Selasa, 6 Oktober 2026 15:46 WIB
Pakar kebijakan publik Unsoed Purwokerto Prof Slamet Rosyadi. (ANTARA/Sumarwoto)
Purwokerto (ANTARA) - Pakar Kebijakan Publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Slamet Rosyadi menilai pelayanan publik pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara umum semakin baik, terutama dalam pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat.
"Secara umum pelayanan publik semakin baik karena pemerintah mau tidak mau wajib memberikan layanan dasar yang semakin baik kepada masyarakat," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa.
Ia mengatakan perbaikan pelayanan publik terlihat pada sejumlah sektor dasar, terutama pendidikan dan kesehatan yang dinilai semakin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Menurut dia, komitmen pemerintah untuk menghadirkan layanan yang lebih inklusif juga terlihat dari adanya wacana penghapusan uang kuliah tunggal (UKT) bagi perguruan tinggi negeri.
Ia menilai kebijakan tersebut, jika direalisasikan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi dengan mengurangi beban biaya yang selama ini masih berat bagi sebagian masyarakat.
"Ini bagaimana ada komitmen dari pemerintah saat ini untuk memberikan layanan yang lebih inklusif, lebih afirmatif agar perguruan tinggi negeri itu betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat tanpa ada beban biaya yang oleh sebagian masyarakat mungkin masih sangat berat," kata Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed itu.
Ia mengatakan peningkatan kualitas pelayanan publik juga harus diikuti dengan penataan birokrasi, khususnya pada instansi pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Ia menilai pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan saat ini sudah semakin baik, meskipun masih terdapat sejumlah kasus yang dapat mencoreng upaya pemerintah dalam membangun pelayanan publik yang berkualitas seperti yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong.
"Seharusnya pelayanan kepada penghuni lapas sama semua. Tapi dengan adanya seperti itu mencoreng upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang semakin baik," katanya.
Ia mengatakan kasus penyalahgunaan kewenangan dalam pengurusan hak guna bangunan yang berkaitan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga menjadi persoalan yang mencoreng komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik.
Menurut dia, tindakan oknum dalam pelayanan publik dapat berdampak terhadap reputasi pemerintah secara keseluruhan karena masyarakat menilai kualitas pelayanan dari pengalaman yang mereka terima secara langsung.
"Reputasi yang ingin dibangun oleh pemerintah jadinya tercoreng oleh oknum," katanya.
Ia mengatakan tantangan yang perlu dibenahi pemerintah ke depan tidak hanya menyangkut kualitas layanan, juga penguatan lembaga pengawasan dan sinergi antarlembaga.
Sebagai upaya untuk menghadapi tantangan pelayanan publik ke depan, dia mendorong pemerintah meningkatkan kemampuan mendengar dan merespons aspirasi masyarakat.
Menurut dia, masyarakat saat ini semakin kritis dan memiliki banyak saluran untuk menyampaikan keluhan maupun aspirasinya, salah satunya melalui media sosial.
"Jadi pemerintah harus banyak mendengar. Kemampuan untuk mendengar aspirasi masyarakat itu menjadi bagian penting untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik," katanya.
Ia mengatakan aspirasi masyarakat perlu menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar dalam mengeksekusi kebijakan dan pelayanan agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, kata dia, pemerintah tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga memastikan layanan tersebut dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
"Eksekusi pelayanan-pelayanan publik harus betul-betul sesuai dan bisa menjangkau lebih banyak masyarakat untuk menikmati pelayanan tersebut," kata Prof Slamet.
Baca juga: Pakar hukum: Penanganan balap liar perlu melibatkan tokoh masyarakat
Pewarta: Sumarwoto
Editor:
Edhy Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
ILUSTRASI. Pelayanan nasabah di Kantor CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) (KONTAN/Baihaki)
Reporter: Ade Priyatin | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) mencatat kinerja yang positif pada segmen pembiayaan multiguna.
Pada kuartal III-2026, CNAF mencatatkan pertumbuhan pembiayaan multiguna sebesar 71% year on year (YoY), dari yang senilai Rp 776 miliar pada periode yang sama di tahun sebelumnya menjadi Rp 1,32 triliun.
Menurut Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman, peningkatan permintaan pembiayaan pada segmen multiguna didorong oleh kebutuhan masyarakat terhadap likuiditas tunai untuk berbagai keperluan, baik kebutuhan produktif maupun konsumtif.
Baca Juga: NIM Perbankan Tertekan Biaya Dana, Bank Mulai Susun Strategi Jaga Margin
Selain itu, kemudahan akses terhadap pembiayaan dan kebutuhan masyarakat yang makin beragam menjadi salah satu faktor yang mendukung permintaan multiguna.
Kendati masih menunjukkan tren positif, CNAF melihat segmen pembiayaan multiguna masih menghadapi tantangan.
"Kami melihat bahwa di tengah kondisi daya beli masyarakat yang masih menghadapi tantangan, kebutuhan terhadap likuiditas untuk berbagai keperluan tetap masih ada," ujarnya kepada Kontan, Selasa (6/10/26). Namun, prospek pembiayaan multiguna masih dipandang positif hingga akhir tahun 2026.
Peluang pertumbuhan pembiayaan multiguna masih tetap terbuka sejalan dengan kebutuhan masyarakat terhadap akses likuiditas untuk berbagai keperluan.
Perusahaan akan terus mencermati perkembangan daya beli masyarakat dan dinamika ekonomi makro. Selain itu, CNAF juga akan terus mengoptimalkan peluang yang ada dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan menjaga kualitas portofolio.
Sejalan dengan itu, perusahaan juga akan tetap menghadirkan solusi pembiayaan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Sejumlah upaya tersebut dilakukan untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.
Baca Juga: BRI Life Tawarkan Perlindungan Jiwa Perencanaan Keuangan Lewat Aurora Plus
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Tag
Selasa, 6 Oktober 2026 15:46 WIB
Tersangka kasus dugaan korupsi restitusi pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin Mulyono Purwo Wijoyo berjalan menuju ruang pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (27/2/2026). KPK memeriksa mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin itu sebagai tersangka kasus dugaan korupsi restitusi pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin dengan barang bukti uang tunai senilai Rp1,5 miliar dan sejumlah bukti transaksi dalam operasi tangkap tangan (OTT). ANTARA FOTO/Reno Esnir/fzn/tom
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 10 orang saksi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terkait pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin.
"KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi di Polresta Banjarmasin," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa.
Budi mengatakan para saksi tersebut terdiri atas PRH selaku Direktur PT Primeramineral Anugerah Semesta, MRY selaku Direktur PT Tanah Bumbu Resources, SGH dan RMW selaku pegawai PT Anugerah Lumbung Energi, pihak swasta berinisial FIH dan WAH, serta BAR, YUS, ER, dan IG selaku aparatur sipil negara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan KPP Madya Banjarmasin pada 4 Februari 2026.
Sehari kemudian, KPK menetapkan Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Purwo Wijoyo, pegawai KPP Madya Banjarmasin Dian Jaya Demega, serta Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti Venasius Jenarus Genggor sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait restitusi pajak.
Pada tanggal tersebut, KPK menjelaskan bahwa mulanya terdapat permintaan uang apresiasi setelah KPP Madya Banjarmasin mengurus permohonan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) PT Buana Karya Bhakti.
Perusahaan itu mengajukan restitusi PPN untuk tahun pajak 2024 dengan status lebih bayar.
Hasil pemeriksaan KPP menunjukkan nilai lebih bayar sebesar Rp49,47 miliar dengan koreksi fiskal Rp1,14 miliar sehingga nilai restitusi menjadi Rp48,3 miliar.
Atas pengurusan tersebut, para tersangka diduga menerima uang dengan total Rp1,5 miliar yang kemudian dibagi sesuai dengan jatah masing-masing.
KPK pada 20 Juli 2026 mengumumkan pengembangan penyidikan perkara tersebut.
Dalam pengembangan perkara, KPK mengumumkan telah menyita 680 ribu dolar Amerika Serikat, 1,3 kilogram emas, serta Rp100 juta dari penggeledahan di sejumlah lokasi maupun pengembalian oleh saksi.
Selain itu, KPK menyita uang lebih dari Rp1 miliar dan 49 ribu dolar AS saat memeriksa dua ASN Ditjen Pajak berinisial JKP dan SMG pada 1 Oktober 2026.
Pewarta : Rio Feisal
Editor:
Andriy Karantiti
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Selasa, 6 Oktober 2026 15:46 WIB
Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Selasa (8/9/2026). ANTARA/Rio Feisal
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil ajudan Wali Kota Padangsidimpuan hingga Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Selatan Fachri Ananda Harahap untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.
"KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padangsidimpuan, Sumut, atas nama FIH selaku ajudan Wali Kota Padangsidimpuan dan FAC (Fachri) selaku Kadis PUPR Tapsel," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa.
Selain mereka, Budi mengatakan KPK memanggil lima saksi lainnya dalam penyidikan kasus tersebut, yakni mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padangsidimpuan Ahmad Juni, aparatur sipil negara pada Dinas PUPR Padangsidimpuan berinisial SIH, SSS, dan AMW, kemudian OSC selaku ASN pada Dinas PUPR Tapsel.
Kasus tersebut bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 26 Juni 2025.
OTT tersebut terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumut.
Dua hari kemudian, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara yang terbagi dalam dua klaster tersebut.
Kelima tersangka tersebut adalah Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Gunung Tua Dinas PUPR Sumut yang juga pejabat pembuat komitmen Rasuli Efendi Siregar, pejabat pembuat komitmen di Satker PJN Wilayah I Sumut Heliyanto, Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group Muhammad Akhirun, dan Direktur PT Rona Na Mora Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang.
Klaster pertama berkaitan dengan empat proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut, sedangkan klaster kedua terkait dua proyek di Satker PJN Wilayah I Sumut. Total nilai enam proyek tersebut mencapai sekitar Rp231,8 miliar.
Dalam konstruksi perkara, KPK menduga Muhammad Akhirun dan Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang berperan sebagai pemberi suap.
Sementara penerima suap pada klaster pertama diduga adalah Topan Ginting dan Rasuli Efendi Siregar, sedangkan Heliyanto diduga menjadi penerima suap pada klaster kedua.
Pada 5 Mei 2026, KPK mengumumkan pengembangan penyidikan kasus tersebut dengan menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum sehingga belum ada tersangka yang ditetapkan.
Pewarta: Rio Feisal
Uploader: Aang Sabarudin
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Samarinda (ANTARA) - Korem 091/Aji Surya Natakesuma (ASN) mengerahkan para Bintara Pembina Desa (Babinsa) secara intensif untuk membimbing generasi muda di Kalimantan Timur (Kaltim) beralih ke metode pertanian modern guna menyiasati krisis regenerasi petani.
Komandan Korem (Danrem) 091/ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul di Samarinda, Selasa, mengatakan tantangan utama di lapangan saat ini adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) karena generasi muda cenderung memilih profesi sebagai operator alat berat ketimbang menjadi petani.
"Kami menurunkan Babinsa untuk mendampingi petani milenial secara intensif mulai dari pembersihan lahan, penataan irigasi, hingga proses penanaman dengan metode pertanian modern," katanya.
Menurut Anggara, pihaknya telah berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan kelompok tani lokal untuk menyiapkan program pencetakan sawah baru seluas 5.000 hektare di wilayah Kalimantan Timur menjelang akhir tahun 2026.
Sebelumnya, Korem 091/ASN juga sukses mengerjakan pencetakan sawah sekitar 1.200 hektare pada program tahun 2025.
"Program cetak sawah ini dalam upaya menyukseskan Asta Cita Presiden RI di bidang kemandirian pangan, sekaligus mengantisipasi kerentanan rantai pasok dari luar pulau," ujar dia saat menjadi pembicara pada dialog interaktif bertema "TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur" yang bertepatan dengan momentum peringatan HUT ke-81 TNI.
Ia menambahkan perluasan pangan sangat krusial agar pulau-pulau besar dapat mandiri menghidupi dirinya sendiri, serta mampu mengantisipasi hambatan jalur distribusi logistik dari luar Kalimantan.
Dalam menjalankan tugas ketahanan wilayah ini, jajarannya senantiasa berpedoman pada pilar TNI PRIMA (Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif).
Untuk mendukung target kemandirian tersebut, kata dia, Panglima TNI telah memerintahkan aktivasi Kompi Produksi di setiap Komando Distrik Militer (Kodim) jajaran.
Unit ini bertugas membangun klaster pertanian, peternakan, dan perikanan terintegrasi dari hulu ke hilir bersama masyarakat dan pelaku usaha agar stimulus bantuan pemerintah berdampak jangka panjang.
Di samping fokus pada ketahanan pangan, jajaran Korem 091/ASN sepanjang Agustus hingga September 2026 juga aktif bersinergi bersama pemda dan kepolisian untuk memadamkan titik api akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta mengatasi paparan kabut asap di wilayah Kaltim.
Anggara berpesan kepada seluruh prajurit agar senantiasa memberikan pengabdian terbaik dengan tulus dan ikhlas demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
"Saya pesankan kepada prajurit, kalau kita tidak bisa berbuat yang baik lebih baik diam. Jika bisa berbuat dengan baik, lakukanlah dengan tulus dan ikhlas sehingga apa yang dikerjakan betul-betul mendapat berkah," ujar dia..
Ia juga mengajak masyarakat Kaltim untuk terus mempererat silaturahmi dan bersinergi dengan para Babinsa di lapangan demi mengatasi berbagai kesulitan di desa, menjaga kedaulatan negara, sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Pewarta: Arumanto
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Selasa, 6 Oktober 2026 15:45 WIB
Pesepak bola Timnas Indonesia Ole Romeny berselebrasi usai mengalahkan Timnas Thailand dalam pertandingan final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2026). Timnas Indonesia juara setelah mengalahkan Timnas Thailand lewat adu penalti dengan skor 4-2. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/Lmo/rwa. (ANTARA FOTO/RIVAN AWAL LINGGA)
Jakarta (ANTARA) - Penyerang Timnas Indonesia Ole Romeny membawa jersi Marselino Ferdinan saat merayakan keberhasilan menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin.
Ole melakukan hal ini karena menurutnya, Marselino merupakan pemain yang juga pantas mendapatkan gelar juara ini meski sang pemain tak bisa bermain karena fokus pemulihan cedera.
"Saya memikirkannya saat kami meraih gelar ini. Ini juga untuk Lino. Dia juga mewakili seluruh anak-anak di Indonesia, jadi saya sangat menyayanginya," ujar Ole di mixed zone SUGBK, Senin.
Kedekatan Ole dan Marselino dimulai saat keduanya berada di tim yang sama, yaitu Oxford United.
Marselino lebih dulu berada di Oxford United pada Agustus 2024, sebelum kemudian menyusul pada Januari 2025.
Keduanya semakin dekat setelah bahu-membahu di lini serang tim Garuda, dengan assist Marselino mengantarkan Ole mencetak gol pertamanya di SUGBK dalam kemenangan 1-0 atas Bahrain di laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga pada Maret 2025.
"Tentu saja saya harus mengingat saudara saya. Dia (Marselino) ada untuk saya sejak hari pertama. Jadi, ketika kami meraih gelar pertama ini, saya juga harus mengingat saudara saya," kata Ole.
Adapun, di FIFA ASEAN Cup 2026, Ole selalu tampil sebagai starter untuk Indonesia dalam empat pertandingan yang diakhiri dengan catatan satu gol dan empat assist.
Pewarta : Zaro Ezza Syachniar
Editor:
Andriy Karantiti
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Selasa, 6 Oktober 2026 15:45 WIB
Suasana di Stasiun Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. ANTARA/Gunawan.
Blora (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia mencatat pengguna layanan kereta api melalui Stasiun Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, selama Januari hingga September 2026 sebanyak 519.325 pelanggan atau meningkat sebesar 17,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
"Pada periode Januari-September 2025 jumlah pelanggan yang menggunakan layanan kereta api melalui Stasiun Cepu tercatat sebanyak 443.156 orang," kata Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 4 Semarang Luqman Arif di Blora, Selasa.
Ia mengungkapkan pelanggan yang berjumlah 519.325 orang, meliputi 256.781 pelanggan berangkat dan 262.544 pelanggan tiba. Jumlah tersebut meningkat 17,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
Pada periode yang sama tahun 2025, jumlah pelanggan yang berangkat dari Stasiun Cepu tercatat sebanyak 220.583 orang, sedangkan pelanggan yang tiba sebanyak 222.573 orang.
Menurut dia, pertumbuhan jumlah pelanggan tersebut menunjukkan meningkatnya penggunaan layanan kereta api oleh masyarakat untuk berbagai kebutuhan perjalanan.
"Pertumbuhan pelanggan di Stasiun Cepu menjadi hal positif bagi KAI Daop 4 Semarang sekaligus menjadi motivasi bagi kami untuk terus menjaga kualitas pelayanan. Kami berkomitmen memastikan kebutuhan perjalanan pelanggan dapat terlayani dengan baik," ujarnya.
Luqman menambahkan peningkatan jumlah pelanggan harus diiringi dengan konsistensi dalam menjaga keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan keandalan operasional perjalanan kereta api.
KAI Daop 4 Semarang, kata dia, memastikan seluruh aspek pelayanan berjalan sesuai standar, mulai dari pelayanan di stasiun, proses keberangkatan, selama perjalanan, hingga pelanggan tiba di stasiun tujuan.
"Keselamatan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap penyelenggaraan perjalanan kereta api," ujarnya.
Dalam mendukung kebutuhan pelanggan, KAI Daop 4 Semarang terus meningkatkan kualitas pelayanan untuk memberikan keamanan, kenyamanan dan keandalan kepada pelanggan. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan berbagai fasilitas serta kemudahan layanan di stasiun.
Pemanfaatan layanan digital turut dikembangkan untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam memenuhi berbagai kebutuhan perjalanan kereta api.
Baca juga: 9.571 pengunjung di Terminal Gagak Rimang Blora
Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor:
Edhy Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, menyebut pembahasan Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan yang akhirnya disahkan DPR RI hari ini, Selasa (6/10/2026), tidak dilakukan secara terburu-buru.
Menurut Yassierli, pembahasan di tingkat Panitia Kerja (Panja) berlangsung lebih dari satu setengah bulan dengan pembahasan yang dilakukan secara intensif. Ia juga menegaskan proses penyusunan beleid tersebut telah melibatkan masukan dari berbagai pihak, sejak jauh sebelum pembahasan di Panja.
"Enggak juga (terbilang cepat), kita lebih dari satu setengah bulan Panja, pagi, siang, sore, malam. Meaningful participation sudah kita lakukan sejak tahun lalu," kata Yassierli saat ditemui usai mengikuti Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Yassierli mengatakan, proses tersebut juga melibatkan serikat pekerja dan pengusaha, termasuk Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Menurutnya, proses partisipasi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah dan DPR dapat mencapai kesepakatan.
"Kalau tanpa meaningful participation rasanya tidak mungkin kita bisa ya.. keluar dengan kesepakatan seperti itu," ujarnya.
Namun, proses pembahasan tersebut tidak berarti seluruh aspirasi dari pekerja maupun pengusaha masuk ke dalam UU. Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengakui masih ada sejumlah keberatan dari kalangan industri terhadap beleid tersebut.
Faisol mengatakan pemerintah telah membahas berbagai masukan antarinstansi dan menyampaikannya dalam pembahasan bersama Panja. Menurutnya, pada akhirnya pemerintah dan DPR harus mencari titik temu dari berbagai kepentingan.
"Saya kira kita sudah menemukan beberapa titik persinggungan yang bisa diterima oleh semua pihak," kata Faisol dalam kesempatan yang sama.
Ia menegaskan, tidak semua usulan dan keberatan dari pelaku usaha dapat diakomodasi. Hal yang sama berlaku terhadap aspirasi serikat pekerja.
"Jadi memang tidak semua hal yang jadi keberatan ditampung di dalam undang-undang, sama seperti keberatan maupun usulan dari para serikat pekerja juga tidak semua ditampung," sebutnya.
Faisol menyebut hasil pembahasan tersebut merupakan titik temu yang dinilai cukup baik. Adapun sejumlah detail pelaksanaan aturan akan menunggu produk hukum turunan, termasuk Peraturan Pemerintah (PP).
"Nanti kita lihat di dalam pelaksanaan, produk hukum turunannya, PP ya," ucap Faisol.
Ia juga memastikan pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan yang pada akhirnya ditetapkan menjadi UU hari ini, tidak terbilang cepat maupun tergesa-gesa.
"Saya kira normal, normal semuanya," tutur dia.
Sebelumnya, sejumlah kalangan industri memang menyampaikan keberatan terhadap beberapa substansi RUU Pelindungan Ketenagakerjaan.
Meski demikian, pemerintah dan DPR akhirnya menyepakati RUU tersebut untuk dibawa ke pembicaraan tingkat II, dan kemudian disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (6/10/2026).
Wamenperin Faisol Riza saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (6/10/2026). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Foto: Wamenperin Faisol Riza saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (6/10/2026). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Selasa, 6 Oktober 2026 - 15:45 WIB
Jakarta, VIVA – Kabar mengejutkan datang dari band Govinda. Setelah belasan tahun melewati perjalanan musik bersama, vokalis Muhammad Irfan Hadari akhirnya memilih untuk mengakhiri kebersamaannya dengan grup yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan kariernya.
Baca Juga
Keputusan tersebut disampaikan Irfan secara langsung melalui akun Instagram pribadinya, @muhammadirfan. Dalam unggahan berlatar hitam, ia mengumumkan bahwa dirinya resmi mengundurkan diri dari Govinda pada Senin awal Oktober 2026.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
"Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh. Sebuah pemberitahuan, sebuah perpisahan. Dari saya, dan teman teman Govinda. Tepat hari Senin, saya secara resmi mengundurkan diri dari Govinda Band," tulis Irfan, dikutip Selasa (6/10/2026).
Baca Juga
Pengumuman itu menjadi penanda berakhirnya salah satu fase panjang dalam kehidupan Irfan. Selama bertahun-tahun, Govinda bukan hanya menjadi wadah bagi dirinya untuk menyalurkan kecintaan terhadap musik, tetapi juga tempat dirinya tumbuh bersama para personel lainnya.
Irfan menyebut keputusan untuk mengambil jalan masing-masing telah dibuat dengan kesadaran bersama. Meski tidak lagi berada dalam satu grup, perjalanan panjang yang telah mereka lalui tentu meninggalkan begitu banyak cerita.
Baca Juga
"Band yang telah berjalan belasan tahun bersama, hari ini kami secara sadar, untuk memilih jalan yang berbeda," lanjutnya.
Dalam pernyataannya, Irfan juga mengenang Govinda sebagai bagian besar dari perjalanan hidupnya. Ia menyampaikan apresiasi kepada para personel yang selama ini telah menjadi rekan sekaligus keluarga.
"Teruntuk Govinda dari hati yang paling dalam, terima kasih atas kesempatan bersama selama ini. Kita tumbuh dan besar bersama, melewati fase berkawan hingga berkeluarga. Tentu terlalu banyak cerita, pencapaian dan kenangan yang baik telah dilalui bersama," tuturnya.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Tak hanya berisi pengumuman perpisahan, unggahan Irfan juga menjadi bentuk penghormatan kepada perjalanan panjang Govinda. Ia menyampaikan permohonan maaf atas berbagai kekurangan maupun kesalahan yang mungkin terjadi selama menjalani kebersamaan.
Irfan juga memberikan doa terbaik untuk Govinda agar grup tersebut tetap mampu melanjutkan perjalanan dan menorehkan pencapaian baru di industri musik. Ucapan terima kasih turut ditujukan kepada MyMusic Records serta Skyrock Entertainment yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan karier mereka.
Halaman Selanjutnya
Meski kini tak lagi menyandang status sebagai vokalis Govinda, Irfan memastikan bahwa perpisahan tersebut bukan berarti dirinya meninggalkan dunia musik.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk meningkatkan kualitas pengawasan agar bisa mendorong kepercayaan yang lebih baik dari masyarakat.
Hal itu ia sampaikan dalam Upacara Peringatan Hari Bea Cukai (HBC) ke-80 Tahun 2026 di Kantor Pusat DJBC, Jakarta, Selasa.
“Pengawasan yang kuat tidak semata-mata diukur dari banyaknya penindakan, tetapi pengawasan yang kuat juga diukur dari kepercayaan masyarakat kepada institusi kita,” kata Suahasil dalam keterangan pers.
Pengawasan tidak hanya diarahkan terhadap narkotika dan barang yang membahayakan masyarakat, tetapi juga terhadap penyelundupan komoditas strategis dan sumber daya alam Indonesia, termasuk emas, nikel, dan komoditas strategis lainnya.
Pasalnya, kata Suahasil, penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai merupakan upaya untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia.
“Penindakan impor ilegal tidak hanya merupakan persoalan kepabeanan dan capaian kinerja organisasi, di dalamnya ada kepentingan masyarakat banyak,” kata Suahasil.
Menurutnya, penindakan terhadap impor ilegal memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan perekonomian nasional.
Sementara dari sisi pelayanan, Bea Cukai diminta terus memberikan kemudahan, kecepatan, transparansi, dan kepastian bagi masyarakat serta dunia usaha.
Kehadiran Bea Cukai diharapkan makin nyata dalam memperlancar arus barang, meningkatkan daya saing dunia usaha, mendorong ekspor, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Dengan demikian, Bea Cukai tidak hanya menjalankan fungsi sebagai revenue collector, tetapi juga sebagai community protector, trade facilitator, dan industrial assistance,” tuturnya.
Adapun per September 2026, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp240,28 triliun. Nilai itu setara 71,51 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 serta tumbuh sebesar 8,57 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).
Pewarta: Imamatul Silfia
Uploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.