Medan (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan melalui Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) turut menghadiri Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang dilaksanakan di Kabupaten Deli Serdang, Rabu (9/9).
Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergitas antaranggota TIMPORA dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, khususnya di Kabupaten Deli Serdang.
Dalam kegiatan tersebut, PIMPASA mengikuti seluruh rangkaian rapat yang diawali dengan registrasi, pembukaan, menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, sambutan dari Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, serta foto bersama.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan paparan dan sharing informasi oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang, Anwar Sadat Siregar, mengenai informasi terkait pengawasan orang asing. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan pertukaran informasi bersama anggota TIMPORA yang berasal dari berbagai instansi.
Adapun unsur yang hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepolisian, Kodim, Kejaksaan, Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bea dan Cukai, BIN, serta Satuan Polisi Pamong Praja.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Eko Yudis Parlin Rajagukguk, mengatakan bahwa pengawasan orang asing membutuhkan sinergitas dan koordinasi yang kuat dari seluruh instansi terkait.
Ia mengatakan, melalui Rapat Koordinasi TIMPORA, setiap anggota dapat memperkuat komunikasi serta bertukar informasi terkait keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Kabupaten Deli Serdang.
"Pengawasan orang asing merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergitas dan koordinasi antarinstansi. Melalui forum TIMPORA ini, kita dapat memperkuat komunikasi serta bertukar informasi terkait keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Kabupaten Deli Serdang,” ujar Eko.
Pelaksanaan Rapat Koordinasi TIMPORA ini sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, dalam mewujudkan semangat “Imigrasi untuk Rakyat”.
Penguatan sinergi dan koordinasi antarinstansi dalam pengawasan orang asing menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran Imigrasi dalam memberikan rasa aman, menjaga ketertiban, serta memastikan keberadaan dan kegiatan orang asing dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pelaksanaan Rapat Koordinasi TIMPORA Kabupaten Deli Serdang diharapkan dapat semakin memperkuat kerja sama antarinstansi dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing serta mendukung terciptanya kondisi wilayah yang aman dan kondusif.
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi dan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah hingga pemerintah desa/kelurahan, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Belawan,
Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta, CNN Indonesia --
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, TB Ace Hasan Syadzily, menegaskan ketahanan daerah merupakan bagian integral dari ketahanan nasional. Hal itu disampaikan saat menutup Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan IV di Gedung Lemhannas RI, Jakarta, Jumat (11/9).
"Saudara tidak hanya diajak memahami bagaimana mengelola pemerintahan daerah, tetapi juga bagaimana melihat daerah dalam perspektif yang lebih luas, bahwa daerah sebagai bagian integral dari sistem nasional dan sebagai bagian dari dinamika lingkungan strategis global," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/9).
Kegiatan pelatihan ini berlangsung selama sembilan hari dengan memberikan pelbagai pembekalan strategis kepada para peserta. Pembekalan tersebut mencakup materi wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, kepemimpinan, hingga kemampuan teknokratik dalam pelayanan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Materi teknokratik diajarkan secara daring oleh Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP), National University of Singapore. Selain pembelajaran teori, peserta juga menjalani praktik lapangan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri RI.
Sebagai informasi, KPPD Angkatan IV diikuti oleh 23 kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari 18 bupati dan lima wali kota.
Bupati yang mengikuti kursus ini antara lain dari Raja Ampat, Sorong, Asmat, Waropen, Tolikara, Fakfak, Bangkalan, Magetan, dan Bulungan. Turut hadir pula kepala daerah dari Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Seram Bagian Barat, Simalungun, Siak, Kolaka, Konawe Selatan, Wakatobi, dan Sumba Timur.
Adapun lima wali kota yang mengikuti KPPD Angkatan IV yakni Wali Kota Tual, Wali Kota Pematangsiantar, Wali Kota Kupang, Wali Kota Banjarbaru, dan Wali Kota Banjarmasin. Para kepala daerah tersebut berasal dari berbagai provinsi di Indonesia.
Ace berharap kursus ini dapat mencetak kepala daerah yang negarawan dan berpikir global. Ia juga berharap peserta memiliki kemampuan memimpin daerah yang berorientasi pada pelayanan terbaik bagi rakyat sekaligus memperkuat ketahanan nasional.
Menurutnya, kursus ini juga bertujuan membentuk kepemimpinan yang memiliki cakrawala pandang jauh ke depan dan berwawasan global. Kepemimpinan tersebut diharapkan memiliki kemampuan strategis yang berlandaskan karakter kebangsaan kuat, sehingga mampu membawa daerahnya semakin maju dan inovatif.
"Kita ingin daerah-daerah di Indonesia maju, modern, inovatif, dan mampu berkompetisi secara global, tetapi tetap memiliki jati diri Indonesia. Semakin luas wawasan global kita, semakin kuat pula karakter kebangsaan yang harus kita miliki," jelas Ace.
Penutupan KPPD Angkatan IV turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir. Hadir pula Ketua Umum Purnomo Yusgiantoro Center, Filda C. Yusgiantoro.
Di samping itu, hadir juga Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas, Raden Djaenudin Slamet dan Pelaksana Tugas Kepala BPSDM Kemendagri, Andi Ony Prihartono. Turut hadir Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri, Herny Ika S. Hutauruk.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Edi Suryanto, juga hadir dalam acara tersebut. Jajaran pejabat struktural Lemhannas RI turut mendampingi jalannya penutupan kegiatan ini.
(rir)
Jembrana, Bali (ANTARA) - Polsek Pekutatan, Kepolisian Resor Jembrana, Bali mengamankan hiu paus yang terdampar di Pantai Pengeragoan, agar tidak ada masyarakat yang mendekat hingga pihak terkait memeriksa satwa tersebut.
"Satwa laut ini ditemukan tadi pagi. Dari pola di tubuhnya, diduga kuat ini jenis hiu paus," kata Kapolsek Pekutatan Kompol. Benyamin Nikijuluw di Jembrana, Bali, Sabtu.
Dia mengatakan setelah mendapatkan laporan tersebut, pihaknya segera menuju dan mengamankan lokasi di wilayah pantai Banjar Pengeragoan Dauh Tukad, Desa Pengergoan, Kecamatan Pekutatan.
Selain berukuran besar, satwa laut itu memiliki warna gelap dengan pola bintik-bintik putih serta memiliki sirip di punggung.
Menurut dia, identifikasi lebih lanjut terhadap hewan laut itu masih menunggu ahli dari instansi terkait, yang memiliki kompetensi di bidang kelautan dan konservasi.
“Kami mengimbau masyarakat tidak melakukan tindakan sendiri terhadap satwa tersebut. Jangan menarik, memukul, menaiki, memindahkan maupun mengambil bagian tubuhnya. Kami bersama pemerintah desa dan instansi terkait melakukan koordinasi agar penanganannya dapat dilakukan secara tepat dan aman,” kata Benyamin.
Untuk memastikan hal tersebut, personel Polsek Pekutatan tetap berada di sekitar lokasi untuk menjaga situasi kamtibmas, mengantisipasi kerumunan masyarakat serta mencegah adanya tindakan yang dapat membahayakan warga maupun satwa tersebut.
Ia menegaskan, pihaknya hanya melakukan pengamanan dan menyerakan proses identifikasi serta penanganannya kepada institusi yang lebih berwenang terkait hal tersebut.
"Kami melakukan pengamanan dengan melakukan pendekatan humanis kepada masyarakat. Karena dalam penanganan satwa ini ada prosedur konservasi," kata Benyamin.
Pewarta: Rolandus Nampu/Gembong Ismadi
Editor : Ardi Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Sorong (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong, Papua Barat Daya, memperketat penertiban peredaran minuman beralkohol (miras) ilegal melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) Sorong Nomor 12 Tahun 2026 tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kota Sorong Musa Fonataba di Sorong, Jumat, mengatakan penerbitan Perwali tersebut menjadi dasar pemerintah daerah itu untuk memperkuat pengawasan sekaligus menindak peredaran minuman beralkohol yang tidak memenuhi ketentuan.
"Perwali ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan pengendalian, pengawasan, sekaligus penertiban terhadap peredaran minuman beralkohol di Kota Sorong," katanya.
Ia menjelaskan penertiban dilakukan menyusul masih ditemukannya penjualan minuman beralkohol tanpa legalitas serta peredaran minuman beralkohol ilegal di sejumlah tempat di Kota Sorong.
Pemkot Sorong, kata dia, telah membentuk tim yang melibatkan sejumlah instansi teknis untuk melakukan pemeriksaan terhadap tempat-tempat yang menjual minuman beralkohol.
Pemeriksaan mencakup kelengkapan dokumen usaha, kesesuaian lokasi, jenis minuman yang diperjualbelikan, serta pemenuhan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
"Jadi yang kita tertibkan adalah tempat-tempat yang tidak memenuhi ketentuan. Pemerintah akan melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan sesuai aturan," ujarnya.
Musa mengatakan penertiban juga menyasar peredaran minuman beralkohol ilegal dan oplosan, termasuk saguer atau bobo serta cap tikus oplosan yang tidak diizinkan.
Menurut dia, pemerintah akan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan penindakan terhadap tempat yang terbukti menjual minuman ilegal setelah melalui proses pemeriksaan dan rekomendasi instansi teknis.
Selain itu, kata dia, pemerintah melakukan penataan terhadap pengecer minuman beralkohol yang sebelumnya berjualan di pinggir jalan atau berada di bawah jaringan distributor.
Dia menekankan pelaku usaha yang masih ingin menjalankan kegiatan penjualan beralkohol diarahkan memenuhi ketentuan perizinan melalui sistem online single submission (OSS) dan memperoleh rekomendasi dari instansi teknis sesuai jenis usahanya.
"Saat ini kita sudah memberikan rekomendasi kepada 30 tempat usaha untuk menyelesaikan izin usaha minuman beralkohol jenis atau golongan A, B dan C," katanya.
Musa menegaskan rekomendasi pemerintah daerah setempat bukan merupakan izin final karena pelaku usaha tetap harus menyelesaikan seluruh proses perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Pemkot Sorong terus melakukan pemeriksaan terhadap tempat hiburan malam dan lokasi usaha lainnya yang menjual minuman beralkohol untuk memastikan kegiatan tersebut memiliki legalitas dan memenuhi persyaratan.
Musa mengatakan kebijakan penertiban tersebut juga bertujuan agar peredaran minuman beralkohol di Kota Sorong dapat dikendalikan sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat.
Ia menambahkan pemerintah daerah ini tidak menginginkan adanya praktik penjualan minuman beralkohol secara sembunyi-sembunyi maupun pembayaran tidak resmi kepada oknum tertentu dalam proses pengawasan dan penertiban.
"Kalau mau berusaha, silakan mengikuti aturan dan melengkapi perizinan. Pemerintah akan menertibkan yang tidak sesuai dengan ketentuan," katanya.
Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jumat, 11 September 2026 16:20 WIB
KRI Leuser-924 melintas pada operasi pencarian kapal cepat yang hilang kontak di Perairan Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, Kamis (10/9/2026). Sebanyak tiga armada kapal TNI Angkatan Laut yakni KRI Leuser-924, KRI Kerambit-627, dan KRI Lepu-861 dilibatkan tim SAR gabungan untuk mengoptimalisasi operasi pencarian lima orang wartawan yang dilaporkan hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. ANTARA FOTO/Angga Budhiyanto/YU
Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda hingga kini masih bertahan pada Level III (Siaga) seiring masih tingginya probabilitas terjadinya letusan lanjutan.
Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa penetapan status tersebut merujuk pada analisis komprehensif Badan Geologi terhadap dinamika vulkanisme Gunungapi Anak Krakatau.
"Berdasarkan perkembangan aktivitas tersebut, tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau tetap Level III (Siaga). Probabilitas terjadinya letusan dalam beberapa periode waktu selanjutnya dinilai masih tinggi," kata dia.
Berton memaparkan bahwa meski periode erupsi menerus yang berlangsung selama 25 jam sejak 4 September telah berakhir, Gunung Anak Krakatau kini beralih memasuki fase erupsi Strombolian episodik yang tercatat sebanyak 14 kali hingga Jumat pagi.
Dari evaluasi kegempaan, gempa vulkanik dangkal memang terpantau menurun, namun gempa vulkanik dalam justru mengalami kenaikan yang mengindikasikan masih berlangsungnya suplai magma dari kedalaman.
Hasil pengamatan pada 10-11 September 2026 mencatat terjadinya satu kali gempa erupsi, 21 kali gempa Low Frequency, 13 kali gempa Hybrid, 28 kali gempa Vulkanik Dangkal, 18 kali gempa Vulkanik Dalam, serta tremor menerus.
Ancaman bahaya yang perlu diwaspadai masyarakat saat ini meliputi lontaran batu pijar, hujan abu lebat, serta potensi aliran lava jika erupsi menerus kembali terjadi.
Atas pertimbangan status Siaga Level III tersebut, BNPB mengingatkan kepada masyarakat, wisatawan, maupun pendaki bahwa melakukan aktivitas dalam radius aman 3 kilometer dari kawah aktif adalah dilarang.
BNPB juga mengimbau masyarakat pesisir Banten dan Lampung untuk tetap tenang, beraktivitas normal, serta tidak memercayai isu tsunami yang dikaitkan dengan erupsi Gunung Anak Krakatau apabila tidak bersumber dari kanal resmi pemerintah.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul:
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Uploader: Laras Robert
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Jakarta, CNBC Indonesia - Berkembangnya belanja online memunculkan banyak pengusaha-pengusaha yang ikut menjual produknya di ranah internet. Namun, ini juga menimbulkan tantangan baru untuk mengembangkan bisnisnya.
Salah satu entitas Blibli, FAS mencoba menjawab tantangan itu. Tak hanya menawarkan layanan warehouse, namun juga menawarkan solusi operasional membantu brand untuk bisa bertumbuh.
"FAS disini, itu bertujuan untuk membantu brand. Jadi kita pengen brand itu untuk grow. Jadi secara overall, yang kita lakukan disini servisnya adalah membantu brand untuk grow lewat beberapa aspek," kata Alvin Hadibowo, Commercial Director FAS, di Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Dia menjelaskan FAS menawarkan layanan operasional, sales, marketing, hingga Value Add Services untuk bisnis. Misalnya pada layanan operasional untuk fullfilment, pengiriman, cold chain, hingga customer care.
Layanan bukan hanya untuk online tapi juga bisnis yang ingin bertumbuh secara offline. Karena sekarang ada banyak bisnis online yang ingin juga mulai masuk ke ranah offline.
"Hari ini mungkin kurang sebanyakan dari brand memulai bisnisnya dari online, bukan dari offline. Kemudian setelah online bisnisnya mulai dikenal sama masyarakat, supaya barang-barang ini valuable, di market, toko," ungkapnya.
Layanan FAS juga bisa membantu di tengah keluhan banyak usaha online yang mengalami kenaikan biaya admin hingga logistik. Yakni melalui website sendiri dan tidak terlalu bergantung dengan marketplace.
"Mereka bisa dapet data yang lebih complete di update. Hingga bisa kustomisasi experience untuk customer," kata dia.
FAS juga membuka layanan untuk lebih banyak klien. Bukan hanya Blibli saja, yang memang menjadi klien terbesar FAS.
Operations Director FAS, Bayu Sudjono mengatakan pihaknya melayani atas nama brand. Usaha-usaha itu berjualan kemana baik offline maupun online.
"Brands ini kan bisa jualan ke mana aja ya. Toko jual ke mana aja. Warung Madura juga bisa pun kita jual, kalau kita ngomongin offline. Online , mereka membuat website sendiri, contoh brandA.com gitu ya, itu juga. Tidak hanya Blibli saja," ucapnya.
(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]
Timika (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika, Papua Tengah, bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk membangun fasilitas air bersih menerapkan teknologi Reverse Osmosis (RO) mengubah air payau atau asin menjadi air bersih layak konsumsi di Kampung Ipaya, Distrik Amar.
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Mimika Awaludin Sully di Timika, Jumat, mengatakan pembangunan akan dilaksanakan tahun 2026.
"Hari Senin (7/9), kami sudah turun ke Ipaya dan bertemu dengan masyarakat di sana untuk menyampaikan hal ini. Masyarakat mendukung pembangunan fasilitas air bersih karena mereka sangat membutuhkan air bersih untuk konsumsi dan juga pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat," ujar dia.
Ia mengatakan di Kampung Ipaya akan dibangun dua unit fasilitas pengolahan air atau Water Treatment Plant (WTP) dengan kapasitas 10 ribu liter.
"Kami akan bangun dua WTP di Ipaya kapasitas 10 ribu liter , dua unit jadi 20 ribu liter. Kami juga langsung bangun jaring distribusi utama dengan sambungan rumah langsung ke sejumlah fasilitas umum seperti puskesmas, gereja dan juga sekolah " ujar dia.
Sebelumnya, Dinas PUPR Mimika bekerja sama dengan BRIN telah membangun sejumlah sarana dan prasarana fasilitas air bersih menggunakan teknologi RO di Kampung Amar Distrik Amar, Kampung Uta Distrik Mimika Barat Tengah, Kampung Kokonao Distrik Mimika Barat, Kampung Atuka Distrik Mimika Tengah.
Namun, dalam pengelolaannya belum dilakukan secara optimal sehingga untuk mengatasi masalah tersebut Dinas PUPR Mimika juga telah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menangani pengelolaan fasilitas air bersih tersebut secara profesional agar pelayanan sarana air bersih dapat dilakukan secara optimal.
"Kendala kenapa tidak jalan optimal karena masalah di pengelolaan karena untuk mengelola itu anggarannya besar dan yang mengelola juga harus diberikan pelatihan sehingga dapat merawat fasilitas tersebut secara optimal," ujar dia.
Saat ini PUPR Mimika telah bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan pengelolaan secara profesional terhadap sejumlah fasilitas air bersih yang telah di bangun oleh pemerintah di wilayah pesisir Mimika.
"Kami sudah berkontrak dengan pihak ketiga dan pihak ketiga yang mengelola ini juga nanti nanti akan dilatih oleh BRIN terkait hal-hal berhubungan dengan seluruh proses pengelolaan air RO dan juga pemeliharaan fasilitas pendukung teknologi itu, sehingga fasilitas itu tetap terjaga," ujar dia.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat di wilayah pesisir yang telah dibangunkan fasilitas dan sarana prasarana air bersih agar ikut menjaga fasilitas tersebut agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat.
Pewarta: Marselinus Nara
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Pandeglang (ANTARA) - Kapolda Banten Irjen Pol Hengki memastikan temuan pelampung dari hasil pencarian di hari ketiga, Kamis (10/9) bukan milik kapal tim jurnalis yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau pada Senin (7/9).
"Berdasarkan hasil pemeriksaan (pelampung) bukan merupakan milik Kapal Arupadhatu 1 yang sampai sekarang belum ditemukan. Life jacket warna oranye dan pelampung warna putih bukan alat-alat keselamatan yang dimiliki oleh kapal Arupadhatu," katanya di Pos SAR Dermaga Marina Carita, Pandeglang, Banten, Jumat.
Hal tersebut juga diperkuat berdasarkan keterangan dari pemilik Kapal Arupadhatu 1, Sandi, yang telah diinvestigasi oleh pihak kepolisian.
Sandi saat dikonfirmasi di lokasi yang sama juga memastikan pelampung yang ditemukan oleh KAL Anyer I-3-64 pada operasi pencarian di hari ketiga bukan merupakan peralatan keselamatan milik kapal yang disewakannya untuk tim jurnalis berangkat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau pada Senin (7/9).
"Saya tadi sudah dimintai keterangan oleh pihak yang berwajib, boleh Polairud, saya pastikan (pelampung) bukan milik saya," ujar dia.
Sandi menegaskan kapalnya telah dilengkapi dengan peralatan keselamatan yang lengkap ketika berangkat dengan beragam warna.
"Saya tidak bisa memastikan life jacket, karena warnanya (di masing-masing kapal) beragam, ada biru, merah, tapi itu minimal ada 10 karena life jacket itu kalau milik kita untuk wisata, itu digunakan untuk snorkeling oleh tamu-tamu, jadi, dipastikan lebih dari 10," tuturnya.
Sementara itu, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) mengerahkan 13 kapal di hari keempat pencarian lima jurnalis hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau ke empat sektor.
Kepala Kantor SAR Banten Al Amrad menyebutkan ke-13 alutsista yang diterjunkan untuk operasi hari keempat, yakni KRI Kerambit 627, KN SAR Tetuka, KP Hayabusa, KN SAR Basudewa, KRI Leuser 924, KAL Anyer, KP Sanjaya, RIB 02 Banten, RBB P Peucang, RIB Lampung, KAL Pahowang, TB Gunung Santri, dan KRI Lepu.
"Untuk hari ini, kami menggerakkan 13 alutsista yang terbagi dalam empat sektor," katanya.
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Uploader: Laras Robert
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh melakukan monitoring dan evaluasi (monev) serta penguatan tugas dan fungsi keimigrasian ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dalam upaya pengawasan aktivitas orang asing di ujung barat Indonesia itu.
"Pengawasan terhadap orang asing yang masuk, tinggal, maupun beraktivitas di wilayah Sabang harus dilakukan secara ketat," kata Kakanwil Ditjen Imigrasi Aceh, Tato Juliadin Hidayawan, di Sabang, Aceh, Jumat.
Dalam arahannya, Tato menegaskan pentingnya penguatan fungsi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) di sana, mengingatkan letak geografis Sabang yang berbatasan langsung dengan perairan internasional.
Kemudian, Sabang juga merupakan jalur lintas perdagangan strategis. Maka, pengawasan terhadap orang asing yang masuk, tinggal, maupun beraktivitas di wilayah Sabang harus dilakukan secara ketat, terpadu dan berkesinambungan, dan wajib bersinergi dengan instansi lainnya.
"Sinergi dengan instansi terkait melalui Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) di tingkat kota harus terus dioptimalkan guna mendeteksi secara dini potensi pelanggaran keimigrasian maupun gangguan keamanan," ujarnya.
Selain itu, Kakanwil Ditjen Imigrasi Aceh juga menegaskan bahwa pelayanan keimigrasian harus senantiasa mengedepankan prinsip transparansi, kecepatan, dan kepastian hukum.
Sabang, kata dia, sebagai gerbang maritim barat Indonesia memiliki dinamika perlintasan yang unik, sehingga kesiapan jajaran imigrasi melayani pelintas batas maupun wisatawan mancanegara menjadi cerminan wajah imigrasi secara nasional.
"Pelayanan prima adalah harga mati. Pastikan setiap prosedur dijalankan sesuai SOP tanpa ada pungutan liar, serta berikan kemudahan bagi pemohon layanan keimigrasian dengan tetap memegang teguh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik," demikian Tato Juliadin Hidayawan.
Monev ini, diharapkan dapat memotivasi jajaran pegawai Kantor Imigrasi Sabang untuk meningkatkan kinerja, menjaga integritas tinggi, serta adaptif terhadap berbagai kebijakan baru di bidang keimigrasian, guna mendukung kemudahan pariwisata, serta investasi yang aman dan tertib.
Pewarta: Rahmat Fajri
Editor : M Ifdhal
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) - AceKid menghadirkan Ace Fresh Journey dengan mengajak lebih dari 30 ibu dan orang tua Indonesia, bersama Brand Ambassador, figur publik, expert, dan mitra AceKid, melihat langsung ekosistem produksi FEIHE AceKid di Qiqihar dan Smart Factory di Harbin, China.
Marketing Director FEIHE AceKid Indonesia, Lucky Zheng mengatakan perjalanan tersebut merupakan bagian dari komitmen AceKid untuk memberikan transparansi yang lebih menyeluruh kepada orang tua.
“Kami percaya orang tua perlu mengetahui bukan hanya informasi nutrisi pada kemasan, tetapi juga dari mana sumber susu berasal dan bagaimana kualitasnya dijaga," katanya melalui siaran pers, Jumat.
Ia mengatakan, melalui Ace Fresh Journey, pihaknya memperlihatkan proses tersebut secara langsung dari peternakan hingga menjadi susu formula.
Transparansi mengenai sumber susu dan proses produksi menurutnya menjadi bagian penting dalam membantu orang tua memahami produk nutrisi yang dipilih untuk anak.
Tidak hanya mencermati informasi pada kemasan, orang tua juga perlu mengetahui dari mana sumber susu berasal dan bagaimana kualitasnya dijaga hingga menjadi produk akhir.
Dengan transparansi ini, ia berharap orang tua dapat lebih yakin terhadap kualitas dan keamanan produk sekaligus melihat secara nyata makna.
Para peserta mengikuti perjalanan mulai dari peternakan, proses pemerahan dan pengumpulan susu segar, hingga manufaktur dan pengendalian kualitas untuk memahami proses di balik pesan “Dari Susu Segar, Nutrisi Lebih Baik”.
Sebelum mengikuti Ace Fresh Journey, Denny Sumargo selaku Brand Ambassador AceKid mengaku belum pernah benar-benar memikirkan sejauh mana sumber susu dan proses produksinya perlu diketahui oleh orang tua.
"Selama ini kita mungkin lebih banyak melihat informasi yang ada di kemasan tanpa benar-benar tahu bagaimana produk tersebut dibuat," kata Denny.
Setelah melihat langsung peternakan sampai proses produksinya, ia baru memahami bahwa dari mana sumber susu berasal dan bagaimana kualitasnya dijaga ternyata sama pentingnya.
Keterbukaan seperti ini membuat orang tua bisa memahami produk dengan lebih lengkap dan lebih yakin dalam menentukan pilihan untuk anak.
Pengalaman serupa dirasakan Ryana Dea seorang aktris dan juga ibu yang sebelumnya belum pernah melihat bagaimana kualitas susu dijaga sejak dari peternakan.
“Setelah datang langsung, saya baru tahu bahwa kualitas susu sudah dijaga sejak dari lingkungan peternakan, kesehatan sapi, pakan, sampai proses pemerahan," katanya.
Ryana Dea mengaku jadi semakin paham kenapa mengetahui sumber susu juga penting bagi orang tua.
"Apalagi setelah rutin memberikan AceKid, dari pengalaman pribadi saya anak terasa lebih nyaman dan tidak lagi sering rewel karena kembung setelah minum susu,” ungkap Ryana.
FEIHE AceKid memiliki 15 peternakan mandiri dengan sekitar 150.000 ekor sapi di kawasan Golden Milk Source 47° Lintang Utara.
Proses pemerahan dilakukan secara otomatis dan terjadwal, sementara susu segar langsung didinginkan pada suhu 0–4°C dan dikirim ke fasilitas produksi dalam waktu sekitar dua jam.
Susu segar yang dihasilkan juga diklaim memiliki jumlah bakteri 20 kali lebih rendah dibandingkan standar Uni Eropa.
Di FEIHE AceKid Smart Factory, susu segar sebagai komposisi utama diproses melalui One-Step Fresh Process untuk membantu mempertahankan nutrisi alaminya.
Setiap batch produk harus melewati 25 tahapan proses produksi dan 411 pemeriksaan kualitas sebelum dinyatakan memenuhi standar.
Selama lebih dari 64 tahun, FEIHE juga mencatatkan rekam jejak zero food safety accident sebagai bagian dari konsistensinya menjaga keamanan dan kualitas produk. (*)