CNN Indonesia
Minggu, 26 Jul 2026 19:28 WIB
Jakarta, CNN Indonesia --
Angelina Jolie disebut lebih memilih fokus pada pemulihan anak setelah mereka memutuskan untuk menghapus Pitt dari nama masing-masing. Vivienne menjadi yang terbaru menghapus jejak Brad Pitt dari namanya.
Sumber terdekat, seperti diberitakan Page Six pada Rabu (22/7) mengungkapkan Angelina Jolie hanya menginginkan anak-anaknya pulih.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Angie tidak sedang bertengkar dan tidak marah. Dia hanya ingin semua orang pulih," kata sumber yang dekat dengan bintang Maleficent itu.
"Jika orang-orang mengetahui kebenarannya, mereka akan lebih bersimpati kepada anak-anak dan menghormati mereka," klaim sumber tersebut.
"Fakta bahwa mereka sama sekali tidak berbicara buruk atau membagikan hal-hal tersebut secara publik hanya menunjukkan kesopanan mereka."
Perwakilan Brad Pitt dan Angelina Jolie belum berkomentar lebih lanjut mengenai hal itu.
[Gambas:Video CNN]
Hal itu disampaikan setelah Vivienne (18 tahun) pada 20 Juli mengajukan dokumen ke Pengadilan Tinggi Los Angeles, meminta agar nama resminya diubah dari Vivienne Marcheline Jolie-Pitt menjadi Vivienne Marcheline Jolie.
Marcheline Bertrand adalah nama mendiang ibu Jolie, yang meninggal pada 2007 setelah berjuang melawan kanker ovarium dan payudara. Dalam dokumen pengadilan yang diperoleh Page Six, Vivienne mencantumkan alasannya sebagai "pribadi."
Pengajuan gugatan Vivienne menandai perkembangan terbaru dalam keretakan keluarga yang panjang, yang telah terjadi sejak perpisahan Pitt dan Jolie yang sangat dipublikasikan pada 2016.
Pilihan Redaksi
Brad Pitt dan Angelina Jolie menyelesaikan perceraian mereka pada Desember 2024, mengakhiri lebih dari delapan tahun proses hukum setelah Jolie mengajukan gugatan cerai pada September 2016.
Mantan pasangan ini memiliki enam anak: Maddox, 24, Pax, 22, Zahara, 21, Shiloh, 20, dan si kembar Knox dan Vivienne.
Keenam anaknya dilaporkan telah menjauhkan diri dari bintang F1 itu setelah perpisahannya dengan Jolie pada 2016.
Shiloh menjadi yang pertama secara resmi menghapus Pitt dari nama belakangnya pada ulang tahunnya yang ke-18. Remaja itu "menyewa pengacaranya sendiri dan membayarnya sendiri" pada Juni 2024.
Pada Juni 2026, Zahara secara hukum meminta namanya menjadi Zahara Jolie, bukan Zahara Jolie-Pitt. Ia juga memilih untuk tidak menggunakan nama belakang ayahnya ketika lulus dari Spelman College pada Mei 2026.
Maddox mengajukan permintaan yang sama, mengubah namanya dari Maddox Chivan Jolie-Pitt menjadi Maddox
Chivan Jolie, pada Mei 2026 dengan alasan "pribadi."
Padahal pada Februari 2026, Maddox sudah mulai meninggalkan nama belakang ayahnya itu dalam kredit film terbaru film Angelina Jolie, Couture.
(chri)
Add
as a preferred
source on Google
Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), mencatat realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pada semester pertama tahun 2026 mencapai Rp47,636 miliar atau 44,66 persen dari target tahunan sebesar Rp106,654 miliar dan tumbuh sebesar 17 persen dari sebelumnya.
"Capaian tersebut tidak hanya melampaui target semester pertama yang dipatok sekitar 40 persen, tetapi juga menunjukkan pertumbuhan penerimaan sebesar 17,06 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025," kata Juru Bicara Pemkot Bima Muhammad Hasyim melalui keterangannya diterima di Mataram, Minggu.
Ia mengatakan capaian itu menjadi indikator positif bahwa kinerja pengelolaan pendapatan daerah bergerak ke arah yang lebih baik. Namun, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan besar untuk memenuhi target hingga akhir tahun.
"Realisasi semester pertama menunjukkan tren yang menggembirakan. Dibandingkan semester pertama 2025, penerimaan PAD meningkat sekitar Rp6,942 miliar atau 17,06 persen. Ini menjadi modal penting, tetapi belum cukup. Masih diperlukan kerja yang lebih intensif agar target PAD tahun 2026 dapat tercapai," ujarnya.
Menurut dia, hingga akhir Juni 2026, pemerintah daerah masih harus mengejar penerimaan sekitar Rp59,018 miliar atau sekitar 60 persen dari target tahunan. Data Pemkot Bima menunjukkan, dua sumber pendapatan terbesar masih berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.
Realisasi pajak daerah mencapai Rp19,369 miliar atau 48,50 persen dari target Rp39,934 miliar. Angka tersebut tumbuh sekitar 24,71 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, penerimaan dari retribusi daerah mencapai Rp25,823 miliar atau 45,40 persen dari target Rp56,877 miliar. Secara nominal, sektor ini menjadi penyumbang terbesar PAD semester pertama dengan kontribusi sekitar 54,21 persen terhadap total penerimaan dan mengalami pertumbuhan 38,34 persen dibandingkan semester pertama 2025.
Hasyim menilai peningkatan tersebut mencerminkan semakin optimalnya pengelolaan potensi pendapatan daerah oleh organisasi perangkat daerah (OPD). Meski demikian, ia mengingatkan pekerjaan sesungguhnya berada pada semester kedua.
"Pemerintah Kota Bima meminta seluruh OPD pengampu pendapatan terus memperkuat koordinasi, meningkatkan inovasi pelayanan, serta mengoptimalkan seluruh potensi objek dan subjek pendapatan daerah. Setiap peluang penerimaan harus dimanfaatkan secara maksimal tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas," kata Hasyim pula.
Baca juga: Museum NTB kedatangan sebanyak 31.340 pengunjung dalam enam bulan
Adapun penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan baru terealisasi sekitar Rp4,47 juta, sedangkan kelompok lain-lain PAD yang sah mencapai Rp2,438 miliar atau 31,09 persen dari target.
Secara keseluruhan, pajak daerah dan retribusi daerah mendominasi penerimaan PAD Kota Bima dengan nilai kumulatif Rp45,193 miliar, atau sekitar 94,87 persen dari total realisasi PAD hingga 30 Juni 2026.
Menurut dia, meningkatnya pendapatan daerah akan memperkuat kemampuan fiskal Pemkot Bima dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
"Optimalisasi PAD bukan sekadar mengejar angka target. Pendapatan daerah yang meningkat akan memperkuat kemandirian fiskal Kota Bima, mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer, sekaligus memastikan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sesuai rencana," katanya lagi.
Pewarta : Nur Imansyah
Editor:
I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Surabaya (ANTARA) - Pelatih PSMS Medan Eko Purdjianto menyiapkan komposisi pemain yang berbeda untuk laga berikutnya setelah kalah 0-2 dari Port FC pada pertandingan perdana Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu.
"Kami akui keunggulan Port FC. Kami akan berbenah untuk pertandingan kedua," kata Eko dalam konferensi pers pascapertandingan di Surabaya, Minggu.
Menurut dia, kekalahan dari juara bertahan menjadi bahan evaluasi berharga bagi timnya yang sedang mempersiapkan diri menghadapi Liga Championship musim ini.
Untuk menghadapi laga kedua, Eko mengatakan timnya akan melakukan sejumlah penyesuaian karena Persebaya merupakan tim yang kuat, terlebih bermain di kandang sendiri.
Ia menambahkan masih ada beberapa pemain yang belum diturunkan saat menghadapi Port FC dan akan menjadi opsi pada pertandingan berikutnya.
Baca juga: Port FC nilai kemenangan atas PSMS awal positif di Piala Presiden
"Kami ingin memainkan formasi dan tim terbaik saat melawan Persebaya," ujarnya.
Bek PSMS Angelo Rafael Teixeira Alpoim Meneses menilai laga melawan Persebaya akan menjadi pengalaman penting bagi timnya karena menghadapi salah satu tim besar di Indonesia.
"Persebaya adalah tim yang sangat bagus dengan banyak pendukung. Bagi kami, merupakan suatu kehormatan datang ke Surabaya dan bermain di stadion yang bagus melawan tim hebat. Pertandingan seperti ini membuat kami berkembang," ujarnya.
Menurut pemain asal Portugal itu, menghadapi tim-tim kuat pada ajang pramusim menjadi bekal penting bagi PSMS sebelum mengarungi musim 2026/2027.
"Saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang sangat bagus di stadion yang sangat bagus dengan banyak pendukung," tutur Angelo.
Baca juga: Port FC tekuk PSMS dengan dua gol tanpa balas
Pewarta: Indra Setiawan/Naufal Ammar Imaduddin
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Kupang (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa bumi tektonik bermagnitudo 5,3 yang mengguncang wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur, Minggu (26/7) pukul 18.57 Wita merupakan gempa dangkal akibat aktivitas subduksi dan tidak berpotensi menimbulkan tsunami.
Kepala Stasiun Geofisika Kupang Arief Tyastama di Kupang, Minggu malam menjelaskan, gempa yang terjadi itu episenternya berada di darat, sekitar 18 kilometer timur laut Kupang, pada koordinat 10,16 derajat Lintang Selatan dan 123,77 derajat Bujur Timur, dengan kedalaman 44 kilometer.
"Hasil analisis menunjukkan gempa ini merupakan jenis gempa dangkal yang dipicu aktivitas subduksi. Mekanisme sumber gempa berupa sesar naik (thrust fault)," katanya.
BMKG memastikan hasil pemodelan menunjukkan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.
Berdasarkan peta tingkat guncangan (shakemap), intensitas gempa mencapai skala V MMI di Sulamu, Fatuleu Barat, Kupang Timur, dan Kota Oelamasi.
Baca juga: Gempa bermagnitudo 5,5 guncang Kupang NTT
Pada tingkat ini getaran dirasakan hampir seluruh penduduk, sejumlah barang dapat terjatuh atau bergeser.
Sementara itu, guncangan dengan intensitas IV MMI dirasakan di Kota Kupang, So'e Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Ba'a Kabupaten Rote Ndao.
Getaran pada skala ini dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah dan sebagian warga dilaporkan berhamburan keluar bangunan.
Hingga pukul 19.24 Wita BMKG belum mencatat adanya aktivitas gempa susulan (aftershock). BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi.
Warga juga diminta menghindari bangunan yang mengalami kerusakan akibat gempa serta terus memantau informasi resmi yang dikeluarkan BMKG melalui kanal komunikasi resminya.
Sementara itu Pantauan ANTARA saat gempa terjadi di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Kupang, warga berhamburan keluar akibat panik. Beberapa warga yang sedang menikmati makan malam terpaksa menghentikan aktivitasnya dan keluar.
"Gempanya dua kali. Pertama terasa kecil tetapi kedua kali lebih besar goncangannya," kata Lia, salah satu pengunjung pusat perbelanjaan itu.
Baca juga: BMKG: Gempa M5,5 guncang Gayo Lues Aceh
Baca juga: Gempa magnitudo 4,7 guncang wilayah perairan Pesisir Barat, Lampung
Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
"Keikutsertaan ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan budaya daerah kepada masyarakat nasional hingga mancanegara,"
Lombok Tengah (ANTARA) - Kontingen Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menampilkan keindahan dan kekayaan budaya Sasak di panggung Jember Fashion Carnaval (JFC) yang digelar di Jember Park Jawa Timur, 25-26 Juli 2026.
"Keikutsertaan ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan budaya daerah kepada masyarakat nasional hingga mancanegara," kata Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Muhlis dalam keterangan tertulisnya di Lombok Tengah, Minggu.
Ia mengatakan bahwa pemerintah daerah terus mendukung berbagai kegiatan yang dapat menjadi ruang promosi dan pelestarian budaya lokal.
Menurut Muhlis, keterlibatan generasi muda dalam ajang seni dan budaya berskala nasional maupun internasional merupakan langkah penting untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya Sasak.
“Kami selalu mendukung kegiatan seperti ini, karena menjadi upaya nyata dalam melestarikan budaya sekaligus menunjukkan kepada dunia akan keindahan dan keberagaman budaya Sasak yang kita miliki,”katanya.
Melalui kreativitas seni dan busana bernuansa budaya Sasak, kontingen Lombok Tengah diharapkan mampu menghadirkan pertunjukan yang tidak hanya memukau, tetapi juga memperkenalkan identitas daerah kepada para pengunjung JFC dari dalam dan luar negeri.
"Keikutsertaan ini sekaligus menunjukkan bahwa pelestarian budaya dapat dilakukan dengan pendekatan yang kreatif, modern, dan relevan dengan perkembangan zaman," katanya.
Ketua Kontingen Lombok Tengah Akhmad Rifani mengatakan JFC 2026 menjadi keikutsertaannya yang kesembilan kontingen Lombok Tengah dalam ajang karnaval busana tersebut.
Menurutnya, kesempatan untuk kembali tampil di JFC menjadi sebuah kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar. Sebab, kontingen tidak hanya membawa nama Lombok Tengah, tetapi juga mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat.
“Ini merupakan keikutsertaan kita yang kesembilan. Semoga kita dapat menampilkan yang terbaik, karena bukan hanya Lombok Tengah yang kita wakili, tetapi juga Provinsi NTB,” katanya.
Ia berharap dukungan masyarakat dapat menjadi tambahan semangat bagi seluruh peserta untuk memberikan penampilan terbaik selama mengikuti JFC 2026.
“Mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Lombok Tengah dan Nusa Tenggara Barat," katanya.
Pewarta : Akhyar Rosidi
Editor:
Agus Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Ini salah satu program yang bagus sekali, karena ada tender rakyat ini, uangnya semuanya serba terbuka. Semua transparan ya
Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menilai mekanisme Pemilihan Toko Terbuka (PTT) atau "Tender Rakyat" semakin memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah.
Mendagri mengapresiasi mekanisme tersebut karena dinilai terbuka dan transparan. Melalui PTT, para pemilik toko dapat menampilkan jenis bahan bangunan yang ditawarkan beserta harganya secara terbuka.
"Saya sudah sering ikut sama beliau (Menteri PKP). Ini salah satu program yang bagus sekali, karena ada tender rakyat ini, uangnya semuanya serba terbuka. Semua transparan ya," kata Mendagri dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Baca juga: Menteri PKP bakal tambah bedah rumah di Bogor, sasar 746 ribu RTLH
Hal itu disampaikan Mendagari saat melakukan inspeksi program bedah rumah bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Desa Cilampeni, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (25/7).
Dalam kesempatan itu, Mendagri turut berdialog langsung dengan para pemilik toko bangunan. Ia mengecek sekaligus memverifikasi data bahan bangunan dan harga yang ditampilkan. Mendagri menyambut positif mekanisme tersebut karena memungkinkan masyarakat memperoleh bahan bangunan berkualitas dengan harga yang lebih rendah.
"Artinya siapa yang paling murah itu akan menang. Dan kemudian sisa uangnya dikembalikan lagi kepada rakyat. Silakan berembuk buat apa," ujarnya.
Lebih lanjut, Mendagri mengatakan bahwa pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto terus berupaya memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memperoleh hunian layak. Salah satunya melalui pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.
Baca juga: Menteri PKP: Syarat alas hak calon penerima BSPS harus dipermudah
"Sekarang untuk khusus masyarakat berpenghasilan rendah, turunkan, dinolkan. Nah, definisi masyarakat berpenghasilan rendah pun, oleh Pak Menteri PKP, sudah agak diperluas," tutur Mendagri.
Mendagri berharap berbagai kemudahan tersebut dapat semakin mendorong perputaran ekonomi di daerah, khususnya di sektor perumahan. Ia juga mengimbau kepala daerah agar tidak khawatir terhadap kebijakan tersebut. Pasalnya, meningkatnya pembangunan rumah akan memberikan dampak ekonomi yang pada akhirnya turut meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
"Dengan adanya rumahnya, tadinya tanahnya kosong, hanya dapat pajak bumi saja. Tapi kalau ada rumahnya, tahun depannya pajak bumi dan bangunan. Jadi PAD akan bertambah," kata Tito.
Baca juga: Mendagri: Wisuda IPDN jadi momen regenerasi aparatur pemerintahan
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta, CNN Indonesia --
Anthony Joshua menang KO (knockout) atas Kristian Prenga dalam pertarungan tinju kelas berat di Jeddah Superdome, Arab Saudi, Minggu (26/7) waktu Indonesia.
Duel itu jadi yang pertama bagi Anthony Joshua setelah mengalami kecelakaan mobil di Nigeria, Desember 2025.
Pertarungan tersebut sejatinya tidak mudah bagi Joshua yang baru menang atas Jake Paul setelah digilas Daniel Dubois dalam perebutan sabuk kelas berat IBF pada September 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pilihan Redaksi
Setelah bel ronde 1 dibunyikan, Joshua lebih dulu menyerang Prenga. Lalu Prenga membalas. Puncaknya saat Prenga memberikan pukulan hook kiri dan uppercut kanan.
Pukulan tersebut membuat Anthony Joshua roboh di kanvas setelah duel berjalan 20 detik. Namun Joshua kembali bangkit dan melanjutkan pertarungan.
Ketika ronde 1 hampir berakhir. Joshua terkena jab kanan Prenga. Prenga yang memiliki rekor 16 laga selalu menang juga memukul Joshua dengan uppercut kiri.
Namun saat akan dilanjutkan dengan pukulan kanan, tangan kanan Prenga tersangkut dengan tangan kiri Joshua yang dalam posisi ingin memeluk. Posisi yang tidak seimbang itu membuat Joshua tersungkur di kanvas untuk kali kedua. Joshua akhirnya selamat dari kekalahan pada ronde 1.
Di ronde 2, kedua petinju saling berbalas serangan. Joshua lebih sering menekan Prenga dengan pukulan jab. Sampai akhirnya menjelang ronde 2 berakhir, jab kiri dan kanan Joshua membuat Prenga lunglai.
Pada saat itu juga Josha memanfaatkan momentum dengan baik. Serangan bertubi-tubi diarahkan Joshua ke wajah Prenga. Petinju Albania itu roboh di antara tali ring. Anthony Joshua menang KO pada ronde 2.
Kemenangan atas Krtistian Prenga jadi yang kedua beruntun bagi Anthony Joshua usai kekalahan dari Daniel Dubois.
Dengan hasil positif itu juga Anthony Joshua memiliki bekal penting dalam menghadapi Tyson Fury pada November mendatang.
(sry/rhr)
Add
as a preferred
source on Google
Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai percepatan transformasi industri hijau, khususnya di industri kecil dan menengah (IKM), membutuhkan pendekatan berbasis insentif agar mengakselerasi transisi dari para pengusaha IKM.
Bhima menyampaikan pemerintah perlu menghadirkan dukungan konkret bagi IKM melalui berbagai instrumen, seperti pembiayaan berbunga rendah untuk investasi mesin hemat energi, dukungan sertifikasi hijau yang masih memiliki biaya tinggi, hingga pemberian insentif pajak bagi pelaku usaha yang mampu menekan emisi maupun limbah.
"Karena itu, pendekatannya tidak bisa hanya berupa regulasi atau kampanye, tetapi harus diikuti insentif yang tepat sasaran," katanya saat dihubungi di Jakarta, Minggu.
Bhima menyampaikan IKM memiliki peran strategis dalam mendorong industri hijau yang inklusif, mengingat sektor tersebut memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja serta berpotensi masuk dalam rantai pasok global.
"IKM jadi kunci percepatan transformasi industri hijau yang padat karya. Potensinya besar untuk pasar ekspor terutama di rantai pasok makanan minuman sampai komponen otomotif yang rendah karbon," ujarnya.
Selain dukungan finansial, ia menilai penguatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam mempercepat transformasi hijau IKM.
Banyak pelaku usaha yang masih membutuhkan pendampingan dalam menghitung efisiensi energi, mengelola limbah, serta menerapkan prinsip produksi sirkular.
Bhima juga melihat pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) dapat membantu IKM mengoptimalkan penggunaan energi dan bahan baku secara lebih efisien.
Di sisi lain, Bhima mendorong pemerintah memberikan ruang lebih besar bagi produk IKM hijau dalam rantai pasok pengadaan pemerintah.
Menurut dia, produk ramah lingkungan dapat diprioritaskan dalam pengadaan barang dan jasa, sekaligus mendorong perusahaan besar melibatkan IKM hijau dalam rantai pasok industri.
Ia menambahkan penerapan standar lingkungan yang semakin ketat di berbagai negara tujuan ekspor menjadi peluang sekaligus tantangan bagi IKM Indonesia.
Produk yang belum memenuhi aspek keberlanjutan berisiko kehilangan akses pasar, sementara IKM yang mampu memenuhi standar hijau berpotensi mendapatkan pembeli premium dan meningkatkan nilai tambah produk.
"IKM yang mampu memenuhi standar memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke rantai pasok global, memperoleh pembeli premium, dan meningkatkan nilai tambah produknya," ujarnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 menunjukkan jumlah IKM di Indonesia mencapai 4,43 juta unit usaha atau sekitar 99,79 persen dari total industri nasional.
Pada triwulan I tahun 2026, IKM memberikan kontribusi sebesar 21,71 persen terhadap output industri nasional dan menyerap lebih dari 13 juta tenaga kerja.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) menghadirkan Program Pemberdayaan IKM Hijau sebagai upaya strategis untuk mendorong pelaku IKM menerapkan aktivitas industri yang lebih berdaya saing, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.
Program tersebut diharapkan mampu melahirkan IKM yang menerapkan praktik hijau dalam kegiatan usahanya, sekaligus menciptakan role model yang dapat menjadi inspirasi, contoh praktik baik, dan penggerak transformasi bagi IKM lainnya di berbagai daerah.
Kemenperin juga meluncurkan Buku Saku Pedoman Aktivitas Transformasi IKM Hijau sebagai panduan praktis penerapan aktivitas hijau bagi IKM, serta Buku Program Pemberdayaan IKM Hijau yang memuat latar belakang, indikator, hingga tahapan implementasi program.
Baca juga: Kemenperin percepat transformasi IKM untuk terapkan industri hijau
Baca juga: Kemenperin perkuat verifikasi emisi karbon, pacu industri hijau
Baca juga: Kemenperin tekankan industri hijau pacu nilai tambah dan daya saing
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Madura Raya (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Sumenep, Jawa Timur bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi kemaslahatan umat.
Kepala BPJS Kesehatan Sumenep Shandy Eko Budilaksono mengatakan, kerja sama kedua lembaga itu dilakukan melalui kegiatan bertajuk 'Tasbih JKN (Transpormasi Awareness dan Sinergi Bersama Insan Dakwah MUI-JKN).
"Melalui kerja sama ini para dai dan daiyah didorong menjadi mitra strategis dalam menyampaikan edukasi JKN kepada masyarakat," katanya dalam keterangan yang diterima di Sumenep, Minggu.
Ia menjelaskan, kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan MUI Sumenep itu juga sebagai bagian dari penguatan kolaborasi dalam mendukung optimalisasi penyelenggaraan Program JKN.
Selain itu, Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang pelaksanaannya membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk tokoh agama.
"JKN adalah amanat konstitusi yang dijalankan melalui ekosistem seluruh ekosistem, salah satunya para pendakwah dari MUI. Harapan kami, tidak ada lagi masyarakat yang kebingungan terkait Program JKN karena informasi dapat tersampaikan dengan baik melalui para dai," katanya.
Menurut dia, JKN dibangun dengan semangat gotong royong dan prinsip tersebut menjadi landasan utama agar seluruh masyarakat dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan.
"Sebagai ilustrasi, sekitar 205 peserta yang sehat dapat bersama-sama membiayai kebutuhan layanan satu pasien yang menjalani cuci darah selama satu bulan. Inilah wujud solidaritas sosial dalam Program JKN," katanya, menjelaskan.
Dalam pemaparannya, Shandy juga menjelaskan bahwa penyelenggaraan JKN telah mengakomodir prinsip-prinsip syariah sebagaimana rekomendasi Fatwa Ijtima Ulama Tahun 2015 di Pondok Pesantren At-Tauhidiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah. Rekomendasi tersebut mendorong agar penyelenggaraan JKN berlandaskan prinsip syariah dan pelayanan yang prima.
Ia menyebutkan, hubungan antarpeserta individu menggunakan akad hibah, hubungan antara peserta kolektif dengan BPJS Kesehatan menggunakan akad wakalah atau wakalah bil ujrah, sedangkan kerja sama BPJS Kesehatan dengan fasilitas pelayanan kesehatan menggunakan akad ijarah.
Selain itu, BPJS Kesehatan mencatat cakupan kepesertaan JKN secara nasional sampai dengan 31 Desember 2025 telah mencapai 98,62 persen. Capaian tersebut diharapkan terus meningkat melalui kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk para pendakwah.
“Jangan sampai ada masyarakat Sumenep yang tidak bisa mengakses layanan kesehatan hanya karena kurang mendapatkan informasi mengenai Program JKN. Oleh karena itu, kolaborasi dengan MUI menjadi sangat penting untuk memperluas edukasi kepada masyarakat,” ujar Shandy.
Secara terpisah, Ketua MUI Sumenep KH Moh Shaleh Abdurahman mengatakan, pendakwah memiliki penting dalam menyampaikan berbagai informasi yang berkaitan dengan posisi kemaslahatan umat, termasuk mengenai layanan jaminan kesehatan.
"Pendakwah mempunyai peran strategis dalam menyampaikan informasi-informasi penting terkait kemasyarakatan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, kami menyambut baik sinergi yang baik dengan BPJS Kesehatan agar para dai dapat menjadi penyambung informasi yang benar kepada masyarakat," katanya.
Menurutnya, dakwah tidak hanya berbicara mengenai aspek ibadah, tetapi juga mencakup upaya membangun kesejahteraan masyarakat melalui penyampaian informasi yang bermanfaat, termasuk akses terhadap layanan kesehatan.
Pewarta: Abd Aziz
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Kabupaten Sumedang (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pemerintah terus memperkuat pembinaan dan evaluasi kepala daerah melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga sebagai upaya meningkatkan integritas dan tata kelola pemerintahan daerah.
Tito usai mengukuhkan wisudawan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu, mengatakan pembinaan tersebut dilakukan melalui berbagai langkah, mulai dari pembekalan kepala daerah setelah pelantikan, penguatan sistem pengawasan, hingga evaluasi berkelanjutan.
Menurut dia, mekanisme tersebut penting mengingat kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat sehingga pendekatan pembinaan menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam memperkuat kapasitas penyelenggara pemerintahan daerah.
Ia menjelaskan pemerintah telah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ombudsman, serta sejumlah kementerian dan lembaga untuk mendukung penguatan integritas kepala daerah.
"Pembinaannya mulai waktu mereka lolos, terpilih, dilantik, langsung dilakukan retret untuk mengembangkan wawasan mereka. KPK juga mengisi, BPKP mengisi, para menteri mengisi, untuk membekali mereka kemampuan agar satu frekuensi dan integritasnya baik," kata Tito.
Selain pembekalan, pemerintah juga mengembangkan sistem pencegahan melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) bersama KPK serta Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang memungkinkan pemantauan pengelolaan keuangan daerah secara aktual.
Tito mengatakan Kemendagri bersama KPK juga akan membentuk 11 klaster pembinaan di berbagai daerah.
Program tersebut melibatkan wakil kepala daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), pimpinan DPRD, hingga anggota DPRD untuk mengidentifikasi potensi kerawanan korupsi dan menyusun rencana aksi pencegahan di masing-masing wilayah.
"Termasuk mengidentifikasi potensi-potensi korupsi daerah masing-masing dan rencana aksi tiap daerah. Apa yang mereka harus rumuskan? Itu maksudnya untuk membuat mereka 'jangan aneh-aneh'," ujarnya.
Menurut Tito, pemerintah tetap melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bagian dari fungsi pembinaan.
"Ya, pasti dievaluasi, tetap evaluasi," kata dia.
Ia menambahkan keberhasilan pembinaan tidak hanya ditentukan oleh sistem yang dibangun pemerintah, tetapi juga integritas masing-masing kepala daerah.
"Namanya manusia, bukan mesin. Kembali kepada integritas masing-masing juga nanti. Mungkin ada yang sukses nanti, mungkin ada yang kena masalah, mudah-mudahan enggak ada. Anything can happen, kembali kepada integritas," ujar Tito.
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Uploader : Abdullah Rifai
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.