Kolaborasi bank bjb dan Pemkot Bogor Wujudkan Perencanaan Pensiun yang Lebih Sejahtera

calendar_today 23.07.2026 - person  - timer ~

Kamis, 23 Juli 2026 - 13:26 WIB

Jakarta, VIVA – Bank bjb terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui kolaborasi strategis bersama pemerintah daerah. Kali ini, bank bjb menjalin sinergi dengan Pemerintah Kota Bogor melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) bagi Ketua RT, Ketua RW, dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bogor. 

Baca Juga

Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan perencanaan keuangan jangka panjang, sekaligus memperkuat peran bank bjb sebagai mitra pembangunan yang menghadirkan solusi keuangan berkelanjutan. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Melalui program DPLK bank bjb atau bjb siap, peserta memperoleh kesempatan mempersiapkan masa pensiun secara lebih terencana sehingga tetap dapat menikmati kesejahteraan ketika memasuki masa purna tugas.   Penandatanganan kerja sama dilaksanakan pada Rabu, 22 Juli 2026, sebagai bentuk komitmen bersama membangun kolaborasi yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. 

Baca Juga

Dari bank bjb, kegiatan dihadiri Direktur Konsumer & Ritel bank bjb Nunung Suhartini beserta jajaran. Sementara dari Pemerintah Kota Bogor hadir Sekretaris Daerah Kota Bogor H. Denny Mulyadi, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat H. Eko Prabowo, beserta jajaran, bersama perwakilan enam kecamatan di wilayah Kota Bogor. 

Kolaborasi ini mencerminkan kesamaan visi antara bank bjb dan Pemerintah Kota Bogor dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur kewilayahan yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.  Program DPLK bank bjb dirancang untuk memberikan edukasi, pemahaman, serta akses terhadap program dana pensiun sehingga peserta memiliki kesiapan finansial yang lebih baik di masa depan. 

Baca Juga

Dalam implementasinya, bank bjb menyediakan solusi perencanaan pensiun, sedangkan Pemerintah Kota Bogor mendukung sosialisasi dan pelaksanaan program kepada para peserta.  Kerja sama ini mencakup Ketua RT, Ketua RW, dan Ketua LPM yang berada di bawah naungan Pemerintah Kota Bogor pada 6 kecamatan dan 68 kelurahan. 

Melalui sinergi tersebut, semakin banyak unsur kelembagaan masyarakat yang memperoleh kesempatan merencanakan masa depan keuangan secara lebih berkelanjutan. Ketua RT, RW, dan LPM memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat di tingkat wilayah sehingga peningkatan kesejahteraan mereka menjadi bagian penting dari pembangunan daerah. 

Halaman Selanjutnya

Program DPLK bank bjb menghadirkan skema tabungan investasi yang dapat dimanfaatkan saat peserta memasuki usia tidak produktif sehingga kualitas hidup tetap terjaga. Selain memberikan perlindungan finansial, program ini juga menawarkan nilai investasi yang menarik, persyaratan yang mudah dan terjangkau bagi peserta. 

HAN 2026, Jadikan perlindungan anak budaya dalam kehidupan sehari-hari

calendar_today 23.07.2026 - person  - timer ~

Anak-anak juga harus mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Lombok Tengah (ANTARA) - Bupati Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Pathul Bahri mengajak semua lapisan masyarakat menjadikan perlindungan anak sebagai budaya dalam kehidupan sehari-hari.

“Setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan," kata Bupati Lalu Pathul Bahri saat apel peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 di Lombok Tengah, Kamis.

Ia mengatakan peringatan HAN 2026 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam memenuhi hak anak serta memberikan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

"Anak-anak juga harus mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,” katanya.

Baca juga: Hari Anak Nasional dan janji yang belum selesai

Ia mengatakan perlindungan anak tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, dibutuhkan kolaborasi antara keluarga, satuan pendidikan, maupun masyarakat.

“Keluarga menjadi pelindung pertama dan utama bagi anak," kata Bupati Lalu Pathul Bahri.

Namun seluruh unsur masyarakat, menurutnya, juga mempunyai tanggung jawab untuk menghadirkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah, bagi tumbuh kembang anak.

Ia juga mengingatkan pentingnya memberikan perlindungan kepada anak, tidak hanya di rumah, sekolah dan ruang publik, tetapi juga di ruang digital.

Menurutnya, anak-anak harus dibekali pengetahuan dan pendampingan agar terhindar dari perundungan, eksploitasi, serta berbagai bentuk kekerasan di dunia digital.

Baca juga: HAN 2026 pemerintah jamin pendidikan berkelanjutan anak pekerja migran

“Semua harus memastikan setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, bahagia, dihormati, didengar suaranya, dan terpenuhi seluruh haknya, mulai dari lingkungan keluarga hingga ruang digital,” katanya.

Ia berharap anak-anak Lombok Tengah dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, berdaya saing, serta mampu membawa kemajuan bagi daerah dan bangsa.

“Sayang anak berarti sayang terhadap masa depan Lombok Tengah dan masa depan Indonesia. Mari bersama-sama melindungi anak, mendengarkan suara mereka dan memberikan ruang yang luas agar mereka dapat tumbuh serta meraih cita-citanya,” kata Bupati Lalu Pathul Bahri.

Baca juga: HAN, KPAI soroti ekosistem perlindungan kawal implementasi PP Tunas

Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Bupati Bengkulu Selatan: Status ODF jadi pijakan perkuat sanitasi - ANTARA News Bengkulu

calendar_today 23.07.2026 - person  - timer ~

Bengkulu (ANTARA) - Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajudin menyebut deklarasi Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai daerah bebas dari buang air besar sembarangan atau Open Defecation Free (ODF) menjadi pijakan untuk memperkuat pembangunan sanitasi dan kesehatan lingkungan secara berkelanjutan.

"Tujuan kita memutus mata rantai penularan penyakit dan mencegah timbulnya berbagai penyakit, sekaligus mendorong terwujudnya kondisi masyarakat yang tidak lagi buang air besar sembarangan," kata Rifai Tajudin di Bengkulu Selatan, Kamis.

Dia mengatakan upaya pencapaian status ODF dilakukan dengan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam membangun sarana jamban sehat di berbagai wilayah.

Menurut dia pembangunan sarana sanitasi telah dilakukan secara bertahap melalui dukungan pemerintah daerah bersama berbagai pihak. Pada 2024, sebanyak 2.202 unit sarana sanitasi dibangun melalui program bersama Wahana Visi Indonesia.

Sementara pada 2026, pemerintah daerah kembali membangun 30 unit sarana sanitasi sebagai bagian dari upaya memperkuat pilar sanitasi dan kesehatan lingkungan.

Rifai mengatakan keberhasilan mewujudkan pilar pertama sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk melanjutkan penguatan pilar-pilar berikutnya.

"Setelah terwujudnya pilar satu ini, kita meningkatkan capaian pilar-pilar berikutnya. Tujuan akhirnya adalah terwujudnya kondisi Kabupaten Bengkulu Selatan yang aman, nyaman, bersih dan sehat," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Melalui deklarasi ODF, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berharap semangat kolaborasi terus terjaga sehingga berbagai program kesehatan masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Uploader : Musriadi

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Prabowo panggil para menko, Bahlil hingga Purbaya ke Istana bahas KDMP

calendar_today 23.07.2026 - person  - timer ~

Prabowo panggil para menko, Bahlil hingga Purbaya ke Istana bahas KDMP

Kamis, 23 Juli 2026 13:26 WIB

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2026). ANTARA/Fathur Rochman

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri koordinator (menko) serta beberapa menteri, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis siang untuk membahas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Berdasarkan pantauan ANTARA, para menteri tersebut mulai tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta sekitar pukul 12.00 WIB.

Purbaya, sesaat setelah tiba mengatakan rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo tersebut akan membahas mengenai perkembangan KDMP.

"Koperasi Desa Merah Putih ya, sepertinya itu, tetapi saya belum tahu betul, ini saya bawa bahan saja yang banyak," kata Purbaya.

Purbaya sempat ditanya mengenai anggaran pengadaan kipas angin program KDMP yang diperkirakan menghabiskan anggaran senilai Rp1,8 triliun.

Dia mengaku belum mengetahui secara rinci mengenai hal tersebut lantaran pembangunan KDMP di bawah wewenang PT Agrinas Pangan Nusantara.

"Saya enggak tahu, nanti saya cek. Koperasi kan tanggung jawabnya si Agrinas kan. Kita hanya bayar cicilannya saja. Manajemen dan segala macam di sana," ucap Purbaya.

Sementara itu, Bahlil menyebut ratas kali ini membahas mengenai KDMP, perkembangan ekonomi, dan hilirisasi.

"Termasuk di dalamnya mengenai koperasi, perkembangan ekonomi serta hilirisasi, termasuk hilirisasi dan ketahanan energi ya," ucap Bahlil.

Adapun, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS) Aris Marsudiyanto yang turut hadir dalam ratas tersebut menambahkan bahwa Presiden Prabowo selalu mengevaluasi berbagai program-program strategis yang tengah berjalan, termasuk KDMP, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Kampung Nelayan Merah Putih.

"Makanya beliau setiap saat mengevaluasi MBG atau BGN (Badan Gizi Nasional), Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan, dan lain sebagainya," ucap Aris.

Sejumlah menteri lain yang turut dipanggil oleh Presiden untuk mengikuti ratas, yakni Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko.

Pewarta : Fathur Rochman
Editor: Andriy Karantiti
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Laga mantan juara sejati Canelo lawan Mbilli resmi digelar 31 Oktober

calendar_today 23.07.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - Mantan juara sejati kelas super menengah (76,2kg) Saul "Canelo" Alvarez mengkonfirmasi bakal kembali naik ring melawan Christian Mabilli pada 31 Oktober 2026 mendatang di Riyadh, Arab Saudi.

"Sekarang semuanya sudah baik-baik saja, saya siap berlatih dan kami akan bertarung pada 31 Oktober," kata Saul "Canelo" Alvarez dalam laporan ESPN yang dipantau di Jakarta, Kamis.

Mega bintang tinju dunia asal Meksiko yang pernah memegang sabuk juara WBC, WBA, IBF, dan WBO itu akan menantang penguasa baru kelas super menengah, Christian Mbilli, guna memecah kebuntuan terkait kelanjutan masa depan kariernya.

Pertarungan ini akan menjadi penampilan perdana Canelo setelah menelan kekalahan angka mutlak dari Terence Crawford pada September 2025. Duel akbar antara Canelo dan Mbilli direncanakan bergulir pada 12 September, tetapi laga tersebut terpaksa ditunda sejak Juni lalu.

Baca juga: Alvarez tak terganggu dengan perbedaan usia kala tarung dengan Mbilli

Ia mengungkapkan bahwa penundaan jadwal murni disebabkan oleh urusan pribadi serta komitmen disiplin latihan yang selalu dijaganya. Canelo menegaskan enggan masuk ke pemusatan latihan tanpa fokus penuh.

"Saya selalu sangat disiplin dengan latihan saya dan (saat itu) saya belum siap untuk masuk ke pemusatan latihan. Itulah alasan mengapa saya menunda pertarungan ini, karena saya harus menyelesaikan urusan keluarga terlebih dahulu," katanya.

Kekalahan dari Crawford tahun lalu menjadi hasil minor pertama yang dirasakan Canelo sejak Mei 2022. Kendati Canelo sempat menyuarakan ambisi untuk melakoni laga ulang, peluang tersebut dipastikan tertutup rapat setelah Crawford memutuskan pensiun dari dunia tinju profesional pada Desember 2025.

Baca juga: Berkalung sabuk juara WBA-WBO, Benavidez tantang Canelo dan Bivol

Langkah petinju yang memiliki rekor prestisius dengan 62 kemenangan (39 knockout), tiga kekalahan, dan dua hasil imbang itu juga sempat terhenti sementara akibat harus menjalani operasi siku pada Oktober 2025 demi memulihkan cedera lama.

Di kubu sebelah, Christian Mbilli yang berbasis di Montreal, Kanada, datang dengan rekor mentereng yang belum tersentuh kekalahan dengan 29 kemenangan (24 knockout) dan satu hasil imbang.

Mbilli meraih status juara dunia penuh WBC pada Januari 2026, satu bulan setelah Crawford pensiun dan menanggalkan sabuk juaranya. Pada laga terakhir, Mbili meraih hasil split draw melawan Lester Martinez dalam partai tambahan duel Canelo lawan Crawford.

Kini, Mbili bersiap untuk menghadapi ujian pada laga yang dipastikan bergulir di Riyadh pada akhir Oktober mendatang.

Baca juga: WBC perintahkan laga ulang Mbilli lawan Martinez rebut juara dunia

Baca juga: Juara WBC Mbilli hadapi Canelo Alvarez untuk pertahanan gelar pertama

Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

HAN, WNI harap ada sekolah resmi RI di Malaysia utara

calendar_today 23.07.2026 - person  - timer ~

Kuala Lumpur (ANTARA) - Tokoh masyarakat Indonesia yang juga pengelola Sanggar Bimbingan Permai Kulim, di Kedah, Malaysia, Muhammad Mukhotib berharap pemerintah RI dapat mewujudkan sekolah resmi Indonesia, di wilayah Malaysia bagian utara.

Harapan itu disampaikan Mukhotib, bertepatan Hari Anak Nasional 23 Juli 2026, karena belum adanya sekolah resmi Indonesia di wilayah Malaysia utara yang meliputi Perlis, Kedah, Pulau Pinang, dan Perak.

"Harapan kami di wilayah utara ini ada sekolah yang resmi," tutur Mukhotib saat dihubungi ANTARA dari Kuala Lumpur, Kamis.

Sekolah resmi Indonesia sejauh ini terdapat di Sabah dan Sarawak yang masuk wilayah Malaysia bagian timur/Malaysia Borneo dengan keberadaan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu dan sejumlah community learning center (CLC).

Baca juga: HAN 2026 pemerintah jamin pendidikan berkelanjutan anak pekerja migran

Sementara di wilayah Semenanjung Malaysia, sekolah resmi Indonesia antara lain Sekolah Indonesia Johor Bahru dan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, yang relatif jauh dari wilayah utara.

"Harapan kami (jika bisa diwujudkan sekolah resmi RI di wilayah utara), bisa kita jadikan cerita di masa tua," kata Mukhotib berharap.

Untuk diketahui Pemerintah RI menyelenggarakan layanan pendidikan bagi anak Indonesia di Malaysia dalam bentuk formal dan nonformal.

Secara formal Pemerintah Indonesia menyelenggarakan Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN), antara lain Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL), Sekolah Indonesia Johor Bahru (SIJB) dan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), yang melayani pendidikan jenjang TK, SD, SMP, dan SMA/SMK.

Sementara untuk pendidikan nonformal, Pemerintah Indonesia melalui perwakilan RI di Malaysia menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) untuk membantu masyarakat Indonesia yang belum menyelesaikan pendidikan formal sehingga mereka dapat mengikuti program kesetaraan Paket A, B, dan C, serta Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).

Selain itu perwakilan RI juga melakukan penyetaraan bagi anak-anak yang menempuh pendidikan di sanggar bimbingan (SB), community learning center (CLC), dan Indonesian community center (ICC).

Pengakuan pemerintah Malaysia pada layanan pendidikan Indonesia, masih terbatas pada SILN serta sejumlah CLC di Sabah dan Sarawak.

Baca juga: Perekaman KIA jadi kado anak-anak di Sebatik pada Hari Anak Nasional

Sedangkan untuk sanggar bimbingan di wilayah Semenanjung Malaysia, baru memperoleh pemahaman bersama dengan otoritas Malaysia, terkait pentingnya akses pendidikan bagi anak-anak.

Mukhotib berharap sekolah resmi Indonesia di wilayah utara dapat diwujudkan.

Dia selaku pengelola Sanggar Bimbingan Permai Kulim mengatakan, penyelenggaraan pendidikan di sanggar bimbingannya sejauh ini dilakukan di bawah koordinasi perwakilan RI.

Dirinya dan para pengurus sanggar bimbingan, bersama-sama dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Penang, terus berupaya melakukan pendekatan kepada otoritas Malaysia dan warga setempat mengenai pentingnya mengedepankan aspek kemanusiaan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia untuk tetap dapat mengenyam pendidikan.

Hal serupa juga dilakukan para sanggar bimbingan yang tersebar di wilayah Semenanjung Malaysia, bersama perwakilan RI lain seperti KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Johor Bahru.

Sebagai gambaran, jumlah SB di Semenanjung Malaysia berkisar 75 buah dengan total siswa tercatat 2.215 orang (data April 2026). Sementara jumlah CLC di wilayah Sabah dan Sarawak sekitar 302 dengan total jumlah murid yakni 22.031 siswa (data Mei 2026).

Atase Pendidikan KBRI KL Ahmad Romadhoni Surya Putra mengatakan pihaknya bersama para perwakilan RI di berbagai wilayah di Malaysia terus berupaya memperjuangkan legalitas operasional sanggar-sanggar bimbingan.

Baca juga: Pemerintah Sebatik Tengah libatkan anak bangun daerah lewat Forum Anak

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Prabowo panggil para menko, Bahlil hingga Purbaya ke Istana bahas KDMP

calendar_today 23.07.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri koordinator (menko) serta beberapa menteri, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis siang untuk membahas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Berdasarkan pantauan ANTARA, para menteri tersebut mulai tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta sekitar pukul 12.00 WIB.

Purbaya, sesaat setelah tiba mengatakan rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo tersebut akan membahas mengenai perkembangan KDMP.

"Koperasi Desa Merah Putih ya, sepertinya itu, tetapi saya belum tahu betul, ini saya bawa bahan saja yang banyak," kata Purbaya.

Purbaya sempat ditanya mengenai anggaran pengadaan kipas angin program KDMP yang diperkirakan menghabiskan anggaran senilai Rp1,8 triliun.

Dia mengaku belum mengetahui secara rinci mengenai hal tersebut lantaran pembangunan KDMP di bawah wewenang PT Agrinas Pangan Nusantara.

"Saya enggak tahu, nanti saya cek. Koperasi kan tanggung jawabnya si Agrinas kan. Kita hanya bayar cicilannya saja. Manajemen dan segala macam di sana," ucap Purbaya.

Sementara itu, Bahlil menyebut ratas kali ini membahas mengenai KDMP, perkembangan ekonomi, dan hilirisasi.

"Termasuk di dalamnya mengenai koperasi, perkembangan ekonomi serta hilirisasi, termasuk hilirisasi dan ketahanan energi ya," ucap Bahlil.

Adapun, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS) Aris Marsudiyanto yang turut hadir dalam ratas tersebut menambahkan bahwa Presiden Prabowo selalu mengevaluasi berbagai program-program strategis yang tengah berjalan, termasuk KDMP, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Kampung Nelayan Merah Putih.

"Makanya beliau setiap saat mengevaluasi MBG atau BGN (Badan Gizi Nasional), Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan, dan lain sebagainya," ucap Aris.

Sejumlah menteri lain yang turut dipanggil oleh Presiden untuk mengikuti ratas, yakni Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul:

Ada 200 Bank Antre Mau Merger

calendar_today 23.07.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan terus mendorong dan meningkatkan penguatan industri perbankan nasional, salah satunya melalui implementasi kebijakan konsolidasi. Dalam hal ini, Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR/BPRS) dalam kepemilikan dan/atau pengendalian PSP yang sama grup, sedang menjalani proses konsolidasi sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPRS.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menyebut konsolidasi dimaksud bertujuan untuk memperkuat permodalan dan daya saing BPR/BPRS melalui penerapan tata kelola dan manajemen risiko, pemenuhan struktur organisasi, perbaikan kinerja keuangan, serta pengelolaan yang efisien.

"Dengan demikian, keberhasilan konsolidasi dapat mewujudkan visi-misi BPR/BPRS yang tercantum dalam Roadmap Pengembangan BPR/BPRS Tahun 2024-2027 yaitu menjadi BPR/BPRS yang berintegritas, resilien, adaptif, berdaya saing, dan kontributif dalam menggerakkan perekonomian di wilayahnya," kata Dian dalam keterangannya, dikutip Kamis (23/7/2026).

Terkait dengan upaya konsolidasi industri BPR/BPRS, ia menyampaikan bahwa proses penggabungan atau merger antar BPR/BPRS terus mengalami penambahan dan masih berlangsung hingga saat ini. Sampai dengan akhir Juni 2026, sebanyak 81 BPR/BPRS telah disetujui untuk konsolidasi menjadi 24 BPR/BPRS serta lebih dari 200 BPR/BPRS masih dalam proses perizinan penggabungan atau peleburan di OJK.

Selanjutnya, Dian menyebut pihaknya akan memberikan dukungan terhadap upaya penguatan permodalan perbankan, termasuk dalam hal masuknya investor strategis baru sepanjang hal tersebut memenuhi ketentuan dan memberikan dampak positif bagi kinerja bank serta turut mendukung perbankan nasional yang lebih sehat, efisien, lebih berdaya saing dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

(fsd/fsd)

Add

as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Komisi X DPR Tak Tahu soal Universitas RI Bentukan Prabowo

calendar_today 23.07.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian mengaku tak tahu soal Universitas Republik Indonesia (URI) yang baru dibentuk dan diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (23/7).

Lalu mengatakan Komisi X selaku mitra pemerintah di bidang pendidikan belum pernah membahas pembentukan URI. Dia karenanya tak tahu fungsi, dasar hukum, maupun anggaran lembaga tersebut.

"Komisi X DPR RI hingga kini belum pernah membahas pembentukan URI, baik dalam rapat maupun agenda resmi. Kami belum menerima penjelasan formal mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, maupun anggarannya," kata Lalu saat dihubungi, Kamis (24/7).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Padahal, kata dia, pemerintah mestinya bisa memberikan penjelasan soal perbedaan atau nilai tambah URI dibanding banyak kampus atau sekolah kedinasan lain di Indonesia.

Pemerintah, lanjut Lalu, juga harus memastikan lembaga tersebut tak menduplikasi peran kampus-kampus tersebut.

Pilihan Redaksi

• Prabowo Lantik Donny Ermawan Gubernur Universitas Republik Indonesia
• Profil Donny Ermawan dan Yos, Petinggi Universitas Republik Indonesia
• Apa Tugas Universitas Republik Indonesia yang Baru Dibentuk Prabowo?

"Menurut kami, pemerintah wajib membuktikan nilai tambah URI di tengah banyaknya PTN dan lembaga kedinasan yang sudah mencetak pemimpin, serta menjamin tidak ada duplikasi peran," kata dia.

Politikus PKB itu menegaskan Komisi X hingga saat ini masih menunggu keterangan resmi dari pemerintah. Pihaknya akan menanyakan hal itu dalam rapat kerja dengan Kemendiktisaintek usai reses Agustus mendatang.

"Saat ini kami masih menunggu keterangan dari pemerintah, mungkin pada saat Raker dengan kemendiktisaintek masa sidang depan, agar kebijakan ini tidak menimbulkan pertanyaan dan polemik di masyarakat," katanya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan URI merupakan lembaga yang disiapkan untuk mencetak calon-calon pemimpin bangsa dengan mengadopsi model lembaga pendidikan kepemimpinan yang diterapkan di sejumlah negara.

Menurut dia, sejumlah negara telah lebih dulu mengadopsi lembaga serupa yang bertugas mempersiapkan calon-calon pemimpin untuk mengisi jabatan strategis di pemerintahan.

Di Perancis, katanya, ada École nationale d'administration (ENA), yang kini telah berubah menjadi Institut National du Service Public (INSP), sebuah lembaga pendidikan bagi calon pejabat pemerintahan.

Melalui model serupa, pemerintah berharap para calon pemimpin di Indonesia memiliki kemampuan teknis sekaligus wawasan kebangsaan yang kuat.

"Sehingga diharapkan semua memiliki kemampuan secara teknis maupun yang paling penting itu wawasan kebangsaan. Kita ini semua menjalankan amanah Untuk kepentingan kebangsaan dan negara," kata Prasetyo.

(thr/isn)

Add

as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]

Kemenperin: Hilirisasi mengubah struktur industri jadi bernilai tambah

calendar_today 23.07.2026 - person  - timer ~

Kemenperin: Hilirisasi mengubah struktur industri jadi bernilai tambah

Kamis, 23 Juli 2026 13:25 WIB

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian Tri Supondy dalam acara Indonesia Development Talks yang digelar di Jakarta, Kamis (23/7/2026). (ANTARA/Putu Indah Savitri)

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian Tri Supondy menyampaikan kebijakan hilirisasi Indonesia merupakan bagian dari strategi untuk mengubah struktur industri menjadi bernilai tambah yang lebih tinggi.

“Kebijakan hilirisasi Indonesia merupakan bagian dari strategi untuk mengubah struktur industri nasional dari yang bergantung pada ekspor bahan mentah menjadi industri yang menghasilkan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi,” ujar Tri dalam acara Indonesia Development Talks yang digelar di Jakarta, Kamis.

Tri pun menyambut baik Industrial Development Report (IDR) yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu praktik terbaik (best practice) dalam pengembangan industri berbasis hilirisasi, khususnya pada sektor pengolahan mineral kritis dan industri kendaraan listrik.

Industrial Development Report (IDR) merupakan publikasi United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) yang menyajikan analisis mengenai tren industrialisasi global sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan kepada negara-negara anggota dalam menghadapi perubahan lanskap industri dunia.

Pengakuan dari UNIDO, menurut Tri, mencerminkan inisiatif Indonesia dalam mendorong transformasi ekonomi melalui peningkatan nilai tambah sumber daya alam, pengembangan industri manufaktur, serta pembangunan ekosistem kendaraan listrik nasional.

“Tantangan berikutnya adalah memperkuat kapabilitas industri nasional agar mampu memainkan peran yang lebih besar dalam rantai nilai global (global value chain),” kata Tri.

Oleh karena itu, ia menyampaikan bahwa saat ini, Indonesia memerlukan penguatan kapasitas domestik secara berkelanjutan, termasuk melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguasaan teknologi, pengembangan inovasi, peningkatan kapabilitas manufaktur, serta penguatan industri pendukung.

“Upaya ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya menjadi lokasi produksi, tetapi mampu bertransformasi menjadi negara yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi,” ujar dia.

Terkait kebutuhan Indonesia, Asian Development Bank (ADB) menyatakan siap untuk terus bekerja sama dengan Indonesia dalam pembangunan industri guna menciptakan lapangan kerja yang inklusif dan bernilai tambah tinggi.

“ADB akan terus bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk membantu mewujudkan potensi tersebut menjadi lapangan kerja yang inklusif dan bernilai tambah tinggi bagi masyarakat Indonesia,” ujar Kepala Perwakilan ADB untuk Indonesia Bobur Alimov.

Pewarta : Putu Indah Savitri
Editor: Andriy Karantiti
COPYRIGHT © ANTARA 2026