Usai viral, Legislator desak evaluasi pemilihan Raka Raki Jatim - ANTARA News Jawa Timur

calendar_today 11.08.2026 - person  - timer ~

Proses seleksi Raka Raki seharusnya mengedepankan kapasitas intelektual, karakter, moralitas, dan kepatutan. Karena itu, yang bersangkutan perlu memberikan klarifikasi kepada publik.

Surabaya (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas meminta evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemilihan Raka Raki Jawa Timur menyusul mencuatnya dugaan kasus yang melibatkan salah satu runner up dan ramai diperbincangkan di media sosial.

"Proses seleksi Raka Raki seharusnya mengedepankan kapasitas intelektual, karakter, moralitas, dan kepatutan. Karena itu, yang bersangkutan perlu memberikan klarifikasi kepada publik," kata Puguh di Surabaya, Selasa.

Puguh menilai dugaan tersebut berpotensi mencoreng citra Raka Raki yang selama ini menjadi duta promosi budaya dan pariwisata Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Ia juga mendorong penyelenggara menjadikan kasus tersebut sebagai bahan evaluasi agar proses seleksi ke depan semakin ketat sehingga kandidat yang terpilih benar-benar memenuhi standar kompetensi dan integritas.

Menurut dia, apabila dugaan yang beredar terbukti, maka yang bersangkutan sebaiknya bersikap terbuka dan bersedia melepaskan status sebagai runner up demi menjaga nama baik Raka Raki Jawa Timur.

Selain itu, Puguh meminta Ikatan Raka Raki Jawa Timur bertindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk menyerahkan penanganan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan unsur pidana.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur Evy Afianasari mengatakan penanganan awal dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota yang mengirimkan peserta.

"Hasil investigasi akan dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada kami. Setelah itu akan dibahas bersama dewan juri untuk menentukan langkah selanjutnya," ujarnya.

Evy menegaskan sanksi terberat yang dapat dijatuhkan berupa pencabutan gelar serta pemberhentian dari Ikatan Raka Raki.

Ia menambahkan, hingga kini proses investigasi oleh Pemerintah Kota Surabaya masih berlangsung sehingga Disbudpar Jatim belum menerima laporan resmi maupun mengambil keputusan.

Pewarta: Faizal Falakki
Editor : A Malik Ibrahim
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.