
Sumber gambar, Unhan RI
Telah diterbitkan 24 Agustus 2026, 15:48 WIB
Waktu membaca: 8 menit
Seorang mahasiswi diduga mundur sebagai kadet (peserta didik) jurusan kedokteran militer di Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan RI). Dalam unggahannya di media sosial, dia mengaku memutuskan keluar karena diminta untuk melepas jilbabnya.
Unggahan itu kini viral, dan telah disukai lebih dari 11.000 kali, serta dibagikan ulang sebanyak hampir 2.500 kali. Postingan itu juga memunculkan beragam respons dari warganet.
Pegiat kebebasan beragama dan berkeyakinan menyebut apa yang dialami kadet itu merupakan bentuk pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.
"Keyakinan dengan ekspresi damai itu melekat di setiap warga negara. Artinya, simbol-simbol agama yang wajib dan melekat seperti jilbab di Islam, turban di agama Sikh dan lainnya, itu tak boleh dibatas apalagi dihalangi," kata Thowik dari Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk), Senin (24/08).
Senada, pengamat militer Beni Sukadis juga menyebut jilbab bukan jadi alasan bagi seseorang untuk tak dapat mengikuti kegiatan latihan dasar kemiliteran (latsarmil) di kampus Unhan, maupun institusi pendidikan lainnya.
"Jika jilbab dapat dirancang sesuai standar seragam dan tidak menghambat latihan, larangan menyeluruh sulit dibenarkan," kata Beni.

Sumber gambar, KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI
Dalam siaran persnya, Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengklaim tak ada ketentuan tentang larangan hijab bagi mahasiswi Unhan. Kemhan menjelaskan pelepasan hijab dalam latsarmil di Magelang demi pertimbangan aspek keamanan dan keselamatan selama latihan.
Walaupun demikian, Kemhan akan mengevaluasi dan menyempurnakan penyelenggaraan pendidikan di Unhan untuk mengakomodasi penggunaan hijab bagi kadet perempuan Islam.
Seorang kadet, berinisial WA, mengikuti rangkaian proses seleksi seleksi penerimaan mahasiswa baru (PMB) Unhan TA 2026/2027.
Dia lalu diterima menjadi kadet mahasiswa cohort 7 Unhan, jurusan kedokteran militer.
Namun, katanya, dirinya bertahan menjadi kadet hanya selama 15 jam. Pasalnya, dia mengaku, dirinya diminta untuk melepas hijab.
Perempuan itu menceritakan pengalamannya di akun Instagram miliknya.
Dalam unggahannya, dia bilang panitia dari Unhan beralasan bahwa ketentuan itu merupakan arahan pimpinan yang telah diterapkan sejak penerimaan angkatan pertama.

Sumber gambar, Akmil
"Hijabers memang diberi kesempatan dan difasilitasi selama mengikuti tes, tetapi tidak diberi pilihan setelah dinyatakan lulus menjadi mahasiswa," tulisnya.
Dia melanjutkan, pilihan bagi dirinya adalah lepas hijab atau mundur.
Dirinya pun memutuskan untuk mundur dari pendidikan pada 24 Juni 2026. Dalam surat pengunduran diri, dia menuliskan "tidak bersedia melepas hijab".
Mungkin Anda tertarik:
"Menurut saya, hijab adalah kehormatan para Muslimah; hijab adalah pilihan saya sebagai manusia yang merdeka," katanya.
Dia berkata postingannya bukan untuk mencampuri apalagi mengubah aturan yang telah ada di Unhan, melainkan ingin memberi "saran supaya aturan keharusan melepas jilbab selama masa Pendidikan ini dapat diperjelas oleh pihak terkait."
"Bukan aturan yang hanya dapat didengar, tetapi juga aturan tertulisnya."
Unggahan itu kini viral, dan telah disukai lebih dari 11.000 kali, serta dibagikan ulang sebanyak hampir 2.500 kali.
Postingan itu juga memunculkan beragam respons dari warganet.
Sejumlah warganet mendukung dan bersimpati dengan keputusannya. Mereka bilang jilbab adalah bentuk kebebasan beragama yang harus dihormati.
Mereka juga mengkritik tentang aturan di Unhan yang tidak secara tegas mengizinkan atau melarang penggunakan jilbab.

Sumber gambar, YASUYOSHI CHIBA/AFP via Getty Images
Sebuah akun menuliskan, "Kalau judulnya 'tidak ada larangan' maka keleluasaan itu berlaku untuk seluruh kegiatan. Kalau pada kegiatan-kegiatan tertentu tetap dilarang -apa pun alasannya- ya tetap namanya ada pembatasan."
Mereka pun menyebut bahwa kini ada teknologi dan jenis jilbab yang bisa untuk aktivitas fisik dan luar ruangan, seperti digunakan oleh para perenang hingga pemanjat tebing internasional.
Di sisi lain, sejumlah warganet bilang bahwa yang jadi sorotan bukan jilbabnya, tapi tentang aktivitas fisik saat latsarmil. Mereka bilang penggunaan jarum hingga peniti pada jilbab berpotensi berbahaya saat latsarmil.
Lalu, ada juga akun yang bilang bahwa Unhan memiliki sistem pendidikan yang berbeda, yaitu memiliki diksarmil, asrama, seragam, dan aturan lainnya.
"Semua itu bagian dari disiplin dan jiwa korsa, bukan tentang agama. Dan ketentuan itu sudah dijelaskan dari awal, kalau enggak cocok ada opsi buat mundur."
Pegiat kebebasan beragama dan berkeyakinan dari LSM Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk), Thowik, melihat apa yang dialami kadet Unhan itu merupakan bentuk diskriminasi dan pelanggaran kebebasan setiap warga negara untuk beragama-berkeyakinan.
"Keyakinan dengan ekspresi damai itu melekat di setiap warga negara. Artinya, simbol-simbol agama yang wajib dan melekat seperti jilbab di Islam, turban di agama Sikh dan lainnya, itu harusnya tak boleh dibatas apalagi dihalangi," kata Thowik.

Sumber gambar, YASUYOSHI CHIBA/AFP via Getty Images
Hal yang sama juga berlaku sebaliknya. Simbol-simbol agama tak boleh dipaksakan kepada mereka yang belum mau atau tak melekat dalam kepercayaan mereka.
"Misalnya, pendidikan yang diselenggarakan lembaga pendidikan negara dan mayoritas beragama Islam, kemudian diwajibkan berjilbab. Itu kan enggak boleh juga."
"Jadi enggak boleh mewajibkan murid didik memakai jilbab atau melepas jilbabnya. Karena itu diskriminasi dan melanggar hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan," kata Thowik.

Sumber gambar, Unhan RI
Apalagi, ujar Thowik, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan.
Pendidikan juga tidak boleh diskriminatif dan harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, serta kemajemukan bangsa.
"Lalu jilbab wajib lepas saat latihan dasar militer. Itu tidak boleh juga, kan ada beragam cara dan jenis jilbab yang bisa menyesuaikan. Ini kan jadi sesuatu yang membatasi, mengurangi bahkan melanggar hak dan kebebasan beragama setiap warga."
Kasus itu, kata Thowik, menambah panjang daftar pelanggaran atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Mulai dari pelaksanaan pendidikan yang diskriminatif, pelarangan beribadah dan pendirian rumah ibadah, hingga beragam bentuk pelanggaran lainnya.
Mirisnya, tambahnya, rangkaian pelanggaran itu mayoritas diduga dilakukan oleh aktor negara, dari tingkat rendah RT/RW hingga kepala daerah, dan pemerintah pusat.
"Masalah-masalah itu enggak pernah menjadi perhatian pemerintah. Itu ada pengabaian, violence by commission. Bahkan pada beberapa kasus justru by commission oleh aktor-aktor negara pelanggarnya," kata Thowik.
Pengamat militer sekaligus konsultan di Marapi Consulting & Advisory, Beni Sukadis melihat persoalannya bukan semata-mata boleh atau tidak memakai hijab.
Tetapi, kata dia, "Apakah pembatasan tersebut memiliki dasar aturan yang jelas dan benar-benar diperlukan untuk kepentingan latihan?"
Faktanya, katanya, Kemhan menegaskan bahwa Peraturan Rektor Unhan No. 28 Tahun 2025 tidak melarang hijab.

Sumber gambar, Unhan RI
Pelepasan hijab, ujarnya, hanya disebut untuk kegiatan latsarmil tertentu dengan alasan keselamatan, perlengkapan, dan keleluasaan gerak.
"Karena itu, jika hijab dapat dirancang sesuai standar seragam dan tidak menghambat latihan, larangan menyeluruh sulit dibenarkan," ujar Beni.
"Apalagi Unhan adalah institusi pendidikan negara yang semestinya menjamin disiplin militer juga sekaligus menghormati hak asasi, khusus hak beragama."
"Menurut saya tidak ada masalah dalam pengunaan jilbab bagi para mahasiswa yang berlatih dalam latsarmil."
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memastikan kadet perempuan Unhan yang beragama Muslim dapat mengenakan hijab selama menjalani pendidikan.
Pernyataan itu disampaikan Kemhan dalam siaran pers resmi yang diunggah di Instagram Unhan pada Minggu (23/08).

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
"Penggunaannya seragam Kadet berhijab, akan diatur secara seragam dan proporsional, termasuk tata cara penggunaan hijab yang memperhatikan aspek kerapian, disiplin, keamanan, keselamatan, serta tidak mengganggu keleluasaan gerak dalam kegiatan pendidikan dan latihan," bunyi siaran pers itu.
Penyesuaian itu, kata Kemhan, sekaligus menjadi bagian dari upaya memperjelas ketentuan yang sebelumnya belum secara spesifik mengatur penggunaan hijab bagi kadet perempuan Muslim. Sehingga ke depannya, bisa terdapat kesamaan pemahaman dan penerapan dalam seluruh kegiatan pendidikan Kadet Unhan.
Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan Rektor Unhan RI Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pedoman Kehidupan Kadet Universitas Pertahanan. Dalam peraturan itu, kata Kemhan, tidak ada ketentuan yang secara spesifik melarang penggunaan hijab bagi kadet perempuan.
"Sehingga ke depan terdapat kesamaan pemahaman dan penerapan dalam seluruh kegiatan pendidikan kadet Unhan."
Sedangkan terkait pelepasan hijab saat latsarmil di Akademi Militer, Magelang, Kemenhan menilai hal itu diterapkan karena pertimbangan aspek keamanan dan keselamatan selama latihan.
Dengan melepas jilbab, ujar Kemhan, para kadet diharapkan dapat bergerak lebih leluasa selama menjalani proses latsarmil, dan bukan dimaksudkan sebagai pembatasan terhadap keyakinan maupun pelaksanaan ajaran agama.
"Dalam kehidupan sehari-hari, kadet perempuan Muslim dapat menggunakan hijab ketika berada di lingkungan tempat tinggal serta pada kegiatan tertentu di luar kampus, termasuk saat melaksanakan magang. Sementara dalam kegiatan pendidikan dan latihan, penggunaan pakaian kadet disesuaikan dengan jenis dan karakter kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek keseragaman, disiplin, keamanan, dan keselamatan," jelas Kemhan.

Sumber gambar, Unhan RI
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Unhan segera memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan adanya pelarangan penggunaan hijab di lingkungan kampus.
Jika dugaan tersebut benar terjadi, Ketua MUI Siti Ma'rifah menilai kebijakan itu merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap hak konstitusional warga negara.
Menurutnya, setiap warga negara dijamin hak kemerdekaannya oleh undang-undang, termasuk kemerdekaan dalam menjalankan ajaran agama dan menjaga keberagaman.
"Pelarangan hijab menciderai makna kemerdekaan dan kemunduran perjalanan bangsa," ujarnya yang juga meminta adanya tindakan tegas terhadap pihak yang membuat aturan diskriminatif itu.
Nilai tukar rupiah ditutup melemah 0,15% ke level 17.721 pada perdagangan Senin (24/8). Rupiah tertekan oleh meningkatnya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran serta kekhawatiran terhadap pelebaran defisit transaksi berjalan Indonesia.
Mengutip Bloomberg, kurs rupiah dibuka menguat 4 poin dibandingkan perdagangan kemarin di level 17.690 per dolar AS. Namun, bergerak melemah hingga penutupan.
Pengamat Ekonomi, Mata Uang, dan Komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan pelemahan rupiah dipicu aksi AS yang menyatakan bakal mengumumkan rangkaian sanksi ekonomi pada Senin (24/8). Mereka menyebut, sanksi yang akan diberikan akan menjadi yang paling keras.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent dalam artikel opini untuk Financial Times menyebut, “D-Day ekonomi” bagi Iran akan segera tiba. Bessent diperkirakan memaparkan sanksi baru ini dalam konferensi pers pada Senin pukul 14.00 waktu setempat atau 18.00 GMT.
Rencana ini muncul di tengah kebuntuan yang masih berlangsung di Selat Hormuz. Presiden AS Donald Trump dan sejumlah pejabat pemerintahannya sebelumnya telah memperingatkan akan melakukan perang ekonomi terhadap Iran.
Iran pun mengecam rencana sanksi baru tersebut. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran Mohsen Rezaee bahkan mengancam tidak akan ada minyak Iran yang diekspor melalui Selat Hormuz maupun wilayah Teluk Persia apabila tekanan ekonomi terus berlanjut. Menurut Ibrahim, perkembangan tersebut meningkatkan risiko gangguan pasokan energi global.
Dari Amerika Serikat, aktivitas bisnis sektor jasa menunjukkan kinerja yang kuat. Indeks PMI Jasa S&P Global AS pada Agustus mencapai 56,8, naik dari 54,6 pada bulan sebelumnya sekaligus menjadi level tertinggi sejak Desember 2024. Angka tersebut juga melampaui perkiraan 54.
Namun, PMI manufaktur justru melambat dari 53,9 menjadi 53,2 atau menjadi level terendah dalam lima bulan.
Kondisi ini membuat pasar kembali mencermati arah kebijakan The Federal Reserve. Kekhawatiran terhadap inflasi yang dipicu kenaikan harga energi akibat ketegangan Timur Tengah berpotensi membuat ruang penurunan suku bunga Fed semakin terbatas.
Dari dalam negeri, sentimen negatif juga datang dari pelebaran defisit transaksi berjalan Indonesia. Pada kuartal II 2026, defisit transaksi berjalan mencapai US$12,5 miliar atau 3,3% terhadap PDB, meningkat tajam dibandingkan defisit kuartal I sebesar US$3,6 miliar atau 1% terhadap PDB.
Pelebaran defisit tersebut antara lain dipengaruhi kenaikan impor minyak seiring tingginya harga minyak dunia. Kondisi ini menjadi perhatian karena kenaikan harga energi global dapat kembali meningkatkan kebutuhan devisa Indonesia.
Meski demikian, kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) secara keseluruhan masih relatif terjaga. Pada kuartal II 2026, NPI mencatat defisit US$ 900 juta, jauh lebih rendah dibandingkan defisit US$9,1 miliar pada kuartal sebelumnya.
Perbaikan tersebut ditopang transaksi modal dan finansial yang berbalik mencatat surplus US$ 12 miliar, setelah sebelumnya mengalami defisit US$ 4,8 miliar.
Posisi cadangan devisa juga masih kuat. Pada akhir Juni 2026, cadangan devisa Indonesia tercatat US$ 145,6 miliar, setara dengan pembiayaan 5,6 bulan impor atau 5,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi tersebut masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.
Makassar, CNN Indonesia --
Pesawat Sukhoi tergelincir di Lanud Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, menjadi tontonan pengendara yang melintas di sekitar lokasi.
Salah satu pengendara, Imam Tama mengaku sempat melihat kondisi pesawat tempur tersebut berada di luar jalur dan melihat ada kepulan asap dari bagian belakang pesawat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tadi saya melintas sudah tergelincir. Kemudian ada asap di belakang pesawat dan ada juga mobil pemadam kebakaran," kata Imam kepada wartawan, Senin (24/8).
Menurut Imam, sejumlah personel damkar langsung memadamkan percikan api yang membakar rumput.
Selain itu, sejumlah anggota TNI AU langsung mengamankan lokasi agar warga yang melintas tidak mendokumentasikan kondisi pesawat Sukhoi tersebut.
"Macet tadi hampir 1 kilometer," ujarnya.
Sementara ini, petugas TNI AU telah memasang vinil di pagar pembatas landasan pacu Lanud Sultan Hasanuddin.
Terpisah, Kapanud Sultan Hasanuddin, Letkol Sus Yudha Pramono membenarkan tergelincirnya pesawat Sukhoi, namun belum menjelaskan lebih jauh penyebab kejadian tersebut.
"Tunggu infonya, sebentar ya," kata Yudha saat dikonfirmasi.
Dalam video yang tersebar di media sosial memperlihatkan pesawat Sukhoi tersebut keluar dari jalur dan berhenti di dekat pagar pembatas pangkalan hingga banyak warga yang merekam kondisi pesawat buatan Rusia tersebut, Senin (24/8).
Namun, kejadian tersebut tidak sampai mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.
"Berdasarkan video viral di media sosial, kami sampaikan bahwa memang terjadi hal tersebut di landasan pacu sisi barat (runway 13) di Bandara Sultan Hasanuddin. Saat ini, sedang dilakukan penanganan," kata Branch Communication & CSR Department Head Bandara Hasanuddin, Taufan Yudhistira dalam keterangannya.
Taufan menerangkan bahwa operasional bandara dan penerbangan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin tetap berjalan dengan lancar.
"Operasional penerbangan menggunakan landasan pacu sisi utara-selatan (runway 03-21)," ujarnya.
(mir/fra)
Senin, 24 Agustus 2026 15:46 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Ibnu Basuki Widodo (ketujuh kiri) bersama Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof. Akhmad Sodiq (keenam kiri), Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Prof. Norman Arie Prayogo (keenam kanan), dan sejumlah pihak lainnya setelah menghadiri sosialisasi antikorupsi, di Unsoed, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (17/7/2025). ANTARA/HO-Universitas Jenderal Soedirman
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sempat melakukan sosialisasi antikorupsi di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) sebelum melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Rektor Unsoed Prof. Akhmad Sodiq dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Prof. Norman Arie Prayogo.
"Sebelumnya, KPK menggelar sosialisasi antikorupsi di Unsoed," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Senin.
Berdasarkan laman Unsoed yang diakses di Jakarta, Senin, sosialisasi tersebut dilakukan pada 17 Juli 2025. Akhmad Sodiq maupun Norman Arie turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Selain itu, Budi mengatakan KPK bersama sejumlah pimpinan perguruan tinggi, serta guru besar perwakilan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI), Forum Rektor Indonesia (FRI), Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), Dewan Guru Besar Indonesia, dan Asosiasi Profesor Indonesia sempat menyepakati pembentukan program penguatan integritas ekosistem perguruan tinggi negeri (PIEPTN) pada 2022.
Ia mengatakan PIEPTN kemudian diluncurkan di Yogyakarta pada 14-15 November 2022 dengan mengundang seluruh pimpinan PTN maupun PTKN.
Lebih lanjut, dia mengatakan Wakil Rektor Bidang Akademik Unsoed Prof. Noor Farid dan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Unsoed Prof. Kuat Puji Prayitno menjadi bagian dari 109 pimpinan dari 85 PTN dan PTKN yang hadir dalam peluncuran tersebut.
"Pada kegiatan tersebut dirumuskan 12 area risiko korupsi dan delapan perangkat antikorupsi untuk penguatan integritas di perguruan tinggi," kata Budi.
Ia mengatakan sebagai tindak lanjut kemudian disusun instrumen asesmen PIEPTN pada 2023 dan pelaksanaan asesmen mandiri PTN pada 2024.
"Unsoed merupakan salah satu PTN yang ikut serta dalam asesmen mandiri tersebut," ujarnya.
Menurut dia, hasil asesmen mandiri Unsoed memberikan rekomendasi penguatan area risiko di pembelajaran, penerimaan mahasiswa baru, dan akreditasi.
"Sementara perangkat antikorupsi yang diusulkan adalah pengendalian konflik kepentingan, pengelolaan informasi publik, dan pengendalian gratifikasi," katanya.
Oleh sebab itu, dia mengatakan kasus dugaan korupsi yang menjerat Rektor dan Wakil Rektor Unsoed harus menjadi upaya upaya perbaikan kampus.
"Dengan adanya peristiwa ini, komitmen dan upaya perbaikan tata kelola ekosistem kampus harus lebih serius dilakukan," ujar Budi.
Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pihak dari jajaran Rektorat Unsoed pada 20 Agustus 2026.
Sehari setelahnya, KPK menetapkan Sodiq, Norman, Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto, Mulyono selaku keponakan Sodiq, Dian Mulia Wardhana dan Adhi Wiharto selaku perantara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru Unsoed.
KPK menduga Norman melalui Dian dan Adhi memeras orang tua calon mahasiswa baru hingga Rp650 juta agar anaknya bisa masuk Fakultas Kedokteran, namun tetap tidak diloloskan.
Selain itu, KPK menduga Sodiq memerintahkan keponakannya untuk menerima pemberian calon orang tua mahasiswa baru hingga mendapatkan Rp680 juta selama 2025-2026. Uang tersebut kemudian dipakai Sodiq untuk membeli tiga bidang tanah, tetapi diatasnamakan Mulyono.
Terakhir, KPK menduga Sodiq memberikan akses persetujuan kelulusan kepada Eko setelah Kabag Akademik Unsoed tersebut menerima Rp1,12 miliar dari pengepul yang berprofesi sebagai guru selama 2025-2026.
Pewarta : Rio Feisal
Editor:
Andriy Karantiti
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Jadi intinya...
Liputan6.com, Jakarta - Nabila Syakieb membagikan momen kebersamaan bersama keluarga melalui media sosial. Dalam unggahan terbarunya, aktris yang kini fokus menjalani kehidupan sebagai ibu dan istri ini memperlihatkan suasana liburan singkat yang dihabiskan bersama orang-orang terdekat. Momen tersebut tampak sederhana, tetapi penuh kehangatan dan kebersamaan.
Dalam foto yang dibagikan, Nabila Syakieb terlihat berada di sebuah resort bersama suami dan kedua anaknya. Nabila tampil santai mengenakan outfit sleeveless berwarna putih. Sementara itu, keluarganya terlihat mengenakan pakaian kasual yang cocok untuk menikmati suasana pantai.
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9331715/original/056862600_1787561062-Screenshot_2026-08-24_152533.jpg)
Perbesar
Mereka berpose bersama di tepi pantai dengan latar belakang hamparan laut dan langit biru. Keempatnya mengabadikan momen tanpa banyak gaya, sehingga foto itu memberikan kesan natural.
Melengkapi unggahannya, Nabila menuliskan keterangan singkat dalam bahasa Inggris. "Short getaway, forever memories," tulisnya, disertai emoji tangan berbentuk hati.
Unggahan itu pun menjadi salah satu cara Nabila mengabadikan waktu berkualitas bersama keluarga. Di tengah kesibukan, kesempatan menikmati liburan bersama tentu menjadi momen yang berarti, terlebih ketika dapat dilakukan dengan suasana santai di tepi pantai.
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9331716/original/060787400_1787561063-SaveClip.App_783753408_18617920141017244_1735727309544117692_n.jpg)
Perbesar
Foto keluarga tersebut juga memperlihatkan kedekatan Nabila dengan kedua anaknya. Mereka terlihat berdiri berdekatan sambil menghadap kamera, dengan suasana resort sebagai latar. Potret liburan keluarga Nabila Syakieb ini pun menghadirkan sisi hangat kehidupan sang aktris di luar aktivitasnya di dunia hiburan. Kebersamaan, suasana pantai, dan ekspresi bahagia mereka menjadi daya tarik tersendiri dalam unggahan tersebut.
Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6
Bintang Sinetron Biarkan Hati Bicara Bangga Terlibat di Perayaan HUT SCTV 36 Xtraordinary
Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memastikan pemanfaatan water bombing dan tim Pasukan Reaksi Penanggulangan Cepat (PRCPB) yang melibatkan penerjun-penerjun bebas atau freefall untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Riau."
Jadi saya minta titik panasnya itu, hotspotnya sudah? Segera, bor air, sudah mulai kita antisipasi. APD sudah cukup? Jadi tim yang terdekat sama titik api atau titik panas harus pakai APD? Tim freefall? Freefall-nya bisa pakai APD nggak? Pakai. Pakai ya? Bisa ya? Alatnya? Alatnya, oke. Bagus, bagus," ujar Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Posko Aju, Pekanbaru, Riau pada Senin.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga mengapresiasi langkah tersebut serta memastikan agar personel yang diterjunkan ke lokasi titik panas atau titik api dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) yang memadai.
Selain kemampuan freefall, jajaran juga menyiapkan metode lapeling, fast roping, paramotor, serta dukungan drone untuk membantu pemantauan dan penanganan titik-titik karhutla
"Ini saya kira pertama kali ya kita lakukannya dalam sejarah ini ya. Bagus. Iya benar, jadi freefall itu jangan hanya untuk upacara saja, tapi ini sekarang kita pakai untuk bantu rakyat. Baik, bagus," ujar Prabowo.
Hal itu merespons laporan Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo bahwa saat ini lima helikopter water bombing untuk pemadaman udara telah dikerahkan untuk mendukung penanganan karhutla di Riau. Menurutnya, strategi yang dilakukan tidak hanya mengandalkan pemadaman, tetapi juga pencegahan agar api tidak meluas.
Lebih lanjut, Agus menjelaskan bahwa TNI telah membentuk Tim PRCPB. Tim tersebut diperkuat penerjun-penerjun freefall yang disiapkan untuk melakukan pemadaman secara langsung di lokasi tertentu yang sulit dijangkau.
"Kami sudah siapkan penerjun-penerjun terbaik untuk melaksanakan freefall di daerah-daerah tertentu untuk bisa secara langsung on the spot memadamkan api," ujar Agus.
Selain pemadaman dari udara, jajaran di Riau juga membangun sekat bakar dan sekat kanal sebagai strategi untuk mengendalikan pergerakan api. Sekat tersebut dibuat untuk memutus jalur api sehingga kebakaran tidak berkembang menjadi lebih besar.
"Ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena lahan ini gambut, ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang bisa memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar atau kontainer. Kemudian, sekat air, sekat kanal," demikian Agus Hadi Waluyo.
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menebar ancaman baru di industri kedirgantaraan global. Lewat memorandum kepresidenan teranyar bertajuk National Space Transportation Policy, Gedung Putih mematok target megah, yakni menggenjot frekuensi peluncuran dan pendaratan pesawat luar angkasa komersial hingga menembus lebih dari 1.000 misi per tahun pada 2030 mendatang.
Target ini terbilang sangat agresif. Sebagai gambaran, sepanjang tahun 2025 AS tercatat 'baru' merampungkan 178 misi peluncuran antariksa. Meski angka tersebut sudah melonjak 10 kali lipat dibanding posisi 2013, yang mayoritas disumbang SpaceX, kebijakan baru Trump dipastikan bakal mengocok ulang peta bisnis antariksa dunia.
"Kebijakan ini merespons pertumbuhan yang sangat pesat sekaligus mengamankan posisi AS sebagai pemimpin di era baru antariksa," tegas Direktur Kebijakan Sains dan Teknologi Gedung Putih, Michael Kratsios, dikutip dari TechRadar, Senin (24/8/2026).
Menggantikan regulasi lama yang berlaku sejak 2013, aturan baru ini memberi tenggat waktu 90 hari bagi seluruh instansi pemerintah untuk menyisir lahan-lahan milik federal. Lahan tersebut bakal dialokasikan sebagai lokasi spaceport (bandara antariksa) baru untuk aktivitas lepas landas dan pendaratan.
Sederet kemudahan regulasi juga disiapkan demi memuluskan ambisi tersebut. Salah satunya, evaluasi dampak lingkungan (environmental review) dan izin operasional fasilitas peluncuran akan disederhanakan serta diakselerasi. Dampak lingkungan ini bisa jadi turut meluas ke belahan dunia lain. Pasalnya, peluncuran roket menyumbang emisi yang sangat besar di lapisan Bumi.
Selain itu, pemerintah AS memprioritaskan alokasi spektrum nirkabel, koordinasi navigasi udara, hingga penyediaan SDM sektor antariksa secara masif. Lembaga pemerintah dilarang keras membuat kebijakan atau aktivitas yang dapat mematikan daya saing pemain swasta.
Regulasi ekspor teknologi antariksa akan direvisi secara berkala untuk melindungi hak kekayaan intelektual AS sekaligus membuka keran penjualan ke pasar internasional.
Memorandum ini juga menyentil badan antariksa NASA untuk mengakselerasi program lunar. Pemerintah menargetkan astronot AS sudah bisa kembali menginjakkan kaki di Bulan sebelum akhir 2028, disusul pembangunan pangkalan komersial dua tahun setelahnya sebagai batu loncatan menuju Mars.
Saat ini, SpaceX milik miliarder Elon Musk masih menjadi 'penguasa tunggal' industri antariksa AS setelah sukses mengeksekusi 170 Misi dan menerbangkan 2.500 satelit sepanjang tahun lalu.
Otoritas Penerbangan Federal (FAA) bahkan menyebut SpaceX mematok target yang jauh lebih gila, yakni 10.000 penerbangan per tahun dalam lima tahun mendatang.
Kendati demikian, mimpi 1.000 peluncuran saban tahun ini berpotensi membentur tembok tebal di Kongres AS. Sejumlah politisi dilaporkan terus menekan NASA untuk tetap fokus pada proyek Artemis yang telah menyedot anggaran negara hingga miliaran dolar, menandakan bahwa masalah anggaran dan peta politik bakal menjadi batu ganjalan utama bagi ambisi Trump.
(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sempat melakukan sosialisasi antikorupsi di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) sebelum melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Rektor Unsoed Prof. Akhmad Sodiq dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Prof. Norman Arie Prayogo.
"Sebelumnya, KPK menggelar sosialisasi antikorupsi di Unsoed," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Senin.
Berdasarkan laman Unsoed yang diakses di Jakarta, Senin, sosialisasi tersebut dilakukan pada 17 Juli 2025. Akhmad Sodiq maupun Norman Arie turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Selain itu, Budi mengatakan KPK bersama sejumlah pimpinan perguruan tinggi, serta guru besar perwakilan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI), Forum Rektor Indonesia (FRI), Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), Dewan Guru Besar Indonesia, dan Asosiasi Profesor Indonesia sempat menyepakati pembentukan program penguatan integritas ekosistem perguruan tinggi negeri (PIEPTN) pada 2022.
Baca juga: Rektor Unsoed dan lima orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka
Ia mengatakan PIEPTN kemudian diluncurkan di Yogyakarta pada 14-15 November 2022 dengan mengundang seluruh pimpinan PTN maupun PTKN.
Lebih lanjut, dia mengatakan Wakil Rektor Bidang Akademik Unsoed Prof. Noor Farid dan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Unsoed Prof. Kuat Puji Prayitno menjadi bagian dari 109 pimpinan dari 85 PTN dan PTKN yang hadir dalam peluncuran tersebut.
"Pada kegiatan tersebut dirumuskan 12 area risiko korupsi dan delapan perangkat antikorupsi untuk penguatan integritas di perguruan tinggi," kata Budi.
Ia mengatakan sebagai tindak lanjut kemudian disusun instrumen asesmen PIEPTN pada 2023 dan pelaksanaan asesmen mandiri PTN pada 2024.
"Unsoed merupakan salah satu PTN yang ikut serta dalam asesmen mandiri tersebut," ujarnya.
Baca juga: KPK duga Warek Unsoed peras ortu calon mahasiswa Rp650 juta
Menurut dia, hasil asesmen mandiri Unsoed memberikan rekomendasi penguatan area risiko di pembelajaran, penerimaan mahasiswa baru, dan akreditasi.
"Sementara perangkat antikorupsi yang diusulkan adalah pengendalian konflik kepentingan, pengelolaan informasi publik, dan pengendalian gratifikasi," katanya.
Oleh sebab itu, dia mengatakan kasus dugaan korupsi yang menjerat Rektor dan Wakil Rektor Unsoed harus menjadi upaya upaya perbaikan kampus.
"Dengan adanya peristiwa ini, komitmen dan upaya perbaikan tata kelola ekosistem kampus harus lebih serius dilakukan," ujar Budi.
Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pihak dari jajaran Rektorat Unsoed pada 20 Agustus 2026.
Sehari setelahnya, KPK menetapkan Sodiq, Norman, Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto, Mulyono selaku keponakan Sodiq, Dian Mulia Wardhana dan Adhi Wiharto selaku perantara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru Unsoed.
Baca juga: KPK ungkap peran guru di penawaran kursi Unsoed seharga Rp50-500 juta
KPK menduga Norman melalui Dian dan Adhi memeras orang tua calon mahasiswa baru hingga Rp650 juta agar anaknya bisa masuk Fakultas Kedokteran, namun tetap tidak diloloskan.
Selain itu, KPK menduga Sodiq memerintahkan keponakannya untuk menerima pemberian calon orang tua mahasiswa baru hingga mendapatkan Rp680 juta selama 2025-2026. Uang tersebut kemudian dipakai Sodiq untuk membeli tiga bidang tanah, tetapi diatasnamakan Mulyono.
Terakhir, KPK menduga Sodiq memberikan akses persetujuan kelulusan kepada Eko setelah Kabag Akademik Unsoed tersebut menerima Rp1,12 miliar dari pengepul yang berprofesi sebagai guru selama 2025-2026.
Pewarta: Rio Feisal
Uploader : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Senin, 24 Agustus 2026 15:44 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Ma’shum Faqih (ANTARA/HO-PBNU)
Jakarta (ANTARA) - Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma’shum Faqih mengajak seluruh elemen NU atau Nahdliyin agar menjaga persatuan, ketenangan, serta menjunjung tinggi adab dan akhlakul karimah menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
Gus Ma'shum dalam keterangan di Jakarta, Senin mengatakan Muktamar NU harus menjadi momentum memperkuat persaudaraan dan konsolidasi jam’iyah, bukan justru menjadi arena saling menjatuhkan melalui pembentukan opini, fitnah, maupun narasi yang dapat menimbulkan keresahan di tengah warga NU.
"Jangan membuat warga NU resah dengan membangun opini yang menjatuhkan, menyebarkan fitnah, apalagi menggunakan cara-cara yang tidak beradab. Perbedaan pandangan dalam organisasi adalah hal yang biasa, tetapi adab dan akhlak tidak boleh ditinggalkan," katanya.
Anggota Majelis Masyayikh Pondok Pesantren Langitan, Widang, Tuban, ini mengingatkan NU merupakan jam’iyah diniyah ijtima’iyah yang dibangun para ulama dan kiai dengan landasan khidmah. Karena itu, orientasi utama ber-NU semestinya bukanlah perebutan kekuasaan, posisi, maupun kepentingan politik.
"Kita ini tidak sedang berebut posisi atau jabatan politis. Kita sedang berkhidmah untuk umat. Kalau niat kita benar-benar khidmah, maka tidak perlu saling menjatuhkan, apalagi mengorbankan persaudaraan hanya karena berbeda pilihan atau pandangan," ujarnya.
Gus Ma’shum menegaskan, dinamika menjelang Muktamar merupakan sesuatu yang wajar dalam organisasi sebesar NU. Perbedaan gagasan, pilihan, maupun pandangan tentang masa depan organisasi harus ditempatkan dalam koridor musyawarah dan tradisi pesantren yang mengedepankan penghormatan kepada sesama.
Ia meminta seluruh pihak menahan diri dari penggunaan media sosial sebagai ruang untuk menyerang kehormatan pribadi, menyebarkan tuduhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, ataupun membangun persepsi negatif terhadap sesama kader dan pengurus NU.
"Silakan berbeda pendapat. Silakan mempunyai pilihan. Tetapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita kehilangan adab. Jangan karena Muktamar, sesama warga NU kemudian saling mencaci, memfitnah dan menjatuhkan kehormatan satu sama lain," ucap Gus Ma'shum.
Menurutnya, jabatan dalam NU bukanlah hadiah ataupun tujuan akhir perjuangan, melainkan amanah dan ruang pengabdian. Siapa pun yang nantinya mendapat amanah harus dipandang sebagai pihak yang memikul tanggung jawab besar untuk melayani jam’iyah, jamaah, pesantren dan umat.
Gus Ma’shum juga mengingatkan bahwa Muktamar pada akhirnya akan selesai. Kepengurusan akan berganti, tetapi persaudaraan di antara warga NU harus tetap terjaga.
Karena itu, ia berharap seluruh pihak berpikir jauh melampaui kontestasi dan dinamika menjelang Muktamar. Karena itu, ia berharap seluruh pihak berpikir jauh melampaui kontestasi dan dinamika menjelang Muktamar.
Ia mengatakan, kebesaran NU selama satu abad lebih tidak terlepas dari keteladanan para pendiri dan tetua yang mampu menjaga perbedaan dengan ilmu, kebijaksanaan, kesabaran dan akhlak.
Oleh karena itu, Gus Ma’shum mengajak seluruh jajaran NU untuk bersama-sama menjaga suasana yang teduh. Ia juga mengingatkan bahwa dinamika internal NU menjadi perhatian masyarakat luas. Karena itu, setiap kader memiliki tanggung jawab menjaga marwah organisasi yang diwariskan para ulama.
"“Mari kita jaga persatuan. Tetap beradab dan berakhlakul karimah. Jangan mudah terprovokasi, jangan menyebarkan sesuatu yang belum jelas kebenarannya, dan jangan menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk merendahkan saudara sendiri," tutur Ma'shum Faqih.
Pewarta : Sean Filo Muhamad
Editor:
Andriy Karantiti
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Jakarta, CNN Indonesia --
PT Pupuk Indonesia (Persero) berhasil meningkatkan produktivitas padi di Desa Lumban Toruan, Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara menjadi 12,3 ton per hektare. Jumlah iin dua kali lipat dibandingkan produktivitas sebelumnya 6 ton per hektare.
Peningkatan produktivitas ini terjadi di lahan demplot Pupuk Indonesia yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Dairi.
"Keberhasilan demplot ini diharapkan dapat membangkitkan kembali kepercayaan diri para petani untuk kembali mengolah sawah setelah sebelumnya sempat lesu akibat penurunan hasil panen yang drastis," kata Assistant Officer Pendukung Penjualan Regional 1 Pupuk Indonesia, Hendra Sagita.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hendra mengatakan bahwa produktivitas padi mencapai 12,3 ton per hektar diperoleh melalui pengukuran secara transparan melalui pengambilan contoh atau sampel ubinan. Sampel ini dilakukan secara bersama antara Pupuk Indonesia, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), petani setempat sehingga hasil panen dapat diketahui secara objektif.
Peningkatan produktivitas tidak terlepas dari pengolahan lahan yang tepat, pola pemupukan terukur atau berimbang, serta pendampingan intensif yang diberikan Pupuk Indonesia selama musim tanam berlangsung.
"Keberhasilan demplot diharapkan menjadi pemicu bagi petani di Kabupaten Dairi untuk mengoptimalkan lahan persawahan. Dengan peningkatan produktivitas dan penerapan budidaya yang tepat, upaya mengembalikan Dairi sebagai salah satu lumbung pangan di Sumatera Utara diharapkan dapat diwujudkan secara bertahap," kata Hendra.
Keberhasilan peningkatan produktivitas padi mendapat apresiasi dari Kepala Bidang DKPP Kabupaten Dairi, Sukaedah Angkat. Menurut dia, capaian demplot menunjukkan pengelolaan lahan dan pemupukan yang tepat dapat meningkatkan produktivitas secara signifikan.
Selain itu, dia mengatakan perbaikan kondisi tanah menjadi salah satu faktor penting sebelum petani memasuki masa tanam. Oleh karena itu, dirinya mendorong petani menggunakan pupuk organik dan kapur pertanian.
"Langkah ini penting untuk memperbaiki pH tanah agar penyerapan unsur hara berjalan maksimal, dengan penerapan metode ini kita optimistis dapat mendukung swasembada pangan yang berkelanjutan," kata Sukaedah.
(tim/sur)