Kemhan Pastikan SPPI Jadi Manajer Kopdes Merah Putih Selama 2 Tahun
calendar_today 31.07.2026 - person - timer ~
Bagikan:
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI Tri Budi Utomo mengatakan para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon manajer Koperasi Merah Putih yang telah mengikuti diklat akan bekerja selama dua tahun di koperasi.
"Mereka nanti akan ada penugasan waktu tertentu, paruh waktu tertentu itu kurang lebih selama dua tahun," kata Tri usai mengikuti upacara penutupan Diklat SPPI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 31 Juli.
Tri mengatakanmasa kerja selama dua tahun itu akan dijalani para SPPI setelah mendapatkan penugasan dari Badan Penyelenggara Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN).
Tri memastikan pemberian penugasan itu akan dilakukan dalam waktu dekat.
Sementara itu, Direktur PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo de Sousa Mota mengatakan para SPPI yang telah menyelesaikan diklat akan ditempat di beberapa koperasi yang sudah beroperasi.
"Jadi, teman-teman yang sudah selesai dilatih ini akan segera kitadeployke tempat-tempat (koperasi) yang sudah bisa beroperasi. Penempatan dilakukan kurang lebih sekitar dua atau tiga minggu ke depan," jelas Joao.
Berdasarkan data yang dimiliki ANTARA, tercatat ada 33.758 anggota SPPI yang selesai menjalani diklat di seluruh Indonesia.
BACA JUGA:
Jumlah itu terdiri atas 28.626 orang calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan 5.159 orang calon manajer Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP).
Mereka dinyatakan lulus setelah mengikuti Diklat Bela Negara selama satu setengah bulan di berbagai fasilitas pelatihan milik TNI.
Selama satu setengah bulan, mereka menimba ilmu di bidang manajerial koperasi, kedisiplinan, cinta tanah air dan bela negara.
Materi itu diberikan agar para SPPI memiliki jiwa nasionalisme tinggi dan jiwa patriot saat mengemban tugas sebagai manajer Koperasi Merah Putih.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+
Kemendagri bekali humas dengan strategi komunikasi lawan disinformasi
calendar_today 31.07.2026 - person - timer ~
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri menggelar Bimbingan Teknis Penyusunan Strategi Komunikasi bagi Pejabat Fungsional Pranata Humas di Lingkungan Kemendagri sebagai upaya memperkuat kapasitas aparatur Humas dalam menyusun strategi komunikasi yang efektif di era digital.
"Bimtek yang dilaksanakan ini menjadi ruang untuk memperkuat kapasitas seluruh Pranata Humas dalam menyusun strategi komunikasi yang tepat, efektif, dan mampu mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi masing-masing," kata Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kemendagri Anwar Harun Damanik dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), media sosial, dan derasnya arus informasi telah mengubah cara masyarakat menerima sekaligus menyebarkan informasi.
Di balik kemudahan tersebut, tantangan berupa disinformasi dan misinformasi juga semakin kompleks. Kondisi ini menuntut pemerintah menghadirkan komunikasi yang semakin cepat, akurat, adaptif, dan mampu membangun kepercayaan publik.
Pada kesempatan itu, Anwar menegaskan pentingnya peran Pranata Humas dalam mendukung keberhasilan komunikasi pemerintahan.
Kemajuan AI dan media sosial memungkinkan informasi menyebar dalam hitungan detik, tetapi pada saat yang sama juga mempercepat penyebaran disinformasi maupun misinformasi.
Oleh karena itu, aparatur pemerintah, khususnya Pranata Humas, dituntut mampu menghadirkan informasi yang cepat, akurat, transparan, mudah dipahami, dan dapat dipercaya.
Anwar menekankan komunikasi pemerintah tidak lagi cukup berhenti pada penyampaian informasi.
Lebih dari itu, komunikasi harus mampu membangun pemahaman publik mengenai tujuan dan manfaat setiap kebijakan sehingga dapat meminimalkan kesalahpahaman maupun perbedaan persepsi di tengah masyarakat.
"Kecepatan tidak boleh mengorbankan ketepatan, kreativitas tidak boleh mengabaikan kebenaran. Pemanfaatan teknologi harus tetap dilakukan secara bertanggung jawab," ujarnya.
Ia menjelaskan, tantangan komunikasi pemerintah semakin besar seiring meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang digital.
Berdasarkan laporan Digital 2026 yang diterbitkan Data Reportal, Indonesia memiliki sekitar 230 juta pengguna internet atau 80,5 persen dari total populasi, serta sekitar 180 juta pengguna media sosial.
Besarnya ruang digital tersebut menuntut pemerintah menyusun strategi komunikasi yang adaptif, berbasis data, serta mampu menjangkau masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi secara efektif.
Dalam konteks tersebut, lanjut Anwar, peran Pranata Humas semakin strategis. Mereka tidak hanya bertugas mempublikasikan kegiatan pemerintah, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam mengomunikasikan berbagai kebijakan kepada masyarakat.
Karena itu, Pranata Humas perlu mampu mengenali dinamika isu, memahami kebutuhan informasi publik, menyusun pesan yang tepat, memilih media yang kredibel, serta memanfaatkan perkembangan teknologi secara bijaksana agar komunikasi pemerintah berlangsung secara terencana, konsisten, dan antisipatif.
Anwar mengajak seluruh Pranata Humas di lingkungan Kemendagri untuk terus meningkatkan profesionalisme, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta memperkuat koordinasi dan sinergi antarunit kerja.
Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah perlu didukung strategi komunikasi yang terencana, berbasis data, konsisten, dan mudah dipahami masyarakat sehingga mampu membangun kepercayaan publik sekaligus mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kaur terima 159 siswa baru - ANTARA News Bengkulu
calendar_today 31.07.2026 - person - timer ~
Bengkulu (ANTARA) - Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu menerima 159 siswa baru pada tahun ajaran 2026/2027 dan menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
"Semoga seluruh fasilitas yang telah disiapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung proses belajar mengajar serta mencetak generasi yang cerdas, berkarakter, dan mampu bersaing pada masa depan," kata Wakil Bupati (Wabup) Kaur Abdul Hamid saat peresmian SRT 1 Kabupaten Kaur, Kamis.
Wabup Abdul Hamid mengatakan kehadiran SRT 1 menjadi langkah nyata pemerintah dalam memberikan kesempatan belajar yang lebih luas, khususnya bagi anak-anak yang membutuhkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas.
Dia berharap seluruh fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga proses pembelajaran berjalan baik dan mampu melahirkan generasi yang memiliki daya saing.
Menurut dia, Program Sekolah Rakyat merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat dalam memperluas pemerataan layanan pendidikan hingga ke daerah.
Kepala SRT 1 Kabupaten Kaur Selvi Maryati mengatakan sekolah tersebut menerima 159 peserta didik baru pada tahun ajaran 2026/2027, terdiri atas 90 siswa jenjang SMA, 49 siswa SMP, dan 20 siswa SD.
Dengan tambahan siswa baru tersebut, jumlah peserta didik yang kini menempuh pendidikan di SRT 1 Kabupaten Kaur mencapai 359 orang.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur dan Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Kepala Setra Dharma Guna Bengkulu, anggota DPR RI dan DPD RI, guru, siswa, serta masyarakat pada Kamis 30 Juli 2026 ini juga bersama-sama meresmikan sekolah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Lampung tersebut.
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Uploader : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Seller Keluhkan Pajak Marketplace Dipotong dari Omzet, Ini Respons DJP - E-commerce Katadata.co.id
calendar_today 31.07.2026 - person - timer ~
Salah satu seller mengeluhkan pajak marketplace 0,5% dipotong dari total omzet bruto atau gross merchandise value (GMV), mengingat biaya yang dikenakan platform dinilai cukup banyak. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atau DJP Kemenkeu pun merespons hal ini.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti menegaskan aturan pajak marketplace hanya mengubah mekanisme pembayaran, bukan menambah beban baru bagi pelaku usaha.
Dia juga menyampaikan, kewajiban membayar pajak atas penghasilan usaha sebenarnya sudah lama berlaku, baik bagi pedagang offline maupun online.
Inge mengatakan selama ini pedagang yang berjualan di toko, pasar, pusat dunia atau mal memiliki kewajiban perpajakan atas penghasilan dari kegiatan usahanya. Menurut dia, kewajiban ini bukan hal baru karena pajak penghasilan atas kegiatan usaha sudah lama diatur dalam ketentuan perpajakan.
“Prinsip yang sama juga berlaku bagi pedagang yang berjualan barang atau jasa melalui internet atau marketplace,” kata Inge kepada Katadata.co.id , Jumat (31/7).
Oleh karena itu, menurut dia tidak seharusnya muncul anggapan bahwa kebijakan baru itu akan memicu kenaikan harga barang.
“Ketentuan baru ini hanya mengatur perubahan mekanisme pelunasan pajak dari yang sebelumnya disetor sendiri menjadi ditentukan oleh pasar yang ditunjuk,” ujarnya.
Inge menjelaskan tujuan utama pajak marketplace yakni menciptakan level playing field antara pelaku usaha online dan offline . Selain itu, mekanisme pemungutan suara melalui pasar diharapkan memudahkan pedagang memenuhi kewajiban perpajakannya.
“Mekanisme ini dirancang untuk memberikan kemudahan administrasi, meningkatkan kepatuhan, dan memastikan perlakuan pajak yang setara antar pelaku usaha,” ujarnya.
Seller Persoalkan Dasar Pengenaan Pajak
Di sisi lain, pelaku usaha di pasar menilai kebijakan tersebut belum memperhitungkan biaya struktur yang menjadi tanggung jawab mereka. Keluhan itu ramai disampaikan di media sosial menjelang pemberlakuan mekanisme pemungutan pajak oleh marketplace mulai 1 Agustus.
Salah satunya disampaikan oleh pemilik toko online sekaligus kreator konten Defi Riana melalui akun Instagram @rekomendefi. Ia menilai perhitungan pajak berdasarkan omzet bruto kurang adil karena pedagang online harus menanggung berbagai potongan biaya sebelum memperoleh keuntungan.
Menurut Defi, pedagang dengan omzet mendekati Rp 500 juta per tahun harus menjaga penjualannya agar tidak melampaui batas tersebut jika ingin tetap memperoleh fasilitas izin PPh final. Ia memperkirakan omzet sekitar Rp 500 juta setahun setara dengan penjualan sekitar Rp 1,4 juta per hari.
Namun, dari omzet tersebut, pedagang tetap harus membayar komisi marketplace , biaya iklan, biaya afiliasi, hingga menanggung risiko pengembalian barang maupun kehilangan paket. Akibatnya, nilai yang benar-benar menjadi keuntungan jauh lebih kecil dibandingkan omzet bruto.
"Kita akan potong tuh sama marketplace kurang lebih 25%-an lah ya. Tambah belum lagi afiliasi yang kita harus bagi, belum lagi biaya operasional, biaya iklan, karena jaman sekarang nggak iklan nggak mungkin," kata Defi.
Ia juga menilai pengenaan PPh final sebesar 0,5% berdasarkan transaksi bruto sebelum dipotong biaya layanan marketplace membuat margin usaha semakin tertekan. Menurutnya, kondisi itu berpotensi mendorong sebagian pedagang menaikkan harga jual untuk mempertahankan keuntungan.
Penanganan Lembah Anai Rampung, Jalur Strategis Padang–Bukittinggi Kembali Lancar
calendar_today 31.07.2026 - person - timer ~
Bagikan:
JAKARTA - Jalur nasional Lembah Anai yang menghubungkan Padang dan Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, kini kembali berfungsi normal setelah penanganan permanen banjir bandang dan tanah longsor yang melanda kawasan tersebut pada November 2025.
Selesainya penanganan tersebut mengakhiri proses pemulihan salah satu jalur strategis di Sumatera Barat yang sempat terputus akibat bencana hidrometeorologi.
Selain menghubungkan Kota Padang dan Bukittinggi, ruas itu juga menjadi akses utama menuju Provinsi Riau dan Sumatera Utara.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, ruas Lembah Anai telah kembali difungsikan sejak 16 Desember 2025 untuk mendukung mobilitas masyarakat.
Sementara itu, pekerjaan penanganan permanen berhasil diselesaikan sesuai target pada Juli 2026.
"Akses jalan dan jembatan adalah kunci utama pergerakan logistik, pelayanan darurat dan pemulihan ekonomi masyarakat. Karena itu, sejak awal kami bekerja tanpa jeda untuk memastikan keterisolasian wilayah bisa ditangani secepat mungkin. Keselamatan masyarakat dan kelancaran mobilitas menjadi prioritas kami," ujar Dody dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 31 Juli.
Penanganan yang dimulai pada 28 November 2025 tersebut mencakup perbaikan badan jalan, pengamanan lereng, penguatan tebing sungai, pembangunan drainase, penanganan Jembatan Margayasa hingga pembangunan konstruksi permanen di seluruh titik terdampak. Total nilai kontrak pekerjaan mencapai Rp460,11 miliar.
Menurut Dody, penanganan tidak hanya difokuskan pada badan jalan, tetapi juga menyasar penyebab kerusakan agar infrastruktur lebih tangguh menghadapi bencana serupa di masa mendatang.
"Kalau kami menangani jalannya, tebingnya juga wajib ditangani. Kalau tidak, jalannya tidak akan bertahan lama. Karena itu, seluruh penanganan di kawasan ini dilakukan secara permanen agar lebih aman dan berkelanjutan," katanya.
Berdasarkan data Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, bencana pada November 2025 menyebabkan satu titik badan jalan putus, 19 titik longsor serta merusak dua jembatan di ruas KM 61+600 hingga KM 67+400. Akibatnya, arus lalu lintas sempat dialihkan melalui jalur Sitinjau Lauik.
Kini, manfaat pemulihan mulai dirasakan masyarakat. Azraul Riski, warga Kabupaten Padang Pariaman yang rutin melintasi ruas tersebut untuk bekerja menyebut, perjalanan menjadi jauh lebih lancar setelah jalan selesai diperbaiki.
BACA JUGA:
"Alhamdulillah jalan ini sudah selesai diperbaiki, sehingga perjalanan kami untuk bekerja menjadi lebih lancar. Terima kasih kepada para pekerja, Bapak Menteri PU Dody Hanggodo, Bapak Menko Infrastruktur AHY dan Bapak Presiden Prabowo Subianto atas perhatian terhadap pemulihan akses masyarakat," ucapnya.
Kementerian PU menyatakan, selesainya penanganan permanen di Lembah Anai merupakan bagian dari upaya memperkuat konektivitas nasional melalui pembangunan infrastruktur lebih tangguh terhadap bencana.
Pendekatan itu diharapkan mampu menjaga kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi logistik dan aktivitas ekonomi, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+
Daftar 10 Masjid ‘Raksasa’ di Dunia, Ada Istiqlal Indonesia
calendar_today 31.07.2026 - person - timer ~
Jakarta, CNBC Indonesia - Masjidil Haram di Makkah, Arab Saudi, masih menjadi masjid dengan kapasitas terbesar di dunia. Tempat suci umat Islam itu mampu menampung hingga 4 juta orang jemaah dalam satu waktu.
Berdasarkan data terbaru melansir Seasia Stats, Masjid Nabawi di Madinah berada di posisi kedua dengan kapasitas mencapai 1,5 juta jemaah. Sementara itu, Imam Reza Shrine di Mashhad, Iran, menempati posisi ketiga dengan daya tampung sekitar 1,2 juta orang.
Indonesia juga masuk dalam daftar tersebut melalui Masjid Istiqlal di Jakarta. Masjid terbesar di Asia Tenggara itu berada di peringkat kedelapan dunia dengan kapasitas sekitar 200.000 jemaah.
Berikut daftar 10 masjid dengan kapasitas terbesar di dunia berdasarkan data per tahun 2024:
1. Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi - 4.000.000 jemaah
2. Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi - 1.500.000 jemaah
3. Imam Reza Shrine, Mashhad, Iran - 1.200.000 jemaah
4. Grand Jamia Mosque, Islamabad, Pakistan - 800.000 jemaah
5. Masjid Al Aqsa, Yerusalem, Palestina - 400.000 jemaah
6. Faisal Mosque, Islamabad, Pakistan - 300.000 jemaah
7. Grand Mosque of Astana, Astana, Kazakhstan - 230.000 jemaah
8. Masjid Istiqlal, Jakarta, Indonesia - 200.000 jemaah
9. Taj-ul-Masajid, Bhopal, India - 175.000 jemaah
10. Jamkaran Mosque, Qom, Iran - 150.000 jemaah
Daftar ini menunjukkan masjid-masjid terbesar di dunia tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga simbol persatuan, warisan budaya, dan pusat aktivitas masyarakat Muslim.
Mulai dari kubah megah Masjid Nabawi hingga menara Masjid Istiqlal di Jakarta, bangunan-bangunan tersebut menjadi lokasi berkumpulnya jutaan umat Islam saat salat berjamaah, Ramadan, hingga perayaan Idulfitri dan Iduladha.
Kehadiran Masjid Istiqlal dalam daftar ini juga menegaskan posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Sebagai masjid terbesar di Asia Tenggara, Istiqlal menjadi salah satu ikon penting komunitas Muslim global.
Secara keseluruhan, daftar ini mencerminkan luasnya persebaran Islam di berbagai belahan dunia, mulai dari Jazirah Arab, Asia Selatan, Asia Tengah, hingga Asia Tenggara. Masjid-masjid tersebut menjadi simbol keimanan sekaligus penghubung bagi lebih dari satu miliar umat Islam di seluruh dunia.
(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Bitcoin Menghijau di Akhir Juli, BNB Pimpin Reli
calendar_today 31.07.2026 - person - timer ~
Jum'at, 31 Juli 2026, 13:25 WIB
Warta Ekonomi, Jakarta -
Harga Bitcoin (BTC) melanjutkan penguatan pada perdagangan Jumat (31/7/2026) hingga pukul 12.44 WIB. Aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar tersebut naik 0,35% dalam 24 jam terakhir ke kisaran Rp1,18 miliar per koin, di tengah pergerakan positif mayoritas aset kripto berkapitalisasi besar.
Berdasarkan data perdagangan, Bitcoin bergerak pada rentang Rp1,154 miliar hingga Rp1,180 miliar per koin. Kapitalisasi pasarnya mencapai Rp23,28 kuadriliun dengan volume transaksi selama 24 jam sebesar Rp483,28 miliar.
Meski mencatatkan kenaikan harian, kinerja Bitcoin dalam jangka menengah masih menunjukkan tekanan. Dalam sepekan terakhir, BTC terkoreksi 1,59%. Namun, dalam 30 hari terakhir aset kripto tersebut masih mencatatkan kenaikan 8,65%.
Di kelompok aset kripto utama, Binance Coin (BNB) menjadi top gainer setelah melonjak 3,01% menjadi Rp10,65 juta per koin.
Kenaikan juga terjadi pada Solana (SOL) yang menguat 0,57% ke level Rp1,34 juta per koin, serta XRP yang naik 0,35% menjadi Rp19.498 per koin.
Berbeda dengan mayoritas aset kripto utama, Ethereum (ETH) justru melemah 0,26% ke level Rp34,35 juta per koin.
Baca Juga: Bitcoin Rebound Tipis, Dogecoin dan Chainlink Masih Tertekan
Baca Juga: Bitcoin Tembus US$65.500, Ini Pemicu Kenaikannya
Sementara itu, di kelompok aset kripto berkapitalisasi menengah, Cardano (ADA) memimpin penguatan dengan kenaikan 3,67% menjadi Rp3.038 per koin.
Bitcoin Cash (BCH) menyusul dengan kenaikan 2,13% ke level Rp3,88 juta per koin. Adapun TRON (TRX) menguat 0,81% menjadi Rp5.930 per koin, sedangkan Chainlink (LINK) naik 0,73% ke level Rp150.817 per koin.
Di sisi lain, Dogecoin (DOGE) masih bergerak di zona merah dengan penurunan tipis 0,06% menjadi Rp1.264 per koin.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Azka Elfriza
Editor: Annisa Nurfitri
7 Rekomendasi Merek Bantal Anti Peyang, Pilih yang Terbaik untuk Si Kecil!
calendar_today 31.07.2026 - person - timer ~
Memilih bantal untuk bayi tidak bisa dilakukan secara sembarangan ya, Bunda. Selain memberikan kenyamanan saat tidur, bantal yang tepat juga berperan dalam membantu menopang kepala Si Kecil.
Bantal yang tepat juga bisa mengurangi risiko kepala peyang. Perlu diketahui, kepala peyang pada bayi umumnya terjadi karena posisi tidur. Menempatkan bayi dalam posisi tidur yang sama setiap waktu akan memberi tekanan yang konsisten di bagian tengkorak yang sama.
Nah, saat ini sudah tersedia berbagai merek bantal anti peyang untuk anak dengan desain ergonomis hingga material yang lembut. Bunda bisa membeli bantal anti peyang ini di e-commerce.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Simak rekomendasi merek bantal anti peyang terbaik yang bisa menjadi pertimbangan untuk menemani waktu istirahat Si Kecil berikut ini!
Rekomendasi Merek Bantal Anti Peyang
Baby Cloudfoam
Baby Cloudfoam Bantal Anti Peyang Katun CVC
Yuk, Beli Sekarang!:
Bantal anti peyang dari Baby Cloudfoam ini dirancang untuk membantu bayi tidur lebih nyaman sejak hari pertama hingga berusia 9 bulan. Bantal memiliki beberapa keunggulan, seperti ringan dan fleksibel.
Bantal juga terbuat dari satung katun CVC yang lembut, sehingga nyaman di kulit bayi dan membantu menjaga kepala tetap sejuk saat tidur. Tersedia tiga pilihan warna bantal, yakni pink, navy, dan abu.
1
Rekomendasi Merek Bantal Anti Peyang
Keola
Keola New Head Shape Kids Pillow Memory Foam Anti Flat Head
Yuk, Beli Sekarang!:
Keola New Head Shape Kids Pillow adalah bantal anti peyang yang terbuat dari bahan memory foam anti bakteri, yang dilindungi oleh bahan katun modal dan tidak berbulu. Bantal memiliki bentuk yang dapat melengkung, sehingga mudah disesuaikan posisinya dan mampu mengoreksi bentuk kepala bayi.
Bantal ini dapat digunakan sejak bayi lahir hingga berusia 24 bulan, Bunda. Tersedia dua pilihan warna bantal. yakni blue dan pink.
2
Rekomendasi Merek Bantal Anti Peyang
Omiland
Omiland Bantal Guling Bayi Set Anti Peyang
Yuk, Beli Sekarang!:
Produk dari Omiland ini merupakan satu set guling dan bantal anti peyang untuk bayi. Bahan dari guling dan bantal adalah kain micro print.
Bahan juga mudah menyerap keringat, sehingga menjaga kenyamanan anak saat tidur. Set guling dan bantal ini tersedia dalam dua varian warna, yakni cokelat dan hijau. Bantal juga memiliki motif kartun yang menggemaskan.
3
Rekomendasi Merek Bantal Anti Peyang
Azruly
Azruly Baby Pillow Bantal Anti Peyang Opsimom Kidsy UPGO
Yuk, Beli Sekarang!:
Azruly Baby Pillow terbuat dari bahan yang lembut dan berisi kulit kacang hijau alami. Bantal ini membantu mencegah kepala peyang, menjaga sirkulasi udara, dan memberikan kenyamanan lembut sepanjang waktu.
Cover bantal mudah dilepas dan dicuci, serta aman dari tungau dan alergi. Bantal ini tersedia dalam beberapa warna, seperti merah, merah muda, biru tua, biru muda, hijau, dan ungu.
4
Rekomendasi Merek Bantal Anti Peyang
Sakumini
Sakumini Head Shape Pillow Bantal Kepala Anti Peyang Bayi Anak
Yuk, Beli Sekarang::
Sakumini adalah bantal anti peyang yang multifungsi. Bantal ini terbuat dari lenzing tencel mesh 3D, lyocell, dan katun.
Bantal ini direkomendasikan untuk usia 0 hingga 24 bulan. Tersedia dua varian, yakni warna biru dan merah muda.
5
Rekomendasi Merek Bantal Anti Peyang
Kiddy
Kiddy Bantal Bayi Anti Peyang | Bantal Tidur Empuk, Nyaman dan Aman Doodle Waffle Square Pillow
Yuk, Beli Sekarang::
Bantal untuk anak ini terbuat dari waffle lembut dengan motif doddle. Bantal ini dapat digunakan untuk menghindari kepala bayi peyang (plagiocephaly) dan membuat bentuk kepala si kecil menjadi bulat sempurna.
Bantal tersedia dalam empat warna, yakni abu, putih, army, dan light brown. Jenis bantal ini adalah portable, sehingga bisa dibawa kemana pun.
6
Rekomendasi Merek Bantal Anti Peyang
PAYOE
PAYOE Bantal Kepala Bayi Cozy Baby Pillow Anti Peyang Head Shape Baby Pillow
Yuk, Beli Sekarang!:
Bantal untuk anak ini terbuat dari bahan kain kapas murni dan sarung bantal katun, yang lembut dan mudah menyerap keringat. Tinggi bantal dapat disesuaikan dengan kurva leher bayi, Bunda.
Bantal ini tersedia dalam dua motif, yakni dinosaur dan rabbit. Bantal bisa digunakan untuk bayi baru lahir hingga usia 3 tahun.
7
(ank/fir)
Ruben Onsu Disebut Didatangi Debt Collector Pinjol, Minola Sebayang: Perlu Dipertanyakan
calendar_today 31.07.2026 - person - timer ~
Jadi intinya...
- Kuasa hukum Ruben Onsu membantah kabar debt collector pinjol mendatangi kediaman lamanya.
- Pengacara ragukan Ruben pakai pinjol karena akses bank dan aturan OJK soal penagihan.
- Debt collector datangi rumah lama, padahal Ruben sudah pindah alamat pasca-perceraian.
Liputan6.com, Jakarta - Kabar mengenai Ruben Onsu yang disebut didatangi debt collector pinjaman online (pinjol) di kediaman lamanya menjadi perhatian publik. Isu tersebut kemudian mendapat bantahan dari kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang.
Minola menilai kabar tersebut menyimpan sejumlah kejanggalan. Ia juga mengingatkan bahwa proses penagihan pinjaman online memiliki aturan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk mengenai waktu penagihan oleh petugas lapangan.
"Kalau pinjol, ya OJK itu kan sudah ada aturan kan tidak boleh menagih ke rumah kalau memang...menagih DC itu di atas jam 10. Dia harus di jam kerja, itu jam 10," ujar Minola Sebayang saat ditemui di kantornya, kawasan Kuningan, Jakarta Pusat, Kamis (30/7/2026).
Kuasa Hukum Pertanyakan Kebenarannya
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8837707/original/025688200_1782919226-ruben_onsu-20240614-051-akrom.webp)
Perbesar
Menurut Minola, hal lain yang membuat kabar tersebut patut dipertanyakan adalah kemungkinan Ruben menggunakan layanan pinjaman online. Ia menilai Ruben memiliki akses ke fasilitas pinjaman perbankan sehingga tidak ada alasan menggunakan pinjol yang umumnya menawarkan bunga lebih tinggi.
"Jadi perlu dipertanyakan itu. Ya. Tapi yang pasti, ngapain Ruben pinjol? Kalau dia bisa pinjam ke bank, gitu loh. Ya jadi itu yang perlu kami sampaikan gitu," jelasnya.
Tak hanya soal pinjaman, Minola juga menyoroti lokasi yang disebut didatangi debt collector. Ia menegaskan rumah tersebut sudah bukan menjadi tempat tinggal Ruben. Sang klien disebut telah lama berpindah alamat setelah perceraiannya dengan Sarwendah.
Kuasa Hukum Minta Masyarakat Tak Langsung Percaya Info yang Beredar
"Ruben itu rumahnya bukan di sana. Alamat terbarunya sudah ada. Kerjanya di stasiun televisi. Itu kan sudah beritanya sudah ke mana-mana. Ini gak lihat berita ini debt collector-nya?" tanya Minola.
Minola pun meminta masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang beredar tanpa memastikan kebenarannya. Ia kembali menegaskan bahwa Ruben sudah tidak tinggal di rumah tersebut sejak bercerai dengan Sarwendah.
"Bahwa Ruben sudah bercerai dan Ruben nggak...nggak tinggal lagi sama S. Ngapain itu pinjol datang ke rumah yang bukan rumahnya Ruben, gitu loh," pungkasnya.
Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6
Bryan Domani Rayakan Ulang Tahun ke-26 Bersama Keluarga dan Orang Terdekat
Ribuan Pekerja TPT Jateng Kena PHK, Kemenperin Bantah karena Lonjakan Impor - Industri Katadata.co.id
calendar_today 31.07.2026 - person - timer ~
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membantah bahwa gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di dua perusahaan manufaktur di Jawa Tengah dipicu oleh lonjakan barang impor. Pemerintah menyebut penyebab utama PHK berasal dari melemahnya pesanan ekspor atau business-to-business (B2B) yang diterima perusahaan.
Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kemenperin, Rizky Aditya Wijaya, mengatakan kedua perusahaan yang melakukan PHK merupakan industri yang berada di kawasan berikat dengan orientasi produksi untuk pasar ekspor.
"Setelah kami melakukan kunjungan lapangan dan konfirmasi langsung, masalah yang terjadi adalah pesanan B2B ke perusahaan tersebut cenderung menurun. Artinya ini merupakan masalah internal perusahaan dan bukan karena faktor eksternal seperti lonjakan impor," ujar Rizky dalam konferensi pers Indeks Kepercayaan Industri (IKI), dikutip dari siaran YouTube Kemenperin, Kamis (31/7).
Penurunan permintaan dari pasar ekspor membuat utilisasi produksi perusahaan ikut tertekan hingga akhirnya berdampak pada pengurangan tenaga kerja. Meski demikian, Kemenperin menilai peluang penyerapan kembali tenaga kerja di Jawa Tengah masih terbuka lebar. Pasalnya, provinsi tersebut masih menjadi tujuan investasi baru, khususnya di sektor garmen dan alas kaki.
"Jawa Tengah sebetulnya membutuhkan tenaga kerja yang lebih besar untuk investasi-investasi baru yang masuk pada 2026. Masih banyak investasi baru, baik di sektor garment maupun alas kaki. Artinya tenaga kerja yang terkena PHK akan kami upayakan dapat langsung terserap oleh perusahaan-perusahaan baru yang berdiri di area sekitar," kata Rizky.
Sementara itu, Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, mengatakan kementeriannya berfokus menjaga keberlangsungan kegiatan produksi industri agar tidak berujung pada penutupan fasilitas produksi. Adapun urusan ketenagakerjaan dan PHK berada dalam kewenangan kementerian lain.
Menurut Febri, salah satu instrumen utama yang digunakan Kemenperin untuk mendeteksi potensi gangguan industri adalah Indeks Kepercayaan Industri (IKI). Melalui indikator tersebut, pemerintah memantau kondisi setiap subsektor industri secara berkala.
"Kalau IKI suatu subsektor terus mengalami kontraksi dan berlangsung cukup dalam, tentu akan kami beri perhatian khusus. Kami pantau secara bulanan agar bisa mendeteksi potensi masalah lebih awal," ujarnya.
Selain IKI, Menteri Perindustrian juga telah menginstruksikan seluruh unit pembina industri membangun dashboard pemantauan kinerja industri atau war room. Sistem tersebut dirancang untuk memonitor kondisi masing-masing perusahaan sehingga potensi penurunan utilisasi maupun ancaman penutupan fasilitas produksi dapat segera diidentifikasi.
Apabila terdapat indikasi perusahaan mengalami kesulitan, kata Febri, Kemenperin akan berkoordinasi langsung dengan pelaku usaha untuk mengidentifikasi akar persoalan sebelum menentukan langkah mitigasi.
Penyebab penurunan kinerja industri tidak selalu sama. Beberapa di antaranya berasal dari persoalan manajemen perusahaan, perubahan strategi bisnis, hingga penurunan daya saing produk.
"Selama penyebabnya masih dalam jangkauan Kemenperin, kami akan mengambil langkah cepat agar penutupan fasilitas produksi tidak terjadi," katanya.
Bentuk intervensi yang disiapkan pemerintah pun disesuaikan dengan persoalan yang dihadapi perusahaan. Jika mengalami kesulitan memperoleh bahan baku, Kemenperin akan membantu mencarikan solusi pasokan. Bila terkendala pembiayaan, kementerian akan menjembatani perusahaan dengan lembaga pembiayaan.
Khusus untuk industri tekstil dan garmen, Kemenperin juga membuka peluang kerja sama dengan asosiasi industri untuk mencari investor maupun perusahaan yang berminat melakukan akuisisi. Sementara apabila kendalanya berasal dari melemahnya permintaan ekspor di negara tujuan tertentu, pemerintah akan membantu membuka akses ke pasar ekspor alternatif.
"Semua unit kerja pembina industri diminta mengambil langkah cepat dan terukur agar tidak terjadi penurunan utilisasi, terutama sampai terjadi penutupan fasilitas produksi," ujar Febri.
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan adanya potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di dua perusahaan industri garmen dan tekstil di Provinsi Jawa Tengah yang dapat berdampak pada hampir 1.500 pekerja.
Informasi tersebut diterima Said Iqbal dari Pengurus Serikat Buruh Jawa Tengah, Aulia Hakim. Berdasarkan laporan awal, PT Victoria Apparel di Kota Semarang yang merupakan perusahaan dengan investor asal Cina diduga berpotensi melakukan PHK terhadap sekitar 800 pekerja. Sementara itu, PT Samwon di Kabupaten Jepara yang merupakan perusahaan dengan investor asal Korea Selatan dikabarkan berencana melakukan PHK terhadap sekitar 670 pekerja.
"Informasi ini masih bersifat awal dan akan kami dalami lebih lanjut di lapangan," kata Said Iqbal dalam keterangannya pada Rabu (22/7) lalu.