan beriringan dengan ketenangan. Masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pesisir Banten dan Lampung, tidak perlu panik terhadap isu tsunami, namun tetap perlu mengikuti perkembangan informasi resmi. Pemerintah terus memantau aktivitas Gunung Anak Krakatau dan akan menyampaikan informasi apabila terdapat perubahan kondisi yang perlu diketahui masyarakat.
(bnl/bnl)
AKURAT.CO Bantuan sosial saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai pengentasan kemiskinan harus dibangun melalui ekosistem yang mampu menghubungkan perlindungan sosial dengan pemberdayaan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pembukaan peluang usaha bagi masyarakat.
Ia mengatakan, pemerintah perlu terus menggeser paradigma kebijakan dari yang semula berorientasi pada perlindungan sosial menuju pemberdayaan masyarakat.
Bantuan sosial tetap dibutuhkan sebagai bantalan sementara, sementara jaminan sosial berfungsi sebagai jaring pengaman. Namun, tujuan akhir seluruh kebijakan tersebut harus bermuara pada kemandirian masyarakat.
“Bansos hanya bantalan sementara, jaminan sosial menjadi jaring pengaman saja. Yang menjadi pokok adalah kemandirian masyarakat,” kata Cak Imin melalui keterangannya, Sabtu (5/9/2026).
Baca Juga: Sudah Terlalu Lama Dibahas, Menko PM Desak DPR Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat
Untuk mencapai tujuan itu, Cak Imin menegaskan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Penanggulangan kemiskinan membutuhkan ekosistem yang mengintegrasikan kekuatan pemerintah pusat dan daerah dengan dunia usaha, industri, perguruan tinggi, filantropi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“Langkah berikutnya adalah memperkuat ekosistem. Ini yang penting. Ekosistem ini kita ciptakan antara berbagai sektor sehingga terintegrasi, dunia industri, stakeholders, termasuk filantropi dan perguruan tinggi,” katanya.
Menurutnya, dunia industri memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat. Sementara perguruan tinggi dibutuhkan untuk memastikan berbagai kebijakan dan intervensi pemberdayaan terus berkembang sesuai dengan kemajuan sains dan teknologi.
Di sisi lain, lembaga filantropi juga dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Kepercayaan yang dimiliki lembaga filantropi di tengah masyarakat, menurut Cak Imin, menjadi kekuatan penting untuk memperluas kolaborasi dalam penanggulangan kemiskinan.
Penguatan ekosistem tersebut menjadi semakin penting karena perbaikan indikator kemiskinan nasional belum sepenuhnya diikuti pemerataan kesejahteraan.
Baca Juga: Menko PMK Pastikan Layanan Kesehatan dan Bantuan Logistik Dikebut untuk Korban Gempa NTT
Karena itu, pemerintah harus memperkuat intervensi hingga ke tingkat desa, tidak hanya untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, tetapi juga meningkatkan pendapatan dan mendorong masyarakat memiliki peluang untuk tumbuh secara ekonomi.
Kebijakan ini, lanjutnya, juga harus mampu menjaga mobilitas ekonomi kelompok rentan dan kelas menengah. Pemerintah tidak hanya memiliki tugas membantu masyarakat keluar dari kemiskinan, tetapi juga memastikan kelompok yang telah memiliki kemampuan ekonomi tidak kembali mengalami penurunan kesejahteraan.
“Ekosistem pemberdayaan akan kuat apabila semua pihak mengambil peran. Pemerintah memastikan kebijakan berjalan tepat sasaran, pemerintah daerah mengoordinasikan kekuatan di wilayahnya, dunia usaha membuka kesempatan, dan jaminan sosial memastikan masyarakat tidak kembali jatuh miskin ketika menghadapi risiko,” jelasnya.
Aimas (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorong, Papua Barat Daya, melibatkan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Perindagkop UKM) guna memastikan layanan publik yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Otonomi Khusus Setda Kabupaten Sorong, Mustika Baeduri di Aimas, Kabupaten Sorong, Papau Barat Daya, Sabtu, mengatakan pelibatan masyarakat tersebut dilakukan melalui forum konsultasi publik terkait penyusunan standar pelayanan Dinas Perindagkop UKM Kabupaten Sorong Tahun 2026.
"Forum konsultasi publik merupakan momentum yang sangat penting untuk memastikan pemerintah benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat," kata Mustika saat membuka forum konsultasi publik di Aimas, Kabupaten Sorong.
Ia menjelaskan standar pelayanan bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan komitmen pemerintah kepada masyarakat terkait jenis pelayanan, persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya atau tarif, produk pelayanan, mekanisme pengaduan, serta kepastian dan kualitas pelayanan.
Karena itu, ia meminta Dinas Perindagkop UKM Kabupaten Sorong menyusun standar pelayanan yang jelas, sederhana, mudah dipahami, mudah diakses, dan dapat dilaksanakan dengan baik.
"Jangan sampai masyarakat atau pelaku usaha mengalami kesulitan hanya karena prosedur yang panjang, informasi yang tidak jelas, atau pelayanan yang tidak memberikan kepastian," ujar dia.
Mustika mengatakan Dinas Perindagkop UKM memiliki posisi strategis dalam pembangunan ekonomi daerah, khususnya dalam mendorong koperasi dan UMKM menjadi kekuatan ekonomi masyarakat serta memperluas kesempatan pelaku usaha lokal untuk berkembang.
Oleh karena itu, kata dia, kualitas pelayanan kepada pelaku usaha perlu terus ditingkatkan agar lebih cepat, tepat, transparan, akuntabel, ramah, tidak diskriminatif, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
Ia juga mendorong pemanfaatan kemajuan teknologi untuk memperluas akses pelayanan sehingga masyarakat tidak selalu harus datang ke kantor pemerintah untuk memperoleh informasi maupun mengurus pelayanan yang dapat dilakukan secara digital.
"Kita harus membangun budaya pelayanan yang menempatkan masyarakat sebagai pihak yang harus dilayani, bukan sebaliknya," katanya.
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Selciani Tamdibua mengatakan penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menegaskan perlunya pelibatan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan.
"Pelaksanaan forum tersebut juga berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik," bebernya.
Menurut Selciani, FKP menjadi ruang dialog antara penyelenggara pelayanan, dalam hal ini Dinas Perindagkop UKM, dengan pengguna layanan dan pemangku kepentingan lainnya.
Peserta forum melibatkan pelaku usaha, koperasi, akademisi, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta media.
Ia mengatakan standar pelayanan yang dibahas dalam forum tersebut masih berupa rancangan dan akan ditetapkan setelah mengakomodasi berbagai masukan dari masyarakat sebagai pengguna layanan.
"Ketika selesai kegiatan ini, standar pelayanan akan ditetapkan dengan mengakomodir masukan-masukan dari masyarakat sebagai pengguna layanan," katanya.
Ia berharap forum tersebut dapat menghasilkan masukan konstruktif untuk menyempurnakan standar pelayanan sehingga pelayanan yang diberikan pemerintah dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta, CNN Indonesia --
Anggota Komisi I DPR RI Abdul Halim Iskandar menegaskan pihak legislatif bakal mengawasi secara ketat kepatuhan para operator telekomunikasi dalam menjalankan aturan perlindungan sisa kuota internet pelanggan.
Langkah tersebut diambil agar sisa kuota yang sudah dibayar masyarakat tidak hangus atau diambil sepihak begitu saja saat masa berlaku paket berakhir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Halim menyebut praktik penghapusan sisa kuota secara sepihak oleh penyedia jasa layanan selama ini amat merugikan publik dan menjadi bentuk ketidakadilan bagi konsumen.
Menurutnya, batas waktu paket yang ditentukan operator tidak boleh menghilangkan nilai serta hak yang telah ditransaksikan oleh pelanggan.
"Sebagai konsumen, ada hal yang masih menjadi haknya. Tapi karena batas waktu yang memang sengaja dibatasi seperti itu, sehingga kehilangan nilai-nilai yang seharusnya masih menjadi hak konsumen," ujar Halim saat berada di Padang seperti diberitakan detikcom.
Pengawasan ketat dari DPR ini menjadi respons atas langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang merilis Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota.
[Gambas:Video CNN]
Aturan yang terbit pada 28 Agustus 2026 tersebut dirancang sebagai pendorong bagi operator agar hak-hak sisa data pengguna tetap terlindungi.
Penerbitan surat edaran itu sendiri merupakan tindak lanjut langsung dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 23 Juli 2026.
Putusan MK mewajibkan penyedia layanan telekomunikasi menyediakan opsi yang menjamin sisa kuota pelanggan tidak hilang sia-sia begitu saja.
Lewat regulasi anyar terbaru, mekanisme penyelamatan sisa kuota tidak terbatas pada sistem akumulasi semata.
Penyedia layanan diperbolehkan menawarkan opsi lain, seperti perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, pemberian kompensasi, hingga pengembalian dana, tanpa mengenakan biaya tambahan kepada konsumen.
Komisi I DPR mengapresiasi terobosan kebijakan ini, namun Halim mengingatkan bahwa efektivitas aturan tersebut sangat bergantung pada pengawasan di lapangan.
Ia berharap penyedia jasa layanan telekomunikasi benar-benar menjalankan kewajiban ini secara maksimal demi keadilan konsumen.
(chri)
Washington (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menghentikan perdagangan dengan negara-negara yang dapat membuat AS mengalami defisit, kecuali jika bank sentral AS Federal Reserve atau The Fed menurunkan suku bunga.
"Turunkan suku bunga atau saya akan menghentikan perdagangan dengan negara-negara yang menyebabkan kita defisit, yang telah diakui secara tegas oleh Mahkamah Agung AS dalam putusannya yang konyol dan sangat merugikan soal tarif, bahwa 'presiden' memiliki hak mutlak untuk melakukannya," kata Trump di Truth Social, platform media sosial miliknya sendiri.
Trump juga meminta jajaran dewan The Fed bertindak "Cerdas" dan sesekali bersikap sebagai patriot.
Baca juga: Rupiah melemah seiring pidato "hawkish" dari Kepala The Fed
Dalam unggahan berikutnya, Trump menulis bahwa pertumbuhan ekonomi tidak menyebabkan inflasi. Menurut dia, anggapan bahwa pertumbuhan menyebabkan inflasi justru telah menghambat kemajuan perekonomian AS selama 25 tahun.
"Kita seharusnya mencapai pertumbuhan PDB sebesar 15 dan 20 persen, bukannya 2, 3, dan 4 persen; dan Amerika seharusnya bisa menjadi jauh lebih kuat secara finansial daripada saat ini. Utang kita akan lunas dan semua hal lain ini akan terwujud," kata Trump.
Dia menambahkan setiap kenaikan satu poin suku bunga malah membebani negara sebesar 650 miliar dolar AS per tahun.
Pada akhir Mei lalu, Trump mengatakan Ketua The Fed Kevin Warsh akan memimpin upaya modernisasi besar-besaran di bank sentral AS itu, dengan tetap sepenuhnya bersikap independen dalam mengambil setiap keputusan.
Sementara itu, Trump pernah sering mengkritik mantan ketua The Fed, Jerome Powell, karena dianggap terlalu lamban menurunkan suku bunga acuan.
Baca juga: Syailendra: Geopolitik menopang emas, imbal hasil riil jadi tekanan
Sebelum menjadi ketua The Fed saat ini, Kevin Warsh pernah menjabat sebagai anggota Dewan Gubernur The Fed sejak Februari 2006 hingga Maret 2011.
Warsh merupakan anggota dewan termuda, yang saat itu dia berusia 35 tahun ketika ditunjuk. Dia juga pernah menjabat sebagai penasihat kebijakan ekonomi presiden dan anggota Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih.
Trump mencalonkan Warsh sebagai ketua baru The Fed pada akhir Januari. Kemudian, pada 13 Mei, Senat AS menyetujui penunjukan Warsh sebagai ketua baru The Fed untuk empat tahun mendatang.
Sumber: Sputnik
Baca juga: Calon Ketua The Fed Kevin Warsh janjikan independensi bank sentral AS
Baca juga: Trump lantik Kevin Warsh jadi ketua The Fed
Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Badung (ANTARA) - Ketua Umum Pengprov Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Bali yang juga Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa mengatakan Kejuaraan Pencak Silat PSPS Bhakti Negara Cup I Tahun 2026 menjadi wadah untuk pembinaan atlet secara sistematis dan berkelanjutan.
“Kejuaraan ini merupakan langkah taktis dalam ruang lingkup keolahragaan. Kami tidak hanya mencari pemenang, tetapi menjadikannya sebagai sarana evaluasi kualitatif terhadap pola latihan yang selama ini diterapkan,” ujar Adi Arnawa di Mangupura, Jumat.
Ia mengatakan pihaknya juga membidik kejuaraan tersebut sebagai batu loncatan strategis bagi para atlet sebelum bertanding pada kompetisi yang lebih tinggi.
“Kejuaraan ini diproyeksikan sebagai media pra-conditioning atau pemanasan bagi atlet, sekaligus untuk membentuk tim bayangan guna menghadapi kejuaraan seperti Porprov Bali maupun Pekan Olahraga Nasional,” kata dia.
Bupati Adi Arnawa mengungkapkan pihaknya mengapresiasi DPC PSPS Bhakti Negara Badung atas komitmennya menyelenggarakan turnamen itu.
“Kami juga meminta para atlet untuk selalu menjunjung tinggi sportivitas dan integritas di atas matras. Kepatuhan pada regulasi dan penghormatan terhadap lawan adalah esensi dari kemenangan sejati,” ungkap dia.
Ketua DPC PSPS Bhakti Negara Badung Ketut Artana menjelaskan kejuaraan yang akan berlangsung hingga 8 September itu diikuti oleh 364 orang pesilat dari kontingen DPC PSPS Bhakti Negara.
Atlet yang berasal dari seluruh kabupaten/kota se-Bali itu akan saling bersaing di kategori remaja dan dewasa demi memperebutkan total 41 medali emas, 41 perak, dan 82 perunggu.
“Melalui kompetisi ini, Bali diharapkan mampu melahirkan generasi pesilat tangguh dan berkarakter yang siap bersinar di panggung nasional hingga internasional,” jelas dia.
Pewarta: Fikri Yusuf
Editor : Ardi Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta, CNN Indonesia --
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko yang disiplin, berhasil menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan kualitas aset.
Hasilnya, hingga akhir Triwulan II 2026, penyaluran kredit dan pembiayaan BRI tumbuh di atas industri perbankan, disertai dengan perbaikan sejumlah indikator kualitas aset.
Dalam acara Press Conference Kinerja Keuangan Triwulan II 2026 di Jakarta, Direktur Manajemen Risiko BRI, Ety Yuniarti mengungkapkan bahwa pertumbuhan tersebut merupakan bagian dari strategi BRI untuk mendorong ekspansi secara sehat dan berkualitas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam menjalankan strategi pertumbuhan, BRI tidak semata-mata mengejar volume penyaluran kredit, tetapi memastikan setiap ekspansi tetap berada dalam koridor risk appetite dan prinsip kehati-hatian.
"Hal ini mencerminkan bahwa ekspansi yang kami lakukan tetap berjalan secara sehat dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Kami terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan kualitas kredit agar pertumbuhan BRI dapat berkelanjutan dalam jangka panjang," ujar Ety, Senin (31/8).
Kualitas pertumbuhan tersebut tercermin dari perbaikan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL), dari 3,0 persen pada Triwulan II 2025 menjadi 2,9 persen pada akhir Triwulan II 2026.
Perbaikan NPL ini menjadi salah satu indikator efektivitas strategi pengelolaan risiko yang dijalankan BRI di tengah akselerasi penyaluran kredit.
Menurut Ety, BRI secara konsisten menerapkan strategi selective growth atau pertumbuhan selektif dengan mengarahkan ekspansi kepada segmen, sektor, dan nasabah yang memiliki profil risiko terukur.
Strategi tersebut diikuti dengan penguatan early warning system serta optimalisasi fungsi collection dan recovery untuk menjaga kualitas portofolio secara menyeluruh.
"Kami ingin memastikan bahwa setiap pertumbuhan memiliki kualitas yang baik sejak awal. Karena itu, pengelolaan risiko dilakukan secara end-to-end, mulai dari proses pipeline akuisisi dan seleksi debitur, monitoring kualitas kredit, hingga collection dan recovery," jelas Ety.
Perbaikan kualitas kredit BRI juga terlihat pada indikator yang lebih forward-looking, yakni Loan at Risk (LaR). Hingga akhir Triwulan II 2026, rasio LaR BRI membaik menjadi 9,1 persen dari 9,6 persen pada akhir 2025.
Penurunan tersebut menunjukkan perbaikan profil risiko portofolio sekaligus mencerminkan perbaikan kualitas penyaluran kredit baru.
Sejalan dengan kedua perbaikan itu, Cost of Credit (CoC) BRI juga turun dari 3,4 persen pada Q2 2025 menjadi 3,1 persen pada akhir Triwulan II 2026. Perbaikan CoC menunjukkan bahwa peningkatan kualitas aset turut berdampak positif terhadap biaya risiko perseroan.
Di sisi lain, BRI memiliki keunggulan berupa jaringan yang tersebar luas dan basis nasabah yang terdiversifikasi. Karakteristik tersebut memungkinkan BRI membangun portofolio kredit yang terdiversifikasi secara geografis maupun sektoral sehingga memperkuat daya tahan perseroan dalam menghadapi dinamika perekonomian.
Pengelolaan kualitas kredit juga penting, dengan UMKM merupakan core business BRI. Bagi BRI, besarnya eksposur UMKM bukan hanya sebagai instrumen untuk memperluas inklusi keuangan dan menggerakkan ekonomi kerakyatan, tetapi juga sebagai portofolio bisnis yang harus dikelola secara sehat dengan disiplin pemantauan risiko yang kuat.
"Model bisnis berbasis UMKM memiliki dampak sosial dan ekonomi yang besar karena langsung menyentuh aktivitas produktif masyarakat. Pada saat yang sama, kami terus membuktikan bahwa portofolio tersebut dapat dikelola dengan tingkat risiko yang memadai. Dengan pengelolaan risiko yang disiplin, UMKM dapat terus menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan BRI sekaligus memperkuat kontribusi perseroan terhadap ekonomi kerakyatan," pungkas Ety.
Perbaikan kualitas aset itu pun terbukti menopang kinerja BRI yang solid. Hingga Triwulan II 2026, total aset BRI Group mencapai Rp2.352 triliun atau tumbuh 11,7 persen YoY, sementara penyaluran kredit tumbuh 16,2 persen YoY menjadi Rp1.646 triliun.
Pada periode yang sama, laba bersih konsolidasian perseroan tercatat sebesar Rp31,2 triliun atau meningkat 17,5 persen YoY.
(rea/rir)
Medan (ANTARA) - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan Ridwan Sujana Angsar, SH, MH, terpilih sebagai pemain terbaik pada turnamen Trofeo Cup yang digelar Kejaksaan Negeri Medan di Lapangan Mini Soccer GAMA, Medan, Jumat (4/9).
Setelah pertandingan, Ridwan menyampaikan bahwa kegiatan olahraga tersebut tidak semata-mata bertujuan mencari pemenang, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi dan membangun kebersamaan.
"Yang paling penting adalah kebersamaan dan silaturahmi. Menang atau kalah itu bagian dari pertandingan. Yang utama kita tetap menjunjung sportivitas," ujar Ridwan.
Menurut dia, turnamen yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 itu menjadi momentum memperkuat sinergitas antara jajaran kejaksaan, Pemerintah Kota Medan dan insan pers.
"Selain memeriahkan Hari Lahir Kejaksaan, turnamen ini juga merupakan ajang silaturahmi antara jajaran kejaksaan, Pemerintah Kota Medan, dan insan pers, khususnya teman-teman dari Forwakum," katanya.
Ridwan berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sehingga komunikasi dan hubungan antarlembaga semakin baik.
Ia juga berharap dukungan Pemerintah Kota Medan agar kegiatan olahraga yang sekaligus menjadi wadah silaturahmi tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
"Ke depan, kami berharap kegiatan seperti ini dapat kembali dilaksanakan dan menjadi agenda yang terus berlanjut. Tentunya kami berharap adanya dukungan dari Pemerintah Kota Medan, khususnya Pak Sekda, agar kegiatan silaturahmi melalui olahraga seperti ini dapat terus kita lakukan," ujarnya.
Trofeo Cup Kejari Medan diikuti enam tim, yakni Forum Wartawan Hukum (Forwakum) Sumatera Utara, Kejari Medan, Kejari Belawan, Pemerintah Kota Medan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan, dan Muay Thai Sumut.
Dalam turnamen tersebut, Forwakum berhasil keluar sebagai juara pertama. Forwakum mengawali pertandingan dengan mengalahkan Kejari Medan 2-1.
Pada pertandingan berikutnya, Forwakum kembali meraih kemenangan setelah menaklukkan Muay Thai Sumut dengan skor 2-1.
Forwakum kemudian bermain imbang 1-1 melawan Pemko Medan sebelum menutup pertandingan dengan kemenangan 3-1 atas Kejari Belawan.
Selain meraih juara pertama, pemain Forwakum juga berhasil menyabet penghargaan sebagai top skor turnamen. Sementara penghargaan pemain terbaik diberikan kepada Kajari Medan Ridwan Sujana Angsar.
Ketua Forwakum Sumut Aris Rinaldi Nasution, SH, mengapresiasi Kejari Medan yang telah menggelar turnamen tersebut.
Menurut Aris, kegiatan itu menjadi momentum positif untuk mempererat hubungan antara insan pers, kejaksaan dan Pemerintah Kota Medan.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Kejari Medan yang telah menginisiasi dan menggelar kegiatan ini. Bagi kami, ini bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi bagaimana olahraga menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi dan membangun kebersamaan," ujar Aris.
Ia mengatakan keberhasilan Forwakum menjadi juara pertama merupakan hasil kekompakan seluruh pemain.
"Alhamdulillah, teman-teman bisa bermain dengan penuh semangat dan tetap menjunjung tinggi sportivitas. Kemenangan ini kami persembahkan untuk seluruh keluarga besar Forwakum," katanya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fahrurrazi, sejumlah pejabat Kejari Medan, Kasi Intelijen Kejari Belawan Daniel Setiawan Barus, SH, MH, unsur Pemerintah Kota Medan, serta Tokoh Pemuda Sumut Dr. Ikbal Hanafi Hasibuan, SH, MH.
Kajari Medan Ridwan dalam kegiatan tersebut didampingi Kasi Intelijen Kejari Medan Valentino Manurung, Kasi Pidum Zulkarnain Harahap, Kasi Pidsus Juanda Ronny Hutauruk, dan Kasi Datun Filman Ramadhan serta jajaran Kejari Medan.
Pewarta: Aris Rinaldi Nasution
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Zulhas targetkan nilai tukar nelayan naik dari 103 menjadi 120 tahun depan. Pemerintah siapkan kampung nelayan dengan cold storage dan fasilitas pendukung.
Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan pemaparan dalam Lampung Financial Festival di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Sabtu (5/9/2026). Ia menargetkan persoalan kesejahteraan nelayan dapat diselesaikan paling lambat tahun depan, salah satunya dengan meningkatkan nilai tukar nelayan dari level 103 saat ini menjadi 120. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Menurut Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, peningkatan kesejahteraan nelayan merupakan bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional. "Nelayan ini kenapa kita harus berdaulat? Tadi ya pangan itu harus berdaulat termasuk padi, termasuk ikan, termasuk jagung. Kenapa sih? Karena kedaulatan itu kehormatan," ujar Zulhas. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Ia menjelaskan, saat ini nilai tukar nelayan masih berada di angka 103 dan masuk dalam desil satu. Kondisi tersebut menunjukkan nelayan berada dalam kelompok masyarakat yang sangat rentan secara ekonomi sehingga membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Zulhas menilai rendahnya nilai tukar nelayan salah satunya disebabkan oleh minimnya daya tawar saat menjual hasil tangkapan. Nelayan kerap terpaksa menjual ikan dengan harga murah karena tidak memiliki fasilitas penyimpanan untuk mempertahankan hasil tangkapannya. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
"Dia kalau dapat ikan harusnya dibeli dengan dua juta ditawar lima ratus ribu harus dijual kalau nggak ikannya busuk. Dia nggak punya daya tawar," ungkapnya. Untuk meningkatkan daya tawar tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan, termasuk pembangunan kampung nelayan yang dilengkapi pabrik es, cold storage, SPBN, hingga balai lelang. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Zulhas berharap berbagai fasilitas tersebut dapat membantu nelayan menyimpan hasil tangkapan dan menjualnya dengan harga yang lebih baik. Namun, ia menegaskan peningkatan kesejahteraan nelayan membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Jakarta, CNN Indonesia --
Bagi sebagian besar pelancong, perjalanan kapal pesiar mungkin sekadar opsi untuk menghabiskan liburan singkat. Namun, pasangan asal Amerika Serikat (AS), Libby Rome dan suaminya, justru menjadikan kapal pesiar sebagai hunian utama mereka selama lebih dari tiga tahun terakhir.
Melansir Travel and Leisure, pasangan ini telah menerapkan gaya hidup nomaden selama lebih dari 16 tahun tanpa memiliki aset berupa rumah tinggal maupun kendaraan pribadi.
Pekerjaan Rome yang dilakukan secara jarak jauh memungkinkan keduanya terus berpindah dari satu kapal pesiar ke kapal pesiar lainnya, dengan rata-rata berganti 2-3 kapal dalam setahun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menariknya, Rome mengestimasi biaya operasional harian mereka hanya sekitar US$66 atau sekitar Rp1,17 juta per hari. Angka tersebut sudah mencakup seluruh kebutuhan pokok, seperti tempat tinggal, moda transportasi, konsumsi harian, hingga hiburan selama berada di laut.
Pilihan Redaksi
Gaya hidup minimalis tanpa kepemilikan banyak barang pribadi ini juga membebaskan mereka dari rutinitas pekerjaan rumah tangga yang menyita waktu, seperti merawat perabotan atau membersihkan rumah.
Urusan mencuci pakaian bahkan ditangani langsung oleh pihak kapal secara cuma-cuma. Setelah mengumpulkan lebih dari 15 kali pelayaran atau menghabiskan setidaknya 150 hari bersama maskapai Princess Cruises, pasangan ini berhasil mengantongi status Elite dalam program loyalitas Captain's Circle.
Melalui status tersebut, Rome memperoleh fasilitas laundry gratis. Ia cukup memasukkan pakaian kotor ke dalam kantong khusus dan mengisikan formulir untuk diserahkan kepada petugas kabin. Pakaian bersih akan diantarkan kembali keesokan harinya.
Kendati terus berpindah destinasi, pasangan ini tetap harus mengelola administrasi dan dokumen pribadi. Untuk pengiriman surat-menyurat resmi, Rome menumpangkan alamatnya ke kediaman saudara perempuannya di AS.
Sementara untuk penanganan kondisi medis rutin terkait penyakit diabetes tipe 1 yang diidapnya, Rome menyiasatinya dengan memilih rute pelayaran yang berangkat dan kembali ke pelabuhan yang sama. Skema ini memungkinkannya menemui dokter di kapal saat hari pergantian penumpang.
Meski demikian, fasilitas medis di dalam kapal pesiar sejatinya lebih diprioritaskan untuk menangani kondisi darurat atau penyakit akut, bukan sebagai pengganti layanan kesehatan rutin di darat.
Setelah tiga tahun berlayar, Rome dan suaminya mengaku bahagia dan belum berencana menghentikan gaya hidup ini. Bagi masyarakat yang tertarik mencoba gaya hidup serupa, Rome menyarankan untuk terlebih dahulu menjajal pelayaran berdurasi panjang sebelum benar-benar memutuskan melepas hunian di darat.
(dsd/wiw)