Brantas Abipraya Dorong Kepemilikan Hunian di Danantara Housing Expo 2026 |Republika Online
calendar_today 28.08.2026 - person - timer ~
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Brantas Abipraya (Persero) memperluas dukungan terhadap kepemilikan hunian melalui Program Home Ownership Program for Employees (HOPE). Dalam Danantara Housing Expo 2026, sebanyak 70 karyawan menjadi peserta tahap awal program tersebut sekaligus diperkenalkan dengan proyek Urban Heights Residences.
Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya Dian Sovana mengatakan, keterlibatan perusahaan dalam Danantara Housing Expo 2026 menjadi salah satu upaya memperluas kontribusi perseroan dalam penyediaan hunian.
“Melalui Urban Heights Residences, Brantas Abipraya menghadirkan konsep hunian yang dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat urban akan tempat tinggal yang berkualitas, nyaman, memiliki aksesibilitas yang baik, serta mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan,” ujar Dian dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Menurut Dian, kebutuhan hunian juga berkaitan erat dengan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, penyediaan rumah membutuhkan dukungan dan kolaborasi antara pemerintah, BUMN, pengembang, lembaga pembiayaan, dan masyarakat.
“Hunian merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup masyarakat,” lanjut Dian.
Selain mengembangkan sektor hunian, Brantas Abipraya memperkuat akses kepemilikan rumah bagi karyawan melalui Program HOPE. Pada Danantara Housing Expo 2026, perusahaan meresmikan kepesertaan 70 karyawan dalam tahap awal program tersebut.
Dian mengatakan Program HOPE ditujukan untuk memberikan dukungan dan kemudahan akses kepemilikan rumah bagi karyawan Brantas Abipraya.
“Melalui Program HOPE, kami ingin memberikan dukungan nyata agar semakin banyak insan Brantas Abipraya memiliki kesempatan untuk mewujudkan kepemilikan rumah,” ucap Dian.
Sebanyak 70 karyawan yang mengikuti tahap pertama menjadi awal perluasan program tersebut. Ke depan, Brantas Abipraya akan mengembangkan Program HOPE agar dapat menjangkau lebih banyak karyawan di berbagai unit kerja.
“Program ini juga memperlihatkan keterkaitan antara agenda pembangunan hunian nasional dengan kesejahteraan internal perusahaan,” kata Dian.
Danantara Housing Expo 2026 berlangsung pada 27-30 Agustus 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK. Pameran tersebut menawarkan skema pembiayaan KPR dengan suku bunga mulai 2,75 persen, uang muka mulai satu persen, dan tenor hingga 30 tahun.
Pameran ini juga menghadirkan lebih dari 100 ribu unit hunian dari lebih dari 100 pengembang di berbagai wilayah Indonesia, mencakup rumah tapak dan apartemen untuk segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun non-MBR.
Pemerintah Ingin Genjot Pembangunan PLTS, Indef Usul Pendekatan Ini |Republika Online
calendar_today 28.08.2026 - person - timer ~
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Development of Economics and Finance Green Transition Initiative (Indef GTI) mengusulkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 30 gigawatt peak (GWp) di kawasan industri dengan pendekatan kawasan energi terbarukan (renewable energy zones).
"Konsep renewable energy zones berpotensi untuk diintegrasikan ke kawasan industri dengan mempertemukan potensi energi terbarukan dan kebutuhan energi industri dalam satu kawasan," ujar Direktur Indef GTI Imaduddin Abdullah dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Menurut dia, kawasan industri memiliki sejumlah keunggulan. Kawasan industri dapat meminjamkan jaringan dan titik evakuasi daya untuk proyek energi terbarukan di lahan sekitar, lalu menyerap listrik yang dihasilkan dengan harga diskon.
"Ini menekan biaya listrik proyek. Keunggulan lainnya, kebutuhan industri manufaktur, smelter, dan pusat data juga menjadikannya pembeli alami," ujar Imaduddin.
Bagi penyewa yang terikat mekanisme karbon lintas batas (carbon border adjustment mechanism/CBAM) dan komitmen iklim global, pasokan energi bersih sekaligus menjadi syarat kepatuhan. Kawasan industri juga berpotensi menjadi simpul reindustrialisasi Indonesia.
Imaduddin menyampaikan potensi ekonominya mulai terlihat dari analisis awal Indef GTI terhadap delapan kawasan ekonomi khusus (KEK).
Integrasi kawasan dengan energi terbarukan berpotensi meningkatkan pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) agregat dari 5,95 persen menjadi 6,30 persen.
"Dampaknya berpotensi lebih besar apabila pendekatan serupa diterapkan secara lebih luas di KEK dan kawasan industri lainnya di Indonesia," kata dia.
Ruang untuk memperluas dampak ekonomi tersebut terlihat dari besarnya potensi pengembangan PLTS di kawasan industri.
Berdasarkan kajian Indef GTI bersama Systemiq Indonesia pada 2026, dengan estimasi yang dilakukan oleh Systemiq, kawasan industri memiliki potensi PLTS hingga 21 GW. Total ini berasal dari sekitar 6-13 GW dari dalam kawasan, melalui atap pabrik serta permukaan tanah dan air nonkomersial yang menganggur.
Sisanya, sebesar 7-8 GW, berasal dari lahan berdekatan untuk PLTS skala utilitas yang dipadukan dengan baterai.
"Porsi 6-13 GW itu tergolong low-hanging fruit karena bisa dikerjakan lebih dulu. Inisiasi 100 GWp melalui pentahapan yang jelas membuat target pembangunan lebih jelas, namun realisasinya tetap membutuhkan upaya luar biasa dari berbagai pemangku kebijakan," ucap Imaduddin.
sumber : Antara
Petugas berjibaku padamkan karhutla di lahan kering Sungai Andai Banjarmasin - ANTARA News Kalimantan Selatan
calendar_today 28.08.2026 - person - timer ~
Kami sudah siagakan personel dan peralatan di beberapa titik rawan,
Banjarmasin (ANTARA) - Petugas gabungan berjibaku memadamkan kebakaran lahan di Kampung Biuku, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat, untuk mencegah api meluas ke permukiman warga.
Kobaran api muncul sekitar pukul 12.10 Wita, menjelang pelaksanaan Shalat Jumat, dengan kepulan asap putih membumbung dari kawasan lahan yang kondisinya kering dan dipenuhi ranting, kayu serta ilalang.
Kepala BPBD Kota Banjarmasin Husni Thamrin di Banjarmasin, Jumat, mengatakan petugas disiagakan untuk mempercepat penanganan titik api sekaligus mengantisipasi rambatan kebakaran akibat kondisi cuaca panas dan vegetasi yang kering.
“Kami sudah siagakan personel dan peralatan di beberapa titik rawan. Mohon warga ikut membantu memantau dan segera melapor jika melihat titik api,” ujarnya.
Petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polri, pemadam kebakaran dan relawan langsung dikerahkan menuju lokasi setelah api terdeteksi. Penanganan dilakukan dengan menarik selang secara manual karena titik kebakaran berada di area yang sulit dijangkau kendaraan pemadam.
Sebanyak dua unit truk tangki air juga dikerahkan dari markas Pemerintah Kota Banjarmasin untuk mendukung pasokan air selama proses pemadaman berlangsung.
Selain armada tangki, petugas menggunakan mesin alkon dan tandon air untuk mempercepat penyemprotan ke titik-titik yang masih terbakar. Langkah tersebut dilakukan agar api tidak merambat melalui vegetasi kering menuju kawasan lain.
Kondisi lahan yang kering menjadi tantangan tersendiri karena bara berpotensi kembali menyala meski kobaran utama telah berhasil dikendalikan. Petugas kemudian melakukan penyisiran dan pendinginan di sekitar lokasi kebakaran.
Penanganan cepat juga dilakukan karena lokasi kebakaran berada tidak jauh dari aktivitas warga, sehingga pencegahan perluasan api menjadi prioritas untuk menjaga keselamatan masyarakat dan lingkungan sekitar.
Husni mengingatkan masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, terutama ketika kondisi cuaca panas dan vegetasi mudah terbakar.
Selain itu, warga juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api serta menggunakan masker jika terpapar asap kebakaran.
Pewarta: Gunawan Wibisono
Editor : Sukarli
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Kronologi Pembelian CPO oleh JARR Versi Kuasa Hukum Duta Palma
calendar_today 28.08.2026 - person - timer ~
Jakarta, CNBC Indonesia — Kuasa hukum Duta Palma membantah pernyataan PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) yang menyebut perseroan sebagai pembeli crude palm oil (CPO) beritikad baik dalam transaksi dengan PT Agrinas Palma Nusantara (APN).
Melalui surat hak jawab dan klarifikasi tertanggal 15 Agustus 2026, Managing Partner Law Office Razhari & Co, R. Azhari, selaku kuasa hukum Duta Palma, menyatakan terdapat dokumen yang menurut mereka menunjukkan kronologi berbeda dengan penjelasan Direktur Utama JARR kepada Bursa Efek Indonesia (BEI).
Kuasa hukum Duta Palma secara khusus mempersoalkan klaim JARR bahwa perseroan tidak mengetahui adanya persoalan hukum terkait CPO yang dibelinya dari Agrinas.
"Kami menolak apabila publik diberikan kesan bahwa JARR sama sekali tidak mengetahui adanya persoalan hukum mengenai CPO," tulis R. Azhari dalam surat tersebut, dikutip Jumat (28/8/2026).
Menurut kuasa hukum Duta Palma, persoalan tersebut telah masuk ke ranah hukum sebelum proses transaksi CPO JARR dengan Agrinas selesai.
Mereka membeberkan kronologi yang diawali dengan adanya Surat Tanda Terima Laporan (STTLP) pada 27 Maret 2025. Sehari kemudian, 28 Maret 2025, Agrinas disebut menerbitkan Shipping Instruction untuk pengiriman 3.500 metrik ton (MT) CPO kepada pihak Jhonlin.
Selanjutnya, pada 11 April 2025, kuasa hukum Duta Palma mengirimkan somasi kepada Kepala KSOP Batulicin dan Direktur Utama PT Jhonlin Agro Mandiri. STTLP tertanggal 27 Maret 2025 disebut turut dilampirkan dalam somasi tersebut.
Pada 14 April 2025, Kepala KSOP Batulicin disebut telah memberikan jawaban resmi atas somasi tersebut. Sehari setelahnya, 15 April 2025, JARR menyatakan telah menerima CPO.
Kemudian, berdasarkan bukti pengiriman yang diklaim dimiliki kuasa hukum Duta Palma, somasi tersebut diterima pada 16 April 2025 pukul 09.00 WIB.
Pada hari yang sama, APN menerbitkan invoice tahap II. Sementara itu, JARR baru melakukan pelunasan transaksi pada 23 April 2025.
Dengan kronologi tersebut, kuasa hukum Duta Palma menyoroti adanya jeda waktu tujuh hari antara penerimaan somasi dan pelunasan transaksi.
"Fakta tersebut sangat penting dan tidak boleh dihilangkan dalam penilaian terhadap klaim 'pembeli beritikad baik'," tulis mereka.
Kuasa hukum Duta Palma selanjutnya mempertanyakan apakah pihak Jhonlin mengetahui keberadaan somasi tersebut dan apakah informasi dalam somasi diteruskan kepada manajemen JARR.
Mereka juga mempertanyakan apakah JARR mengetahui STTLP telah dilampirkan dalam somasi, apakah perseroan kemudian meminta klarifikasi kepada Agrinas mengenai status hukum CPO, serta apakah JARR meminta Agrinas menunjukkan dasar kewenangannya untuk menjual CPO tersebut.
Selain itu, mereka mempertanyakan alasan JARR tetap melakukan pelunasan pada 23 April 2025 apabila pada 16 April 2025 telah terdapat pemberitahuan formal mengenai keberatan dan persoalan hukum atas CPO.
Namun, kuasa hukum Duta Palma juga memberikan catatan penting. Somasi 11 April 2025 tersebut ditujukan kepada Direktur Utama PT Jhonlin Agro Mandiri, bukan secara langsung kepada Direktur Utama JARR.
Karena itu, mereka menyatakan tidak menarik kesimpulan bahwa bukti penerimaan somasi otomatis membuktikan Direktur Utama JARR secara pribadi telah membaca surat tersebut.
Mereka meminta hubungan antara entitas Jhonlin yang terlibat dalam transaksi, penerimaan CPO, pembayaran, dan penerimaan somasi untuk diverifikasi, termasuk bagaimana informasi mengenai somasi diteruskan serta siapa yang mengambil keputusan pembayaran.
Sebelumnya, JARR dalam penjelasan kepada BEI tertanggal 12 Agustus 2026 menyatakan bahwa saat melakukan pembayaran dan menerima 3.498,150 MT CPO dari Agrinas, perseroan tidak mengetahui adanya keberatan dari Duta Palma, laporan kepolisian, surat somasi, maupun hambatan dalam proses pengiriman di pelabuhan.
JARR juga menyatakan seluruh proses transaksi, pengiriman, penerimaan, hingga pembayaran CPO telah selesai secara wajar, clean and clear, berdasarkan dokumen resmi dan sah.
Dalam klarifikasi tersebut, JARR menyebut baru memperoleh keberatan setelah seluruh proses pembayaran dan penerimaan CPO selesai. Perseroan menyebut undangan konfirmasi dari Kepolisian Daerah Kalimantan Barat tertanggal 17 Juni 2025 serta tiga somasi dari kuasa hukum Duta Palma pada Mei-Juni 2026.
Sementara itu, dalam penjelasan kepada BEI pada 6 Agustus 2026, JARR telah mengakui menerima surat somasi dari Law Office Razhari & Co. Namun, perseroan menyatakan tidak memberikan tanggapan karena menganggap pokok persoalan merupakan hubungan hukum antara Agrinas dan Duta Palma.
(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]
HKTI dan Pramuka Perkuat Pertanian Terpadu, Dorong Regenerasi Petani Muda
calendar_today 28.08.2026 - person - timer ~
Moehamad Dheny Permana
| 28 Agustus 2026, 16:25 WIB
Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) serta peresmian Center of Excellence for Global Integrated Farming Training and Education di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta) Cibubur, Jakarta Timur.
AKURAT.CO Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka memperkuat sinergi di sektor pertanian dan pembinaan generasi muda untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan.
Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) serta peresmian Center of Excellence for Global Integrated Farming Training and Education di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta) Cibubur, Jakarta Timur.
Pusat pelatihan dan pendidikan pertanian terpadu tersebut diharapkan menjadi wadah pembelajaran bagi anggota Pramuka, pelajar, dan masyarakat.
Peserta akan diperkenalkan pada berbagai praktik pertanian terintegrasi, mulai dari budidaya tanaman, pupuk organik, pemanfaatan limbah, peternakan, perikanan hingga teknologi bioenergi.
Ketua Umum HKTI sekaligus Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengatakan pembangunan pertanian tidak cukup hanya mengandalkan teknologi dan infrastruktur. Regenerasi sumber daya manusia juga menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan swasembada pangan.
"Pembangunan pertanian tidak hanya membutuhkan teknologi dan infrastruktur, tetapi juga sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, jiwa kewirausahaan, dan kepedulian terhadap pangan,” kata Sudaryono dalam siaran pers, Jumat (28/8/2026).
Menurut Sudaryono, kolaborasi HKTI dan Gerakan Pramuka dapat menjadi gerakan nyata untuk meningkatkan minat generasi muda terhadap sektor pertanian sekaligus melahirkan petani muda yang mampu memanfaatkan teknologi dan inovasi.
"Generasi muda tidak hanya menjadi penerima pengetahuan, tetapi juga menjadi pelopor pertanian modern, agen edukasi, dan penggerak Swasembada Pangan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Sudaryono juga menerima Kartu Anggota Kehormatan Gerakan Pramuka sebagai bentuk apresiasi sekaligus simbol penguatan hubungan antara HKTI dan Gerakan Pramuka.
Baca Juga: Apresiasi Pidato Prabowo, Peserta Muktamar Berharap Sinergi Ulama dan Pemerintah Makin Kuat
Cegah Karhutla Meluas, BNPB Minta Masyarakat Segera Lapor Jika Temukan Titik Api
calendar_today 28.08.2026 - person - timer ~
AKURAT.CO Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memahami perhatian serta kekhawatiran masyarakat terkait perkembangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
Plt. Kapusdatin BNPB, Berton Suar Pelita Panjaitan, memastikan pemerintah tidak tinggal diam dan terus berupaya maksimal di lapangan. Penanganan karhutla saat ini terus dilakukan secara terpadu dan masif.
"Pemerintah tidak tinggal diam. Saat ini penanganan karhutla terus dilakukan secara terpadu bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, dunia usaha, masyarakat, serta kementerian dan lembaga terkait," ujar Berton dalam keterangannya, Jumat (28/8/2026).
Baca Juga: Puan Respons Protes Malaysia-Singapura Soal Karhutla: Akan Koordinasi dengan Kemlu
Guna mencegah perluasan dampak karhutla, BNPB mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dan meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing.
"Kami mengajak masyarakat untuk tidak membakar lahan, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kondisi yang berpotensi berkembang menjadi karhutla," tegasnya.
Selain pencegahan kebakaran, aspek kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian utama. Mengingat kondisi udara di beberapa wilayah terdampak, warga diimbau untuk membatasi ruang gerak di luar ruangan.
Baca Juga: Pengusaha Kalimantan Barat Hajon Mahdy Hibahkan Teknologi AI untuk Prediksi Karhutla, Dilengkapi Indeks Identifikasi dan Pemetaan
"Kami juga mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Apabila beraktivitas di luar rumah, diharapkan menggunakan masker," tambahnya.
Masyarakat yang menemukan potensi bahaya atau kemunculan titik api juga dapat langsung menghubungi layanan darurat (call center) BNPB di nomor 117.
"Pemerintah akan terus bekerja untuk mengendalikan karhutla, melindungi masyarakat, dan mencegah dampak semakin luas," tutup Berton.
Kemenpora pastikan 10.000 lebih pelari ikut Merdeka Run 2026 di Jakarta - ANTARA News Bengkulu
calendar_today 28.08.2026 - person - timer ~
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memastikan 10.000 lebih pelari akan ikut berlomba dalam ajang Merdeka Run 2026 yang berlangsung di Jakarta, Sabtu (29/8).
"Besok akan ada 10.000 lebih pelari, saya boleh bilang 10.000 lebih peserta yang akan mengikuti gelaran Merdeka Run 2026 ini," kata Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Kemenpora Teuku Arlan Perkasa Lukman di Jakarta, Jumat.
Ajang Merdeka Run 2026 yang dimulai pada pukul 05.00 WIB. Para pelari akan berlari sejauh 8 kilometer dengan titik start di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
Arlan menjelaskan bahwa ajang tersebut disambut dengan antusiasme tinggi dari warga. Saat hari pertama pengambilan perlengkapan lari, kata dia, peserta yang datang mencapai hingga 50 persen.
Ia menjelaskan berbagai fasilitas pendukung ajan tersebut juga sudah dipersiapkan seperti race village yang dinamakan Kampung Merdeka, yang di dalamnya termasuk fasilitas mushola untuk peserta yang mau menjalankan shalat.
Selain itu, kata dia, lalu lintas pada jalur yang dilalui pelari seperti di sekitar Monumen Nasional (Monas), Jalan MH Tharmin, Bundaran HI, Jalan Sudirman juga akan dipastikan benar-benar siap pada pukul 02.00 WIB dini hari menjelang lomba.
"Nanti persiapan start-nya sendiri akan dimulai dengan berbagai macam prosesi, mulai dari drone show dilanjutkan dengan berbagai atraksi, dan ada flypast dari pesawat," katanya.
Ia menjelaskan, selain diikuti pelari dari kalangan umum, ajang tersebut juga akan diikuti kalangan disabilitas, maupun pelari nasional Odekta Elvina Naibaho.
Seluruh rangkaian acara lari, kata dia, ditargetkan akan selesai sekitar pukul 08.00 WIB sehingga kondisi jalanan bisa kembali digunakan untuk aktivitas publik.
Lebih lanjut, Arlan menambahkan bahwa geliat aspek wisata olahraga dalam ajang tersebut juga mulai tampak dengan adanya hadirnya pelari-pelari dari luar Jakarta.
Di sisi lain, pihaknya juga terus memantau tingkat hunian hotel di sekitar lokasi kegiatan
"Nanti akan kita pantau dan kita laporkan bagaimana pergerakan ekonomi yang akan terjadi dari event yang diselenggarakan oleh Negara besok," katanya.
Pewarta: Aloysius Lewokeda
Uploader : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Distanbun optimis pemulihan 40.852 hektare sawah rusak di Aceh selesai tahun ini - ANTARA News Aceh
calendar_today 28.08.2026 - person - timer ~
Banda Aceh (ANTARA) - Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh optimis pemulihan seluas 40.852 hektare sawah rusak ringan dan sedang pascabencana hidrometeorologi diselesaikan hingga akhir tahun nanti.
"Kita optimis pemulihan 40.852 hektare sawah rusak ringan dan sedang akibat bencana dapat diselesaikan sepanjang 2026," kata Plt Kepala Distanbun Aceh Azanuddin Kurnia di Banda Aceh, Jumat.
Ia mengharapkan lahan persawahan masyarakat yang telah berhasil dipulihkan dapat kembali dimanfaatkan para petani untuk musim tanam Oktober 2026.
Azanuddin menjelaskan program pemulihan sawah Aceh dilaksanakan dalam dua tahapan. Tahap I mencakup 23.818 hektare sawah rusak ringan melalui optimalisasi lahan (oplah) dan 4.393 hektare rusak sedang melalui rehabilitasi, totalnya 28.211 hektare.
Kemudian pada tahap II, mencakup 3.253 hektare oplah dan 9.388 hektare rehabilitasi, dengan total 12.641 hektare. Saat ini, dokumen rancangan teknis (DRT) tahap kedua sedang dalam proses penyusunan.
Di antaranya, optimalisasi lahan 4.180 hektare, rehabilitasi telah mencapai 4.393 hektare pada 11 kabupaten/kota, sedangkan pengolahan lahannya sekitar 2.080 hektare.
Selain itu, lanjut Azanuddin, pembangunan infrastruktur pendukung juga menunjukkan perkembangan. Irigasi perpompaan telah mencapai 68 persen, perpipaan 88 persen, bangunan konservasi 55 persen, jaringan irigasi tersier 96 persen dan jalan usaha tani 54 persen.
"Secara keseluruhan, rata-rata serapan seluruh kegiatan mencapai 52,9 persen," ujarnya.
Dalam kesempatan ini, dirinya meminta dinas pertanian kabupaten/kota terdampak untuk terus memacu pekerjaan sekaligus mendampingi kelompok tani penerima program. Serta pihak TNI yang melaksanakan pekerjaan lapangan diharapkan bisa menyelesaikan kegiatan sesuai jadwal.
“Koordinasi harus terus diperkuat, sehingga setiap kendala yang muncul dapat segera dicarikan jalan keluarnya,” katanya.
Ia menambahkan, secara keseluruhan hingga 25 Agustus, serapan anggaran pemulihan sawah di Aceh telah mencapai 52,9 persen atau sekitar Rp272,3 miliar dari total anggaran yang dialokasikan Rp515 miliar.
Pewarta: Rahmat Fajri
Editor : M.Haris Setiady Agus
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Warga Curhat Diminta Rp 1 Juta Buat Urus Surat Keluar Ambil Barang Bukti Kecelakaan
calendar_today 28.08.2026 - person - timer ~
Surabaya -
Seorang warga di Surabaya curhat diminta bayar Rp 1 juta saat minta surat keluar kendaraan untuk ambil barang bukti kecelakaan. Curhatan itu pun viral di media sosial.
Pemilik akun @tasyamarcella96 itu mengungkap dirinya datang ke Satlantas Colombo untuk meminta surat keterangan mengeluarkan barang bukti kecelakaan. Dalam unggahannya, pemilik akun bernama Kristiani itu menulis bahwa saat ambil barang bukti memang gratis, namun untuk surat keluar dirinya dimintai uang Rp 1 juta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ambil barang bukti kecelakaan GRATIS.. Iya sih gratis, tapi buat minta surat pengeluaran kendaraan harus bayar," tulis unggahan Kristiani dikutip detikJatim.
Dia mengaku membuat laporan kecelakaan untuk keperluan klaim Jasa Raharja dibantu oleh tantenya. Dia pun diberi tahu akan ada biaya yang dikeluarkan untuk mengurus surat keluar tersebut. Benar saja, sesampainya di Colombo dia diminta mentransfer uang namun ke rekening pribadi yang disebut atas nama penyidik.
"Jadi saya menyetujuinya karena saya pikir itu adalah pungutan resmi semacam denda tilang. Namun kemarin sewaktu di sana saya diminta untuk mentransfer uang tersebut ke rekening pribadi atas nama penyidik," lanjut dia.
Kristiani mengatakan usai unggahannya viral, dirinya sempat mendapatkan tawaran agar kendaraan diantar sekaligus uang yang telah ditransfer dikembalikan.
Namun, setelah seseorang yang mengaku sebagai atasan menghubunginya, rencana tersebut disebut tidak jadi dilakukan. Tak hanya itu, Kristiani mengaku diminta mengarsipkan postingan yang telah dibuatnya.
Kasatlantas Polrestabes Surabaya AKBP Galih Bayu Raditya mengatakan, pengambilan barang bukti kendaraan bermotor (ranmor) di Polrestabes Surabaya sepenuhnya gratis. Ia menegaskan tidak ada pungutan dalam proses tersebut.
"Untuk pengambilan BB ranmor di Polrestabes Surabaya saya tekankan gratis dan tidak pungut biaya apapun sesuai arahan dari Bapak Kapolrestabes Surabaya," kata Galih.
Bila ada masyarakat yang dimintai pungutan saat mengurus pengambilan barang bukti, Galih meminta untuk melapor. Laporan itu bisa ditujukan ke Propam Polrestabes Surabaya dengan menyertakan bukti yang dimiliki.
"Untuk yang bersangkutan bisa laporan ke Propam Polrestabes Surabaya untuk melengkapi bukti-bukti yang ada untuk pemeriksaan kita," tutur Galih.
(dry/din)
WALHI minta perburuan ilegal Burung Ekek Keling Sunda ditindak tegas - ANTARA News Bengkulu
calendar_today 28.08.2026 - person - timer ~
Bandung (ANTARA) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat (Jabar) meminta pemerintah dan aparat penegak hukum menindak tegas praktik pemburuan dan perdagangan ilegal Burung Ekek Keling Sunda atau Ekek Geling Jawa (Cissa thalassina) yang terancam mengalami kepunahan.
Manager Divisi Pendidikan WALHI Jabar M. Jefry Rohman mengatakan perdagangan ilegal menjadi salah satu ancaman terhadap keberlangsungan populasi burung endemik Jawa Barat tersebut selain kerusakan habitat.
“Pertama, karena salah satu penyebab kepunahan ini adalah maraknya jual beli, jual beli ilegal. Kami harap kalau terdapat banyak komunitas yang memperjualbelikan hewan ini secara ilegal, ya ditindak secara hukum,” ujar Jefry kepada ANTARA di Bandung, Jumat.
Baca juga: Kerusakan lingkungan dan pemburuan ilegal, kini Burung Ekek Keling Sunda terancam punah
Menurut dia, tindakan tegas diperlukan untuk mencegah perburuan dan perdagangan ilegal yang dapat semakin menekan populasi Ekek Keling Sunda di alam.
“Karena memang kalau ini tidak ada tindakan tegas dari pihak tertentu, burung ini akan terus terancam kepunahan,” katanya.
Jefry mengatakan keberadaan Ekek Keling Sunda masih terpantau di sejumlah kawasan hutan Jabar, antara lain di Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango. Namun jumlahnya yang terbatas membuat keberadaan burung tersebut semakin sulit ditemukan saat dilakukan observasi.
“Kalau di Jawa Barat itu terpantau masih ada beberapa. Cuma sulit kalau kita menjelajah atau observasi, misalnya di Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango. Masih terkadang kita bisa melihat, cuma karena jumlahnya terbatas maka interaksinya susah,” ujarnya.
Baca juga: KSKP amankan 98 burung tanpa dokumen di Pelabuhan Bakauheni, Lampung
Berdasarkan perkiraan, lanjutnya, populasi Ekek Keling Sunda yang masih bertahan di sejumlah kawasan hutan Jabar pada kisaran 50 hingga 250 ekor.
Jefry menilai jumlah tersebut menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan karena keberlangsungan populasi sangat bergantung pada ketersediaan habitat, pepohonan, dan sumber pakan.
“Kalau wilayahnya kritis, sudah tidak ada pepohonan, sudah tidak ada tempat untuk mencari makan, ya mau di mana lagi?” katanya.
Baca juga: Karantina Lampung gagalkan pengiriman ratusan burung ilegal di Bakauheni
Selain perdagangan ilegal, Jefry menyebut deforestasi dan kerusakan lingkungan menjadi ancaman serius bagi satwa endemik tersebut. Menurut dia, tekanan terhadap lingkungan tidak hanya berdampak pada satwa, tetapi juga keseluruhan ekosistem.
“Jadi bukan hanya masalah dunia hewan, abiotik maupun biotik. Semuanya saling berhubungan. Ketika ruang hidupnya terganggu, mau tidak mau berimbas juga pada keberadaan hewan,” ujarnya.
Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Uploader : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.