Tenor KPR 40 Tahun Bagi MBR Harus Diberikan di Usia Produktif, Indef Ungkap Risikonya

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

Jumat, 31 Juli 2026 - 13:29 WIB

Jakarta, VIVA – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti menilai, pilihan tenor Kredit Perumahan Rakyat (KPR) subsidi hingga 40 tahun akan dapat memperluas keterjangkauan cicilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), asal menyasar penerima yang masih berusia produktif.

Baca Juga

Menurutnya, calon penerima harus memenuhi persyaratan perbankan dan memiliki kemampuan membayar, agar kebijakan tersebut tidak meningkatkan risiko kredit bermasalah dalam jangka panjang.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“MBR bisa mendapatkan tenor 40 tahun jika saat mendapat manfaat ini masih dalam usia produktif,” kata Esther, Jumat, 31 Juli 2026.

Baca Juga

[dok. Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti]

Photo :

• VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Dia mengatakan ,tenor yang lebih panjang dapat mengurangi besaran cicilan bulanan, sehingga membuka peluang lebih luas bagi MBR untuk memiliki rumah. Namun, bank penyalur tetap perlu menilai kelayakan calon debitur sesuai ketentuan, terutama kemampuan membayar selama masa pembiayaan.

Baca Juga

Esther mengingatkan, hal ini harus belajar dari pengalaman krisis hipotek subprima di Amerika Serikat (AS) pada 2008, yang dapat menjadi pelajaran dalam memperluas akses pembiayaan perumahan.

“Krisis KPR di Amerika Serikat tahun 2008 bisa menjadi pelajaran penting bagi Indonesia,” ujarnya.

Esther menjelaskan, standar pemberian pinjaman yang longgar serta suku bunga yang sangat rendah dalam kasus tersebut, memungkinkan peminjam berisiko tinggi untuk memperoleh hipotek yang berisiko.

"Ketika suku bunga disesuaikan kembali dan nilai properti anjlok, jutaan peminjam gagal bayar, sehingga memicu krisis kredit global," kata Esther.

Menurutnya, krisis tersebut menunjukkan pentingnya menjaga standar penyaluran kredit, agar pembiayaan tidak diberikan secara longgar kepada peminjam yang memiliki risiko gagal bayar tinggi.

Karenanya, Esther menilai perluasan tenor perlu dibarengi penerapan prinsip kehati-hatian perbankan, agar cicilan tetap sesuai kemampuan debitur dan program pembiayaan perumahan dapat berjalan berkelanjutan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Diketahui, Komite Tapera sebelumnya menyetujui kebijakan mempertahankan suku bunga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah tapak sebesar 5 persen, dan rumah susun subsidi 6 persen. Serta, membuka peluang penerapan tenor pembiayaan hingga 40 tahun untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan, tenor hingga 40 tahun bersifat pilihan. Masyarakat tetap dapat memilih jangka waktu pembiayaan yang lebih pendek sesuai usia, pendapatan, serta kemampuan mencicil. (Ant).

Akad Massal KPR 62.000 Rumah Subsidi, BTN Jadi Penyalur Terbesar

Tercatat, sebanyak 39.043 debitur BTN mengikuti akad secara langsung dan daring dari berbagai wilayah Indonesia. Jumlah tersebut menempatkan BTN jadi kontributor terbesar

VIVA.co.id

30 Juli 2026

Dulu Dihina-hina, Maarten Paes Kini Dianggap Pengamat Ajax Jadi Penyelamat

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

Jumat, 31 Juli 2026 - 13:28 WIB

VIVA – Pengamat Ajax Amsterdam, Lentin Goodijk menyebut kehadiran kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes tidak membuat klub terburu-buru mendatangkan penjaga gawang Barcelona, Marc-Andre ter Stegen. Menurutnya, kualitas Maarten Paes sudah luar biasa.

Baca Juga

Situasi penjaga gawang Ajax memang menjadi perhatian sejak klub raksasa Belanda itu dikabarkan berusaha merekrut Ter Stegen. Namun hingga kini, transfer kiper asal Jerman tersebut belum juga mencapai titik terang karena proses negosiasi yang masih berlarut-larut.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Di tengah ketidakpastian itu, Lentin Goodijk, menilai kehadiran Maarten Paes justru menjadi faktor penting yang membuat manajemen tetap tenang. Ajax dinilai tidak berada dalam kondisi darurat sehingga masih memiliki waktu untuk menunggu perkembangan transfer Ter Stegen.

Baca Juga

Menurut Goodijk, Ajax tidak perlu mengambil keputusan secara tergesa-gesa karena sudah memiliki sosok penjaga gawang yang cukup berpengalaman. Kehadiran Paes dinilai mampu memberikan stabilitas bagi tim sembari klub terus memantau peluang mendatangkan target utama mereka.

Maarten Paes

Photo :

• tvOnenews.com - Taufik Hidayat & PSSI

Baca Juga

"Selalu ada titik kritis di mana mereka akan beralih, tetapi dengan Maarten Paes, hal itu memberikan ketenangan pikiran karena mengetahui bahwa Anda sudah memiliki seorang penjaga gawang yang telah berada di bawah mistar gawang selama enam bulan," kata Goodijk dikutip dari media Belanda, Voetbal Primeur.

"Dia juga memiliki pengalaman dan sejauh ini baik-baik saja. Tidak ada kebutuhan mendesak untuk mengubah strategi secara terburu-buru dan mendatangkan orang lain minggu ini," lanjutnya.

Goodijk juga mengungkapkan bahwa Ajax sebenarnya telah menyiapkan berbagai skenario apabila transfer Ter Stegen benar-benar gagal terealisasi. Meski demikian, hingga saat ini manajemen masih memprioritaskan upaya untuk merekrut mantan kapten Barcelona tersebut.

Kiper Barcelona, Marc-Andre Ter Stegen

Photo :

• AP Photo/Manu Fernandez, file

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Di Ajax, mereka percaya bahwa jika ada indikasi bahwa itu tidak akan berhasil, mereka perlu mengubah strategi. Mereka sudah mengerjakannya di belakang layar. Ada pilihan lain, tetapi untuk saat ini, mereka masih berupaya maksimal untuk Ter Stegen," katanya.

Meski begitu, keberadaan Maarten Paes menjadi alasan utama mengapa Ajax masih bisa bersikap sabar. Dengan memiliki penjaga gawang yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan tim untuk sementara waktu, klub tidak berada dalam tekanan untuk segera mendatangkan pemain baru.

Halaman Selanjutnya

Di sisi lain, saga Ter Stegen masih menarik dinantikan. Sejumlah laporan media Belanda menyebut proses kepindahan sang kiper belum menemui titik akhir karena persoalan administrasi dan negosiasi yang belum sepenuhnya selesai.

Jakarta Gandeng Banten Bangun Kawasan Ketahanan Pangan Terpadu

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan, salah satu upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan lahan di Ciangir, Kabupaten Tangerang, Banten, menjadi Kawasan Peternakan Terintegrasi yang akan dikelola Perumda Dharma Jaya. Kawasan ini akan mengintegrasikan peternakan, budi daya perikanan, dan hortikultura dalam satu ekosistem.

"Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Gubernur Banten atas koordinasi dan kerja sama yang baik untuk mengembangkan kawasan ini sebagai pusat ketahanan pangan. Di sini akan dikembangkan peternakan sapi, ayam, perikanan, hingga pertanian, seperti jagung, padi, dan komoditas lainnya," ujar Pramono saat meninjau Pusat Olah Organik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta di Ciangir, Banten, Jumat, 31 Juli 2026.

Kawasan Ciangir memiliki luas hampir 100 hektare milik Pemprov DKI Jakarta yang pemanfaatannya terbagi untuk sejumlah fungsi. Sekitar 40 hektare dikelola Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk mendukung pengolahan organik, termasuk melalui budi daya maggot, serta kegiatan pendukung lainnya.

Sementara itu, sekitar 20 hektare dikelola Perumda Dharma Jaya untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian dan peternakan terintegrasi guna mendukung ketahanan pangan Jakarta. Adapun lahan lainnya merupakan bagian dari kontribusi aset Pemprov DKI Jakarta kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pramono menegaskan, kawasan tersebut tidak akan difungsikan sebagai lokasi pembuangan sampah maupun alternatif Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

"Yang akan dibawa ke sini nantinya adalah pupuk hasil pengolahan TPS 3R di Jakarta, salah satunya dari Menteng Atas. Penanganan persoalan sampah tetap dilakukan secara menyeluruh. Tempat ini bukan untuk sampah, melainkan untuk memperkuat ketahanan pangan," tegasnya.

Pengembangan kawasan seluas sekitar 20 hektare yang telah memperoleh Persetujuan Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) pada 23 Juni 2026 akan dibagi menjadi dua zona. 
Lahan seluas 17 hektare diproyeksikan mampu menampung sekitar 5.000 ekor sapi dan dilengkapi berbagai fasilitas, antara lain kantor operasional, gudang pakan, kandang karantina, kandang penggemukan, jembatan timbang, serta instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Adapun tiga hektare sisanya akan dimanfaatkan sebagai ruang penghijauan.

Untuk mempercepat pengembangannya, Pramono telah menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP), serta Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) agar pekerjaan yang menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta dapat dimulai lebih awal, paling lambat pada awal September 2026.

Kawasan ini dirancang menerapkan konsep peternakan terintegrasi dari hulu hingga hilir, meliputi penggemukan sapi, penyediaan pakan berkualitas yang dikelola secara mandiri dengan dukungan teknologi, rumah potong hewan, cold storage, hingga fasilitas pengolahan daging (meat processing) dalam satu kawasan. Integrasi tersebut diharapkan menciptakan rantai pasok yang lebih efisien, higienis, modern, sekaligus memberikan nilai tambah bagi sektor peternakan.

Selain memperkuat ketahanan pangan, Pramono memastikan pengembangan kawasan ini akan melibatkan masyarakat sekitar melalui penyerapan tenaga kerja lokal, kemitraan penyediaan hijauan pakan ternak, serta pemberdayaan pelaku usaha setempat.

Langkah ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sirkular, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan peternakan berbasis teknologi, serta memperkuat ketahanan pangan DKI Jakarta secara berkelanjutan.

"Saya sudah menyampaikan kepada Kepala Dinas LH, Kepala Dinas KPKP, dan Direktur Utama Dharma Jaya agar semaksimal mungkin memberdayakan warga lokal," tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menyambut baik pengembangan aset milik Pemprov DKI Jakarta di wilayah Banten. Menurutnya, kolaborasi antardaerah tersebut akan memberikan manfaat bagi kedua provinsi.

"Jakarta membutuhkan Banten, begitu pula Banten membutuhkan Jakarta. Banyak warga Banten yang bekerja di Jakarta, sementara banyak warga Jakarta yang tinggal di Banten. Alhamdulillah, kami selalu dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara formal maupun informal," katanya.

Andra Soni juga mengapresiasi komitmen Pemprov DKI Jakarta yang mengembangkan kawasan tersebut sebagai sentra ketahanan pangan.

"Kami sangat berterima kasih karena memilih lokasi di Provinsi Banten. Kami yakin niat baik yang direncanakan Pak Gubernur akan memberikan manfaat bagi warga Banten, masyarakat sekitar, dan tentunya bagi Indonesia," tutupnya.

Naik 17%! Kospi Cuma Butuh 5 Menit Buat Kembali ke Level 6.000-an

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNBC Indonesia — Indeks saham utama Korea Selatan, KOSPI terbang pada perdagangan siang ini. Hingga pukul 14.20 JST (12.20 WIB), Kospi berada di level 6.551,62, menguat 958,06 poin atau 17,13%. Kenaikan tersebut menyentuh level tertinggi jelang akhir pekan ini.

Berdasarkan data perdagangan, KOSPI dibuka di level 5.657,79, lebih tinggi dibandingkan posisi penutupan sebelumnya di 5.593,56 dan langsung melonjak ke 6.300-an dalam lima menit perdagangan. Indeks sempat menyentuh level terendah di 5.629,76, sebelum akhirnya terus menanjak dan mencapai level tertinggi harian di 6.551,62.

Sejak awal perdagangan, indeks tersebut langsung bergerak di zona hijau dan terus mempertahankan tren penguatan hingga siang hari.

Jika mengacu pada perdagangan sebulan terakhir, indeks KOSPI masih menunjukkan volatilitas yang cukup tinggi. Berdasarkan grafik bulanan, indeks tersebut sempat berada di kisaran di atas 9.000-an pada 22 Juni sebelum mengalami tren penurunan bertahap hingga menyentuh area sekitar 5.500-an kemarin.

Mengutip CNBC Internasional, indeks Kospi Korea Selatan naik lebih dari 15% pada Jumat setelah raksasa semikonduktor SK Hynix dan Samsung Electronics melesat. Saham SK Hynix melonjak 25%, sementara Samsung melambung lebih dari 20% seiring kembalinya momentum kenaikan saham AI.

Perusahaan raksasa semikonduktor Korea Selatan, SK Hynix dan Samsung Electronics, melonjak tajam di bursa Seoul pada Jumat, mengikuti lonjakan tajam saham teknologi AS setelah laporan laba yang luar biasa dari Amazon dan Microsoft menghidupkan kembali optimisme terkait belanja di bidang kecerdasan buatan.

Saham-saham chip Jepang juga melonjak tajam. Advantest naik hampir 18%, sementara Tokyo Electron naik hampir 9%, Disco naik lebih dari 13%, Lasertec naik lebih dari 12%, dan Renesas Electronics naik lebih dari 10%. SoftBank Group, yang menjadi indikator utama di sektor kecerdasan buatan karena memiliki Arm, juga melonjak lebih dari 9%.

(mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC]

Satpol PP Diminta Jadi Aparat yang Dicintai Masyarakat

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri mendorong Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertransformasi menjadi wajah terdepan pelayanan publik yang humanis, dengan memperkuat pendekatan yang mengedepankan empati dan pelayanan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengatakan, kualitas interaksi Satpol PP dengan masyarakat akan membentuk persepsi publik terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan, sehingga pendekatan yang mengedepankan empati dan pelayanan harus terus diperkuat.

"Kalau pajangannya bagus, orang melihat toko itu akan bagus, tetapi kalau pajangannya jelek masyarakat langsung melabeli toko itu jelek," ujarnya saat membuka Bimbingan Teknis Training of Trainers (ToT) bagi anggota Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di Pusdiklat PT. JISS, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (31/7/2026).

Tomsi menjelaskan, peningkatan kapasitas aparatur menjadi kebutuhan mendesak mengingat anggota Satpol PP berasal dari beragam latar belakang, mulai dari tenaga honorer, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga Aparatur Sipil Negara (ASN). Oleh karena itu, pelatihan diperlukan untuk menyamakan standar kompetensi, memperkuat pemahaman terhadap prosedur operasional, serta membangun budaya pelayanan yang profesional dan berempati dalam setiap pelaksanaan tugas.

Selain meningkatkan kompetensi, ia juga mendorong Satpol PP menghadirkan berbagai inovasi pelayanan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Menurutnya, peran Satpol PP tidak seharusnya dipersepsikan sebatas penegakan Peraturan Daerah, tetapi juga mampu hadir melalui aksi-aksi sosial, seperti membantu anak-anak menyeberang jalan, mendukung penyaluran bantuan kemanusiaan, maupun pelayanan lain yang memperkuat kedekatan dengan warga.

"Mulai berkreasi memiliki ide-ide baru untuk mengembangkan pekerjaannya," tegasnya.

Prabowo Siapkan Mobil Nasional, Menilik Jejak Panjang Ambisi Mobnas Indonesia - Industri Katadata.co.id

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

Pemerintah kembali menghidupkan ambisi membangun mobil nasional (mobnas). Kali ini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasukkan program mobil dan motor nasional sebagai bagian dari strategi industrialisasi dan hilirisasi dalam Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).

Rencana itu tercantum dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027. Pemerintah bahkan menyiapkan kawasan industri mobil nasional seluas 412 hektare di Subang, Jawa Barat, sebagai basis pengembangan industri otomotif nasional.

“Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sektor manufaktur, memperkuat rantai pasok domestik, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas,” kata Prabowo dalam dari dokumen KEM-PPKF 2027, Jumat (31/7). 

Pendanaan proyek jangka menengah akan didukung oleh Danantara bersama investor swasta. Pada 2026, proyek disebut telah menyelesaikan studi pra-kelayakan (pre-feasibility study) dan pradesain prototipe sehingga siap memasuki fase implementasi melalui skema pembiayaan publik dan swasta.

Sementara itu, pemerintah juga melanjutkan pengembangan motor nasional berbasis listrik yang dikerjakan PT LEN. Hingga April 2026, sebanyak 3.000 unit kendaraan operasional roda dua listrik telah didistribusikan secara nasional. Pemerintah menilai capaian tersebut menjadi fondasi awal untuk membangun industri kendaraan listrik dalam negeri, meski skalanya masih bersifat pilot project.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengungkapkan mobil nasional tengah disiapkan oleh PT Pindad. Menurutnya, kendaraan tersebut akan diproduksi di kawasan Karawang dan tidak hanya terdiri dari satu model.

"Salah satunya sedan listrik, tentunya nanti ada multi produk," kata Airlangga pada April lalu.

Wacana itu menguat setelah Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata bertemu Chief Technology Officer (CTO) BPI Danantara dan Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa untuk membahas percepatan pengembangan mobil nasional. Pemerintah menilai proyek tersebut bukan sekadar membangun kendaraan, tetapi juga menciptakan ekosistem industri otomotif nasional yang lebih berdaya saing.

Meski demikian, sejarah menunjukkan jalan menuju lahirnya mobil nasional tidak pernah mudah. Sejumlah proyek serupa pernah digagas sejak era Orde Baru, namun sebagian besar gagal berlanjut karena persoalan ekonomi, regulasi hingga kesiapan industri.

Maleo, Ambisi Teknologi Habibie yang Terhenti Krisis

Salah satu proyek mobil nasional pertama lahir pada 1993 melalui inisiatif Menteri Riset dan Teknologi saat itu, BJ Habibie. Mobil bernama Maleo dikembangkan bersama produsen otomotif asal Inggris, Rover, dengan desain yang dikerjakan PT Bahana Prakarya Industri Strategis (BIPS).

Proyek tersebut melibatkan sejumlah BUMN strategis, seperti Pindad, IPTN, INTI, LEN, dan Krakatau Steel, dengan target kandungan lokal mencapai sekitar 60%.

Maleo dirancang menggunakan mesin tiga silinder berkapasitas 1.200 cc yang dikembangkan bersama Ford dan General Motors (GM). Mobil itu ditargetkan mulai diproduksi massal pada 1997. Namun, krisis moneter 1998 membuat proyek tersebut berhenti sebelum sempat dipasarkan.

Pada era yang sama, Bakrie Brothers juga mengembangkan Beta 97 MPV pada 1994. Bakrie meminta bantuan rumah desain Shado asal Inggris untuk menciptakan desain awal mobnas ini. Pada April 1995, desain Beta 97 MPV selesai dan mulai dikembangkan. 

Namun, nasib Beta sama dengan Maleo, karena bisnis Bakrie jatuh akibat krisis ekonomi 1998. Padahal, Bakrie telah menyiapkan aspek pendukung Beta 97 MPV dari perakitan hingga persiapan anggaran produksi pada Desember 1997.

Timor dan Bimantara, Sukses Sesaat Berujung Sengketa WTO

Masih pada era Orde Baru, pemerintah meluncurkan program mobil nasional melalui Timor yang digagas Tommy Soeharto bersama PT Timor Putra Nasional. Berkat fasilitas pembebasan bea masuk, harga Timor jauh lebih murah dibanding mobil impor sehingga penjualannya meningkat pesat.

Penjualannya pun laris. Timor ditantang harus dapat memproduksi 15 ribu mobil pada September 1996. Dengan cepat, Tommy berhasil membuat 70 ribu unit mobil per tahun. 

Namun, program tersebut menuai kontroversi karena Timor menggunakan basis mobil Kia asal Korea Selatan dengan skema rebadge. Kebijakan insentif pemerintah kemudian digugat Jepang ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). 

Melansir dokumen resmi WTO pada 1996, Jepang menilai pemberian fasilitas pajak dan tarif yang hanya dinikmati satu produsen tertentu berpotensi melanggar prinsip perlakuan yang sama terhadap produk impor sebagaimana diatur dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994. Selain itu, persyaratan kandungan lokal sebagai syarat memperoleh insentif juga dinilai bertentangan dengan ketentuan dalam Perjanjian TRIMs.

Dampak gugatan ini, Timor ditutup setelah adanya kesepakatan antara Presiden Soeharto dan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional, Michel Camdessus. Pada 22 April 1998, WTO kemudian memutuskan program mobil nasional Indonesia tidak sesuai dengan aturan perdagangan internasional. Pemerintah kemudian menghentikan program tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1998.

Nasib serupa dialami Bimantara milik Bambang Trihatmodjo. Bekerja sama dengan Hyundai, proyek tersebut menghasilkan Bimantara Nenggala dan Hyundai Accent. Namun, pengembangannya ikut berhenti seiring krisis ekonomi dan berakhirnya pemerintahan Orde Baru.

Kementerian Pertahanan Gunakan Mobil Esemka (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Esemka, Simbol Mobil Nasional yang Belum Diproduksi Massal

Setelah era Reformasi, nama Esemka menjadi ikon baru mobil nasional. Proyek yang digagas Sukiyat pada 2007 sebagai media pembelajaran siswa SMK itu semakin dikenal setelah digunakan Joko Widodo saat masih menjabat Wali Kota Solo sebagai kendaraan dinas.

Pengembangan Esemka kemudian menarik minat investor. Pada 2015, PT Adiperkasa Citra Lestari mengambil alih proyek tersebut dan melanjutkan pembangunan fasilitas produksi di Boyolali.

Meski akhirnya lolos uji emisi pada 2012 setelah beberapa kali penyempurnaan, Esemka belum berhasil diproduksi secara massal. Salah satu hambatannya adalah perubahan regulasi emisi ke standar Euro 4, sementara sertifikasi yang dimiliki saat itu masih menggunakan mesin berstandar Euro 2 sehingga harus menjalani pengujian ulang.

Dalam catatan Katadata.co.id, Kementerian Perindustrian menyatakan belum menerima arahan resmi mengenai program mobil nasional, sementara produksi massal Esemka juga belum terealisasi hingga kini.

Kemhan Pastikan SPPI Jadi Manajer Kopdes Merah Putih Selama 2 Tahun

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

Bagikan:

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI Tri Budi Utomo mengatakan para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon manajer Koperasi Merah Putih yang telah mengikuti diklat akan bekerja selama dua tahun di koperasi.

"Mereka nanti akan ada penugasan waktu tertentu, paruh waktu tertentu itu kurang lebih selama dua tahun," kata Tri usai mengikuti upacara penutupan Diklat SPPI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 31 Juli.

Tri mengatakanmasa kerja selama dua tahun itu akan dijalani para SPPI setelah mendapatkan penugasan dari Badan Penyelenggara Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN).

Tri memastikan pemberian penugasan itu akan dilakukan dalam waktu dekat.

Sementara itu, Direktur PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo de Sousa Mota mengatakan para SPPI yang telah menyelesaikan diklat akan ditempat di beberapa koperasi yang sudah beroperasi.

"Jadi, teman-teman yang sudah selesai dilatih ini akan segera kitadeployke tempat-tempat (koperasi) yang sudah bisa beroperasi. Penempatan dilakukan kurang lebih sekitar dua atau tiga minggu ke depan," jelas Joao.

Berdasarkan data yang dimiliki ANTARA, tercatat ada 33.758 anggota SPPI yang selesai menjalani diklat di seluruh Indonesia.

BACA JUGA:

Jumlah itu terdiri atas 28.626 orang calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan 5.159 orang calon manajer Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP).

Mereka dinyatakan lulus setelah mengikuti Diklat Bela Negara selama satu setengah bulan di berbagai fasilitas pelatihan milik TNI.

Selama satu setengah bulan, mereka menimba ilmu di bidang manajerial koperasi, kedisiplinan, cinta tanah air dan bela negara.

Materi itu diberikan agar para SPPI memiliki jiwa nasionalisme tinggi dan jiwa patriot saat mengemban tugas sebagai manajer Koperasi Merah Putih.

Kemendagri bekali humas dengan strategi komunikasi lawan disinformasi

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri menggelar Bimbingan Teknis Penyusunan Strategi Komunikasi bagi Pejabat Fungsional Pranata Humas di Lingkungan Kemendagri sebagai upaya memperkuat kapasitas aparatur Humas dalam menyusun strategi komunikasi yang efektif di era digital.

"Bimtek yang dilaksanakan ini menjadi ruang untuk memperkuat kapasitas seluruh Pranata Humas dalam menyusun strategi komunikasi yang tepat, efektif, dan mampu mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi masing-masing," kata Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kemendagri Anwar Harun Damanik dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), media sosial, dan derasnya arus informasi telah mengubah cara masyarakat menerima sekaligus menyebarkan informasi.

Di balik kemudahan tersebut, tantangan berupa disinformasi dan misinformasi juga semakin kompleks. Kondisi ini menuntut pemerintah menghadirkan komunikasi yang semakin cepat, akurat, adaptif, dan mampu membangun kepercayaan publik.

Pada kesempatan itu, Anwar menegaskan pentingnya peran Pranata Humas dalam mendukung keberhasilan komunikasi pemerintahan.

Kemajuan AI dan media sosial memungkinkan informasi menyebar dalam hitungan detik, tetapi pada saat yang sama juga mempercepat penyebaran disinformasi maupun misinformasi.

Oleh karena itu, aparatur pemerintah, khususnya Pranata Humas, dituntut mampu menghadirkan informasi yang cepat, akurat, transparan, mudah dipahami, dan dapat dipercaya.

Anwar menekankan komunikasi pemerintah tidak lagi cukup berhenti pada penyampaian informasi.

Lebih dari itu, komunikasi harus mampu membangun pemahaman publik mengenai tujuan dan manfaat setiap kebijakan sehingga dapat meminimalkan kesalahpahaman maupun perbedaan persepsi di tengah masyarakat.

"Kecepatan tidak boleh mengorbankan ketepatan, kreativitas tidak boleh mengabaikan kebenaran. Pemanfaatan teknologi harus tetap dilakukan secara bertanggung jawab," ujarnya.

Ia menjelaskan, tantangan komunikasi pemerintah semakin besar seiring meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang digital.

Berdasarkan laporan Digital 2026 yang diterbitkan Data Reportal, Indonesia memiliki sekitar 230 juta pengguna internet atau 80,5 persen dari total populasi, serta sekitar 180 juta pengguna media sosial.

Besarnya ruang digital tersebut menuntut pemerintah menyusun strategi komunikasi yang adaptif, berbasis data, serta mampu menjangkau masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi secara efektif.

Dalam konteks tersebut, lanjut Anwar, peran Pranata Humas semakin strategis. Mereka tidak hanya bertugas mempublikasikan kegiatan pemerintah, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam mengomunikasikan berbagai kebijakan kepada masyarakat.

Karena itu, Pranata Humas perlu mampu mengenali dinamika isu, memahami kebutuhan informasi publik, menyusun pesan yang tepat, memilih media yang kredibel, serta memanfaatkan perkembangan teknologi secara bijaksana agar komunikasi pemerintah berlangsung secara terencana, konsisten, dan antisipatif.

Anwar mengajak seluruh Pranata Humas di lingkungan Kemendagri untuk terus meningkatkan profesionalisme, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta memperkuat koordinasi dan sinergi antarunit kerja.

Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah perlu didukung strategi komunikasi yang terencana, berbasis data, konsisten, dan mudah dipahami masyarakat sehingga mampu membangun kepercayaan publik sekaligus mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kaur terima 159 siswa baru - ANTARA News Bengkulu

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

Bengkulu (ANTARA) - Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu menerima 159 siswa baru pada tahun ajaran 2026/2027 dan menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

"Semoga seluruh fasilitas yang telah disiapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung proses belajar mengajar serta mencetak generasi yang cerdas, berkarakter, dan mampu bersaing pada masa depan," kata Wakil Bupati (Wabup) Kaur Abdul Hamid saat peresmian SRT 1 Kabupaten Kaur, Kamis.

Wabup Abdul Hamid mengatakan kehadiran SRT 1  menjadi langkah nyata pemerintah dalam memberikan kesempatan belajar yang lebih luas, khususnya bagi anak-anak yang membutuhkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas.

Dia berharap seluruh fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga proses pembelajaran berjalan baik dan mampu melahirkan generasi yang memiliki daya saing.

Menurut dia, Program Sekolah Rakyat merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat dalam memperluas pemerataan layanan pendidikan hingga ke daerah.

Kepala SRT 1 Kabupaten Kaur Selvi Maryati mengatakan sekolah tersebut menerima 159 peserta didik baru pada tahun ajaran 2026/2027, terdiri atas 90 siswa jenjang SMA, 49 siswa SMP, dan 20 siswa SD.

Dengan tambahan siswa baru tersebut, jumlah peserta didik yang kini menempuh pendidikan di SRT 1 Kabupaten Kaur mencapai 359 orang.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur dan Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Kepala Setra Dharma Guna Bengkulu, anggota DPR RI dan DPD RI, guru, siswa, serta masyarakat pada Kamis 30 Juli 2026 ini juga bersama-sama meresmikan sekolah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Lampung tersebut.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Uploader : Musriadi

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Seller Keluhkan Pajak Marketplace Dipotong dari Omzet, Ini Respons DJP - E-commerce Katadata.co.id

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

Salah satu seller mengeluhkan pajak marketplace 0,5% dipotong dari total omzet bruto atau gross merchandise value (GMV), mengingat biaya yang dikenakan platform dinilai cukup banyak. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atau DJP Kemenkeu pun merespons hal ini.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti menegaskan aturan pajak marketplace hanya mengubah mekanisme pembayaran, bukan menambah beban baru bagi pelaku usaha.

Dia juga menyampaikan, kewajiban membayar pajak atas penghasilan usaha sebenarnya sudah lama berlaku, baik bagi pedagang offline maupun online.

Inge mengatakan selama ini pedagang yang berjualan di toko, pasar, pusat dunia atau mal memiliki kewajiban perpajakan atas penghasilan dari kegiatan usahanya. Menurut dia, kewajiban ini bukan hal baru karena pajak penghasilan atas kegiatan usaha sudah lama diatur dalam ketentuan perpajakan.

“Prinsip yang sama juga berlaku bagi pedagang yang berjualan barang atau jasa melalui internet atau marketplace,” kata Inge kepada Katadata.co.id , Jumat (31/7).

Oleh karena itu, menurut dia tidak seharusnya muncul anggapan bahwa kebijakan baru itu akan memicu kenaikan harga barang.

“Ketentuan baru ini hanya mengatur perubahan mekanisme pelunasan pajak dari yang sebelumnya disetor sendiri menjadi ditentukan oleh pasar yang ditunjuk,” ujarnya.

Inge menjelaskan tujuan utama pajak marketplace yakni menciptakan level playing field antara pelaku usaha online dan offline . Selain itu, mekanisme pemungutan suara melalui pasar diharapkan memudahkan pedagang memenuhi kewajiban perpajakannya.

“Mekanisme ini dirancang untuk memberikan kemudahan administrasi, meningkatkan kepatuhan, dan memastikan perlakuan pajak yang setara antar pelaku usaha,” ujarnya.

Seller Persoalkan Dasar Pengenaan Pajak

Di sisi lain, pelaku usaha di pasar menilai kebijakan tersebut belum memperhitungkan biaya struktur yang menjadi tanggung jawab mereka. Keluhan itu ramai disampaikan di media sosial menjelang pemberlakuan mekanisme pemungutan pajak oleh marketplace mulai 1 Agustus.

Salah satunya disampaikan oleh pemilik toko online sekaligus kreator konten Defi Riana melalui akun Instagram @rekomendefi. Ia menilai perhitungan pajak berdasarkan omzet bruto kurang adil karena pedagang online harus menanggung berbagai potongan biaya sebelum memperoleh keuntungan.

Menurut Defi, pedagang dengan omzet mendekati Rp 500 juta per tahun harus menjaga penjualannya agar tidak melampaui batas tersebut jika ingin tetap memperoleh fasilitas izin PPh final. Ia memperkirakan omzet sekitar Rp 500 juta setahun setara dengan penjualan sekitar Rp 1,4 juta per hari.

Namun, dari omzet tersebut, pedagang tetap harus membayar komisi marketplace , biaya iklan, biaya afiliasi, hingga menanggung risiko pengembalian barang maupun kehilangan paket. Akibatnya, nilai yang benar-benar menjadi keuntungan jauh lebih kecil dibandingkan omzet bruto.

"Kita akan potong tuh sama marketplace kurang lebih 25%-an lah ya. Tambah belum lagi afiliasi yang kita harus bagi, belum lagi biaya operasional, biaya iklan, karena jaman sekarang nggak iklan nggak mungkin," kata Defi.

Ia juga menilai pengenaan PPh final sebesar 0,5% berdasarkan transaksi bruto sebelum dipotong biaya layanan marketplace membuat margin usaha semakin tertekan. Menurutnya, kondisi itu berpotensi mendorong sebagian pedagang menaikkan harga jual untuk mempertahankan keuntungan.