Pemdes Brundung apresiasi bantuan 10.000 mangrove untuk revitalisasi pesisir

calendar_today 24.07.2026 - person  - timer ~

Pemdes Brundung apresiasi bantuan 10.000 mangrove untuk revitalisasi pesisir

Jumat, 24 Juli 2026 13:41 WIB

Image Print

Pemdes Brundung Apresiasi Bantuan 10.000 Mangrove MPW PP Lampung untuk Revitalisasi Pesisir (ANTARA/Emir F. Saputra)

Ini merupakan langkah nyata dari ormas yang bisa hadir langsung di tengah-tengah masyarakat

Bandar Lampung (ANTARA) - Pemerintah Desa Brundung, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, mengapresiasi aksi nyata Pemuda Pancasila (PP) yang menyalurkan bantuan 10.000 bibit mangrove guna merivitalisasi ekosistem pesisir seluas 450 hektare yang mengalami kerusakan dan ancaman abrasi.

Kepala Desa Brundung, Sultan, menyatakan bantuan puluhan ribu bibit bakau yang diserahkan langsung oleh Ketua MPW PP Lampung Rycko Menoza tersebut menjadi wujud nyata kehadiran organisasi masyarakat (ormas) di tengah-tengah kebutuhan warga pesisir.

"Ini merupakan langkah nyata dari ormas yang bisa hadir langsung di tengah-tengah masyarakat. Bantuan ini sangat krusial karena kawasan mangrove di Desa Brundung seluas 450 hektare saat ini kondisinya sudah banyak yang mati dan rusak," kata Sultan di Lampung Selatan.

Penyerahan bantuan bibit pohon mangrove tersebut melibatkan berbagai elemen masyarakat lokal, meliputi jajaran pemerintah desa, warga pesisir, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), hingga mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang sedang bertugas di kawasan tersebut.

Sultan menjelaskan, pemulihan kawasan mangrove ini tidak hanya berfungsi teknis untuk menangkal abrasi dan menahan gelombang laut bagi warga yang bermukim di tepi pantai, tetapi juga memulihkan ekosistem tempat berkembang biaknya biota dan hewan laut.

"Harapan kami kegiatan pemulihan lingkungan ini dapat berjalan berkelanjutan, sehingga mampu menghidupkan kembali potensi Desa Brundung menjadi destinasi desa wisata mangrove unggulan di Kabupaten Lampung Selatan," ujar Sultan.

Sementara itu, Ketua MPW PP Lampung Rycko Menoza menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kegiatan pelestarian lingkungan di wilayah Lampung. Menurutnya, investasi ekologi seperti penanaman bakau membutuhkan waktu untuk dirasakan manfaat besarnya.

"Kami berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan lingkungan seperti ini. Dampaknya memang tidak langsung terasa hari ini, tetapi akan menjadi benteng pelindung dan sumber daya yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam 5 hingga 10 tahun mendatang," kata Rycko.

Pewarta : Emir Fajar Saputra
Editor: Agus Wira Sukarta
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Anggota DPR minta korupsi pakan satwa KBS diusut tuntas - ANTARA News Ambon, Maluku

calendar_today 24.07.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, meminta penegak hukum mengusut tuntas kasus dugaan korupsi uang pakan hewan di Kebun Binatang Surabaya (KBS) sebesar Rp10,2 Miliar, serta memeriksa seluruh pihak yang terlibat dalam penyelewengan pakan satwa sejak tahun 2016-2024.
 

“Penyelewengan ini diduga berlangsung selama 8 tahun, Saya mendukung penuh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengusut perkara ini secara menyeluruh tanpa pandang bulu. Penyidikan tidak boleh berhenti pada satu orang. Semua pihak yang diduga mengetahui, penyimpangan anggaran KBS harus diperiksa,” kata Rajiv dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Rajiv mengatakan, apabila nantinya terbukti secara sah dan meyakinkan di pengadilan melakukan tindak pidana korupsi, pelaku harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kita tetap menghormati asas praduga tidak bersalah karena penetapan tersangka belum merupakan putusan bersalah. Namun, jika seluruh dakwaan terbukti di pengadilan, tidak boleh ada hukuman ringan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, korupsi pakan satwa penyimpangan berdampak pada penurunan kualitas pengelolaan KBS, antara lain fasilitas yang kotor dan rusak serta kondisi satwa yang tampak kurang sehat, bahkan kematian karena diduga tidak memperoleh perawatan yang baik.

”Korupsi uang pakan satwa adalah perbuatan yang sangat kejam karena yang dirampas bukan hanya uang negara, tetapi juga hak dasar satwa untuk mendapatkan makanan, perawatan kesehatan, dan lingkungan hidup yang layak.” ungkap Rajiv

Menurut Rajiv Kondisi ini menunjukkan bahwa perkara tersebut tidak semata-mata memiliki dimensi kerugian keuangan negara, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian biologis, kesejahteraan satwa, dan konservasi yang nilainya tidak dapat dihitung hanya dengan rupiah.

Ia mengatakan Kebun binatang bukan sekadar tempat rekreasi atau badan usaha milik daerah. KBS merupakan lembaga konservasi di luar habitat alami atau ex situ yang mengemban fungsi penyelamatan, serta pemeliharaan cadangan genetik.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2023 menegaskan bahwa pengelolaan lembaga konservasi untuk kepentingan umum wajib dilakukan berdasarkan prinsip etika dan kesejahteraan satwa.

Karena itu, dugaan pengurangan atau penyelewengan anggaran yang seharusnya digunakan untuk pakan, kesehatan, kebersihan kandang, dan perawatan satwa harus diperiksa pula dari perspektif pelanggaran kewajiban konservasi.

”Kasus KBS harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola seluruh lembaga konservasi di Indonesia. Lembaga konservasi harus dikelola dengan profesionalisme, integritas, transparansi anggaran, kompetensi sumber daya manusia, serta kepatuhan mutlak terhadap prinsip kesejahteraan satwa,” tuturnya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Anggota DPR minta korupsi pakan satwa KBS diusut tuntas

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Uploader : Moh Ponting

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Universitas Republik Indonesia: Apa urgensi lembaga pendidikan yang baru dibentuk Prabowo? - BBC News Indonesia

calendar_today 24.07.2026 - person  - timer ~

Presiden Prabowo bentuk Universitas Republik Indonesia – Apa urgensinya?

Gubernur Universitas RI Donny Ermawan Taufanto bersiap mengikuti pelantikan saat pelantikan pejabat baru di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Keterangan gambar, Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto, dilantik menjadi orang nomor satu di Universitas Republik Indonesia, Rabu (22/07).
    • Penulis, Quinawaty Pasaribu
    • Peranan, Jurnalis BBC News Indonesia
  • Telah diterbitkan 6 jam yang lalu

  • Waktu membaca: 8 menit

Pembentukan Universitas Republik Indonesia "tidak ada urgensinya", menurut sejumlah pakar pendidikan. Alasannya, fungsi melatih aparatur sipil negara dan para pejabat pemerintah selama ini telah dijalankan Lembaga Administrasi Negara dan Lembaga Ketahanan Nasional.

Universitas Republik Indonesia (URI) membuat birokrasi semakin gemuk, selain akan menguras anggaran negara, kata pengamat pendidikan, Totok Amin Soefijanto.

Presiden Prabowo Subianto, Rabu (22/07), melantik Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto menjadi Gubernur URI. Gubernur adalah istilah untuk jabatan nomor satu di lembaga ini.

Selain Donny yang berstatus pensiunan TNI berpangkat marsekal, Prabowo juga melantik Yos Sunitiyoso menjadi Wakil Gubernur URI. Yos selama ini dikenal sebagai akademisi di Institut Teknologi Bandung.

Usai dilantik, Donny menyebut para peserta didik URI bakal digembleng dengan "wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas, termasuk kompetensi manajerial".

Selain polemik urgensi pembentukannya, sejauh ini muncul pula isu koordinasi berbagai lembaga negara, termasuk antara pemerintah dan DPR, soal pendirian URI.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, bilang lembaganya belum menerima penjelasan resmi pemerintah terkait dasar hukum, tugas, fungsi, dan anggaran URI. Lalu menyebut DPR belum pernah membahas pembentukan URI.

Pelantikan Donny Ermawan dan Yos Sunitiyoso menandai pembentukan URI.

Pemerintah mengeklaim, URI akan mencetak calon-calon "pemimpin bangsa". Orang-orang yang lulus dari URI disebut akan duduk di jajaran pimpinan perusahaan milik negara dan juga menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Intinya, menurut Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, pembentukan URI dilatari oleh keinginan pemerintah untuk memiliki sistem pembinaan pemimpin yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto (kiri) memimpin pembacaan sumpah jabatan saat pelantikan pejabat baru di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Keterangan gambar, Presiden Prabowo Subianto memimpin pembacaan sumpah jabatan para pejabat baru, termasuk pimpinan URI, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/07).

Konsep URI, klaim Prasetyo Hadi, terinspirasi dari sejumlah negara yang punya lembaga pendidikan kepemimpinan bagi calon pejabat negeri.

Salah satu yang disebut Prasetyo adalah adalah École nationale d'administration (ENA) yang kini menjadi Institut national du service public (INSP).

Lembaga di Perancis itu dikenal sebagai sekolah elite para pemimpin negara itu, termasuk mantan presiden François Hollande dan Jacques Chirac, CEO Orange Stéphane Richard, serta sejumlah presiden negara lain.

Meskipun kurikulum URI belum diumumkan, Prasetyo mengeklaim sistem pendidikan di URI akan berfokus pada kepemimpinan, administrasi pemerintahan, etika, integritas, dan wawasan kebangsaan.

Prasetyo berkata, lulusan URI dipersiapkan untuk menjalankan tugas pemerintahan secara profesional, dengan basis "komitmen terhadap kepentingan nasional".

Belum ada dasar hukumnya?

Kendati sudah dilantik, pembentukan URI menyisakan banyak pertanyaan.

Kebingungan ini melanda, antara lain, Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani.

"Komisi X DPR hingga kini belum pernah membahas pembentukan Universitas Republik Indonesia, baik dalam rapat maupun agenda resmi," ucapnya kepada pers, Kamis (23/07).

Wakil Ketua DPR Lalu Hadrian Irfani saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Sumber gambar, KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA

Keterangan gambar, Wakil Ketua DPR Lalu Hadrian Irfani saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Juni lalu.

"Kami juga belum menerima penjelasan formal mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, maupun anggarannya," kata Lalu.

Menurut Lalu, pemerintah perlu membuktikan urgensi pembentukan URI di tengah banyaknya Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan lembaga kedinasan yang telah ada.

Lalu juga meminta pemerintah memastikan URI tidak tumpang tindih dengan institusi pendidikan yang sudah ada.

"Pemerintah wajib membuktikan nilai tambah URI di tengah banyaknya PTN dan lembaga kedinasan yang sudah mencetak pemimpin, serta menjamin tidak ada duplikasi peran," ujarnya.

Adakah urgensi pembentukan URI?

Pakar kebijakan pendidikan yang juga Guru Besar Ilmu Politik di Universitas Pendidikan Indonesia, Cecep Darmawan, menilai pemerintah berhak membentuk lembaga baru. Namun langkah itu, kata dia, harus didasari kajian akademik.

Cecep berkata, pemerintah tidak bisa begitu saja mencontek negara lain.

Pemerintah, menurutnya, juga harus melihat terlebih dulu fungsi dan peran dari lembaga yang sudah lebih dulu berdiri.

Wakil Gubernur Universitas RI Yos Sunitiyoso bersiap mengikuti pelantikan saat pelantikan pejabat baru di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Keterangan gambar, Wakil Gubernur Universitas RI Yos Sunitiyoso di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/07).

Menurut Cecep, pemerintah sudah memiliki Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang tugasnya melatih, mendidik, dan membina ASN.

Ada juga, katadia, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) yang mendidik pimpinan pemerintah di tingkat nasional dengan kajian strategi ketahanan nasional, dan nilai-nilai kebangsaan.

Intinya, menurut Cecep, Lemhanas mempunyai peran yang mirip seperti URI.

"Pertanyaannya, apa yang belum atau tidak dilakukan dua lembaga itu sehingga pemerintah menganggap perlu ada lembaga baru?" ujar Cecep.

"Kalaupun URI harus ada, tidak boleh tumpang tindih dengan lembaga negara lain seperti LAN, Lemhanas, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Harus saling menguatkan. Selain itu birokrasi juga lebih ramping," ucapnya.

Cecep Darmawan berkata, jika URI hanya berfokus pada pelatihan saja, maka sebaiknya tidak menggunakan terminologi "universitas". Istilah ini disebutnya akan membingungkan publik.

Merujuk Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, universitas adalah adalah satu satu bentuk perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pelantikan ASN.

Sumber gambar, Kompas.com/Sukoco

Keterangan gambar, Ilustrasi. Pelantikan ASN.

Pengamat pendidikan Totok Amin Soefijanto menilai URI sebetulnya tidak diperlukan pemerintah. Lembaga ini disebutnya hanya akan "menghambur-hamburkan anggaran".

Pemerintah, kata Totok, sudah punya banyak lembaga maupun sekolah kedinasan untuk ASN dan pemimpin pemerintahan.

Totok khawatir URI, yang dipimpin oleh mantan petinggi militer, bakal menggunakan pendekatan militer seperti latihan dasar militer, yang baru-baru ini diberikan kepada pengelola Koperasi Desa Merah Putih.

"Meskipun tidak selalu begitu, ada juga militer yang mindsetnya bagus, tapi kecenderungan militer pasti pakai cara-cara militer yang dianggap lebih disiplin dan lebih baik," ujarnya.

"Di tengah perekonomian saat ini, seharusnya pemerintah menggunakan anggaran dengan bijak, jangan menambah birokrasi yang sudah ada…"

"Birokrasi yang gemuk bakal menyedot anggaran dan gerakannya jadi lambat," ujarnya.

Totok juga melontarkan kritik pada keputusan Prabowo, yang menurutnya, tanpa rumusan yang jelas.

Kalaupun meniru lembaga pendidikan di Prancis sepertei Institut national du service public (INSP), menurut Totok, langkah pemerintah tidak pas.

URI, kata Totok, akan menebalkan "elitisme" di kalangan calon pemimpin pemerintahan. Dampaknya, meritokrasi tidak menjadi yang paling utama, menurut Totok.

École nationale d'administration (ENA) didirikan pada tahun 1945 oleh Presiden Perancis Charles de Gaulle. Organisasi ini ditujukan untuk "mendemokratisasi birokrasi" di Perancis yang pada waktu itu dipandang terlalu elitis.

ENA kala itu diharapkan bisa menarik "lebih banyak orang dari kelas sosial menengah".

Namun, meskipun sudah dirancang sebagai sistem meritokrasi, penelitian menunjukkan orang tua siswa ENA seringkali berasal dari kelas sosial atas. Sangat sedikit yang dari latar belakang kelas pekerja.

"Bisa saja nanti hanya orang-orang kaya yang bisa masuk ke URI dan akhirnya jadi kelompok elite. Ini akan menyisihkan orang-orang atau anak pekerja miskin di pedesaan," kata Totok.

"Artinya ini akan menciptakan monopoli calon pemimpin dan tidak lagi berdasarkan meritokrasi," ujarnya.

Apa penjelasan Gubernur URI?

BBC News Indonesia telah melayangkan pertanyaan kepada Wakil Gubernur URI, Yos Sunitiyoso mengenai dasar hukum pembentukan URI dan apakah URI akan seperti PTN lainnya yang menerima calon mahasiswa dan memberikan gelar akademik.

Namun hingga artikel ini diterbitkan, Yos tak membalas pesan kami.

Adapun Gubernur URI, Donny Ermawan Taufanto, menyebut URI merupakan lembaga baru di bidang pendidikan.

URI, kata dia, akan berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, terutama mencetak calon pemimpin bangsa.

Donny bilang, Prabowo ingin "mengonsolidasikan dan mengintegrasikan beberapa pendidikan yang baru didirikan dan tengah bertransformasi".

Sejumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikuti pelantikan di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (28/3/2024).

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

Keterangan gambar, Ilustrasi. Sejumlah pegawai pemerintah mengikuti seremoni pelantikan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Maret 2024.

Donny berkata, URI bakal menjadi induk dari tiga institusi, yaitu Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

"Jadi ini bentuknya memang universitas, ada universitasnya, ada SMA, ada LAN," ujar Donny.

Di sektor pendidikan tinggi, Donny menyebut, pemerintah akan membangun 10 kampus URI. Di tingkat sekolah menengah, URI akan mengelola Sekolah Unggul Garuda.

"Kalau SD-SMP itu kan di kementerian Dikdasmen. Yang kita kelola, tidak semua SMA juga, hanya yang SMA-SMA Unggulan Garuda saja. Kalau SMA-SMA yang lain tetap seperti biasa," tuturnya.

Donny bilang, URI akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Kami yang mengelola, tapi regulasi-regulasi tetap dari Kementerian Dikti. Kami tetap bekerja sama dengan Kementerian Dikdasmen untuk SMA," kata Donny.

"Jadi ini bentuknya memang universitas, ada universitasnya, ada SMA, ada LAN," ucapnya.

Donny berkata, LAN nantinya akan "diintegrasi" ke dalam URI. LAN juga akan mendapat tugas dan fungsi baru untuk membina pimpinan BUMN.

BBC News Indonesia telah menghubungi Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Badri Munir, untuk bertanya mengenai struktur URI sebagai universitas.

Melalui pesan pendek, ia berkata, "yang berwenang menyampaikan adalah URI."

Hal yang sama dikatakan Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik KemenPAN-RB, Mohammad Averrouce. Dalam pesan pendek, dia meminta kami mengarahkan berbagai pertanyaan kepada URI.

ASEAN kecam kekerasan di Myanmar, tegaskan acuan Konsensus Lima Poin

calendar_today 24.07.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - ASEAN mengecam masih berlangsungnya kekerasan terhadap warga sipil di Myanmar dan menegaskan kembali Konsensus Lima Poin (5PC) tetap menjadi acuan utama dalam penyelesaian krisis politik di negara tersebut.

Sikap itu ditegaskan para menteri ASEAN dalam Komunike Bersama Pertemuan Menteri Luar Negeri usai 59th ASEAN Foreign Ministers’ Meeting di Manila, Filipina.

"Kami menegaskan kembali posisi bersama bahwa 5PC tetap menjadi acuan utama dalam mengatasi krisis politik di Myanmar serta kembali menegaskan keputusan-keputusan relevan dari para pemimpin ASEAN," bunyi komunike tersebut sebagaimana dikutip dari laman resmi ASEAN 2026 pada Jumat.

ASEAN juga mengecam tindakan kekerasan yang berdampak pada fasilitas publik serta mendesak seluruh pihak yang terlibat segera mengambil langkah konkret untuk menghentikan kekerasan tanpa pandang bulu, melindungi warga sipil, dan menciptakan kondisi yang memungkinkan penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa diskriminasi.

Selain menegaskan kembali implementasi 5PC, ASEAN menyambut baik kemajuan penyaluran bantuan kemanusiaan oleh AHA Centre sebagai pelaksanaan Poin Keempat 5PC.

Baca juga: ASEAN tegaskan penyelesaian sengketa harus dilakukan tanpa ancaman

ASEAN juga mengapresiasi dukungan dari negara-negara anggota, mitra eksternal, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sektor swasta, serta para pemangku kepentingan di Myanmar karena telah memungkinkan AHA Centre memberikan respons kemanusiaan secara efektif.

Dalam komunike itu, ASEAN juga mencatat selesainya tiga tahap penyelenggaraan pemilihan umum di Myanmar beserta perkembangan selanjutnya.

Para menlu ASEAN juga membahas unsur-unsur untuk menilai kemajuan implementasi 5PC sebagai dasar dalam menentukan langkah lanjutan keterlibatan ASEAN dengan Myanmar.

Selain membahas Myanmar, ASEAN menyambut baik komitmen Kamboja dan Thailand untuk mempertahankan serta memperkuat gencatan senjata di sepanjang perbatasan kedua negara.

Baca juga: ASEAN harapkan kode etik Laut China Selatan rampung tahun ini

ASEAN menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan penuh Pernyataan Bersama Komite Perbatasan Umum Khusus Ketiga yang ditandatangani pada 27 Desember 2025, sebagai langkah penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah perbatasan.

Sementara itu, terkait perkembangan di Semenanjung Korea, ASEAN menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya ketegangan, termasuk lonjakan uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) dan peluncuran rudal balistik oleh Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK).

"Kami menyampaikan keprihatinan serius atas meningkatnya uji coba rudal balistik antarbenua dan peluncuran rudal balistik oleh DPRK, serta meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea," demikian kata para menlu ASEAN.

ASEAN pun menyerukan agar DPRK mematuhi seluruh resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan, serta mendorong dimulainya kembali dialog damai di antara seluruh pihak terkait.

Baca juga: Indonesia ajak Jepang dan ASEAN perkuat dukungan bagi Palestina

Baca juga: Indonesia ajak Inggris perkuat penanganan penipuan daring di ASEAN

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Ayah dan Anak di Bali Kompak Gasak 12 Motor dalam 3 Bulan, Uangnya Ludes Buat Judi Online

calendar_today 24.07.2026 - person  - timer ~

Jumat, 24 Juli 2026 - 13:40 WIB

Denpasar, VIVA - Kasus pencurian 12 sepeda motor yang melibatkan dua orang pelaku berinisial IGNA (44) dan IGNKP (25) yang merupakan ayah dan anak, terungkap.

Baca Juga

Keduanya dicokok pasca polisi menerima laporan dari korban berinisial J (43).  Korban melaporkan sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor polisi DK 1201 AFM hilang di daerah Teuku Umar Barat, Denpasar Barat, pada Senin, 20 Juli 2026.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Korban menerima informasi melalui WhatsApp dari penyewa sepeda motornya bahwa kendaraan yang diparkir di basement hotel telah hilang. Setelah dilakukan pengecekan bersama, kendaraan tersebut benar sudah tidak berada di lokasi," kata Kapolsek Denpasar Barat, Komisaris Polisi Ni Wayan Adnyani Prabawati, dikutip Jumat, 24 Juli 2026.

Baca Juga

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp30 juta dan melaporkannya ke Polsek Denpasar Barat. 

Menerima laporan itu, Unit Reskrim Polsek Denpasar Barat yang dipimpin Kanit Reskrim Iptu Ekky Nurwenda Putra langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), memeriksa rekaman CCTV, mengumpulkan barang bukti, serta meminta keterangan sejumlah saksi.

Baca Juga

Dari hasil penyelidikan, kata Adnyani, identitas kedua pelaku berhasil dikantongi. Polisi kemudian bergerak dan mengamankan IGNA dan IGNKP di sebuah rumah di Jalan Nangka Utara, Denpasar Utara. 

Saat diinterogasi, kedua tersangka mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor milik korban. Selain itu, mereka juga mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor di 12 lokasi berbeda.

Sebanyak tujuh TKP berada di wilayah hukum Polsek Denpasar Barat, sedangkan lima TKP lainnya tersebar di luar wilayah Denpasar Barat, yakni Jalan Buluh Indah, Jalan Gatot Subroto Timur, serta tiga lokasi di Dalung, Kabupaten Badung.

Ayah dan anak yang berasal dari Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Tabanan, tersebut mengaku seluruh sepeda motor hasil curian dijual ke berbagai daerah. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sebagian dipasarkan melalui marketplace dengan sistem cash on delivery (COD), sementara beberapa unit dijual hingga ke Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Harga jual setiap motor berkisar Rp10 juta hingga Rp15 juta.

"Hasil pemeriksaan, kedua tersangka mengakui uang hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan bermain judi online," katanya.

Halaman Selanjutnya

Kapolsek menjelaskan modus yang digunakan cukup sederhana. Pelaku mengincar sepeda motor yang diparkir tanpa dikunci stang. 

Dewas ANTARA apresiasi kinerja Biro Jabar kembangkan bisnis media monitoring - ANTARA News Megapolitan

calendar_today 24.07.2026 - person  - timer ~

Kota Bandung (ANTARA) - Ketua Dewan Pengawas (Dewas) LKBN ANTARA Akhmad Munir mengapresiasi kinerja Biro ANTARA Jawa Barat yang dinilai mampu menghadirkan terobosan dalam pengembangan bisnis perusahaan melalui monetisasi media monitoring.

Munir menilai inovasi pengembangan bisnis tersebut dapat menjadi contoh bagi biro ANTARA lainnya di seluruh Indonesia.

“Kami mengapresiasi kinerja Biro Jabar yang secara umum berjalan baik, baik di bidang redaksi maupun komersial. Terutama ada terobosan yang menurut kami perlu dikembangkan dan bisa menjadi role model bagi teman-teman biro daerah lainnya,” kata Munir di Bandung, Jumat.

Menurut dia, keberhasilan Biro ANTARA Jawa Barat dalam mengembangkan monetisasi media monitoring merupakan langkah positif dalam memperkuat pengembangan bisnis perusahaan.

“Keberhasilan teman-teman Biro Jabar dalam melakukan pengembangan bisnis berupa monetisasi media monitoring merupakan sebuah terobosan pengembangan bisnis yang baik, yang bisa terus dikembangkan dan dijadikan model bagi pengembangan ANTARA di daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan kunjungan Dewas ANTARA ke berbagai biro merupakan agenda rutin untuk melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap kinerja perusahaan di daerah.

Munir juga memberikan pesan kepada para pewarta ANTARA Biro Jawa Barat agar terus menjaga kualitas jurnalistik mengingat Jawa Barat merupakan wilayah strategis dengan dinamika tinggi di berbagai sektor.

“Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang sangat potensial dan strategis dalam pemberitaan, baik terkait pemerintahan, politik, keamanan, maupun pariwisata,” ujarnya.

Ia mendorong para pewarta ANTARA di Jawa Barat untuk terus menjaga militansi serta konsisten menghasilkan karya jurnalistik berkualitas, baik berupa teks, foto, maupun video.

Menurut dia, pemberitaan ANTARA harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas melalui informasi yang edukatif, mendorong pemberdayaan, serta menghadirkan pencerahan bagi publik, khususnya di Jawa Barat.

“Sehingga perlu dikawal dengan baik, terutama bagaimana mendorong agar kerja-kerja pemberitaan ini memiliki kemanfaatan bagi masyarakat luas, memberikan edukasi, pemberdayaan, sekaligus mencerahkan,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Uploader : Naryo

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Legislator: Operator harus taat putusan MK sisa kuota tak boleh hangus - ANTARA News Ambon, Maluku

calendar_today 24.07.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mengatakan operator telekomunikasi harus menaati putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa sisa kuota internet yang telah dibeli konsumen tidak boleh dihanguskan secara sepihak.

Dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat, legislator bidang komunikasi dan informatika itu mendesak seluruh operator untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah dan memperbaiki sistem layanan.

"Operator telekomunikasi harus segera menyesuaikan sistem dan mekanisme layanannya dengan putusan MK. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan karena sisa kuota yang telah dibeli tiba-tiba hangus tanpa perlindungan yang jelas," katanya.

Menurut dia, putusan tersebut sangat berarti bagi masyarakat karena memberikan perlindungan terhadap hak konsumen atas kuota internet yang telah dibeli dan dibayar secara sah.

Mahkamah menegaskan bahwa kuota internet merupakan benda tidak berwujud yang di dalamnya melekat hak milik pribadi sehingga negara wajib memberikan perlindungan terhadap hak tersebut.

Dalam putusannya, MK juga menegaskan sisa kuota internet memiliki nilai ekonomi karena diperoleh melalui pembayaran yang sah. Penghapusan sisa kuota secara sepihak tanpa perlindungan yang memadai menjadi tidak dapat dibenarkan.

"Selama ini masyarakat sering dirugikan dengan hangusnya sisa kuota internet yang sudah mereka beli. Walaupun sisa kuota mungkin tidak memberikan keuntungan bagi operator, bagi masyarakat tetap memiliki nilai dan merupakan hak yang telah dibayar," ujarnya.

Oleh Soleh menekankan pelaksanaan putusan MK harus menjadi momentum untuk membangun tata kelola layanan telekomunikasi yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan konsumen.

"Pada prinsipnya, setiap hak masyarakat yang diperoleh secara sah dan telah dibayar harus mendapatkan perlindungan. Karena itu, saya mendorong operator telekomunikasi untuk segera menjalankan putusan ini secara konsisten," ucapnya.

MK lewat putusan nomor 273/PUU-XXIII/2025 menegaskan bahwa sisa kuota internet yang belum digunakan oleh konsumen tetap memiliki nilai ekonomi. MK menyatakan paket data yang telah dibayar merupakan hak milik dalam bentuk barang tidak berwujud.

Nilai ekonomi yang telah dibayarkan konsumen tersebut, kata Mahkamah, harus memperoleh perlindungan hukum. Karenanya, manfaat layanan alias sisa kuota tidak dapat ditiadakan secara sewenang-wenang saat masa aktif berakhir.

Apabila manfaat layanan berakhir secara sepihak, MK menyebut keadaan yang demikian melanggar perlindungan hak milik dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil seperti dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat.

MK memberi pemaknaan baru terhadap pasal tersebut bahwa dalam menetapkan tarif, penyelenggara telekomunikasi wajib menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota milik pengguna tetap aktif dan dapat digunakan.

Putusan tersebut diucapkan pada Kamis (23/7). Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh pengemudi ojek daring Didi Supandi, pedagang daring Wahyu Triana Sari, dan advokat Rega Felix.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Operator harus taat putusan MK soal sisa kuota tak boleh hangus

Pewarta: Fath Putra Mulya
Uploader : Moh Ponting

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Kementerian dorong UMKM masuk rantai pasok pariwisata Bintan

calendar_today 24.07.2026 - person  - timer ~

Kementerian dorong UMKM masuk rantai pasok pariwisata Bintan

Jumat, 24 Juli 2026 13:40 WIB

Image Print

Foto arsip - Warga merawat bibit mangrove siap tanam di Desa Wisata Pengudang, Bintan, Kepulauan Riau, Minggu (29/9/2024). ANTARA FOTO/Teguh Prihatna/aww.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong pelaku usaha lokal di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, untuk semakin terlibat dalam rantai pasok industri pariwisata di daerah tersebut, guna memperluas manfaat ekonomi dari pertumbuhan sektor wisata.

Staf Ahli Menteri UMKM Bidang Hukum dan Kebijakan Publik Reghi Perdana, dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis, mengatakan peningkatan kunjungan wisatawan harus diikuti dengan semakin besarnya peran UMKM dalam ekosistem pariwisata, mulai dari penyediaan produk lokal, kuliner, cendera mata, hingga berbagai kebutuhan industri wisata.

"Pariwisata memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi UMKM sebagai bagian dari ekosistemnya. Hotel, resort, restoran, pusat oleh-oleh, hingga penyelenggaraan berbagai kegiatan menjadi ruang yang semakin luas bagi pemasaran produk UMKM lokal," ujar Reghi dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke Kabupaten Bintan, Kamis.

Menurut dia, keberhasilan pembangunan pariwisata tidak hanya dilihat dari meningkatnya jumlah wisatawan, tetapi juga dari besarnya nilai tambah ekonomi yang dapat dinikmati masyarakat melalui keterlibatan UMKM.

Bupati Bintan Roby Kurniawan mengatakan pemerintah daerah terus meningkatkan daya saing kawasan wisata melalui pembangunan infrastruktur, promosi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan destinasi wisata berkelanjutan berbasis masyarakat.

Ia berharap dukungan pemerintah pusat terus diperkuat agar Bintan semakin kompetitif sebagai destinasi wisata unggulan nasional maupun internasional.

“Dengan infrastruktur, promosi, dan aksesibilitas yang semakin baik, kami optimistis sektor pariwisata akan memberikan manfaat ekonomi yang semakin besar bagi masyarakat," ujar Roby.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah dorong UMKM masuk rantai pasok pariwisata Bintan

Pewarta : Shofi Ayudiana
Editor: Yuniati Jannatun Naim
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Penjualan Batu Bara PTBA Tembus 21,10 Juta Ton pada Semester I 2026

calendar_today 24.07.2026 - person  - timer ~

Jum'at, 24 Juli 2026, 13:40 WIB

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) membukukan penjualan batu bara sebesar 21,10 juta ton pada semester I 2026. Capaian tersebut ditopang produksi batu bara sebesar 19,45 juta ton serta pengelolaan persediaan yang dinilai optimal.

Direktur Utama PTBA, Bambang Ismawan, mengatakan kinerja operasional pada enam bulan pertama tahun ini mencerminkan kemampuan perseroan menjaga kesinambungan produksi sekaligus memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor.

"Pencapaian ini menjadi pondasi penting bagi Perseroan untuk terus menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan," ujar Bambang dalam keterangannya, Jumat (24/7/2026).

Sepanjang semester I 2026, penjualan domestik mencapai 10,77 juta ton atau sekitar 51% dari total penjualan. Sementara itu, penjualan ekspor tercatat 10,33 juta ton atau 49% dari total penjualan.

PTBA menyebut penjualan ekspor meningkat sekitar 5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan tersebut ditopang permintaan dari sejumlah negara tujuan, antara lain Vietnam, Bangladesh, Kamboja, India, dan Thailand.

Meski demikian, Bambang menegaskan pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri tetap menjadi prioritas perseroan untuk mendukung ketahanan energi nasional. Hingga semester I 2026, penjualan kepada Grup PLN mencapai 7,78 juta ton.

Secara keseluruhan, realisasi penjualan untuk memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) mencapai sekitar 55% dari total produksi, melampaui ketentuan minimal DMO sebesar 25% yang ditetapkan pemerintah.

Dari sisi operasional, PTBA mencatat volume angkutan batu bara mencapai 18,15 juta ton hingga Juni 2026. Sebanyak 17,47 juta ton di antaranya diangkut melalui jalur kereta api.

Perseroan juga menerapkan strategi selective mining untuk menjaga efisiensi penambangan. Hingga semester I 2026, PTBA membukukan stripping ratio sebesar 5,26 kali, masih berada di bawah target tahunan sebesar 5,63 kali.

Baca Juga: Purbaya Sebut Penerimaan Bea Cukai Bisa Lebih Tinggi Jika Ada Bea Keluar Batu Bara

Baca Juga: OJK Resmi Beri Izin Usaha PT Bandar Gadai Perkasa

Untuk mendukung pertumbuhan usaha, PTBA melanjutkan realisasi belanja modal yang difokuskan pada pengembangan infrastruktur logistik, termasuk proyek angkutan batu bara Tanjung Enim–Kramasan dan pembangunan Inpit Conveyor Banko.

"Memasuki Semester II 2026, PTBA akan terus memperkuat keandalan operasional, menjaga efisiensi biaya, mengoptimalkan pasar domestik maupun ekspor, serta melanjutkan berbagai proyek strategis guna mendukung pertumbuhan Perseroan secara berkelanjutan di tengah dinamika industri batu bara global," tutup Bambang.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Indonesia kecam penyerangan kapal-kapal komersial di Laut Merah - ANTARA News Jawa Timur

calendar_today 24.07.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Republik Indonesia mengecam keras penyerangan terhadap kapal-kapal komersial yang tengah berlayar di perairan Laut Merah karena bertentangan dengan hukum internasional.

Indonesia juga menyerukan kepada seluruh pihak yang bertikai untuk menahan diri, menghindari tindakan yang dapat meningkatkan eskalasi, serta menghormati hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 yang mengatur hak dan kewajiban negara dalam memanfaatkan lautan, menetapkan batas zona maritim, serta melindungi lingkungan laut.

"Tindakan penyerangan tersebut melanggar hukum internasional, termasuk prinsip kebebasan bernavigasi, serta membahayakan keselamatan pelayaran, perdagangan internasional, dan stabilitas kawasan," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri RI melalui X, Jumat.

Dalam pernyataan tersebut, Indonesia juga kembali menegaskan dukungan terhadap penyelesaian konflik di Yaman, melalui proses politik yang inklusif, yang sepenuhnya berada di tangan dan atas prakarsa Yaman sendiri.

Namun, Indonesia mengingatkan bahwa proses tersebut akan berada di bawah fasilitas PBB, dengan menghormati kedaulatan, persatuan, dan integritas wilayah Yaman.

Sebelumnya pada Kamis, Kelompok Houthi Yaman menyatakan telah melancarkan operasi militer yang menargetkan dua kapal tanker minyak Arab Saudi di Laut Merah, dengan klaim bahwa kapal-kapal tersebut telah melanggar pembatasan maritim yang baru saja diumumkan oleh kelompok itu.

Juru bicara militer Houthi Yahya Sarea mengatakan pasukan Houthi menargetkan dua kapal tanker, yang diidentifikasi sebagai ENCELIA dan LAYLA, menggunakan rudal balistik, rudal jelajah, serta drone.

Sarea mengatakan kedua kapal tersebut menjadi sasaran karena melanggar embargo yang diberlakukan oleh angkatan bersenjata Houthi terhadap kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan Arab Saudi.

Sementara itu, Operasi Perdagangan Maritim Inggris (United Kingdom Maritime Trade Operations/UKMTO) menyatakan telah menerima laporan mengenai sebuah insiden yang melibatkan sebuah kapal tanker sekitar 70 mil laut di barat daya Al Shuqaiq, Arab Saudi.

Dalam laporan peringatan yang diunggah melalui platform media sosial X, UKMTO menyatakan nakhoda kapal melaporkan bahwa kapal dihantam sebuah proyektil tak dikenal, yang memicu kebakaran di atas kapal dan sedang berusaha dipadamkan oleh awak kapal.

Yaman dilanda konflik sejak akhir 2014, ketika kelompok Houthi menguasai ibu kota Sanaa dan sebagian besar wilayah utara negara itu, yang mendorong koalisi pimpinan Arab Saudi melakukan intervensi untuk mendukung pemerintah Yaman pada 2015.

Pewarta: Yoanita Hastryka Djohan
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.