Wamen PPPA tekankan suara anak jadi dasar penyusunan kebijakan - ANTARA News Ambon, Maluku
calendar_today 17.07.2026 - person - timer ~
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan menyampaikan pentingnya menjadikan suara anak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program perlindungan anak.
"Hari ini kami ingin mendengar langsung aspirasi anak-anak. Tidak boleh ada satu pun anak yang tertinggal karena setiap anak berhak merasakan manfaat pembangunan," kata dia saat berdialog dengan perwakilan anak dalam kegiatan Jelajah SAPA di Rusunawa Cakung Barat, Kota Jakarta Timur, Jumat.
Pihaknya mengajak anak-anak untuk membangun perilaku sopan dalam berbicara dengan orang tua dengan tidak menggunakan suara keras.
Anak-anak yang hadir juga diajak berdialog, mendengarkan aktivitas mereka, menanyakan cita-cita saat mereka dewasa, termasuk menyampaikan harapan mereka kepada pemerintah.
Jelajah SAPA merupakan salah satu rangkaian kegiatan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 tahun 2026.
Menurut dia, Jelajah SAPA menjadi ruang bagi anak untuk menyampaikan aspirasi secara langsung sekaligus sarana bagi pemerintah untuk melihat kondisi nyata layanan perlindungan anak, memperkuat koordinasi, dan mempererat kolaborasi dengan pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan.
Ia mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi melalui implementasi Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak (Gernas RANA) guna mendorong sinergi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, keluarga, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, ramah, dan inklusif bagi anak.
"Saya mengajak seluruh pihak untuk terus menghadirkan lingkungan bebas dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi maupun penelantaran. Mari kita pastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, bermain, dan meraih cita-citanya. Perlindungan anak bukan tugas pemerintah semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat," kata dia.
Pada 23 Juli mendatang, acara peringatan Hari Anak Nasional 2026 akan dilakukan secara desentralisasi untuk lebih mendekatkan anak-anak di seluruh wilayah Indonesia.
Pewarta: Anita Permata Dewi
Uploader : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Pasporia hadir di CFD, Warga Aceh Kini Bisa urus paspor lebih mudah - ANTARA News Aceh
calendar_today 17.07.2026 - person - timer ~
Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh terus berkomitmen menghadirkan pelayanan keimigrasian mudah diakses dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat melalui program Pasporia, sebuah inovasi layanan paspor pada ruang publik di berbagai daerah, terutama pada arena car free day (CFD).
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh Tato Juliadin Hidayawan di Banda Aceh, Jumat, mengatakan program Pasporia merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik yang menempatkan kemudahan akses dan kenyamanan masyarakat sebagai prioritas utama.
"Melalui program Pasporia, kami ingin memastikan layanan keimigrasian hadir lebih dekat dengan masyarakat. Kami berharap inovasi ini mampu memberikan kemudahan, meningkatkan aksesibilitas layanan, serta menghadirkan pengalaman pelayanan publik cepat, nyaman, dan berkualitas," ujarnya.
Pasporia, kata dia, merupakan bagian dari upaya Direktorat Jenderal Imigrasi menghadirkan layanan keimigrasian yang lebih dekat dengan masyarakat melalui pemanfaatan ruang publik yang ramai dikunjungi pada akhir pekan.
Baca: Imigrasi Aceh deportasi 35 WNA selama Semester I 2026
Melalui konsep ini, masyarakat dapat memanfaatkan waktu luang untuk berolahraga maupun beraktivitas bersama keluarga sembari mengurus paspor secara lebih praktis, nyaman, dan efisien tanpa harus datang langsung ke kantor imigrasi.
Selain layanan paspor, Pasporia juga memberikan kesempatan kepada masyarakat memperoleh informasi dan edukasi mengenai layanan keimigrasian.
Kehadiran layanan di tengah aktivitas masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas jangkauan layanan keimigrasian, sekaligus mempererat kedekatan antara Imigrasi dan masyarakat.
Pewarta: Redaksi
Editor : M.Haris Setiady Agus
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Wapres pastikan penguatan layanan kesehatan RSUD Raden Mattaher Jambi - ANTARA News Ambon, Maluku
calendar_today 17.07.2026 - person - timer ~
Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher, Jambi, untuk memastikan penguatan layanan kesehatan termasuk keberadaan dokter spesialis dan peralatan yang mumpuni.
Menurut keterangan Sekretariat Wapres diterima di Jakarta, Jumat, Wapres meninjau sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan berdialog dengan pihak manajemen rumah sakit RSUD Raden Mattaher mengenai upaya penguatan layanan di rumah sakit rujukan provinsi saat peninjauan pada Kamis (16/7).
Dalam kesempatan itu, Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Iwan Hendrawan memaparkan bahwa kondisi pelayanan rumah sakit beserta sejumlah aspek yang masih perlu diperkuat dan Wapres kemudian merespons paparan tersebut secara positif dan menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat layanan kesehatan rumah sakit di Indonesia.
"Prinsipnya Pak Wapres untuk layanan apalagi kita rumah sakit rujukan provinsi, dia akan bantu," ujar Iwan.
Tidak hanya itu, Iwan juga menyampaikan kebutuhan penguatan layanan mencakup pemenuhan tenaga dokter spesialis serta percepatan pembaruan perangkat Magnetic Resonance Imaging (MRI) yang telah digunakan sejak 2014.
Di sela peninjauan, Wapres juga menyapa para pasien dan keluarga pendamping. Salah satunya Mariana yang tengah mendampingi ayahnya menjalani pengobatan kanker paru stadium 4.
Ia menyampaikan bahwa layanan radioterapi di RSUD Raden Mattaher belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena peralatannya masih mengalami kendala.
"Satu tahun yang lalu kami sudah sinar di Palembang, radiasi karena di sini belum ada waktu itu. Sekarang sudah ada, tapi alatnya belum bisa dipakai karena katanya ada kerusakan," kata Mariana.
Saat berbincang dengan Wapres, Mariana berharap kendala tersebut segera mendapat penanganan agar layanan radioterapi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
"Katanya mau diusahakan. Mudah-mudahan alatnya segera dibagusin atau dirujukkan," tutur Mariana menceritakan perbincangannya dengan Wapres.
Melalui peninjauan itu, pemerintah terus berupaya memperkuat kapasitas rumah sakit rujukan di berbagai daerah agar masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang semakin berkualitas, merata, dan mudah diakses.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wapres pastikan penguatan layanan kesehatan RSUD Raden Mattaher Jambi
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Uploader : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Sertifikasi lahan gratis dan kepastian hukum bagi rumah MBR
calendar_today 17.07.2026 - person - timer ~
Sertifikasi lahan gratis dan kepastian hukum bagi rumah MBR
Jumat, 17 Juli 2026 14:55 WIB
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyampaikan keterangan kepada awak media di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Selasa (14/7/2026). (ANTARA/Aji Cakti)
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah kembali menghadirkan terobosan dalam sektor perumahan melalui kebijakan pemberian sertifikasi tanah secara gratis bagi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan yang disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid tersebut merupakan langkah yang layak diapresiasi karena memperlihatkan bahwa penyediaan rumah tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga memastikan adanya kepastian hukum bagi masyarakat yang menempatinya (Kementerian PKP, 2026; Kementerian ATR/BPN, 2026).
Selama beberapa tahun terakhir, perhatian pemerintah dalam sektor perumahan memang lebih banyak diarahkan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pembiayaan rumah. Berbagai instrumen, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), hingga Program Tiga Juta Rumah dirancang untuk memperluas kesempatan masyarakat memiliki hunian yang layak. Namun, memiliki rumah tanpa kepastian hukum atas tanah yang ditempati masih menyisakan persoalan mendasar.
Bagi sebagian masyarakat, rumah adalah simbol keberhasilan ekonomi, sekaligus tempat membangun kehidupan keluarga. Akan tetapi, bagi negara, rumah juga merupakan aset yang harus memiliki status hukum yang jelas. Tanpa sertifikat, pemilik rumah rentan menghadapi sengketa kepemilikan, kesulitan memperoleh akses pembiayaan, bahkan berpotensi kehilangan hak atas tanah yang telah ditempatinya selama bertahun-tahun.
Di sinilah letak pentingnya kebijakan sertifikasi gratis bagi rumah MBR. Pemerintah tidak hanya membantu masyarakat membeli rumah, tetapi juga memastikan rumah tersebut memiliki legalitas yang kuat. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa kebijakan perumahan mulai dipandang secara lebih komprehensif, tidak sekadar mengejar jumlah unit yang dibangun, tetapi juga menjamin kualitas perlindungan hukum bagi penghuninya.
Secara normatif, kepastian hukum atas tanah memang menjadi amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menegaskan bahwa pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia guna memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah (UU Nomor 5 Tahun 1960). Ketentuan tersebut kemudian diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa sertifikat merupakan alat bukti hak yang kuat sepanjang data fisik dan data yuridisnya sesuai dengan buku tanah yang dimiliki negara (PP Nomor 24 Tahun 1997).
Baca juga: Sertifikasi lahan gratis dan kepastian hukum bagi rumah MBR
Artinya, sertifikat bukan sekadar lembaran dokumen administrasi. Sertifikat merupakan bentuk pengakuan negara terhadap hak kepemilikan seseorang. Ketika negara memberikan sertifikat secara gratis kepada MBR, negara sesungguhnya sedang memperkuat posisi hukum masyarakat kecil yang selama ini sering kali berada pada posisi rentan.
Dari perspektif ekonomi, manfaat sertifikat juga sangat besar. Ekonom Peru, Hernando de Soto, dalam bukunya The Mystery of Capital, menjelaskan bahwa legalitas aset merupakan faktor penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, aset yang tidak memiliki pengakuan hukum hanya menjadi dead capital atau modal yang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Sebaliknya, aset yang telah memiliki legalitas formal dapat dijadikan jaminan pembiayaan, diwariskan secara jelas, diperdagangkan dengan aman, serta meningkatkan produktivitas ekonomi pemiliknya (de Soto, 2000).
Pandangan tersebut relevan dengan kondisi Indonesia. Masih terdapat banyak masyarakat yang telah memiliki rumah, tetapi belum memiliki sertifikat hak atas tanah. Kondisi ini menyebabkan nilai ekonomi rumah tersebut belum optimal. Dengan adanya sertifikasi gratis, masyarakat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kualitas aset yang dimilikinya tanpa dibebani biaya tambahan.
Tidak hanya itu, sertifikat juga memberikan rasa aman secara psikologis. Kepastian bahwa rumah yang ditempati memiliki pengakuan hukum membuat masyarakat lebih percaya diri untuk mengembangkan tempat tinggalnya. Mereka tidak lagi dibayangi kekhawatiran mengenai status kepemilikan tanah ataupun potensi sengketa di masa mendatang.
Dalam konteks Program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, kebijakan ini juga memiliki arti strategis. Target pembangunan rumah dalam jumlah besar tentu harus diimbangi dengan kualitas tata kelola administrasi pertanahan. Program sebesar apa pun tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila legalitas aset yang dihasilkan belum terselesaikan.
Karena itu, kolaborasi antara Kementerian PKP dan Kementerian ATR/BPN patut dipandang sebagai bentuk integrasi kebijakan yang selama ini sering kali berjalan sendiri-sendiri. Kementerian PKP bertanggung jawab mempercepat penyediaan rumah, sementara Kementerian ATR/BPN memastikan setiap rumah tersebut memiliki dasar hukum kepemilikan yang jelas. Sinergi seperti inilah yang dibutuhkan dalam pembangunan sektor perumahan nasional.
Meski demikian, implementasi kebijakan tersebut tetap memerlukan perhatian serius. Pengalaman berbagai program pelayanan publik menunjukkan bahwa tantangan terbesar sering kali muncul pada tahap pelaksanaan. Persyaratan administrasi yang rumit, keterbatasan data, koordinasi lintas instansi, hingga kapasitas pelayanan di daerah dapat memperlambat realisasi program.
Baca juga: Menteri PKP: Presiden berpihak ke MBR lewat Program BSPS-KUR Perumahan
Oleh sebab itu, digitalisasi pelayanan pertanahan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan sertifikasi gratis. Kementerian ATR/BPN dalam beberapa tahun terakhir telah mengembangkan layanan elektronik untuk mempercepat administrasi pertanahan (Kementerian ATR/BPN, 2026). Upaya tersebut perlu diperkuat melalui integrasi data antara ATR/BPN, Kementerian PKP, BP Tapera, pemerintah daerah, perbankan penyalur KPR subsidi, serta pengembang perumahan.
Integrasi data akan mengurangi potensi kesalahan administrasi, sekaligus mempercepat proses penerbitan sertifikat. Masyarakat juga tidak perlu berulang kali menyerahkan dokumen yang sama kepada berbagai instansi. Pelayanan menjadi lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih transparan. Selain aspek teknis, pemerintah juga perlu menjaga ketepatan sasaran program.
Sertifikasi gratis harus benar-benar diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah sesuai kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Pengawasan menjadi penting agar fasilitas tersebut tidak dimanfaatkan oleh kelompok yang sebenarnya memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar biaya sertifikasi secara mandiri.
Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki peran yang tidak kalah penting. Dukungan dalam penyediaan data, percepatan administrasi, penyelesaian persoalan batas tanah, hingga edukasi kepada masyarakat akan menentukan keberhasilan program di lapangan. Sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara luas.
Lebih jauh lagi, sertifikasi gratis juga memberikan dampak terhadap iklim investasi sektor perumahan. Kepastian hukum atas tanah akan meningkatkan kepercayaan lembaga pembiayaan, pengembang, maupun investor untuk terlibat dalam pembangunan perumahan rakyat. Bank akan lebih yakin menyalurkan pembiayaan apabila objek pembiayaan memiliki legalitas yang jelas. Pada akhirnya, ekosistem perumahan menjadi lebih sehat dan berkelanjutan.
Pengalaman berbagai negara juga menunjukkan bahwa sistem administrasi pertanahan yang baik berkorelasi dengan meningkatnya kemudahan berusaha dan pertumbuhan ekonomi. Bank Dunia dalam indikator registering property secara konsisten menempatkan kepastian administrasi pertanahan sebagai salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat (World Bank, Doing Business).
Bagi masyarakat kecil, manfaat tersebut mungkin tidak langsung terasa dalam bentuk angka-angka ekonomi. Namun, memiliki rumah yang sah secara hukum memberikan rasa tenang yang nilainya sulit diukur. Orang tua dapat mewariskan aset kepada anak-anaknya tanpa persoalan hukum. Rumah dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh modal usaha secara legal jika diperlukan. Bahkan, nilai jual rumah pun akan meningkat karena memiliki dokumen yang lengkap.
Baca juga: Lima keluarga terima bantuan Bank Jateng karena tidak layak huni
Pada akhirnya, kebijakan sertifikasi gratis bagi rumah MBR menunjukkan bahwa pembangunan perumahan tidak hanya soal membangun dinding, atap, dan lantai. Pembangunan perumahan juga menyangkut pembangunan kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, serta peningkatan kualitas hidup keluarga Indonesia.
Jika kebijakan ini dilaksanakan secara konsisten, transparan, dan terintegrasi, manfaatnya akan jauh melampaui penerbitan selembar sertifikat. Negara sedang membangun fondasi bagi masyarakat agar memiliki aset yang aman, terlindungi, dan bernilai ekonomi. Dengan demikian, Program Tiga Juta Rumah tidak hanya melahirkan jutaan unit hunian baru, tetapi juga jutaan keluarga yang memiliki kepastian hukum atas tempat tinggalnya.
Di tengah tantangan backlog perumahan dan kebutuhan akan hunian layak yang masih tinggi, kebijakan sertifikasi gratis menjadi bukti bahwa negara hadir secara utuh: membantu masyarakat memperoleh rumah, sekaligus memastikan rumah tersebut benar-benar menjadi milik mereka secara sah. Itulah esensi keadilan dalam kebijakan perumahan, bukan hanya memberikan akses terhadap hunian, tetapi juga memberikan kepastian atas hak yang melekat di dalamnya.
*) Ahmad Jayadi, Ketua Tim Hubungan Media dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian PKP
Baca juga: Indef: Program 3 Juta Rumah untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat
Baca juga: Menteri PKP: Serapan rumah subsidi capai 221.000 unit
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Sertifikasi lahan gratis dan kepastian hukum bagi rumah MBR
Pewarta : Ahmad Jayadi *)
Editor:
Wening Caya Ing Tyas
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dirjen Pajak Keluarkan Surat Edaran: Libatkan Babinsa Awasi Kepatuhan
calendar_today 17.07.2026 - person - timer ~
Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto telah merilis Surat Edaran Nomor SE-8/PJ/2026 sejak 15 Juli 2026 yang dijadikan sebagai pedoman pengawasan kepatuhan wajib pajak.
Dalam SE tersebut, Bimo pedoman ini diperlukan bagi para petugas pajak untuk mewujudkan kepatuhan wajib pajak yang berkesinambungan, sehubungan dengan penerapan sistem self assessment pajak.
"Dalam rangka pembinaan kepada Wajib Pajak sehubungan dengan penerapan sistem self assessment perpajakan, perlu dilakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang bertujuan untuk mewujudkan kepatuhan yang berkesinambungan," dikutip dari SE Dirjen Pajak, Jumat (17/7/2026).
Pengawasan tersebut dilaksanakan terhadap Wajib Pajak, baik yang telah maupun yang belum terdaftar, terdiri atas: pengawasan Wajib Pajak terdaftar; pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar; dan pengawasan wilayah.
Pengawasan Wajib Pajak terdaftar dan Wajib Pajak belum terdaftar dilakukan antara lain melalui kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Termasuk di dalamnya kewajiban atas objek pajak yang telah dikenakan maupun yang belum dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Bagi Wajib Pajak terdaftar, pengawasan dilakukan melalui kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM), sedangkan bagi yang belum terdaftar, pengawasan dilakukan melalui kegiatan ekstensifikasi.
Adapun untuk pengawasan wilayah dilakukan melalui kegiatan pengumpulan data ekonomi di wilayah kerja. Hal ini dilakukan untuk mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya perluasan basis data dan penguasaan wilayah.
Kegiatan ini dapat dilakukan oleh seluruh pegawai DJP sebagai sarana memperoleh data dan/atau informasi dari berbagai sumber, baik melalui kegiatan pengumpulan data lapangan maupun pengumpulan data nonlapangan.
Kegiatan pengumpulan data lapangan dilakukan dengan mendatangi tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan/atau pekerjaan bebas Wajib Pajak maupun pihak terkait untuk menemukan subjek dan/atau objek pajak.
Sementara itu, pengumpulan data non lapangan dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan sarana administrasi lainnya yang tersedia tanpa harus melakukan kunjungan langsung ke lokasi.
Adapun untuk kegiatan pengawasan oleh para petugas pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara dan pendekatan. Misalnya visitasi, penyisiran (canvassing), pengamatan langsung, hingga pembangunan jejaring informasi, seperti melalui Bintara Pembina Desa (Babinsa) atau Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).
Pengawasan ini juga bisa dilakukan dengan penilaian dengan teknologi remote sensing, web scraping, pemanfaatan informasi media, telaah jurnal atau karya ilmiah, serta analisis data yang belum teridentifikasi.
Bisa juga dilakukan dengan cara bedah Wajib Pajak, bedah kawasan ekonomi, mirroring hasil pemeriksaan/penyidikan/proses bisnis lainnya, taxation partnership, serta berbagai cara lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.
"Kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak tersebut diawali dengan tahapan identifikasi dan pengumpulan data secara sistematis guna mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan yang efektif dan terukur," dikutip dari SE Dirjen Pajak itu.
(arj/arj)
Add
as a preferred
source on Google
[Gambas:Video CNBC]
Laporan: Trump geram dikritik Netanyahu soal penjualan F-35 ke Turkiye
calendar_today 17.07.2026 - person - timer ~
Washington (ANTARA) - Presiden AS Donald Trump "kesal" dengan kritik publik pemimpin Israel Benjamin Netanyahu terhadap rencana penjualan jet tempur F-35 AS ke Turkiye, menurut laporan situs berita Axios, Kamis (16/7).
Mengutip dua pejabat Gedung Putih, media tersebut mengatakan bahwa tidak ada pertemuan yang dijadwalkan meskipun ada laporan di media Israel bahwa Trump akan menjamu Netanyahu pada Senin.
Seorang pejabat dilaporkan mengatakan bahwa Trump marah dengan pernyataan Netanyahu dalam wawancara dengan Fox News, tak lama sebelum presiden AS itu melakukan perjalanan ke Ankara untuk KTT Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) pada 7-8 Juli.
Pejabat kedua mengatakan Trump percaya Netanyahu "tidak berhak" untuk campur tangan dalam rencana penjualan senjata tersebut.
Pemimpin Israel itu dilaporkan telah meminta pertemuan dengan Trump selama lebih dari dua minggu. Dia telah mengunjungi Ruang Oval enam kali sejak Trump kembali menjabat pada Januari 2025.
Laporan di media Israel menunjukkan bahwa Netanyahu berencana untuk melakukan perjalanan ke Washington akhir pekan ini untuk menghadiri pemakaman mendiang Senator Lindsey Graham dan bertemu Trump pada Senin.
Perjalanan itu dibatalkan pada Kamis setelah upacara pemakaman Graham ditunda, kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan.
Dua pejabat Gedung Putih dilaporkan mengatakan bahwa Netanyahu ingin bertemu Trump tetapi belum ada pertemuan yang dikonfirmasi atau dimasukkan dalam jadwal presiden.
"Kesan kami adalah Bibi (panggilan akrab Netanyahu) berusaha mewujudkan pertemuan itu," kata seorang pejabat seperti dikutip Axios.
Axios mengatakan para pejabat Gedung Putih tidak mengesampingkan kemungkinan pertemuan ketika Netanyahu akhirnya melakukan perjalanan ke Washington untuk upacara peringatan Graham.
Penundaan itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara pemerintahan Trump dan pemerintah Netanyahu terkait perang dengan Iran.
Laporan itu muncul setelah Wakil Presiden AS JD Vance, Rabu (15/7), menyatakan bahwa anggota pemerintah Israel berusaha untuk melemahkan upaya diplomatik Washington dengan Teheran dalam upaya untuk memperpanjang kampanye militer.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Turki masukkan Benjamin Netanyahu dalam daftar buronan Interpol
Baca juga: Trump minta Israel tarik pasukan dari Lebanon dan Suriah
Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Mendag: IP-CEPA buka peluang ekspor kendaraan hingga tekstil - ANTARA News Ambon, Maluku
calendar_today 17.07.2026 - person - timer ~
Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan percepatan pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Peru (IP-CEPA) akan membuka akses bagi berbagai produk seperti kendaraan dan suku cadang, tekstil, pakaian jadi hingga produk kulit di pasar Amerika Latin.
Dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Kamis (16/7), Mendag mengatakan pemerintah merekomendasikan pengesahan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement (IP-CEPA) melalui peraturan presiden agar manfaat ekonomi dari perjanjian tersebut dapat segera dirasakan.
"Percepatan ratifikasi dan implementasi IP-CEPA menjadi krusial agar potensi manfaat ekonominya segera dirasakan," ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Mendag mengatakan produk Indonesia yang diperkirakan memperoleh manfaat terbesar dari implementasi IP-CEPA meliputi kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil, serta pakaian jadi.
Melalui perjanjian tersebut, Indonesia memperoleh tarif preferensi untuk 7.257 pos tarif atau setara 90,68 persen dari total pos tarif Peru. Sementara itu, Peru memperoleh tarif preferensi untuk 10.531 pos tarif atau 92,26 persen dari total pos tarif Indonesia.
"Produk Indonesia yang akan memperoleh manfaat terbesar dari IP-CEPA, antara lain kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil, serta pakaian jadi. Dengan berlakunya IP-CEPA, ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta dolar Amerika Serikat pada 2045," kata Budi.
IP-CEPA juga membuka peluang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memasuki pasar Amerika Latin, khususnya bagi produk kulit, furnitur ringan, kemasan, otomotif dan suku cadang, serta makanan olahan.
Menurut Budi, Peru memiliki posisi penting sebagai pintu masuk strategis produk Indonesia ke pasar Amerika Selatan, sekaligus akses ke Pacific Alliance dan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) dengan total populasi mencapai 649 juta jiwa.
IP-CEPA dinilai menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pasar ke kawasan Amerika Latin dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional, sekaligus meningkatkan ekspor nasional, membuka peluang investasi, serta mendorong penyerapan tenaga kerja di dalam negeri.
Perundingan IP-CEPA menggunakan pendekatan bertahap (incremental). Tahap pertama perundingan mencakup perdagangan barang yang dimulai pada Mei 2024, berlangsung sekitar satu setengah tahun, dan ditandatangani pada 11 Agustus 2025. Tahap berikutnya akan mencakup perundingan perdagangan jasa dan investasi.
Pemberlakuan IP-CEPA diperkirakan akan memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi investasi.
Sementara itu, kinerja perdagangan Indonesia dan Peru terus menunjukkan tren positif. Pada periode Januari-Mei 2026, ekspor Indonesia ke Peru mencapai 225,77 juta dolar AS, sementara impor Indonesia dari Peru sebesar 38,24 juta dolar AS. Dengan demikian, Indonesia mencatatkan surplus perdagangan sebesar 187,53 juta dolar AS.
Sepanjang 2025, nilai ekspor Indonesia ke Peru mencapai 462,97 juta dolar AS dan impor Indonesia dari Peru sebesar 104,44 juta dolar AS, sehingga Indonesia pun mencatatkan surplus perdagangan sebesar 358,54 juta dolar AS.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mendag sebut IP-CEPA buka peluang ekspor kendaraan hingga tekstil
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Uploader : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Putri KW pecah telur atas Wang Zhi Yi pada pertemuan kedelapan - ANTARA News Ambon, Maluku
calendar_today 17.07.2026 - person - timer ~
Jakarta (ANTARA) - Tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani akhirnya mencatat kemenangan pertama atas Wang Zhi Yi pada pertemuan kedelapan setelah menyingkirkan unggulan kedua asal China itu pada perempat final BWF World Tour Super 750 Japan Open 2026.
Putri bangkit dari kekalahan gim pembuka untuk menundukkan Wang melalui pertandingan tiga gim dengan skor 9-21, 21-17, 21-4 di Tokyo, Jepang, Jumat.
“Alhamdulillah rasanya lega karena akhirnya bisa menang dari Wang Zhi Yi. Biasanya saya paling bagus hanya bisa ambil satu gim lalu hilang di gim penentuan kalau melawan dia, An Se Young atau Akane tapi hari ini bisa menang jadi sangat senang,” kata Putri dalam keterangan resmi PBSI setelah laga.
Kemenangan tersebut terasa istimewa karena Putri selalu menelan kekalahan dalam tujuh pertemuan sebelumnya melawan Wang.
Pebulu tangkis unggulan keenam itu sempat berada dalam tekanan pada gim pertama. Permainan Wang yang solid serta pengembalian bola yang menyulitkan membuat Putri kesulitan menemukan ritme dan menyerah 9-21.
Putri mulai mengubah jalannya pertandingan pada gim kedua dengan berani menaikkan intensitas permainan. Ia berusaha mengimbangi tempo Wang serta menjaga konsentrasi tanpa terlalu memikirkan hasil akhir.
“Di gim pertama Wang Zhi Yi bermain sangat baik, tekanannya terasa dan saya banyak kagok dengan pengembalian-pengembalian dia. Masuk gim kedua saya coba mengimbangi dan pelatih mengingatkan untuk terus menaikkan hawa mainnya, itu tidak terlalu terlihat di gim pertama jadi saya lebih fokus ke hal itu tanpa banyak berpikir hasil. Pelan-pelan mulai dapat ritmenya, rallynya dan bisa unggul,” ujar Putri.
Setelah merebut gim kedua 21-17, Putri tampil dominan pada gim penentuan. Pertahanan rapat dan fokus yang terus terjaga membuatnya melesat hingga menutup pertandingan dengan skor telak 21-4.
Menurut Putri, kekuatan pikiran menjadi faktor penting yang membantunya tidak kembali kehilangan kendali pada gim penentuan seperti dalam sejumlah pertandingan melawan pemain papan atas sebelumnya.
“Salah satu faktor terpenting memang di fokus pikirannya. Tidak boleh hilang atau lepas sedikitpun jadi tadi coba bertahan dan memang sangat melelahkan sesudahnya. Tapi hasil ini menjadi sangat penting untuk menatap pertandingan-pertandingan selanjutnya,” kata Putri.
Pada semifinal, Putri akan menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi. Kemenangan pertama atas Wang menjadi tambahan kepercayaan diri baginya untuk kembali menantang salah satu pemain elite dunia.
“Besok ketemu Akane, pasti tidak mudah juga apalagi main di rumahnya sendiri. Saya harus fokus lagi, lebih percaya diri dan kemenangan hari ini menjadi tambahan motivasi,” ujar Putri.
Pewarta: Muhammad Ramdan
Uploader : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Dorong Ekosistem Riset Nasional, Deepublish Dukung Publikasi Ilmiah Melalui Beasiswa Cendekia Nusantara - Penerbit Deepublish
calendar_today 17.07.2026 - person - timer ~
Penerbit Deepublish resmi mengumumkan empat dosen terpilih sebagai penerima Program Bantuan Publikasi Jurnal SINTA 2026. Program ini merupakan bagian dari komitmen Deepublish dalam meningkatkan produktivitas akademik dosen melalui publikasi ilmiah sekaligus mendorong penguatan budaya riset di perguruan tinggi Indonesia.
Bantuan Subsidi Publikasi Jurnal melalui Beasiswa Cendekia Nusantara merupakan program pendanaan publikasi artikel ilmiah bagi dosen penulis Deepublish maupun dosen umum yang artikelnya diterima di jurnal nasional terakreditasi SINTA. Seleksi penerima telah dilakukan sejak 25 Mei hingga 14 Juli 2026, melalui tahapan administrasi yang ketat, hingga pengumuman pemenang pada 17 Juli 2026.
Setiap penerima bantuan menerima dukungan publikasi senilai Rp2,5 juta yang dapat digunakan untuk menunjang publikasi artikel ilmiah pada jurnal terindeks Science and Technology Index (SINTA). Program ini diharapkan dapat membantu dosen mempublikasikan karya ilmiah yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta meningkatkan reputasi akademik.
Empat dosen yang terpilih sebagai penerima bantuan publikasi SINTA 2026 adalah:
- Dr. Safrin Salam, S.H., M.H. – Universitas Muhammadiyah Buton
- Ns. Maryati, S.Sos., S.Kep., MARS – STIKes Pertamedika
- Richa Noprianty, S.Kep., Ners., M.PH – Universitas Bhakti Kencana Bandung
- Prof. Dr. Drs. Parwoto, M.Pd. – Universitas Negeri Makassar
Proses seleksi penerima bantuan dilakukan berdasarkan ketentuan dan kriteria yang ditetapkan Penerbit Deepublish, dengan tujuan memastikan program diberikan kepada dosen yang memiliki komitmen tinggi dalam mengembangkan karya ilmiah dan meningkatkan kontribusi akademiknya melalui publikasi.
Mita Nurwita Sari, S.ST, Manager Ecosystem Development Penerbit Deepublish, menyampaikan bahwa program ini hadir untuk membangun ekosistem akademik yang produktif.
“Banyak dosen memiliki hasil penelitian dan gagasan berkualitas, namun masih membutuhkan dukungan agar karya tersebut bisa dipublikasikan lebih luas. Program Bantuan Publikasi Jurnal SINTA ini menjadi bagian dari perjalanan dosen dalam menghasilkan karya ilmiah yang berdampak,” ujar Mita.
Sementara itu, Gilang Mukti Prabowo, S.E., M.M., General Manager Deepublish, menambahkan bahwa publikasi ilmiah bukan hanya kewajiban akademik, tetapi juga sarana menyebarluaskan pengetahuan dan meningkatkan daya saing akademik Indonesia.
“Publikasi ilmiah bukan hanya kewajiban akademik, tetapi juga sarana menyebarkan pengetahuan dan meningkatkan daya saing akademik Indonesia. Deepublish berkomitmen mendukung dosen di seluruh Indonesia agar karier akademiknya berkembang, menghasilkan karya berkualitas, dan pendidikan nasional menjadi lebih baik.” jelas Gilang.
Salah satu penerima program yaitu Dr. Safrin Salam memberikan testimoni atas program ini “Saya sangat bersyukur terpilih sebagai penerima Bantuan Publikasi Jurnal SINTA 2026. Bantuan ini meringankan biaya publikasi dan meningkatkan motivasi saya untuk terus mempublikasikan penelitian berkualitas. Terima kasih Deepublish atas kesempatan dan kepercayaannya.”
Sebagai penerbit buku pendidikan yang konsisten mendukung dunia akademik, Deepublish terus menghadirkan berbagai inisiatif untuk membantu dosen dan peneliti menghasilkan, menerbitkan, serta menyebarkan karya ilmiah. Melalui program ini, Deepublish berharap dapat merata mendukung karier dosen di seluruh Indonesia, mendorong komitmen menulis, dan memperkuat ekosistem akademik yang produktif dan berdampak bagi kemajuan pendidikan nasional.
Prabowo bertolak ke Malang pimpin panen raya tebu, kedelai, padi - ANTARA News Ambon, Maluku
calendar_today 17.07.2026 - person - timer ~
Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto bertolak dari Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, menuju Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur untuk memimpin panen raya padi, tebu, dan kedelai di lahan-lahan garapan binaan TNI.
Pesawat Kepresidenan RI dengan nomor registrasi A-001 lepas landas dari Lanud Halim Perdanakusuma pada Jumat siang. Dalam penerbangan menuju Malang, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.
"Bapak Presiden akan memimpin panen raya serentak tebu, padi, dan kedelai yang dilaksanakan di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menjadi wujud sinergi TNI dalam mendukung percepatan terwujudnya swasembada pangan nasional," kata Teddy di Jakarta, Jumat.
Setibanya di Malang, kata Teddy, Presiden Prabowo akan langsung menuju lokasi panen raya, yang merupakan lahan persawahan dan perkebunan terintegrasi yang berada di kawasan Lanud Abdulrachman Saleh.
Dalam acara panen raya serentak itu, Presiden Prabowo akan memimpin panen tebu di lahan-lahan binaan TNI Angkatan Udara yang tersebar di delapan titik lokasi, kemudian panen padi oleh TNI Angkatan Darat di 31 titik lokasi, dan panen kedelai di lahan garapan binaan TNI Angkatan Laut di 4 lokasi.
Kemudian, Presiden Prabowo juga dijadwalkan meninjau kios-kios yang memamerkan hasil dari inisiatif dan kontribusi TNI dalam mendukung program-program prioritas Presiden, termasuk hilirisasi hasil panen yang dapat memberikan nilai tambah terhadap komoditas yang diproduksi oleh petani.
Setidaknya ada empat kategori kios yang akan dikunjungi oleh Presiden, yaitu booth yang menampilkan budidaya yang dilakukan oleh masing-masing matra, kemudian booth yang menampilkan pengolahan gula sebagai salah satu bentuk pemanfaatan tebu.
Selanjutnya, ada booth yang menampilkan produk turunan dari pengolahan tebu, seperti bioetanol, produk-produk pangan, dan produk industri berbasis etanol, dan terakhir ada juga booth yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dan alat-alat pertanian.
"Melalui kegiatan ini, Bapak Presiden Prabowo ingin memastikan penguatan sektor pangan dilakukan secara terpadu, mulai dari peningkatan produksi, pendampingan kepada petani, hingga hilirisasi sehingga mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat," ujar Seskab Teddy.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Prabowo bertolak ke Malang pimpin panen raya tebu, kedelai, padi
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Uploader : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.