Kementerian Keuangan telah menambah anggaran untuk layanan BPJS Kesehatan sebanyak Rp 20 triliun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026. Tambahan tersebut akan dicairkan pemerintah untuk mendukung keuangan BPJS dalam waktu dekat.
“Dicairkan pada Oktober dan November, (mulai) dua hari lagi sehingga nanti keuangan BPJS akan ter-cover dengan baik,” kata Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Istana Kepresidenan, Senin (28/9).
Suahasil mengatakan tambahan anggaran ini untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran (PBI). Dia menyebut BPJS Kesehatan merupakan asuransi sosial, sehingga pemerintah mengharapkan masyarakat dapat aktif menyetor iuran setiap bulannya.
“Kalau aktif membayar iuran yang sehat, maka jika ada yang sakit bisa dicover,” ujarnya. Dia menngatakan, jumlah peserta BPJS Kesehatan telah mencapai 285 juta orang, dengan tingkat keaktifan 80,6%.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan total manfaat layanan BPJS yang dibayarkan pemerintah telah mencapai Rp 132 triliun.
Jumlahnya lebih besar dibandingkan angka iuran yang terkumpul sebanyak Rp 118 triliun, dengan kata lain ada selisih dana Rp 20 triliun yang perlu dituntaskan. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan tambahan anggaran sebanyak Rp 20 triliun.
“Kami berterima kasih pemerintah telah memberikan suntikan dana sebesar Rp 20 triliun yang akan cair bulan depan, sebelum akhir tahun,” kata Prihati.
Dia menjelaskan, selisih dana tersebut muncul karena beberapa hal. Pertama, ada 52 juta peserta yang sudah tidak aktif. Jika peserta tersebut membayar iuran untuk kelas 3 maka BPJS dapat mengumpulkan dana sekitar Rp 2 triliun per bulan atau Rp 24 triliun per tahun.
Kedua, selisih dana juga disebabkan karena BPJS belum menyesuaikan prosedur iuran selama enam tahun. Ketiga, terjadi inflasi medis, pertumbuhan penduduk, pergeseran penyakit, serta peningkatan utilitas lainnya.
“Ada beberapa hal kecil yang akan kami perbaiki, mulai dari fraud dalam pelayanan, penggeseran dari volume-based ke value-based,” katanya.
Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan atau Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan mencatat defisit jumbo sepanjang 2025. Berdasarkan laporan keuangan auditan, dana JKN membukukan defisit hasil jasa kontrak jaminan sosial sebesar Rp 17,13 triliun pada 2025.
Angka itu membengkak 123,8% dibandingkan defisit Rp 7,66 triliun pada tahun sebelumnya. Defisit tersebut terutama dipicu oleh membengkaknya selisih antara pendapatan dan beban program jaminan kesehatan.
Alhasil dana JKN mencatat penurunan aset neto sebesar Rp 18,75 triliun pada 2025, lebih dari dua kali lipat dibandingkan pada 2024 yang tercatat Rp 7,20 triliun.
Ayu Rachmaningtyas
| 28 September 2026, 19:49 WIB

Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Andreas Hugo Pareira, menyebut kasus fasilitas mewah tahanan Lapas Cibinong menunjukkan adanya maladministrasi. - Foto: Akurat.co/Ayu Rachmaningtyas
AKURAT.CO Komisi XIII DPR meminta dugaan pelanggaran di Lapas Cibinong didalami secara menyeluruh.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Andreas Hugo Pareira, menilai pemeriksaan terhadap kepala lapas perlu dilakukan, guna mengetahui persoalan yang terjadi secara utuh.
Ia mengatakan, pemberian fasilitas mewah untuk tahanan Lapas Cibinong menunjukkan adanya maladministrasi, hingga pelanggaran yang mengarah tindak pidana.
"Kemarin kami di lapas perempuan itu manajemennya bagus, bahkan sangat rapi gitu. Makanya tadi saya minta supaya berangkat dari kasus ini, kalapasnya itu harus diperiksa secara tuntas, sehingga kita tahu benar," jelasnya, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Menurut Andreas, pemeriksaan diperlukan agar persoalan yang terjadi tidak hanya dilihat dari peristiwa yang muncul di permukaan.
Baca Juga: KPK Pantau Temuan Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong
Komisi XIII DPR juga meminta laporan hasil pemeriksaan disampaikan secara lengkap.
Ia menilai persoalan di Lapas Cibinong tidak boleh berhenti hanya pada pemeriksaan kalapas. Maka, perlu dilihat apakah persoalan tersebut hanya terjadi di tingkat lapas atau memiliki keterkaitan dengan yang lebih tinggi.
"Jangan sampai putus di satu wilayah kalapasnya, sehingga tadi pak dirjennya juga terbuka gitu kan. Karena bisa jadi juga persoalan ini persoalan di bawah, tapi mungkin juga ada keterkaitannya ke atas," ujarnya.
Pemeriksaan yang dilakukan sejauh ini belum menghasilkan kesimpulan mengenai akar persoalan. Namun, Andreas memastikan telah terjadi pelanggaran di Lapas Cibinong.
"Ya sebenarnya belum tuntas kan tadi. Kita baru satu arah gitu kan. Beberapa kawan tadi melakukan pertanyaan-pertanyaan yang langsung apa, dialogis gitu ya, tapi belum sampai pada tuntas bahwa ini persoalannya sebenarnya ada di mana," jelasnya.
Pangkalpinang (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan Pejabat Fungsional di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Senin (28/9/2026), bertempat di Balai Pengayoman Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Rahmat Feri Pontoh, serta para Pejabat Manajerial dan Non Manajerial di lingkungan Kanwil Kemenkum Babel.
Pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kementerian Hukum, dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan, pengambilan sumpah jabatan, serta penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan oleh pejabat yang dilantik, para saksi, dan Kepala Kantor Wilayah.
Adapun pejabat fungsional yang dilantik dan diambil sumpah jabatannya yaitu:
• Rizki Amalia, S.E., M.H. dan Sudihastuti, A.Md., S.H., M.H., dari Penyuluh Hukum Ahli Muda menjadi Penyuluh Hukum Ahli Madya;
• Poppy Rinafany, S.E., M.H., dari Analis Hukum Ahli Muda menjadi Analis Hukum Ahli Madya;
• Elisanti, S.H., M.H., dari Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda menjadi Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang telah memperoleh amanah jabatan baru. Ia menegaskan bahwa kenaikan jenjang jabatan fungsional merupakan bentuk kepercayaan organisasi yang harus diiringi dengan peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan tanggung jawab.
“Pelantikan ini bukan hanya sebuah pencapaian jenjang karier, tetapi juga merupakan amanah yang harus dijawab dengan peningkatan kinerja, integritas, dan kontribusi nyata bagi organisasi. Jadikan jabatan ini sebagai motivasi untuk terus menghasilkan karya terbaik serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Johan Manurung.
Lebih lanjut, Johan berharap para Pejabat Fungsional Ahli Madya yang telah dilantik mampu menjadi rujukan profesional di bidangnya masing-masing, memberikan gagasan dan inovasi, serta mendukung pencapaian target kinerja Kanwil Kemenkum Babel.
“Pejabat fungsional memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Hukum. Terus tingkatkan kompetensi, jaga integritas, dan tunjukkan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas,” tambahnya.
Melalui pelantikan ini, Kanwil Kemenkum Babel terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Pewarta: Aprionis
Uploader : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Senin, 28 September 2026 19:48 WIB
Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani melihat langsung fasilitas live streaming produk UMKM yang difasilitasi oleh Kantor Pos Surakarta, Jawa Tengah, Senin (28/9/2026). ANTARA/HO-Humas Pemkot Surakarta
Solo (ANTARA) - Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani mengapresiasi ruang pengembangan pemasaran digital produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang difasilitasi oleh Kantor Pos Surakarta.
Pada kunjungannya di Kantor Pos Surakarta, Jawa Tengah, Senin, Astrid melihat langsung fasilitas live streaming yang dapat dimanfaatkan secara gratis oleh pelaku UMKM untuk mempromosikan sekaligus menjual produk secara daring.
Astrid melihat langsung ruang yang disiapkan untuk mendukung pelaku UMKM memanfaatkan teknologi digital dalam memperluas pemasaran.
Ia mengatakan perkembangan platform digital membuka peluang yang semakin luas bagi UMKM untuk menjangkau konsumen di luar wilayah Surakarta. Namun, salah satu tantangan yang masih dihadapi pelaku usaha adalah keterbatasan fasilitas untuk melakukan promosi melalui live selling.
“Ini menjadi support yang luar biasa untuk teman-teman UMKM. Mereka bisa memanfaatkan tempat ini untuk live streaming secara gratis, sehingga tidak harus mengeluarkan biaya untuk menyewa studio,” ujarnya.
Menurutnya, dukungan fasilitas seperti ini tidak hanya membantu UMKM dari sisi promosi, tetapi juga mendorong pelaku usaha untuk semakin terbiasa memanfaatkan teknologi dalam mengembangkan bisnis.
“UMKM kita produknya banyak yang bagus. Tinggal bagaimana kemudian kita bantu dari sisi pemasaran dan aksesnya. Salah satunya melalui digital marketing seperti live selling ini,” jelasnya.
Ia berharap fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku UMKM di Kota Surakarta. Menurutnya, ruang live streaming dapat menjadi salah satu bagian dari ekosistem kolaborasi yang membuka akses UMKM terhadap berbagai peluang pemasaran digital.
“Harapannya teman-teman UMKM di Solo bisa memanfaatkan fasilitas ini sebaik-baiknya. Silakan digunakan untuk mengenalkan produk, melakukan live selling, dan memperluas pasar. Semakin banyak produk lokal yang dipromosikan secara digital, semakin besar pula peluang produk Solo dikenal lebih luas,” katanya.
Menurut dia, penguatan UMKM tidak hanya membutuhkan dukungan dari pemerintah, tetapi juga kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan stakeholder lainnya. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membuka lebih banyak akses, fasilitas, serta peluang bagi UMKM untuk naik kelas.
Pemanfaatan teknologi digital juga menjadi peluang bagi produk-produk lokal Surakarta untuk menembus pasar yang lebih luas. Tidak hanya mempertahankan konsumen yang sudah ada, pelaku UMKM dapat menjangkau calon pembeli dari berbagai daerah melalui platform digital.
Dengan tersedianya fasilitas live streaming gratis di Kantor Pos Surakarta, pelaku UMKM memiliki ruang alternatif untuk mulai memanfaatkan live selling tanpa harus terbebani biaya penyewaan studio. Fasilitas tersebut sekaligus menjadi ruang bagi pelaku usaha untuk berkreasi, memperkenalkan produk lokal, dan memperluas pasar melalui pemasaran digital.
Pewarta: Aris Wasita
Editor:
Heru Suyitno
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Senin, 28 September 2026 - 19:45 WIB
Bekasi, VIVA – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat diminta belanja berbagai kebutuhan di pasar tradisional sebagai langkah strategis penguatan ekonomi lokal sekaligus pengembangan ekosistem pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UKMM).
Baca Juga
Instruksi tersebut disampaikan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono dalam rangka implementasi Program Gebrak Pasar atau gerakan belanja ke pasar yang mulai efektif diberlakukan pada Jumat pekan depan, serta secara berkelanjutan setiap momentum program.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
"Program ini mendorong penguatan ekonomi lokal dengan mengajak aparatur dan masyarakat untuk kembali berbelanja di pasar-pasar tradisional," katanya di Bekasi, Senin.
Baca Juga
Dia mengatakan Program Gebrak Pasar menjadi salah satu upaya pemerintah daerah menggerakkan kembali aktivitas ekonomi para pedagang pasar tradisional sekaligus memperkuat ekosistem pelaku UMKM di Kota Bekasi.
Tri menilai kondisi pasar tradisional di Kota Bekasi saat ini semakin baik, baik dari aspek kebersihan, keamanan maupun penataan.
Baca Juga
Selain itu, harga sejumlah kebutuhan di pasar juga dinilai kompetitif sehingga masyarakat memiliki pilihan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus membantu menggerakkan perekonomian pedagang.
Ia menjelaskan pelaksanaan Program Gebrak Pasar akan diselaraskan dengan momentum tanggal muda atau ketika masyarakat dan aparatur umumnya mulai memenuhi kebutuhan belanja bulanan.
Dirinya berharap melalui program ini, sebagian besar kebutuhan belanja pegawai dapat dialihkan dari pusat perbelanjaan ke pasar rakyat sehingga perputaran uang dapat dirasakan secara langsung oleh pedagang maupun pelaku UMKM.
"Kita inisiasi minimal setiap awal bulan di tanggal muda dengan harapan belanja bulanan pegawai beralih ke pasar. Jika rata-rata belanja Rp100.000 dan dihadiri sekitar 1.500 orang, setidaknya ada Rp150 juta perputaran uang yang beredar di pasar tradisional pada hari itu," ujarnya.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Menurutnya, gerakan tersebut bukan semata-mata sebagai aktivitas berbelanja tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kebiasaan masyarakat untuk menjadikan pasar tradisional sebagai salah satu pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Dengan semakin banyaknya masyarakat yang berbelanja di pasar, diharapkan aktivitas perdagangan meningkat dan memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan pedagang serta pelaku UMKM," kata dia. (Ant)
VIVA.co.id
28 September 2026
Liputan6.com, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat jumlah pelanggan mencapai 258.993.359 orang sepanjang Semester I 2026. Angka ini meningkat 7,55 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 240.805.920 pelanggan.
Pertumbuhan jumlah penumpang tersebut sejalan dengan realisasi pendapatan konsolidasi KAI Group yang mencapai sekitar Rp 18 triliun pada Semester I 2026. KAI memanfaatkan pertumbuhan positif ini sebagai modal untuk terus meningkatkan kapasitas, keandalan, keselamatan, serta integrasi layanan transportasi nasional.
"Delapan puluh satu tahun setelah momentum sejarah perkeretaapian, KAI terus melanjutkan perannya dalam melayani masyarakat dan mendukung konektivitas Indonesia. Tema 'Semakin Melayani' menjadi komitmen agar setiap pertumbuhan dan transformasi perusahaan diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan serta manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin dalam upacara HUT ke-81 KAI di Bandung, Jawa Barat, Senin (28/9/2026).
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5163573/original/060391100_1742020123-WhatsApp_Image_2025-03-15_at_11.26.24.jpeg)
Perbesar
Bobby menjelaskan, KAI terus mengadaptasi layanan seiring dengan meningkatnya kebutuhan mobilitas publik. Selain memperkuat bisnis inti angkutan penumpang dan logistik, KAI gencar mengembangkan sumber pendapatan non-angkutan (non-farebox) melalui optimalisasi aset, pengembangan kawasan, dan penciptaan peluang bisnis baru.
Langkah transformasi perusahaan diwujudkan melalui peningkatan kualitas armada kereta api, revitalisasi stasiun, pengembangan layanan pariwisata melalui The Nusantara Explorer, hingga pemanfaatan aset untuk mendukung hunian terintegrasi transportasi publik (Transit Oriented Development/TOD).
"Pertumbuhan membawa tanggung jawab yang semakin besar. Kebutuhan mobilitas yang terus meningkat harus kita jawab melalui peningkatan kapasitas dan keandalan layanan, penguatan sarana dan prasarana, serta keselamatan dan integrasi antarmoda," kata Bobby.
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4338235/original/007397900_1677404463-20230226-Kereta-Lebaran-Faizal-10.jpg)
Perbesar
KAI mengusung visi membangun ekosistem layanan kereta api yang efisien dan berkelanjutan menuju operator berkelas dunia (world class operator). Visi tersebut diarahkan untuk memperkuat layanan penumpang, transportasi logistik yang efisien guna menekan biaya logistik nasional, akselerasi digitalisasi, pemanfaatan teknologi modern, hingga pengembangan bisnis non-farebox.
Dalam sektor layanan penumpang, KAI menetapkan keselamatan, ketepatan waktu (on-time performance), kenyamanan, efisiensi, dan keberlanjutan sebagai pilar utama.
"Visi dan misi ini menjadi arah bagi KAI untuk terus bertumbuh dengan pelayanan sebagai orientasi utama. Keselamatan menjadi prioritas dalam setiap perjalanan, disertai peningkatan keandalan layanan, pemanfaatan teknologi, pengembangan bisnis, serta kapabilitas organisasi yang mampu mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat," tutur Bobby.
Peringatan HUT ke-81 pada 28 September 2026 menjadi bagian dari perjalanan panjang 159 tahun hadirnya perkeretaapian di Indonesia, yang dimulai sejak pembangunan jalur Semarang–Tanggung pada 17 Juni 1864.
Puncak peringatan HUT KAI tahun ini turut ditandai dengan penyerahan penghargaan rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) untuk program EduTrain dengan peserta terbanyak yang menggunakan Kereta Cepat Whoosh. Program kolaborasi KAI dan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tersebut memberikan pengalaman transportasi modern kepada anak-anak panti asuhan melalui perjalanan edukatif.
"Kami berharap pengalaman perjalanan ini membuka wawasan anak-anak mengenai perkembangan transportasi Indonesia, sekaligus menumbuhkan semangat untuk terus belajar dan berani meraih cita-cita," pungkas Bobby.
Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6
Jakarta, CNN Indonesia --
Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei mengeklaim berhasil memukul mundur pasukan musuh dari perairan lepas pantai Iran selatan hingga ke Laut Arab.
Khamenei juga memperingatkan bahwa pasukan Iran juga akan segera mengusir pasukan-pasukan musuh dari Laut Arab.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setelah menerima pukulan telak dari para pejuang pemberani kami dan para penjaga Selat Hormuz, mereka (musuh) tidak lagi berani bergerak melampaui Laut Arab," kata Khamenei dalam sebuah pesan yang dirilis pada Senin (28/9).
Pesan itu dirilis untuk memperingati Perang Iran-Irak dan mengenang pembunuhan pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah, oleh Israel pada 2024.
Dalam pesan itu, Khamenei juga mengungkap bahwa perang yang ditabuh oleh musuh tak pernah melemahkan Iran, justru malah mendatangkan kerugian bagi musuh Teheran sendiri.
"Setiap kali mereka mencoba mengambil risiko tersebut, mereka justru mendatangkan kerugian bagi diri mereka sendiri. Kini, semakin dekat waktunya ketika Laut Arab juga akan dibersihkan dari keberadaan mereka," ucap Khamenei seperti dikutip Al Jazeera.
Khamenei belum juga muncul ke publik sejak diangkat sebagai pemimpin tertinggi Iran menggantikan sang ayah, Ali Khamenei, yang tewas dalam serangan Amerika Serikat dan Israel di hari pertama perang pecah pada Februari lalu.
Sejauh ini, Iran hanya merilis pesan tertulis dan sejumlah foto yang menunjukkan kehadiran Khamenei di pemerintahan di tengah peperangan dengan AS.
Namun, banyak pihak yang makin mempertanyakan kondisi dan keberadaan Khamenei lantaran ia tak kunjung muncul bahkan selama proses pemakaman sang ayah yang berlangsung selama kurang lebih sepekan.
Pilihan Redaksi
Sejumlah laporan intelijen menuturkan Khamenei ikut terluka parah imbas serangan AS-Israel.
Namun, baru-baru ini Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan Khamenei tidak mengalami masalah kesehatan serius. Ia juga membantah isu mengenai cedera parah yang dialami Khamenei akibat serangan gabungan AS pada Februari lalu.
Pernyataan terkait kondisi kesehatan Mojtaba disampaikan Pezeshkian dengan merujuk pada latar belakangnya sebagai seorang dokter.
"Dari sudut pandang medis, beliau sepenuhnya sehat," kata Pezeshkian kepada stasiun televisi AS, CBS News dalam wawancara yang ditayangkan pada Minggu (27/9) waktu setempat.
Pezeshkian mengatakan dirinya sudah dua kali bertemu dengan Khamenei, dengan pertemuan terakhir bahkan berlangsung selama lebih dari 7 jam.
(rds)
Jakarta, CNN Indonesia --
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Budi Awaluddin ungkap akan mengkaji kebijakan ganjil-genap usai mendapatkan usulan dari masyarakat dalam Focus Group Discussion (FGD).
"Kajian lebih mendalam lagi terkait ganjil genap, yang nantinya akan berkorelasi terkait masalah perekonomian, terkait juga lingkungan hidup dan juga emisi saat ini, berkorelasi juga terkait jenis kendaraan," ujar Budi, Minggu (27/9), dikutip dari detikNews.
Ia sebut salah satu masukan berasal dari para pelaku usaha yang mengusulkan adanya relaksasi kebijakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Misalkan kalau dari apa namanya, para pelaku usaha minta direlaksasikan, seperti itu," sebut Budi.
Di lain sisi, kata Budi, pakar melihat bahwa relaksasi akan menimbulkan lebih banyak kemacetan.
"Nah, tapi juga kalau dari sisi para pakar, ya kalau misalkan ada relaksasi pasti kan akan nambah kemacetan lagi kan. Nah, ini kan menjadi masih kita harus dikaji lebih mendalam," jelasnya.
Pada Kamis (24/9) lalu, Dishub DKI Jakarta berpartisipasi dalam FGD Evaluasi Implementasi Kebijakan Ganjil Genap dan Implementasi Ekonomi terhadap Aktivitas Pusat Kegiatan Komersial di Provinsi DKI Jakarta.
Diskusi ini dihadiri pula oleh Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, pakar, akademisi, dan pihak terkait lainnya.
Berdasarkan laporan terbaru, Kadishub DKI Jakarta akan bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk melaporkan sejumlah hal. Salah satunya adalah kebijakan ganjil-genap.
"Kebetulan sore ini saya menerima Kadishub yang akan melaporkan beberapa hal, termasuk di dalamnya ganjil genap, kemudian Car Free Day," ujar Pramono, Senin (28/9).
Pramono sebut tak ingin kebijakan yang diputuskan hanya bersifat seremonial atau tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.
"Saya berharap apa pun yang nanti akan diputuskan, apakah itu ganjil genap ataukah Car Free Day, itu adalah keputusan yang memberikan manfaat banyak bagi masyarakat Jakarta," katanya.
(mou/isn)
Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan adanya audit forensik terhadap pengelolaan keuangan haji yang saat ini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk mengetahui kondisi faktualnya sehingga pembenahan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan menyeluruh.
Instruksi itu disampaikan oleh Presiden prabowo kepada Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak dalam pertemuan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.
"Presiden tadi mendorong supaya keuangan haji itu segera dilakukan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji," kata Wamenhaj Dahnil Anzar saat jumpa pers menjelaskan isi pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin sore.
Dahnil menjelaskan kementeriannya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait audit forensik keuangan haji tersebut.
"Kenapa harus dilakukan audit forensik terhadap pengelolaan keuangan haji seperti perintah Presiden tersebut? Karena, Presiden ingin tahu fakta sebenarnya seperti apa kondisi keuangan haji yang sebenar-benarnya. Jadi, jangan sampai kemudian financial engineering dan sebagainya seperti kasus Malaysia yang sekarang sedang ramai, maka Presiden juga ingin tahu kondisi keuangan haji saat ini," kata Dahnil.
Menurut dia, arahan Presiden itu diberikan dalam rangka memastikan tidak ada praktik-praktik kecurangan dalam tata kelola haji. "Supaya bersih, supaya bebas dari kartel haji dan kartel umrah," sambung Dahnil.
Dalam pertemuan yang sama, Presiden juga mengapresiasi kinerja Kementerian Haji dan Umrah dalam membenahi tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah serta menindak praktik yang merugikan jamaah. Menteri Haji Mochamad Irfan menyampaikan Presiden memerintahkan Kementerian Haji dan Umrah membersihkan ekosistem penyelenggaraan haji dan umrah dari praktik kartel maupun kecurangan.
"Sapu ajalah semua kartel-kartel dan mafia-mafia yang terkait dengan haji dan umrah," kata Irfan menirukan instruksi Presiden.
Selain soal tata kelola keuangan haji, Presiden juga mengusulkan komposisi biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) dan nilai manfaat sebesar 52:48 dalam pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2027 agar tidak memberatkan jamaah. Usulan itu diberikan oleh Presiden setelah dirinya mendengar laporan mengenai biaya penyelenggaraan haji yang diperkirakan naik cukup signifikan tahun depan.
Irfan menjelaskan perubahan situasi geopolitik di Timur Tengah berdampak terhadap kondisi ekonomi sehingga terdapat sejumlah komponen biaya yang harus disesuaikan. "Memang, ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tetapi pada prinsipnya, Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan jamaah," kata Menteri Haji Mochamad Irfan.
Baca juga: Prabowo instruksikan RS tak bedakan pasien BPJS dan non-BPJS
Baca juga: Pemerintah mulai uji coba ambulans udara, percepat akses kesehatan
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
AKURAT.CO Bank Indonesia (BI) menyiapkan penguatan likuiditas melalui fasilitas repo surat berharga non-SBN sebagai salah satu strategi menjaga stabilitas rupiah di tengah penguatan dolar Amerika Serikat (AS).
Gubernur BI, Destry Damayanti mengatakan, penguatan kebijakan moneter akan dilakukan secara konsisten, termasuk melalui pengawasan lalu lintas devisa dan penguatan kecukupan likuiditas di pasar keuangan.
“Kami akan memperkuat pengawasan lalu lintas devisa, kemudian juga kami akan terus memperkuat kecukupan likuditas melalui repo operasi moneter untuk non-SBN,” kata Destry dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Baca Juga: Caplok Asuransi Etiqa, Maybank Indonesia Mulai Beroperasi sebagai Grup Keuangan Terintegrasi
Destry menjelaskan BI telah mulai membuka fasilitas repo untuk surat berharga non-SBN. Fasilitas tersebut saat ini telah diterapkan pada surat berharga yang diterbitkan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).
Selanjutnya, mulai Oktober 2026, fasilitas repo tersebut akan diperluas untuk surat berharga PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Dengan fasilitas tersebut, surat berharga yang diterbitkan SMF dan SMI dapat direpokan kepada BI. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menyediakan tambahan likuiditas, tetapi juga memperdalam pasar uang untuk kedua instrumen tersebut.
Langkah BI tersebut dilakukan ketika tekanan eksternal terhadap nilai tukar masih menjadi perhatian. Salah satunya berasal dari penguatan dolar AS terhadap berbagai mata uang dunia.
Destry mengatakan kondisi tersebut tidak terlepas dari perkembangan suku bunga bank sentral AS atau The Federal Reserve (The Fed). Pada September 2026, The Fed menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin ke kisaran 3,75%-4,00%.
Baca Juga: Maybank Indonesia dan Sunway Medical Centre Jalin Kemitraan Strategis, Manjakan Nasabah Premier Lewat Akses Kesehatan Eksklusif
BI juga memperkirakan The Fed masih akan menaikkan suku bunga acuannya satu kali lagi pada triwulan IV 2026.