Kamis, 6 Agustus 2026 - 18:32 WIB
Jakarta, VIVA – Kementerian Kehutanan terus mengerahkan operasi terpadu untuk menangani kebakaran hutan yang masih berlangsung di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur.
Baca Juga
Hingga Rabu (5/8) pukul 18.00 WIB, api di kawasan Blok Watu Gede masih belum sepenuhnya padam. Manggala Agni bersama tim gabungan terus berjibaku di lapangan untuk membatasi penyebaran api dan melindungi kawasan konservasi dari kerusakan yang lebih luas.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa kebakaran di kawasan konservasi tidak hanya mengancam hutan, tetapi juga kehidupan masyarakat yang bergantung pada fungsi ekologis kawasan tersebut.
Baca Juga
"Bromo bukan hanya destinasi wisata, tetapi kawasan konservasi yang menopang kehidupan masyarakat dan menjadi ruang hidup berbagai jenis tumbuhan serta satwa. Api harus segera dikendalikan, penyebabnya diungkap, dan kawasan dipulihkan. Masyarakat juga harus menjadi bagian dari pencegahan dengan menjaga aktivitas di sekitar kawasan dan segera melaporkan setiap tanda kebakaran," tegasnya, dikutip Kamis, 6 Agustus 2026.
Untuk menjamin keselamatan pengunjung sekaligus mendukung kelancaran operasi pemadaman, Balai Besar TNBTS menutup sementara akses wisata melalui pintu Jemplang dan Coban Trisula di Kabupaten Malang serta pintu Senduro di Kabupaten Lumajang sejak 3 Agustus 2026 pukul 22.00 WIB hingga batas waktu yang belum ditentukan. Sementara itu, akses melalui Cemoro Lawang (Kabupaten Probolinggo) dan Wonokitri (Kabupaten Pasuruan) tetap dibuka secara terbatas hanya sampai kawasan Lautan Pasir, sedangkan kawasan Savana ditutup bagi seluruh pengunjung.
Baca Juga
Kebakaran melanda vegetasi savana, cemara gunung, pakis, dan semak belukar. Operasi pemadaman menghadapi tantangan berupa lereng yang curam, perbukitan terjal, vegetasi yang mudah terbakar, serta keterbatasan sumber air. Untuk mendukung operasi, suplai air dilakukan secara bertahap menggunakan truk tangki menuju titik-titik yang masih dapat dijangkau personel.
Indikasi awal kebakaran terdeteksi melalui Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi+) Kementerian Kehutanan yang menerima dan mengolah data titik panas (hotspot) dari berbagai satelit, termasuk NASA-MODIS. Pada Selasa (4/8), SiPongi+ mendeteksi titik panas dengan tingkat kepercayaan sedang (medium confidence). Informasi tersebut segera diverifikasi melalui pemeriksaan langsung di lapangan (ground check), sehingga operasi pemadaman dapat segera digerakkan untuk melokalisasi penyebaran api.
Halaman Selanjutnya
Operasi pengendalian dilakukan secara terpadu oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BBTNBTS) sebagai pengelola kawasan bersama Manggala Agni Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, dengan dukungan TNI, Polri, BPBD Kabupaten Probolinggo, Masyarakat Peduli Api, serta relawan. Sebagai pengelola kawasan konservasi, BBTNBTS memimpin pengamanan kawasan, pemetaan area terdampak, pengaturan akses menuju lokasi kebakaran, perlindungan potensi keanekaragaman hayati, serta koordinasi penanganan di dalam kawasan. Manggala Agni memimpin upaya teknis pemadaman untuk mengendalikan titik-titik api aktif agar tidak terus merambat ke kawasan lain.
Bagikan:
JAKARTA - PT Nissan Motor Distributor Indonesia menjadi momentum pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, untuk memperkenalkan Nissan Navara PRO-4X model double cabin yang cukup menarik.
Kehadiran Nissan Navara PRO-4X di GIIAS 2026 nyatanya bukan hanya sebagai pelengkap. Nissan memahami kalau setiap pelanggan memiliki kebutuhan mobilitas yang berbeda, dan Navara menjadi portofolio kendaraan segmen pick-up double cabin yang berkontribusi dalam membangun citra Nissan di Indonesia maupun di pasar global.
Head of Sales and Product Planning PT Nissan Motor Distributor Indonesia, Bima Aristantyo mengatakan, Nissan Navara di Indonesia dikenal sebagai double cabin yang menggabungkan karakter kendaraan tangguh untuk berbagai medan dengan kenyamanan dan teknologi yang mendukung penggunaan sehari-hari.
“Navara diposisikan sebagai pilihan bagi pengguna yang membutuhkan kendaraan multi fungsi dan off-road tanpa mengorbankan kenyamanan berkendara. Kehadiran Navara di Indonesia sebenarnya untuk memberikan opsi kendaraan bagi mereka yang memiliki kebutuhan pribadi seperti hobby atau kegiatan outdoor maupun kebutuhan komersial seperti pertambangan, perkebunan, konstruksi," kata Bima, dalam keterangan resminya yang diterima, Kamis, 6 Agustus.
Model yang ditampilkan pada GIIAS 2026 merupakan Nissan Navara PRO-4X, varian tertinggi yang dirancang untuk menghadirkan kemampuan off-road sekaligus kenyamanan berkendara dalam berbagai kondisi.
Nissan Navara mengusung mesin 2.5L Turbo Diesel yang memiliki tenaga 190 PS serta torsi puncak 450 Nm. Karakter mesin tersebut dirancang untuk menghasilkan tenaga dan torsi yang memadai ketika kendaraan digunakan di berbagai kondisi jalan maupun kebutuhan operasional.
Navara juga memiliki kemampuan towing hingga 3.500 kg, didukung rangka baja berkekuatan tinggi, ground clearance yang memadai, serta sistem suspensi multi-link yang dirancang untuk menjaga stabilitas dan kenyamanan berkendara, baik di jalan raya maupun medan yang lebih menantang.
Sebagai varian flagship, Navara PRO-4X dibekali transmisi otomatis 7-percepatan dengan mode manual, Electronic Shift-on-the-Fly 4WD, serta Rear Differential Lock yang membantu meningkatkan traksi saat melintasi medan off-road.
Selain mengedepankan ketangguhan, Nissan juga menghadirkan kenyamanan melalui kabin yang dilengkapi Zero Gravity Seats, jok berlapis synthetic leather, armrest belakang dengan cup holder, serta acoustic glass yang membantu meredam suara dari luar kabin.
Untuk menunjang pengalaman berkendara, Navara PRO-4X juga dilengkapi layar infotainment 8 inci yang telah mendukung Apple CarPlay dan Android Auto.
Bicara harga, untuk pasar Indonesia Nissan menghadirkan Navara dalam dua pilihan varian, yaitu Navara VE M/T dengan harga Rp574 juta dan Navara PRO-4X sebagai varian tertinggi dengan harga Rp695 juta (OTR Jakarta).
"Dibangun di atas perjalanan panjang Nissan dalam menghadirkan kendaraan pikap, Nissan Navara menawarkan ketangguhan, daya tahan, dan fleksibilitas yang telah teruji tanpa mengorbankan kenyamanan. Baik untuk kebutuhan operasional maupun gaya hidup aktif, Navara hadir sebagai partner yang siap menemani berbagai perjalanan pelanggan," tutup Bima Aristantyo.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+
Warga menunjukan promosi potongan harga Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) di aplikasi belanja daring di Jakarta, Selasa (12/12/2023). Kementerian Perdagangan menargetkan Rp25 Triliun untuk transaksi belanja daring di periode Harbolnas 12.12 yang diselenggarakan 10-12 Desember 2023.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memutuskan untuk menunda implementasi pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi pada platform lokapasar (marketplace). Hal itu dilakukan demi menjaga daya beli masyarakat.
“Penundaan waktu pemberlakuan ini dilakukan sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih menjadi perhatian pemerintah,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti dalam keterangan di Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 sebagai payung hukum yang menaungi wacana pungutan pajak marketplace ditunda hingga 31 Oktober 2026. Adapun pemungutan PPh Pasal 22 berdasarkan ketentuan tersebut mulai berlaku pada 1 November 2026.
Dengan demikian, kata Inge, Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 yang telah diterbitkan akan dibatalkan dan dilakukan penunjukan kembali.
Selain itu, PPh Pasal 22 yang telah dipungut oleh marketplace dari Pedagang Dalam Negeri sehubungan dengan penunjukan yang telah diterbitkan sebelumnya akan dikembalikan oleh marketplace kepada Pedagang Dalam Negeri.
“Penundaan ini tidak mengubah substansi kebijakan, melainkan hanya menunda waktu pemberlakuannya,” ujar Inge.
Penundaan implementasi kebijakan itu sebelumnya telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Purbaya dalam taklimat media di Jakarta, Rabu (5/8), menyatakan alasan menunda implementasi pemungutan pajak melalui marketplace tersebut, karena menantikan terlebih dahulu kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat mengalami perbaikan.
“Nanti kita tunda dulu. Saya bilang sampai keadaan, saya selalu bilang kalau daya belinya, ekonominya, sudah membaik,” ujar Purbaya.
Sebagai upaya implementasi PMK 37/2025, DJP telah menunjuk empat perusahaan marketplace sebagai pemungut pajak, yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli.
sumber : ANTARA
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Piala Presiden 2026 menegaskan bahwa setiap klub peserta telah diberikan keleluasaan penuh untuk mengatur rotasi pemain selama turnamen berlangsung. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meminimalkan risiko cedera sekaligus memberikan kesempatan bermain yang lebih luas kepada seluruh anggota skuad di ajang pramusim tersebut.
Wakil Ketua Pelaksana Piala Presiden 2026 Bidang Kompetisi Risha Adi Widjaja menyampaikan penegasan itu sebagai tanggapan atas kekhawatiran sejumlah pelatih terkait padatnya jadwal pertandingan yang dinilai berpotensi meningkatkan risiko cedera pemain.
"Kami memahami kekhawatiran para pelatih, namun perlu diingat bahwa Piala Presiden 2026 adalah event pramusim yang dirancang untuk memberikan jam terbang kepada pemain-pemain. Justru untuk itu, kami memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada setiap pelatih untuk melakukan rotasi pemain sesuai kebutuhan mereka," ujar Risha Adi Widjaja, Rabu (5/8/2026).
Menurut Risha, sejak fase penyisihan, setiap tim diperbolehkan melakukan pergantian hingga 12 pemain dalam satu pertandingan yang berlangsung selama 2x45 menit. Selain jumlah pergantian yang lebih banyak, panitia juga menerapkan sistem pergantian dengan pola bebas sehingga pelatih dapat menentukan strategi rotasi sesuai kebutuhan taktik maupun manajemen kondisi fisik pemain.
Dalam penerapannya, pelatih dapat memilih berbagai pola pergantian pemain. Misalnya pola 4-4-4 dengan empat pergantian di babak pertama, empat pergantian di babak kedua, dan empat pergantian tambahan. Selain itu tersedia pula pola 7-5 maupun 8-4, atau kombinasi lain, selama total pergantian tidak melebihi 12 pemain dalam satu laga.
"Sistem pola bebas ini memberikan otonomi penuh kepada setiap pelatih untuk mengelola skuad mereka. Tidak ada batasan dalam cara mereka melakukan rotasi, selama total pergantian tidak melebihi 12 pemain dalam satu pertandingan," kata Risha.
Ia menambahkan, seluruh ketentuan mengenai fleksibilitas pergantian pemain telah disampaikan secara terbuka kepada seluruh peserta turnamen. Sosialisasi dilakukan melalui Match Coordination Meeting (MCM) yang dihadiri manajer dan pelatih dari setiap klub peserta sebelum kompetisi dimulai.
Dalam pertemuan tersebut, panitia menjelaskan secara rinci seluruh regulasi, termasuk berbagai opsi rotasi pemain yang dapat diterapkan oleh masing-masing tim. Dengan demikian, setiap peserta telah mengetahui aturan yang berlaku sejak awal penyelenggaraan turnamen.
"Setiap manajer tim sudah mendapatkan informasi lengkap mengenai regulasi ini. Tidak ada yang tersembunyi atau mengejutkan. Semua pihak telah memahami dan menyepakati aturan main yang berlaku di Piala Presiden 2026," ujar Risha.
Bagikan:
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo alias Rudy Tanoe selaku Direktur Utama PT Dosni Roha sekaligus Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik pada hari ini.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Bambang dipanggil sebagai saksi dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk program keluarga harapan (PKH) meski sudah berstatus sebagai tersangka.
“Pemeriksaan diagendakan di gedung Merah Putih KPK,” kata Budi kepada wartawan melalui keterangan tertulisnya, Kamis, 6 Agustus.
Rudy diingatkan memenuhi panggilan penyidik, sambung Budi. Sebab, dia sudah dua kali mangkir sebagai saksi pada 14 Agustus 2025 dan 28 November 2025.
“Mengingat setiap keterangan saksi akan membantu proses penyidikan guna mengungkap konstruksi perkara secara utuh, maupun pihak-pihak yang punya peran krusial dalam konstruksi perkaranya,” tegas Budi.
Diberitakan sebelumnya, KPK kembali mengusut dugaan korupsi di Kementerian Sosial (Kemensos). Surat perintah penyidikan (sprindik) telah diterbitkan dan kasusnya berkaitan dengan pengakutan bantuan sosial (bansos).
Penyidikan tersebut dilakukan sejak Agustus tahun ini dan pengembangan dari dugaan korupsi yang sebelumnya ditangani.
Tiga orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, mereka adalah B. Rudijanto Tanoesoedibjo selaku Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik; Edy Suharto selaku eks Dirjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial dan sekarang menjabat sebagai staf ahli Menteri Sosial bidang Perubahan dan Dinamika Sosial dan Kanisius Jerry Tengker yang merupakan Direktur Utama PT Dosni Roha Logistik tahun 2020-2022.
Kemudian, KPK juga menetapkan dua tersangka korporasi, yakni PT Dosni Roha Indonesia dan PT Dosni Roha Logistik. Namun, pengumuman resmi para tersangka belum disampaikan.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay menilai usulan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang digelar tanpa ada wakil merupakan usul yang bagus dan simpatik, dan hal itu pun kini menjadi pembicaraan di lintas fraksi partai politik DPR RI.
Dia menilai bahwa usulan itu pun tentu masih perlu dikaji secara mendalam, termasuk mengulas sisi positif dan negatifnya yang harus diketahui oleh publik. Menurut dia, masyarakat pun perlu berkontribusi dalam memberikan pandangan yang juga harus dijadikan sebagai referensi.
"Selama ini memang terasa ada yang kurang dalam sistem pilkada. Sudah tepat dievaluasi. Bahkan kalau dinilai tidak baik, bisa diganti kapan saja," kata Saleh di Jakarta, Kamis.
Nantinya, kata dia, perumus aturan Pilkada pun perlu mengkaji persoalan penunjukan wakil kepala daerah bila kepala daerah berhalangan tetap.
Sebab, kata dia, pengganti kepala daerah tetap diperlukan, bisa dengan mekanisme pemilihan di DPRD atau kemungkinan peran dari partai politik.
Selain itu, dia pun mendukung agar tugas, fungsi, dan wewenang wakil kepala daerah dirumuskan kembali. Saat ini, menurut dia, ada kesan bahwa wakil kepala daerah kerap tidak difungsikan dan bahkan ada yang justru bersinggungan bahkan berkonflik dengan kepala daerah.
"Itu kan contoh tidak baik. Sementara, budaya kita menyebut bahwa para pemimpin adalah teladan. Mereka adalah contoh yang harus dipedomani," kata Ketua Komisi VII DPR RI itu.
Pada prinsipnya, dia mengatakan bahwa PAN ingin berdiri bersama semua pihak untuk memperbaiki sistem demokrasi dan pemilu. Dia memastikan PAN juga akan selalu kooperatif dalam melaksanakan aturan yang ada.
Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengusulkan pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan hanya untuk memilih kepala daerah, sementara wakilnya ditetapkan berdasarkan penunjukan dari kepala daerah terpilih.
Khozin, dalam rapat Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri serta kepala dan wakil kepala daerah di Jakarta, Kamis (30/8) mengusulkan ide itu untuk menghindari wakil kepala daerah hanya dijadikan sebagai pendulang suara atau vote getter dalam pilkada.
“Solusi yang kedua seperti apa? Perbaiki Undang-Undang Pilkadanya. Kita pilih saja kepala daerah tanpa wakil. Wakil kepala daerah cukup ditunjuk oleh kepala daerah. Ini biar tidak menjadi vote getter saja, kasihan wakil kepala daerah saat ini,” kata dia.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Uploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Kamis, 6 Agustus 2026 - 13:15 WIB
Jakarta, VIVA – Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria mengungkapkan pihaknya akan memaparkan setidaknya 12 klaster produk bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Kamis, 6 Agustus 2026.
Baca Juga
"Produk kita ada sekitar 12 klaster ya. Jadi 12 klaster ya produk kurang lebih setelah dikurasi ya di atas 150 ya produk ya. 150 sampai 200 produk ya," kata Arif kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Ia menjelaskan bahwa ada beberapa isu yang akan dibahas bersama Prabowo, di antaranya yaitu terkait pangan, energi hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Baca Juga
"Ya kami paparkan ya over all ya dari 12 klaster itu, yakni isu pangan, isu riset tentang pangan, riset tentang energi, riset tentang berkaitan untuk bisa mensupport produk kita untuk kampung nelayan, produk kita untuk MBG," kata dia.
Selain itu, BRIN juga akan memaparkan hasil riset antariksa, penerbangan hingga riset nuklir kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia menegaskan tak semua isu yang akan dipaparkan BRIN kepada Prabowo karena berada di luar daerah.
Baca Juga
"Ya itu produk-produk riset kita memang sudah sangat banyak dan terus terang tidak semua produk inovasi bisa kami pamerkan karena sebagian kan tersebar di berbagai wilayah dan kemudian juga sebagian besar-besar ya sehingga kami sampaikan beberapa yang memang bisa dibawa ke istana," katanya.
Adapun, Prabowo mengundang sebanyak 150 peneliti BRIN yang akan memaparkan hasil riset di hadapan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Arif, berbagai inovasi yang dipresentasikan berfokus pada penyelesaian persoalan-persoalan strategis yang menjadi perhatian pemerintah, mulai dari lingkungan hidup hingga ketahanan sumber daya.
“Persoalan sampah, persoalan giant sea wall, kemudian juga persoalan air, persoalan pangan, dan juga persoalan lainnya,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Salah satu inovasi yang menjadi perhatian adalah teknologi Absorbed Natural Gas (ANG) yang dinilai memiliki potensi besar mendukung transformasi energi nasional.
“Karena apa? Karena memang ada produk potensial yang memang belum bisa masuk pasar tapi ini punya prospek yang bagus. Seperti produk-produk untuk apa namanya ANG atau Absorbed Natural Gas ya yang itu bisa menjadi salah satu poin untuk revolusi energi di Indonesia,” jelas Arif.
Halaman Selanjutnya
Dalam agenda tersebut, Presiden dijadwalkan berkeliling melihat langsung berbagai hasil inovasi BRIN serta berdialog dengan para peneliti yang mengembangkan teknologi tersebut. Arif berharap interaksi langsung itu akan memberikan arah baru bagi pengembangan riset nasional agar semakin berdampak bagi masyarakat.
HP sedang diisi daya (ilustrasi). Menggunakan smartphone saat diisi daya pada dasarnya tidak akan memengaruhi umur baterai.
REPBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mungkin masih banyak pengguna smartphone khawatir jika menggunakan ponsel saat sedang diisi daya dapat merusak baterai atau membuatnya cepat "bocor". Namun, benarkah anggapan ini?
Menurut pakar teknologi Christine Persaud, anggapan tersebut tidak benar. la mengatakan menggunakan smartphone saat diisi daya pada dasarnya tidak akan memengaruhi umur baterai. Akan terapi, proses pengisian daya memang bisa berlangsung lebih lambat jika ponsel terus digunakan.
"Hal ini dimungkinkan berkat teknologi seperti bypass charging dan sistem pembuangan panas yang telah diterapkan pada banyak smartphone modern untuk membantu melindungi baterai dari panas berlebih," kata Persaud dilansir laman Engadget, Senin (3/8/2026).
Persaud menjelaskan, saat ponsel dihubungkan ke pengisi daya dan tetap digunakan, teknologi bypass charging akan mengalihkan daya yang masuk untuk langsung menjalankan aplikasi atau aktivitas yang sedang dipakai pengguna. Dengan demikian, proses pengisian baterai dapat dihentikan sementara sehingga pahas yang dihasilkan tidak berlebihan.
Mekanisme ini membantu menjaga pengalaman pengguna tetap nyaman sekaligus melindungi baterai dari kerusakan akibat suhu tinggi. "Namun kelemahannya adalah ketika digunakan untuk aktivitas intensif seperti bermain game hingga mengedit video, persentase baterai kemungkinan tidak bertambah banyak atau tidak berubah sama sekali," kata dia.
Menurut Persaud, teknologi bypass charging pertama kali diperkenalkan pada Sony Xperia 1 ll pada 2020 melalui fitur bernama Heat Suppression Power Control. Kini, fitur serupa telah tersedia di banyak smartphone seperti Samsung, Google, Xiaomi, dan ZTE. Sementara itu, Apple hingga saat ini belum menghadirkan dukungan bypass charging pada iPhone.
Meski iPhone belum memiliki fitur tersebut, Persaud mengatakan pengguna tidak perlu khawatir. Menggunakan iPhone saat sedang diisi daya tetap tidak akan merusak baterai, tetapi hanya membuat proses pengisian berlangsung lebih lambat.
"Tipsnya, bagi pengguna iPhone, jika Anda merasa ponsel jadi terlalu panas, segera setop penggunaannya untuk mencegah kerusakan baterai," ujar Persaud.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM menanggapi fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 178 buruh PT Namnam Fashion Industries di Kota Cimahi dengan mengimbau para pekerja agar bersedia berpindah daerah menyusul pergeseran peta kawasan industri padat karya di Jawa Barat (Jabar).
Mantan Bupati Purwakarta itu menilai industri garmen memiliki karakter unik yang tidak bersifat permanen seperti industri padat modal. Karena itu, industri tersebut cenderung merelokasi pabriknya ketika biaya produksi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerah lama tidak lagi kompetitif.
"Garmen itu selalu problem. Sektornya biasanya padat karya. Perusahaan-perusahaan padat karya memang secara umum begitu (mudah berpindah)," ujar KDM di Cimahi, Selasa (4/8/2026) lalu.
Dedi memaparkan, pergerakan pabrik padat karya yang telah mencapai titik impas (break-even point/BEP) ke wilayah dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah merupakan siklus alami yang lazim terjadi di sektor industri garmen.
"Kalau dia sudah break-even point, kemudian ada tempat lain yang tenaga kerjanya lebih murah, biasanya pindah. Itu sudah terjadi di mana-mana. Jadi, mereka tidak membuat perusahaan ini permanen seperti industri padat modal. Kalau memang ada industri padat karya sektor garmen, ya harus berhati-hati bahwa dalam siklus sekian puluh tahun dia pasti menutup," kata KDM.
Meski demikian, Dedi menegaskan ketersediaan lapangan kerja di sektor garmen dan alas kaki di Jawa Barat sejatinya masih sangat melimpah. Namun, posisinya kini telah bergeser dari kawasan industri lama seperti Bandung, Karawang, Purwakarta, dan Bandung Barat menuju daerah pertumbuhan baru.
Untuk menyiasati kondisi tersebut, ia mendorong para pekerja yang ingin tetap bertahan di industri tekstil dan alas kaki agar lebih fleksibel serta berani berpindah ke kabupaten penerima investasi baru, seperti Indramayu, Garut, dan Majalengka.
"Lapangan kerja baru juga banyak hari ini. Banyak sekali lapangan kerja terbuka di Jawa Barat. Hari ini industri-industri mulai tumbuh, kawasan industri mulai tumbuh. Rekrutmen untuk sektor sepatu, seperti di Indramayu, itu sangat banyak. Di Garut banyak, di Majalengka banyak. Memang daerahnya bergeser," ujarnya.
Oleh karena itu, Dedi mengimbau para pekerja terdampak agar memanfaatkan peluang kerja skala besar yang tengah dibuka di kawasan sentra industri baru tersebut. "Mau tidak mau, yang bekerja di sektor garmen, kalau mau tetap bekerja di sektor itu, harus bergeser tempat ke kabupaten lain. Banyak. Di Majalengka, Indramayu, itu banyak. Indramayu membutuhkan puluhan ribu tenaga kerja untuk sektor industri sepatu, alas kaki, dan garmen," ucap KDM.
Pernyataan tersebut disampaikan KDM saat merespons pertanyaan terkait unggahan viral di media sosial yang memperlihatkan duka serta tangis haru para pekerja setelah operasional pabrik dihentikan.
sumber : Antara
Bagikan:
JAKARTA - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat kapasitas aparatur di bidang diplomasi publik dan negosiasi internasional untuk memperkuat posisi Indonesia dalam tata kelola kehutanan global.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang mendorong Indonesia tidak hanya sebagai penjaga hutan tropis, tetapi juga sebagai pemain utama dalam diplomasi kehutanan internasional.
Penguatan kapasitas tersebut dilakukan melalui Public Diplomacy and Negotiation Training (Beginner Cohort) yang digelar pada 4–5 Agustus 2026 di Bandung. Pelatihan ini diselenggarakan Kementerian Kehutanan bersama Multistakeholder Forestry Programme Phase 5 (MFP5) dengan dukungan International Institute for Sustainable Development (IISD) dan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Peserta pelatihan berasal dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Bappenas.
Kementerian Kehutanan menilai diplomasi menjadi faktor penting di tengah meningkatnya tekanan global terkait perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, dan perdagangan produk berbasis hutan. Pemerintah ingin berbagai capaian Indonesia dalam pengelolaan hutan lestari tidak hanya diakui, tetapi juga menjadi rujukan dalam berbagai forum internasional.
Mengacu pada visi Presiden Prabowo Subianto, Raja Juli Antoni menempatkan penguatan diplomasi kehutanan sebagai salah satu prioritas untuk memperluas kemitraan internasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam berbagai forum global.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Dr. Ristianto Pribadi, mengatakan diplomasi tidak lagi hanya bertumpu pada kemampuan bernegosiasi, tetapi juga pada kemampuan membangun kepercayaan.
“Kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga dalam diplomasi,” kata Ristianto dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 6 Agustus 2026.
Menurut dia, diplomasi bukan sekadar menyampaikan informasi atau memenangkan argumentasi, melainkan membangun kepercayaan publik, mitra internasional, dan masyarakat global terhadap komitmen Indonesia dalam mengelola hutan secara lestari.
"Indonesia memiliki hutan tropis yang luas, mangrove terluas di dunia, kekayaan biodiversitas yang luar biasa, serta berbagai praktik baik dalam pengelolaan hutan lestari. Namun seluruh capaian tersebut tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak mampu dikomunikasikan secara efektif kepada dunia. Produk yang baik harus dikenal, dipercaya, dan direkomendasikan," ujarnya.
Ristianto menilai setiap aparatur negara yang terlibat dalam forum internasional pada dasarnya membawa kepentingan nasional. Karena itu, kemampuan menyampaikan pesan Indonesia secara konsisten, kredibel, dan berbasis data menjadi bagian dari strategi diplomasi pemerintah.
Sebagai negara dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia juga berupaya memperkuat posisi dalam isu-isu strategis kehutanan.
Kementerian Kehutanan menyoroti empat agenda utama yang membutuhkan dukungan diplomasi publik, yakni penguatan pengakuan internasional terhadap Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+), pengembangan International Tropical Peatland Center (ITPC), pembentukan World Mangrove Center (WMC), serta penguatan posisi Indonesia dalam pengembangan High Quality Carbon Market.
Pelatihan tersebut mencakup pemahaman regulasi internasional yang memengaruhi perdagangan hasil hutan Indonesia, penyusunan strategic messaging, hingga simulasi negosiasi lintas kementerian.
Kementerian Kehutanan menilai keberhasilan diplomasi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan aparatur pemerintah mengomunikasikan kebijakan tersebut secara profesional, meyakinkan, dan berintegritas.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+