Jakarta (ANTARA) - TNI mengerahkan 14.167 personel untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di seluruh Indonesia.
Berdasarkan siaran pers resmi Puspen TNI yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat, ribuan personel itu masih melakukan proses pemadaman hingga saat ini.
"Upaya yang dilakukan meliputi pemadaman, patroli, pemantauan, pencegahan, dan penanganan dampak karhutla sesuai dengan kondisi dan perkembangan situasi di masing-masing wilayah," kata siaran pers resmi Puspen TNI tersebut.
Selama menjalankan tugas, personel TNI dibantu oleh petugas dari berbagai instansi mulai dari pemerintah daerah, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, hingga ragam instansi terkait lainnya.
Di sisi lain, TNI saat ini juga tengah menyiagakan seluruh satuan di daerah untuk memberikan dukungan penuh terhadap proses pemadaman api.
"Kesiapsiagaan dilakukan melalui penyiapan personel dan materiil, pemantauan wilayah, patroli serta koordinasi dengan unsur terkait, sehingga kekuatan TNI dapat digerakkan secara cepat dan tepat apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dalam penanganan karhutla," kata siaran pers tersebut.
Dengan memaksimalkan dukungan dari satuan wilayah, TNI yakin proses pemadaman dapat dilakukan dengan lebih maksimal.
Pihak Mabes TNI juga memastikan ribuan personel dan satuan TNI di daerah itu akan terus dikerahkan hingga situasi di lokasi bencana karhutla kembali kondusif.
Lokasi karhutla
Sementara itu, pemerintah memfokuskan penanganan karhutla di enam provinsi yang paling rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
"Dari daerah yang kita waspadai sebagai daerah yang paling kritis ada enam provinsi yakni Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Riau," kata Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (10/8).
Menurut Djamari, enam provinsi tersebut menjadi perhatian karena memiliki kawasan lahan gambut yang rentan terbakar ketika kondisi kering pada musim kemarau dan diperparah pengaruh El Niño.
Selain enam provinsi tersebut, kebakaran juga terjadi antara lain di kawasan Gunung Bromo di Jawa Timur, Gunung Gede Pangrango di Jawa Barat, dan Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat.
Pemerintah mengerahkan sekitar 43 helikopter untuk membantu pemadaman karhutla dari udara di berbagai wilayah terdampak.
"Kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed-wing juga bisa antara 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan," katanya.
Selain pemadaman melalui udara, pemerintah melakukan penanganan dari darat dengan menggunakan tangki fleksibel sebagai tempat penampungan air sementara untuk mendukung petugas di lapangan.
Djamari mengatakan pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan penanganan kebakaran berjalan secara terpadu.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: TNI kerahkan 14.167 Personel tangani karhutla di seluruh Indonesia
Pewarta: Walda Marison
Uploader : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Nabire (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Nabire mencatat 279 titik panas timbul di Kabupaten Nabire pada periode 20-21 Agustus 2026, sehingga menjadi wilayah yang memiliki titik panas terbanyak di Papua Tengah.
Prakirawan BMKG Nabire Eusebio A. di Nabire, Jumat, mengatakan terdapat 512 titik panas timbul di wilayah Papua Tengah dengan kategori 94 titik tingkat rendah, 409 titik kategori sedang, dan sembilan titik kategori tinggi.
“Dengan ditemukannya 512 titik panas di Papua Tengah dan 279 di antaranya berada di Nabire, kewaspadaan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah kebakaran meluas,” katanya.
Ia mengatakan, Nabire menyumbang sekitar 54,5 persen dari seluruh titik panas yang terpantau di Papua Tengah. Setelah Nabire, titik panas terbanyak tercatat di Dogiyai 72 titik, Paniai 54 titik, Puncak 45 titik, dan Intan Jaya 44 titik.
Sementara itu, Deiyai tercatat 11 titik panas dan Puncak Jaya tujuh titik. Kabupaten Mimika menjadi satu-satunya wilayah yang tidak mencatat titik panas dalam pemantauan tersebut.
Jumlah titik panas di Papua Tengah meningkat 266 titik atau sekitar 108,1 persen dibandingkan pemantauan sebelumnya yang mencatat 246 titik.
Kenaikan terbesar terjadi di Nabire, dari 113 menjadi 279 titik panas atau bertambah 166 titik. Dogiyai meningkat dari 47 menjadi 72 titik, Paniai dari 31 menjadi 54 titik, Puncak dari 21 menjadi 45 titik, dan Intan Jaya dari empat menjadi 44 titik.
Berdasarkan tingkat kepercayaan, titik panas kategori rendah meningkat dari 11 menjadi 94 titik, sedangkan kategori sedang naik dari 219 menjadi 409 titik. Adapun kategori tinggi turun dari 16 menjadi sembilan titik.
Ia mengatakan peningkatan titik panas perlu diwaspadai karena dapat menjadi indikator awal potensi kebakaran lahan dan hutan, terutama apabila kondisi cuaca mendukung penyebaran api.
BMKG mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk pembukaan lahan, pembersihan kebun dengan cara membakar, dan pembakaran sampah secara sembarangan.
Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan asap atau titik api di lingkungan sekitar agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin.
BMKG mengingatkan asap kebakaran yang bergerak menuju permukiman, fasilitas umum, atau Bandara Douw Aturure dapat menurunkan jarak pandang dan berpotensi mengganggu keselamatan serta kelancaran penerbangan.
Warga yang beraktivitas di luar ruangan juga diimbau menggunakan masker apabila terdapat asap dan membatasi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BMKG catat 279 titik panas di Nabire terbanyak se-Papua Tengah
Pewarta: Ali Nur Ichsan
Uploader : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Aceh melaporkan penyalahgunaan BBM subsidi di Aceh berpotensi merugikan negara hingga sebesar Rp1 triliun/tahun. Angka itu berdasarkan akumulasi penyalahgunaan yang diperkirakan mencapai 885 ribu liter/hari.
“Jadi kerugian akibat perbuatan yang tidak bertanggungjawab itu tidak main-main. Karena itu, tim sidak pemerintah Aceh akan terus bekerja menyelesaikan masalah BBM subsidi ini," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi di Banda Aceh, Jumat.
Perhitungan potensi kerugian negara itu terungkap dalam gelar perkara pada rapat koordinasi penanganan penyalahgunaan BBM bersubsidi bersama di Ditreskrimsus Polda Aceh, Banda Aceh. Selain penyidik Polda Aceh, rapat itu juga dihadiri unsur dari pemerintah Aceh, Pertamina, dan perwakilan SPBU.
Baca juga: Polres Nagan Raya tahan truk diduga angkut BBM ilegal
Nurlis mengatakan, rapat tersebut merupakan tindak lanjut cepat kasus penyalahgunaan bio solar bersubsidi yang ditemukan di salah satu SPBU Banda Aceh pada 14 Agustus lalu. Dalam laporan disebutkan, sudah adanya 15 penangkapan dan penyitaan selama aktivitas itu berlangsung.
“Ditemukan juga dugaan praktek pengisian berulang dan penggunaan pelat nomor bodong serta kendaraan yang dimodifikasi,” ujarnya.
Perbuatan itu, lanjut dia, menimbulkan dampak yang serius. Di mana, terjadi kelangkaan BBM yang menyebabkan antrean panjang, menghambat transportasi, menaikkan biaya operasional komoditas lokal (kopi Gayo & CPO), serta mendorong kenaikan inflasi.
Selain itu, Nurlis juga menyampaikan bahwa setiap perkara atau hasil penyidikan yang berkaitan dengan penyalahgunaan BBM pada SPBU segera disampaikan kepada pihak terkait atau BPH Migas.
“Hasil tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk pemberian sanksi atau teguran kepada SPBU sesuai ketentuan yang berlaku. Artinya, pengusutan tidak berhenti pada pelaku di lapangan," ujarnya.
Ia menegaskan, pengawasan tidak hanya diarahkan kepada konsumen atau kendaraan yang melakukan pengisian tidak wajar, melainkan juga memastikan titik distribusi dan operator SPBU menjalankan ketentuan secara benar.
Baca juga: Polres Pidie ungkap penyalahgunaan BBM subsidi
Tak hanya itu, Nurlis juga mengungkapkan, setiap SPBU yang masih mengalami antrean panjang bakal terus dipantau dan dilaporkan secara berkala.
“Setiap antrean diidentifikasi penyebabnya, baik terkait pasokan, distribusi maupun pola pengisian yang tidak wajar. Hasil pemantauan menjadi bahan untuk menentukan langkah penanganan secara cepat dan tepat,” katanya.
Karena itu, rapat tersebut ikut memutuskan adanya pembentukan Satgas Kelangkaan BBM Bersubsidi di seluruh Aceh. Nantinya, setiap kasus yang ditemukan bakal dikenakan sanksi tegas berupa denda atau pengurangan kuota bagi SPBU yang terbukti melanggar.
"Pemerintah Aceh, Polda Aceh dan Pertamina sepakat menindak tegas penyalahgunaan BBM bersubsidi demi melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi. Kita ingin memutus mata rantai penyalahgunaan BBM subsidi, mulai dari kendaraan, identitas dan barcode, hingga titik distribusinya," demikian Nurlis Effendi.
Baca juga: Polresta Banda Aceh gerebek gudang penimbunan BBM, sita 4,2 ton minyak oplosan
Pewarta: Rahmat Fajri
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Harian DPP Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus inisiator PKB EcoGen Nadya Alfi Roihana meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan jajaran Kementerian Kehutanan untuk melakukan pembenahan tata kelola kawasan hutan secara lebih menyeluruh.
Selain itu, Nadya meminta Menhut dan jajaran Kemenhut untuk tidak berfokus pada respons pemadaman ketika kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi.
Dalam keterangan pers yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, Nadya meminta Menhut tidak hanya berperan seolah-olah sebagai pemadam kebakaran, karena masyarakat lebih membutuhkan tata kelola kawasan daripada sekadar atraksi main selang.
Ia menyampaikan permintaan tersebut karena memandang penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api, dan menindak pelaku setelah kebakaran terjadi.
“Kalau kita sudah tahu kawasan yang rawan, tahu titik-titik yang berulang terbakar, tahu faktor manusianya, bahkan sudah banyak pelaku yang diproses hukum, pertanyaannya kenapa kebakaran tetap berulang? Jangan sampai setiap tahun kita hanya mengulang siklus yang sama, yakni api muncul, aparat turun, pelaku ditangkap, api dipadamkan, lalu tahun berikutnya terjadi lagi,” katanya.
Oleh sebab itu, dia mengatakan evaluasi perlu dilakukan, terutama terhadap konsesi di kawasan yang berulang kali terjadi karhutla.
Ia juga mengatakan perusahaan atau pengelola yang mendapatkan manfaat ekonomi dari suatu kawasan hutan juga perlu dievaluasi, terutama setelah terjadi karhutla.
Menurut dia, evaluasi tersebut diperlukan agar perusahaan bertanggung jawab bila terjadi karhutla.
“Jangan sampai keuntungan dari pengelolaan kawasan dinikmati secara privat, tetapi ketika kawasan terbakar, biaya pemadaman dan pemulihannya kembali ditanggung negara dan masyarakat. Pengelola kawasan harus ikut bertanggung jawab memastikan kawasan yang mereka kelola tidak menjadi sumber kebakaran berulang,” ujarnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PKB minta Menhut benahi tata kelola kawasan hutan secara menyeluruh
Pewarta: Rio Feisal
Uploader : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Sabtu, 22 Agustus 2026 06:45 WIB
Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof. Akhmad Sodiq berjalan menuju mobil tahanan setelah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (22/8/2026). ANTARA/Rio Feisal
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut tersangka kasus dugaan korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru (maba) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) turut melakukan "jual beli" kursi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) dan Fakultas Hukum (FH) jalur mandiri.
"Fakultas-fakultas lain yang juga masuk dalam skema di jalur mandiri yang kemudian ditransaksikan itu antara lain Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ya dan ada beberapa Fakultas Hukum," kata Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (21/8) malam.
Dengan demikian, kata Taufik, dugaan korupsi tersebut tidak hanya terkait "jual beli" kursi Fakultas Kedokteran (FK) jalur mandiri.
Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pihak dari jajaran Rektorat Unsoed pada 20 Agustus 2026.
Beberapa pihak Rektorat Unsoed yang diamankan dalam OTT tersebut adalah Rektor Unsoed Prof. Akhmad Sodiq, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Prof. Norman Arie Prayogo, dan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Prof. Kuat Puji Prayitno.
KPK pada 21 Agustus 2026, menetapkan Sodiq, Norman, Mulyono selaku keponakan Sodiq, Dian Mulia Wardhana dan Adhi Wiharto selaku perantara, serta Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru Unsoed. Sementara Kuat tidak ditetapkan sebagai tersangka.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KPK sebut tersangka penerimaan maba Unsoed juga jual kursi FPIK dan FH
Pewarta : Rio Feisal
Editor:
Nur Istibsaroh
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Denpasar, Bali (ANTARA) - Denpasar police are investigating the death of a British national after he was allegedly assaulted at an entertainment venue in Legian, Bali, with authorities yet to determine the cause.
Denpasar Police Chief Senior Commissioner Leonardo David Simatupang said Friday investigators were gathering evidence and awaiting forensic results before determining criminal liability.
“We will fully establish the sequence of events, including each party’s role and the cause of death,” Simatupang said, adding that the investigation would follow the law.
The alleged assault occurred around 2 a.m. on Aug. 5, 2026, at an entertainment venue in Legian, Badung District, Bali.Simatupang said the victim returned to his hotel after the alleged assault.
The victim received medical treatment at Murni Teguh Hospital on Aug. 8 and was transferred to BIMC Hospital the following day for further treatment.
The victim was pronounced dead on Thursday, Aug. 20, after undergoing medical treatment. The victim’s child reported the alleged assault to the Kuta Police Department on the same day.
Investigators will coordinate with forensic doctors and relevant parties to obtain medical information, while police plan to conduct an autopsy to determine the cause of death.
Police have questioned several witnesses, including family members, security officers, venue workers and others who may know about the incident, Simatupang said.
An initial investigation indicated that several foreign nationals allegedly assaulted the victim together, police said.
Four Australian nationals, identified by the initials RGG, PAM, JRM and TRZ, are suspected of involvement in the incident.
Immigration records show the four left Indonesia for Australia on Aug. 6, 2026, through I Gusti Ngurah Rai International Airport.
Investigators are examining the four Australians’ whereabouts, roles, relationships and activities before and after the alleged assault.
Pewarta : Rolandus Nampu, Resinta Sulistiyandari
Editor:
I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan mengerahkan sebanyak 12.880 personel gabungan dalam operasi pemadaman bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Kalimantan yang kini telah memasuki hari ke-48 penanganan.
Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Kalimantan Yudho Mustiko dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa operasi intensif tersebut melibatkan personel Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), relawan, TNI, Polri, BPBD, DLHK, pemerintah daerah, serta unsur masyarakat terkait.
"Operasi belum selesai. Pemadaman darat dan udara terus berjalan, terutama di lokasi yang membutuhkan penanganan panjang," kata dia.
Dia menjelaskan bahwa khusus dari unsur Kemenhut, ada sebanyak 758 personel Manggala Agni dikerahkan di lapangan, terdiri atas 265 personel di Kalimantan Barat, 208 di Kalimantan Tengah, 174 di Kalimantan Selatan, dan 111 di Kalimantan Timur.
Kemenhut juga menyiagakan 45 personel Bantuan Kendali Operasi (BKO) dari Jawa, Sulawesi, dan Kalsel untuk memperkuat area rawan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
Skema penanganan karhutla yang dilakukan secara terpadu itu memanfaatkan pemadaman darat, pembasahan lahan gambut, serta dukungan udara berupa patroli dan penyiraman air dari udara atau water bombing.
"Selain itu, Operasi Modifikasi Cuaca telah dilaksanakan sebanyak 45 kali penerbangan dengan menyemai 45 ton bahan semai guna merangsang pertumbuhan awan hujan," cetus Yudho.
Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menegaskan penanganan karhutla yang panjang ini berfokus pada perlindungan keselamatan warga serta efektivitas tim di garis depan, sekaligus mengimbau perusahaan dan masyarakat untuk memperketat penjagaan mencegah munculnya titik api baru.
Kemenhut mengkonfirmasi berdasarkan data sementara, total luas karhutla di Kalimantan mencapai puluhan ribu hektare, dengan rincian 38.319 hektare di Kalimantan Barat, 8.019 hektare di Kalimantan Selatan, 7.635 hektare di Kalimantan Tengah, 2.715 hektare di Kalimantan Timur, dan 400 hektare di Kalimantan Utara.
Memasuki pekan ketujuh operasi, Kemenhut menerapkan skema rotasi personel, pemeriksaan kesehatan rutin, penguatan logistik, serta pembuatan sumur bor darurat di sekitar lokasi kebakaran untuk mempermudah pasokan air pemadaman.
"48 hari operasi menunjukkan beratnya pekerjaan menghadapi karhutla namun semakin banyak kebakaran yang bisa kita cegah sejak awal, semakin kecil risiko yang harus ditanggung masyarakat dan lingkungan,” kata Dwi Januanto
Kemenhut, menurut dia secara prinsip tekah menjalankan kebijakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam menghadapi periode rawan karhutla dengan memperkuat pencegahan, kesiapsiagaan, dan kemampuan merespons kebakaran sejak dini.
Kerja Manggala Agni bersama MPA, TNI, Polri, BPBD, pemerintah daerah, sukarelawan, dunia usaha, dan masyarakat ini dinilai menjadi kekuatan penting untuk menjaga hutan sekaligus melindungi kesehatan, keselamatan, ruang hidup, dan aktivitas ekonomi masyarakat dari dampak kebakaran.
"Pemerintah mengajak seluruh pihak menjaga wilayahnya, menghindari aktivitas yang dapat memicu api, dan segera melaporkan setiap indikasi kebakaran agar dapat ditangani sebelum meluas," cetusnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: 12.880 personel gabungan padamkan karhutla di Kalimantan
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Uploader : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Banjarmasin (ANTARA) - Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan Ronny Eka Saputra menyampaikan, hingga kini sebanyak tujuh kabupaten/kota di provinsinya telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ronny di Banjarbaru, Jumat, menyebutkan, tujuh kabupaten/kota tersebut, yakni Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dan Kabupaten Tanah Bumbu.
Menurut dia, penetapan status dari tujuh pemerintah daerah yang dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi tersebut sesuai kondisi kejadian karhutla mulai meluas di daerah masing-masing.
Dia menyebutkan, cuaca panas ekstrem yang melanda wilayah Kalsel membuat kerentanan karhutla semakin meningkat berdasarkan data BPBD Kalsel hingga 20 Agustus 2026, total kejadian karhutla mencapai 1.651 kejadian dengan 8.764 hotspot.
"Akibat kejadian ini sekitar 6.905 hektare lahan hangus terbakar," ujarnya.
Diungkapkan Ronny, luasan wilayah terdampak paling parah yaitu, Kota Banjarbaru dengan kejadian karhutla terbanyak 342 kejadian dengan luas wilayah terdampak seluas 1.140 hektare.
Kemudian, lanjut dia, di Kabupaten Banjar dengan luas lahan terdanpak 1.496 hektare dari 302 kejadian karhutla dan Kabupaten Tanah Laut dengan luas lahan terdanpak 1.384 hektare dari 272 kejadian karhutla.
Dinyatakan Ronny, untuk meminimalisir dampak yang lebih luas, Pemprov Kalsel membagi penanganan ke dalam tiga ring area prioritas, yakni ring satu berada di sekitar Bandara Syamsudin Noor, ring dua di wilayah Utara, dan Ring tiga di wilayah Selatan.
"Kami terus melakukan patroli dan pemadaman secepat mungkin. Saat ini kami dibantu 3 unit heli waterbombing dari BNPB, 1 heli patroli, dan 1 pesawat," ujarnya.
Namun kendalanya, kata Ronny, aksesibilitas darat sangat sulit, dan heli hanya bisa beroperasi hingga pukul 18.00 Wita.
"Jika api belum padam, terpaksa Satgas Darat harus melanjutkan operasi pemadaman di malam hari," ucap Ronny.
Dinyatakan dia, kondisi lahan gambut menjadi tantangan terberat bagi petugas. Secara kasat mata, api di permukaan seringkali tampak padam pada malam hari.
Namun, lanjut dia, bara api yang masih menyala di bawah permukaan gambut dapat kembali membesar dan menjalar ke atas dengan cepat saat cuaca panas dan angin kencang keesokan harinya.
Sebagai langkah mitigasi jangka panjang, Pemprov Kalsel yang dibantu SKPD terkait, mulai dari dinas kehutanan, dinas lingkungan hidup, hingga dinas pekerjaan umum, terus melakukan pembasahan dan perendaman lahan gambut.
Menurut Ronny, koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III juga dilakukan untuk membuka pintu-pintu air.
"Langkah ini difokuskan di area utara bandara seperti sekitar Gunung Damar, Golf Ujung, dan Kurnia, untuk menaikkan tinggi muka air dan menekan risiko kebakaran, di tengah sulitnya mencari sumber air di wilayah selatan," demikian katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Tujuh kabupaten/kota di Kalsel tetapkan status siaga darurat karhutla
Pewarta: Sukarli
Uploader : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jumat, 21 Agustus 2026 18:13 WIB
Juru Bicara Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Edi Santoso memberi keterangan resmi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat (21/8/2026), terkait keberlanjutan kepemimpinan Unsoed pasca-operasi tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap dua wakil rektor perguruan tinggi negeri tersebut. ANTARA/HO-Unsoed
Purwokerto (ANTARA) - Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto memastikan kepemimpinan universitas tetap berjalan meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat rektorat perguruan tinggi negeri tersebut di Jakarta.
Dalam keterangan resmi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat sore, Juru Bicara Unsoed Edi Santoso mengatakan pihak universitas belum mengetahui perkara yang sedang diperiksa KPK maupun status hukum pihak-pihak yang menjalani pemeriksaan.
"Sampai saat ini, proses pemeriksaan sepenuhnya berada di tangan KPK dan belum ada penjelasan resmi mengenai hal tersebut," katanya.
Menurut dia, Unsoed menghormati seluruh proses hukum yang sedang ditangani KPK dan akan mengikuti perkembangan pemeriksaan sesuai dengan informasi resmi yang disampaikan lembaga antirasuah tersebut.
Oleh karena itu, pihaknya belum dapat memberikan penjelasan lebih jauh mengenai perkara yang menjadi materi pemeriksaan karena hingga saat ini belum memperoleh keterangan resmi dari KPK.
Terlepas dari perkara yang sedang diperiksa, kata dia, Unsoed menghormati proses hukum yang berlangsung dan tetap menjalankan tugas institusional sebagaimana mestinya.
Ia menjelaskan Wakil Rektor Bidang Akademik (WR I) Prof Noor Farid serta Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerja Sama dan Humas (WR IV) Prof Waluyo Handoko saat ini berada di Purwokerto untuk memegang kendali kepemimpinan universitas.
Menurut dia, keberadaan kedua wakil rektor tersebut sekaligus menjadi klarifikasi bahwa tidak terdapat kekosongan kepemimpinan di Unsoed selama proses pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat rektorat berlangsung.
"Hal ini sekaligus menjadi klarifikasi bahwa tidak ada kekosongan kepemimpinan di Unsoed. Seluruh proses akademik dan layanan lainnya tetap berjalan normal seperti biasa," katanya menegaskan.
Menurut dia, kegiatan akademik dan pelayanan kepada sivitas akademika maupun masyarakat tetap berlangsung sesuai dengan ketentuan dan tata kelola universitas.
Edi mengatakan Unsoed akan menghormati proses hukum serta menunggu penjelasan resmi dari KPK terkait pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat universitas tersebut.
Sementara itu, KPK menyebut Wakil Rektor Unsoed yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) hanya Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (WR III) Prof Norman Arie Prayogo serta Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan (WR II) Prof. Kuat Puji Prayitno.
"Norman dan Kuat," kata Juru Bicara KPK Budi Praesetyo kepada ANTARA di Jakarta, Jumat (21/8).
Dengan demikian, keterangan Budi tersebut meralat berita sebelumnya yang menyatakan Wakil Rektor Bidang Akademik Unsoed (WR I) Prof Noor Farid terjaring dalam OTT.
Pewarta: Sumarwoto
Editor:
Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jumat, 21 Agustus 2026 18:12 WIB
Menhut Raja Juli Antoni didampingi Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dan lainnya memantau penanganan karhutla di kawasan Petuk Katimpun, Kota Palangka Raya, Rabu (19/8/2026). ANTARA/Muhammad Arif Hidayat.
Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendeteksi sebanyak 1.487 titik panas yang berpotensi menjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tersebar di sebagian besar Pulau Kalimantan.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan sebagaimana data pemantauan Satelit NOAA-20 hingga Kamis (20/8), konsentrasi titik panas tertinggi berada di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik dan Kalimantan Barat sebanyak 560 titik.
"Sementara itu di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing terdeteksi 74 titik, serta Kalimantan Utara sebanyak tiga titik," kata dia.
Menurut dia, sebaran titik panas tersebut menjadi perhatian serius pemerintah untuk dicegah agar tidak meluas menjadi karhutla.
Dalam hal ini, pemerintah pusat melalui BNPB siap memperkuat kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan intensif, memetakan wilayah rawan, hingga langkah penanganan darurat berdasarkan kondisi dinamis di lapangan.
"Untuk mengantisipasi agar dampaknya tidak meluas, BNPB bersama pemerintah daerah terus memperkuat kesiapsiagaan, pemantauan, serta deteksi dini terhadap potensi karhutla dan memastikan ketersediaan sarana prasarana pemadaman," kata dia.
BNPB, menurut dia juga mengajak masyarakat agar bisa bersama-sama meningkatkan kewaspadaan dan menyosialisasikan gerakan kesadaran untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan selama periode kemarau tahun ini yang lebih kering karena aktifnya fenomena El Nino.
Meski sederhana namun gerakan tersebut dinilai penting untuk mengatasi ancaman bahaya karhutla, berupa gangguan saluran pernapasan dari paparan polusi udara asap kebakaran, keberlanjutan aktivitas ekonomi hingga kerusakan ekosistem yang masif.
"Apabila masyarakat mengetahui atau melihat kejadian kebakaran, segera lapor kepada otoritas daerah setempat agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan efektif," ungkapnya menegaskan.
Adapun diketahui dampak yang ditimbulkan dari karhutla tersebut mulai dirasakan masyarakat di Kalimantan.
Di Banjarbaru Kalimantan Selatan misalnya. Dalam 24 jam terakhir kondisi udara kabupaten tersebut memburuk hingga mencapai tingkat ekstrem atau sangat tidak sehat akibat tingginya konsentrasi partikulat halus PM2.5.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan konsentrasi PM2.5 di Banjarbaru mencapai 389,4 mikrogram per meter kubik pada pukul 07.00 Wita dan masuk kategori Berbahaya, jauh melampaui ambang batas 250,5 mikrogram per meter kubik untuk kategori tersebut.
Kemudian di Kalimantan Tengah, kabut asap karhutla batalkan penerbangan dari dan ke Bandara Haji Muhammad Sidik Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara dalam dua hari terakhir.
Penerbangan di Bandara Singkawang, Kalimantan Barat juga dihentikan seluruhnya untuk sementara, Jumat, akibat kabut asap yang semakin tebal dan menyebabkan jarak pandang berada di bawah batas aman operasional penerbangan.
Pewarta : M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Uploader: Ronny
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.