Duka di Yahukimo: Tiga Warga Sipil Menjadi Korban Aksi Kekerasan, Koops TNI Habema Perkuat

calendar_today 24.07.2026 - person  - timer ~

Bagikan:

YAHUKIMO – Duka kembali menyelimuti Tanah Papua. Tiga warga sipil dilaporkan meninggal dunia dalam aksi kekerasan yang diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata OPM pimpinan Kopitua Heluka (Danops Kodap Yahukimo) di sekitar Jalan Trans Papua, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Senin (20/7/2026).

Berdasarkan informasi awal yang diterima, serta pernyataan yang dipublikasikan oleh Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB, kelompok tersebut mengklaim bertanggung jawab atas penembakan yang mengakibatkan tiga warga sipil meninggal dunia. Korban terdiri dari sepasang suami istri, Kumis Kogoya beserta istrinya, serta seorang perempuan dari Suku Unaukam. Hingga saat ini, identitas lengkap dan kronologi kejadian masih dalam proses pendalaman oleh aparat yang berwenang.

Koops TNI Habema menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga para korban. Kehilangan warga sipil akibat tindak kekerasan merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apa pun. Setiap masyarakat Papua berhak hidup dengan aman, bekerja, membesarkan keluarga, dan membangun masa depan tanpa rasa takut.

BACA JUGA:


Menindaklanjuti kejadian tersebut, Koops TNI Habema terus berkoordinasi dengan aparat terkait untuk melakukan penyelidikan, pengejaran, dan penegakan hukum terhadap para pelaku sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus mencegah terulangnya aksi kekerasan yang mengancam keselamatan warga.

Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf. M. Wirya Arthadiguna, menegaskan bahwa setiap tindakan aparat keamanan selalu berorientasi pada perlindungan masyarakat dan penegakan hukum yang profesional.

"Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban. Tidak ada satu pun masyarakat yang seharusnya kehilangan nyawa akibat aksi kekerasan. Koops TNI Habema akan terus bekerja secara selektif, terukur, profesional, dan sesuai hukum untuk menghadirkan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan para pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya," ujarnya.

Koops TNI Habema meyakini bahwa keamanan merupakan fondasi bagi kehidupan masyarakat. Ketika situasi aman terjaga, anak-anak dapat bersekolah, pelayanan kesehatan dapat berjalan, aktivitas ekonomi kembali tumbuh, dan masyarakat dapat membangun masa depan dengan penuh harapan.

Koops TNI Habema mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, serta terus memperkuat semangat persaudaraan demi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera.

Add VOI as a Preferred Source

Follow VOI news updates across Google.

+

AI Buka Peluang Ekspor Konten Rp6,7 Triliun, Kemenekraf Fokus Kembangkan Talenta

calendar_today 24.07.2026 - person  - timer ~

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemanfaatan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) diproyeksikan mampu menciptakan nilai ekonomi hingga Rp66 triliun per tahun bagi sektor ekonomi kreatif Indonesia. Untuk menangkap potensi tersebut, Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) menilai pengembangan talenta dan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) menjadi faktor utama agar pelaku industri mampu bersaing di pasar global.

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar mengatakan AI bukan pengganti kreativitas manusia, melainkan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing pelaku ekonomi kreatif.

"Artificial Intelligence bukanlah pengganti kreativitas manusia. AI adalah teknologi yang memperkuat kreativitas manusia. Yang perlu kita siapkan adalah talenta yang mampu memanfaatkan teknologi, memahami data, serta menghasilkan karya yang memiliki daya saing global," ujar Irene dalam peluncuran AI Economic Impact Report: Building the Future: Shaping Indonesia's AI Era pada forum Google & YouTube untuk AI dan Ekonomi Kreatif di Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Irene menegaskan Indonesia tidak boleh hanya menjadi pengguna teknologi AI, tetapi juga harus mampu menciptakan inovasi yang memiliki daya saing global.

Berdasarkan AI Economic Impact Report yang disusun Google bersama Public First, adopsi AI diperkirakan dapat menghasilkan nilai ekonomi hingga Rp66 triliun per tahun bagi sektor ekonomi kreatif Indonesia. Laporan tersebut juga memproyeksikan AI mampu melahirkan 1,8 juta kreator profesional baru pada 2035.

Selain itu, teknologi AI diperkirakan membuka potensi ekspor konten kreatif hingga Rp6,7 triliun per tahun melalui pemanfaatan teknologi kreasi dan lokalisasi konten, seperti penerjemahan, subtitle, dan dubbing.

Untuk mendukung kesiapan sumber daya manusia, Kemenekraf bersama Google akan meluncurkan program beasiswa Creative Technology Future Talents. Program tersebut menyediakan pelatihan daring di bidang AI, Data Analytics, Project Management, dan Cybersecurity bagi kreator, inovator, dan technopreneur.

Menurut Irene, pengembangan talenta harus diiringi dengan pemanfaatan data yang optimal agar pelaku ekonomi kreatif mampu menyusun strategi bisnis, meningkatkan efisiensi produksi, dan memperluas akses ke pasar internasional.

Ia juga menekankan pentingnya perlindungan HKI agar perkembangan AI tidak menghambat inovasi para kreator.

"Pengembangan AI perlu berjalan beriringan dengan pelindungan bagi para kreator melalui penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual sehingga inovasi dan kreativitas dapat terus tumbuh secara berkelanjutan," katanya.

Sementara itu, Vice President of Government Affairs & Public Policy Google Markham Erickson menilai Indonesia memiliki peluang besar menjadi salah satu kekuatan ekonomi digital berbasis AI berkat populasi usia muda, tingkat adopsi digital yang tinggi, dan ekosistem ekonomi kreatif yang terus berkembang.

Baca Juga: Google Proyeksikan AI Dorong Ekonomi Kreatif RI hingga Rp66 Triliun per Tahun

Baca Juga: Nezar Beri Peringatan! Indonesia Jangan Terlambat Masuk Rantai Pasok AI Global

Ia mengatakan Google akan terus mendukung pengembangan ekosistem AI di Indonesia melalui kolaborasi dengan pemerintah untuk membangun ekosistem AI yang terbuka, inklusif, dan bertanggung jawab.

Irene menambahkan transformasi AI memerlukan investasi jangka panjang pada pengembangan talenta, pengelolaan data, dan pengambilan keputusan berbasis data. Menurutnya, dampak ekonomi AI juga perlu diukur secara berkelanjutan agar manfaatnya terhadap penciptaan lapangan kerja, peluang usaha, dan nilai tambah sektor ekonomi kreatif dapat dimaksimalkan.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Harlah ke-28, PKB Anugerahi Lima Kiai Inspiratif Penghargaan Kehormatan

calendar_today 24.07.2026 - person  - timer ~

Jumat, 24 Juli 2026 - 13:39 WIB

Jakarta, VIVA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menganugerahi penghargaan kehormatan untuk lima tokoh ulama dalam puncak perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB yang digelar di JCC, Senayan, Kamis, 23 Juni 2026.

Baca Juga

Lima tokoh tersebut dinilai memiliki jasa luar biasa dalam menyelaraskan dakwah Islam dengan penguatan nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Penghargaan kehormatan tersebut diserahkan langsung oleh Plt. Ketua Dewan Syuro DPP PKB, KH. Manarul Hidayah, bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKB, M Hasanuddin Wahid, di hadapan para kader dan tamu undangan.

Baca Juga

Wakil Ketua Umum DPP PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, menjelaskan bahwa kelima ulama yang dianugerahi penghargaan ini merupakan sosok-sosok teladan. 

Mereka diketahui telah menghabiskan sepanjang hayatnya untuk memajukan pendidikan pesantren, menyebarkan syiar agama, sekaligus memperkokoh fondasi persatuan bangsa.

Baca Juga

Kang Cucun, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa penganugerahan ini adalah wujud takzim PKB terhadap para kiai yang selalu menjaga harmoni antara ajaran agama dan semangat cinta Tanah Air. 

"Penghargaan PKB ini kami persembahkan kepada para kiai yang berdakwah menanamkan nilai-nilai keislaman dalam satu tarikan napas yang menyatu dengan nasionalisme, Pancasila, dan cinta Tanah Air, menggunakan bahasa rakyat yang mudah dipahami oleh umat," ujar Cucun.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa rekam jejak kelima kiai tersebut telah menjadi bukti nyata bahwa rasa cinta terhadap Indonesia tidak bisa dipisahkan dari implementasi ajaran Islam itu sendiri.

"Sepanjang hidup beliau-beliau mendedikasikan diri untuk mendidik umat dan rakyat bahwa mencintai Indonesia sama pentingnya dengan mencintai agamanya. Menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sama mulianya dengan melaksanakan rukun Islam," lanjutnya.

Adapun lima ulama besar yang menerima penghargaan dalam momen bersejarah tersebut adalah:

1. KH. Sahal Mahfudh (diwakili oleh putranya, Gus Abdul Ghoffar Rozin)

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Mantan Rais Aam PBNU (1999–2014) sekaligus Pengasuh Ponpes Maslakul Huda, Kajen, Pati, ini adalah kiai alim yang dikenal gigih berdakwah ke berbagai pelosok negeri. Ia selalu membawa pesan kedamaian yang memadukan keislaman, akhlak, dan nasionalisme.

2. KH. Hasyim Muzadi (diwakili oleh putranya, Gus Yusron Hasyim Muzadi)

Halaman Selanjutnya

Sosok intelektual Muslim dan mantan Ketua Umum PBNU (2000–2010) ini tak henti mengampanyekan Islam moderat. Pengasuh Ponpes Al Hikam tersebut merangkul berbagai kalangan dalam dakwahnya, mulai dari majelis kampung, mimbar akademik, hingga forum dialog peradaban dunia.

Kejagung jadwalkan periksa Febrie Adriansyah terkait TPPU hari ini - ANTARA News Ambon, Maluku

calendar_today 24.07.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung menjadwalkan akan memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang pada Jumat ini.

Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Rudi Margono di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa jadwal pemeriksaan hari ini merupakan yang kedua bagi Febrie setelah tidak hadir pada pemeriksaan sebelumnya, Rabu (22/7), karena alasan kesehatan.

Pemeriksaan akan dilaksanakan di Gedung Utama Kejaksaan Agung. Namun, Rudi masih belum bisa memastikan kehadiran Febrie.

"Nanti kita tunggu beliaunya hadirnya jam berapa, kita tunggu," ucapnya.

Ia juga membuka peluang bahwa tim penyidik dapat menjemput paksa jika Febrie kembali tak menghadiri pemeriksaan.

"Kalau Pasal 28 KUHAP, sekali dipanggil enggak datang, silakan. Panggilan kedua tidak datang, penyidik bisa memohon bantuan kepada pejabat yang berwenang untuk menghadirkan," katanya.

Sebelumnya, tim penyidik Kejaksaan Agung yang disebut Tim 9 menerbitkan surat penyidikan baru (sprindik) baru untuk kasus dugaan TPPU. Sprindik baru itu bernomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2026.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan bahwa sprindik baru itu diterbitkan usai pihak Kejagung menerima berkas perkara dan barang bukti emas 74 kilogram dan valuta asing senilai ratusan miliar dari Polri.

Kemudian, dalam proses penyidikan, tim penyidik yang disebut Tim 9 memanggil empat orang saksi, yakni Febrie Adriansyah (FA), Don Ritto (DR), NH, dan TS, serta seorang ahli TPPU untuk dimintai keterangannya pada hari Rabu (22/7).

Namun, dari keempat orang saksi tersebut, dua orang tidak memenuhi panggilan, yakni Febrie Adriansyah dengan alasan kesehatan dan NH yang tidak hadir tanpa pemberitahuan.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kejagung jadwalkan periksa Febrie Adriansyah terkait TPPU hari ini

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Uploader : Moh Ponting

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

AC Milan memperpanjang kontrak Luka Modric hingga 2027

calendar_today 23.07.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - AC Milan resmi memperpanjang kontrak gelandang veteran asal Kroasia Luka Modric dengan durasi satu musim.

"AC Milan dengan senang hati mengumumkan bahwa Luka Modric telah menandatangani kontrak baru untuk satu musim lagi hingga 30 Juni 2027," demikian bunyi pernyataan resmi klub pada Kamis (23/7).

Modric yang kini berusia 40 tahun bergabung dengan Rossoneri pada musim lalu dengan kontrak berdurasi satu tahun.

Sejak kedatangannya, mantan bintang Real Madrid itu telah mencatatkan 37 penampilan dan menyumbang dua gol di semua kompetisi.

Dalam pernyataannya, Milan memuji kontribusi Modric yang dinilai menjadi sosok penting di lini tengah tim, baik di dalam maupun di luar lapangan.

"Ia membawa pengalaman dan kualitasnya untuk tim, baik di dalam maupun di luar lapangan, dengan kerendahan hati serta semangat yang luar biasa," tulis klub.

Baca juga: Como mendatangkan Andres Cuenca dari Barcelona

Sebelum bergabung dengan Milan, Modric menikmati karier gemilang bersama Real Madrid. Peraih Ballon d'Or 2018 itu sukses mempersembahkan 28 trofi utama selama membela klub raksasa Spanyol tersebut.

Di level internasional, Modric juga dikenal sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah Kroasia. Ia telah mengoleksi 202 penampilan dan mencetak 29 gol bersama tim nasional.

Baca juga: Leeds United merekrut Tarik Muharemovic

Tahun ini, Modric tampil dalam turnamen internasional besar ke-10 sepanjang kariernya saat membela Kroasia di Piala Dunia 2026. Namun, langkah negaranya harus terhenti setelah disingkirkan Portugal pada babak 32 besar.

Sementara itu, AC Milan menatap musim baru dengan harapan kembali bersaing di papan atas. Tujuh kali juara Liga Champions tersebut menutup Serie A musim lalu di peringkat kelima dan kini menunjuk mantan pelatih Manchester United, Ruben Amorim untuk mengangkat performa tim.

Pewarta : Hendri Sukma Indrawan
Editor: I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Airlangga Sebut 4 Negara Ini Dikecualikan dari Aturan Devisa Hasil Ekspor SDA |Republika Online

calendar_today 23.07.2026 - person  - timer ~

Airlangga sebut ada 4 negara yang dikecualikan dari aturan DHE SDA.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan terdapat empat negara yang memperoleh pengecualian dalam ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Keempat negara tersebut adalah Amerika Serikat (AS), China, Kanada, dan Australia.

Pengecualian ini diberikan karena keempat negara tersebut telah memiliki perjanjian perdagangan bilateral dengan Indonesia. “Ya kan beberapa negara yang kita cukup banyak ya dengan (perjanjian) bilateral. Salah satunya misalnya dengan China, dengan Amerika, kemudian Australia dan beberapa lagi negara lain. Satu lagi apa ya tadi ya? Kanada,” ujar Airlangga di Jakarta, Kamis.

Pemerintah telah resmi menerapkan aturan baru DHE SDA sejak 1 Juni 2026. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 yang merupakan revisi atas PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Fleksibilitas Perjanjian Bilateral

Dalam beleid tersebut, pemerintah memberikan ruang fleksibilitas untuk pelaksanaan perjanjian perdagangan bilateral maupun kesepakatan tertentu. Hal ini menjadi dasar hukum bagi pengecualian yang diberikan kepada Amerika Serikat, China, Kanada, dan Australia.

Melalui kebijakan DHE SDA yang baru, eksportir sektor sumber daya alam diwajibkan memasukkan 100 persen devisa hasil ekspor ke dalam rekening Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar rupiah.

Ketentuan Penempatan Dana

Eksportir juga diwajibkan menempatkan DHE SDA minimal 30 persen untuk sektor migas dan 100 persen untuk sektor nonmigas pada rekening khusus di sistem Himbara. Penempatan dana ini berlaku dengan jangka waktu minimal tiga bulan untuk komoditas migas dan 12 bulan untuk komoditas nonmigas.

Selain itu, pemerintah juga menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah. Jika sebelumnya diwajibkan 100 persen, kini aturan baru menetapkan konversi maksimal hanya 50 persen, memberikan kelonggaran bagi eksportir untuk menyimpan sebagian devisa dalam valuta asing.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara

Cak Imin Ungkap Alasan Angkat Prabowonomics Jadi Tema Harlah PKB

calendar_today 23.07.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengungkap alasan peringatan harlah PKB ke-28 mengangkat tema "Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi.

Imin mengatakan tema itu disingkat dengan satu kata yakni "Prabowonomics". Ia menyebut tema itu sebagai rasa syukur dan kesungguhan PKB untuk membawa arah baru ekonomi nasional.

Ia mengatakan PKB terinspirasi dari semangat Presiden Prabowo Subianto.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Untuk terus menjadi kekuatan bangsa yang mandiri dan kokoh berdasarkan kekuatan sendiri, dan kami semua PKB terinspirasi dengan semangat dan kesungguhan Bapak Presiden untuk terus mengawal arah baru ekonomi di tengah berbagai tantangan yang tidak mudah, baik geo-ekonomi maupun geo-politik," kata Imin di Jakarta, Kamis (23/7).

Ia mengutip Prabowo yang sering menyinggung soal Pasal 33 UUD 1955.

Imin mengatakan prinsip Prabowo itu sama dengan harapan dan komitmen PKB, yakni tujuan utama bernegara adalah untuk mengembalikan hak-hak ekonomi rakyat agar terwujud kesejahteraan secepat-cepatnya.

"Ketergantungan kita di pasar global bahkan sampai pada level di mana kita lupa bahwa kekayaan alam yang begitu kaya raya belum sepenuhnya terjaga dengan baik oleh tangan-tangan kita sendiri. Kita menyaksikan Bapak Presiden dengan sungguh-sungguh dimulai untuk menjaga kekayaan alam yang begitu luar biasa dan digunakan sekuat-kuatnya untuk kepentingan rakyat," katanya.

Ia mengatakan PKB mendukung kebijakan satu pintu ekspor sumber daya alam. Menurutnya, kebijakan itu menjadi salah satu cara utama untuk memulai menegakkan kedaulatan ekonomi.

"Kita yakin sepenuhnya, orientasi dan arah baru ekonomi yang dimulai dari penyelamatan sumber daya alam ini bukan sekadar retorika maupun impian di siang bolong. Kita sudah lama merindukan ini dan kita menyaksikan kebijakan Bapak Presiden sudah nyata di depan mata dengan berbagai upaya-upaya konkret yang kita saksikan," kata Imin.

(yoa/fra)

Add

as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]

KDKMP Masih Perlu Regulasi Pendukung

calendar_today 23.07.2026 - person  - timer ~

Presiden telah menegaskan bahwa KDKMP diproyeksikan menjadi pusat ekonomi rakyat di desa dan kelurahan. Ia bukan sekadar koperasi dalam pengertian konvensional, melainkan infrastruktur ekonomi yang diharapkan menjadi mesin penggerak aktivitas produksi, distribusi, dan perdagangan masyarakat.

Dalam desainnya, KDKMP akan menjalankan fungsi sebagai jalur distribusi publik nasional untuk berbagai barang subsidi dan bantuan pemerintah, sekaligus menjadi offtaker dan agregator produk petani, peternak, nelayan, pembudidaya, perajin, hingga pelaku UMKM.

Konsekuensinya, KDKMP akan menjadi simpul distribusi berbagai komoditas strategis, mulai dari LPG 3 kilogram, pupuk dan benih bersubsidi, subsidi bunga serta Imbal Jasa Penjaminan (IJP) Kredit Usaha Rakyat (KUR), beras SPHP, hingga berbagai instrumen stabilisasi harga seperti DPO, DMO, HET, termasuk Minyakita. Pada saat yang sama, koperasi ini juga akan menjadi saluran berbagai program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), PBI JKN, bantuan pangan, dan berbagai program bantuan sosial lainnya.

Besarnya mandat tersebut menunjukkan bahwa KDKMP bukan sekadar proyek pembangunan koperasi, melainkan bagian dari reformasi sistem distribusi ekonomi nasional. Apalagi statusnya telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berkaitan langsung dengan pengelolaan anggaran negara dalam jumlah sangat besar.

Dalam Nota Keuangan Tahun 2026, pemerintah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp210 triliun dan subsidi nonenergi Rp108 triliun, atau total Rp318 triliun. Di sisi lain, anggaran perlindungan sosial mencapai sekitar Rp503 triliun. Artinya, sedikitnya Rp821 triliun dana publik setiap tahun akan bersinggungan langsung dengan sistem distribusi yang sedang dibangun melalui KDKMP.

Hal tersebut belum lagi termasuk investasi pembangunan infrastruktur fisik KDKMP. Jika setiap koperasi memperoleh dukungan pembangunan sekitar Rp3 miliar dan target pembentukan mencapai sekitar 83.000 desa dan kelurahan, maka nilai investasi yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp249 triliun. Angka tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan maupun kegagalan KDKMP akan berdampak besar terhadap efektivitas belanja negara sekaligus kesejahteraan masyarakat.

Tantangan Implementasi

Pemerintah sebenarnya telah menerbitkan dua Instruksi Presiden, yakni Inpres Nomor 9 Tahun 2025 dan Inpres Nomor 17 Tahun 2025, yang menjadi dasar percepatan pembentukan organisasi dan pembangunan infrastruktur KDKMP, dengan PT Agrinas Pangan Nusantara (BUMN) ditugaskan sebagai pengembang. Namun, hingga kini belum tersedia regulasi yang secara komprehensif mengatur tata kelola organisasi, model bisnis, hubungan kelembagaan, maupun mekanisme operasional KDKMP. Padahal, Presiden telah meresmikan operasional lebih dari 1.000 KDKMP.

Kekosongan regulasi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian, tumpang tindih kewenangan, hingga lemahnya koordinasi antarkementerian dan lembaga. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera menerbitkan setidaknya Peraturan Presiden yang mengatur tata kelola KDKMP secara menyeluruh, disertai Instruksi Presiden baru yang memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, maupun institusi pendukung lainnya.

Regulasi tersebut tidak cukup hanya mengatur aspek administrasi. Hal yang lebih penting, ia harus menjadi cetak biru pengembangan kelembagaan KDKMP dalam jangka panjang. Di dalamnya perlu diatur integrasi dengan lembaga pengembangan sumber daya manusia, pendidikan perkoperasian, riset dan inovasi, sistem supervisi dan audit, pembiayaan lanjutan, digitalisasi, hingga penguatan jejaring bisnis antarkoperasi. Tanpa ekosistem kelembagaan yang utuh, KDKMP hanya akan menjadi bangunan fisik yang berdiri sendiri sendiri tanpa kemampuan berkembang menjadi institusi ekonomi rakyat yang kuat.

Di lapangan juga mulai terlihat adanya perlambatan dukungan dari sejumlah kementerian dan lembaga, terutama yang selama ini mengelola distribusi subsidi maupun bantuan pemerintah. Kondisi tersebut patut menjadi perhatian serius. Reformasi sistem distribusi selalu menyentuh kepentingan ekonomi yang telah lama menikmati keuntungan dari rantai distribusi yang panjang dan tidak efisien. Oleh karena itu, resistensi terhadap perubahan bukanlah sesuatu yang mengejutkan.

Justru di sinilah diperlukan kepemimpinan politik yang kuat. Apabila KDKMP mampu berfungsi sebagaimana dirancang, masyarakat akan memperoleh manfaat yang nyata. Penyaluran subsidi dan bantuan menjadi lebih tepat sasaran, kebocoran dan praktik pengejaran rente dalam distribusi dapat ditekan, sementara petani, nelayan, peternak, pembudidaya, perajin, dan pelaku UMKM memperoleh kepastian pasar melalui fungsi agregasi dan offtaker koperasi.

Pada akhirnya, keberhasilan KDKMP tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat gedung koperasi dibangun atau berapa banyak koperasi yang diresmikan. Keberhasilannya akan diukur dari kemampuan negara membangun sistem kelembagaan yang kokoh, tata kelola yang jelas, serta keberanian melakukan reformasi distribusi ekonomi yang berpihak kepada rakyat.

Inilah momentum untuk menjadikan koperasi bukan sekadar pelengkap kebijakan ekonomi, melainkan fondasi baru demokrasi ekonomi Indonesia sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Tanpa regulasi yang kuat dan dukungan kelembagaan yang terpadu, KDKMP berisiko menjadi proyek yang kehilangan arah. Sebaliknya, dengan desain kelembagaan yang tepat, KDKMP dapat menjadi warisan kebijakan yang bukan hanya memperkuat koperasi, tetapi juga membangun sistem distribusi nasional yang lebih adil, efisien, dan sepenuhnya berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Suroto
Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Indonesia

Senator Amerika Serikat: Hanya Trump dan Kroninya yang Ingin Lanjutkan Perang Iran

calendar_today 23.07.2026 - person  - timer ~

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemimpin Minoritas Senat Amerika Serikat (AS) Chuck Schumer melontarkan kritik keras terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hal itu terkait sikap pemerintahannya dalam konflik dengan Iran.

Schumer menilai pernyataan sang presiden yang menyebut masyarakat tidak menentang perang sama sekali tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Diketahui, Trump menyatakan bahwa warganya lebih mengkhawatirkan kenaikan harga bahan bakar dibandingkan konflik dengan Iran.

Baca Juga: Dokter Tifa 'Dibiarkan' Menang Demi Jokowi Aman: Dengan Ini Case Closed, Ijazah Tetap Jadi Misteri

Menurut Trump, masyarakat tidak mempermasalahkan perang itu sendiri, melainkan dampak ekonominya seperti lonjakan harga bensin yang terjadi di Amerika Serikat.

Namun, Schumer membantah keras pernyataan tersebut. Ia menegaskan bahwa masyarakat justru tidak menginginkan perang terus berlanjut antara Iran dan Amerika Serikat.

"Trump, bangunlah. Tidak ada yang menginginkan perang ini selain kau, kroni-kronimu, serta senator dan anggota kongres yang hanya mengikuti saja. Rakyat Amerika menentang perang ini," kata Schumer, dikutip Jumat (24/7/2026).

Politikus itu menilai publik semakin khawatir terhadap dampak konflik yang berkepanjangan, terutama terhadap keselamatan personel militer yang diterjunkan ke kawasan konflik dari Iran dan Amerika.

Menurut Schumer, masyarakat tidak ingin melihat prajurit negara mereka menjadi korban dalam perang yang dinilai tidak memiliki arah maupun tujuan yang jelas.

"Mereka menolak melihat pria dan wanita berseragam kita terbunuh dan terluka dalam perang yang tampaknya tidak memiliki arah maupun tujuan," ujarnya.

Schumer juga menuding pemerintahan saat ini tidak menyampaikan informasi secara terbuka mengenai kondisi di lapangan. Menurutnya, Donald Trump dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth berbohong mengenai informasi mengenai korban dalam konflik tersebut.

"Mereka menolak mendengar kedua sosok itu berbohong mengenai jumlah korban," lanjut Schumer.

Schumer, selain persoalan korban jiwa, mengatakan masyarakat juga harus menanggung beban ekonomi akibat konflik yang terus berlangsung antara Iran dan Amerika. Ia menyoroti tingginya harga bahan bakar yang menurutnya telah melampaui empat dolar per galon.

"Dan mereka jelas tidak ingin membayar harga bensin lebih dari empat dolar per galon," tegasnya.

Pernyataan Schumer menunjukkan semakin tajamnya perbedaan pandangan dalam internal negara tersebut mengenai perang antara Amerika Serikat dan Iran.

Trump di satu sisi berulang kali menegaskan langkah militernya diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional Amerika Serikat. Di sisi lain, kubu oposisi menilai konflik tersebut justru berisiko menyeret mereka ke perang yang lebih panjang tanpa tujuan yang jelas dengan Iran.

Baca Juga: Tak Berakhir di Eksepsi, Jokowi Belum Selesai Kejar Urusan Perkara Ijazah dengan Dokter Tifa

Hingga kini, Gedung Putih belum memberikan tanggapan lebih lanjut atas kritik terbaru yang disampaikan Chuck Schumer.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar

Artefak Papua Hasil Sitaan FBI Disimpan di Museum Nasional |Republika Online

calendar_today 23.07.2026 - person  - timer ~

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa artefak budaya yang diterima Presiden Prabowo Subianto dari Direktur Federal Bureau of Investigation (FBI) Kash Patel akan disimpan di Museum Nasional. Benda-benda bersejarah tersebut merupakan hasil sitaan FBI di Amerika Serikat yang kini resmi dikembalikan ke tanah air.

"Oh iya, di Museum Nasional sementara ini kita akan registrasi, kita catat," kata Fadli Zon dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis. Ia menambahkan bahwa artefak tersebut untuk sementara menjadi koleksi permanen museum, namun ke depannya dapat dipamerkan di museum lain melalui pameran tematik sesuai kebutuhan.

Fadli Zon mengungkapkan bahwa pada Rabu (22/7) malam, ia mendampingi Presiden Prabowo Subianto bertemu langsung dengan Direktur FBI Kash Patel. Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka penyerahan artefak budaya yang dibawa secara langsung oleh pimpinan FBI itu ke Indonesia.

Lima Artefak Dikembalikan Langsung

Dalam pertemuan tersebut, Kash Patel menyerahkan sebanyak lima artefak secara langsung kepada Presiden Prabowo. Sementara itu, tiga artefak lainnya telah diserahkan FBI kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington D.C. dan tengah diproses untuk pemulangannya ke tanah air.

Artefak yang dikembalikan tersebut berasal dari Papua, secara spesifik merupakan warisan budaya masyarakat Suku Dani, Suku Asmat, dan Suku Danau di kawasan Danau Sentani. Benda-benda bersejarah itu berupa tengkorak manusia yang diukir, kapak batu, kapak beliung dari Kawasan Danau Sentani, serta pemukul kayu hias dari suku Asmat.

"Ada dari suku Dani, Asmat, dan juga dari Danau Sentani, berupa batu-batu dan juga ada tempurung kepala manusia yang diukir," jelas Fadli Zon merinci artefak yang diterima.

Upaya Memerangi Perdagangan Ilegal

Repatriasi benda budaya ini tidak hanya bertujuan melindungi warisan budaya Indonesia, tetapi sekaligus menjadi langkah nyata dalam memerangi penjualan benda budaya secara ilegal. Fadli Zon menekankan pentingnya menjaga artefak sebagai kekayaan budaya bangsa.

"Kami berharap benda-benda cagar budaya tidak lagi diperdagangkan secara ilegal. Benda-benda tersebut harus menjadi kekayaan budaya yang kita pelihara," tegasnya. Pihaknya pun menyampaikan apresiasi atas dukungan FBI serta kerja sama yang telah terjalin dalam proses repatriasi ini.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara