Plt. Bupati Tiorita tegaskan komitmen lanjutkan UHC prioritas demi jaminan kesehatan warga Langkat - ANTARA News Sumatera Utara
calendar_today 23.07.2026 - person - timer ~
Stabat (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti, SH, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Langkat untuk terus mendukung keberlanjutan Program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas sebagai upaya memastikan seluruh masyarakat tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan merata.
Komitmen tersebut disampaikan Plt. Bupati saat menerima audiensi Kepala Cabang BPJS Kesehatan Medan beserta jajaran di Ruang Kerja Plt. Bupati Langkat, Kantor Bupati Langkat, Kamis (23/7/2026). Pertemuan tersebut membahas keberlanjutan Program UHC Prioritas yang selama ini menjadi salah satu program strategis Pemerintah Kabupaten Langkat dalam mendukung pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Medan, dr. Yasmine R. Harahap, MM., AAK, menyampaikan bahwa Kabupaten Langkat hingga saat ini masih berstatus UHC Prioritas, sebuah pencapaian yang menunjukkan tingginya cakupan perlindungan kesehatan masyarakat melalui Program JKN.
Ia menjelaskan, untuk mempertahankan status tersebut, daerah harus memenuhi sejumlah indikator, di antaranya tingkat kepesertaan JKN mencapai 98,60 persen dari total jumlah penduduk dan tingkat keaktifan peserta minimal 80 persen. Melalui skema UHC Prioritas, masyarakat yang belum terdaftar maupun peserta yang status kepesertaannya tidak aktif dapat langsung didaftarkan atau diaktifkan kembali sehingga dapat segera memperoleh pelayanan kesehatan saat dibutuhkan.
Menurut Yasmine, manfaat program tersebut telah dirasakan oleh ribuan masyarakat Langkat yang sebelumnya mengalami kendala administrasi kepesertaan ketika membutuhkan layanan kesehatan.
"Kami berharap dukungan Pemerintah Kabupaten Langkat untuk melanjutkan kerja sama UHC Prioritas. Program ini sangat membantu masyarakat karena memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan secara cepat dan tepat," ujarnya.
Dalam audiensi tersebut juga disampaikan bahwa Perjanjian Kerja Sama (PKS) UHC Prioritas yang berlaku sejak 1 Januari 2026 akan berakhir pada 30 September 2026, sehingga diperlukan langkah-langkah persiapan untuk perpanjangan kerja sama agar manfaat program tetap dapat dirasakan masyarakat tanpa terputus.
BPJS Kesehatan juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Langkat dalam mendukung pelaksanaan Program JKN. Hingga tahun 2025, kewajiban pembayaran iuran yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah tercatat berjalan dengan baik dan tepat waktu, sehingga turut mendukung keberlangsungan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.
Selain itu, berdasarkan hasil Analisa Fiskal Program Langkat Sehat Tahun 2026, kebutuhan anggaran untuk mendukung keberlanjutan program jaminan kesehatan masyarakat di Kabupaten Langkat mencapai Rp88.093.240.200. Anggaran tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga status UHC Prioritas sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal.
Menanggapi hal tersebut, Plt. Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat memiliki komitmen kuat untuk mempertahankan keberlanjutan UHC Prioritas karena program tersebut telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar sekaligus hak masyarakat yang harus terus dijamin oleh pemerintah.
"Pemerintah Kabupaten Langkat berkomitmen mendukung keberlanjutan UHC Prioritas. Program ini telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat, sehingga kami akan mengupayakan langkah-langkah terbaik agar kerja sama ini dapat terus dilanjutkan," tegas Tiorita.
Ia menambahkan, Pemkab Langkat akan memperkuat koordinasi dengan BPJS Kesehatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta pemerintah pusat guna memastikan keberlanjutan program tetap berjalan dengan baik dan selaras dengan kemampuan fiskal daerah.
"Kami optimistis, melalui sinergi dan kolaborasi yang baik, keberlanjutan UHC Prioritas dapat terus dipertahankan sehingga masyarakat Langkat tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan berkualitas. Kesehatan masyarakat adalah investasi pembangunan yang harus terus kita jaga bersama," tambahnya.
Audiensi berlangsung dalam suasana hangat, penuh keakraban, dan semangat kolaborasi. Pertemuan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Langkat dan BPJS Kesehatan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Langkat.
Turut mendampingi Plt. Bupati Langkat dalam audiensi tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat H. Amril, S.Sos., M.AP., Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. H. Rudi Kinandung, M.AP., Kepala Dinas Sosial Taufik Rieza, S.STP., M.AP., Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Wahyudiharto, S.STP., M.Si., Kepala Dinas Kesehatan dr. Juliana, MM., serta Kepala BPKAD Drs. M. Iskandarsyah.
Pewarta: Imam Fauzi
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Pemkab Bogor normalisasi Kali Angke setelah 21 tahun alami pendangkalan - ANTARA News Megapolitan
calendar_today 23.07.2026 - person - timer ~
Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat menormalisasi Kali Angke di Kecamatan Kemang setelah sungai tersebut mengalami pendangkalan selama 21 tahun untuk memperlancar aliran air dan mengurangi risiko banjir di wilayah hilir.
Camat Kemang Imam Mahmudi di Bogor, Kamis, menjelaskan, normalisasi dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor bersama Pemerintah Kecamatan Kemang dengan mengerahkan dua unit alat berat jenis ekskavator untuk mengeruk dan memperdalam sungai di kawasan Desa Parakan Jaya hingga jalur menuju Jalan Raya Parung.
Ia mengatakan normalisasi dilakukan karena sedimentasi yang terjadi selama lebih dari dua dekade menyebabkan aliran air tidak berjalan optimal.
"Kami mengapresiasi sinergi DLH Kabupaten Bogor yang bergerak cepat melakukan normalisasi di wilayah Kemang. Titik ini memang sudah lama mengalami pendangkalan dan menjadi salah satu penyebab terhambatnya aliran air," kata Imam.
Baca juga: Pemkab Bogor pulihkan fungsi Kali Angke lewat normalisasi
Ia menjelaskan, normalisasi terakhir di lokasi tersebut dilakukan pada 2005. Sejak saat itu, sedimentasi terus terjadi hingga menyebabkan dasar sungai semakin dangkal dan menghambat aliran air ke wilayah hilir.
Kondisi tersebut juga berdampak pada tersendatnya aliran air hingga kawasan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) di Desa Kemang.
Imam berharap pengerukan dan pendalaman sungai dapat mengembalikan fungsi Kali Angke sehingga mampu meminimalkan potensi banjir saat musim hujan.
Selain di Desa Parakan Jaya, normalisasi sungai akan dilanjutkan di sejumlah titik lain di Kecamatan Kemang, meliputi Desa Kemang, Pondok Udik menuju Rancabungur, serta Desa Jampang.
Khusus di Desa Jampang, pekerjaan pengerukan, pendalaman, dan pelebaran sungai telah rampung. Saat ini DLH Kabupaten Bogor melakukan pembersihan material dan puing hasil normalisasi sebagai tahap akhir pekerjaan.
Pemerintah Kabupaten Bogor menyatakan normalisasi sungai dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sebagai upaya mengembalikan fungsi sungai, memperlancar aliran air, serta mengurangi risiko banjir di sejumlah wilayah Kecamatan Kemang.
Pewarta: M Fikri Setiawan
Uploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Pemkot Ambon serahkan remisi kepada empat anak binaan LPKA karena perubahan perilaku - ANTARA News Ambon, Maluku
calendar_today 23.07.2026 - person - timer ~
Ambon (ANTARA) -
Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Maluku, menyerahkan remisi atau pengurangan masa pidana kepada empat anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ambon dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 Tahun 2026.
“Remisi ini bukan hadiah, tetapi bentuk apresiasi dan penghargaan atas perubahan perilaku yang lebih baik. Ini menjadi motivasi bagi anak-anak kita agar terus mengikuti proses pembinaan di LPKA dengan sungguh-sungguh, belajar memaafkan diri sendiri, dan berkomitmen memperbaiki diri,” kata Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena, di Ambon, Kamis.
Remisi tersebut diserahkan dalam kegiatan peringatan HAN di LPKA Kelas II Ambon. Dalam sambutannya, Bodewin mengatakan remisi yang diberikan merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah atas perubahan perilaku dan karakter positif yang ditunjukkan anak binaan selama menjalani masa pembinaan.
Ia mengatakan, peringatan HAN dengan tema “Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan” menjadi pengingat bahwa setiap anak Indonesia, termasuk anak yang sedang menjalani pembinaan di LPKA, memiliki hak yang sama untuk tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, serta meraih masa depan yang lebih baik.
Menurut dia, masa lalu tidak menentukan masa depan seseorang karena setiap anak berhak memperoleh kesempatan kedua untuk memperbaiki diri.
“Masa lalu yang buruk tidak menentukan masa depan seseorang. Setiap anak memiliki kesempatan kedua. Anak-anak yang ada di sini sedang diajar untuk belajar dari masa lalu, mengasah potensi, dan membina karakter agar ketika kembali ke masyarakat nanti, mereka siap menjadi generasi muda yang handal dan berkontribusi bagi bangsa,” ujarnya.
Bodewin juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku, aparat penegak hukum, jajaran Pemkot Ambon, tokoh agama, hingga orang tua, untuk terus bersinergi dalam mendukung pembinaan anak. Ia juga meminta orang tua menerima kembali anak-anak mereka dengan kasih sayang tanpa memberikan stigma.
Sebanyak empat anak binaan LPKA Kelas II Ambon menerima remisi masing-masing selama satu bulan. Remisi tersebut merupakan hak yang diberikan negara kepada anak binaan yang telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial.
Pewarta: Winda Herman
Editor : Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Dirjen PAUD: Pendidikan harus adaptif terhadap perkembangan zaman
calendar_today 23.07.2026 - person - timer ~
Dirjen PAUD: Pendidikan harus adaptif terhadap perkembangan zaman
Kamis, 23 Juli 2026 19:51 WIB
Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto melaksanakan kegiatan kunjungan silaturahim dan penguatan sinergi Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kemendikdasmen di Kantor BPMP Provinsi Kepri, Kota Tanjungpinang, Kamis (23/7/2026). ANTARA/HO-BPMP Kepri
Tanjungpinang (ANTARA) - Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Gogot Suharwoto menekankan sistem pendidikan saat ini harus adaptif terhadap perkembangan zaman.
"Pembelajaran berbasis teknologi, coding, dan kecerdasan artifisial (AI) harus diperkuat agar peserta didik siap menghadapi tantangan masa depan," katanya dalam kunjungan silaturahim dan penguatan sinergi Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kemendikdasmen di Kantor Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (BPMP Kepri), Kota Tanjungpinang, Kamis.
Ia menyebut peserta didik yang dilayani sekarang hidup pada zaman yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Karena itu, pendidikan harus mampu beradaptasi dengan perubahan.
Selain itu, menurutnya, lembaga pendidikan juga harus menjadi organisasi yang agile, yakni mampu bergerak cepat mengikuti perkembangan zaman.
Gogot menjelaskan transformasi pendidikan saat ini difokuskan pada empat bidang utama, yaitu penguatan infrastruktur pendidikan, transformasi kurikulum dan pembelajaran, penguatan karakter peserta didik, serta tata kelola pendidikan.
"Salah satu fokus pemerintah adalah percepatan revitalisasi sekolah di seluruh Indonesia, sekaligus mendorong pembelajaran mendalam (deep learning) yang menempatkan guru sebagai mentor dan inspirator di era digital," ujarnya.
Lebih lanjut Gogot menyampaikan bahwa visi pendidikan untuk semua dibangun di atas tiga pilar utama, yaitu inklusif, adaptif, dan partisipatif. Pendidikan harus mampu menjangkau seluruh anak Indonesia tanpa membedakan latar belakang maupun wilayah tempat tinggal.
Ia juga mengingatkan pentingnya membangun kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Sekolah negeri dan sekolah swasta merupakan mitra yang memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan layanan pendidikan terbaik bagi anak-anak Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Gogot berpesan bahwa UPT memiliki peran strategis sebagai perpanjangan tangan Kemendikdasmen di daerah.
Selain memastikan seluruh program prioritas kementerian berjalan dengan baik, UPT harus memahami karakteristik dan tantangan wilayahnya sehingga kebijakan nasional dapat diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
"UPT Kemendikdasmen di Kepri diharapkan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Dirjen PAUD: Pendidikan harus adaptif dengan perkembangan zaman
Pewarta : OGN
Editor:
Ogen
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
FAD Bekasi kampanyekan Berani Cegah Kekerasan - ANTARA News Megapolitan
calendar_today 23.07.2026 - person - timer ~
Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Forum Anak Daerah (FAD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengampanyekan Berani Cegah Kekerasan sebagai langkah konkrit penguatan perlindungan anak dengan mengajak seluruh masyarakat untuk menyuarakan setiap persoalan melibatkan calon generasi penerus bangsa itu.
"Momentum Hari Anak Nasional ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pihak untuk memperkuat perlindungan anak di tengah maraknya kasus kekerasan yang belakangan menjadi perhatian publik," kata Ketua FAD Kabupaten Bekasi Shabira Teri Nabillranna di Cikarang, Kamis.
Dia turut mengajak seluruh anak di Kabupaten Bekasi untuk tidak takut mencari pertolongan apabila mengalami kekerasan maupun persoalan lain, sebab setiap anak memiliki hak yang sama untuk tumbuh, berkembang, berpartisipasi maupun mendapatkan perlindungan.
"Kami berharap seluruh anak di Kabupaten Bekasi selalu merasa dicintai, dihargai dan tidak takut untuk berbicara. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk tumbuh, berekspresi, berpartisipasi dan hidup dalam lingkungan yang aman serta bebas dari segala bentuk kekerasan," katanya.
Baca juga: Anak-anak di Kota Bogor bersuara
Forum Anak Daerah Kabupaten Bekasi menegaskan komitmen memperkuat edukasi, pendampingan sekaligus membuka ruang yang aman bagi anak-anak agar berani menyampaikan setiap bentuk kekerasan yang dialaminya.
Shabira mengaku prihatin atas sejumlah kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi itu turut disebabkan masih banyak anak yang belum berani menyampaikan atau melaporkan ketika mengalami perlakuan yang tidak semestinya.
"Kami merasa miris melihat berbagai kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi belakangan ini. Padahal Forum Anak bersama pemerintah daerah hadir sebagai ruang aman bagi anak-anak untuk bercerita. Kami berharap mereka semakin berani bersuara," ujarnya.
Sebagai upaya pencegahan, Forum Anak Kabupaten Bekasi terus memperkuat program edukasi kepada anak-anak melalui kunjungan ke kecamatan, kampanye digital, serta optimalisasi klaster-klaster forum anak yang berfokus pada isu keluarga, kesehatan, pendidikan hingga perlindungan anak.
Baca juga: Forum Anak Daerah Buleleng Bali adakan pemilihan duta anak
Pihaknya juga secara rutin menjaring aspirasi melalui kegiatan Suara Anak Daerah sebagai wadah penyampaian kebutuhan dan persoalan yang dihadapi anak-anak di Kabupaten Bekasi.
Menurut Shabira konsep tersebut mengedepankan partisipasi anak dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang berasal dari pengalaman dan kebutuhan mereka sendiri.
Aspirasi yang dihimpun dari tingkat kecamatan selanjutnya akan dirumuskan dan disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan penyusunan program yang berpihak kepada anak.
Selain edukasi secara langsung, Forum Anak Daerah juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana konseling sebaya dan ruang pengaduan yang lebih mudah diakses. Anak korban kekerasan dapat mengakses akun media sosial resmi sehingga proses pendampingan awal dilakukan dengan lebih cepat.
Baca juga: Pj. Bupati lantik APSAI dan kukuhkan Forum Anak Daerah Kabupaten Bogor
"Kami ingin Forum Anak tidak dipandang sebagai organisasi yang kaku, tetapi sebagai konselor sebaya. Teman-teman bisa bercerita kepada kami, termasuk melalui media sosial. Jangan sungkan untuk menghubungi karena kami terbuka untuk mendengarkan dan mendampingi," katanya.
Forum Anak Kabupaten Bekasi juga terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), puskesmas, dunia usaha hingga berbagai pemangku kepentingan terkait lain dalam menjalankan program-programnya.
"Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman sekaligus memastikan suara anak menjadi bagian dari proses pembangunan daerah," kata dia.
Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Uploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Purbaya Yakin Rupiah Menguat usai Devisa SDA Wajib Parkir di Bank BUMN
calendar_today 23.07.2026 - person - timer ~
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis nilai tukar rupiah semakin menguat seiring berlakunya kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) di dalam negeri.
Pagi ini, nilai tukar rupiah berada di level Rp17.914 per dolar AS. Mata uang Garuda menguat 3 poin atau 0,02 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya.
Purbaya mengatakan dana hasil ekspor mulai mengalir ke dalam negeri sejak Juni dan akan semakin optimal hingga September mendatang. Menurut Purbaya, tambahan pasokan devisa tersebut akan menjadi sentimen positif bagi nilai tukar rupiah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang penting gini, ini kan dari Juni, Juli, Agustus, September itu (aturan DHE SDA) udah efektif, uangnya akan masuk ke sini. Seharusnya sih rupiah akan semakin menguat," ujar Purbaya usai Rapat Koordinasi DHE di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (23/7).
Purbaya menjelaskan rapat koordinasi yang digelar pemerintah membahas penyempurnaan aturan teknis pelaksanaan DHE agar implementasinya berjalan optimal.
Hal ini mencakup daftar negara yang mendapat pengecualian, bank yang dapat menjadi penampung DHE, hingga pengaturan teknis bagi perusahaan eksportir.
"Kita rapat tuh memastikan negara mana aja yang dikecualikan, terus bank mana aja yang bisa nampung DHE, terus company yang mana aja yang dicari teknisnya seperti apa," jelasnya.
Pemerintah, sambung Purbaya, juga akan menambah daftar negara yang dikecualikan dari ketentuan DHE. Namun, pengumuman resmi akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto.
Lebih lanjut, Purbaya menambahkan daftar tersebut bersifat dinamis karena akan dievaluasi secara berkala setiap tiga bulan.
Evaluasi berkala diperlukan agar kebijakan tetap adaptif terhadap perkembangan perdagangan internasional sekaligus menjaga efektivitas implementasi DHE di dalam negeri.
"Nanti nambah, nanti Pak Menko yang umumkan. Ada, tapi nanti setiap tiga bulan kan di-review jadi nggak ada masalah kalau ada kekurangan juga," ujar Purbaya.
Pemerintah mengatur penempatan DHE SDA dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang DHE dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.
Beleid ini berlaku mulai 1 Juni 2026.
Dalam aturan itu, pemerintah mewajibkan eksportir sektor SDA merepatriasi atau membawa pulang seluruh DHE ke dalam negeri. Penempatan DHE SDA diwajibkan melalui Bank Himbara.
Selain itu, eksportir nonmigas diwajibkan menempatkan 100 persen DHE SDA pada rekening khusus di dalam negeri dengan jangka waktu minimal 12 bulan.
Sementara itu, untuk eksportir migas, kewajiban penempatan DHE SDA ditetapkan minimal 30 persen dengan masa penempatan selama tiga bulan.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/sfr)
Add
as a preferred
source on Google
Perkuat Daya Saing Investasi, Prabowo Percepat Pembentukan Indonesia International Financial Center
calendar_today 23.07.2026 - person - timer ~
AKURAT.CO Presiden RI, Prabowo Subianto, memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Salah satu agenda yang dibahas, yakni percepatan pembentukan Indonesia International Financial Center (IIFC), sebagai upaya memperkuat daya saing Indonesia sebagai destinasi investasi dan pusat jasa keuangan bertaraf internasional.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang juga Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan Presiden Prabowo meminta agar pembentukan IIFC segera ditindaklanjuti setelah landasan hukumnya memperoleh persetujuan dari DPR RI.
Baca Juga: RI-China Teken Tiga MoU, Investasi Panel Surya Tembus USD1,35 Miliar
"Rencana pelaksanaan dari Indonesia International Financial Center yang memang alhamdulillah undang-undangnya sudah disetujui oleh DPR dan Bapak Presiden minta itu segera ditindaklanjuti, dan memang rencananya itu akan dibuat di Bali, tetapi kan perlu ada persiapan mungkin selama 2 atau 3 tahun sampai itu menjadi suatu financial center yang bertaraf internasional dan juga akan bisa membuat para investor itu melihat," ujar Rosan usai rapat.
Pemerintah melihat respons yang sangat positif dari para investor terhadap rencana pembentukan pusat keuangan internasional tersebut. Beberapa hari sebelumnya, Rosan bertemu dengan sejumlah investor di Bali untuk menyampaikan rencana tersebut.
"Beberapa hari yang lalu saya juga ke Bali bertemu dengan 11 para investor dari family office dan yang lain-lainnya dan responsnya sudah sangat-sangat positif mengenai keberadaan financial center yang akan ada di Indonesia ini," katanya.
Dia menjelaskan, selama masa transisi menuju pembangunan kawasan utama di Bali, pemerintah akan memulai operasional Indonesia International Financial Center di Jakarta.
Masa transisi tersebut diperkirakan berlangsung selama dua hingga tiga tahun sembari menyiapkan berbagai perangkat kelembagaan dan infrastruktur pendukung.
"Mungkin di masa transisi ini, dalam dua atau tiga tahun depan mungkin akan dibuat dulu di Jakarta selama masa tradisi ini sebelum nanti akan lebih dikembangkan, bisa di Jakarta dan juga di Bali,” ucap Rosan.
Baca Juga: Dubes Djauhari: Investasi ke Indonesia Berarti Sekaligus Masuk Pasar ASEAN
Untuk mendukung tahap awal pelaksanaan, pemerintah telah menyiapkan gedung yang akan digunakan sebagai lokasi operasional pusat keuangan internasional di Jakarta.
Nantinya, Danantara akan berperan sebagai pengembang kawasan. Sedangkan pengelolaan Indonesia International Financial Center akan dipimpin oleh pimpinan kawasan beserta governor, yang nantinya bertanggung jawab membangun seluruh sistem dan tata kelola agar pusat keuangan tersebut dapat beroperasi secara optimal.
"Kalau Danantara kan sebagai pengembang kawasan, tapi kan dari financial center itu sendiri nanti akan dipimpin oleh ketua kawasan dan juga oleh governor-nya nanti akan men-set up semua perangkat yang dibutuhkan agar financial center itu bisa berfungsi dengan baik dan benar," tutur Rosan.
Purbaya: Konsep Universal Banking OJK di PFII Belum Diputuskan - Makro Katadata.co.id
calendar_today 23.07.2026 - person - timer ~
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan belum mengambil keputusan terkait usulan penerapan konsep universal banking di Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Usulan ini sempat disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rapat dengar pendapat saat DPR menggodok rancangan aturan tersebut.
Purbaya yang juga menjabat Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK menjelaskan usulan terkait penerapan universal banking sebelumnya pernah dibahas di KSSK. Namun, menurut dia, belum ada keputusan final karena terdapat perbedaan pandangan di antara regulator KSSK.
“Dulu pernah dibahas, tapi apa iya namanya Universal Banking apa bukan. Waktu itu belum putus,” kata Purbaya di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (23/7).
OJK sebelumnya mengusulkan penerapan konsep universal banking dapat dilakukan di wilayah Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Hal ini dilakukan untuk menyederhanakan perizinan dan meningkatkan daya tarik investasi internasional.
Dalam materi pemaparan OJK, universal banking atau bank universal didefinisikan sebagai bank umum yang menjalankan kegiatan perbankan komersial dan perbankan investasi secara terpadu. Bank universal dapat menyediakan berbagai layanan keuangan, mulai dari penghimpunan dana, penyaluran kredit, jasa lalu lintas pembayaran, penjaminan emisi efek, manajemen aset, hingga layanan konsultasi dan jasa keuangan lainnya.
Purbaya mengatakan dirinya akan mengkaji apakah praktik tersebut bisa diformalkan melalui peraturan khusus. Menurutnya, pembahasan sebelumnya juga belum menghasilkan keputusan untuk menyetujui penerapan konsep tersebut. “Nanti kita lihat lagi deh seperti apa, tapi yang waktu itu kayaknya masih belum disetujui,” ujarnya.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyampaikan bahwa usulan ini masuk dalam penyempurnaan substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang PFII.
“Pengaturan kegiatan universal banking di wilayah PFII sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan daya tarik investasi internasional dengan tetap memenuhi prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko,” kata Dian seperti dikutip dari Antara, Kamis (9/7).
Dian menilai, universal banking lebih efisien untuk diterapkan di PFII karena menghadirkan layanan jasa keuangan terpadu (one-stop service). Dengan skema itu, pelaku usaha tidak perlu mengurus perizinan secara terpisah untuk setiap sektor, seperti perbankan, asuransi, hingga pasar modal.
Ia menyebut, konsep tersebut sebenarnya telah diakomodasi di dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terbaru, meski tidak disebutkan secara eksplisit. Konsep ini telah menjadi praktik di sejumlah pusat keuangan internasional.
“Bank itu bisa melakukan commercial bank, bisa melakukan investment bank, dan lain-lain, termasuk asuransi dan termasuk mungkin kalau nanti ada izin kripto, misalnya, bisa juga masuk,” kata Dian.
Menurut di, penerapan universal banking merupakan salah satu langkah untuk memperkuat kontribusi sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengingat sekitar 80% pembiayaan sektor keuangan nasional masih berasal dari perbankan, sehingga ekonomi Indonesia masih tergolong bank-driven economy.
Melalui konsep universal banking, kapasitas perbankan diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan sektor jasa keuangan lain, seperti pasar modal, asuransi, dan dana pensiun.
Apabila masing-masing sektor terus berjalan sendiri-sendiri, Dian memandang bahwa pertumbuhan industri keuangan akan sulit mengalami perubahan yang signifikan. “Jadi mudah-mudahan nanti ke depan kita akan bisa merumuskan universal banking agar di nasional itu lebih eksplisit (lewat RUU PFII),” kata Dian.
Kapolri Bertemu Direktur FBI Bahas Kerja Sama Penanganan Kejahatan Transnasional, Cyber Crime hingga Terorisme
calendar_today 23.07.2026 - person - timer ~
Kamis, 23 Juli 2026 - 19:50 WIB
Jakarta, VIVA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima kunjungan Direktur Federal Bureau of Investigation (FBI), Kash Patel, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2026.
Baca Juga
Pertemuan Polri dan FBI itu menjadi bagian dari penguatan kerja sama kedua belah pihak dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan transnasional.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Dalam audiensi itu, Polri dan FBI membahas peningkatan kolaborasi untuk menangani ancaman kejahatan lintas negara yang semakin kompleks.
Baca Juga
Fokus pembahasan meliputi kontra terorisme, kejahatan siber, peredaran narkotika, hingga penipuan daring yang melibatkan jaringan internasional.
Kapolri menyampaikan apresiasi atas hubungan kemitraan yang telah terjalin antara Polri dan FBI sejak 2014. Kerja sama tersebut mencakup pertukaran informasi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan dalam berbagai upaya penegakan hukum.
Baca Juga
Selain itu, pertemuan juga membahas sejumlah isu strategis, seperti ancaman peredaran fentanyl beserta bahan prekursornya, penanganan jaringan scam compounds dan cyber-enabled fraud, penguatan investigasi bersama, pertukaran informasi intelijen, serta peningkatan kompetensi personel melalui berbagai program pelatihan FBI, termasuk FBI Academy.
"Di tengah dinamika global, berbagai jenis kejahatan terus berkembang, seperti kejahatan siber, terorisme, tindak pidana perdagangan orang, dan kejahatan lainnya. Oleh karena itu, kerja sama internasional menjadi faktor penting dalam mendukung penegakan hukum." kata Jenderal Sigit dalam keterangannya.
Pada kesempatan tersebut, Polri dan FBI juga menyepakati percepatan penanganan buronan yang masuk dalam daftar Interpol Red Notice.
Kedua pihak turut membahas mekanisme kerja sama yang lebih efektif dalam proses penegakan hukum lintas negara.
Kapolri menegaskan, penguatan kerja sama internasional menjadi elemen penting untuk menghadapi kejahatan transnasional yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi dan melintasi batas yurisdiksi antarnegara.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Karena itu, Polri berkomitmen memperluas kolaborasi dengan FBI melalui pertukaran informasi, peningkatan kapasitas personel, serta pelaksanaan operasi bersama sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Direktur FBI juga mengapresiasi kemitraan yang telah terbangun dengan Polri. Kash Patel juga menegaskan komitmen FBI untuk terus mempererat kerja sama dalam pemberantasan terorisme, narkotika, kejahatan siber, serta berbagai tindak kejahatan lintas negara melalui kolaborasi yang lebih erat, konkret, dan berkelanjutan.
Halaman Selanjutnya
Rangkaian pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif. Agenda diawali dengan penyambutan Direktur FBI di Gedung Utama Mabes Polri, dilanjutkan penandatanganan buku tamu, diskusi bilateral, pertukaran cinderamata, dan ditutup dengan sesi foto bersama. (rpi)
PalmCo Siapkan Talenta Muda Hadapi Tantangan Industri Sawit Global
calendar_today 23.07.2026 - person - timer ~
Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa mengatakan, capaian perusahaan saat ini tidak boleh membuat organisasi berpuas diri.
Menurutnya, tantangan industri sawit ke depan akan semakin kompleks, mulai dari fluktuasi harga komoditas, tuntutan pasar global terhadap praktik keberlanjutan, hingga kebutuhan meningkatkan efisiensi operasional.
Baca Juga: PalmCo Gelontorkan Rp1,3 Miliar untuk Sekolah di Pelosok Saat Ajaran Baru
"Dari sisi laba terhadap aset, kita nomor dua di dunia. Bicara kelestarian dan keberlanjutan, ranking kita juga nomor dua di dunia. Tapi kemudian kita berpikir, kalau sudah begitu mau apa lagi? Itu belum cukup," ujar Jatmiko di Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Jatmiko menilai keberhasilan perusahaan justru meningkatkan ekspektasi berbagai pemangku kepentingan terhadap PalmCo. Karena itu, regenerasi kepemimpinan menjadi salah satu fondasi penting agar perusahaan mampu mempertahankan kinerja sekaligus menjawab tantangan industri di masa mendatang.
Menurut Jatmiko, peningkatan daya saing tidak cukup hanya mengandalkan pencapaian bisnis saat ini. Perusahaan juga harus membangun budaya continuous improvement melalui inovasi yang lahir dari seluruh lapisan organisasi, termasuk para talenta muda.
"Ekspektasi terhadap kita akan semakin tinggi. Karena itu, setiap insan PalmCo harus terus mencari ruang perbaikan. Inovasi tidak selalu harus besar, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi perusahaan," katanya.
Dalam pembekalannya, Jatmiko juga menekankan pentingnya membangun karakter pemimpin yang tangguh. Ia mengibaratkan proses tersebut seperti terbentuknya berlian yang lahir melalui tekanan tinggi.
"Untuk berubah, seringkali yang paling mudah adalah dengan tekanan. Tidak ada barang bagus yang lahir tanpa tekanan. Contohnya tembaga dan berlian. Berlian yang ukurannya kecil bisa sangat mahal karena dibentuk oleh tekanan ribuan derajat dan bar," ujarnya.
Selain memiliki daya tahan, para calon pemimpin juga dituntut berani mengambil keputusan yang terukur. Jatmiko menegaskan inovasi harus dibangun melalui pendekatan calculated risk, yakni keberanian mengambil peluang yang telah mempertimbangkan berbagai risiko secara matang.
"Apakah inovasi itu berarti nekat? Tidak. Itu namanya calculated risk, risiko yang sudah diperhitungkan. Jadi kalau kita mau melompat, selama kita dengan hati bersih untuk rakyat, kita lompat. Tapi harus dihitung, melompat jangan sampai jatuh, tidak boleh sembarangan," tegasnya.
Baca Juga: PalmCo Kebut Sertifikasi 5.120 Pekerja, SDM Jadi Kunci Daya Saing Sawit
Dirinya menambahkan, sebagai perusahaan perkebunan negara, PalmCo tidak hanya dituntut menghasilkan keuntungan, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan industri sawit nasional yang menjadi salah satu sektor strategis perekonomian Indonesia.
"Keberhasilan kita hari ini bukan berarti membuat kita diapresiasi untuk kemudian dibiarkan hidup tenang. Tidak. Justru kita kini dianggap dan diharapkan bisa menjadi motor penggerak dari sawit nasional," kata Jatmiko.