GKR Hemas Soroti Pesan Pidato Ketua DPD dan Presiden: Pembangunan Tak Boleh Tinggalkan Daerah
calendar_today 14.08.2026 - person - timer ~
Jumat, 14 Agustus 2026 - 14:49 WIB
Jakarta, VIVA – Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas menilai pidato Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin dan pidato Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali keberpihakan pembangunan nasional terhadap daerah.
Baca Juga
Menurut GKR Hemas, pesan “Daerah Kuat, Indonesia Berdaulat” yang disampaikan Ketua DPD RI sejalan dengan arah pembangunan nasional yang membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
“Pidato Ketua DPD RI menegaskan bahwa kekuatan Indonesia sesungguhnya bertumpu pada kekuatan daerah. Karena itu, pembangunan nasional tidak boleh meninggalkan daerah. Kebijakan yang dibuat di tingkat pusat harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar GKR Hemas usai Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat 14 Agustus 2026.
Baca Juga
GKR Hemas juga mengapresiasi sejumlah penekanan dalam pidato Presiden Prabowo Subianto terkait kemandirian nasional, pemerataan pembangunan, penguatan ekonomi rakyat, serta keberpihakan kepada masyarakat. Menurutnya, berbagai agenda tersebut perlu diterjemahkan secara konkret hingga ke tingkat daerah.
“Yang paling penting adalah bagaimana kebijakan nasional itu diterjemahkan menjadi program yang nyata di daerah. Masyarakat harus merasakan kehadiran negara, baik dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur maupun pelayanan publik,” katanya.
Baca Juga
Perjuangan Daerah Kepulauan Harus Dikawal
GKR Hemas memberikan perhatian khusus terhadap masuknya RUU Daerah Kepulauan dalam Prolegnas Prioritas 2026. Ia menyebut hal tersebut sebagai perkembangan penting setelah perjuangan panjang DPD RI bersama masyarakat daerah kepulauan.
“Ini momentum yang harus kita kawal bersama. RUU Daerah Kepulauan bukan hanya kepentingan daerah kepulauan, tetapi bagian dari upaya menghadirkan keadilan pembangunan dalam negara Indonesia sebagai negara kepulauan,” ujarnya.
Ia berharap pembahasan RUU tersebut dapat menghasilkan regulasi yang memberikan afirmasi terhadap karakteristik dan kebutuhan daerah kepulauan.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
“Jangan sampai masyarakat di wilayah kepulauan terus menghadapi ketimpangan karena kondisi geografis. Negara harus hadir memberikan kebijakan yang adil sesuai karakteristik daerahnya,” tegas GKR Hemas.
GKR Hemas menegaskan DPD RI akan terus menjalankan fungsi representasi daerah dengan memastikan aspirasi masyarakat dari berbagai wilayah Indonesia menjadi bagian dari kebijakan nasional.
Halaman Selanjutnya
“DPD RI harus terus memastikan suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke terdengar di tingkat nasional. Kita harus hadir untuk memastikan kebijakan negara benar-benar menjawab persoalan masyarakat di daerah,” tuturnya.
Presiden Prabowo sebut SMA Unggul Garuda pakai kurikulum IB standar dunia
calendar_today 14.08.2026 - person - timer ~
Presiden Prabowo sebut SMA Unggul Garuda pakai kurikulum IB standar dunia
Jumat, 14 Agustus 2026 14:48 WIB
Presiden Prabowo Subianto mengacungkan kepalan tangan saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). ANTARA FOTO/Fauzan/bay/kye (ANTARA FOTO/FAUZAN)
Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengatakan SMA Unggul Garuda menggunakan kurikulum International Baccalaureate (IB) untuk mempersiapkan siswa melanjutkan pendidikan ke universitas-universitas terbaik di dunia.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI Tahun 2026 di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat.
"Apa yang membedakan karena SMA ini menggunakan kurikulum internasional, IB, yang sesuai dengan standar tertinggi, sama dengan sekolah-sekolah terbaik di dunia dan kita siapkan mereka untuk masuk ke universitas-universitas yang terbaik di dunia," kata Prabowo.
Prabowo mengatakan SMA Garuda diperuntukkan anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa.
Pemerintah telah menyelesaikan pembangunan empat SMA Garuda di Belitung Timur, Bangka Belitung, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara; Bulungan, Kalimantan Timur; dan Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.
Selain itu, pemerintah juga mengembangkan SMA Garuda Transformasi yang kini telah mencapai 42 sekolah di 15 provinsi, terdiri atas 12 sekolah pada 2025 dan tambahan 30 sekolah pada 2026.
Program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah memberikan dukungan pendidikan sesuai dengan potensi siswa.
Prabowo menegaskan konsep keadilan dalam pendidikan bukan berarti semua anak mendapatkan perlakuan yang sama, melainkan memperoleh dukungan sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing.
"Adil itu tidak berarti negara beri semua orang perlakuan yang sama. Adil adalah ketika negara beri dukungan yang sesuai dengan kebutuhan," ujar Prabowo.
Melalui pendidikan dengan standar internasional tersebut, pemerintah juga memperluas kesempatan siswa Indonesia melanjutkan pendidikan tinggi di luar negeri.
Prabowo menambahkan jumlah mahasiswa S1 yang dikirim ke kampus-kampus terbaik dunia melalui Beasiswa Garuda mencapai 416 mahasiswa pada 2025 dan meningkat menjadi 515 mahasiswa pada 2026.
Prabowo mengatakan pemerintah juga terus meningkatkan kualitas perguruan tinggi di dalam negeri. Pada tahun ini, tujuh perguruan tinggi negeri Indonesia telah masuk jajaran 500 kampus terbaik dunia.
Universitas Indonesia berada pada peringkat 191, sementara Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Airlangga masuk kelompok 300 besar. Adapun Institut Pertanian Bogor, Universitas Padjadjaran, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember masuk kelompok 500 besar.
"Tentunya ini harus lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang," kata Prabowo
Kebakaran lahan di Gunung Gede capai 5.8 hektar - ANTARA News Megapolitan
calendar_today 14.08.2026 - person - timer ~
Cianjur (ANTARA) - Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango mencatat kebakaran di kawah Wadon Gunung Gede diperkirakan mencapai 5.8 hektar, dimana upaya pemadaman masih dilakukan ratusan orang terdiri dari petugas dan relawan gabungan dari berbagai daerah
Humas Balai Besar TNGGP Agus Deni di Cianjur, Jumat, mengatakan hingga saat ini proses penanganan dan upaya kebakaran masih berjalan bahkan posko Pengendalian Kebakaran Hutan (Dalkarhut) sebagai pusat komando dan logistik sudah dibangun di jalur pendakian.
Pendirian posko tersebut untuk mendukung koordinasi, komunikasi, serta pendataan selama proses penanganan di dilakukan petugas gabungan yang juga melibatkan masyarakat sekitar kaki gunung.
Pihaknya mencatat luas lahan terdampak kebakaran terutama di kawah Wadon Gunung Gede diperkirakan mencapai 5,8 hektar, dimana informasi terbaru muncul titik baru yang belum dapat dijangkau karena kondisi medan yang sulit.
Titik tersebut berada di area yang cukup terisolasi sehingga potensi api menjalar dinilai relatif kecil, guna mengantisipasi kebakaran meluas petugas gabungan dan relawan memasang sekat bakar selebar 2 meter di sekitar lokasi dan area terdampak.
Termasuk memperkuat upaya penanggulangan kebakaran dengan meningkatkan koordinasi, menambah personel, serta memastikan kebutuhan logistik bagi tim di lapangan terpenuhi setiap hari.
“Secara umum hasil pemantauan menunjukkan perkembangan kondisi yang semakin membaik namun penyisiran kembali dilakukan untuk memastikan area di sekitar titik bara benar-benar padam,” katanya.
Baca juga: Kebakaran TNGGP Akibat Api Unggun
Sementara puluhan relawan memilih turun dari kawasan kawah Wadon Gunung Gede karena kecewa selama beberapa hari berjibaku memadamkan api tidak mendapat dukungan dari pihak taman nasional.
Kekecewaan mereka bertambah ketika ada pernyataan kebakaran di kawah Wadon Gunung Gede sudah kondusif sedangkan titik api muncul di sejumlah titik, hal tersebut membuat mereka memilih untuk meninggalkan lokasi.
"Banyak pernyataan dan tanggapan dari petugas balai yang memperlambat para relawan untuk melakukan penanganan, terlebih tidak ada perhatian terhadap relawan yang bekerja sejak delapan hari terakhir," kata salah seorang relawan Niko Rastagil.
Pewarta: Ahmad Fikri
Uploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Bahas soal Kekuatan Bangsa, Prabowo: Mampu Memberi Makan Rakyatnya Sendiri
calendar_today 14.08.2026 - person - timer ~
Jumat, 14 Agustus 2026 - 14:47 WIB
VIVA – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kemandirian pangan sebagai salah satu ukuran kekuatan sebuah negara. Menurutnya, bangsa yang kuat bukan hanya ditentukan oleh kemampuan ekonomi atau pertahanannya, tetapi juga oleh kemampuan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara mandiri.
Baca Juga
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta pada Jumat, 14 Agustus 2026.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa ketahanan pangan menjadi persoalan strategis yang harus mendapatkan perhatian serius pemerintah. Ia menilai kemampuan menyediakan makanan bagi rakyat merupakan bagian penting dari kedaulatan negara.
Baca Juga
“Saudara-saudara sekalian, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri,” ujar Prabowo yang dikutip dari YouTube pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Prabowo Singgung Masalah yang Dihadapi Petani
Baca Juga
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengingat kembali berbagai persoalan yang masih dihadapi para petani. Ia menyebut kondisi petani menjadi salah satu hal yang harus segera dibenahi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
Menurut Prabowo, ketika pemerintah menerima mandat, masih terdapat sejumlah kendala di sektor pertanian. Persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan akses pupuk hingga harga hasil panen yang belum selalu memberikan keuntungan bagi petani.
“Ketika kami menerima mandat petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh, harga gabah yang jatuh setiap saat panen, aturan yang berbelit-belit, kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini,” ujar Prabowo.
Berbagai persoalan tersebut, menurutnya, tidak seharusnya menjadi alasan untuk berhenti melakukan perbaikan. Pemerintah perlu berani mengidentifikasi masalah dan mencari jalan keluar agar sektor pertanian dapat berkembang.
“Dan dengan demikian, walaupun kita tidak menyalahkan siapa pun kita melangkah dengan mencari solusi,” lanjutnya.
Birokrasi Diminta Tak Hambat Keputusan
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Selain sektor pertanian, Prabowo juga menyoroti persoalan birokrasi yang dinilai masih menjadi tantangan dalam menjalankan berbagai kebijakan pemerintah.
Ia mengingatkan agar prosedur pemerintahan tidak justru memperlambat keputusan yang dibutuhkan masyarakat. Menurutnya, birokrasi harus mampu bekerja secara efektif dan mendukung kebijakan yang memberikan manfaat.
Halaman Selanjutnya
“Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah antara lain masalah birokrasi yang berbelit-belit, birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien,” tegas Prabowo.
Pertamina Tambah Pasokan LPG 3 kg hingga 65% di Sejumlah Wilayah Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat - ANTARA News Gorontalo
calendar_today 14.08.2026 - person - timer ~
Makassar (ANTARA) - Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi melakukan penambahan pasokan (extra dropping) LPG 3 kilogram di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebagai langkah antisipasi terhadap peningkatan kebutuhan masyarakat utamanya di sektor pertanian. Penambahan pasokan dilakukan secara terukur dan selektif dengan memprioritaskan wilayah yang memiliki tingkat serapan tinggi, termasuk sejumlah sentra pertanian.
Peningkatan kebutuhan LPG 3 kg di sejumlah wilayah salah satunya dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas sektor pertanian. Untuk menjaga ketahanan stok, dalam rentang waktu akhir Juli - Agustus 2026, Pertamina menyalurkan extra dropping LPG 3 kg hingga 65% dari rerata penyaluran harian di wilayah yang membutuhkan tambahan pasokan.
Penyaluran tambahan tersebut dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kebutuhan di lapangan. Pertamina melakukan penambahan secara terukur dan selektif ke wilayah dengan tingkat serapan tinggi sehingga tambahan pasokan dapat memberikan dampak optimal terhadap ketersediaan LPG 3 kg bagi masyarakat yang berhak.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, mengatakan bahwa penambahan pasokan dilakukan sebagai bentuk respons Pertamina terhadap dinamika kebutuhan di lapangan sekaligus untuk menjaga ketahanan stok LPG 3 kg.
"Kami terus memantau perkembangan kebutuhan LPG 3 kg di lapangan. Ketika terdapat peningkatan kebutuhan di wilayah tertentu, Pertamina melakukan penyesuaian penyaluran melalui extra dropping secara terukur dan selektif. Untuk periode ini, tambahan pasokan mencapai 65 persen dari rerata penyaluran harian dan diarahkan ke wilayah dengan tingkat serapan tinggi, termasuk sentra-sentra pertanian," ujar Lilik.
Pertamina juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, agen, pangkalan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memantau perkembangan penyaluran serta memastikan tambahan pasokan dapat tersalurkan secara optimal dan tepat sasaran.
Di sisi lain, Pertamina juga telah mengaktivasi program BrightGas untuk sektor pertanian sebagai bagian dari upaya mendorong penggunaan LPG Non Subsidi bagi petani yang tidak termasuk dalam kategori penerima LPG 3 kg sesuai ketentuan pemerintah.
Lilik menegaskan bahwa LPG 3 kg merupakan barang bersubsidi yang penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Petani yang tidak termasuk dalam Daftar Penerima Paket Perdana (DP3) tidak diperkenankan menggunakan LPG 3 kg untuk kegiatan pertaniannya dan diarahkan menggunakan LPG Non Subsidi seperti BrightGas.
"Kami juga terus mendorong penggunaan BrightGas bagi sektor pertanian, khususnya bagi petani yang tidak termasuk dalam DP3. LPG 3 kg merupakan LPG bersubsidi yang penggunaannya harus tepat sasaran. Dengan adanya pilihan LPG Non Subsidi, kebutuhan energi untuk kegiatan pertanian tetap dapat dipenuhi tanpa menggunakan LPG subsidi di luar peruntukannya," jelas Lilik.
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran LPG 3 kg serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait untuk memastikan ketersediaan stok tetap terjaga. Masyarakat juga diimbau untuk membeli LPG 3 kg melalui pangkalan resmi dan menggunakan LPG sesuai dengan peruntukannya.
Untuk memperoleh informasi mengenai produk dan layanan Pertamina, masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi MyPertamina. Sementara untuk informasi maupun pengaduan terkait layanan LPG, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Customer Solution (PCS) 135 yang melayani pelanggan selama 24 jam.
Pewarta: Zulkifli Polimengo
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Waspada, kualitas udara di Palembang masuk kategori sangat tidak sehat
calendar_today 14.08.2026 - person - timer ~
Waspada, kualitas udara di Palembang masuk kategori sangat tidak sehat
Jumat, 14 Agustus 2026 14:46 WIB
Grafik riwayat PM2.5 di Musi 2 Palembang berada di level merah pada 14 Agustus 2026. ANTARA/HO/BMKG
Palembang (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan kualitas udara di Kota Palembang, Sumatera Selatan, berada pada level merah atau sangat tidak sehat sehingga harus diwaspadai bersama.
Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Sumatera Selatan (Sumsel) Wandayantolis di Palembang, Jumat, menyampaikan berdasarkan pantauan Stasiun PM2.5 Musi 2 Palembang, kualitas udara hingga Jumat (14/8) pagi berada pada kategori sangat tidak sehat akibat kabut asap.
Dia menjelaskan Particulate Matter (PM2.5) adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari atau sama dengan 2,5 µm (mikrometer).
Pengukuran konsentrasi PM2.5 menggunakan metode penyinaran Sinar Beta (Beta Attenuation Monitoring) dengan satuan mikrogram per meter kubik (µg/m³).
Data BMKG menunjukkan konsentrasi partikulat halus atau PM2.5 di Stasiun Musi 2 Palembang mencapai 144,4 mikrogram per meter kubik (µg/m³) yang masuk kategori tidak sehat.
Kondisi tersebut salah satunya, kata dia, dipengaruhi oleh adanya asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di beberapa wilayah di Sumsel, yang terbawa masuk ke Kota Palembang.
"Kondisi kualitas udara yang tidak sehat ini hanya berlangsung dini hari sampai pagi hari saja," ujarnya.
Terkait hal tersebut, ia mengimbau masyarakat untuk membatasi ke luar ruangan, terutama bagi warga yang memiliki gangguan pernapasan.
"Jika terpaksa harus ke luar rumah, baiknya melindungi diri dengan masker dan kacamata," kata Wandayantolis.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Dampak asap karhutla, kualitas udara di Palembang sangat tidak sehat
Pewarta: Edo Purmana
Editor: Dolly Rosana
COPYRIGHT © ANTARA 2026
KPK Telusuri Pemilik Emas 1,3 Kilo dan Rp100 Juta di Rumah Pemeriksa Pajak
calendar_today 14.08.2026 - person - timer ~
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, pendalaman dilakukan dengan memeriksa 10 saksi yang terdiri atas empat ASN Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan enam pihak swasta.
"Betul (didalami terkait temuan emas dan uang ratusan juta). Ini rumah pegawai pajak, pemeriksa pajak," katanya, Jumat (14/8/2026).
Budi mengungkapkan, salah satu dari empat pegawai Ditjen Pajak yang diperiksa merupakan pemilik rumah tempat penyidik menemukan emas 1,3 kilogram dan uang tunai Rp100 juta tersebut. Namun, ia belum mengungkap identitas pegawai dimaksud.
Penyidik masih mendalami asal-usul serta keterkaitan barang bukti tersebut dengan perkara yang sedang diusut.
Baca Juga: KPK Telusuri Dana Non-Budgeter Bank BJB, Mengarah ke Ridwan Kamil?
Selain itu, pemeriksaan terhadap para saksi dari Ditjen Pajak dilakukan untuk membedah proses dan mekanisme pemeriksaan atas permohonan restitusi yang diajukan wajib pajak.
"Keterangan para saksi tersebut dibutuhkan untuk menjelaskan bagimana proses dan mekanisme pemeriksaan yang dilakukan atas pengajuan restitusi oleh wajib pajak," ujarnya.
Empat ASN Ditjen Pajak yang diperiksa diketahui pernah bertugas di KPP Madya Banjarmasin maupun Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng).
"Saksi-saksi dari unsur ASN Ditjen Pajak, merupakan pegawai yang sebelumnya pernah bertugas di KPP Madya Banjarmasin dan Kanwil DJP Kalselteng," kata Budi.
Sementara itu, enam saksi dari unsur swasta diperiksa untuk mendalami proses pengajuan restitusi dari sisi wajib pajak. Sebagian di antaranya merupakan orang-orang yang masuk dalam struktur perusahaan milik mantan Kepala KPP Madya Banjarmasin, Mulyono.
"Untuk saksi-saksi dari unsur swasta merupakan wajib pajak dan orang-orang yang masuk dalam struktur perusahaan milik MLY. Para saksi ini menerangkan bagaimana proses pengajuan restitusi dari sisi Wajib Pajak, termasuk seperti apa peran dari perusahaan milik MLY tersebut," jelas Budi.
Baca Juga: KPK Pulangkan Mantan Dirut Bank BJB Yuddy Renaldi karena Sakit
Saksi Diperiksa di Surabaya dan Surakarta
Pemeriksaan saksi dilakukan di dua lokasi. Di Polrestabes Surabaya, penyidik memeriksa Inggrid Triharyati selaku pihak swasta, Samsuni selaku ASN Ditjen Pajak, Ari Djunaedi selaku ASN Ditjen Pajak, Mukti Setyowani selaku ASN Ditjen Pajak, serta Moh Ja'far Sodiq selaku wiraswasta.
Sementara di Polresta Surakarta, KPK memeriksa Agustina Dianawati selaku karyawan swasta, Muhammad Fahmi Djazuli Assalimy selaku karyawan swasta, Bagus Usodo selaku wiraswasta, Punto Ari Wibisoni selaku karyawan swasta, serta Tri Wibowo selaku ASN Ditjen Pajak.
Emas dan uang tersebut sebelumnya ditemukan ketika KPK menggelar penggeledahan di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada 11-12 Agustus 2026.
Selain rumah pemeriksa pajak di Malang, penyidik menggeledah Kanwil Pajak Surakarta serta sejumlah lokasi di Klaten, Jombang, Surabaya, dan Malang.
Dari rangkaian penggeledahan itu, penyidik turut menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara.
Terbitkan Tiga Sprindik
Pengusutan tersebut merupakan pengembangan dari kasus suap pengurusan restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin yang terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada Februari 2026.
Baca Juga: KPK Geledah Sejumlah Lokasi di Jateng-Jatim, Sita Emas 1,3 Kilo dan Uang Tunai Rp100 Juta
Dalam pengembangannya, KPK menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (sprindik). Sprindik pertama berkaitan dengan dugaan pemberian suap dari pihak swasta kepada penyelenggara negara. Sprindik kedua menyasar dugaan penerimaan suap oleh penyelenggara negara, sedangkan sprindik ketiga berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Pada perkara awal, KPK menetapkan tiga tersangka, yakni mantan Kepala KPP Madya Banjarmasin, Mulyono; pegawai pajak, Dian Jaya Demega (DJD); dan Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti, Venasius Jenarus Genggor (VNZ).
Perkara tersebut bermula dari dugaan permintaan uang sebagai bentuk apresiasi dalam pengurusan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) milik PT Buana Karya Bhakti.
Perusahaan itu mengajukan restitusi PPN tahun pajak 2024 dengan status lebih bayar senilai Rp49,47 miliar berdasarkan hasil pemeriksaan KPP Madya Banjarmasin.
Setelah dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp1,14 miliar, nilai restitusi yang disetujui menjadi sekitar Rp48,3 miliar.
Kemenko Polkam, BSSN, dan Telkom perkuat kolaborasi hadapi ancaman komputasi kuantum - ANTARA News Megapolitan
calendar_today 14.08.2026 - person - timer ~
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, akademisi, industri, dan komunitas keamanan siber memperkuat kolaborasi untuk mengantisipasi ancaman keamanan siber pada era komputasi kuantum.
Penguatan kolaborasi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Urgensi Penyusunan Kebijakan Menghadapi Post-Quantum Computing (PQC) yang digelar pada 6 Agustus 2026.
Rapat dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam Marsda TNI Eko Dono Indarto dan dihadiri Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN Marsda TNI R. Tjahjo Kurniawan, Chairman Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha, serta perwakilan kementerian/lembaga, BUMN, industri, akademisi, dan komunitas keamanan siber.
Eko mengatakan kesiapan menghadapi era komputasi kuantum perlu menjadi agenda strategis nasional karena perkembangan teknologi tersebut berpotensi mengubah lanskap keamanan siber.
"Persiapan menghadapi era post-quantum bukan lagi menjadi isu sektoral, melainkan agenda strategis nasional yang membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas," kata Eko dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Komputasi kuantum diperkirakan mampu meningkatkan kemampuan komputasi secara signifikan sehingga membuka peluang bagi inovasi dan transformasi digital. Namun, teknologi tersebut juga berpotensi melemahkan sistem kriptografi yang saat ini digunakan untuk melindungi transaksi digital, komunikasi, dan data strategis.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, rapat koordinasi merumuskan sejumlah langkah prioritas, di antaranya penyusunan Peta Jalan Nasional Migrasi Post-Quantum Cryptography, penetapan prioritas perlindungan data dengan tingkat kerahasiaan tinggi, serta penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Forum tersebut juga mengusulkan pembentukan National Quantum Center sebagai pusat kolaborasi nasional untuk riset, standardisasi, pengembangan talenta, dan implementasi teknologi kuantum.
Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN Marsda TNI R. Tjahjo Kurniawan mengatakan keamanan siber merupakan fondasi penting dalam mendukung transformasi digital.
Menurut dia, seluruh pemangku kepentingan perlu meningkatkan kesadaran terhadap risiko serangan berbasis kuantum serta mempersiapkan migrasi kriptografi secara bertahap dan terukur.
BSSN, kata Tjahjo, telah membentuk Gugus Tugas Nasional Penyiapan Migrasi Post-Quantum Cryptography untuk mendukung penyusunan peta jalan nasional sekaligus mempercepat kesiapan Indonesia menghadapi ekosistem digital yang lebih tangguh.
Dari sisi industri, Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom Seno Soemadji mengatakan Telkom siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempersiapkan Indonesia menghadapi era komputasi kuantum.
Melalui Telkom University, Telkom telah mengembangkan sejumlah riset terkait PQC, termasuk quantum error correction serta pengembangan talenta digital. Telkom juga melakukan kajian menuju era quantum-safe melalui pengembangan quantum-safe network dan quantum-safe data center.
"Era komputasi kuantum akan mengubah paradigma keamanan digital secara fundamental. Karena itu, yang perlu dibangun bukan hanya kesiapan teknologi, tetapi juga kapabilitas nasional," kata Seno.
Sementara itu, Chairman CISSReC Pratama Persadha mengatakan organisasi tidak perlu menunggu hingga komputer kuantum mampu memecahkan sistem kriptografi yang digunakan saat ini untuk mulai melakukan persiapan.
Menurut dia, langkah yang dapat dilakukan antara lain menginventarisasi aset digital dan mengidentifikasi data yang paling kritis sehingga migrasi menuju sistem keamanan yang tahan terhadap ancaman komputer kuantum dapat dilakukan secara bertahap.
Rapat koordinasi tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi nasional dalam penyusunan kebijakan, pembangunan kapasitas, dan percepatan kesiapan Indonesia menghadapi perkembangan teknologi kuantum.
Kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas diharapkan tidak hanya mampu mengantisipasi ancaman keamanan siber pada masa mendatang, tetapi juga mendorong pemanfaatan teknologi kuantum untuk memperkuat daya saing dan kedaulatan digital Indonesia.
Pewarta: Telkom
Uploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
KUR Bank Mandiri Tembus Rp25,6 T hingga Juli 2026, Mengalir ke UMKM
calendar_today 14.08.2026 - person - timer ~
Jakarta, CNN Indonesia --
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp25,63 triliun hingga Juli 2026. Realisasi tersebut setara dengan 62,5 persen dari target penyaluran KUR perseroan sepanjang tahun ini.
Capaian itu menjadi salah satu upaya Bank Mandiri memperluas akses pembiayaan produktif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain nilai penyaluran, perseroan mencatat pertumbuhan jumlah penerima pembiayaan. Hingga Juli 2026, sebanyak 134.682 debitur baru telah memperoleh akses pembiayaan dari Bank Mandiri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sisi lain, sebanyak 56.043 debitur sepanjang Januari-Juli 2026 berhasil melakukan graduasi atau berpindah ke skema pembiayaan yang lebih tinggi.
Graduasi tersebut menunjukkan adanya pelaku usaha yang berkembang dari sisi kebutuhan pembiayaan, sehingga dapat mengakses fasilitas kredit pada tingkat yang lebih tinggi.
Senior Vice President Micro Development and Agent Banking Bank Mandiri Bayu Trisno Arief Setiawan mengatakan keberhasilan pemberdayaan UMKM tidak semata-mata diukur dari besarnya kredit yang disalurkan.
Menurutnya, indikator lain yang penting adalah kemampuan pelaku usaha meningkatkan kapasitas bisnis dan memperluas pasar.
"Bank Mandiri percaya bahwa UMKM merupakan pondasi utama ekonomi Indonesia. Karena itu, kami membangun ekosistem yang mendukung pelaku usaha di setiap tahap pertumbuhan," ujar Bayu dalam keterangan resmi, Rabu (12/8).
Ia menjelaskan dukungan tersebut dilakukan melalui kombinasi akses pembiayaan, solusi digital, layanan transaksi, hingga pendampingan usaha.
Dengan pendekatan tersebut, Bank Mandiri menargetkan pelaku UMKM tidak berhenti pada akses modal, tetapi dapat meningkatkan skala bisnis secara berkelanjutan.
Bank Mandiri juga mengintegrasikan layanan pembayaran dan transaksi digital dengan program pembiayaan serta pendampingan. Langkah ini ditujukan untuk membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas sekaligus memperluas akses pasar.
KUR sendiri merupakan fasilitas pembiayaan untuk usaha produktif yang layak tetapi belum memiliki agunan tambahan yang memadai. Program tersebut ditujukan antara lain untuk memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan daya saing UMKM.
Bank Mandiri menyatakan akan terus memperluas kolaborasi dengan pemerintah, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, komunitas usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.
Perseroan juga mengaitkan penguatan pembiayaan produktif tersebut dengan sinergi dalam Ekosistem Danantara.
Melalui strategi tersebut, Bank Mandiri berharap semakin banyak UMKM yang mampu berkembang, meningkatkan daya saing, serta berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
(ory/ory)
OJK Optimistis Likuiditas Bank Tetap Longgar Jelang Penarikan Dana SAL dari Himbara
calendar_today 14.08.2026 - person - timer ~
ILUSTRASI. Otoritas Jasa Keuangan (KONTAN/Cheppy A. Muchlis)
Reporter: Lydia Tesaloni | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut likuiditas industri perbankan masih dalam kondisi memadai meski sebagian penempatan dana negara (saldo anggaran lebih/SAL) di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bakal ditarik pada September 2026.
Kepala Eksekutif Pengawa Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut, kondisi likuiditas perbankan secara umum masih cukup longgar. Hal ini tercermin dari sejumlah indikator likuiditas perbankan per Juni 2026.
“Pada aspek likuiditas perbankan secara umum masih cukup ample dengan LCR sebesar 182,75% di atas ketentuan 100%,” kata Dian dalam tanggapan tertulis, Jumat (14/8/2026).
Selain itu, rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) tercatat sebesar 101,92%, sedangkan alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) berada di level 23,08%. Kedua rasio tersebut juga masih jauh di atas ambang batas minimum masing-masing sebesar 50% dan 10%.
Baca Juga: OJK Petakan Kredit Bank ke SPPG yang Operasionalnya Dihentikan
Kondisi tersebut pada prinsipnya menunjukkan bahwa perbankan secara industri masih memiliki bantalan likuiditas yang memadai untuk menghadapi dinamika arus dana. Namun tetap, OJK menekankan pentingnya bank mengantisipasi rencana penarikan sebagian dana SAL dari Himbara pada September mendatang.
Dian bilang pengelolaan likuiditas harus dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola dan manajemen risiko yang baik. Bank perlu memperhatikan karakteristik sumber pendanaan, termasuk besaran nominal dan jangka waktu penempatan dana.
“Bank perlu memastikan bahwa pengelolaan aset dan liabilitas dilakukan secara prudent melalui penerapan Asset and Liability Management (ALMA) yang memadai,” ujarnya.
Selain itu, bank perlu memastikan ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi atau High Quality Liquid Asset (HQLA) sesuai ketentuan. Bank juga didorong melakukan stress testing secara berkala serta menyiapkan contingency plan yang efektif.
Perubahan Posisi Dana
OJK juga menilai keterprediksian arus dana menjadi penting ketika terjadi penempatan atau penarikan dana dalam jumlah signifikan. Menurut Dian, perubahan posisi dana sebaiknya dilakukan secara terencana dengan pemberitahuan yang memadai.
Dengan begitu, bank memiliki waktu yang cukup untuk menyesuaikan strategi pendanaan dan pengelolaan likuiditas tanpa menimbulkan tekanan yang tak diperlukan terhadap likuiditas maupun fungsi intermediasi.
Di sisi lain, OJK mengakui kondisi likuiditas yang lebih ketat dapat memengaruhi persaingan penghimpunan dana, termasuk di antara bank-bank dengan skala yang berbeda.
Namun, Dian menilai kondisi likuiditas perbankan yang masih manageable dapat menciptakan persaingan perolehan dana dan pemberian suku bunga yang lebih sehat dan terukur.
Baca Juga: OJK Minta Bank Tak Bergantung pada Dana SAL
Menurutnya, biaya dana (cost of fund) bank tak cuman ditentukan oleh persaingan suku bunga. Faktor lainnya mencakup strategi dan struktur pendanaan, tingkat suku bunga pasar, profil jatuh tempo kewajiban, serta kondisi likuiditas masing-masing bank.
Karena itu, OJK mendorong seluruh bank untuk memperkuat sumber dana murah melalui pengembangan core deposits. “Dengan begitu persaingan tidak serta merta bertumpu pada pemberian suku bunga yang lebih tinggi,” kata Dian.
Bank juga perlu meningkatkan kualitas layanan dan melakukan inovasi produk untuk menarik serta mempertahankan dana masyarakat.
OJK, lanjut Dian, bakal terus memantau kondisi likuiditas perbankan baik secara individual maupun industri melalui pengawasan berbasis risiko.
Pengawasan juga dilakukan melalui koordinasi dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Baca Juga: OJK Siapkan Aturan Baru Pemeriksaan Bank
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Tag
- Ojk
- likuiditas bank
- penempatan dana SAL
- Dana SAL
- penarikan dana SAL