Bandung (ANTARA) - Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat rekor kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menembus angka fantastis yaitu 95,4 persen, meski tingkat pengenalan masyarakat terhadap program unggulan daerah seperti bidang pendidikan, tercatat masih di bawah 50 persen.
Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan memaparkan rincian angka kepuasan tersebut terdiri dari 39,3 persen responden yang mengaku sangat puas dan 56,1 persen menyatakan cukup puas.
"Sementara itu, responden yang menyatakan kurang puas tercatat 3,3 persen, sedangkan yang mengaku tidak puas sama sekali hanya 0,5 persen. Adapun 0,8 persen responden menjawab tidak tahu atau tidak memberikan jawaban," kata Djayadi di Bandung, Kamis.
Berdasarkan hasil rilis survei evaluasi kinerja Pemprov Jabar, dominasi persepsi positif warga ditopang oleh apresiasi tinggi pada pembangunan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang dinilai responsif.
Djayadi menyimpulkan bahwa tingkat ketidakpuasan publik secara keseluruhan berada pada angka yang sangat marjinal, yakni hanya 3,8 persen.
Menurut dia, tingginya angka kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan KDM itu dipicu oleh tiga faktor utama, yakni penilaian positif pada penyelenggaraan pemerintahan (60,2 persen menilai baik), persepsi kondisi ekonomi yang cenderung stabil/moderat (44,3 persen), serta kinerja layanan publik dasar di lapangan.
"Aspek dengan apresiasi tertinggi adalah pembangunan infrastruktur dan layanan dasar, sedangkan sektor ekonomi masih menjadi tantangan utama pemerintah, meskipun lebih dari separuh responden tetap menyatakan puas terhadap kinerjanya," ujar Djayadi.
Dia menjelaskan ada hal menarik dalam survei itu yaitu LSI memotret adanya celah komunikasi publik terkait deretan program strategis pendidikan seperti Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK), hingga Sekolah Manusia Unggul (Maung) yang mayoritas didukung penuh oleh warga yang tahu, tetapi belum banyak dikenali secara merata.
"Namun, tingkat pengenalan atau awareness masyarakat terhadap berbagai program itu masih tergolong rendah, yakni belum mencapai 50 persen," ucapnya.
Survei LSI ini dilaksanakan pada periode 2-9 Juli 2026 di 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat menggunakan metode multistage random sampling yang melibatkan 800 responden terdistribusi secara proporsional.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Survei: Kepuasan kinerja Gubernur Jabar capai 95,4 persen
Pewarta: RPG
Editor : Ricky Prayoga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Perlindungan anak masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Negara harus hadir memastikan setiap anak memperoleh hak hidup, tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan.
Surabaya (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Wara Sundari Renny Pramana menilai tingginya kasus kekerasan terhadap anak menjadi alarm dan pekerjaan rumah yang harus segera ditangani melalui penguatan sistem perlindungan anak di berbagai lini.
"Perlindungan anak masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Negara harus hadir memastikan setiap anak memperoleh hak hidup, tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan," kata Renny di Surabaya, Kamis, bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026.
Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), Jawa Timur mencatat 2.758 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang 2025.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 750 kasus menimpa anak, sehingga menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah kasus kekerasan anak tertinggi kedua secara nasional setelah Jawa Barat.
Menurut Renny, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.
Peringatan Hari Anak Nasional, katanya, seharusnya dimanfaatkan sebagai momentum mengevaluasi efektivitas kebijakan perlindungan anak, bukan sekadar agenda seremonial.
Ia menegaskan penanganan kekerasan terhadap anak tidak cukup mengandalkan pendekatan hukum, tetapi harus diimbangi langkah pencegahan yang dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat hingga pemerintah daerah melalui kebijakan yang berpihak kepada kepentingan terbaik anak.
Renny menilai penguatan pola asuh keluarga, pendidikan karakter, serta pengawasan terhadap aktivitas anak di ruang digital menjadi kebutuhan yang semakin mendesak di tengah perkembangan teknologi.
"Perkembangan teknologi menghadirkan tantangan baru berupa perundungan siber, eksploitasi seksual daring, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia anak," ujarnya.
Selain persoalan kekerasan, ia juga menyoroti berbagai tantangan lain yang masih dihadapi anak-anak, seperti anak tidak bersekolah, pemenuhan gizi, kesehatan mental, hingga perlindungan sosial bagi anak dari keluarga rentan.
Renny juga mengungkapkan perundungan masih menjadi salah satu persoalan dominan di lingkungan pendidikan.
Berdasarkan data Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Jawa Timur, sekitar 37 hingga 37,5 persen pengaduan kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah merupakan kasus perundungan, baik fisik, verbal, maupun siber.
Menurut dia, investasi pembangunan tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga dengan memastikan anak memperoleh lingkungan yang aman untuk tumbuh dan berkembang.
Karena itu, DPRD Jawa Timur akan terus mengoptimalkan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan guna memperkuat program perlindungan anak.
Ia menilai penguatan layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), edukasi pengasuhan keluarga, serta kolaborasi lintas sektor menjadi langkah prioritas untuk menekan angka kekerasan terhadap anak.
Pewarta: Faizal Falakki
Editor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Bagikan:
KUPANG - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Nusa Tenggara Timur resmi meningkatkan penanganan kasus dugaan intimidasi terhadap dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni (dr. Icha) dari tahap penyelidikan ke penyidikan.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT Kombes Sigit Haryono,mengatakan keputusan tersebut diambil setelah tim penyidik gabungan menggelar perkara pada Kamis (23/7) dan menyimpulkan telah ditemukan adanya dugaan tindak pidana.
"Berdasarkan hasil gelar perkara, setelah dilakukan serangkaian tindakan penyelidikan, disimpulkan peristiwa yang dilaporkan merupakan suatu peristiwa pidana. Oleh karena itu, penanganannya ditingkatkan ke tahap penyidikan," katanya dilansir ANTARA, Kamis, 23 Juli.
Ia menjelaskan, sebelum mengambil keputusan tersebut, penyidik telah mengumpulkan berbagai alat bukti, memeriksa sejumlah saksi, serta meminta keterangan dari para ahli guna memastikan terpenuhinya unsur-unsur pidana.
Dia menegaskan dari hasil pengumpulan barang bukti, pemeriksaan saksi, serta koordinasi dengan para ahli, penyidik memperoleh dasar yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ini ke tahap penyidikan.
Dalam proses penyelidikan, tim penyidik gabungan yang dibentuk oleh Kapolda NTT Irjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, telah memeriksa 35 orang saksi.
Selain itu juga memeriksa empat orang terlapor, serta meminta keterangan dari lima orang ahli yang terdiri atas ahli hukum pidana, ahli bahasa, ahli psikologi, ahli victimologi dan kriminologi, serta ahli grafologi.
Menurut Kombes Pol. Sigit Haryono, pemeriksaan saksi dilakukan secara menyeluruh terhadap pihak-pihak yang mengetahui peristiwa tersebut, mulai dari keluarga mendiang dr.Icha, tenaga kesehatan di RSUD Kefamenanu dan Rumah Sakit Leona, pasien yang berada di lokasi saat dugaan intimidasi terjadi, dr. Tri Maharani yang sempat dihubungi dr.Icha, Ketua IDI Kabupaten TTU, hingga Ketua DPRD Kabupaten TTU.
Sementara itu, empat orang yang dilaporkan dalam perkara tersebut terdiri atas tiga anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara serta seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten TTU.
Ia menegaskan, pada tahap penyidikan, penyidik akan melakukan serangkaian tindakan hukum lanjutan, termasuk pendalaman alat bukti, pemeriksaan tambahan, serta langkah-langkah lain sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
"Polda NTT berkomitmen menangani perkara ini secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel. Setiap tahapan dilakukan berdasarkan fakta hukum, alat bukti, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.
Kasus dugaan intimidasi terhadap dr. Icha mulai ditangani Polda NTT setelah pihak keluarga melaporkan peristiwa tersebut pada 3 Juli 2026. Menindaklanjuti laporan itu, Kapolda NTT membentuk tim penyidik gabungan yang melibatkan personel Ditreskrimum, Ditreskrimsus, Ditres PPA dan PPO, Polres TTU, serta Polres Kupang guna memastikan penanganan perkara berlangsung secara komprehensif dan profesional.
Dengan peningkatan status ke tahap penyidikan, Polda NTT memastikan proses hukum akan terus berjalan sesuai mekanisme yang berlaku untuk mengungkap secara terang dugaan tindak pidana dalam perkara tersebut.
Dr. Icha, dokter muda berusia 27 tahun yang bertugas di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, ditemukan meninggal dunia pada 26 Juni 2025.
Sebelum meninggal, dr Eliza Priscila Utami Pakaenoni atau dr Icha diduga mengalami intimidasi saat menjalankan tugas sebagai tenaga medis yang melibatkan tiga anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+
Kamis, 23 Juli 2026 - 19:46 WIB
Jakarta, VIVA – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menyiapkan lahan seluas 7,8 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Ardi Mulyo, Kalimantan Utara (Kaltara).
Baca Juga
Lahan berstatus Hak Pengelolaan (HPL) transmigrasi itu akan digunakan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat di kawasan transmigrasi dan wilayah perbatasan.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Persetujuan prinsip penggunaan lahan tersebut disampaikan Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara saat menerima audiensi Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta.
Baca Juga
Menteri Iftitah mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya bertujuan meningkatkan akses pendidikan, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi.
“Pada prinsipnya, kami pasti akan mendukung apa yang menjadi hajat pemerintah, apalagi jika HPL transmigrasi digunakan untuk pusat kegiatan ekonomi. Sekolah juga merupakan bagian dari pusat kegiatan ekonomi,” ujar Menteri Iftitah, dikutip Kamis, 23 Juli 2026.
Baca Juga
Menurut dia, keberadaan sekolah akan memicu tumbuhnya berbagai aktivitas ekonomi baru di sekitarnya, mulai dari berkembangnya usaha masyarakat, meningkatnya kebutuhan jasa dan perdagangan, hingga terbukanya lapangan pekerjaan.
Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan lahan antarlembaga pemerintah akan dilakukan melalui skema Hak Pakai. Kementerian Transmigrasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) agar proses administrasi berjalan sesuai ketentuan serta tetap menjaga tata kelola aset negara.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Transmigrasi terhadap pembangunan Sekolah Rakyat di wilayahnya.
Menurut Zainal, fasilitas pendidikan tersebut sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama di daerah transmigrasi dan kawasan perbatasan Indonesia dengan Malaysia.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
“Untuk meningkatkan sumber daya manusia Kalimantan Utara yang notabene baru berusia 13 tahun. Ini usia yang sangat muda, dan kebetulan kami juga masih termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Kami juga berada di wilayah perbatasan. Perbatasan ini merupakan etalase Indonesia, Pak Menteri,” ujar Zainal.
Selain pembangunan Sekolah Rakyat, pertemuan tersebut juga membahas percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan transmigrasi, khususnya di wilayah terpencil seperti Krayan.
Halaman Selanjutnya
Melalui skema Trans Gotong Royong, Kementerian Transmigrasi akan memfasilitasi koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat pembangunan jalan fungsional serta jembatan kayu.
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyiapkan skema pemanfaatan tanah negara untuk mempercepat pembangunan perumahan melalui kolaborasi dengan sektor swasta. Pemerintah saat ini tengah menyusun mekanisme pembiayaan dan pengelolaan jangka panjang bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Kementerian Keuangan.
Maruarar mengatakan skema tersebut memungkinkan perusahaan swasta memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) untuk mendukung pembangunan rumah di atas tanah milik negara. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan model kerja sama tersebut memiliki dasar tata kelola yang jelas dan berkelanjutan.
“Saya sudah berkonsultasi dengan BPKP dan BPK mengenai skema pemanfaatan tanah negara. Nantinya, tanah negara dapat dimanfaatkan melalui kolaborasi dengan pihak swasta, termasuk pemanfaatan dana CSR untuk pembangunan rumah,” kata Maruarar di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Kamis (23/7/2026).
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9305858/original/052614200_1784805386-WhatsApp_Image_2026-07-23_at_18.06.44.jpeg)
Perbesar
Ia mengungkapkan, PT Astra International Tbk telah menyatakan kesiapannya untuk mendukung program tersebut melalui pembiayaan pembangunan 2.000 unit rumah susun (rusun). Pemerintah akan membahas lebih lanjut mengenai bentuk pembiayaan, pola kerja sama, dan mekanisme pengelolaannya dalam rapat Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Maruarar menjelaskan, rapat Tapera dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat setelah pemerintah memperoleh kepastian jadwal dari Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Pembahasan itu akan menjadi dasar penyusunan skema pembiayaan yang dapat diterapkan secara berkelanjutan.
“Astra telah menyiapkan pembiayaan untuk pembangunan 2.000 unit rumah susun. Skema pembiayaan, mekanisme pengelolaan, serta jangka panjangnya akan kami bahas dalam rapat Tapera setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan,” ujarnya.
Maruarar menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kepastian tata kelola aset negara agar memberikan manfaat maksimal dalam jangka panjang.
Menurutnya, pengelolaan tanah negara harus memiliki mekanisme yang transparan dan akuntabel sehingga mampu mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat secara berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan tanah negara yang dibangun oleh swasta memiliki skema pengelolaan yang jelas dan berkelanjutan dalam jangka panjang,” pungkas Maruarar.
Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6
Jakarta -
Ajang BRI JF3 Fashion Festival 2026 dibuka dengan gala dinner yang digelar di area Fashion Tent, La Piazza, Kelapa Gading, Jakarta, pada Rabu (22/7/2026) malam. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turut hadir untuk memberikan pidato sambutan.
"Tentunya, saya ada di sini bukan untuk fashion show karena tingginya tidak memungkinkan," seloroh politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu yang langsung disambut tawa para tamu.
Berpidato di hadapan banyak desainer seperti Didi Budiardjo, Rinaldy A. Yunardi, Hian Tjen dan Wilsen Willim, Pramono yang datang bersama istrinya, Endang Nugrahani, juga tak dapat menahan candaan soal busananya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jadwal yang padat hari itu membuat ia tidak sempat berganti pakaian untuk pembukaan JF3 Fashion Festival 2026. Busana andalannya adalah demang, setelan formal versi Betawi, yang dipadu kain batik kemerahan bermotif ondel-ondel sebagai luaran celana panjangnya.
JF3 Fashion Festival 2026 dibuka dengan JF3 Gala yang dihadiri Gubernur DKI Pramono Anung dan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widiyanti Putri Wardhana. Desainer ternama Indonesia seperti Hian Tjen dan Rinaldy A. Yunardi juga hadir. Foto: Daniel Ngantung/detikcom
"Awalnya saya merasa pakaian saya paling aneh, tapi mungkin ada juga desainer yang menganggap penampilan saya memang aneh," ujarnya.
Di luar gurauannya, Pramono memberikan apresiasi konsistensi JF3 Fashion Festival selama penyelenggaraannya 22 tahun terakhir sebagai salah satu penggerak penguatan ekosistem industri mode dan ekonomi kreatif sekaligus mendukung transformasi Jakarta sebagai kota global.
Ia menegaskan, kolaborasi menjadi kunci dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif di Jakarta. "Bagi kami yang paling utama adalah kolaborasi, kerja sama, dan Jakarta betul-betul mendorong ruang ekonomi kreatif untuk tumbuh di Jakarta, salah satunya melalui acara seperti ini," ujarnya.
Tahun depan, Jakarta akan genap berusia 500 tahun. Pramono pun berharap, JF3 Fashion Festival dapat kembali terlaksana, kali ini dalam skala yang lebih besar sebagai bagian dari hari jadi Ibukota.
"Saya akan terus membuka ruang untuk berkolaborasi karena saya melihat sektor ini berkembang menjadi penggerak baru yang mampu menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, serta meningkatkan daya saing Jakarta," katanya. Usai memberikan pidato, Pramono izin berpamitan untuk segera beranjak ke kegiatan berikutnya.
Chairman JF3 Soegianto Nagaria dan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widiyanti Putri Wardhana saat meresmikan JF3 Fashion Festival. (Foto: Daniel Ngantung/detikcom)
Chairman JF3 Soegianto Nagaria, dalam sambutannya sebelum Pramono, mengatakan JF3 terus berkembang melampaui sebuah festival fashion. Sebagai salah satu platform industri fashion paling lengkap dan kuat di Indonesia, JF3 Fashion Festival kini menjadi sebuah ekosistem yang mempertemukan desainer, brand, institusi pendidikan, pelaku industri, pemerintah, media, komunitas, pasar, serta mitra internasional.
Melalui program seperti PINTU yang berkolaborasi dengan Kedutaan Besar Prancis, JF3 Model Search, Future Fashion Designer, dan JF3 Talk, JF3 bekerja di berbagai lapisan industri.
"Kami mengembangkan talenta kreatif, membuka ruang bagi model Indonesia, menguji kemampuan desainer untuk mewujudkan gagasan menjadi karya, serta menghadirkan dialog yang mempertemukan pengalaman, pengetahuan, dan perspektif dari para pelaku industri," katanya.
Tahun ini, JF3 Fashion Festival 2026 yang berlangsung sampai 29 Juli mendatang di Fashion Tent, La Piazza, Kelapa Gading, mengusung tema 'Re-Crafted: Shaping the Future' dengan melibatkan lebih dari 50 desainer dan brand. Tak hanya Indonesia, tapi juga Asia Tenggara, Korea Selatan, dan Prancis.
Widiyanti Putri Wardhana bersama Soegianto Nagaria, desainer Hian Tjen dan Rinaldy A. Yunardi. (Foto: Daniel Ngantung/detikcom)
"Kami ingin menegaskan bahwa masa depan tidak terbentuk dengan sendirinya. Masa depan dibangun melalui keberanian untuk berubah, kemauan untuk terus belajar, dan konsistensi untuk bergerak bersama," tambah Soegianto.
Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widiyanti Putri Wardhana turut hadir sebagai bentuk dukungan. Tubuhnya dibungkus outer penuh sulaman bernuansa floral dengan tulisan seperti 'grateful' rancangan Hian Tjen.
(dtg/dtg)
ILUSTRASI. POCARI SWEAT Run - Jenius by SMBC Indonesia (Dok/Jenius by SMBC Indonesia)
Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Jenius by SMBC Indonesia memperpanjang kerja sama sebagai co-title sponsor ajang lari tahunan POCARI SWEAT Run hingga 2028.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi perusahaan memperkuat posisi merek di kalangan masyarakat digital savvy sekaligus menjangkau komunitas olahraga yang terus berkembang di Indonesia.
Baca Juga: Finatra Fokus Genjot Penyaluran Pembiayaan bagi Pelaku UMKM
Setelah berkolaborasi sejak 2023 hingga 2025, Jenius kembali mendukung penyelenggaraan POCARI SWEAT Run 2026 yang digelar di dua destinasi, yakni Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan Bandung, Jawa Barat.
Retail Banking Digital Platform & Innovation Head SMBC Indonesia Febri Rusli mengatakan, tren lari telah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat.
Karena itu, Jenius melihat ajang lari sebagai ruang untuk membangun kedekatan dengan komunitas sekaligus memperkenalkan inovasi layanan digital.
"Kami percaya bahwa setiap orang memiliki alasan untuk berlari. Ada yang mengejar personal best, menjaga kesehatan, atau ingin menikmati setiap prosesnya. Melalui kolaborasi Jenius by SMBC Indonesia bersama Make-A-Wish Indonesia dalam program Lari Lebih Berarti, kami ingin mengajak para pelari memaknai setiap langkah lebih dari sekadar mencapai garis finis. Setiap kilometer yang ditempuh juga dapat menjadi bentuk kepedulian dengan membantu mewujudkan harapan anak-anak dengan penyakit kritis melalui donasi," ujar Febri dalam keterangannya, Kamis (23/7/2026).
Baca Juga: OJK Perketat Aturan Gadai BPKB, Pelaku Industri Lihat Peluang Baru
Menurut Febri, semangat tersebut sejalan dengan peran Jenius dalam menghadirkan inovasi dan solusi keuangan yang relevan bagi masyarakat digital. Ia menilai perjalanan mencapai tujuan keuangan memiliki kemiripan dengan olahraga lari, yakni membutuhkan disiplin, konsistensi, dan proses yang dilakukan secara bertahap.
Sebagai bagian dari kolaborasi tahun ini, Jenius menggandeng Make-A-Wish Indonesia menghadirkan program Lari Lebih Berarti.
Melalui program tersebut, setiap pelari yang berhasil mencapai garis finis pada kategori offline di Lombok maupun Bandung akan dikonversi menjadi donasi dari Jenius untuk membantu mewujudkan harapan anak-anak dengan penyakit kritis.
Chief Marketing Communication Make-A-Wish Indonesia Miranti Hadisusilo mengatakan, kolaborasi tersebut diharapkan mendorong semakin banyak masyarakat berpartisipasi dalam aksi sosial melalui olahraga.
Baca Juga: Hartadinata (HRTA) Perpanjang Fasilitas Kredit Rp 2,17 Triliun dari Bank Mandiri
"Setiap langkah menuju garis finis pada offline race di Lombok dan Bandung bukan hanya menjadi pencapaian pribadi, tetapi juga membawa harapan baru bagi anak-anak yang sedang berjuang melawan penyakit kritis," katanya.
POCARI SWEAT Run Lombok 2026 telah digelar pada 11–12 Juli 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit dengan diikuti 9.200 pelari yang berhasil menyelesaikan lomba. Partisipasi tersebut menjadi dasar penyaluran donasi Jenius melalui program Lari Lebih Berarti.
Selain mendukung penyelenggaraan lomba, Jenius juga menghadirkan Jenius Area pada Race Pack Collection dan Race Day.
Di area tersebut, pengunjung dapat menuliskan harapan bagi diri sendiri maupun anak-anak dengan penyakit kritis melalui Wish Card dan Wish Tree.
Jenius juga memperkenalkan Daya, program pemberdayaan berkelanjutan milik SMBC Indonesia yang berfokus pada pengembangan kapasitas diri, literasi keuangan, peningkatan kapasitas usaha, dan keberlanjutan. Berbagai materi edukasi dalam program tersebut dapat diakses secara digital melalui platform daya.id.
Baca Juga: Ciputra Life Catat Premi Lini Asuransi Jiwa Kredit Tumbuh 43% Semester I-2026
Rangkaian POCARI SWEAT Run 2026 akan berlanjut di Bandung. Program Lari Lebih Berarti kembali digelar saat Race Pack Collection pada 18–19 September 2026 dan lomba offline pada 19–20 September 2026, sebagai bagian dari upaya Jenius memperkuat keterlibatan dengan komunitas lari sekaligus menghadirkan dampak sosial melalui kolaborasi tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Kamis, 23 Juli 2026 19:36 WIB
Ppenandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara FTIK UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan yang berlangsung pada Rabu (22/7/2026) di Ruang Dekan FTIK UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. (ANTARA/HO-Humas BPKS Ketenagakerjaan Pekalongan)
Pekalongan (ANTARA) - BPJS Ketenagakerjaan Pekalongan, Jawa Tengah, bersinergi dengan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan terus memperkuat komitmen dalam memberikan perlindungan dan jaminan keselamatan bagi mahasiswa yang melaksanakan Program Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP).
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pekalongan Widhi Astri Aprillia Nia di Pekalongan, Rabu, mengatakan bahwa kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada mahasiswa yang menjalankan Program Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di berbagai sekolah dan madrasah mitra.
Melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, mahasiswa PLP diharapkan dapat menjalankan pengalaman aman dan nyaman ketika melaksanakan praktik pembelajaran di sekolah maupun madrasah.
Ia menyambut baik terjalinnya kerja sama dengan FTIK UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan serta mengapresiasi komitmen metodologi dalam memberikan perlindungan kepada mahasiswa yang menjalankan kegiatan praktik lapangan.
"Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan FTIK UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Mahasiswa yang melaksanakan PLP juga memiliki aktivitas yang mengandung risiko sehingga sudah selayaknya mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan," katanya.
Ia berharap melalui kerja sama ini para mahasiswa dapat menjalankannya dengan lebih tenang karena memiliki perlindungan jika terjadi risiko kerja.
BPJS Ketenagakerjaan terus mendorong cakupan perlindungan kepada seluruh pekerja maupun peserta yang melakukan aktivitas produktif termasuk pelajar yang sedang melakukan praktik lapangan.
Menurut dia, budaya sadar akan pentingnya jaminan sosial perlu dibangun sejak masa pendidikan agar menjadi bagian dari karakter generasi muda Indonesia.
Dekan FTIK UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan Prof. Dr. Muhlisin menyampaikan bahwa perlindungan terhadap peserta didik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab institusi pendidikan tinggi.
Mahasiswa yang mengikuti PLP, kata dia, tidak hanya membawa nama pribadi tetapi juga menjadi representasi universitas ketika berada di sekolah dan madrasah.
"Program PLP merupakan wahana pembentukan calon guru profesional yang menuntut mahasiswa terjun langsung ke lapangan. Dalam proses tersebut tentu terdapat berbagai aktivitas yang memiliki potensi sehingga kami merasa memiliki tanggung jawab moral dan kelembagaan untuk memastikan mahasiswa memperoleh perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan," katanya.
Ia menegaskan kerja sama ini sejalan dengan upaya peningkatan mutu layanan akademik dan penguatan tata kelola fakultas yang berorientasi pada pelayanan prima.
Menurut dia, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari kualitas pembelajaran tetapi juga dari kemampuan institusi dalam menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan terlindungi.
"Kami berharap kerja sama ini menjadi awal dari kolaborasi yang lebih luas dengan BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya untuk mahasiswa PLP tetapi juga berbagai program pengembangan kompetensi mahasiswa di masa mendatang. Keselamatan adalah investasi penting dalam mencetak guru masa depan yang profesional, berintegritas, dan siap mengabdi pada masyarakat," katanya.
Pewarta: Kutnadi
Editor:
Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Kamis, 23 Juli 2026 19:31 WIB
DPD PSI Solo pada salah satu kegiatan di Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. ANTARA/Aris Wasita
Solo (ANTARA) - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Solo akan menggelar Rapat Koordinasi Daerah di akhir minggu ini.
Ketua DPD PSI Kota Solo Astrid Widayani di Solo, Jawa Tengah, Kamis mengatakan rakerda tersebut merupakan yang pertama se-Jawa Tengah.
“Rakerda PSI akan diselenggarakan hari Sabtu. Setelah Solo akan dilanjutkan dengan DPD-DPD PSI lain di Jawa Tengah,” katanya.
Astrid mengaku bangga Solo menjadi DPD PSI yang kali pertama menjalankan kegiatan tersebut di Jawa Tengah. Menurut dia, hal itu menunjukkan keseriusan dan kesiapan DPD PSI Solo menyongsong masa depan.
“Solo pertama karena kami ingin menunjukkan keseriusan dan kesiapan, setelah kemarin pemenuhan struktur, penguatan mesin partai, sudah kita jalankan,” katanya.
Astrid menjelaskan Rakerda PSI Solo dimulai sore dengan penguatan organisasi oleh narasumber dari Bawaslu Kota Solo. Semua peserta dari DPC PSI se-Solo dan DPRt diwajibkan untuk datang.
“Rakerda yang hadir seluruh DPC dan DPRt. Kami mulai sore dengan penguatan internal, setelah kemarin rangkaian Rakorcam masing-masing DPC dan DPRt, alhamdulillah sudah selesai,” katanya.
Ia mengatakan selanjutnya pada pukul 19.00 WIB kegiatan akan dilanjutkan dengan konsolidasi dan penyusunan arah kerja organisasi. Sesi ini akan diawali sambutan dari unsur DPP PSI, DPW PSI Jateng, dan DPD PSI Solo.
Ada juga materi inti penyampaian arah organisasi dan ideologi PSI dari perwakilan DPP PSI. Sebagai sesi penutup ada perkenalan jajaran pengurus DPD PSI Kota Solo.
“Insya Allah hadir dari DPP PSI, tapi kami belum bisa pastikan siapa yang akan datang nanti. Jadi setelah seremonial acara ada tambahan materi dari DPP berkaitan dengan penguatan struktur dan arah untuk pemenangan Pemilu tahun 2029,” katanya.
Senada, Ketua Harian DPD PSI Solo yang juga Ketua Pelaksana Rakerda PSI Solo Herson Rikumahu mengatakan akan ada beberapa kejutan dan hal menarik di Rakerda PSI Solo, salah satunya pengenalan jajaran pengurus DPD PSI Solo, termasuk yang berasal dari eks kader PDI Perjuangan (PDIP), yaitu Wawanto, Ginda Ferachtriawan, dan Dyah Retno Pratiwi.
“Besok itu memperkenalkan pengurus DPD PSI Solo di mana ada beberapa tokoh yang bergabung di PSI dan mengisi plot yang ada di kepengurusan DPD seperti eks-kader PDIP yang kemarin sudah login ke kami masuk di kepengurusan DPD PSI Solo,” katanya.
Pewarta: Aris Wasita
Editor:
Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
ILUSTRASI. Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) (KONTAN/Carolus Agus Waluyo)
Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang merupakan perubahan dari UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK.
Dalam UU P2SK yang diundangkan pada 17 Juni 2026 tersebut, tertuang mandat berupa fungsi tambahan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yakni menjamin polis asuransi melalui Program Penjaminan Polis (PPP).
Mengenai hal itu, LPS mengusulkan desain Program Penjaminan Polis yang mencakup empat aspek utama yang saling berkaitan, meliputi kepesertaan, cakupan, batasan, hingga nilai iuran. Salah satu aspek cakupan program tersebut adalah seluruh lini usaha atau produk, kecuali produk reasuransi, unsur investasi dari produk unitlink, asuransi kredit, dan suretyship. Adapun produk endowment yang memiliki unsur tabungan masuk dalam cakupan PPP.
Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) turut angkat bicara mengenai produk asuransi kredit dan suretyship yang tidak masuk dalam PPP. Ketua Umum AAUI Budi Herawan menyampaikan pada dasarnya AAUI menghormati kewenangan LPS dalam menyusun desain PPP.
Baca Juga: Fiantra Catat Aset Tembus Rp 1,4 Triliun pada Tahun Keempat Beroperasi
Meski demikian, Budi berpandangan bahwa ruang lingkup produk yang dijamin perlu dikaji secara komprehensif dengan memperhatikan karakteristik masing-masing lini usaha.
Dia menjelaskan asuransi kredit dan suretyship memang memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk asuransi ritel karena melibatkan kepentingan pihak ketiga, seperti perbankan, lembaga pembiayaan, maupun pemilik proyek.
"Meski demikian, kedua produk tersebut tetap merupakan bagian dari ekosistem industri asuransi umum dan memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi nasional," ujarnya kepada Kontan, Kamis (23/7/2026).
Oleh karena itu, AAUI berharap terdapat penjelasan yang jelas mengenai dasar pengecualian tersebut agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi di pasar.
Asal tahu saja, data AAUI mencatat premi asuransi kredit di industri asuransi umum sebesar Rp 4,11 triliun pada kuartal I-2026, sedangkan klaim asuransi kredit mencapai Rp 4,21 triliun.
Alhasil, rasio klaim yang dibukukan untuk asuransi kredit sebesar 102% pada kuartal I-2026. Adapun lini asuransi kredit masih menjadi salah satu penyumbang premi terbesar di industri asuransi umum dengan porsi sebesar 13,2%, sedangkan porsi produk suretyship sebesar 1,1% pada kuartal I-2026.
Terkait tidak dijaminnya kedua lini tersebut, Budi memandang dampaknya terhadap operasional industri kemungkinan tidak akan terlalu signifikan dalam jangka pendek.
Sebab, dia bilang pengguna utama produk asuransi kredit dan suretyship pada umumnya merupakan institusi yang telah memahami karakteristik produk dan melakukan penilaian terhadap kondisi keuangan perusahaan asuransi sebelum bekerja sama.
Meski demikian, dalam jangka panjang, Budi mengatakan perlu diantisipasi potensi munculnya persepsi adanya perbedaan tingkat perlindungan antarproduk asuransi.
"Oleh karena itu, komunikasi kepada publik harus dilakukan secara jelas agar tidak menimbulkan kebingungan atau persepsi bahwa produk yang tidak masuk dalam skema PPP memiliki tingkat keamanan yang lebih rendah," tuturnya.
Baca Juga: Laba Bank Mandiri Melesat 24,4% yoy pada Semester I-2026, Ini Penyebabnya
Budi menyampaikan yang perlu dipahami adalah kekuatan perlindungan pemegang polis tetap bertumpu pada kesehatan keuangan perusahaan asuransi, tata kelola yang baik, pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta manajemen risiko yang kuat.
Untuk menyikapi kondisi tersebut, Budi mengatakan industri pada prinsipnya siap mengikuti kebijakan yang nantinya ditetapkan pemerintah dan regulator. Dia bilang yang terpenting adalah memastikan adanya kejelasan regulasi dan masa transisi yang memadai agar implementasi berjalan efektif.
"Selain itu, diperlukan sosialisasi yang intensif kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya perbankan, lembaga pembiayaan, pelaku usaha, dan pemilik proyek, mengenai cakupan Program Penjaminan Polis beserta alasan pengaturan tersebut," katanya.
Lebih lanjut, AAUI juga memandang penting untuk terus memperkuat tata kelola, kualitas underwriting, dan manajemen risiko perusahaan asuransi. Dengan demikian, Budi menyebut kepercayaan terhadap produk asuransi kredit dan suretyship tetap terjaga, terlepas dari apakah produk tersebut termasuk dalam skema penjaminan polis atau tidak.
"Di sisi lain, evaluasi terhadap cakupan PPP dapat terus dilakukan secara berkala seiring perkembangan industri dan pengalaman implementasinya," ungkap Budi.
Sebagai informasi, selain cakupan produk yang dijamin, LPS juga menetapkan tiga usulan lain mengenai aspek utama dalam Program Penjaminan Polis. Aspek lain yang diusulkan LPS adalah iuran awal sebesar 0,1% dari ekuitas, kemudian iuran berkala sebesar 0,1% per semester atau 0,2% per tahun dari dasar pengenaan iuran yang berasal dari Insurance Contract Liabilities (ICL).
Untuk aspek kepesertaan, LPS menerangkan kepesertaan PPP pada dasarnya bersifat wajib bagi perusahaan asuransi jiwa dan asuransi umum, dengan persyaratan tingkat kesehatan tertentu pada kepesertaan awal.
Selanjutnya, terkait aspek limit, LPS mengusulkan batas penjaminan polis sebesar Rp 500 juta hingga Rp 700 juta. Dengan batas tersebut, sekitar 96%-97% tertanggung atau peserta telah tercakup berdasarkan basis cadangan teknis. Adapun usulan tersebut belum bersifat final dan LPS menyampaikan telah mendiskusikannya dengan industri asuransi.
Baca Juga: Travel Insurance Masih Jadi Andalan Premi YOII Semester I-2026
LPS juga menyampaikan desain usulan tersebut berlandaskan praktik terbaik internasasional dan disesuaikan dengan karakteristik industri asuransi Indonesia untuk memastikan program yang kredibel, efektif, dan berkelanjutan. Adapun desain PPP akan diajukan ke legislatif untuk kemudian dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan LPS (PLPS).
Adapun LPS tengah berupaya mempercepat implementasi Program Penjaminan Polis. Salah satu prioritas yang akan dilakukan adalah menyusun PP dan PLPS. LPS diketahui membahasnya secara intensif bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), khususnya Kementerian Keuangan, untuk mempercepat penerbitan PP.
Aturan-aturan tersebut diharapkan dapat selesai pada September 2026. Dengan skenario optimistis, aktivasi atau implementasi Program Penjaminan Polis dapat dimulai pada awal kuartal II-2027 atau April 2027.
Skenario kedua adalah moderate, yaitu aktivasi pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut dibangun dengan asumsi Peraturan Pemerintah tentang Program Penjaminan Polis ditetapkan paling lambat pada September 2026. Sementara itu, skenario ketiga atau as planned menargetkan implementasi paling lambat Januari 2028 sesuai amanat UU P2SK. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Tag