Ini salah satu program yang bagus sekali, karena ada tender rakyat ini, uangnya semuanya serba terbuka. Semua transparan ya
Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menilai mekanisme Pemilihan Toko Terbuka (PTT) atau "Tender Rakyat" semakin memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah.
Mendagri mengapresiasi mekanisme tersebut karena dinilai terbuka dan transparan. Melalui PTT, para pemilik toko dapat menampilkan jenis bahan bangunan yang ditawarkan beserta harganya secara terbuka.
"Saya sudah sering ikut sama beliau (Menteri PKP). Ini salah satu program yang bagus sekali, karena ada tender rakyat ini, uangnya semuanya serba terbuka. Semua transparan ya," kata Mendagri dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Baca juga: Menteri PKP bakal tambah bedah rumah di Bogor, sasar 746 ribu RTLH
Hal itu disampaikan Mendagari saat melakukan inspeksi program bedah rumah bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Desa Cilampeni, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (25/7).
Dalam kesempatan itu, Mendagri turut berdialog langsung dengan para pemilik toko bangunan. Ia mengecek sekaligus memverifikasi data bahan bangunan dan harga yang ditampilkan. Mendagri menyambut positif mekanisme tersebut karena memungkinkan masyarakat memperoleh bahan bangunan berkualitas dengan harga yang lebih rendah.
"Artinya siapa yang paling murah itu akan menang. Dan kemudian sisa uangnya dikembalikan lagi kepada rakyat. Silakan berembuk buat apa," ujarnya.
Lebih lanjut, Mendagri mengatakan bahwa pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto terus berupaya memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memperoleh hunian layak. Salah satunya melalui pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.
Baca juga: Menteri PKP: Syarat alas hak calon penerima BSPS harus dipermudah
"Sekarang untuk khusus masyarakat berpenghasilan rendah, turunkan, dinolkan. Nah, definisi masyarakat berpenghasilan rendah pun, oleh Pak Menteri PKP, sudah agak diperluas," tutur Mendagri.
Mendagri berharap berbagai kemudahan tersebut dapat semakin mendorong perputaran ekonomi di daerah, khususnya di sektor perumahan. Ia juga mengimbau kepala daerah agar tidak khawatir terhadap kebijakan tersebut. Pasalnya, meningkatnya pembangunan rumah akan memberikan dampak ekonomi yang pada akhirnya turut meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
"Dengan adanya rumahnya, tadinya tanahnya kosong, hanya dapat pajak bumi saja. Tapi kalau ada rumahnya, tahun depannya pajak bumi dan bangunan. Jadi PAD akan bertambah," kata Tito.
Baca juga: Mendagri: Wisuda IPDN jadi momen regenerasi aparatur pemerintahan
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.