Kenapa Banyak Akun WhatsApp Tiba-Tiba Diblokir? Meta Akhirnya Buka Suara
calendar_today 05.08.2026 - person - timer ~
Teknologi.id - Banyak pengguna WhatsApp di berbagai negara, termasuk Indonesia, mengeluhkan akun mereka tiba-tiba diblokir tanpa penjelasan yang jelas. Sebagian pengguna juga mendapati akun mereka berstatus "dalam peninjauan" (under review) sehingga tidak bisa digunakan sementara waktu.
Keluhan tersebut ramai bermunculan di media sosial seperti Threads dan X. Menanggapi banyaknya laporan, Meta akhirnya memberikan penjelasan dan mengakui bahwa sistem mereka terkadang dapat melakukan kesalahan saat menindak akun.
Baca juga: WhatsApp Bakal Punya Fitur Pengingat Ulang Tahun, Tak Perlu Takut Lupa Lagi
Pengguna WhatsApp Ramai Mengeluh Akunnya Diblokir
Dalam beberapa jam terakhir, media sosial dipenuhi unggahan dari pengguna yang mengaku kehilangan akses ke akun WhatsApp mereka secara tiba-tiba.
Salah satu pengguna di Threads mengaku akun WhatsApp pribadi dan WhatsApp Business miliknya sama-sama diblokir, meski merasa tidak melakukan pelanggaran apa pun. Akibatnya, aktivitas komunikasi sehari-hari hingga pekerjaan ikut terganggu.
Selain diblokir, banyak pengguna menerima notifikasi bahwa akun mereka sedang dalam peninjauan dan diminta mengajukan permintaan review melalui aplikasi WhatsApp.
guyssss kalo ada yg kena persiss kayak diatas coba ini yaaa 🥺 Halo, WhatsApp Support.
Saya ingin mengajukan peninjauan karena akun WhatsApp saya diblokir.
Saya tidak pernah melakukan spam atau aktivitas yang melanggar aturan. Saya selalu menghargai privasi orang lain, dan… pic.twitter.com/oArQJhoutM
HELLPPP ternyata Masih BANYAK juga yang Kena RAZIA whatsapp KEBLOKIR 😭😭🫷🏻🫷🏻, padahal ga SPAM, tiba tiba ke SUSPEND 😭😭☝🏻☝🏻, Whatsapp oh whatsapp @WhatsApp . Hari ke hari kok tambah banyak gah 🙇🏻♂️🙇🏻♂️ https://t.co/liBG7hvn1x
Laporan Datang dari Sejumlah Negara
Fenomena ini tidak hanya dilaporkan oleh pengguna di Indonesia. Keluhan serupa juga muncul dari pengguna di berbagai negara.
Di media sosial X, beberapa pengguna menyebut akun WhatsApp mereka mendadak diblokir selama proses peninjauan berlangsung. Banyak pengguna menduga sedang terjadi masalah pada sistem peninjauan akun WhatsApp.
Namun hingga saat ini, Meta belum menjelaskan penyebab pasti mengapa banyak akun harus melalui proses peninjauan dalam waktu yang hampir bersamaan.
Meta Akui Sistem Bisa Keliru
Menanggapi banyaknya laporan tersebut, juru bicara Meta mengatakan perusahaan terus berupaya mencegah penyalahgunaan layanan WhatsApp dengan menindak akun yang melanggar aturan.
Namun, Meta juga mengakui bahwa proses tersebut tidak selalu berjalan sempurna.
Perusahaan menyatakan bahwa terkadang mereka dapat melakukan kesalahan dalam proses penindakan akun. Jika hal itu terjadi, Meta akan berusaha memperbaikinya secepat mungkin agar pengguna bisa kembali menggunakan WhatsApp seperti biasa.
Meta juga mengonfirmasi telah mengambil langkah untuk memulihkan akun-akun yang terdampak.
Penyebab Pemblokiran Masih Belum Diungkap
Hingga kini, Meta belum memberikan penjelasan lebih rinci mengenai penyebab banyaknya akun WhatsApp yang tiba-tiba diblokir atau masuk status peninjauan.
Perusahaan juga belum memastikan apakah masalah tersebut hanya terjadi di wilayah tertentu atau berdampak pada pengguna di berbagai negara.
Karena itu, pengguna yang mengalami kendala disarankan menunggu hasil proses peninjauan melalui aplikasi WhatsApp.
Apa yang Harus Dilakukan Jika Akun WhatsApp Masuk Status Peninjauan?
Apabila akun WhatsApp Anda tiba-tiba diblokir atau berstatus dalam peninjauan, berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan:
- Ajukan permintaan Review melalui aplikasi WhatsApp.
- Jangan membuat akun baru menggunakan nomor yang sama selama proses peninjauan masih berlangsung.
- Hindari menggunakan aplikasi WhatsApp versi tidak resmi atau hasil modifikasi.
- Tunggu hasil peninjauan dari pihak WhatsApp.
Apabila akun Anda terdampak akibat kesalahan dalam proses peninjauan, Meta menyatakan telah mengambil langkah untuk memulihkan akun tersebut.
Baca juga: WhatsApp Web Kini Bisa Telepon dan Video Call, Termasuk Panggilan Grup
Kesimpulan
Ramainya laporan akun WhatsApp yang tiba-tiba diblokir membuat banyak pengguna khawatir kehilangan akses ke layanan perpesanan tersebut. Meta mengakui bahwa sistem mereka terkadang dapat keliru dalam menindak akun dan menyatakan sedang memulihkan akun-akun yang terdampak.
Meski demikian, perusahaan masih belum mengungkap penyebab pasti banyaknya akun yang mendadak masuk status peninjauan. Pengguna yang mengalami masalah disarankan mengajukan permintaan review melalui aplikasi dan menunggu proses pemulihan dari WhatsApp.
Baca Berita dan Artikel yang lain di Google News.
(dwk)
Mengapa kepala daerah berpotensi jadi penantang di Pilpres
calendar_today 05.08.2026 - person - timer ~
Munculnya sejumlah nama kepala daerah dalam berbagai survei dan perbincangan politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 dinilai menjadi sinyal positif bagi perkembangan demokrasi Indonesia. Semakin banyak figur yang memiliki peluang tampil di panggung nasional, semakin besar pula pilihan yang dimiliki masyarakat untuk menentukan pemimpin terbaik.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, mengatakan demokrasi yang sehat membutuhkan kompetisi gagasan serta kehadiran lebih banyak calon pemimpin yang memiliki kapasitas dan rekam jejak.
"Demokrasi membutuhkan pilihan. Semakin banyak figur yang memiliki kapasitas untuk tampil, semakin baik bagi kualitas demokrasi kita," ujar Arifki, Rabu (5/8).
Ia menjelaskan, pengalaman politik Indonesia menunjukkan bahwa kepala daerah memiliki peluang untuk naik ke level kepemimpinan nasional. Presiden ke-7 RI Joko Widodo membangun karier politiknya dari Wali Kota Solo hingga menjadi Presiden, sementara Anies Baswedan mampu menjadi salah satu kandidat utama setelah memimpin DKI Jakarta.
Menurut Arifki, pola tersebut membuat sejumlah kepala daerah saat ini mulai menjadi perhatian publik menjelang Pilpres 2029, termasuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
"Memimpin daerah strategis merupakan modal politik yang penting. Momentum seperti itu pernah dirasakan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil menjelang Pilpres 2024. Namun, itu baru langkah awal. Tantangan berikutnya adalah bagaimana membangun kapasitas, rekam jejak, dan kepercayaan publik di tingkat nasional," katanya.
Arifki menilai tiga tahun menjelang Pilpres merupakan periode krusial bagi para kepala daerah untuk membuktikan kualitas kepemimpinannya melalui kinerja, bukan semata-mata pencitraan.
"Yang dibutuhkan sekarang bukan kampanye, melainkan karya dan kemampuan memanfaatkan momentum. Kepala daerah yang mampu menghadirkan solusi bagi masyarakat akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan publik ketika berbicara di level nasional," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa semakin banyak kepala daerah yang mampu menunjukkan prestasi, semakin banyak pula alternatif yang dimiliki masyarakat dalam menentukan pemimpin nasional.
"Pada akhirnya, demokrasi tidak membutuhkan sedikit pilihan, tetapi membutuhkan banyak pilihan yang sama-sama berkualitas. Kompetisi yang sehat akan menghadirkan pemimpin terbaik bagi Indonesia, dan proses seperti itu sudah pernah kita lalui pada Pilpres sebelumnya," tutur Arifki.
KPK Ungkap Bupati Kuansing Serahkan 12.500 SGD ke Pejabat Kemenhut Selain Raja Juli
calendar_today 05.08.2026 - person - timer ~
Bagikan:
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan pemberian uang sebesar 12.500 dolar Singapura (SGD) dari Bupati nonaktif Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby kepada seorang pejabat di Kementerian Kehutanan. Peristiwa ini terjadi sebelum pemberian uang kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan temuan pemberian uang lainnya diperoleh penyidik seorang saksi dalam penyidikan perkara dugaan suap jabatan dan gratifikasi yang menjerat Suhardiman.
“Penyidik menemukan selain adanya dugaan pemberian uang dari pihak bupati Kuansing kepada pak Menteri Kehutanan sejumlah sekitar 14.000 dolar Singapura, diduga ada pemberian lainnya yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing kepada pihak-pihak di Kementerian Kehutanan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Agustus.
“Dimana dugaan pemberian itu dilakukan sebelumnya yaitu sekitar bulan Mei sejumlah sekitar 12.500 dolar Singapura,” sambung dia.
Budi menyebut dugaan pemberian tersebut terkait pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Kuantan Singingi.
“Artinya, ini juga mengonfirmasi bahwa pemberian dari pihak Pemkab Kuansing kepada pihak-pihak di Kementerian Kehutanan berkaitan dengan pelepasan izin kawasan hutan, bahwa pemberian yang dilakukan oleh pihak bupati kepada pak menteri itu bukan pemberian yang pertama. Artinya, ada pemberian sebelumnya,” ujarnya.
Meski begitu, KPK belum mengungkap identitas pejabat Kementerian Kehutanan yang diduga menerima uang tersebut. Penyidik juga memastikan hingga kini belum ada pengembalian uang dari pihak yang bersangkutan.
Selain dugaan pemberian uang, penyidik juga mendalami intensitas komunikasi antara Suhardiman dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Budi menyebut pertemuan keduanya pada 2 Juni 2026 bukan yang pertama. “Karena penyidik menduga ada pertemuan-pertemuan sebelumnya di antaranya di bulan April dan Mei,” tegasnya.
“Tentunya dari temuan-temuan penyidik dalam rangkaian proses penyidikan tersebut butuh kemudian dikonfirmasi, dimintai keterangan lebih lanjut lagi untuk melakukan pendalaman berkaitan dengan pemberian-pemberian tersebut.”
Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka dugaan suap pengisian jabatan Sekda Kuansing setelah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin, 29 Juni. Mereka adalah Bupati Kuansing Suhardiman Amby, Sekda Kuansing Zulkarnain, dan Ardiles selaku Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant.
Dalam konstruksi perkara, Suhardiman diduga meminta satu unit Toyota Land Cruiser 300 GR-S senilai sekitar Rp2,05 miliar kepada peserta seleksi jabatan Sekda.
Permintaan tersebut dipenuhi Zulkarnain yang membeli kendaraan itu melalui skema kredit menggunakan identitas Ardiles untuk pengajuan pembiayaan.
KPK juga menemukan dugaan penerimaan lain yang dilakukan Suhardiman berkaitan dengan dengan proses pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Penyidik disebut bakal menelusuri besaran penerimaan, mekanisme pemberian hingga pihak yang diduga melakukan penerimaan di Kementerian Kehutanan.
Sementara itu, Raja Juli, dalam konferensi pers setelah operasi senyap digelar, mengaku Bupati Kuansing Suhardiman Amby sempat meninggalkan sebuah amplop tertutup usai audiensi di Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026.
Ia kemudian memerintahkan ajudannya mengembalikan amplop tersebut pada 5 Juni 2026. Hanya saja, rencana itu tertunda karena ajudannya harus mendampinginya dalam agenda kedinasan.
Selanjutnya, Sekjen Kementerian Kehutanan kemudian menerbitkan surat tugas kepada ajudannya pada 11 Juni 2026. Selain itu, Raja Juli mengaku menghubungi Kapolda Riau agar membantu mempertemukan ajudannya dengan Bupati Kuansing.
Pengembalian amplop itu, klaim dia, dilakukan pada 12 Juni 2026 di Polres Kuantan Singingi yang dilengkapi dokumentasi dan tanda terima.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+
Marak OTT KPK, DPD RI Sebut Fungsi Inspektorat di Pemda Jateng Bermasalah |Republika Online
calendar_today 05.08.2026 - person - timer ~
Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman (tengah) digiring menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (14/3/2026). KPK menetapkan status tersangka dan menahan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus pemerasan terhadap perangkat daerah untuk tunjangan hari raya (THR) pribadi dan eksternal Forkopimda serta mengamankan barang bukti uang tunai Rp610 juta.
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — Anggota DPD RI Abdul Kholik mendorong Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi memperkuat peran dan fungsi inspektorat, tak hanya di pemerintah provinsi, tapi juga kabupaten/kota. Pernyataannya berkaitan dengan maraknya kepala daerah di Jateng yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebagai anggota DPD RI yang berasal dari dapil Jateng, Kholik mengaku sangat prihatin dengan maraknya OTT terhadap kepala daerah di Jateng. Sepanjang tahun ini, sudah lima bupati di Jateng yang diciduk KPK. Angka tersebut menempatkan Jateng sebagai provinsi dengan kasus OTT kepala daerah terbanyak.
Kholik mengungkapkan, selain biaya kontestasi politik elektoral yang tinggi, praktik korupsi di lingkup pemerintah daerah juga dapat disebabkan tidak optimalnya peran inspektorat. “Ternyata inspektorat sebagai salah satu kekuatan untuk membantu pemerintah daerah kondisinya juga masih banyak masalah,” ujarnya seusai menghadiri acara diskusi bertajuk 'Jateng Darurat OTT' di kantornya, Kota Semarang, Rabu (5/8/2026).
Dia mengungkapkan, saat ini cukup banyak inspektorat di pemerintah kabupaten/kota di Jateng yang statusnya adalah pelaksana tugas atau plt. “Artinya pemerintah daerah tidak terlalu memprioritaskan inspektorat itu untuk bisa diperkuat secara optimal. Bahkan banyak tadi yang sudah plt dua tahun. Artinya memang kan tidak menjadi perhatian,” kata Kholik.
Selain itu, Kholik menilai, problem yang dihadapi inspektorat di pemerintahan daerah saat ini adalah bahwa mereka bekerja atas mandat kepala daerah. Menurut dia, hal itu menyebabkan inspektorat sulit menyodorkan saran-saran yang objektif atas persoalan yang dihadapi pemerintah daerah. Kholik mengatakan, kondisi tersebut menjadi masalah struktural.
“Kita berharap betul Pak Gubernur benar-benar fokus untuk memperkuat inspektorat ini. Kalau bisa di provinsi segera ada definitifnya, tidak lagi plt rangkap. Kemudian di daerah juga Pak Gubernur menginstruksikan kepada semua daerah untuk plt (inspektorat) segera didefinitifkan,” ujar Kholik.
DPRD Jabar dan Pemprov Sepakati Arah Kebijakan APBD 2027 |Republika Online
calendar_today 05.08.2026 - person - timer ~
Rapat paripurna DPRD dan Gubernur Jawa Barat menyekapati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2027, Rabu (5/8/2026).
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- DPRD Jawa Barat bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat di Kota Bandung, Rabu (5/8/2026).
Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa mengatakan, persetujuan KUA-PPAS menjadi tahapan penting dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Dokumen ini menjadi dasar bagi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD 2027.
Menurut Buky, penyusunan KUA-PPAS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyusunan kebijakan anggaran daerah yang wajib dibahas bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD sebelum penyusunan rancangan APBD.
"Alhamdulillah kita telah memiliki landasan dalam membahas Ranperda tentang APBD Tahun 2027. Kami berharap Bapak Gubernur dapat menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Buky dalam rapat paripurna.
Ia mengapresiasi sinergi yang terjalin antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama proses pembahasan KUA-PPAS. Menurutnya, kerja sama tersebut menjadi modal penting untuk menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran.
Buky menegaskan, DPRD berkomitmen menjalankan fungsi penganggaran secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Pembahasan selanjutnya difokuskan pada penyusunan Ranperda APBD 2027 dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
Ia berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif mampu menghasilkan APBD yang berkualitas, memperkuat pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2027 kepada DPRD Jawa Barat melalui Badan Anggaran pada 10 Juli 2026.
Selanjutnya, DPRD membahas dokumen tersebut secara komprehensif melalui komisi-komisi dan Badan Anggaran untuk memastikan arah kebijakan anggaran selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah dan aspirasi masyarakat.
MotoGP Inggris: Cedera Bahu Kiri, Maverick Vinales Digantikan Pol Espargaro di Silverstone
calendar_today 05.08.2026 - person - timer ~
AKURAT.CO, Kabar kurang menyenangkan datang dari kubu Red Bull KTM Tech3 jelang bergulirnya paruh kedua MotoGP 2026 di Sirkuit Silverstone, Inggris, akhir pekan ini.
Pembalap andalan mereka, Maverick Vinales, dipastikan absen dari ajang MotoGP Inggris akibat masalah cedera bahu kiri yang tak kunjung pulih.
Sebagai gantinya, pabrikan asal Austria tersebut resmi menunjuk pembalap uji coba (test rider), Pol Espargaro, untuk menggantikan posisi Maverick Vinales di Silverstone.
Absennya pembalap berjuluk Top Gun ini terjadi di tengah memanasnya rumor mengenai masa depannya bersama Tech3 dan KTM.
Hubungan kedua pihak sempat memanas akibat perselisihan terbuka terkait negosiasi kontrak, hingga memicu spekulasi perpisahan lebih awal. Kendati demikian, alasan utama absennya pemilik sepuluh kemenangan di kelas MotoGP ini murni karena masalah medis.
Ditemukan Robekan Baru pada Bahu Kiri Maverick Vinales
Vinales mengungkapkan bahwa selama jeda libur musim panas, ia terus menjalani pemeriksaan intensif. Pasalnya, kekuatan pada rotasi luar lengan kirinya tak kunjung pulih meski rotasi dalamnya telah membaik signifikan.
"Tes medis lanjutan menunjukkan bahwa, meskipun otot supraspinatus saya telah sembuh total, saya juga mengalami robekan kecil pada otot infraspinatus yang baru kami sadari minggu lalu," kata Vinales dikutip laman Crash.
https://akurat.co/balap/806735/motogp-hungaria-pol-espargaro-dipastikan-gantikan-maverick-vinales-akhir-pekan-ini
"Ini bukan berita yang menyenangkan, apalagi paruh kedua musim baru saja dimulai. Saya tidak tahu berapa lama proses pemulihan ini akan berlangsung, tetapi seperti biasa, saya akan memberikan segalanya untuk pemulihan ini."
Pol Espargaro Comeback dengan Perasaan yang Campur Aduk
Keputusan menunjuk Pol Espargaro sebagai pengganti menjadi penanda penampilan perdana sang veteran di musim kompetisi 2026.
Sebelumnya, Espargaro sempat dibekap cedera di awal musim dan lebih banyak menghabiskan waktunya berfokus pada pengembangan proyek motor 850cc untuk regulasi masa depan.
Espargaro mengaku emosional bisa kembali menunggangi motor prototipe 1.000cc di lintasan balap resmi. Terlebih karena harus menggantikan rekan senegaranya yang sedang cedera.
"Perasaan saya campur aduk. Di satu sisi saya merasa sedih, tidak pernah menyenangkan menggantikan pembalap yang cedera, apalagi itu Maverick. Sangat disayangkan. Namun di sisi lain, balapan sudah ada di dalam darah saya dan saya sangat merindukannya," kata Espargaro.
Meski butuh sedikit waktu untuk beradaptasi kembali dengan motor KTM RC16 spesifikasi 1.000cc, Espargaro optimistis mampu memberikan hasil terbaik bagi garasi Tech3.
Dengan belum pastinya durasi pemulihan Vinales, belum diketahui secara pasti apakah Espargaro juga akan terus menduduki kursi Vinales pada seri-seri berikutnya di paruh kedua musim 2026 ini.
KemenPANRB: Kelola konflik kepentingan kunci birokrasi berintegritas
calendar_today 05.08.2026 - person - timer ~
Dengan mengelola konflik kepentingan secara efektif, kita dapat mengurangi risiko terjadinya korupsi dan memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh aparat pemerintah, benar-benar berpihak pada kepentingan publik
Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Erwan Agus Purwanto menyebut tindak pidana korupsi (tipikor) dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, salah satunya adalah konflik kepentingan (conflict of interest).
"Dengan mengelola konflik kepentingan secara efektif, kita dapat mengurangi risiko terjadinya korupsi dan memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh aparat pemerintah, benar-benar berpihak pada kepentingan publik,” kata Erwan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Erwan menjelaskan sesuai arahan Presiden Prabowo, seluruh instansi pemerintah harus memiliki komitmen untuk melawan praktik penggelapan dana publik dengan berbagai langkah strategis, termasuk menciptakan sistem pemerintahan yang transparan.
Baca juga: KemenPAN-RB percepat transformasi digital ASN guna hadapi disrupsi AI
“Pemerintahan bersih menjadi tanggung jawab kita bersama, saya mengajak semua pihak menjalankan amanat Presiden dan Wakil Presiden dengan membangun pemerintahan yang sebersih-bersihnya,” katanya menjelaskan.
Pengelolaan konflik kepentingan diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 17/2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan yang resmi berlaku pada 8 November 2024.
Aturan ini mengganti dan menyempurnakan substansi Peraturan Menteri PANRB No. 37/2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini.
Erwan mengatakan, ada beberapa sumber konflik kepentingan yakni, hubungan bisnis, hubungan keluarga dan kerabat, hubungan afiliasi, pekerjaan di luar pekerjaan pokok, hubungan dengan rangkap jabatan, penggunaan pengaruh dari jabatan lama, penerimaan hadiah atau gratifikasi, serta sumber konflik kepentingan lainnya.
"Di PermenPANRB No. 17/2024 memberikan penjelasan _how to manage_ itu kalau terjadi konflik kepentingan yang pada dasarnya itu fitrah yang biasa saja ya cuma kalau enggak di-manage itu baru menimbulkan masalah yang tadi mengarah kepada terjadinya praktik KKN, korupsi kolusi dan nepotisme karena kekeluargaan karena pertemanan dan seterusnya," kata Erwan.
Guru Besar Universitas Gadjah Mada ini juga menjelaskan setiap pejabat/pegawai yang akan mengambil keputusan dan memiliki kondisi konflik kepentingan, wajib menghentikan proses dan mendeklarasikan konflik kepentingan kepada atasannya.
Baca juga: Menteri PAN-RB Tekankan Peran ASN dalam Penyampaian Informasi yang Akurat
Tujuan deklarasi ini untuk mencegah diambilnya keputusan atau tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan.
"ASN harus melakukan pencatatan daftar kepentingan kemudian mendeklarasikan konflik kepentingan segera setelah mengetahui adanya konflik kepentingan aktual, sebelum mengambil keputusan atau melakukan tindakan dalam pelaksanaan tugas. Prinsipnya adalah lebih baik mendeklarasikan lebih awal daripada terlambat, sehingga instansi dapat menentukan langkah penanganan yang tepat, seperti pengalihan tugas, penggantian pengambil keputusan, atau bentuk mitigasi lainnya," tuturnya.
Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kementerian PANRB bekerja sama sebagai mitra strategis dalam pencegahan korupsi melalui pengelolaan konflik kepentingan. Kementerian PANRB dan KPK memiliki peran yang saling melengkapi. Kementerian PANRB berfokus pada penyusunan kebijakan dan penguatan tata kelola, sedangkan KPK memperkuat aspek pencegahan korupsi dan pembangunan integritas.
"Kolaborasi ini memastikan bahwa pengelolaan konflik kepentingan tidak hanya memiliki landasan kebijakan yang kuat, tetapi juga diimplementasikan dan dievaluasi secara berkelanjutan," katanya.
Erwan berharap, para ASN dapat memperkuat komitmen dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik. Menurutnya integritas adalah kunci utama.
"Saya percaya Indonesia membutuhkan generasi yang tidak hanya cerdas dan inovatif, tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Sebab pada akhirnya, kemajuan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh teknologi, sumber daya, atau kebijakan yang baik, melainkan juga oleh integritas orang-orang yang menjalankannya," kata Erwan.
Baca juga: Kemendikdasmen: Tidak ada PHK massal guru non-ASN pada 2026
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
PLTU Kalteng-1 kembali sinkron, PT SLK selesaikan pemeliharaan tepat waktu
calendar_today 05.08.2026 - person - timer ~
PLTU Kalteng-1 kembali sinkron, PT SLK selesaikan pemeliharaan tepat waktu
Rabu, 5 Agustus 2026 19:15 WIB
Petugas dari PT SLK saat melakukan perbaikan unit pembangkit PLTU Kalteng-1 hingga berhasil kembali tersinkronkan ke jaringan pada pukul 13.10 WIB, Rabu (5/8/2026). (ANTARA/HO-PT SLK)
Palangka Raya (ANTARA) - PT SKS Listrik Kalimantan (SLK) menyatakan unit pembangkit PLTU Kalteng-1 telah kembali tersinkronkan ke jaringan PLN pada Rabu (5/8) pukul 13.10 WIB, setelah menjalani pemeliharaan tidak terencana akibat kerusakan pada salah satu pipa boiler.
Public Affairs Head PT SLK Maulana Muhammad dalam keterangannya di Palangka Raya mengatakan, keberhasilan pemulihan unit pembangkit tersebut tak lepas dari dukungan dan doa berbagai pihak serta upaya percepatan perbaikan yang dilakukan selama proses pemeliharaan.
"Alhamdulillah berkat doa dari semua pihak, PT SKS Listrik Kalimantan berhasil sinkron ke jaringan PLN pada hari Rabu, 5 Agustus 2026 pukul 13.10 WIB," jelasnya.
Dia menegaskan pemeliharaan tidak terencana pada PLTU Kalteng-1 telah berlangsung sejak 22 Juli 2026 setelah terjadi kerusakan tersebut.
Perbaikan tersebut dilakukan untuk memastikan unit pembangkit dapat kembali beroperasi dan menyuplai energi listrik ke sistem interkoneksi Kalimantan sesuai target yang ditetapkan PLN.
"Pemeliharaan tidak terencana yang dimulai pada tanggal 22 Juli 2026 karena kerusakan pada salah satu pipa boiler selesai sesuai target yang diberikan oleh PLN," ucapnya.
Dengan kembalinya PLTU Kalteng-1 suplai listrik ke jaringan PLN, PT SLK berharap pembangkit tersebut dapat beroperasi secara optimal untuk membantu memperkuat pasokan listrik, khususnya pada sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
Kembalinya PLTU Kalteng-1 ke jaringan PLN menjadi salah satu bagian penting dalam upaya pemulihan sistem kelistrikan interkoneksi Kalimantan, sekaligus menambah kemampuan pasokan daya untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
Baca juga: Ombudsman Kalteng-PLN tinjau PLTU Tumbang Kajuei pantau proses pemulihan kelistrikan
Baca juga: Pembangkit IPP Tabalong pulih lebih cepat siap perkuat sistem kelistrikan Kalselteng
Baca juga: PLN UIP KLB tinjau pembangunan SUTT 150 kV Pangkalan Bun-PT KLM
Baca juga: PLN bersama warga semarakkan Hari Jadi Palangka Raya
Pewarta : Muhammad Arif Hidayat
Editor: Muhammad Arif Hidayat
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
BKSDA kerahkan tim tangani kemunculan harimau di permukiman warga
calendar_today 05.08.2026 - person - timer ~
Banda Aceh (ANTARA) - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh mengerahkan tim untuk menangani kemunculan harimau sumatra (Panthera tigris sumatrae) di Kabupaten Aceh Timur.
Kepala BKSDA Aceh Ujang Wisnu Barata di Banda Aceh, Rabu, mengatakan tim tersebut dikerahkan guna mencegah interaksi negatif harimau dengan masyarakat serta berupaya menggiring agar satwa dilindungi tersebut menjauh dari permukiman warga.
"Kami mengerahkan tim menangani kemunculan harimau sumatra di Kabupaten Aceh Timur. Tim juga sudah mengecek lokasi dan berpatroli di sekitar lokasi kemunculan harimau," katanya.
Sebelumnya, seekor harimau sumatra dilaporkan muncul di seputaran permukiman warga Dusun Alur Merbo, Gampong Pante Kera, Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur, Senin (3/8).
Baca juga: Populasi harimau di Nepal meningkat jadi 429 ekor pada 2026
Ujang Wisnu Barata menyebutkan tim memasang kamera untuk memantau pergerakan satwa liar dilindungi tersebut. Tim juga menyerahkan bantuan mercon sebagai upaya antisipasi awal penghalauan harimau sumatra tersebut.
Untuk mencegah interaksi negatif harimau sumatra, ia mengingatkan masyarakat tidak beraktivitas di kebun seorang diri, namun berkelompok. Serta tidak beraktivitas terlalu sore karena harimau biasanya aktif mulai pukul 17.00 WIB hingga 06.00 WIB.
"Kami juga mengimbau masyarakat rutin membersihkan kebun karena harimau bersembunyi di semak belukar. Serta tidak memasang jerat yang dapat memicu konflik yang dapat menyebabkan kematian satwa dilindungi tersebut," katanya.
Berdasarkan daftar kelangkaan satwa dikeluarkan lembaga konservasi dunia International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), harimau sumatra merupakan satwa hanya ditemukan di Pulau Sumatera, berstatus spesies terancam kritis, berisiko tinggi untuk punah di alam liar.
Baca juga: BBKSDA Riau pasang kamera jebak pantau kemunculan harimau di Inhil
Masyarakat diimbau untuk bersama-sama menjaga kelestarian harimau sumatra dengan cara tidak merusak hutan yang merupakan habitat berbagai jenis satwa.
Serta tidak menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ataupun mati.
Kemudian, tidak memasang jerat, racun, pagar listrik tegangan tinggi yang dapat menyebabkan kematian satwa liar dilindungi. Semua perbuatan ilegal tersebut dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
Di samping itu, aktivitas ilegal lainnya juga dapat menyebabkan konflik satwa liar khususnya harimau sumatra dengan manusia. Konflik ini berakibat kerugian secara ekonomi hingga korban jiwa, baik manusia maupun keberlangsungan hidup satwa liar tersebut.
Baca juga: BBKSDA Riau pantau keberadaan harimau Sumatra di Inderagiri Hilir
Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
V BTS Dikabarkan Alami Kecelakaan Mobil Usai Konser di New Jersey |Republika Online
calendar_today 05.08.2026 - person - timer ~
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- V BTS dikabarkan terlibat kecelakaan mobil seusai konser Arirang World Tour di MetLife Stadium, New Jersey, pada Ahad (2/8/2026) waktu AS. Kabar tersebut beredar luas di media sosial dan memicu kekhawatiran penggemar.
Menurut beberapa laporan penggemar di media sosial X, mobil yang ditumpangi V ditabrak dari belakang oleh kendaraan lain. Meski demikian, anggota BTS bernama asli Kim Tae-hyung tersebut tidak mengalami cedera.
Video amatir yang beredar di media sosial menunjukkan V kemudian keluar dari mobil tersebut. la pun berjalan kaki dengan dikawal sejumlah bodyguard menuju hotel tempat para member BTS beristirahat selama tur konser Arirang di Amerika Serikat.
"V terlibat dalam kecelakaan mobil ringsn setelah konser kemarin. Kendaraan lain menabrak mobilnya dari belakang di dekat hotelnya, dan dia akhirnya harus berjalan ke hotel. Syukurlah, dia selamat dan tidak terluka," kata salah satu penggemar di X, dikutip pada Rabu (5/8/2026).
Namun demikian hingga berita ini ditulis, kronologi pasti insiden tersebut masin belum diketahui. Pasalnya, baik V maupun pihak agensi Big Hit Music belum memberikan komentar resmi mengenai insiden kecelakaan tersebut.
BTS telah merampungkan konser Arirang World Tour di MetLife Stadium, New Jersey, pada 1-2 Agustus 2026. Konser tersebut berlangsung kurang dari dua pekan setelah BTS tampil dalam pertunjukan paruh waktu Final Piala Dunia.
Menurut laporan Billboard, selama sekitar dua setengah jam, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook membawakan hampir seluruh lagu dari album ARIRANG. Tidak hanya itu, mereka juga mempersembahkan sejumlah lagu hit dan favorit penggemar.
Sebelum konser dimulai, penonton disambut alunan musik tradisional Korea yang dipadukan dengan visual artistik di layar LED 360 derajat sebagai bagian dari upaya BTS memperkenalkan budaya Korea kepada penggemar di AS. Salah satu penampilan yang mencuri perhatian adalah lagu "Like Animals" yang menampilkan vokal kuat dari para member, terutama Jung Kook yang mendapat respons positif dari penonton.
Energi penonton mencapai puncaknya saat BTS membawakan "FYA" yang dipadukan dengan lagu "Fire", membuat seluruh stadion bergemuruh. Jin pun memuji antusiasme penggemar dengan mengatakan, "ARMY, kalian luar biasa".
Menjelang encore, layar stadion menampilkan berbagai pesan dari ARMY. Selain ungkapan dukungan dan cinta kepada BTS, sejumlah spanduk juga berisi dukungan terhadap keputusan grup tersebut untuk tidak mengajukan karya mereka ke Grammy Awards tahun ini. Pesan seperti "BTS lebih besar dibandingkan Grammys" dan "Siapa yang butuh Grammy jika memiliki ARMY?" mendapat sorakan meriah dari ribuan penggemar.
Konser di MetLife menjadi pembuka leg kedua tur BTS di Amerika Utara. Setelah tampil dua malam di New Jersey, BTS dijadwalkan melanjutkan tur ke Boston sebelum menutup rangkaian konser di kawasan tersebut dengan empat pertunjukan di SoFi Stadium, Los Angeles.