Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), mencatat realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pada semester pertama tahun 2026 mencapai Rp47,636 miliar atau 44,66 persen dari target tahunan sebesar Rp106,654 miliar dan tumbuh sebesar 17 persen dari sebelumnya.
"Capaian tersebut tidak hanya melampaui target semester pertama yang dipatok sekitar 40 persen, tetapi juga menunjukkan pertumbuhan penerimaan sebesar 17,06 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025," kata Juru Bicara Pemkot Bima Muhammad Hasyim melalui keterangannya diterima di Mataram, Minggu.
Ia mengatakan capaian itu menjadi indikator positif bahwa kinerja pengelolaan pendapatan daerah bergerak ke arah yang lebih baik. Namun, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan besar untuk memenuhi target hingga akhir tahun.
"Realisasi semester pertama menunjukkan tren yang menggembirakan. Dibandingkan semester pertama 2025, penerimaan PAD meningkat sekitar Rp6,942 miliar atau 17,06 persen. Ini menjadi modal penting, tetapi belum cukup. Masih diperlukan kerja yang lebih intensif agar target PAD tahun 2026 dapat tercapai," ujarnya.
Menurut dia, hingga akhir Juni 2026, pemerintah daerah masih harus mengejar penerimaan sekitar Rp59,018 miliar atau sekitar 60 persen dari target tahunan. Data Pemkot Bima menunjukkan, dua sumber pendapatan terbesar masih berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.
Realisasi pajak daerah mencapai Rp19,369 miliar atau 48,50 persen dari target Rp39,934 miliar. Angka tersebut tumbuh sekitar 24,71 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, penerimaan dari retribusi daerah mencapai Rp25,823 miliar atau 45,40 persen dari target Rp56,877 miliar. Secara nominal, sektor ini menjadi penyumbang terbesar PAD semester pertama dengan kontribusi sekitar 54,21 persen terhadap total penerimaan dan mengalami pertumbuhan 38,34 persen dibandingkan semester pertama 2025.
Hasyim menilai peningkatan tersebut mencerminkan semakin optimalnya pengelolaan potensi pendapatan daerah oleh organisasi perangkat daerah (OPD). Meski demikian, ia mengingatkan pekerjaan sesungguhnya berada pada semester kedua.
"Pemerintah Kota Bima meminta seluruh OPD pengampu pendapatan terus memperkuat koordinasi, meningkatkan inovasi pelayanan, serta mengoptimalkan seluruh potensi objek dan subjek pendapatan daerah. Setiap peluang penerimaan harus dimanfaatkan secara maksimal tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas," kata Hasyim pula.
Baca juga: Museum NTB kedatangan sebanyak 31.340 pengunjung dalam enam bulan
Adapun penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan baru terealisasi sekitar Rp4,47 juta, sedangkan kelompok lain-lain PAD yang sah mencapai Rp2,438 miliar atau 31,09 persen dari target.
Secara keseluruhan, pajak daerah dan retribusi daerah mendominasi penerimaan PAD Kota Bima dengan nilai kumulatif Rp45,193 miliar, atau sekitar 94,87 persen dari total realisasi PAD hingga 30 Juni 2026.
Menurut dia, meningkatnya pendapatan daerah akan memperkuat kemampuan fiskal Pemkot Bima dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
"Optimalisasi PAD bukan sekadar mengejar angka target. Pendapatan daerah yang meningkat akan memperkuat kemandirian fiskal Kota Bima, mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer, sekaligus memastikan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sesuai rencana," katanya lagi.
Pewarta : Nur Imansyah
Editor:
I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026