Update Korban Gempa NTT: 75 Orang Tewas, 92.375 Mengungsi
calendar_today 20.08.2026 - person - timer ~
Jakarta, CNN Indonesia --
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) bertambah menjadi 75 jiwa.
Data ini merupakan hasil update terkini BNPB pada Kamis (20/8) pukul 16.00 WIB.
"Di mana kemarin kami memberitakan 71 jiwa. Hari ini bertambah empat jiwa dengan rincian di Kabupaten Sikka bertambah dua, Kabupaten Manggarai bertambah satu, Nagekeo bertambah satu," kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam Konferensi Pers BNPB, Kamis (20/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, BNPB juga mencatat adanya 907 korban luka-luka. Dari data sebelumnya, terdapat tambahan sembilan korban luka-luka yang berasal dari Kabupaten Ngada.
Jumlah pengungsi juga disebutkan meningkat seiring dengan banyaknya gempa susulan.
"Saat ini, kami mencatat ada 92.735 jiwa, yang semula ada 59.647 jiwa," lanjutnya.
Peningkatan jumlah pengungsi terbanyak berasal dari Kabupaten Nagekeo sebanyak 21.883 jiwa. Dilanjutkan dengan bertambahnya 9.649 jiwa dari Kabupaten Manggarai dan 1.556 jiwa dari Kabupaten Manggarai Barat.
BNPB juga melaporkan kinerja operasi distribusi bantuan yang dikelola BNPB, yaitu Pos Pendukung Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma, Jakarta. Bantuan dari pos ini dikirimkan ke Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
"Jumlah total distribusi bantuan dari tanggal 15 sampai 20 Agustus 2026 ini sebesar 729 ton, baik itu bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP), dari BNPB, maupun dari donasi," ungkap Berton.
Jenis bantuan yang diberikan meliputi bantuan pangan dan non-pangan. Bantuan pangan meliputi paket sembako, makanan siap saji, obat-obatan, dan mie instan. Bantuan non-pangan dilaporkan meliputi tenda, matras, selimut, kasur, hingga genset.
Pada Sabtu (15/8), gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 melanda NTT. Pemprov NTT lalu menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi dari 15 hingga 28 Agustus 2026.
Hingga Kamis (20/8) pukul 16.00 WIB, total jumlah gempa susulan mencapai 3.752 kejadian. Oleh karena masih banyaknya gempa susulan dan gempa yang tergolong besar, masyarakat diimbau tetap berwaspada dan siap siaga.
(mou/isn)
Pertalite dan Persoalan Desil yang Belum Selesai
calendar_today 20.08.2026 - person - timer ~
Pemerintah sendiripun merancang anggaran subsidi energi dalam RAPBN 2027 sebesar Rp272,95 triliun, naik sekitar 20,1% dibandingkan outlook 2026 sebesar Rp227,26 triliun.
Dari total tersebut, subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) dan LPG 3 kilogram mencapai Rp142,84 triliun.
Baca Juga: Apa Itu Desil 7 yang Viral di Media Sosial? Begini Cara Cek dan Menentukannya
Di tengah kebutuhan menjaga ketepatan sasaran subsidi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan pembatasan Pertalite masih dalam tahap kajian.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan pembatasan bagi masyarakat yang masuk desil 9 dan 10, Bahlil mengatakan pemerintah masih membahas skema tersebut.
“Masih di dalam pembahasan,” katanya saat ditemui di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Menurut Bahlil, kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi seharusnya tidak menikmati BBM bersubsidi. Pemerintah ingin memastikan subsidi energi diberikan kepada masyarakat yang memang berhak menerima.
“Yang sudah kaya-kaya yang sudah mampu itu jangan mengambil hak rakyat lah, kira-kira begitu. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya,” tutur Bahlil.
Desil Jadi Titik Krusial
Wacana tersebut mendapat perhatian dari kalangan ekonom karena penggunaan data desil sebagai dasar pemberian subsidi berpotensi menimbulkan persoalan akurasi.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, mengatakan setidaknya terdapat dua persoalan yang perlu diperhatikan pemerintah jika desil digunakan sebagai dasar pembatasan subsidi.
Pertama, terdapat perbedaan batas antardesil dan kategorisasi kelompok masyarakat antara Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Kedua, Faisal menyoroti definisi dan profil kepemilikan dalam masing-masing kelompok desil yang dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil masyarakat.
Baca Juga: Iran Tantang AS Akui Kekalahan, Selat Hormuz Tetap Diblokade Trump Ingatkan Warga Bersiap Harga BBM Melonjak
Menurutnya, persoalan tersebut dapat memunculkan dua jenis kesalahan sasaran, yakni exclusion error ketika masyarakat yang sebenarnya berhak justru kehilangan subsidi, dan inclusion error ketika kelompok yang tidak berhak tetap memperoleh subsidi.
“Karena itu tadi masalah keakurasian dari data dan juga pendefinisian dari sasaran daripada bahan sos yang didefinisikan dalam bentuk desil,” ucap Faisal kepada Akurat.co, Kamis (20/8/2026).
Taiwan Bidik Liburan Akhir Tahun, Perkuat Daya Tarik Wisatawan Indonesia
calendar_today 20.08.2026 - person - timer ~
Warta Ekonomi, Jakarta -
Taiwan semakin serius menggarap pasar wisatawan Indonesia dengan memperkuat promosi pariwisata menjelang momentum libur akhir tahun dan Tahun Baru. Tak hanya menawarkan wisata alam dan kuliner, Taiwan kini memperluas daya tariknya melalui wisata ramah Muslim, pengalaman lokal, serta destinasi di luar Taipei.
Potensi pasar Indonesia dinilai sangat besar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perjalanan wisata luar negeri warga Indonesia sepanjang 2025 mencapai 9,16 juta perjalanan. Angka tersebut menjadi salah satu alasan Taiwan terus meningkatkan penetrasi pasar pariwisata Indonesia.
Upaya itu antara lain dilakukan melalui Taiwan Travel Fair di Lippo Mall Puri, Jakarta. Pameran ini tidak hanya menjadi ajang promosi produk perjalanan, tetapi juga sarana untuk memperkenalkan Taiwan secara lebih dekat kepada masyarakat Indonesia.
Director of Economic Division Taipei Economic and Trade Office in Indonesia Frank Lu mengatakan, interaksi langsung dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat hubungan kedua negara.
“Taiwan Travel Fair bukan hanya platform untuk mempromosikan produk pariwisata, tetapi juga jembatan penting untuk memperkuat hubungan people-to-people antara Taiwan dan Indonesia,” kata Frank.
Perkuat Wisata Ramah Muslim
Taiwan juga terus memperkuat posisinya sebagai destinasi yang nyaman bagi wisatawan Muslim. Berbagai fasilitas disiapkan, mulai dari ketersediaan makanan halal, akomodasi ramah Muslim, ruang salat, hingga fasilitas wudu.
Komitmen tersebut turut memperkuat posisi Taiwan dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) 2026 yang diterbitkan Mastercard dan CrescentRating. Taiwan menempati peringkat ketiga dunia untuk kategori destinasi non-Organisasi Kerja Sama Islam (OIC), sejajar dengan Inggris.
Menurut Frank, capaian tersebut menjadi modal penting untuk menarik lebih banyak wisatawan Muslim, termasuk dari Indonesia.
“Kami berharap wisatawan Indonesia dapat melihat Taiwan sebagai destinasi yang nyaman dan memberikan rasa percaya diri, termasuk bagi wisatawan Muslim,” tegasnya.
Tak Hanya Taipei
Untuk memperluas pengalaman wisatawan, Taiwan juga mendorong kunjungan ke berbagai destinasi di luar Taipei. Beberapa di antaranya adalah Alishan, Sun Moon Lake, kawasan pemandian air panas, pasar malam, serta berbagai destinasi yang menawarkan pengalaman budaya lokal.
Director Taiwan Tourism Information Center in Jakarta Abe Chou mengatakan, strategi promosi tahun ini dibuat lebih dekat dengan gaya hidup wisatawan Indonesia, terutama keluarga dan generasi muda.
Taiwan Travel Fair pun dikemas lebih interaktif melalui pertunjukan panggung, demonstrasi budaya, area foto bertema destinasi Taiwan, kegiatan DIY, kuis wisata, hingga undian berhadiah. Pengunjung juga dapat memperoleh informasi perjalanan langsung dari pelaku industri pariwisata.
Beragam paket perjalanan ditawarkan untuk menjawab kebutuhan wisatawan, mulai dari tiket pesawat dengan harga khusus, paket free and easy, wisata keluarga, hingga perjalanan musiman seperti wisata bunga sakura dan tur bertema festival.
Sejumlah agen perjalanan juga memberikan penawaran khusus selama pameran, seperti potongan harga pemesanan, peningkatan kelas hotel, dan suvenir. Sementara itu, pengguna kartu kredit Mandiri yang membeli tiket pesawat atau paket wisata Taiwan mendapatkan cashback hingga Rp3,5 juta serta fasilitas cicilan 0 persen hingga 12 bulan.
Wisatawan Indonesia Makin Cari Pengalaman
Abe mengatakan, kuliner masih menjadi salah satu daya tarik utama Taiwan bagi wisatawan Indonesia. Pasar malam, makanan khas Taiwan, dan bubble tea menjadi produk yang banyak diminati.
Namun, preferensi wisatawan mulai berkembang. Wisatawan Indonesia kini semakin tertarik pada aktivitas yang memberikan pengalaman lebih mendalam, seperti bersepeda, hiking, maraton, wisata pedesaan, perjalanan dengan kereta api, hingga kunjungan ke tourism factory.
“Selain mengunjungi objek wisata terkenal, semakin banyak wisatawan Indonesia yang mencari pengalaman perjalanan yang lebih mendalam,” ujar Abe.
Dengan penguatan promosi, pengembangan wisata ramah Muslim, serta perluasan destinasi dan pengalaman wisata, Taiwan optimistis dapat meningkatkan kunjungan wisatawan Indonesia. Momentum libur akhir tahun dan Tahun Baru pun menjadi salah satu periode strategis untuk menggaet lebih banyak wisatawan dari Indonesia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
KPK Tegaskan Kuota Haji Tambahan 20 Ribu Milik Negara
calendar_today 20.08.2026 - person - timer ~
Karena itu, keuntungan yang diperoleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dari penggunaan kuota tersebut secara melawan hukum dinilai sebagai illegal gain yang yang berkonsekuensi pada kerugian keuangan negara.
Penegasan itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, merespons pernyataan mantan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut yang membantah adanya kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi kuota haji.
Taufik mengatakan, konstruksi perkara yang dibangun KPK tidak mensyaratkan keuntungan hanya diterima oleh Yaqut. Sebab, ketentuan pidana yang dikenakan juga mencakup perbuatan memperkaya orang lain atau korporasi.
"Kemudian ada unsur juga kerugian negara, dan itu kita sudah bisa buktikan di materi penyidikan yang sudah berjalan," kata Taufik kepada wartawan, Kamis 20 Agustus 2026.
Menurut Taufik, dugaan kerugian negara tersebut telah diperiksa dan diverifikasi melalui koordinasi KPK dengan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil pemeriksaan tersebut kemudian menjadi bagian dari berkas perkara dan dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum (JPU) KPK.
"Artinya sudah diverifikasi oleh penuntut umum bahwa itu perkara layak untuk diteruskan ke tahap persidangan," kata Taufik.
Taufik menjelaskan, dasar KPK mengategorikan kuota haji tambahan sebagai bagian dari kepentingan negara merujuk pada asal kuota tersebut. Kuota tambahan sebanyak 20.000 diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia untuk jemaah Indonesia.
Dengan demikian, menurut Taufik, kuota tersebut bukan merupakan aset atau hak yang dapat diperlakukan sebagai milik pihak swasta.
"Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara," kata Taufik.
Menurutnya, negara memiliki tanggung jawab dalam mengatur seluruh penyelenggaraan haji, termasuk menentukan jemaah yang berhak menggunakan kuota tersebut sesuai ketentuan.
"Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara," kata Taufik.
"Tapi karena Kemenag ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi yang di bawahnya tapi langsung yang punya uang. Kan dapat keuntungan nih PHK," sambungnya.
Taufik menyebut keuntungan yang diterima sejumlah PIHK dari mekanisme tersebut dikategorikan sebagai illegal gain atau keuntungan yang tidak sah.
KPK, kata dia, telah mengonfirmasi dugaan keuntungan tersebut kepada sejumlah PIHK. Bahkan, sebagian PIHK disebut telah mengembalikan keuntungan yang diterimanya.
"Jadi sebelum pengembalian, sebelum penghitungan BPK keluar pun, ada beberapa PIHK-PIHK yang secara kooperatif, iktikad baik, dan kesadaran diri sendiri, tidak ada paksaan, sudah mengembalikan illegal gain yang berupa keuntungan dari proses penentuan atau penggunaan tambahan kuota yang melawan hukum," kata Taufik.
Namun, tidak seluruh PIHK melakukan pengembalian. Taufik menyebut terdapat PIHK yang masih beranggapan keuntungan yang diperoleh merupakan keuntungan yang sah.
"Beberapa ada PIHK juga yang dalam proses penyidikan belum mengembalikan dengan berbagai alasan tentunya, karena merasa ini masuk keuntungan yang sah begitu," ujar Taufik.
Di sisi lain, terdapat pula PIHK yang mengakui memperoleh keuntungan dari penentuan jemaah yang seharusnya belum berangkat atau dikenal dengan istilah T0.
"Walaupun kemudian ada PHK-PHK yang secara mengakui itu memang mendapatkan porsi dari penentuan jemaah yang seharusnya tidak berangkat, atau T0 gitu," kata Taufik.
KPK, lanjutnya, akan memberikan perhatian berbeda terhadap PIHK yang kooperatif maupun yang tidak kooperatif dalam proses penyidikan.
"Tentunya nanti akan ada pertimbangan-pertimbangan khusus oleh tim penyidik, baik jaksa dan tim penyidiknya," pungkas Taufik.
Bulog gunakan gudang Pemkab Malteng Kapasitas 1.000 ton tampung hasil panen petani - ANTARA News Ambon, Maluku
calendar_today 20.08.2026 - person - timer ~
Ambon (ANTARA) -
Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara memanfaatkan gudang milik Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk menampung hasil panen petani, khususnya di wilayah sentra produksi padi.
“Pemanfaatan gudang tersebut merupakan tindak lanjut kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang ditandatangani pada 17 Agustus 2026,” kata Manajer Supply Chain (SCCP) sekaligus Kepala Bidang Pelayanan Publik Perum Bulog Kanwil Maluku dan Maluku Utara Abdul Azis di Ambon, Maluku, Kamis
Ia menjelaskan sejumlah gudang milik Pemkab Maluku Tengah masih kosong dan belum dimanfaatkan secara optimal, padahal beberapa di antaranya berada dekat dengan wilayah sentra produksi pertanian.
Salah satunya gudang milik Pemkab Maluku Tengah yang berada di bawah pengelolaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di kawasan Kobisonta. Lokasi gudang tersebut dinilai strategis karena berada dekat dengan wilayah produksi padi.
“Apalagi gudang tersebut lengkap dengan sarananya, bahkan rumah jaga juga sudah ada,” ujarnya.
Menurut Azis, satu unit gudang yang telah disepakati untuk dimanfaatkan Bulog memiliki kapasitas sekitar 1.000 ton.
Kapasitas tersebut akan membantu Bulog menampung hasil produksi petani di kawasan sekitar yang mencapai sekitar 5.000 ton gabah kering panen dan seluruh produksinya telah diserap oleh Bulog.
“Dengan adanya kerja sama ini sangat membantu Bulog dalam penyediaan gudang untuk menampung hasil produksi, termasuk hasil panen jagung,” katanya menambahkan.
Ia mengatakan keterbatasan gudang menjadi salah satu tantangan dalam penyerapan hasil produksi pertanian, terutama ketika produksi petani meningkat.
Selain padi, Maluku Tengah juga memiliki produksi jagung yang cukup besar. Bulog Maluku saat ini telah menyerap sekitar 30 ton jagung dari petani dan sebagian hasil tersebut masih tersimpan di gudang milik Pemkab Maluku Tengah.
Azis mengaku, pihaknya juga mengidentifikasi sejumlah gudang kosong lainnya di Kota Masohi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyerapan dan distribusi pangan.
Gudang tersebut antara lain milik Dinas Ketahanan Pangan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maluku Tengah.
“Dalam waktu dekat kita akan membicarakan secara teknis guna pemanfaatan gudang tersebut,” ungkapnya.
Menurut dia, pemanfaatan gudang pemerintah daerah tidak hanya ditujukan untuk menampung hasil produksi petani, tetapi juga dapat digunakan sebagai titik distribusi beras Bulog.
Dengan demikian, keberadaan gudang di sejumlah wilayah dapat memperpendek rantai distribusi dan meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap beras Bulog.
“Di samping untuk menyerap hasil petani, kita juga akan memanfaatkan sebagai gudang pendistribusian supaya keterjangkauan masyarakat terhadap beras Bulog lebih baik sehingga distribusi lebih dekat,” ucap Azis.
Azis berharap kerja sama dengan pemerintah daerah dapat terus dikembangkan sehingga pemanfaatan aset daerah yang belum optimal dapat memberikan manfaat bagi petani sekaligus memperkuat ketersediaan dan distribusi pangan di Maluku.
Pewarta: Winda Herman
Editor : Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Helikopter Safari Jatuh di Kenya, Pejabat Intelijen Ekuador dan 5 WN AS Tewas
calendar_today 20.08.2026 - person - timer ~
Liputan6.com, Jakarta - Sebuah helikopter safari jatuh di wilayah terpencil Kenya utara, Rabu (19/8/2026) pagi. Tujuh orang yang berada di dalam helikopter tewas, termasuk lima warga negara Amerika Serikat (AS), menurut polisi setempat dan Departemen Luar Negeri AS.
Di antara korban tewas terdapat seorang eksekutif Telemundo, jaringan televisi berbahasa Spanyol yang berbasis di AS dan dimiliki NBCUniversal. Direktur Pusat Intelijen Nasional Ekuador, Michele Sensi-Contugi juga menjadi korban dalam kecelakaan tersebut.
Helikopter jatuh sekitar pukul 09.13 waktu setempat saat terbang dari Loisaba Conservancy menuju kawasan Ewaso Nyiro di Samburu. Otoritas Penerbangan Sipil Kenya (KCAA) menyatakan penyelidikan masih berlangsung. Pesawat tersebut mengangkut enam penumpang dan seorang pilot.
Komandan Polisi Samburu David Nkoroi mengatakan tujuh orang di dalam helikopter dipastikan tewas dalam kecelakaan itu.
Departemen Luar Negeri AS menyatakan lima korban merupakan warga negara AS. Kedutaan Besar AS juga berkomunikasi dengan otoritas setempat dan memberikan bantuan konsuler kepada keluarga korban.
Identitas seluruh korban belum diumumkan secara resmi. Namun, stasiun televisi lokal di Miami, Florida, melaporkan José Suárez (55), presiden sekaligus manajer umum sejumlah stasiun Telemundo di Florida, termasuk di antara korban tewas.
“Kami sangat berduka mendengar kabar tragis bahwa José tewas dalam kecelakaan helikopter di Kenya,” demikian pernyataan bersama pimpinan NBCUniversal dan Telemundo yang dikutip stasiun afiliasi NBC di Miami.
Media lokal melaporkan helikopter jatuh di medan berat di kaki Gunung Ololokwe, salah satu destinasi wisata populer Kenya. Helikopter milik Lady Lori Helicopters itu tengah membawa tamu dari perusahaan perjalanan &Beyond dalam penerbangan sewaan.
Lady Lori Helicopters mengonfirmasi pesawat tersebut sedang melayani penerbangan sewaan ketika kecelakaan terjadi. Sementara itu, operator safari lokal Tropic Air Kenya mengerahkan dua helikopter untuk membantu operasi pencarian dan penyelamatan.
Otoritas penerbangan menyebut helikopter tersebut merupakan Eurocopter EC130 B4.
Pertalite Akan Dibatasi untuk Desil 10, Ini 8 Indikator Penentuannya
calendar_today 20.08.2026 - person - timer ~
Pemerintah tengah mengkaji pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 10. Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan dapat dinikmati masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Wacana pembatasan pembelian Pertalite ini sebelumnya dikaitkan dengan rencana penurunan kuota BBM subsidi pada 2027. Kuota BBM subsidi tahun depan disebut sekitar 20,09 juta kiloliter (KL), jauh lebih rendah dibandingkan proyeksi kuota tahun ini yang mencapai sekitar 48 juta KL.
Dalam skema yang tengah dikaji, masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10 berpotensi tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite. Lantas, bagaimana pemerintah menentukan seseorang masuk dalam desil tertentu?
Apa Itu Desil?
Desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi. Dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), masyarakat dibagi ke dalam 10 kelompok atau desil, mulai dari desil 1 hingga desil 10.
Semakin kecil angka desil, semakin rendah tingkat kesejahteraan suatu keluarga. Sebaliknya, semakin tinggi angka desil menunjukkan tingkat kesejahteraan yang relatif lebih tinggi.
Data DTSEN tersebut menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program, termasuk bantuan sosial. Ke depan, data kesejahteraan tersebut juga berpotensi digunakan dalam penentuan penerima manfaat subsidi, termasuk dalam wacana pembatasan pembelian Pertalite.
Mengutip laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), DTSEN awalnya dibangun dari integrasi tiga sumber data utama, yakni Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Data tersebut kemudian diperkaya dengan sejumlah sumber lainnya, seperti data PLN, Pertamina, dan BPJS Kesehatan.
Seluruh data juga dipadankan dengan data administrasi kependudukan. Setelah itu, DTSEN dimutakhirkan melalui ground check dan pemutakhiran sumber data lainnya.
Data kemudian kembali disinkronkan dengan administrasi kependudukan untuk memastikan informasi yang digunakan dalam pengelompokan masyarakat lebih sesuai dengan kondisi terkini. Penentuan desil tidak hanya berdasarkan besaran penghasilan atau pengeluaran seseorang.
Pemerintah menggunakan sejumlah indikator sosial ekonomi untuk melihat kondisi keluarga secara lebih menyeluruh. Berikut sejumlah indikator yang dipertimbangkan dalam pengelompokan desil:
Artinya, seseorang yang merasa memiliki penghasilan rendah belum tentu secara otomatis masuk dalam kelompok desil rendah. Begitu pula masyarakat dengan pekerjaan tidak tetap dapat masuk ke dalam desil yang lebih tinggi apabila keseluruhan kondisi sosial ekonominya menunjukkan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berdasarkan data.
Status desil bukan merupakan kategori yang bersifat permanen. Perubahan kondisi sosial dan ekonomi keluarga dapat menyebabkan perubahan kelompok desil ketika data diperbarui.
Oleh karena itu, masyarakat dapat mengecek status desil secara berkala melalui layanan DTSEN. Data tersebut menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program, termasuk bantuan sosial.
Status desil menjadi penting karena pemerintah tengah mengkaji mekanisme agar subsidi BBM dapat lebih tepat sasaran. Namun, kebijakan pembatasan bagi kelompok desil tertentu masih merupakan bagian dari kajian pemerintah.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BPKH: BPIH 2027 Perlu Jaga Keadilan Jamaah dan Keberlanjutan Dana Haji |Republika Online
calendar_today 20.08.2026 - person - timer ~
Ketua BPKH, Fadlul Imansyah.
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menekankan bahwa penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/ 2027 M perlu mempertimbangkan secara seimbang keterjangkauan bagi jamaah yang akan berangkat, keadilan bagi jamaah dalam masa tunggu, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta keberlanjutan keuangan haji dalam jangka panjang.
Hal tersebut disampaikan BPKH dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (19/8/2026). Dalam forum tersebut, BPKH menyampaikan kondisi terkini keuangan haji serta simulasi dampak penggunaan nilai manfaat berdasarkan usulan BPIH 2027.
Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah mengatakan, kondisi dana kelolaan haji hingga saat ini tetap menunjukkan pertumbuhan positif. Namun, pertumbuhan tersebut harus diikuti kebijakan pemanfaatan nilai manfaat yang prudent dan berorientasi pada keberlanjutan.
“Pertumbuhan dana haji menunjukkan kinerja yang positif. Namun, yang tidak kalah penting adalah memastikan dana tersebut tetap dikelola secara prudent dan berkelanjutan. Setiap kebijakan BPIH perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan haji dalam jangka panjang, termasuk hak dan kepentingan jamaah yang masih dalam masa tunggu,” kata Fadlul melalui pesan tertulis yang diterima Republika, Kamis (20/8)
BPKH menyampaikan, Per Juli 2026, saldo dana haji tercatat sebesar Rp 182,34 triliun, tumbuh 5,41 persen secara tahunan dibandingkan Rp 172,99 triliun pada Juli 2025. Posisi tersebut telah mencapai sekitar 96,19 persen dari target akhir tahun sebesar Rp 189,62 triliun.
Sementara itu, nilai manfaat hingga Juli 2026 tercatat sebesar Rp 7,01 triliun, atau 56,96 persen dari target akhir tahun sebesar Rp 12,31 triliun.
Dalam perspektif yang lebih panjang, dana kelolaan haji meningkat dari Rp 112,35 triliun pada Desember 2018 menjadi Rp 182,34 triliun pada Juli 2026, atau tumbuh sekitar 62,30 persen dengan pertumbuhan rata-rata tahunan atau CAGR sebesar 6,24 persen.
Menurut Fadlul, capaian tersebut harus terus dijaga karena pembahasan BPIH bukan semata-mata mengenai besaran biaya yang harus ditanggung jamaah pada tahun berjalan.
“Yang perlu kita jaga adalah keseimbangan antara Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), nilai manfaat, dan kemampuan keuangan haji. Kita ingin penyelenggaraan haji tahun berjalan dapat terlaksana dengan baik, tetapi pada saat yang sama hak jamaah yang masih menunggu juga harus tetap terlindungi,” ujarnya.
PLTS 100 GW Terhambat Lahan, Danantara Soroti Bankability Proyek
calendar_today 20.08.2026 - person - timer ~
Warta Ekonomi, Jakarta -
Managing Director Development Investment PT Danantara Development Management Fund (DDMF), Rachmat Kaimuddin, mengungkapkan tantangan terbesar pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Indonesia bukan terletak pada ketersediaan sinar matahari maupun teknologi, melainkan kesiapan lahan.
Menurut Rachmat, persoalan lahan menjadi salah satu faktor yang membuat proyek PLTS belum sepenuhnya bankable.
Padahal, PLTS menjadi salah satu proyek strategis yang didorong Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), dengan target kapasitas PLTS mencapai 100 gigawatt (GW) selama masa pemerintahannya.
''Apa yang membuat ini tidak bankable itu biasanya karena dalam preparation-nya kita belum, belum terlalu clear. Jadi, let's think of an example. Kita bilang solar panel ya, PLTS gitu ya. PLTS itu apa sih sebenarnya? Dia itu butuh tanah,'' jabar dia di Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) di Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Rachmat mengatakan Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat besar. Di sisi lain, teknologi PLTS juga dinilai sudah semakin matang dan tidak lagi menjadi kendala utama dalam pengembangannya.
Namun, pemanfaatan potensi tersebut masih sangat rendah. Kapasitas PLTS yang telah terutilisasi baru sekitar 1,5 GW, jauh di bawah potensi energi surya Indonesia yang mencapai sekitar 3.200 GW.
Rachmat menilai, hal yang perlu dibenahi sejak awal adalah kepastian lahan untuk proyek PLTS. Kejelasan lokasi akan memungkinkan pengembang mengecek potensi radiasi matahari sekaligus menghitung risiko proyek dengan lebih pasti.
''Yang, yang isu terbesarnya itu kan sebenarnya adalah tanahnya. Ya tanahnya, bagaimana caranya kita bisa prep, kita bisa preparasi project-nya tanahnya itu harus jelas dulu gitu. Nah ini yang mungkin dari kami, dari DDMF ke depan kalau misalnya kita ditugaskan ... untuk masuk ke sini ya, itu yang mungkin kita mau bilang. Lahannya seperti apa dulu, mau ditaruh di mana nih, supaya kita bisa cek solar irradiance-nya,'' ujarnya.
Setelah lokasi dan kondisi lahan jelas, menurut Rachmat, risiko proyek akan lebih mudah dihitung. Terlebih, kepastian offtaker listrik sudah tersedia sehingga pemerintah dapat menentukan tahapan persiapan proyek sebelum kemudian diserahkan kepada pihak swasta.
''Begitu kita udah jelas lokasinya di mana, risikonya itu jadi very, very calculable gitu ya, bisa langsung dihitung. Karena offtaker-nya sudah beres dan sebagainya. Jadi role terbesar kami, kami bayangkan ke depan adalah untuk taruh, apa, untuk men-sequence project preparation-nya, yang mana yang sudah memang masih relatively risikonya kami ya, di pemerintah atau quasi government, dan kapan untuk bisa ke swasta,'' sambungnya.
Rachmat mengatakan, setelah tahap persiapan proyek dan kepastian lahan lebih jelas, proyek PLTS selanjutnya dapat ditawarkan melalui mekanisme tender.
''Nah, dan kalau itu sudah lebih clear barulah nanti ke depan kita bisa tender-kan,'' lanjutnya.
Baca Juga: Kejar PLTS 100 GW, Prabowo Hitung Penghematan Rp73,9 Triliun per Tahun
Baca Juga: Prabowo Targetkan Bangun 30 GW PLTS Tahun Ini, 13 GW PLTD Dipensiunkan
Persoalan lahan juga menjadi perhatian PT PLN (Persero) dalam pengembangan PLTS berkapasitas 100 GW. Perseroan menyebut biaya pengadaan lahan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keekonomian proyek sekaligus tarif listrik yang dihasilkan.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan pengembangan PLTS yang dipadukan dengan Battery Energy Storage System (BESS) sangat sensitif terhadap biaya lahan. Perubahan harga tanah dapat langsung memengaruhi Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik per kilowatt-hour (kWh).
''Kami mengakui bahwa penggunaan PLTS dengan bess ini itu sangat sensitif sekali dengan lahan. Jadi begitu harga lahan itu per meternya Rp200.000 per meter, itu peningkatan harga listriknya adalah sekitar 1 sen per kWh. Jadi kalau harga lahannya Rp600.000 per meter, itu nambahnya 3 sen per kWh," papar Darmawan Prasodjo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (2/7/2026).
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Ekspor Minyak Iran Berhenti Total akibat Perang dan Sanksi AS
calendar_today 20.08.2026 - person - timer ~
RMOL. Ekspor minyak Iran terhenti total di tengah berkecamuknya perang dan tekanan sanksi Amerika Serikat (AS).
Kondisi tersebut membuat Teheran harus menghadapi tekanan serius terhadap sumber utama penerimaan devisanya.
Gubernur Bank Sentral Iran Abdolnaser Hemmati mengakui kondisi tersebut dalam wawancara televisi, dikutip Kamis, 20 Agustus 2026.
Menurutnya, pembatasan ekspor minyak telah membuat pendapatan dari sektor tersebut terhenti, sementara pemerintah telah menyiapkan langkah untuk mengantisipasi hilangnya pemasukan.
“Tidak diragukan lagi bahwa kita menghadapi pembatasan ekspor minyak. Saya juga berbicara dengan warga Irak dan Qatar; pendapatan mereka dari penjualan minyak telah turun menjadi nol. Hal yang sama terjadi pada kita, dan merupakan kenyataan bahwa kita tidak mengekspor minyak,” kata Hemmati.
Menurutnya, pemerintah dan Bank Sentral Iran telah melakukan persiapan yang diperlukan untuk menghadapi situasi tersebut.
Namun, Iran menghadapi persoalan yang lebih berat dibandingkan Irak dan Qatar karena cadangan devisanya diblokir oleh Washington.
“Amerika telah membekukan cadangan devisa kita dan tidak mengizinkan kita untuk menariknya," ungkapnya.
Hemmati juga mengungkapkan bahwa dana Iran yang seharusnya dicairkan berdasarkan Islamabad Memorandum, kesepahaman yang dicapai Teheran dan Washington pada Juni untuk membuka jalan menuju kesepakatan final, hingga kini belum dibebaskan.
“Masalah kesepahaman Islamabad dan pelepasan sumber daya adalah masalah terpisah. Sumber daya yang seharusnya dilepaskan berdasarkan kesepahaman ini belum dilepaskan,” jelasnya.
Di tengah tekanan tersebut, hubungan ekonomi Iran dengan Irak turut menghadapi hambatan.
Sebelum perang, Iran mengekspor barang dan jasa senilai 12 miliar dolar AS per tahun ke Irak, termasuk 4 miliar dolar AS yang berkaitan dengan pemerintah Irak untuk kebutuhan gas dan listrik.
Hemmati mengatakan Baghdad telah berkomitmen menyelesaikan kewajibannya kepada Teheran, tetapi Irak sendiri kini ikut tertekan akibat penutupan Selat Hormuz dan terganggunya pendapatan minyak.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.