Jaksa KPK Ungkap Ruangan Dirjen Bea Cukai Disegel, Tapi Ada yang Copot

calendar_today 09.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNN Indonesia --

Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menampilkan foto ruang kerja Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama yang disegel tim penyidik KPK saat awal-awal penindakan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (9/9) sore.

Persidangan kali ini memeriksa terdakwa Budiman Bayu Prasojo selaku Kepala Seksi Intelijen Cukai Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Mulanya, jaksa menanyakan saksi Ayu Sukorini yang merupakan mantan Sekretaris Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan perihal gedung-gedung yang ada di Bea dan Cukai.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Gedung-gedung yang ada di kantor Bea Cukai Pusat seingat ibu ada berapa?" tanya Jaksa KPK Takdir Suhan di muka persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (9/9) sore.

"Mungkin saya perlu mengingat-ingat. Gedung Sumatera, Gedung Sulawesi, Gedung Papua, Gedung Jawa, Gedung Nusantara, Gedung Kalimantan, dan gedung yang digunakan untuk K9 unit," terang Ayu.

"Baik, kemudian kalau untuk tempat ruangan kerja ibu, ibu di gedung apa?" lanjut jaksa.

"Kami di Gedung Papua," jawabnya.

Ayu mengatakan ruang kerjanya saat itu dengan ruang kerja Djaka berada di satu lantai yang sama, namun tidak bersebelahan. Kata dia, ruang kerja dirinya berada di sisi utara dan ruang kerja Djaka berada di sisi barat.

"Baik. Izin majelis ini kami ada perlihatkan foto untuk memastikan apa yang tadi kami tanyakan. Ini adalah dokumentasi saat dilakukan penindakan oleh tim penyidik KPK. Izin ini kami untuk supaya kami tidak tanya-tanya. Ibu, ini kalau kami lihatkan foto pintu ini, ibu ingat ini pintu masuk ke mana?" tanya jaksa.

"Mungkin ke ruang kerja Pak Djaka ya, Pak," tutur Ayu yang saat ini menjabat sebagai Direktur Stabilitas Sistem Keuangan dan Sinkronisasi Kebijakan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan.

"Baik. Nah, ini walaupun kami tidak tampilkan video, ini adalah pada saat tim di awal, majelis hakim, datang untuk melakukan pemasangan
segel di pintu masuk ruang kerjanya pak Dirjen Bea Cukai," terang jaksa.

"Kami ada dokumentasi video, cuma kami cukup tampilkan foto. Kemudian ingat ada pintu ini ibu?" lanjut jaksa.

"Ini kalau saya tidak salah pintu yang tidak terpakai dari ruang pak Djaka ke ruang meeting ya," jawab Ayu.

"Jadi, intinya ini pintu akses yang ada yang bisa connect ke ruangan Dirjen Bea Cukai?" tanya jaksa lagi.

"Saya kira begitu ya pak," imbuh Ayu.

Jaksa selanjutnya mengonfirmasi lagi perihal pintu yang diduga tempat Djaka bekerja dan sudah disegel serta terpasang KPK line.

"Mengapa kami tampilkan foto ini? Bahwa tim KPK, kami ingin menyampaikan, di awal melakukan giat penindakan sudah melakukan pemasangan segel di pintu masuk ruang kerja Dirjen Bea Cukai, pada saat itu. Kemudian kami pun mendapatkan informasi tim di lapangan, tim KPK tidak pernah melakukan pelepasan KPK line pada saat itu dan setelah tim datang ke sana segel ini sudah tidak ada," tutur jaksa.

"Alasan kami menampilkan itu bahwa sejak awal tim sudah melakukan suatu tindakan bahwa ada dugaan pihak-pihak yang diduga punya keterkaitan sehingga alasan kami menampilkan ini bahwa sejak awal KPK sudah melakukan analisa sehingga dilakukan lah suatu
tindakan ini," lanjut jaksa.

Budiman Bayu Prasojo dihadapkan ke pengadilan atas kasus dugaan korupsi bersama-sama dengan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026, Rizal dan Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai, Sisprian Subiaksono, menerima uang yang seluruhnya berjumlah Rp525.000.000 dalam bentuk mata uang dolar Singapura, Rp5.278.500.000,00, US$10.000, Sin$119.755, HKD4.700 dan RM8.100.

Uang itu diperoleh dari John Field selaku pemilik Blueray Cargo (Grup), Dedy Kurniawan Sukolo selaku Manajer Operasional Custom Clearance Pelabuhan Blueray Cargo (Grup) dan Andri selaku Ketua Tim Dokumen Importasi pada Blueray Cargo (Grup), serta pengusaha rokok dan pihak-pihak lainnya yang kegiatan usahanya berkaitan dengan Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Ditjen Bea dan Cukai.

John Field, Dedy Kurniawan dan Andri sudah berstatus Terpidana.

Atas perbuatannya, Budiman didakwa melanggar Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 20 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 127 ayat (1) KUHP.

Terhadap perkara Budiman, jaksa akan membawa 25 orang saksi, 2 ahli, dan 382 item barang bukti ke dalam persidangan.

(ryn/fra)

Salt Bread, dari Jepang ke Korea Selatan sampai Tren di Indonesia

calendar_today 09.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNN Indonesia --

Salt bread ternyata masih digemari di Indonesia. Sempat tren beberapa waktu lalu, rupanya tren ini belum redup bahkan semakin menjamur. Kenapa roti sederhana ini banyak disukai?

Sebelum ramai di Indonesia, salt bread terlebih dahulu viral di Korea Selatan. Dengan kekuatan internet, salt bread dari Jayeondo Sogeumpang menyedot perhatian netizen.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hanya dengan satu menu yakni salt bread, tempat ini selalu ramai dikunjungi baik oleh warga lokal maupun turis asing. Orang rela antre untuk mendapatkan paket berisi empat buah salt bread yang dibanderol dengan harga 12 ribu won (sekitar Rp156 ribu).

Berasal dari Jepang

Dunia pun melirik salt bread. Roti sekilas tampak sederhana. Bentuknya menyerupai gulungan dengan kedua sisi agak mengerucut, berwarna coklat keemasan dengan taburan garam.

Akan tetapi roti menawarkan kekayaan rasa gurih dari lelehan mentega, asin taburan garam, serta sensasi renyah di bagian luar dan lembut di dalam.

Meski ramai di Korea Selatan, sebenarnya salt bread berasal dari Jepang. Salt bread awalnya dikenal sebagai shio pan yang dikreasikan para baker di Prefektur Ehime. Roti ini pun populer sejak 2010-an.

Menghimpun informasi dari berbagai sumber, shio pan berbeda dengan sogeum ppang alias salt bread Korea. Shio pan rasanya lebih ringan, sedangkan sogeum ppang lebih 'kaya' dan lebih terasa menteganya. Selain itu, bagian bawah roti kamu akan menemukan sensasi mentega yang terkaramelisasi.

Popularitas salt bread di Korea Selatan sampai ke tanah air. Tak butuh waktu lama, muncul produsen salt bread lokal yang menawarkan rasa tak kalah nikmat.

Rupanya tren salt bread ini belum redup. Terbukti jenama Dough Darling yang terkenal akan donatnya melakukan ekspansi dengan jenama Sunday Batch. Sidney Mohede, Co-Founder Sunday Batch, berkata orang Indonesia menyukai kudapan asin sehingga salt bread tidak akan kehilangan pamor dan tetap digemari.

Salt bread yang sempat viral di Korea Selatan dan kini populer di Indonesia sebenarnya berasal dari Jepang.Ilustrasi. Salt bread masa kini bisa dinikmati dengan saus. (CNN Indonesia/Elise Dwi Ratnasari)

"Lidah kita ini sebenarnya lidah asin. Lalu kita orang Indonesia itu suka tekstur jadi ada asin, lembut, ada crunchy. Saya rasa orang Indonesia suka banget [karena faktor itu]," ujar Sidney dalam grand launching Sunday Batch di Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (3/9).

Menanggapi Sidney, Co-Founder Sunday Batch Ivan Mario menceritakan pengalamannya berlibur ke Korea Selatan dan menyicip salt bread untuk pertama kali. Menurutnya salt bread bukan istimewa karena viral melainkan karena bisa menjadi comfort food.

Waktu itu tidak ada pilihan rasa yang beragam seperti di Sunday Batch tapi menyantap salt bread beberapa kali tidak membuatnya bosan. Pun roti ini tidak menimbulkan rasa 'eneg'.

Sementara itu, menikmati salt bread memang paling pas saat hangat sebab tekstur renyah bagian kulitnya bakal lebih 'nendang'. Kamu bisa memanaskan salt bread menggunakan teflon atau wajan antilengket di atas api kecil.

Paling mudah, panaskan dengan air fryer atau oven di suhu 170 derajat Celcius selama empat menit.

(els)

Investasi Data Center AI Rp82 Triliun Masuk Batang, Jawa Tengah Bidik Industri Teknologi Tinggi

calendar_today 09.09.2026 - person  - timer ~

Warta Ekonomi, Jakarta -

KEK Industropolis Batang menawarkan ekosistem industri dan infrastruktur digital untuk menarik investasi bernilai tambah tinggi ke Jawa Tengah. Salah satu investasi yang menjadi sorotan adalah rencana pembangunan hyperscale data center berbasis kecerdasan buatan (AI) dengan nilai investasi sekitar Rp82 triliun.

Investasi tersebut dikembangkan oleh Zankore, perusahaan patungan yang melibatkan Nvidia Corporation, Indosat, Ooredoo Group, dan Nokia. Fasilitas hyperscale data center AI tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 2027 di KEK Industropolis Batang.

Direktur Pemasaran dan Pengembangan KEK Industropolis Batang, Angga Brahmana Sukma atau Bram, mengatakan masuknya investasi berteknologi tinggi menunjukkan perkembangan ekosistem industri di Jawa Tengah.

“Kita sebagai warga Jawa Tengah patut berbangga hati karena investasi high-tech saat ini sudah masuk ke Jawa Tengah,” ujar Bram dalam Forum Pemasaran Investasi Jawa Tengah 2026 di Semarang, Selasa (8/9/2026).

Forum tersebut mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, pengelola kawasan industri, dan calon investor untuk membahas peluang investasi di Jawa Tengah, khususnya pada sektor advanced manufacturing, industri berorientasi ekspor, energi hijau, dan infrastruktur digital.

KEK Industropolis Batang dikembangkan berdasarkan masterplan seluas 4.300 hektare dengan konsep Smart, Green, and Sustainable. Kawasan tersebut mengintegrasikan infrastruktur industri, digital, utilitas, konektivitas logistik, serta fasilitas pendukung investasi.

Bram mengatakan kesiapan kawasan tidak cukup diukur dari luas lahan yang tersedia. Menurutnya, efisiensi investasi dan produksi menjadi parameter penting dalam menarik pelaku usaha.

“Fokus kami bukan hanya pada luasan kawasan. Ada dua parameter utama kami dalam menyiapkan tempat untuk berinvestasi, yaitu efisiensi dari sisi investasi dan efisiensi dari sisi produksi,” kata Bram.

Menurut Bram, kawasan tersebut juga diarahkan tidak hanya menjadi lokasi pabrik, tetapi membentuk ekosistem yang dapat menunjang aktivitas ekonomi di dalam kawasan.

“Kami tidak hanya ingin mengembangkan deretan pabrik. Kami meyakini kawasan ini harus menjadi satu ekosistem yang hidup. Bukan hanya sekadar deretan pabrik, tetapi juga ada kehidupan di dalamnya.”

Jawa Tengah Bidik Investasi Bernilai Tambah

Direktur Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Saribua Siahaan mengatakan pemerintah terus mendorong terciptanya iklim investasi yang memberikan kepastian dan kemudahan bagi investor.

“Don’t worry, we are on your side. We know you are efficient, you are stable, you need profit. From government, we will make regulation, make it easy for you to come to Indonesia,” ujar Saribua.

Sementara itu, Plt. Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Johan Hadiyanto mengatakan investasi memberikan dampak terhadap perekonomian daerah, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga penguatan rantai pasok dan pertumbuhan UMKM.

“Bagi kami, angka tersebut bukan sekadar capaian statistik. Di baliknya terdapat perluasan lapangan kerja, aktivitas usaha, pendapatan masyarakat, tumbuhnya UMKM, serta semakin kuatnya rantai pasok ekonomi daerah,” kata Johan.

Jawa Tengah memiliki konektivitas Trans-Jawa, infrastruktur pelabuhan dan bandara, kawasan industri dan KEK, serta tenaga kerja produktif. Pemerintah daerah juga mendorong investasi pada sektor advanced manufacturing, elektronik, automotive dan EV components, semikonduktor, industri berorientasi ekspor, serta hilirisasi.

Staff Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Ricky Kusmayadi mengatakan investasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing nasional.

“Investasi menjadi salah satu pendorong utama melalui peningkatan kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, penguatan daya saing nasional, serta mendukung prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Ricky.

Baca Juga: SSIA Bidik Penjualan 10 Hektare Lahan Data Center di Karawang

Baca Juga: Airlangga Ungkap Potensi Investasi Data Center Indonesia Capai 1,17 GW

Baca Juga: KEK Industropolis Batang Perkuat Strategi Komunikasi untuk Tarik Investasi

Salah satu pelaku usaha yang telah berinvestasi di kawasan tersebut, Direktur PT Rumah Keramik Indonesia Surya Handoko, mengatakan dukungan pemerintah dan pengelola kawasan menjadi bagian penting dalam perjalanan investasi perusahaan.

“Kami hanya punya satu keyakinan: pemerintah tidak akan meninggalkan kami sendirian,” ujar Surya.

Menurutnya, investasi juga perlu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan rantai pasok lokal.

“Jangan dilihat dari angkanya. Mungkin angka kami kecil, tetapi kami ingin melakukan sesuatu untuk daerah sekitar kami.”

Presiden Prabowo lepas 430 atlet Indonesia berlaga di Asian Games 2026 - ANTARA News Bangka Belitung

calendar_today 09.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen Indonesia yang berkekuatan 430 atlet untuk berlaga pada Asian Games Aichi-Nagoya 2026 di Jepang.

Pelepasan kontingen dilakukan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, dengan penyerahan Bendera Merah Putih oleh Presiden kepada perwakilan atlet, yakni atlet panjat tebing Veddriq Leonardo.

"Saya bangga hari ini bisa berjumpa dengan saudara-saudara sekalian. Saya ingin menyampaikan bahwa olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Prabowo.

Presiden mengatakan 430 atlet yang akan berlaga pada Asian Games tersebut mewakili ratusan juta rakyat Indonesia dengan kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki.

Ia menyampaikan terima kasih atas pengorbanan dan perjuangan para atlet yang terus berlatih untuk mencapai prestasi terbaik dan mengharumkan nama bangsa.

"Saya ucapkan selamat. Selamat berangkat, selamat mewakili negara dan bangsa. Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu," katanya.

Menurut Presiden, bangsa yang kuat terdiri atas rakyat yang kuat, baik secara fisik, keterampilan, maupun semangat.

Sebanyak 281 anggota kontingen menghadiri langsung seremoni pelepasan tersebut karena sebagian atlet telah lebih dahulu berangkat menuju Jepang maupun menjalani pemusatan latihan di luar negeri.

Sebelumnya pada Rabu ini, Komite Olimpiade Indonesia (KOI/NOC Indonesia) mengukuhkan kontingen Indonesia berkekuatan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games Aichi-Nagoya 2026.

Chef de Mission (CdM) Kontingen Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan jumlah tersebut berkurang dua atlet dari 432 orang yang sebelumnya tercatat pada tahap entry by name.

"Kontingen Tim Indonesia akan diperkuat oleh 430 atlet dan 145 ofisial dari 35 cabang olahraga," kata Todotua.

Selain atlet dan ofisial, Indonesia menyiapkan 78 tenaga pendukung yang terdiri atas dokter, masseur, fisioterapis, serta tim head quarter untuk membantu kebutuhan kontingen selama berada di Jepang.

Sebagian kontingen telah lebih dahulu berangkat menuju Jepang. Tim bola basket dan anggar menjadi rombongan awal yang diberangkatkan setelah mengalami penyesuaian rute perjalanan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.

Asian Games Aichi-Nagoya 2026 dijadwalkan berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Uploader : Bima Agustian

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Produk Lokal Kalah Promosi dari Asing, Kok Bisa?

calendar_today 09.09.2026 - person  - timer ~

Budi mengatakan produk asing yang beredar di Indonesia belum tentu memiliki kualitas lebih baik dibandingkan produk lokal. Namun, produk asing dinilai lebih mampu menarik perhatian konsumen karena didukung strategi promosi dan pemasaran dengan modal yang lebih besar.

"Produk asing itu karena dia pintar promosi. Banyak produk asing karena promosinya bagus, dia bisa menguasai pasar Indonesia," kata Budi di Gedung Kemendag Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Baca Juga: Mendag Budi Santoso Hadiri Forum Kolaborasi Kakao dan Sawit Kemenko Pangan-UNDP

Menurut Budi, kualitas tetap menjadi salah satu syarat utama agar produk UMKM mampu bersaing. Namun, kualitas tersebut tidak akan memberikan dampak maksimal terhadap penjualan apabila pelaku usaha tidak memiliki kemampuan untuk memperkenalkan produknya kepada pasar.

Karena itu, dia mendorong pelaku UMKM tidak hanya berkonsentrasi pada peningkatan kualitas barang, tetapi juga memperkuat kemampuan pemasaran.

Terlebih, perkembangan teknologi digital telah membuka ruang bagi pelaku usaha untuk mempromosikan produk dengan jangkauan konsumen yang lebih luas.

Budi menilai pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi salah satu cara bagi UMKM untuk meningkatkan visibilitas produk lokal.

Kemampuan memanfaatkan platform digital dan membuat produk dikenal luas dinilai dapat membantu pelaku usaha memperbesar peluang penjualan.

Menurutnya, strategi pemasaran menjadi semakin penting di tengah besarnya pasar Indonesia. Produk lokal dan UMKM perlu memanfaatkan pasar domestik tersebut agar tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga mampu mengambil porsi permintaan masyarakat.

"Pasar yang besar ini coba kita isi dengan produk-produk lokal, produk-produk UMKM kita. Syaratnya punya daya saing dan harus pintar jualan," ujarnya.

Pemerintah sendiri terus mendorong penguatan produk lokal melalui berbagai program pengamanan pasar dalam negeri.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperluas ruang bagi produk dalam negeri dan UMKM agar dapat masuk serta berkembang di pasar domestik.

Budi sebelumnya juga mendorong pelaku UMKM memanfaatkan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), untuk memperluas akses pasar hingga ke mancanegara.

Pemanfaatan teknologi dinilai dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kemampuan promosi sekaligus membuka peluang pemasaran yang lebih luas.

Dengan demikian, persaingan produk lokal dan asing di pasar Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kualitas barang.

Baca Juga: Mendag Budi Dorong BRICS Hadapi Fragmentasi Perdagangan Global

Kemampuan membaca pasar, membangun promosi, dan memanfaatkan kanal digital menjadi bagian penting agar produk UMKM dapat lebih dikenal konsumen.

Budi pun meminta pelaku UMKM melihat kemampuan pemasaran sebagai bagian dari daya saing usaha. Menurut dia, pasar Indonesia yang besar harus dapat dimanfaatkan lebih optimal oleh produk lokal.

Pemkot Surabaya siapkan penyelamatan aset untuk dongkrak kesejahteraan warga - ANTARA News Jawa Timur

calendar_today 09.09.2026 - person  - timer ~

Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen dalam mengamankan dan menyelamatkan aset negara untuk kepentingan serta untuk mendongkrak kesejahteraan rakyat seperti pengembalian aset berupa lahan seluas 96.932 meter persegi di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya, Rabu mengatakan aset tersebut memiliki nilai sekitar Rp124.068.970.000. Pemulihan aset ditandai dengan penyerahan Sertifikat Hak atas Tanah kepada Pemkot Surabaya sekaligus pemberian penghargaan di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Selasa (8/9).

“Lahan yang berhasil kembalikan tersebut mencakup sejumlah fasilitas publik, yakni Taman Hutan Raya (Tahura) Jeruk, Puskesmas, dan Waduk Jeruk. Sebelumnya, aset tersebut sempat diklaim dan dikuasai oleh pihak lain selama puluhan tahun,” katanya.

Ia mengatakan, keberhasilan penyelamatan aset itu dilakukan melalui bantuan hukum non-litigasi dan pendampingan intensif Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejati Jawa Timur serta diperkuat melalui kolaborasi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Kejati Jawa Timur yang telah mendampingi pemkot hingga aset tersebut kembali berada dalam penguasaan pemerintah.

"Terima kasih kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, sehingga aset pemerintah kota bisa kembali, dan Insya Allah akan kita gunakan untuk pemanfaatan warga Kota Surabaya," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Menurut dia, kawasan Tahura Jeruk Surabaya Barat memiliki fungsi penting bagi masyarakat. Sebab, lokasi tersebut menjadi salah satu ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan warga untuk beraktivitas dan menikmati lingkungan.

"Seperti kita ketahui, ini tempat warga Kota Surabaya untuk menikmati ruang terbuka hijau. Ada waduk, ada tempat untuk beristirahat, ada tempat untuk bermain, sehingga seluas 96.932 meter persegi itu digunakan kemanfaatan untuk warga Kota Surabaya," tuturnya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan, persoalan sengketa itu muncul ketika Pemkot Surabaya hendak melakukan sertifikasi terhadap lahan tersebut. Saat itu, terdapat pihak yang mengklaim kepemilikan atas tanah yang menjadi aset pemerintah.

"Ketika kami akan menyertifikatkan, tiba-tiba ada pemilik atau orang yang mengklaim tanah itu. Kalau dihitung (nilai) yang masuk di aset Rp124 miliar, ini bukan nilai yang kecil. Nilai yang luar biasa tingginya," ungkapnya.

Pendampingan Kejati Jawa Timur kemudian membantu Pemkot Surabaya menyelesaikan persoalan tersebut hingga sertipikat aset dapat diterbitkan. Wali Kota Eri menilai keberhasilan itu menjadi bagian penting dari upaya pemerintah menjaga aset negara agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Alhamdulillah dengan pendampingan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, maka aset itu bisa kembali lagi kepada Pemerintah Kota Surabaya," katanya.

Meski demikian, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) itu memastikan bahwa pengamanan aset akan terus menjadi salah satu perhatian Pemkot Surabaya. Menurutnya, aset pemerintah harus dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi hari ini konsentrasi kami Pemerintah Kota Surabaya adalah memanfaatkan dan pengembalian aset. Seperti perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto, bagaimana memanfaatkan aset digunakan setinggi-tingginya untuk kepentingan masyarakat," kata dia.

Tidak berhenti pada penyelamatan aset, dirinya menuturkan bahwa Pemkot Surabaya juga telah menyiapkan pemanfaatan lahan Jeruk untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Ia menyebut kawasan tersebut nantinya diarahkan untuk mendukung UMKM, ruang terbuka hijau, hingga fungsi penampungan air.

"Karena Insya Allah tanah yang ada di Jeruk nanti itu akan ada UMKM di sana. Seperti aset-aset yang lainnya yang kita akan gunakan untuk kepentingan-kepentingan roda perekonomian masyarakat, untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Surabaya," jelas dia.

Oleh karenanya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan bahwa Pemkot Surabaya akan terus berkoordinasi dengan Kejati Jawa Timur dan Kanwil BPN Jawa Timur untuk mengamankan aset-aset lain yang masih menghadapi persoalan kepemilikan atau penguasaan oleh pihak lain.

"Karena tugas kami Pemerintah Kota Surabaya adalah mengamankan aset negara. Aset negara harus sebanyak-banyaknya bisa dimanfaatkan oleh warga Kota Surabaya," ujarnya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengakui masih terdapat sejumlah aset Pemkot Surabaya yang perlu mendapatkan perhatian. Karena itu, pemkot akan menyampaikan data dan melakukan pemaparan kepada Kejati Jawa Timur untuk mendapatkan pendampingan dalam proses pengamanan aset.

"Jadi ada beberapa, nanti kami juga akan sampaikan ke Pak Kajati, kami akan paparan ke beliau-nya. Semoga yang akan kami masukkan itu juga ikon-ikonnya Kota Surabaya zaman dulu," ujarnya.

Dirinya berharap sinergi antara Pemkot Surabaya, Kejati Jawa Timur, dan BPN Jawa Timur dapat terus diperkuat sehingga aset pemerintah yang masih dikuasai pihak lain dapat dikembalikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

"Semoga dengan sinergisitas dengan Pak Kanwil BPN Jawa Timur, dengan bimbingan Pak Kajati Jawa Timur, maka semua aset bisa kembali lagi ke Pemerintah Kota Surabaya," tuturnya.

Pengembalian aset milik Pemerintah Kota Surabaya. ANTARA/HO-Pemkot Surabaya

Di kesempatan yang sama, Kepala Kejati Jawa Timur Abdul Qohar menjelaskan, pemulihan aset tersebut dilakukan melalui mekanisme non-litigasi oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejati Jawa Timur. Pendekatan tersebut memungkinkan penyelesaian persoalan aset tanpa harus melalui proses persidangan.

"Melalui instrumen bantuan hukum non-litigasi, kita mampu memulihkan kekayaan negara tanpa harus melalui proses peradilan yang memakan waktu panjang dan mungkin biaya yang banyak, tenaga tersita. Tapi dengan tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum dan keadilan," ujar dia.

Abdul Qohar menegaskan, keberhasilan pemulihan aset tersebut menunjukkan bahwa peran kejaksaan tidak hanya berada dalam ranah pidana, tetapi juga mencakup bidang perdata dan tata usaha negara. "Keberhasilan ini menegaskan fungsi krusial kejaksaan tidak hanya dalam ranah pidana tetapi juga dalam ranah perdata dan tata usaha negara," tuturnya.

Menurutnya, sertipikat yang diserahkan kepada Pemkot Surabaya bukan sekadar dokumen administratif. Di balik aset tersebut terdapat fasilitas publik yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Ini bukan sekadar proses administratif, pengamanan dan pemulihan aset milik Pemerintah Kota Surabaya, tapi merupakan di dalamnya terdapat hak-hak masyarakat Kota Surabaya berupa fasilitas publik yang dirasakan manfaatnya secara langsung," katanya.

Selain itu, Abdul Qohar juga menggarisbawahi bahwa pemulihan aset tersebut tidak hanya dapat dilihat dari nilai tanah yang mencapai Rp124 miliar. Lebih dari itu, keberadaan fasilitas publik di atas lahan tersebut memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

"Nilainya jauh lebih besar, yaitu nilai manfaat langsung maupun tidak langsung dari fasilitas publik bagi masyarakat generasi saat ini maupun generasi yang akan datang," tuturnya.

Karena itu, Abdul Qohar memastikan Kejati Jawa Timur siap memberikan pendampingan apabila Pemkot Surabaya menemukan aset lain yang masih dikuasai pihak ketiga. Ia menekankan langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Korps Adhyaksa dalam membantu pemerintah mengamankan aset negara.

"Jadi aset pemkot ini banyak yang sekarang dikuasai oleh pihak ketiga. Oleh karenanya tadi saya sampaikan kepada Pak Wali Kota beserta jajaran, ketika masih ada, kejaksaan siap hadir, siap membantu aset-aset pemerintah, tidak terkecuali Pemerintah Kota Surabaya," katanya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Timur, Muhammad Naim menyatakan penerbitan sertifikat Hak Pakai menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian hukum terhadap aset pemerintah.

"Secara administrasi, kami telah menyelesaikan dan mengeluarkan sertifikat Hak Pakai. Seperti yang disampaikan Pak Wali Kota, aset-aset ini nantinya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ujar Naim.

Naim juga memberikan apresiasi kepada jajaran Kejati Jawa Timur yang memberikan pendampingan dalam proses sertifikasi, termasuk melalui pengawasan langsung di lapangan.

"Apresiasi yang luar biasa atas pendampingan beliau sehingga proses sertifikatnya tertata rapi. Pendampingan itu tidak hanya di kantor, tetapi benar-benar turun ke lapangan," tuturnya.

Pihaknya juga memastikan proses penertiban dan sertifikasi aset Pemkot Surabaya akan terus berlanjut. Inventarisasi akan dilakukan terhadap aset-aset lain yang masih menghadapi persoalan penguasaan maupun sengketa.

"Masih banyak aset-aset Pemerintah Kota Surabaya yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka menertibkan aset yang mungkin banyak dikuasai atau disengketakan," katanya. (ADV)

Pewarta: Indra Setiawan
Editor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

OMC dilakukan urai abu vulkanik Krakatau dan turunkan hujan

calendar_today 09.09.2026 - person  - timer ~

OMC dilakukan urai abu vulkanik Krakatau dan turunkan hujan

Rabu, 9 September 2026 18:27 WIB

Image Print

Gunung Anak Krakatau mengeluarkan asap terlihat dari perairan Selat Sunda di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, Rabu (9/9/2026). Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menyatakan Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi pada Rabu (9/9) pukul 00.47 WIB dengan durasi 28 detik yang terekam pada seismograf dengan amplitudo maksimum 51 milimeter. ANTARA FOTO/Putra M. Akbar/YU

Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyatakan bahwa telah melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dilakukan untuk mengurai abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) serta menurunkan hujan di wilayahnya.

"Pemerintah Provinsi Lampung melalui BPBD Provinsi Lampung bekerja sama dengan BNPB, sebagai upaya mengurangi dampak dari paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, sejak kemarin telah melakukan kegiatan Operasi Modifikasi Cuaca," ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung Aswarodi di Bandarlampung, Rabu.

Ia mengatakan telah dilakukan upaya intervensi untuk mengurai abu vulkanik di udara melalui Operasi Modifikasi Cuaca dengan sasaran Jawa Barat, Lampung dan sekitarnya.

"Namun karena kemarin masih belum ditemukan bibit awan, akhirnya pagi ini dilakukan lagi penerbangan kedua pada pukul 10.00 WIB. Dengan sasaran Jawa Barat dan Lampung bagian Selatan, karena sasaran tujuan penerbangan ini adalah mencari area yang memiliki intensitas abu vulkanik yang banyak. Tetapi kalau abu vulkaniknya terlalu tinggi, ini juga dihindari oleh pesawat karena berbahaya bagi mesin pesawat," katanya.

Dia menjelaskan dalam pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca pada pukul 10.00 WIB dalam upaya mengurai abu, telah disemprotkan bahan semai berupa surfaktan disertai air yang bertujuan untuk mengurai abu vulkanik.

"Ini bukan untuk menurunkan hujan, tetapi untuk mengurai abu vulkanik. Sedangkan Operasi Modifikasi Cuaca pada pukul 15.00 WIB dilakukan untuk menurunkan hujan," ucap dia.

Menurut dia, untuk pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca kedua pada pukul 15.00 WIB yang bertujuan untuk menurunkan hujan memiliki sasaran penerbangan menyebarkan garam di Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Selatan.

"Memang dilakukan dua jenis penerbangan Operasi Modifikasi Cuaca yakni untuk mengurai abu dan menurunkan hujan. Dan yang menurunkan hujan ini meski sasaran di Lampung Selatan dan Lampung Timur, hujan bisa juga terjadi di daerah sekitar karena tergantung dengan awan yang terbawa angin," ucap dia.

Menurut dia, pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca akan dilakukan secara rutin, hingga abu vulkanik bisa tuntas dibersihkan.

"Kami mendorong ini dilaksanakan secara rutin sampai abu bersih, sebab media utama untuk membersihkan abu ini melalui air dengan turunnya hujan akan sangat membantu, dan surfaktan untuk mengurai abu. Dalam pelaksanaan ini kami juga tetap mempertimbangkan keselamatan penerbangan dengan menghindari lokasi yang memiliki kepekatan abu vulkanik sangat pekat," tambahnya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemprov Lampung: OMC dilakukan urai abu vulkanik dan turunkan hujan

Pewarta : Ruth Intan Sozometa Kanafi
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

550 Pekerja Informal di Kalbar Dapat Jaminan Sosial 6 Bulan

calendar_today 09.09.2026 - person  - timer ~

Program tersebut menyasar pekerja sektor informal di empat wilayah, yakni Kabupaten Sanggau, Kabupaten Landak, Kota Pontianak, dan Kabupaten Sintang.

Kelompok penerima mencakup sejumlah pekerja dengan tingkat kerentanan tinggi, seperti petani, nelayan, pedagang kaki lima, hingga pekerja harian.

Baca Juga: PTPN IV Uji Tanam Kedelai di 1.000 Ha Lahan Replanting Sawit

Rinciannya, sebanyak 200 pekerja di Kabupaten Sanggau mendapatkan perlindungan tersebut. Kemudian 150 pekerja di Kabupaten Landak, 100 pekerja di Kota Pontianak, dan 100 pekerja di Kabupaten Sintang.

Bagi pekerja informal, kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi penting karena karakteristik pekerjaannya tidak selalu memberikan kepastian pendapatan maupun fasilitas perlindungan seperti yang umumnya tersedia bagi pekerja penerima upah.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan sekaligus upaya memperluas perlindungan bagi pekerja yang berada di sektor informal.

"Perlindungan ketenagakerjaan adalah hak dasar yang esensial, terutama bagi mereka yang berada di sektor informal dengan risiko tinggi dan tanpa kepastian pendapatan. Melalui program TJSL ini, PTPN IV PalmCo ingin memastikan bahwa negara dan korporasi hadir untuk memberikan rasa aman," ujar Jatmiko dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Menurut Jatmiko, perlindungan tersebut diharapkan dapat menjadi bantalan ketika pekerja menghadapi risiko kecelakaan kerja atau musibah yang dapat mengganggu kemampuan mereka dalam mencari nafkah.

"Dengan begitu, para pekerja rentan memiliki bantalan ketahanan sosial yang kuat ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja atau musibah tak terduga," katanya.

Program perlindungan jaminan sosial ini menjangkau masyarakat di empat wilayah operasional PTPN IV PalmCo di Kalimantan Barat.

Kabupaten Sanggau menjadi wilayah dengan jumlah penerima terbanyak, yakni 200 pekerja. Selanjutnya Kabupaten Landak sebanyak 150 pekerja, sementara Kota Pontianak dan Kabupaten Sintang masing-masing mendapatkan alokasi 100 pekerja.

PTPN IV PalmCo menyebut langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk sinergi perusahaan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam memperluas perlindungan sosial bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Dari sisi penyelenggara jaminan sosial, perluasan kepesertaan pekerja informal menjadi salah satu bagian penting untuk meningkatkan cakupan perlindungan ketenagakerjaan. Kelompok ini masuk dalam kategori Bukan Penerima Upah (BPU).

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak, Suhuri mengatakan, kolaborasi antara pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, dan dunia usaha dibutuhkan untuk memperluas kepesertaan pekerja BPU.

"Sinergi lintas sektor antara pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, dan korporasi sangat kami butuhkan. Kontribusi PTPN IV PalmCo memberikan dampak yang langsung terasa bagi masyarakat di Kalimantan Barat," kata Suhuri.

Baca Juga: PTPN IV Salurkan TJSL Rp762 Juta untuk Warga Padang Lawas

Dia menilai manfaat program tidak hanya dapat dilihat dari jumlah pekerja yang menjadi peserta. Perlindungan jaminan sosial juga berkaitan dengan keberlangsungan ekonomi pekerja dan keluarganya ketika risiko pekerjaan terjadi.

"Ini bukan sekadar angka kepesertaan, melainkan langkah konkret dalam menjaga keberlangsungan hidup dan stabilitas ekonomi pekerja di tengah dinamika saat ini," tegasnya.

Penerima program berasal dari berbagai jenis pekerjaan di sektor informal. Karakteristik pekerjaan tersebut membuat sebagian pekerja menghadapi risiko kerja tanpa dukungan perlindungan ketenagakerjaan yang memadai.

Salah satu penerima, Bejo Supriyono, warga Kelurahan Daratsekip, Kota Pontianak, mengatakan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan memberikan rasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sebagai pekerja harian.

"Sebagai pekerja harian, kami sering khawatir kalau terjadi apa-apa di jalan, apalagi penghasilan seringkali hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari," ujar Bejo.

Menurutnya, adanya perlindungan tersebut menjadi penting karena pendapatan yang diterima sehari-hari sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

"Bantuan jaminan dari PTPN IV PalmCo ini sangat melegakan, karena sekarang ada kepastian perlindungan yang jelas untuk keluarga di rumah," katanya.

Hal serupa disampaikan Nobertus Aten, pekerja asal Dusun Sengkuang Daok, Kuala Buayan, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau.

Dia mengatakan pekerjaan di lapangan memiliki risiko fisik yang cukup tinggi. Sebelum mendapatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dirinya mengaku bekerja tanpa perlindungan jaminan sosial.

"Kerja di lapangan itu tantangannya besar. Selama ini kami bekerja modal nekat saja tanpa asuransi," ujar Nobertus.

Dengan adanya kepesertaan tersebut, dia merasa memiliki perlindungan ketika menghadapi risiko dalam menjalankan pekerjaan.

"Kartu jaminan sosial ini benar-benar menjawab kekhawatiran kami. Sekarang kami bisa bekerja lebih tenang dan lebih fokus," katanya.

Program perlindungan selama enam bulan ini pada akhirnya memperlihatkan kebutuhan pekerja sektor informal terhadap akses jaminan sosial.

Bagi kelompok yang penghasilannya bergantung pada aktivitas harian, risiko kecelakaan kerja atau musibah dapat berdampak langsung terhadap kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga.

Karena itu, perluasan kepesertaan pekerja Bukan Penerima Upah menjadi salah satu aspek penting dalam memperkuat perlindungan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja yang selama ini bekerja tanpa kepastian pendapatan dan fasilitas perlindungan dari pemberi kerja.

Prabowo Restui Menpora Ajukan Anggaran Pelatnas Multiyears ke Istana

calendar_today 09.09.2026 - person  - timer ~

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir segera mengajukan surat kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) terkait pendanaan pemusatan latihan nasional (pelatnas) dengan skema multiyears.

Arahan tersebut diungkap Erick dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 9 September 2026.

Erick berharap skema anggaran multiyears menjadi terobosan agar pembiayaan pelatnas tidak lagi bergantung pada pencairan anggaran setiap tahun yang berpotensi mengganggu kesinambungan program latihan atlet.

"Dan beliau (Prabowo) langsung meminta saya untuk mengirimkan surat segera kepada Mensesneg, bagaimana pelatnas ini bisa nanti multiyears. Tidak lagi per tahun," ujarnya kepada awak media.

Menurut Erick, skema tersebut memungkinkan anggaran yang tersedia untuk tahun berjalan maupun tahun berikutnya dikelola secara lintas tahun.

Apabila terdapat efisiensi anggaran, sisa dana dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan pelatnas pada periode selanjutnya, sedangkan kekurangan anggaran akan ditambahkan langsung oleh presiden.

"Kalau tadi pandangan dari Bapak Presiden, yang terpenting dari anggaran kami itu kan tahun ini ada, tahun depan ada. Nah ini bisa lintas tahun. Yang tahun depan, misalnya dengan efisiensi masih tersisa, bisa lintas tahun. Kalau kurang, Bapak Presiden nambahin," jelasnya.

Meski demikian, Erick menekankan mekanisme pendanaan multiyears harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel untuk mencegah potensi penyalahgunaan anggaran.

"Nah yang penting bagaimana mekanisme ini harus transparan dan juga tidak ada indikasi hal-hal yang memang menjadi kasus korupsi dan lain-lain. Kita harus transparan semuanya dan kita harus lindungi atlet kita," tegasnya.

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

PBB Ketar-ketir AI Makin Canggih, Sebut Bisa Mengancam Eksistensi Manusia

calendar_today 09.09.2026 - person  - timer ~

Warta Ekonomi, Jakarta -

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan perkembangan kecerdasan artifisial (AI) tingkat lanjut berpotensi menimbulkan risiko besar bagi umat manusia. Negara dan perusahaan teknologi didesak memperkuat mekanisme keselamatan serta keamanan AI sebelum kemampuan teknologi tersebut berkembang lebih jauh.

Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk menyampaikan peringatan tersebut dalam pidatonya di hadapan Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

Menurut Turk, perkembangan AI telah menghadirkan tantangan baru terhadap perlindungan hak asasi manusia. Dia bahkan menyatakan kekhawatiran mengenai potensi AI tingkat lanjut menjadi ancaman terhadap keberlangsungan umat manusia.

"Saya sependapat dengan kekhawatiran para pelaku industri bahwa AI tingkat lanjut dapat menimbulkan risiko eksistensial bagi umat manusia," ujar Turk, dikutip dari Reuters, Rabu (9/9/2026).

Turk menyerukan upaya besar-besaran untuk membangun perlindungan yang dapat memastikan AI dikembangkan dan digunakan secara aman. Menurut dia, negara dan perusahaan teknologi tidak seharusnya menunggu hingga risiko tersebut terjadi untuk mulai membangun mekanisme pencegahan.

Juru bicara Turk mengatakan kekhawatiran tersebut mencakup kemungkinan sistem AI canggih mengganggu infrastruktur penting hingga institusi demokrasi.

Salah satu contoh yang disoroti adalah insiden yang melibatkan agen AI milik OpenAI. Agen tersebut disebut melakukan peretasan terhadap platform AI open-source Hugging Face.

Menurut juru bicara Turk, insiden tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan kemampuan sistem AI dan mekanisme pengamanan yang tersedia untuk mengendalikannya.

Turk juga menyoroti konsentrasi kekuasaan dalam pengembangan AI. Menurut dia, hanya sekelompok kecil pihak yang saat ini memiliki pengaruh besar terhadap arah perkembangan teknologi tersebut.

Meski tidak menyebut perusahaan tertentu, Turk mengatakan akan mengirimkan surat kepada perusahaan-perusahaan AI untuk mendorong mereka mengambil langkah mitigasi terhadap risiko yang masih dapat dikendalikan.

Selain perusahaan teknologi, Turk meminta negara-negara membangun kesepakatan bersama mengenai tata kelola AI. Negara yang menjadi lokasi pusat pengembangan atau hosting AI maupun yang terlibat dalam rantai pasok teknologi tersebut dinilai perlu bekerja sama menerapkan standar keselamatan.

"Setidaknya kita membutuhkan negara-negara yang hosting AI dan yang terlibat dalam rantai pasoknya untuk bersatu mengikuti aturan yang disepakati," kata Turk.

Dorongan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan AI tidak lagi semata menjadi persoalan industri teknologi. Kemampuan AI yang semakin maju juga berkaitan dengan keamanan, hak asasi manusia, dan stabilitas institusi publik.

Dalam pidato yang sama, Turk turut menyoroti penggunaan AI dalam konflik bersenjata. Dia mendukung pelarangan senjata yang mampu mengambil keputusan untuk membunuh tanpa kendali manusia.

Turk menyinggung penggunaan drone otonom dalam serangan Rusia di Ukraina yang pada Agustus lalu dilaporkan menewaskan tiga orang.

Baca Juga: AI Makin Banyak Dipakai, 41% Perusahaan Global Tambah Investasi Keamanan Siber

Baca Juga: Meutya Hafid Ungkap 5 Arah AI Indonesia, dari Produktivitas hingga Ketahanan

Menurut dia, keputusan yang dapat merenggut nyawa manusia tidak seharusnya sepenuhnya diserahkan kepada sistem otomatis.

"Saya mendukung seruan untuk segera melarang senjata yang dapat merenggut nyawa tanpa campur tangan manusia," ujar Turk.