Kecanggihan Teknologi DSA untuk Ungkap Gangguan Pembuluh Darah Otak

calendar_today 31.08.2026 - person  - timer ~

Mayapada Hospital | CNN Indonesia

Senin, 31 Agu 2026 18:11 WIB

Jakarta, CNN Indonesia --

Sakit kepala atau rasa tak nyaman di area kepala kerap dianggap sepele, atau dituduh sebagai dampak kelelahan atau stres. Padahal, otak bekerja setiap detik, dengan kesehatan pembuluh darah di dalamnya yang memegang kunci atas kenyamanan aktivitas sehari-hari.

Sebelum keluhan kecil mengganggu produktivitas dan kualitas hidup, deteksi dini secara presisi menjadi langkah terbaik untuk mengenal kondisi tubuh sendiri. Salah satunya, melalui teknologi pencitraan mutakhir Digital Subtraction Angiography (DSA) yang mampu memetakan pembuluh darah otak secara akurat dan real-time.

Dr. Nia Yuliatri, Sp.BS, M.Kes dari Mayapada Hospital Jakarta Selatan menilai, DSA merupakan tindakan diagnostik yang penting dalam mendiagnosis, serta membantu penanganan berbagai kelainan pembuluh darah otak.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

DSA dapat membantu mendeteksi berbagai kelainan, seperti penyempitan pembuluh darah, penggelembungan pembuluh darah (aneurisma), kelainan struktur pembuluh darah otak, hingga lokasi dan derajat penyumbatan.

"Pemeriksaan ini juga memungkinkan evaluasi aliran darah sehingga dapat membantu menentukan terapi yang paling sesuai dengan kondisi pasien," kata dr. Nia.

Dr. Condrad Mual Pandapotan Pasaribu, SpN (K), FINS dari Mayapada Hospital Bandung menjelaskan bahwa angiografi bukan hanya berguna mendeteksi kelainan pada pembuluh darah otak, tetapi juga bisa sebagai langkah awal berbagai tindakan penanganan.

"Tindakan tersebut meliputi trombektomi mekanik untuk mengangkat gumpalan darah yang menyumbat pembuluh darah pada stroke, embolisasi AVM untuk menutup kelainan pembuluh darah otak yang abnormal, coiling untuk menutup tonjolan pada pembuluh darah (aneurisma) dari dalam agar tidak pecah, serta angioplasti dan pemasangan stent untuk membuka kembali pembuluh darah yang menyempit, baik di leher (karotis) maupun di dalam otak," tuturnya.

Kemajuan teknologi medis seperti DSA diyakini mendukung penanganan penyakit pembuluh darah otak secara lebih presisi.

Dalam upaya memberikan pelayanan terbaik, Mayapada Hospital menghadirkan Tahir Neuroscience Center, layanan komprehensif untuk penanganan gangguan saraf, otak, dan tulang belakang, mulai dari deteksi dini, diagnosis, neurointervensi, bedah saraf, hingga neurorehabilitasi.

Layanan ini didukung tim dokter spesialis dan subspesialis neuro dengan berbagai tindakan advanced. Bagi pasien yang ingin berkonsultasi dengan dokter saraf di Mayapada Hospital dapat menghubungi Call Center 150770 atau WhatsApp 0817-1715-077.

Sementara bagi pasien dengan kondisi gawat darurat seperti stroke, tersedia layanan Stroke Emergency 24/7 yang didukung fasilitas lengkap serta tim dokter spesialis dan subspesialis, termasuk dokter spesialis anestesi yang siaga 24 jam di lokasi untuk kasus yang memerlukan tindakan bedah.

Layanan ini tersedia di seluruh unit Mayapada Hospital di Jakarta, Tangerang, Bogor, Bandung, Surabaya, dan Nusantara, serta dapat diakses melalui emergency call 150990 atau aplikasi MyCare.

Kualitas layanan Mayapada Hospital itu terbukti lewat pengakuan predikat stroke-ready hospital dari WSO Angels yang diraih Mayapada Hospital Jakarta Selatan, Surabaya, dan Bandung atas keunggulan kecepatan penanganan stroke sesuai standar internasional, ketepatan diagnosis, serta kualitas perawatan pasien.

Kesiapan tim medis juga tercermin dari keberhasilan Mayapada Hospital Surabaya meraih Juara Utama Kompetisi Code Blue dan Bantuan Hidup Dasar (BHD) tingkat Jawa Timur, yang unggul dalam kecepatan respons, ketepatan klinis, koordinasi tim, dan penanganan kondisi darurat.

Informasi lengkap seputar layanan saraf dan otak di Mayapada Hospital dapat ditemukan lewat fitur Health Articles & Tips di aplikasi MyCare, yang juga memiliki fitur Personal Health yang terhubung dengan Google Fit dan Health Access untuk memantau detak jantung, kalori, langkah, dan Body Mass Index (BMI).

(rea/rir)

Jembatan Pongpet Ambruk Saat Diresmikan, Dandim Pangandaran Akui Ada Kelalaian

calendar_today 31.08.2026 - person  - timer ~

Senin, 31 Agustus 2026, 18:11 WIB

Warta Ekonomi, Jakarta -

Komandan Kodim 0625/Pangandaran Letkol Czi Citra Kurniawan menyampaikan permintaan maaf atas ambruknya Jembatan Pongpet saat peresmian. Ia mengakui panitia lalai mengatur jumlah warga yang berada di atas jembatan ketika acara berlangsung.

Peristiwa tersebut terjadi di Dusun Margajaya, Desa Margacinta, Kabupaten Pangandaran, Minggu (30/8/2026) sore. Tali sling jembatan dilaporkan terlepas setelah puluhan orang melintas secara bersamaan.

"Memang kesalahan kami dari Kodim, pada saat pelaksanaan peresmian kami tidak mengontrol kapasitas yang melewati jembatan tersebut. Karena pada saat itu euforia dari pihak kami dengan masyarakat, salah satu destinasi wisata Pangandaran kembali terbuka," ungkap Dandim saat memberikan keterangan kepada wartawan, dilansir detikJabar, Senin (31/8).

Rombongan Forkopimda bersama Bupati Pangandaran Citra Pitriyami dan Dandim sebelumnya melintasi jembatan setelah agenda penyambutan. Tali sling di sisi kanan kemudian terlepas dan putus bersama blok angkur.

Meski tali penahan terputus, rangka serta konstruksi bagian bawah jembatan sepanjang 60 meter disebut masih utuh. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut meski sejumlah orang dilaporkan mengalami luka.

Jembatan Pongpet memiliki kapasitas beban maksimal sekitar 2 ton berdasarkan spesifikasi teknis. Penggunaan aman sebelumnya ditetapkan sekitar 60 persen dari kapasitas maksimal tersebut.

Penyelenggara juga telah memasang rambu di kedua ujung jembatan. Rambu tersebut membatasi penggunaan maksimal tiga pejalan kaki atau satu sepeda motor secara bergantian.

Baca Juga: Baru Dipakai, Jembatan Pongpet Langsung Ditutup, TNI AD Ungkap Penyebabnya

Namun, aturan tersebut tidak diterapkan saat prosesi peresmian berlangsung. Jumlah orang yang berada di atas jembatan saat kejadian diperkirakan mencapai lebih dari 40 orang secara bersamaan.

"Sebelumnya sudah diuji coba sekitar satu minggu sebelum peresmian pada bulan Agustus dengan dua motor dan enam orang, kondisinya aman. Namun saat kejadian kemarin diperkirakan ada 40 orang lebih di atas jembatan," tambahnya.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Christian Andy
Editor: Christian Andy

Hukuman Diperberat, Ibam Pertanyakan Konsultan Tanggung Kesalahan

calendar_today 31.08.2026 - person  - timer ~

Dalam kesempatan yang sama, Ibam membeberkan kondisi ekonominya yang saat ini dalam kondisi tidak baik. Ia mengaku tidak memiliki kemampuan finansial untuk melunasi uang pengganti tersebut karena sudah setahun terakhir tidak memiliki penghasilan.

"Jujur, saya enggak bisa bayar itu. Jujur ini sudah setahun lebih saya dan Riri (istrinya) enggak ada penghasilan. Kita sudah bakar semua tabungan untuk bertahan hidup, biaya hukum, biaya medis," kata dia.

"Jujur dan silakan dibongkar kalau enggak percaya, kami cuma punya belasan juta rupiah di bank. Bulan depan sudah habis. Kalau pun semua aset itu tadi dijual itu enggak sampai 2 miliaran," sambung Ibam.

Ibam pun merasa keputusan ini seolah-olah menumpahkan seluruh kesalahan kebijakan kementerian kepada dirinya yang hanya berstatus sebagai konsultan.

Hakim Akui Ibam Tak Menerima Keuntungan

Ibam menyebut, dalam persidangan sebelumnya, pihak majelis hakim sebenarnya mengakui bahwa dirinya tidak menerima keuntungan finansial.

"Ini menimbulkan tanda tanya yang sangat besar. Kenapa seluruh jalannya persidangan seperti ini sangat terasa kental sekali upaya untuk menumpahkan semua kesalahan keputusan kebijakan kementerian kepada seorang konsultan. Ini satu yang sangat tidak masuk akal bagi saya," kata dia.

Ibam pun menegaskan, dirinya bersama tim hukum akan mempelajari lebih detail salinan putusan banding tersebut sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.

"Ketika dari dissenting opinion sendiri sudah mengakui bahwa saya berkali-kali minta diuji dulu, itu tidak masuk pertimbangan dari yang kami dengar tadi. Tentunya kami akan mempelajari putusan banding dengan lebih detail setelah ini," papar dia.

Ibam lalu kembali mempertanyakan perlindungan hukum bagi pihak yang menurutnya telah bekerja dengan niat baik.

"Ada banyak hal-hal yang membuat kami semakin bertanya-tanya ke mana arah penerapan hukum di Indonesia yang sepertinya tidak mampu melindungi kami. Yang dengan niat baik tanpa ada keuntungan sama sekali, kedua majelis, majelis Pengadilan Negeri maupun banding mengakui tidak ada keuntungan sama sekali yang saya terima, namun tidak jadi pertimbangan, malah uang pengganti saya dinaikkan jadi Rp 5 Miliar gitu di situ," pungkas Ibam.

Bulan Depan Danantara Kebut Selesaikan Masalah Pembangunan LRT City

calendar_today 31.08.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNBC Indonesia — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memberikan perkembangan terbaru terkait dengan proyek apartemen LRT City yang digarap oleh PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP). Proyek tersebut sempat mangkrak hingga menyebabkan keterlambatan serah terima unit pemilik hunian.

Chief Operating Officer BPI Danantara Dony Oskaria menegaskan penyelesaian persoalan tersebut akan dikebut pada September 2026. Rencananya, pihaknya melalui Danantara Aset Manajemen (DAM) akan melakukan penambahan modal untuk menutupi kekurangan biaya pembangunan hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD) ini melalui perusahaan induk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI).

"Apakah bentuknya nanti apakah equity, otomatis pemegang saham lain terdilusi, atau kita bentuknya shareholder loan," ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Senin (31/8/2026).

Pria yang juga menjabat sebagai Kepala BP BUMN ini mengatakan Danantara akan kembali memanggil jajaran manajemen ADHI. Sementara terkait penyuntikan dana akan diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

"Adhi Karya ini kita akan segera panggil, tapi akan segera jadi disampaikan kepada teman-teman saya sedang menyiapkan rencana kerja mereka karena mereka kan itu tbk ya. Jadi setiap pemasukan harus ada keputusan RUPS mereka," ungkapnya.

Menurutnya, persoalan hunian rumah ini harus diselesaikan secepatnya untuk memenuhi hak para konsumen. "Itu akan segera dibereskan dalam bulan ini, sudah akan kita masukkan ke Adikarya untuk supaya bisa berjalan ya proses untuk rumah masyarakat," sebutnya.

Ia menambahkan, penyelesaian proyek mangkrak tersebut masih terus dibahas untuk mencari solusi tercepat.

"Tentu nanti akan ada apa namanya, apakah pemindahan unit dan lain sebagainya. Ya ini nanti akan kita ketemu akan ketemu dengan Adhi Karya lebih detail lagi minggu ini. Kemudian setelah minggu ini kita akan langsung masukkan ke dalam proses bantuan kepada Adhi Karya untuk penyelesaian projek ini," tuturnya.

Sebagai informasi, proyek apartemen LRT City yang sempat mandek bakal disuntikkan dana sebesar Rp456 miliar dari Danantara agar dapat selesai.

Menanggapi itu, manajemen PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) mengatakan pihaknya sedang membahas rencana penggunaan dana dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) selaku induk perusahaan dan Danantara.

"Saat ini, ADCP masih berdiskusi dengan ADHI dan Danantara terkait penggunaan dana serta prioritas proyek yang akan didanai," kata manajemen ADCP dalam keterangannya kepada detikProperti, Minggu (30/8/2026).

ADCP memastikan pengajuan, penetapan, dan penggunaan dana akan dilakukan sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan tata kelola yang berlaku. Keputusan final terkait penggunaan dana akan disampaikan setelah tercapai kesepakatan.

"Apabila telah mencapai kesepakatan final, informasi tersebut akan kami sampaikan," ujarnya.

Sebelumnya, ADCP sempat mengungkapkan penyebab pembangunan Apartemen LRT City di Tebet, Ciracas, dan Cibubur mandek. Mereka mengakui perusahaan tengah mengalami kendala keuangan hingga restrukturisasi sehingga proyek terkendala.

"Kondisi yang tengah dihadapi Perseroan saat ini, dipengaruhi oleh tekanan likuiditas, pelaksanaan proses restrukturisasi perusahaan, serta berbagai langkah strategis dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha," kata Farid Budiyanto selaku Direktur Operasi ADCP kepada detikcom pada Rabu (22/7/2026).

Mereka akan menyelesaikan proyek secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kondisi perusahaan.Perbaikan kondisi keuangan dan operasional menurut Farid tengah berjalan. Mereka juga mengupayakan serah terima unit kepada konsumen bisa dilakukan segera.

ADCP juga sudah menyampaikan permintaan maaf atas keterlambatan pembangunan. Farid menegaskan proyek akan terus berjalan dan mereka berusaha menjaga komunikasi terbuka dengan konsumen.

(mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC]

Pemkab Sleman optimalkan dampak pembangunan jalan tol sektor ekonomi

calendar_today 31.08.2026 - person  - timer ~

Pemkab Sleman optimalkan dampak pembangunan jalan tol sektor ekonomi

Senin, 31 Agustus 2026 18:10 WIB

​Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sleman Nur Fitri Handayani. ANTARA/Sutarmi

Sleman (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memetakan dampak pembangunan jalan tol sekaligus menyiapkan langkah konkret untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dan memitigasi risiko sosial-lingkungan di wilayah tersebut.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sleman Nur Fitri Handayani di Sleman, Senin, mengatakan pembangunan ruas Tol Solo–Yogyakarta–YIA dan Bawen–Yogyakarta akan mengubah struktur spasial, mobilitas, hingga kondisi sosial-budaya masyarakat.

Pembangunan jalan tol yang melintasi wilayah Sleman diproyeksikan sepanjang 43,71 kilometer dari total panjang ruas Solo–YIA 95,57 kilometer.

"Jalan tol membawa manfaat sekaligus risiko. Perlu langkah antisipasi dan pengelolaan dampak sejak dini melalui kebijakan lintas sektor agar manfaatnya mendukung Sleman yang maju, adil, makmur, lestari, dan berkeadaban," kata Nur Fitri.

Infrastruktur ini juga memotong 45 titik jaringan jalan kabupaten dan diperkirakan dapat menurunkan efisiensi perjalanan penduduk lokal hingga 30 persen pada jaringan jalan eksisting.

"Proyek tersebut ditargetkan rampung secara bertahap hingga beroperasi penuh pada 2028 dan beroperasi fungsional pada 2030," katanya.

Untuk mengantisipasi berbagai dampak tersebut, kata dia, BRIN dan Pemkab Sleman menyusun kajian singkat yang mencakup 11 tematik.

Hasil rekomendasi tersebut telah dimasukkan ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman Tahun 2027 tentang Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah.

"Pemkab Sleman menyiapkan sejumlah strategi responsif lintas perangkat daerah yang menyasar sektor UMKM, pariwisata, tata ruang, hingga perlindungan cagar budaya," katanya.

Pada sektor UMKM dan pariwisata, Pemkab akan membangun dashboard monitoring dampak tol serta mengintegrasikan data ke platform Satu Data UMKM.

Sementara untuk pengendalian lahan, Pemkab menyiapkan regulasi berupa Perbup atau kajian insentif-disinsentif LP2B, membatasi izin perubahan penggunaan lahan di sekitar exit tol, dan menyinkronkan RTRW serta RDTR pascapembangunan tol.

Langkah perlindungan sosial dan budaya dilakukan dengan membentuk tim terpadu penanganan konflik sosial, mendampingi manajemen keuangan warga penerima ganti rugi, serta memperkuat perlindungan budaya lokal melalui Perbup Nomor 40 Tahun 2019 berbasis dana keistimewaan.

Adapun untuk menjaga warisan sejarah, konstruksi melayang (elevated) diprioritaskan pada titik sebaran artefak guna meminimalisir kerusakan tanah asli, didukung proses revisi Perda Nomor 15 Tahun 2015 tentang Warisan Budaya dan Cagar Budaya.

"Melalui integrasi hasil riset ke dalam perencanaan daerah, Pemkab Sleman optimistis keberadaan jalan tol dapat melancarkan arus distribusi dan mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan serta kearifan lokal," kata Nur Fitri.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemkab Sleman optimalkan dampak pembangunan jalan tol sektor ekonomi

Pewarta : Sutarmi
Editor: Nur Istibsaroh
COPYRIGHT © ANTARA 2026

WNI Ditangkap di Bandara Changi gegara Bawa Pisau, Kemlu Buka Suara

calendar_today 31.08.2026 - person  - timer ~

Jakarta -

Seorang WNI ditangkap gara-gara menyembunyikan pisau dalam sepatunya di Bandara Changi, Singapura, dan terancam hukuman cambuk-penjara. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Heni Hamidah, mengatakan Indonesia akan memberi pendampingan kepada WNI itu.

"Untuk motif masih dalam proses penyelidikan ya," kata Heni saat dihubungi, Senin (31/8/2026), dikutip dari detikNews.

Kemudian, Heni mengatakan pihak KBRI Singapura juga telah memonitor kasus tersebut. WNI itu, kata dia, juga diberi pendampingan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Terkait kasus tersebut, KBRI Singapura telah memonitor dan memberikan pendampingan kekonsuleran kepada WNI yang bersangkutan," kata dia.

Heni menjelaskan WNI tersebut telah menjalani sidang perdana di pengadilan Singapura. Persidangan lanjutan digelar besok.

"Yang bersangkutan telah menjalani proses persidangan di State Courts Singapura pada 29 Agustus 2026 dan didakwa berdasarkan ketentuan hukum Singapura terkait kepemilikan senjata berbahaya di tempat umum. Persidangan lanjutan dijadwalkan pada 31 Agustus 2026," ujar dia.

Heni menegaskan pemerintah Indonesia sepenuhnya menghormati otoritas hukum di Singapura. Dia menyebut pendampingan diberi sesuai dengan aturan yang berlaku.

"KBRI akan terus memantau proses hukum dan memberikan pendampingan kekonsuleran sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Adapun proses hukum sepenuhnya merupakan kewenangan otoritas Singapura," tutur Heni.

Seperti dilansir dari Straits Times dan Channel News Asia, Sabtu (29/8), pria WNI berusia 32 tahun itu ketahuan membawa pisau saat melewati area pemeriksaan terpadu di Terminal 4 Bandara Changi. Pisau tersebut memiliki panjang total 19,5 cm dengan mata pisau sepanjang 12 cm.

Benda tajam itu terdeteksi oleh mesin sinar-X saat petugas keamanan meminta pria tersebut melepas sepatunya. Petugas melihat adanya benda mencurigakan di dalam sepatu sebelah kanan pelaku.

Setelah digeledah lebih lanjut di ruang pemeriksaan, petugas menemukan pisau lengkap dengan sarungnya yang disembunyikan di dalam kaus kaki. Senjata tajam itu dibungkus dengan beberapa lapis kantong plastik dan disegel menggunakan selotip.

Hingga saat ini, motif pria WNI tersebut membawa pisau ke dalam area bandara belum diketahui secara pasti. Atas tindakannya, dia didakwa membawa senjata berbahaya di tempat umum dan terancam hukuman maksimal tiga tahun penjara jika dinyatakan bersalah oleh pengadilan Singapura.

(fem/fem)

KPU Anggarkan Rp2,53 T untuk Gaji, Tunjangan dan Uang Kehormatan

calendar_today 31.08.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,53 triliun untuk belanja pegawai pada tahun anggaran 2027.

Anggaran tersebut mencakup gaji, tunjangan kinerja, serta uang kehormatan bagi pimpinan dan anggota KPU.

Sekretaris Jenderal KPU Suryadi mengatakan pada 2027, KPU mendapat pagu anggaran sebesar Rp4,68 triliun.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jika dibagi berdasar jenis belanja, anggaran itu terdiri dari belanja operasional pegawai sebesar Rp2,53 triliun atau 54,05 persen.

Lalu belanja operasional kantor sebesar Rp722 miliar atau 15,43 persen. Sedangkan pagu anggaran pada belanja non-operasional sebesar Rp1,42 triliun atau 30,52 persen.

"Sebagai catatan pimpinan dan Bapak dan Ibu anggota, alokasi pada belanja anggaran non-operasional ini adalah alokasi anggaran tahapan Pemilu 2029 yang dialokasikan pada tahun anggaran 2027," kata Suryadi dalam rapat dengan Komisi II DPR RI, Senin (31/8).

Dalam paparannya, Suryadi menjelaskan anggaran Rp2,53 triliun yang merupakan belanja operasional pegawai digunakan membiayai belanja gaji, tunjangan kinerja dan kehormatan bagi ketua dan anggota KPU sebanyak 2.785 orang.

Lalu PNS sebanyak 7.890 orang, CPNS sebanyak 2.783 orang, dan PPPK sebanyak 6.846 orang.

Sementara anggaran Rp722 miliar digunakan untuk membiayai operasional layanan perkantoran di 553 satker yaitu berupa pemeliharaan gedung KPU yang terdiri dari 312 milik sendiri, kemudian 48 pinjam pakai, dan 193 masih menyewa.

Kemudian pemeliharaan gudang KPU yaitu sebanyak 284 milik KPU, 209 pinjam pakai, dan 60 gudang masih berstatus sewa.

Kemudian pemeliharaan kendaraan operasional, listrik, telepon, air, dan internet. Lalu honor pegawai non-ASN sebanyak 629 orang.

"Honorarium pengelolaan keuangan di 553 satker dan dukungan sarana prasarana IT kepemiluan dalam menguatkan sistem IT pemilu, pengembangan aplikasi IT pemilu yang dalam tahun 2027 masih tahapan kita perlu untuk mengembangkan dan menyiapkan untuk Silon, Sidalih, dan Sidapil untuk kesiapan tahapan di 2027," ujarnya.

(yoa/isn)

Pegadaian dan POGI Kolaborasi Atasi Stunting di Indonesia - Edukasi Katadata.co.id

calendar_today 31.08.2026 - person  - timer ~

PT Pegadaian (Persero) berkolaborasi dengan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) meluncurkan Program Merdeka Stunting 2026 bertajuk Dari Ibu Hamil, Semua Jadi Penting.

Direktur Jaringan & Operasi PT Pegadaian (Persero), Eka Pebriansyah mengungkapkan, kolaborasi ini merupakan bentuk kepedulian sosial korporasi yang menyentuh langsung akar pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi kesehatan Ibu dan Anak.

"Program Merdeka Stunting 2026 memastikan para ibu hamil mendapatkan akses pemeriksaan medis komprehensif tanpa terkendala biaya, karena pencegahan stunting terbaik harus dimulai sejak janin masih dalam kandungan," ujar Eka melalui keterangan tertulis, Senin (31/8).

Program ini diusung sebagai komitmen Pegadaian dan POGI dalam mendukung kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Kegiatan yang berfokus pada pencegahan stunting sejak masa kehamilan ini, berlangsung sepanjang bulan kemerdekaan Republik Indonesia, pada tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.

Pencegahan stunting merupakan langkah krusial yang harus dimulai dari periode awal kehamilan. Kondisi kesehatan, pemenuhan nutrisi harian, serta jaminan akses layanan medis bagi ibu hamil menjadi penentu utama kualitas tumbuh kembang anak di masa depan.

Melalui program ini, Pegadaian dan POGI menjangkau sebanyak 1.080 ibu hamil yang tersebar di 36 kota di Indonesia dengan melibatkan Cabang POGI di masing-masing wilayah, dengan memberikan berbagai layanan yang dibutuhkan ibu hamil, dari USG kehamilan gratis hingga konsultasi dokter spesialis obgyn.

Selama satu bulan penuh pelaksanaan program di 36 kota, di antaranya Banda Aceh, Deli Serdang, Solok, Pekanbaru, Batam, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkalpinang, Bandar, Lampung, Kubu Raya, Banjarmasin, Balikpapan, Tarakan, Palangka Raya, Manado, Gorontalo, Palu, Jayapura, Ternate, Sorong, Jeneponto, Kendari, Ambon, Buleleng, Lombok Barat, Timor Tengah Selatan, Jakarta Pusat, Tangerang, Bandung, Tegal, Sukoharjo, Banyumas, Gunungkidul, Surabaya, dan Malang.

Para ibu hamil penerima manfaat memperoleh layanan kesehatan secara gratis berupa pemeriksaan kehamilan atau antenatal care (ANC) dan USG untuk memantau perkembangan serta kondisi janin. Mereka juga mendapatkan konsultasi dengan dokter spesialis obstetri dan ginekologi (obgyn) dari POGI, edukasi gizi dan pencegahan stunting, konseling pengasuhan dan dukungan keluarga, serta paket vitamin, nutrisi tambahan, dan suplementasi gizi untuk menunjang kesehatan selama kehamilan.

Melalui sinergi bersama POGI, PT Pegadaian berharap dapat membuka akses kesehatan yang semakin inklusif bagi masyarakat di berbagai daerah. Langkah nyata ini diharapkan mampu menekan angka prevalensi stunting secara signifikan, dengan semangat MengEMASkan Indonesia, Pegadaian akan terus mendukung lahirnya generasi masa depan yang sehat dan berdaya saing tinggi.

Dasco Sesumbar Mundur Jika RUU Perampasan Aset Tak Selesai, Feri Amsari: Bukankah Tanggung Jawab Seluruh Anggota?

calendar_today 31.08.2026 - person  - timer ~

Senin, 31 Agustus 2026, 18:05 WIB

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pakar hukum tata negara Feri Amsari mempertanyakan wacana pengunduran diri pimpinan DPR apabila Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset gagal disahkan sesuai target. Menurut dia, janji tersebut tidak memiliki korelasi yang jelas dengan mekanisme pembentukan undang-undang karena proses legislasi merupakan tanggung jawab seluruh anggota DPR.

Hal itu disampaikan Feri dalam ulasan yang ditayangkan melalui kanal YouTube Feri Amsari dan OWRITE pada 28 Agustus 2026. Potongan ulasan tersebut kemudian turut menjadi bahan diskusi publik melalui Instagram Reels.

Feri membahas dinamika setelah demonstrasi pada 27 Agustus, salah satunya terkait respons DPR terhadap tuntutan agar RUU Perampasan Aset segera disahkan.

DPR disebut menargetkan pembahasan dan pengesahan RUU tersebut rampung pada 14 Desember 2026. Dalam pernyataan yang disorot Feri, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad disebut akan meletakkan jabatannya apabila target tersebut tidak tercapai.

Feri mempertanyakan dasar dari konsekuensi politik tersebut.

“Saya tidak mengetahui apa korelasinya wakil ketua harus mengundurkan diri. Bukankah ini tanggung jawab seluruh anggota di DPR?” ujar Feri.

Menurut dia, publik perlu melihat janji tersebut secara kritis dan tidak berhenti pada aspek politiknya. Ia menilai perlu ditelusuri mengapa tuntutan mengenai RUU Perampasan Aset mendapat respons relatif cepat dari DPR, sementara berbagai tuntutan publik terhadap produk legislasi lain sebelumnya kerap tidak segera diakomodasi.

Selain persoalan janji mundur pimpinan DPR, Feri menyoroti proses pembahasan RUU Perampasan Aset dari sisi keterlibatan masyarakat.

Ia mempertanyakan komunikasi antara parlemen dan kelompok-kelompok masyarakat terkait substansi RUU tersebut. Menurut Feri, proses tersebut belum menunjukkan penerapan prinsip meaningful participation atau partisipasi publik yang bermakna.

Bagi Feri, keterlibatan publik penting dalam proses pembentukan undang-undang, terutama terhadap aturan yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat.

Karena itu, percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset menurut dia tidak semestinya mengesampingkan proses konsultasi dan pemberian ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pandangan mengenai substansi aturan.

Feri juga mengingatkan publik agar tidak hanya melihat target pengesahan sebagai ukuran keberhasilan. Menurut dia, proses legislasi dan kualitas aturan yang dihasilkan juga perlu menjadi perhatian.

Baca Juga: Lambat Tangani Bencana, DPR Dinilai 'Aneh' Cepat Tanggapi Pendemo RUU Perampasan Aset hingga Konsekuensi Mundur

Dalam ulasannya, Feri turut membandingkan respons elite politik terhadap RUU Perampasan Aset dengan penanganan berbagai persoalan riil yang masih dihadapi masyarakat.

Ia menyinggung penyaluran bantuan bagi korban banjir dan bencana alam di Sumatera, pemulihan pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT), serta penanganan kebakaran hutan di Kalimantan.

Menurut Feri, persoalan tersebut juga membutuhkan perhatian dan penyelesaian negara karena berkaitan langsung dengan kondisi masyarakat terdampak.

Karena itu, ia mendorong agar pemerintah dan parlemen tidak hanya berfokus pada dinamika politik seputar RUU Perampasan Aset, tetapi juga memastikan persoalan masyarakat di berbagai daerah ditangani hingga tuntas.

Penulis: Amry Nur Hidayat
Editor: Amry Nur Hidayat

Asei Waspadai Dampak Inflasi dan Rupiah terhadap Nilai Klaim Asuransi

calendar_today 31.08.2026 - person  - timer ~

ILUSTRASI. Asei ritel (Asei/Asei )

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Asuransi Asei Indonesia menilai kondisi inflasi biaya baik kenaikan harga barang dan jasa, hingga volatilitas nilai tukar Rupiah berpotensi meningkatkan nilai klaim pada risiko-risiko tertentu.

Direktur Utama Asuransi Asei Dody Dalimunthe mengatakan kondisi tersebut dapat meningkatkan nilai klaim pada risiko-risiko tertentu, khususnya ketika biaya perbaikan, penggantian barang, konstruksi, suku cadang, maupun komponen yang memiliki kandungan impor mengalami kenaikan. 

"Misalnya, pelemahan Rupiah dapat meningkatkan nilai indemnity dalam Rupiah apabila objek klaim atau biaya pemulihannya memiliki eksposur terhadap valuta asing," ungkapnya kepada Kontan, Senin (31/8/2026).

Baca Juga: Adu Kinerja 10 Bank Besar, Ini Bank dengan Pertumbuhan Laba Tertinggi di Semester I

Selain itu, Dody menyebut dinamika perekonomian tentu menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan risiko dan klaim perusahaan. Namun, dia bilang pengaruhnya terhadap rasio klaim tidak bersifat seragam untuk seluruh lini bisnis. 

"Dampaknya sangat bergantung pada karakteristik portofolio, jenis risiko yang ditanggung, serta perkembangan frekuensi dan severity klaim pada masing-masing produk," tuturnya.

Sementara itu, Dody menyampaikan inflasi medis lebih relevan terhadap portofolio yang memiliki eksposur kesehatan atau manfaat medis. Dia bilang saat ini Asei tidak memiliki produk asuransi tersebut. 

Oleh karena itu, Dody mengatakan pengaruhnya terhadap keseluruhan rasio klaim perusahaan perlu dilihat berdasarkan komposisi portofolio, bukan hanya berdasarkan kondisi makro secara agregat.

Secara industri, dia menyampaikan kondisi semester I-2026 memang menunjukkan adanya tekanan pada bisnis asuransi umum dan reasuransi. Hal itu juga terlihat dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mana premi asuransi umum dan reasuransi per Juni 2026 terkontraksi 3,33% secara Year on Year (YoY).

Memasuki semester II-2026, Dody mengatakan beberapa faktor tersebut masih akan dimonitor secara ketat. Namun, dia bilang kenaikan klaim merupakan sesuatu yang otomatis terjadi hanya karena adanya pelemahan Rupiah atau inflasi. Menurutnya, paling penting adalah perubahan frekuensi, severity, dan pola klaim tersebut diterjemahkan ke dalam pricing, underwriting, reasuransi, dan reserving perusahaan.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan di situs resmi, Asei mencatatkan premi bruto sebesar Rp 522,52 miliar per Juli 2026. Adapun klaim bruto mencapai Rp 522,06 miliar per Juli 2026.

Baca Juga: Kritis Hadapi Informasi, Benteng Pertama agar Merdeka dari Penipuan Finansial

Asei berhasil mencetak laba sebesar Rp 5,88 miliar per Juli 2026, sedangkan tingkat Risk Based Capital (RBC) tercatat sebesar 179,08%. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Tag

• PT Asuransi Asei Indonesia
• Asuransi Asei Indonesia