TNI klarifikasi video pendobrakan di kantor bupati Intan Jaya

calendar_today 25.07.2026 - person  - timer ~

... mengamankan fasilitas perkantoran, bukan untuk melakukan tindakan melawan hukum sebagaimana narasi yang saat ini berkembang

Jakarta (ANTARA) - Komando Operasi (Koops) TNI Habema membantah personelnya terlibat aksi pengambilan komputer di Kantor Bupati Intan Jaya, Papua, seperti narasi dan video yang ramai di media sosial.

"Koops TNI Habema bersama pihak terkait segera melakukan penelusuran dan verifikasi. Berdasarkan hasil klarifikasi yang telah dilakukan, kami menegaskan bahwa narasi yang beredar tidak sesuai dengan fakta," kata Kepala Penerangan Koops Letkol (Inf.) Wirya Arthadiguna dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Wirya menjelaskan potongan video yang ramai di media sosial itu merupakan peristiwa pada tahun 2021, saat kegiatan pemeriksaan keamanan di kantor bupati oleh Satgas Yonif 501/BY.

Video tersebut sempat diunggah di beberapa akun platform media sosial Instagram, salah satunya akun@kata_rakyat.

Baca juga: Satgas Habema ungkap peran KKB yang tewas di Soanggama-Intan Jaya

Saat itu, personel satgas memeriksa keamanan kantor bupati karena mendapat laporan dari salah satu aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Intan Jaya.

Dalam video yang viral tersebut, terlihat personel TNI mendobrak pintu di ruangan kantor bupati. Wirya menjelaskan aksi dobrak pintu itu tidak untuk mengambil komputer, seperti narasi yang beredar di media sosial.

"Pada saat itu, beberapa pintu ruangan dibuka karena tidak dapat diakses. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi bangunan serta mengamankan fasilitas perkantoran, bukan untuk melakukan tindakan melawan hukum sebagaimana narasi yang saat ini berkembang," jelas Wirya.​​​​​​​

Terkait peristiwa di tahun 2021 tersebut, Wirya memastikan pejabat berwenang saat itu, yakni Danrem 173/PVB Brigjen TNI Taufan Gestoro dan Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni, telah menyelesaikan persoalan tersebut secara musyawarah, termasuk penyelesaian terhadap fasilitas yang rusak.

Baca juga: Koops TNI Habema ajak kelompok bersenjata tempuh jalan damai di Papua

Sementara itu, pada Jumat (24/7), berdasarkan keterangan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, ada dugaan pembobolan dan pencurian di beberapa ruangan di kantor bupati.

Namun, kejadian itu merupakan peristiwa yang berbeda dengan peristiwa yang melibatkan TNI di tahun 2021. Wirya memastikan kasus pada Jumat itu masih dalam proses penyelidikan oleh Polres Intan Jaya.

"Dengan demikian, mengaitkan video dokumentasi tahun 2021 dengan dugaan tindak pidana pada tahun 2026 merupakan informasi yang tidak sesuai dengan hasil verifikasi yang telah kami lakukan," ujar Wirya.

Oleh karena itu, Wirya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terhasut dengan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya.

Baca juga: Wamen pastikan HAM jadi dasar tugas TNI-Polri di Papua

Pewarta: Walda Marison
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

12 korban speedboat tenggelam di Teluk Tomini ditemukan selamat

calendar_today 25.07.2026 - person  - timer ~

Gorontalo (ANTARA) - Sebanyak 12 korban speedboat tenggelam di kawasan perairan Teluk Tomini ditemukan Tim Search and Rescue (SAR) gabungan dalam keadaan selamat, sementara satu orang yang merupakan nahkoda kapal masih dalam proses pencarian.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP) Gorontalo Heriyanto, di Gorontalo, Sabtu, mengatakan setelah melakukan pencarian tim SAR gabungan berhasil menemukan keberadaan dari para korban di sebuah rakit.

"Kami telah menerima informasi dari Kabupaten Tojo Una-Una bahwa 11 orang penumpang yang merupakan wisatawan Warga Negara Asing (WNA), dan satu orang anak buah kapal (ABK) ditemukan selamat, dan telah dievakuasi ke resor yang ada di Tojo Una-Una," kata Heriyanto.

Berdasarkan informasi yang diterima KPP Gorontalo, speedboat yang mengangkut wisatawan tersebut bertolak dari Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, pada Jumat (24/7) pagi menuju Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

Namun dalam perjalanan mengarungi perairan Teluk Tomoni, kapal tersebut dihantam gelombang akibat cuaca buruk hingga patah menjadi dua bagian lalu tenggelam.

Baca juga: Tim SAR Karimun evakuasi 3 dari 4 korban speedboat tenggelam

Peristiwa itu diperkirakan terjadi pada malam hari sekitar pukul 21.00 Wita, di mana saat kapal mulai tenggelam, para korban langsung menyelamatkan diri dengan menaiki rakit yang ada di sekitar lokasi kejadian.

Menurut dia, meskipun sebagian besar penumpang berhasil diselamatkan, satu orang korban yang merupakan nahkoda kapal bernama Ardiansyah dinyatakan masih hilang.

Ia mengatakan saat kejadian, kondisi jarak pandang sangat minim akibat terhalang kabut, sehingga keberadaan sang nahkoda yang diduga masih berada di atas kapal tidak terlihat oleh korban lainnya.

Ia menegaskan bahwa operasi SAR di bawah kendalinya selaku Search Mission Coodinator (SMC) akan terus berjalan maksimal.

Baca juga: Tim SAR evakuasi 28 penumpang speedboat tenggelam di Labuan Bajo

"Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, tim SAR gabungan masih akan terus melakukan pencarian secara intensif terhadap nahkoda kapal yang masih hilang selama tujuh hari ke depan," katanya.

Pewarta: Faradila Alim
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Balai Dalkarhut dorong pencegahan karhutla berbasis masyarakat di Sambas - ANTARA News Kalimantan Barat

calendar_today 25.07.2026 - person  - timer ~

Singkawang (ANTARA) - Balai Pengendalian Kebakaran Hutan (Dalkarhut) Wilayah Kalimantan melalui Daops Manggala Agni Kalimantan IX/Singkawang memperkuat strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berbasis masyarakat di Kabupaten Sambas.

Hal itu dilakukan dengan membentuk dan meningkatkan kapasitas Masyarakat Peduli Api (MPA) di Desa Tempapan Hulu, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas.

Kepala Daops Manggala Agni Kalimantan IX/Singkawang Yuyu Wahyudin di Sambas, Sabtu, mengatakan pelibatan masyarakat merupakan strategi utama dalam pengendalian karhutla mengingat ancaman kebakaran hutan tidak lagi menjadi persoalan lokal, melainkan berdampak secara nasional hingga global.

"Kegiatan ini menitikberatkan pada pendekatan masyarakat berkesadaran hukum yang didukung dengan peningkatan kapasitas teknis operasional. MPA diharapkan menjadi ujung tombak pencegahan sekaligus penanganan awal kebakaran di tingkat desa," katanya.

Menurut dia, desa-desa yang berada di sekitar kawasan hutan memiliki peran penting dalam mencegah munculnya titik api. Karena itu, penguatan kapasitas masyarakat menjadi langkah strategis agar pencegahan dilakukan sejak dini sebelum kebakaran meluas.

Ia menjelaskan anggota MPA dibekali materi mengenai kebijakan dan regulasi karhutla, kesadaran hukum, pemahaman dasar mengenai karakteristik kebakaran hutan dan perilaku api, penyusunan peta partisipatif desa, mitigasi serta adaptasi perubahan iklim, hingga penguatan kelembagaan MPA.

Selain materi teori, peserta juga mengikuti praktik lapangan berupa pengoperasian dan perawatan peralatan pemadaman, penerapan standar keselamatan personel, pembuatan sekat bakar (firebreak), serta penggunaan aplikasi Avenza Maps untuk mendeteksi titik panas (hotspot), merekam lokasi, dan mengukur luas area terdampak kebakaran secara akurat.

Yuyu mengatakan kemampuan tersebut diharapkan mampu mempercepat respons masyarakat ketika terjadi kebakaran sehingga api dapat dikendalikan sebelum meluas ke kawasan hutan produksi maupun hutan konservasi.

"MPA yang telah dibentuk diharapkan mampu mencegah terjadinya kebakaran di wilayah desa sekaligus menjadi first responder saat terjadi karhutla sehingga dampaknya dapat diminimalkan," ujarnya.

Ia menambahkan, pengendalian karhutla berbasis masyarakat menjadi salah satu strategi yang terus diperkuat karena masyarakat merupakan pihak yang paling memahami kondisi wilayahnya dan memiliki akses tercepat menuju lokasi kejadian.

Pewarta: Narwati
Uploader : Admin Antarakalbar

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

China Denda Trip.com Rp13,7 T Buntut Dugaan Monopoli Pasar

calendar_today 25.07.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNN Indonesia --

Regulator pasar China resmi menjatuhkan sanksi denda dan penyitaan aset senilai 5,18 miliar yuan setara US$765 juta atau sekitar Rp13,7 triliun (kurs Rp17.922) ke penyedia layanan perjalanan daring terbesar di negara tersebut, Trip.com Group.

Sanksi tegas ini diberikan atas tuduhan pelanggaran undang-undang antimonopoli. Langkah ini sekaligus mempertegas komitmen pemerintah Beijing dalam memperketat pengawasan regulasi terhadap raksasa teknologi dan perusahaan internet domestik.

Sebelumnya, tindakan serupa pernah secara agresif menyasar raksasa e-commerce Alibaba pada akhir 2020 lalu sebagaimana dilansir dari AFP.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Badan Regulasi Pasar Tiongkok (State Administration for Market Regulation/SAMR) menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan hasil dari penyelidikan yang telah dibuka sejak Januari, terkait dugaan penyalahgunaan dominasi pasar oleh Trip.com.

Berdasarkan hasil investigasi resmi, SAMR menyimpulkan bahwa platform tersebut terbukti melakukan praktik anti-persaingan alias monopoli. Hukuman yang dijatuhkan mencakup penyitaan keuntungan ilegal sebesar 1,66 miliar yuan, serta denda tambahan sebesar 3,52 miliar yuan.

SAMR menemukan bahwa Trip.com mempraktikkan perjanjian eksklusif (exclusive dealing arrangements) dengan pihak hotel. Di mana perusahaan tersebut memaksa sejumlah pengelola akomodasi untuk melepas operasional mereka di platform pesaing.

[Gambas:Youtube]

"Tindakan ini mengeksklusi atau membatasi persaingan di pasar terkait, merugikan kepentingan pengelola hotel dan konsumen, serta menghambat perkembangan industri yang teratur dan sehat," tegas SAMR dalam pernyataan resminya, Sabtu (25/7).

Menanggapi keputusan tersebut, manajemen Trip.com Group yang mengoperasikan pemesanan tiket kereta, penerbangan, dan hotel secara domestik maupun internasional menyatakan menerima keputusan regulator dengan lapang dada.

Melalui unggahan resmi di platform WeChat, pihak perusahaan berjanji akan menjadikan sanksi ini sebagai momentum pembenahan internal.

"Kami menyikapi penalti ini sebagai kesempatan untuk melakukan refleksi mendalam dan transformasi diri. Kami akan secara tegas meninggalkan praktik persaingan yang tidak efisien dan saling menjatuhkan," tulis penyataan resmi Trip.com.

(ins)

Add

as a preferred
source on Google

Pertemuan Saksi-Saksi Yehuwa ajak umat terapkan prinsip Alkitab - ANTARA News Jawa Timur

calendar_today 25.07.2026 - person  - timer ~

Acara ini bantu kami untuk bisa tetap bahagia

Surabaya (ANTARA) - Saksi-Saksi Yehuwa menggelar Pertemuan Regional 2026 bertema "Bahagia Selamanya" untuk mengajak umat menerapkan prinsip-prinsip Alkitab dalam kehidupan sehari-hari demi membangun keluarga dan masyarakat yang lebih baik.

Koordinator Panitia Pertemuan Regional Saksi-Saksi Yehuwa 2026 Arianto Linyu mengatakan kegiatan tersebut terbuka bagi masyarakat umum, meski diselenggarakan oleh Saksi-Saksi Yehuwa.

"Acara ini terbuka untuk semua. Memang diselenggarakan oleh Saksi-Saksi Yehuwa, tapi siapa pun sebenarnya bisa datang menikmati acara ini dengan baik," kata Arianto di sela kegiatan di Surabaya, Sabtu.

Menurut Ari, tema "Bahagia Selamanya" diangkat sebagai respons terhadap berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini, seperti konflik, pemutusan hubungan kerja, hingga persoalan ekonomi.

Melalui pertemuan itu, kata dia, peserta diajak memahami bahwa kebahagiaan dapat tetap dirasakan meski menghadapi situasi yang tidak mudah.

"Acara ini bantu kami untuk bisa tetap bahagia walaupun situasi lingkungan sekarang enggak baik-baik saja," ucapnya.

Ia menjelaskan, selama tiga hari peserta mengikuti ceramah, wawancara, dan presentasi video berdasarkan Alkitab yang membahas berbagai topik kehidupan.

Diantaranya, kata dia, seperti cara mengatasi kekhawatiran, menjaga keharmonisan keluarga, menghindari pornografi, hingga membangun kebahagiaan yang tidak bergantung pada materi, melainkan hubungan yang baik dengan Allah Yehuwa.

Pertemuan tersebut, lanjutnya, juga menayangkan lanjutan seri video "Kabar Baik Menurut Yesus" dan menggelar acara baptisan pada Sabtu. 

Ia menambahkan, para peserta pertemuan berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur, antara lain Surabaya, Madiun, Mojokerto, Tuban, Bojonegoro, Kediri, dan Pare, bahkan ada yang datang dari Jakarta.

Sementara, lanjutnya, jumlah hadirin pada puncak acara Minggu bisa mencapai sekitar 2.500 hingga 2.600 orang atau sesuai kapasitas tempat yang tersedia.

Setelah pertemuan tersebut, ia berharap nilai-nilai yang dipelajari selama pertemuan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga memberi manfaat bagi masyarakat, terutama dalam membangun hubungan keluarga yang harmonis dan menebarkan sikap saling menghargai.

"Kami terus menyebarkan kebaikan hasil dari apa yang kami pelajari atau kami nikmati bersama selama tiga hari di sini," tuturnya.

Pewarta: Naufal Ammar Imaduddin
Editor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Anggota DPR minta semua warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum - ANTARA News Jawa Timur

calendar_today 25.07.2026 - person  - timer ~

Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Surabaya (ANTARA) - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bimantoro Wiyono S.H minta semua warga negara diperlakukan sama dalam proses penegakan hukum tanpa membedakan latar belakangnya.

“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” kata Bimantoro melalui keterangan yang diterima di Surabaya, Sabtu.

Hal ini mengacu pada proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, yang menjadi perhatian publik setelah memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi tahanan dan tanpa tangan diborgol.

Menurut Bimantoro yang sekaligus Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III, Substansi utama yang harus dijaga dalam setiap proses penegakan hukum bukan sekadar persoalan atribut tahanan, melainkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), profesionalitas aparat penegak hukum, serta transparansi dalam setiap tahapan proses hukum.

Ia menilai, kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum sangat bergantung pada konsistensi penerapan prosedur. 

Oleh karena itu, setiap tindakan aparat harus mampu memberikan kepastian bahwa hukum ditegakkan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.

“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.

Bimantoro juga meminta seluruh aparat penegak hukum untuk menjadikan kasus ini sebagai momentum memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum, tanpa memandang jabatan, latar belakang, maupun kedudukan seseorang.

“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum,” tuturnya.

Lebih lanjut, Bimantoro menegaskan bahwa Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum tetap bekerja sesuai prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan menjunjung tinggi rasa keadilan masyarakat.
 

Pewarta: Faizal Falakki
Editor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Tanda Tangan Digital Indonesia Siap Diakui Global, Ini Strategi Kemkomdigi

calendar_today 25.07.2026 - person  - timer ~

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mempercepat penyelarasan standar sertifikasi elektronik dan tanda tangan digital Indonesia dengan standar internasional. Langkah ini ditempuh untuk memperkuat kepercayaan terhadap ekosistem digital nasional sekaligus mempermudah transaksi elektronik lintas negara.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan penyelarasan tersebut bertujuan agar sertifikat elektronik yang diterbitkan berdasarkan hukum Indonesia memperoleh pengakuan yang lebih luas di tingkat regional maupun global.

“Kami terus menyelaraskan kerangka sertifikasi elektronik dan tanda tangan digital Indonesia dengan standar internasional yang diakui secara luas sebagai tanda tangan elektronik yang sah, sehingga sertifikat yang diterbitkan berdasarkan hukum Indonesia memiliki standar hukum dan teknis yang dipercaya oleh mitra-mitra regional kita,” ujar Nezar dalam Asia Public Key Infrastructure (PKI) Consortium Special Steering Committee Meeting di Badung, Bali, Jumat (24/7/2026).

Menurutnya, harmonisasi standar menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem kepercayaan digital (digital trust) yang mampu mendukung interoperabilitas layanan dan transaksi elektronik lintas negara. Dengan kerangka tersebut, Indonesia diharapkan tidak hanya memperkuat kedaulatan digital, tetapi juga meningkatkan pengakuan internasional terhadap sertifikat elektronik nasional.

Nezar menegaskan bahwa kedaulatan digital tidak bertentangan dengan interoperabilitas.

“Kedaulatan digital suatu negara justru akan semakin kuat apabila kerangka kepercayaannya cukup kokoh sehingga dipercaya oleh negara lain, bukan ketika sistem tersebut begitu tertutup sehingga tidak membutuhkan kepercayaan dari siapa pun,” katanya.

Ia menilai penguatan sistem kepercayaan digital menjadi kebutuhan mendesak mengingat Indonesia merupakan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dan memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Besarnya aktivitas digital nasional, menurutnya, harus diimbangi dengan regulasi, tata kelola, dan infrastruktur yang mampu menjamin keamanan, pelindungan data, serta kepastian hukum.

Sebagai fondasi, pemerintah mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

“Fondasi tersebut merupakan standar akuntabilitas dasar yang wajib dipenuhi oleh setiap penyelenggara sehingga di atasnya dapat dibangun berbagai kerangka kepercayaan sektoral, termasuk penggunaan tanda tangan digital tersertifikasi,” ujar Nezar.

Kemkomdigi juga memanfaatkan forum Asia PKI Consortium sebagai wadah harmonisasi kebijakan dan interoperabilitas layanan kepercayaan digital. Pengalaman negara-negara anggota, seperti Korea Selatan, Taiwan, India, Hong Kong, Singapura, hingga sejumlah negara di Eropa, menjadi referensi dalam pengembangan sistem sertifikasi elektronik nasional.

“Seluruh contoh tersebut menegaskan apa yang telah disadari para pendiri konsorsium ini sejak tahun 2001, yaitu bahwa kedaulatan dan interoperabilitas bukanlah dua hal yang saling bertentangan,” katanya.

Selain memperkuat kerja sama internasional, pemerintah juga meningkatkan koordinasi antara Kemkomdigi, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Peruri untuk menyelaraskan kebijakan, ketahanan siber, pengawasan sektor jasa keuangan, serta infrastruktur akar kepercayaan (root of trust).

Baca Juga: Komdigi Kaji Putusan MK soal Kuota Internet Tak Boleh Hangus

Baca Juga: Komdigi Usulkan Keringanan Tarif Verifikasi Biometrik Registrasi SIM ke Kemendagri

Di sisi lain, pemerintah mulai menyiapkan regulasi untuk mengantisipasi perkembangan teknologi, seperti kriptografi pascakuantum, verifikasi identitas berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), dan layanan penandatanganan digital berbasis komputasi awan (cloud computing) yang dinilai akan menjadi standar baru ekosistem digital global.

“Ambisi Indonesia bukanlah menjadi negara dengan infrastruktur digital paling berdaulat di Asia. Ambisi kami adalah membangun infrastruktur digital yang begitu tepercaya sehingga kedaulatannya tidak pernah dipertanyakan,” ujar Nezar.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Pemkab Bengkayang libatkan 18 etnis perkuat ketahanan sosial daerah - ANTARA News Kalimantan Barat

calendar_today 25.07.2026 - person  - timer ~

Bengkayang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bengkayang memperkuat ketahanan sosial daerah dengan melibatkan perwakilan 18 etnis dalam Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) periode 2026–2029 sebagai upaya memperkokoh persatuan dan mencegah potensi konflik di tengah masyarakat yang majemuk.

Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis mengatakan keberadaan FPK merupakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah sekaligus menjadi wadah memperkuat komunikasi, konsultasi, dan kerja sama antarkelompok masyarakat.

"Forum ini menjadi wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerja sama antarwarga masyarakat untuk menumbuhkan, memelihara, dan mengembangkan pembauran kebangsaan," kata Sebastianus di Bengkayang, Kalimantan Barat, Sabtu.

Ia menjelaskan kepengurusan FPK melibatkan perwakilan dari 18 etnis yang ada di Kabupaten Bengkayang. Keterwakilan tersebut diharapkan mampu memperkuat dialog lintas etnis, menyerap aspirasi masyarakat, serta membangun solusi bersama terhadap berbagai persoalan sosial yang berpotensi mengganggu kerukunan.

Menurut Sebastianus, FPK memiliki fungsi strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam menyosialisasikan nilai-nilai pembauran kebangsaan, memperkuat toleransi, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait upaya menjaga kondusivitas daerah.

Ia menilai pembinaan pembauran kebangsaan perlu diperluas hingga tingkat kecamatan dan desa agar nilai persatuan dan semangat hidup berdampingan dapat terus terpelihara di seluruh wilayah Bengkayang.

Bupati meminta seluruh pengurus FPK menjalankan amanah secara profesional, menjunjung tinggi kejujuran dan keterbukaan, serta menjadi teladan dalam menjaga keharmonisan masyarakat.

"Saya harapkan pengurus FPK dapat menjalankan tugas dengan jujur, terbuka, dan menjadi teladan dalam menjaga kerukunan di tengah masyarakat," ujarnya.

Pewarta: Narwati
Uploader : Admin Antarakalbar

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Swasembada Di Jalur yang Tepat! Pengadaan Beras Bulog Capai 87 Persen, Target 4 Juta Ton Tinggal Selangkah

calendar_today 25.07.2026 - person  - timer ~

Sabtu, 25 Juli 2026, 18:47 WIB

Warta Ekonomi, Jakarta -

Perum Bulog optimistis target pengadaan setara beras sebanyak 4 juta ton akan tercapai dalam waktu dekat. Keyakinan tersebut muncul setelah realisasi pengadaan hasil panen dalam negeri terus menunjukkan tren peningkatan hingga mendekati target nasional.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan capaian tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Menurutnya, kondisi itu juga menunjukkan Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan swasembada pangan secara berkelanjutan.

Ia menjelaskan hingga 24 Juli 2026, Bulog telah mengamankan pengadaan setara beras sebanyak 3,5 juta ton. Jumlah tersebut setara sekitar 87 persen dari target nasional yang ditetapkan sebesar 4 juta ton.

Rizal meyakini tren positif tersebut akan terus berlanjut dalam beberapa waktu ke depan. Dengan dukungan seluruh pihak, target pengadaan diyakini dapat tercapai sesuai rencana.

"Kami meyakini, dengan dukungan seluruh pihak, cita-cita swasembada pangan berkelanjutan akan semakin kokoh dan dapat diwujudkan secara optimal hingga akhir September 2026," ujar Rizal dalam keterangannya, Sabtu (25/7/2026).

Menurutnya, keberhasilan pengadaan beras tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak yang terlibat sejak awal masa panen. Kolaborasi tersebut mencakup proses penyerapan gabah hingga beras di berbagai daerah sentra produksi.

Ia menyebut petani, penyuluh pertanian lapangan (PPL), Babinsa, Bhabinkamtibmas, mitra kerja Bulog, pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian tersebut. Kerja sama tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Capaian ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh pihak, mulai dari petani, penyuluh pertanian lapangan (PPL), Babinsa, Bhabinkamtibmas, mitra kerja Bulog, pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat. Kolaborasi yang terjalin secara optimal menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan," katanya.

Rizal menambahkan peningkatan pengadaan beras akan berdampak langsung terhadap penguatan Cadangan Beras Pemerintah. Ketersediaan stok tersebut menjadi salah satu instrumen utama dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

Meski target pengadaan hampir tercapai, Bulog memastikan penyerapan gabah dan beras petani tidak akan dihentikan. Langkah tersebut dilakukan sesuai penugasan pemerintah dan kapasitas penyimpanan yang tersedia.

"Komitmen Bulog adalah terus hadir untuk petani. Setelah target tercapai pun kami akan tetap menyerap hasil panen dalam negeri semaksimal mungkin sesuai penugasan pemerintah dan kapasitas yang tersedia," jelas Rizal.

Baca Juga: Kasus Ijazah Jokowi Akan Cetak Sejarah di Indonesia: Dulu Habibie Itu Buloggate, Waktu Soeharto...

Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk menjaga harga gabah tetap menguntungkan di tingkat petani. Di sisi lain, langkah itu juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperbesar Cadangan Beras Pemerintah.

Ke depan, Bulog akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar proses penyerapan hasil panen berjalan optimal. Rizal menegaskan kolaborasi yang terjalin menjadi kunci dalam mempertahankan swasembada pangan nasional.

"Dengan dukungan seluruh elemen bangsa, Bulog optimistis swasembada pangan berkelanjutan dapat terus dipertahankan sebagai fondasi menuju Indonesia yang semakin mandiri, tangguh, dan berdaulat di bidang pangan," tutupnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Wanti-Wanti Mentan Amran: Beras Tak Boleh Langka di Pasaran

calendar_today 25.07.2026 - person  - timer ~

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menegaskan tidak boleh ada kelangkaan beras di pasaran. Menurutnya, ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri dipastikan tanpa kendala.

Hal ini didorong oleh keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras sejak 2025. Untuk memastikan distribusi tetap lancar, Amran telah meminta Satuan Tugas Pangan Kepolisian Republik Indonesia (Satgas Pangan Polri) turun tangan melakukan pengawasan secara berkala.

"Beras kita melimpah. Jangan mempermainkan harga di lapangan karena kami sudah meminta Satgas turun ke lapangan. Tidak ada yang langka. Tolong tidak ada pangan, khususnya beras yang menjadi makanan pokok kita, sampai langka," tegas Amran dalam keterangan resminya, Sabtu (25/7/2026).

Ia menerangkan bahwa pemantauan terus dilakukan di pasaran. Amran mencatat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saat ini sangat melimpah, yakni mencapai 5,2 juta ton di gudang Perum Bulog.

"Kami bersama Satgas Pangan memantau seluruh Indonesia. Semua gudang kita penuh dengan beras sekarang ini. Stok saat ini 5,2 juta ton, sementara kapasitas gudang kita 3 juta ton sehingga kita menyewa gudang tambahan 2,3 juta ton. Ini capaian tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka," kata Amran.

Amran pun mewanti-wanti para pelaku usaha di sektor perberasan agar tidak menaikkan harga secara semena-mena. Harga beras untuk masyarakat harus tetap terkendali.

"Kepada teman-teman pengusaha, jangan mempermainkan harga di lapangan. Kalau dulu stok di Bulog hanya 1 juta ton lalu harga naik, kesimpulannya impor. Sekarang berbeda, kita surplus dan sudah swasembada," ujar Amran.

"Tolong sekali lagi kepada seluruh pedagang beras di Indonesia, jangan mempermainkan harga. Kami sudah sepakat dengan Satgas Pangan dan seluruh Dirkrimsus se-Indonesia untuk terus memantau, dan yang nakal akan kita tindak tegas," imbuhnya.

Bapanas Pastikan Beras Premium Tidak Langka

Sebelumnya, Bapanas memastikan tidak ada kelangkaan beras premium di pasaran dan menjamin beras produksi BUMN masih tersedia secara aman, meskipun diakui sempat terjadi kekosongan di beberapa ritel modern.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, memastikan pasokan beras premium akan terus disalurkan, termasuk ke lini ritel modern. Meski mengakui ada sedikit penyesuaian harga, menurutnya pergerakan tersebut masih berada tak jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Sebenarnya tidak langka. Kalau dibilang langka, tidak. Kami juga turun bersama tim, memang ada beberapa ritel yang kosong, tetapi sebagian besar masih ada. Beras Bulog masih tersedia, begitu pula beras premium dengan berbagai merek, termasuk dari ID Food seperti Rania dan lain sebagainya," jelas Ketut.

Harga Rata-Rata Beras Premium

Berdasarkan catatan Bapanas per 24 Juli 2026, rata-rata harga beras premium secara nasional berada di angka Rp 15.966 per kilogram (kg). Namun, level harga tersebut merupakan rata-rata gabungan dari keseluruhan tiga zonasi HET beras premium di Indonesia.

Sebagai gambaran, pada Zona I (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi), rata-rata harga beras premium hanya sedikit melebihi HET. Per 24 Juli 2026, harganya tercatat Rp 15.224 per kg atau hanya selisih 2,17 persen di atas HET yang ditetapkan sebesar Rp 14.900 per kg.

"Kalau dilihat dari harga, relatif stabil walau ada sedikit penyesuaian. Untuk konsumen menengah ke atas naik sedikit, ini memberikan semacam subsidi silang," kata Ketut.

"Kelompok menengah ke atas mengeluarkan sedikit lebih banyak, sementara masyarakat menengah ke bawah yang paling memerlukan tentu terus disokong oleh intervensi dan bantuan pemerintah. Jadi kondisi ini sebenarnya seimbang," sambungnya.

Kondisi Baik untuk Petani di Hulu

Ketut menerangkan bahwa kenaikan harga beras di tingkat hilir pada dasarnya memberikan ruang keuntungan bagi petani sebagai produsen di sisi hulu produksi. Oleh karena itu, ia mengajak publik untuk tidak hanya melihat dinamika perberasan dari sudut pandang konsumen saja.

"Kita jangan hanya melihat di hilir, tetapi harus melihat kondisi di hulu. Arahan Presiden Prabowo Subianto adalah mewujudkan swasembada. Jika ingin swasembada, tentu petani kita harus berada dalam posisi yang nyaman untuk terus berproduksi," tegas Ketut.

"Jika kita swasembada, masyarakat tentu menjadi lebih tenang dan makmur. Jangan sampai kejadian seperti peternak ayam petelur terulang, di mana harga sempat anjlok ke Rp 16.000 dari yang seharusnya Rp 24.000. Petani dan peternak kita harus terus dijaga tingkat harganya," pungkasnya.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6