Usai viral, Legislator desak evaluasi pemilihan Raka Raki Jatim - ANTARA News Jawa Timur

calendar_today 11.08.2026 - person  - timer ~

Proses seleksi Raka Raki seharusnya mengedepankan kapasitas intelektual, karakter, moralitas, dan kepatutan. Karena itu, yang bersangkutan perlu memberikan klarifikasi kepada publik.

Surabaya (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas meminta evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemilihan Raka Raki Jawa Timur menyusul mencuatnya dugaan kasus yang melibatkan salah satu runner up dan ramai diperbincangkan di media sosial.

"Proses seleksi Raka Raki seharusnya mengedepankan kapasitas intelektual, karakter, moralitas, dan kepatutan. Karena itu, yang bersangkutan perlu memberikan klarifikasi kepada publik," kata Puguh di Surabaya, Selasa.

Puguh menilai dugaan tersebut berpotensi mencoreng citra Raka Raki yang selama ini menjadi duta promosi budaya dan pariwisata Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Ia juga mendorong penyelenggara menjadikan kasus tersebut sebagai bahan evaluasi agar proses seleksi ke depan semakin ketat sehingga kandidat yang terpilih benar-benar memenuhi standar kompetensi dan integritas.

Menurut dia, apabila dugaan yang beredar terbukti, maka yang bersangkutan sebaiknya bersikap terbuka dan bersedia melepaskan status sebagai runner up demi menjaga nama baik Raka Raki Jawa Timur.

Selain itu, Puguh meminta Ikatan Raka Raki Jawa Timur bertindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk menyerahkan penanganan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan unsur pidana.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur Evy Afianasari mengatakan penanganan awal dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota yang mengirimkan peserta.

"Hasil investigasi akan dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada kami. Setelah itu akan dibahas bersama dewan juri untuk menentukan langkah selanjutnya," ujarnya.

Evy menegaskan sanksi terberat yang dapat dijatuhkan berupa pencabutan gelar serta pemberhentian dari Ikatan Raka Raki.

Ia menambahkan, hingga kini proses investigasi oleh Pemerintah Kota Surabaya masih berlangsung sehingga Disbudpar Jatim belum menerima laporan resmi maupun mengambil keputusan.

Pewarta: Faizal Falakki
Editor : A Malik Ibrahim
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Gubernur Gorontalo: Infrastruktur terdampak bencana segera diperbaiki - ANTARA News Gorontalo

calendar_today 11.08.2026 - person  - timer ~

Gorontalo (ANTARA) -  Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail memastikan rencana pembangunan kembali sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam di wilayah itu segera direalisasikan.

Kepastian tersebut diperoleh setelah melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto di Jakarta, Senin.

“Pertemuan tadi mengonfirmasi kembali usulan yang pernah kami ajukan ke BNPB terkait dengan kejadian bencana di Provinsi Gorontalo. Sudah ada konfirmasi dari Kepala BNPB untuk segera dilaksanakan,” kata Gubernur seusai pertemuan.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Gorontalo didampingi Bupati Boalemo Rum Pagau, Kepala BPBD Provinsi Gorontalo Rusli W. Nusi, dan Kepala BPBD Kabupaten Boalemo Roslina Karim.

Gusnar menjelaskan BNPB telah melakukan perencanaan keuangan terhadap usulan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk pembangunan infrastruktur yang rusak akibat bencana. Proses tersebut ditargetkan selesai pada akhir Agustus 2026.

Ia menjelaskan masih terdapat sejumlah administrasi yang berkaitan dengan keuangan yang harus diselesaikan sebelum pembangunan dapat dilaksanakan.

Kepastian tersebut menjadi langkah penting untuk memulihkan infrastruktur dasar yang rusak akibat bencana dan mengembalikan kelancaran akses masyarakat.

Sementara itu, Bupati Boalemo Rum Pagau mengatakan terdapat empat jembatan di wilayahnya yang rusak akibat banjir. Usulan pembangunan jembatan tersebut telah disampaikan kepada BNPB sejak setahun lalu.

“Khusus di Kabupaten Boalemo ada empat jembatan yang sudah kami usulkan. Alhamdulillah Kepala BNPB menyampaikan bulan ini perencanaan keuangan akan selesai,” ujar Rum.

Kepala BNPB Suharyanto juga menjamin Gorontalo menjadi prioritas dalam penanganan infrastruktur terdampak bencana. Kepastian itu disampaikan di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan banyaknya usulan serupa dari daerah lain.

Sebelumnya, Gubernur Gorontalo meninjau langsung kondisi jembatan yang rusak di Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo. Ia berkomitmen memperjuangkan pembangunan kembali jembatan tersebut agar akses masyarakat tidak terus terganggu.

Selain empat jembatan di Boalemo, Pemprov Gorontalo mengusulkan pembangunan dua jembatan, dua talud, dan dua tanggul yang tersebar di Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, dan Kota Gorontalo.

Pewarta: Faradila Alim
Editor : Debby H. Mano

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

BPKN: Perlindungan terhadap jamaah haji-umrah harus terus diperkuat

calendar_today 11.08.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI memandang perlindungan terhadap jamaah haji dan umrah harus terus diperkuat.

Menurut Ketua Komisi Advokasi BPKN RI Fitrah Bukhari, penguatan perlindungan tersebut dapat dilakukan pada aspek pengawasan administratif oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) ataupun penegakan hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

“Pengawasan administratif oleh Kementerian Haji dan Umrah serta penegakan hukum oleh Kepolisian harus saling menguatkan. Tujuannya sama, yaitu mencegah masyarakat menjadi korban dan memastikan hanya penyelenggara yang memenuhi ketentuan yang dapat melayani jamaah,” kata Fitrah dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Sementara itu, dia memandang upaya Kemenhaj hingga saat ini patut diapresiasi, terutama seusai menerbitkan Peraturan Menteri Haji dan Umrah (Permenhaj) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, dan Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Keagamaan.

Permenhaj tersebut ditetapkan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf pada 30 Juli 2026, dan diundangkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dhahana Putra pada 3 Agustus 2026.

Baca juga: Satgas Haji perkuat perlindungan jamaah jelang akhir musim haji

Walaupun demikian, dia mengatakan implementasi Permenhaj terkait pengawasan dan penerapan sanksi administratif sesuai tingkat pelanggaran perlu dijalankan secara konsisten.

Ia mengatakan implementasi yang konsisten dapat melindungi jamaah haji dan umrah sebelum terjadinya kerugian, serta menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat bagi penyelenggara yang mematuhi ketentuan.

Di sisi lain, dia mengapresiasi jajaran Polri dalam menindak dugaan penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan umrah tanpa izin.

Ia memandang penindakan terhadap hal tersebut menjadi pengingat penting bahwa legalitas penyelenggara merupakan pintu awal perlindungan jamaah.

Sementara terhadap jamaah selaku konsumen, dia mengingatkan agar mereka tidak hanya mempertimbangkan harga paket yang murah.

Akan tetapi, dia mengingatkan jamaah untuk tetap melihat legalitas dan rekam jejak penyelenggara, kepastian keberangkatan, rincian fasilitas, hingga kejelasan hak dan kewajiban.

Baca juga: Satgas Haji perkuat perlindungan jamaah jelang akhir musim haji

Baca juga: Timwas Haji DPR minta perlindungan jamaah diperkuat usai kasus Hanania

Baca juga: Polri bentuk Satgas Haji dan Umrah guna perkuat perlindungan jamaah

Pewarta: Rio Feisal
Editor: La Ode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Pemprov Gorontalo beri keringanan pajak kendaraan hingga 31 Agustus - ANTARA News Gorontalo

calendar_today 11.08.2026 - person  - timer ~

Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor hingga 31 Agustus 2026 untuk mendorong masyarakat menyelesaikan tunggakan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Program tersebut diluncurkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Gorontalo sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim di Gorontalo, Senin, mengatakan program tersebut diharapkan mendorong masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk memenuhi kewajibannya.

Menurut Sofian, optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor diperlukan karena menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

Ia juga mendorong pemutakhiran data wajib pajak yang diikuti digitalisasi proses pemungutan pajak untuk memperbaiki tata kelola penerimaan daerah.

"Pemutakhiran data wajib pajak bagi saya kepentingannya adalah bagaimana bisa membangun digitalisasi, bukan hanya dimutakhirkan tetapi digitalisasi di setiap unsur dalam proses melakukan pemungutan pajak di Provinsi Gorontalo," katanya.

Menurut dia, digitalisasi diharapkan mempermudah pemerintah melakukan konsolidasi data sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan perpajakan.

Sofian meminta informasi mengenai program keringanan pajak yang berlaku hingga 31 Agustus disebarluaskan ke seluruh wilayah agar dapat dimanfaatkan masyarakat.

Ia berharap program tersebut dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor.

Namun, Sofian belum merinci, apakah pokok pajak yang dibebaskan itu pokok pajak tahun berapa dan bagaimana skemanya? 

Tidak dirinci apakah wajib pajak cukup membayar pajak tahun berjalan atau apakah seluruh denda PKB dibebaskan 100 persen dan apakah ada pembebasan BBNKB atau tunggakan SWDKLLJ?

Pewarta: Faradila Alim
Editor : Debby H. Mano

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Empati Nakes Terhadap Penderitaan Pasien BPJS |Republika Online

calendar_today 11.08.2026 - person  - timer ~

Oleh: Budi Santoso, Guru Besar dan Dekan Fakultas Kedokteran UNUSA dan Ketua Badan Pertimbangan Fakultas (BPF) Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Di Indonesia pernah beredar buku berjudul “Orang Miskin Dilarang Sakit” (2004) karya Eko Prasetyo. Judul buku ini hingga kini masih relevan untuk menggambarkan nasib orang-orang miskin yang menginginkan layanan kesehatan yang layak bagi dirinya. Alih-alih keluhan pasien dari kelompok masyarakat miskin ini direspons dengan baik, justru yang terjadi sebaliknya.

Yurizal Tri Chserawan, seorang peserta program BPJS yang mengeluh di platform Threads tanggal 22 Juli 2026, yang menceritakan bagaimana ia menunggu sampai 8 jam untuk mendapatkan ruang rawat inap, ternyata tidak kunjung memperoleh apa yang diinginkan. Motif Yurizal menyampaikan keluhan di media sosial mungkin sekadar curhat. Sebagai bagian dari masyarakat digital, wajar Yurizal mengutarakan uneg-unegnya di ruang publik. Tetapi, jangankan mendapatkan tanggapan yang bersimpati. Unggahan Yurizal justru direspons sejumlah tenaga kesehatan (nakes) dengan tanggapan yang kurang simpatik.

Ada yang menanyakan status ekonomi Yurizal. Ada pula yang menjadikan bahan candaan dengan mengaitkan pada ruang jenazah. Intinya ada pesan dari sejumlah nakes itu bahwa Yurizal seolah tidak pantas mengeluh. Kasus respons sejumlah nakes yang nirempati terhadap pasien BPJS ini kemudian viral dan mengundang simpati dari para netizen ketika tanggal 31 Juli 2026 Yurizal meninggal dunia. Yurizal di sini akhirnya menjadi simbol nasib pasien miskin yang acap kali kurang terpenuhi haknya untuk mendapatkan layanan kesehatan sebagaimana pasien lain –terlepas bagaimana status ekonomi dan apakah ia peserta BPJS atau tidak.

Hak Pasien BPJS

Komentar yang dilontarkan sejumlah nakes terhadap pasien BPJS sesungguhnya termasuk dalam tindak perundungan. Tindakan meremehkan dan bahkan menghina pasien BPJS bagaimanapun tidak bisa dibenarkan. Seorang dokter dan perawat, mereka adalah profesi yang bekerja di bawah sumpah yang menempatkan keselamatan serta martabat manusia di tempat tertinggi. Etika profesi di bidang medis ini benar-benar harus ditegakkan, dan tidak lantas gugur ketika seseorang menanggalkan pakaian dinas dan memegang gawainya di rumah. 

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) telah dengan tegas menyoroti hal ini, dan mengingatkan bahwa penegakan disiplin profesi mencakup pula etika dalam bermedia sosial. Seorang nakes tidak diperkenankan seenaknya menyampaikan pendapat yang seolah menghina pasien dari BPJS.

Pasien BPJS bukanlah pasien kelas dua yang bisa diperlakukan semena-mena, dan dihina karena keterbatasan status ekonominya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jaminan dari BPJS Kesehatan, setiap peserta JKN yang statusnya aktif dan memenuhi indikasi medis mempunyai hak-hak mendasar yang dijamin negara. Jadi seorang nakes yang menghina pasien BPJS sesungguhnya ia telah melanggar sumpahnya dan telah pula melanggar aturan yang sah berlaku.

Memang, sebagian pihak berkilah bahwa apa yang dilakukan sejumlah nakes dalam kasus Yurizal adalah tindakan khilaf dan ekspresi dari kejenuhan kerja serta tekanan lingkungan yang mereka alami. Di berbagai rumah sakit, harus diakui memang tidak sedikit nakes yang berada di bawah tekanan kerja yang berat. Beban kerja yang tinggi, rasio pasien yang tidak seimbang, keterbatasan fasilitas rumah sakit, hingga kerumitan administratif klaim asuransi kesehatan kerap memicu rasa frustasi yang kemudian diekspresikan di media sosial.

Namun, menjadikan tekanan lingkungan kerja sebagai pembenaran untuk melukai kondisi psikologis pasien BPJS bagaimanapun tidak bisa dibenarkan. Ini adalah perilaku serta sebuah kekeliruan besar. Pasien dan keluarga yang datang ke fasilitas kesehatan berada dalam posisi paling rentan. Bagi mereka, waktu menunggu delapan jam di Instalasi Gawat Darurat (IGD) atau ruang transit adalah detik-detik penuh kecemasan, karena mereka adalah pasien yang tidak berdaya dan membutuhkan layanan medis yang layak.

Komentar nonetis yang dilontarkan oleh oknum tenaga kesehatan terhadap peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di ruang digital bukan saja mencederai nilai kemanusiaan profesi medis, tetapi itu adalah bentuk sikap yang nir-empati. Hukum menjamin bahwa peserta JKN memiliki hak penuh atas pelayanan kesehatan yang setara, non-diskriminatif, dan bermartabat, tanpa stigma terkait status pembiayaan mereka. Sebagai seorang nakes, para perundungan Yurizal tentu paham bahwa apa yang mereka lakukan tidaklah pantas.

Pertama, di berbagai rumah sakit memang kerap dilaporkan bahwa peserta BPJS umumnya mendapatkan pelayanan kesehatan ala kadarnya. Padahal, kalau mengacu pada aturan yang berlaku, peserta berhak nyata-nyata disebutkan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang setara, cepat, dan mudah di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, tanpa dibeda-bedakan dengan pasien umum.

Kedua, peserta BPJS berhak mendapatkan informasi dan juga berhak menyampaikan pengaduan atas apa yang mereka rasakan. Mereka berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai prosedur pelayanan kesehatan dan penanganan kendala melalui saluran resmi, seperti petugas BPJS SATU! di rumah sakit atau aplikasi Mobile JKN.

Ketiga, pasien BPJS juga memiliki hak untuk mendapatkan kelas perawatan sesuai keanggotaan mereka di program BPJS. Mereka berhak memperoleh fasilitas rawat inap sesuai dengan hak kelas perawatan yang dipilih atau dibayarkan iurannya. Menurut aturan, jika kamar sesuai hak tidak tersedia, pasien berhak dirawat di kelas satu tingkat diatasnya selama maksimal tiga hari tanpa tambahan biaya, atau dirujuk ke fasilitas kesehatan yang setara.

Keempat, yang terpenting pasien BPJS juga berhak mendapatkan perlakuan yang bermartabat. Mereka berhak diperlakukan secara manusiawi, dengan rasa hormat, kejujuran, dan penghormatan atas martabatnya sebagai manusia di manapun proses pelayanan berlangsung. Pasien BPJS, meski membayar jasa layanan kesehatan tidak seperti pasien di rumah sakit swasta, mereka tetap berhak diperlakukan secara manusiawi.

Momentum

Tindak perundungan dan sikap nirempati terhadap pasien BPJS hingga pasien meninggal dunia tentu menjadi keprihatinan kita semua. Kasus ini harus menjadi momentum evaluasi total. Organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) seyogianya segera bertindak tegas menegakkan sanksi etik kepada oknum nakes yang terbukti melanggar nilai kemanusiaan, agar ada efek jera.

Di luar pembenahan etika nakses, yang tidak kalah penting kasus Yurizal ini seyogianya juga menyadarkan pemerintah untuk segera membenahi keterbatasan infrastruktur pelayanan dasar kesehatan agar celah antrean panjang dan kekurangan kamar dapat diminimalkan. Pasien dan tenaga kesehatan sejatinya adalah mitra dalam ekosistem kesehatan; keduanya tidak boleh ditempatkan dalam posisi yang berseberangan akibat kelemahan sistem. Pasien dan nakes adalah dua pihak yang seharusnya bekerja sama untuk melaksanakan proses penyembuhan pasien secara profesional dan empatik.

Bahwa ada nakes yang khilaf dan kemudian melakukan perundungan tentu harus dibina. Tetapi, sekadar menyalahkan nakes tentu tidak akan menyelesaikan akar masalah yang dihadapi dalam memastikan akses layanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.

Rektor UNG sebut program KKN sebagai ruang belajar bagi mahasiswa - ANTARA News Gorontalo

calendar_today 11.08.2026 - person  - timer ~

Gorontalo (ANTARA) - Rektor Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Prof Eduart Wolok  mengatakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN), merupakan ruang belajar secara langsung bagi mahasiswa.

Hal itu dikatakan Eduart di Kota Gorontalo, Senin saat memberikan pembekalan kepada ribuan mahasiswa UNG, yang akan terjun melakukan program pengabdian kepada masyarakat melalui program KKN Tematik tahap II Tahun 2026.

Ia mengajak mahasiswa peserta KKN, untuk mengubah cara pandang terhadap program tersebut.

Menurutnya KKN bukan sekadar kewajiban akademik, tetapi menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar langsung dari masyarakat sekaligus memberikan kontribusi nyata.

Ia meminta mahasiswa memanfaatkan 45 hari masa pengabdian sebagai ruang belajar untuk memahami dinamika kehidupan masyarakat, menimba pengalaman, serta mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan.

“Jadikan masa 45 hari ini sebagai momentum untuk belajar langsung dari dinamika masyarakat, menimba ilmu, sekaligus memberikan solusi atas problematika yang dihadapi warga setempat,” katanya.

Pengalaman berinteraksi langsung dengan masyarakat akan memberikan pembelajaran yang tidak selalu diperoleh di ruang kelas.

Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan mampu melihat berbagai persoalan di lokasi KKN secara objektif, kemudian merancang kontribusi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat.

Dalam menjalankan program kerja, mahasiswa diminta tetap berpegang pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, memahami batas kewenangan, serta aktif berkonsultasi dengan dosen pendamping lapangan (DPL).

Setiap program juga harus dirancang dan dilaksanakan berdasarkan kondisi nyata masyarakat, bukan sekadar mengejar penyelesaian kegiatan.

Eduart pun mengingatkan setiap mahasiswa KKN merupakan representasi UNG di tengah masyarakat.

Sikap dan perilaku mahasiswa selama berada di desa akan turut menentukan bagaimana masyarakat memandang almamater.

Oleh karena itu, mahasiswa diminta menjaga etika, tutur kata, perilaku, serta menghormati masyarakat dan kearifan lokal yang berlaku di masing-masing wilayah.

“Jaga nama baik almamater. Etika, tutur kata, perilaku dan kemampuan menghargai masyarakat merupakan bagian penting dari pengabdian. Ingat bahwa selama berada di lokasi KKN, saudara-saudara adalah representasi UNG,” katanya pula.

Rektor juga mengingatkan mahasiswa untuk tidak menjadikan KKN sebagai formalitas yang membebani. Sebaliknya, masa pengabdian harus dijalani dengan kegembiraan, semangat dan rasa tanggung jawab.

Pewarta: Susanti Sako
Editor : Debby H. Mano

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Rektor UNG sebut mahasiswa baru harus cepat beradaptasi - ANTARA News Gorontalo

calendar_today 11.08.2026 - person  - timer ~

Gorontalo (ANTARA) - Rektor Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Profesor Eduart Wolok mengatakan mahasiswa baru, harus cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus.

"Hari ini, saya resmi menyambut 5.166 mahasiswa baru untuk Tahun Akademik 2025/2026," kata Eduart di Kota Gorontalo, Senin.

Ribuan generasi muda terpilih untuk 11 fakultas di UNG, kini sah menjadi bagian dari keluarga besar 'Kampus Kerakyatan' ini, setelah menjalani prosesi pengukuhan dalam sidang senat terbuka.

Acara sakral tersebut dipimpin langsung Eduart selaku rektor UNG, didampingi Ketua Senat Universitas Profesor Femy Sahami, serta jajaran pimpinan di lingkungan universitas.

Eduart menyatakan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru yang berhasil menembus ketatnya persaingan masuk UNG.

Para mahasiswa yang dikukuhkan merupakan kandidat terbaik yang berhasil menyisihkan puluhan ribu pendaftar dari berbagai jalur seleksi.

“Jalani kehidupan di lingkungan kampus dengan penuh suka cita. Tujuannya adalah memperkuat kualitas dan kompetensi individu, sehingga kelak dapat memberikan manfaat serta kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa dan negara," kata Eduart.

Menurutnya menyandang status sebagai mahasiswa UNG bukan sekadar rutinitas menempuh pendidikan tinggi.

Status ini membawa amanah besar untuk terus mengembangkan potensi diri, mengasah kedisiplinan, serta menjaga fokus selama menempuh perjalanan akademik.

“Kesempatan emas mengecap pendidikan di UNG ini diharapkan dapat dimaksimalkan oleh seluruh mahasiswa baru melalui kesungguhan belajar dan keaktifan berkarya, demi mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global," katanya.

Sebagai mahasiswa baru, rektor berharap seluruh mahasiswa dapat beradaptasi cepat dengan kehidupan kampus serta sistem akademik.

"Jika cepat beradaptasi, mahasiswa baru dapat menjalankan pendidikan tepat waktu dibarengi pencapaian prestasi yang memuaskan," katanya.

Pewarta: Susanti Sako
Editor : Debby H. Mano

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

BRIN Kembangkan AI untuk Deteksi Makanan Basi di Program MBG

calendar_today 10.08.2026 - person  - timer ~

Teknologi.id – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengembangkan sejumlah teknologi untuk mendukung keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya adalah perangkat yang memanfaatkan sensor dan kecerdasan buatan (AI) untuk membantu mendeteksi tanda-tanda makanan mulai rusak.

Teknologi tersebut diperkenalkan Kepala BRIN Arif Satria saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (6/8/2026).

Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada wadah makanan atau ompreng. Perangkat ini menggunakan multisensor untuk mendeteksi gas yang muncul ketika makanan mulai mengalami pembusukan.

Data dari sensor kemudian dianalisis menggunakan model AI untuk membantu mengenali kondisi makanan.

Baca juga: Vivo S2 Resmi Meluncur, Bawa Desain Mirip iPhone Air dan Baterai 7.050 mAh

Bagaimana Food Guard Mendeteksi Makanan Basi?

Secara sederhana, Food Guard bekerja dengan membaca perubahan gas yang muncul dari makanan.

Ketika makanan mulai mengalami kerusakan, proses tersebut dapat menghasilkan senyawa atau gas tertentu. Sensor pada perangkat kemudian menangkap perubahan tersebut.

Karena menggunakan beberapa sensor sekaligus, sistem ini disebut menggunakan multisensor. Data yang dikumpulkan selanjutnya dapat dianalisis menggunakan model AI untuk membantu mengidentifikasi tanda-tanda pembusukan.

Dengan teknologi tersebut, pemeriksaan kondisi makanan diharapkan tidak hanya mengandalkan tampilan atau bau makanan.

Namun, BRIN belum membeberkan secara rinci tingkat akurasi Food Guard, waktu deteksi, harga perangkat, maupun kapan teknologi tersebut akan digunakan secara luas dalam program MBG.

BRIN Siapkan Berbagai Teknologi untuk MBG

Food Guard merupakan salah satu dari sejumlah inovasi yang dikembangkan BRIN untuk mendukung rantai program MBG.

Dalam paparan pada konferensi pers Indonesia Innovator Award, Senin (10/8/2026), Arif Satria menjelaskan bahwa inovasi BRIN mencakup berbagai tahapan, mulai dari produksi bahan baku hingga pengawasan makanan.

Teknologi yang dikembangkan antara lain mencakup:

• inovasi bahan pangan;
• teknologi pengolahan makanan;
• teknologi pengemasan;
• perangkat pemeriksaan keamanan pangan;
• deteksi kehalalan; dan
• sistem monitoring berbasis AI.

Artinya, pengembangan teknologi BRIN untuk MBG tidak hanya berfokus pada mendeteksi makanan yang sudah basi, tetapi mencakup seluruh rantai penyediaan makanan.

Ada Fresh Scan untuk Mengecek Kesegaran Makanan

Pada bagian quality control dan food safety, BRIN juga memperkenalkan teknologi bernama Fresh Scan.

Fresh Scan dirancang untuk mendeteksi kesegaran makanan dengan membaca gas tertentu, termasuk hidrogen sulfida (H₂S) dan amonia (NH₃), serta mengintegrasikan sistem tersebut dengan Internet of Things (IoT).

Selain Fresh Scan, terdapat test-kit MBG yang menggunakan multisensor gas untuk mendeteksi tanda-tanda pembusukan makanan.

Test-kit tersebut disebut menggunakan lima jenis sensor gas.

BRIN juga menyiapkan perangkat untuk membantu mendeteksi aspek kehalalan makanan dalam program MBG.

BRIN Kembangkan Smart Bioplastic

Inovasi juga dikembangkan pada tahap pengemasan makanan.

BRIN memperkenalkan smart bioplastic berbasis biomassa yang diarahkan untuk membantu menjaga mutu, keamanan, dan umur simpan pangan sekaligus menjadi bagian dari teknologi pendeteksi kondisi makanan.

Konsep kemasan pintar memungkinkan kondisi tertentu pada makanan diketahui melalui respons material kemasan.

Namun, detail teknis mengenai smart bioplastic yang dipaparkan BRIN untuk MBG, termasuk mekanisme penerapan dan tahap implementasinya, belum dijelaskan secara lengkap kepada publik.

AI Dipakai untuk Memantau Program MBG

Selain perangkat pendeteksi makanan, BRIN juga mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis AI untuk program MBG.

Sistem ini dirancang untuk membantu memantau berbagai aspek, seperti:

• keamanan pangan;
• kualitas gizi;
• higienitas dapur;
• rantai pasok; dan
• proses distribusi.

Pemanfaatan AI diharapkan dapat membantu pengawasan secara lebih terintegrasi sehingga potensi masalah dalam rantai penyediaan makanan dapat diketahui lebih cepat.

Mengapa Teknologi Ini Penting untuk MBG?

Makanan dalam program MBG melewati sejumlah tahapan sebelum diterima masyarakat.

Mulai dari bahan baku, proses memasak, pengemasan, pengangkutan, hingga distribusi, setiap tahap dapat memengaruhi kualitas makanan.

Suhu dan lamanya waktu penyimpanan atau perjalanan, misalnya, dapat memengaruhi kondisi makanan.

Karena itu, perangkat yang dapat membantu membaca perubahan kondisi makanan berpotensi menjadi lapisan tambahan dalam sistem keamanan pangan.

Meski demikian, alat berbasis sensor dan AI tetap bukan satu-satunya penentu keamanan makanan. Prosedur kebersihan, pengolahan yang tepat, pengendalian suhu, penyimpanan, serta pemeriksaan keamanan pangan tetap diperlukan.

Baca juga: Elon Musk Bikin Bisnis Baru, Siapkan Rp 300 Triliun untuk Pabrik Chip AI

Kapan Food Guard Mulai Dipakai untuk MBG?

Hingga saat ini, belum ada informasi resmi bahwa Food Guard akan dipasang pada seluruh ompreng MBG.

BRIN juga belum menjelaskan kapan perangkat tersebut akan digunakan secara luas dalam operasional program.

Karena itu, Food Guard dan teknologi sejenis lebih tepat disebut sebagai inovasi yang sedang dikembangkan untuk mendukung program MBG, bukan sistem yang saat ini sudah digunakan di seluruh pelaksanaan MBG.

Hal ini juga berarti belum tepat jika dikatakan seluruh makanan MBG saat ini sudah diperiksa menggunakan AI.

BRIN Ingin Riset Tidak Berhenti di Prototipe

Pengembangan teknologi untuk MBG menjadi bagian dari upaya BRIN mendorong hasil penelitian agar dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Arif Satria menekankan pentingnya mengubah pola pikir peneliti dari research for research menjadi research for impact.

Artinya, penelitian diharapkan tidak berhenti pada publikasi atau prototipe, tetapi dapat dikembangkan menjadi produk dan solusi yang benar-benar digunakan.

Dalam program MBG, pendekatan tersebut diwujudkan melalui berbagai inovasi yang mencakup bahan pangan, pengolahan, pengemasan, keamanan makanan, hingga sistem pemantauan berbasis AI.

Teknologi BRIN Masih dalam Tahap Pengembangan

Pengembangan Food Guard menunjukkan bagaimana teknologi sensor dan AI mulai dimanfaatkan untuk membantu meningkatkan keamanan pangan dalam program MBG.

Selain Food Guard, BRIN juga menyiapkan Fresh Scan, test-kit MBG, smart bioplastic, serta sistem monitoring berbasis AI dengan fungsi yang berbeda-beda.

Namun, sejumlah detail penting seperti akurasi, biaya, skala produksi, dan jadwal penerapan teknologi tersebut masih belum dijelaskan secara lengkap.

Karena itu, perkembangan berikutnya akan menentukan sejauh mana inovasi BRIN tersebut dapat diterapkan dalam kondisi nyata dan membantu memperkuat sistem keamanan pangan program Makan Bergizi Gratis.

Baca Berita dan Artikel yang lain di Google News.

(dwk)

Harapan pulih permanen tumbuh di huntara Aceh Tamiang

calendar_today 10.08.2026 - person  - timer ~

Mendung yang makin pekat di langit tak menyurutkan langkah anak-anak di Hunian Sementara (Huntara) Aceh Tamiang 4, Desa Medang Ara, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Sore itu, mereka tetap berkumpul dan bermain di lapangan rumput kompleks huntara yang dibangun melalui kolaborasi Kementerian Pekerjaan Umum, PT Wijaya Karya, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang itu.

Sejumlah anak laki-laki bahkan tetap asyik berlarian di tengah lapangan ketika hujan deras mulai mengguyur kompleks yang terdiri atas 240 unit huntara bagi penyintas bencana dari sejumlah wilayah di Aceh Tamiang tersebut. Pakaian mereka basah, tetapi tawa dan teriakan kecil terus terdengar.

Melihat tingkah polah anak-anak itu, Awaludin (43), penyintas asal Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru, hanya bisa tersenyum. Ia mengaku tak kuasa melarang mereka menikmati waktu bermain.

“Biarkan saja dulu mereka bermain, asalkan hujan tidak disertai kilat atau petir. Kalau ada kilat, baru kami suruh mereka segera pulang,” kata Awaludin sembari mengamati anak-anak yang masih berkejaran di lapangan.

Awaludin kini menempati salah satu unit huntara bersama istri dan kedua anaknya. Di dalam unit tersebut tersedia dua tempat tidur dan sebuah lemari untuk menyimpan pakaian serta barang-barang keluarga. Meskipun sederhana, hunian itu menjadi tempat yang aman bagi keluarganya setelah rumah yang mereka tempati sebelumnya rusak berat akibat bencana hidrometeorologi akhir tahun lalu.

Ia bersyukur keluarganya memperoleh tempat tinggal sementara yang layak. Bagi Awaludin, huntara bukan sekadar bangunan untuk berlindung dari panas dan hujan, tetapi juga ruang bagi keluarganya untuk kembali menata kehidupan. Di tempat itu, anak-anaknya dapat beristirahat, belajar, bermain, dan perlahan meninggalkan rasa takut yang muncul setelah bencana.

Kompleks Huntara Aceh Tamiang 4 juga dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung. Kamar mandi bersama tersedia pada setiap blok, disertai juga dengan dapur umum. Huntara itu juga memiliki tempat ibadah dan pasokan air bersih yang mengalir dengan baik dan lancar. Fasilitas tersebut memungkinkan para penghuni memenuhi kebutuhan sehari-hari sembari membangun kembali kebersamaan dengan sesama penyintas.

Rasa syukur serupa disampaikan Ngatrizal (66) dan istrinya, Yunita (61). Pasangan lanjut usia asal Desa Kebun Tanjung Seumantoh itu kini juga tinggal di kompleks Huntara Aceh Tamiang 4 setelah rumah mereka rusak parah akibat bencana.

“Alhamdulillah, kami bisa tinggal di huntara ini setelah rumah kami rusak parah,” ujar Ngatrizal. Baginya dan Yunita, keberadaan huntara memberikan rasa tenang karena mereka tidak lagi harus memikirkan tempat berlindung yang aman, terutama ketika hujan kembali turun.

Di sisi lain, pembangunan hunian tetap bagi penyintas melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat juga terus dilakukan. Di Aceh Tamiang, ratusan huntap telah rampung dibangun, di antaranya berasal dari Yayasan Buddha Tzu Chi di Kecamatan Karang Baru dan huntap yang dibangun Polri di Kecamatan Kejuruan Muda. Kompleks huntap komunal itu kini dalam tahap penyelesaian akhir dan juga pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Satgas PRR pulihkan konektivitas Nagan Raya

calendar_today 10.08.2026 - person  - timer ~

Akses masyarakat di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, yang sempat terputus akibat bencana hidrometeorologi kini kembali terhubung. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus memacu penanganan jalan, jembatan, dan aliran sungai agar konektivitas warga pulih secara permanen sekaligus menggerakkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Satgas PRR pada Minggu (9/8/2026), penanganan difokuskan pada sejumlah titik krusial, antara lain penataan aliran sungai dan perbaikan jembatan di Desa Blang Puuk serta penanganan material longsor dan limpahan air yang menutupi Ruas Beutong dan Celala di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang.

Project Manager Proyek Penanganan Bencana Alam Ruas Genting Gerbang–Jeuram, Feri Ejin, mengatakan pekerjaan di Blang Puuk menunjukkan perkembangan signifikan. Tim telah merekonstruksi badan jalan yang sebelumnya hilang akibat bencana sekaligus mengembalikan aliran sungai yang sempat melebar dan menggerus jalan ke jalur semula. Perlindungan terhadap infrastruktur juga diperkuat melalui pembangunan tanggul di kedua sisi sepanjang 400 meter.

“Sekarang kita membangun tanggul kanan dan kiri sepanjang 400 meter. Tanggul itu dibangun untuk melindungi konstruksi utama jembatan dan jalan, sehingga jika ada kejadian berulang di kemudian hari, jalan dan jembatan terproteksi dengan baik,” kata Feri saat ditemui di Desa Blang Puuk, Minggu (9/8/2026).

Upaya percepatan tersebut masih menghadapi tantangan logistik, terutama pasokan semen dan solar untuk mengoperasikan alat berat. Pekerjaan membutuhkan sedikitnya 400 ton semen pada Agustus, sedangkan pasokan yang tersedia saat pemantauan baru mencapai 45 ton. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tambahan pasokan mulai didatangkan dari Belawan dan Dumai. Sementara kebutuhan bahan bakar alat berat mencapai sekitar 46.000 liter per bulan.

Meski menghadapi kendala tersebut, tim di lapangan tetap menargetkan pekerjaan di sekitar aliran sungai dekat Jembatan Blang Puuk hingga Ruas Beutong dan Celala dapat diselesaikan pada Desember 2026. “Kita tetap mencari cara, dengan semangat bahwa di bulan Desember ini kita bisa menyelesaikan proyek tepat waktu,” ujar Feri.

Pemulihan akses yang telah dilakukan mulai dirasakan langsung masyarakat. Wilayah yang sebelumnya terisolasi kini kembali dapat dilalui kendaraan, termasuk kendaraan angkutan berukuran besar. Kondisi tersebut membuka kembali jalur distribusi hasil pertanian sekaligus memperlancar pasokan barang dari Takengon menuju Nagan Raya maupun Meulaboh. “Masyarakat sudah terlayani sehingga akses yang kemarin terputus sudah kembali. Mobil-mobil muatan besar untuk suplai dari Takengon ke Nagan Raya ataupun ke Meulaboh sudah mulai masuk,” kata Feri.

Kepala Urusan Tata Usaha Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.7 Aceh, Fachrun Rizaldi, mengatakan progres pekerjaan secara kontraktual telah mencapai 17,29 persen. Untuk mempercepat penyelesaian, tim menyiapkan sejumlah langkah, termasuk penambahan sembilan unit ekskavator serta memastikan kebutuhan bahan bakar dan semen dapat terpenuhi. Seiring pulihnya akses, aktivitas pasar, perkebunan, dan UMKM masyarakat juga mulai kembali bergerak.

Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh Kementerian Dalam Negeri, Imran, mengapresiasi kerja tim di lapangan yang terus berjalan di tengah tantangan medan dan keterbatasan pasokan material. Menurutnya, salah satu perkembangan penting terlihat dari aliran sungai yang sebelumnya melebar dan kini berhasil diarahkan kembali melewati bagian bawah jembatan.

“Luar biasa, dari sungainya yang begitu lebar sekarang bisa dikonsentrasikan kembali di bawah jembatan. Progresnya luar biasa. Saya tahu teman-teman ini 24 jam bekerja. Saya pernah lewat di sini, sore pun masih bekerja,” ujar Imran.

Peninjauan di Nagan Raya merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh Satgas PRR terhadap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh. Selain meninjau penanganan jalan dan jembatan di Beutong Ateuh Banggalang, tim turut memantau Jembatan Rangka Baja Gunong Kong di Gampong Alue Wakie, Kecamatan Darul Makmur, yang sebelumnya terputus dan kini menunggu penanganan lebih lanjut.