Energy Ministry targets full B50 rollout at gas stations by October 1 - ANTARA News Jawa Timur

calendar_today 20.07.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - The Ministry of Energy and Mineral Resources is targeting nationwide distribution of 50 percent biodiesel fuel (B50) at all gas stations by October 1, 2026.

"The target is to achieve full B50 distribution at all gas stations by October 1," the ministry's Director General of New, Renewable Energy, and Energy Conservation, Eniya Listiani Dewi, said on Monday.

She said the implementation of the mandatory B50 program, which began on July 1, will be implemented in phases during a three-month transition period, before a comprehensive evaluation in December.

This three-month transition period is intended to allow fuel suppliers to deplete remaining B40 stocks and adjust the blending process to B50, she added.

"In December, we will first assess the transition to determine whether it has proceeded smoothly and whether everyone can achieve full B50 within three months period," Eniya said.

The ministry has recorded that at least 57 percent of gas stations are already distributing B50 fuel, with the figure expected to continue increasing over the coming months.

Indonesia officially launched the mandatory B50 biodiesel program in July 2026 as part of efforts to reduce carbon emissions and strengthen national energy security.

The ministry estimates the B50 implementation in 2026 will reduce greenhouse gas emissions by approximately 44.46 million tons of CO2 equivalent.

This figure is an increase from the foreign exchange savings and emissions reductions achieved under the B40 program in 2025.

With the implementation of the B50 mandate, Indonesia has become the first country to mandate a 50 percent biodiesel blend in diesel fuel, building on the B30, B35, and B40 programs that have been implemented for more than a decade.

In addition to reducing carbon emissions, the B50 mandate is also projected to save around Rp170 trillion (US$9.1 billion) in foreign exchange by 2026, increase the added value of CPO, and support about 2.1 million jobs.

Pewarta: Arnidhya Nur, Resinta Sulistiyandari
Editor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Istana jamin penegakan hukum era Presiden Prabowo berjalan profesional - ANTARA News Gorontalo

calendar_today 20.07.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - Pihak Istana Kepresidenan menjamin proses penegakan hukum di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan berjalan secara profesional serta transparan guna menjawab keraguan publik terkait kasus korupsi.

"Insyaallah di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang," kata Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Media Hasan Nasbi kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Hasan menyampaikan penegasan tersebut menyikapi isu mengenai potensi penurunan kepercayaan masyarakat atas penanganan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah oleh kejaksaan.

Ia meyakinkan masyarakat agar tidak perlu merasa khawatir terhadap komitmen bersih-bersih pemerintah dari praktik korupsi.

Menurut dia, seluruh proses hukum dijalankan secara hati-hati tanpa adanya pembedaan perlakuan.

"Jadi, insyaallah teman-teman tidak usah khawatir soal itu," ujar Hasan.

Kasus yang melilit Febrie Adriansyah bermula dari penyidikan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri terkait dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) saat dirinya menangani sejumlah kasus korupsi.

Febrie mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jampidsus pada 11 Juli 2026, bertepatan dengan pengumuman status tersangkanya oleh kepolisian.

Proses hukum Febrie saat ini berada pada tahap penyidikan intensif oleh Kejaksaan Agung setelah berkas perkaranya dilimpahkan dari Kortastipidkor Polri.

Febrie telah menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka selama 11 jam di Gedung Bundar Kejagung pada Jumat (17/7) pekan lalu.

Dalam pemeriksaan itu, Febrie didampingi kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea, dan dicecar 18 pertanyaan terkait dugaan aliran dana serta pokok perkara.

Hingga saat ini, Febrie belum ditahan karena dinilai kooperatif oleh penyidik, meskipun ia telah resmi dicekal ke luar negeri.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Istana jamin penegakan hukum era Presiden Prabowo berjalan profesional

Pewarta: Aditya Ramadhan, Maria Cicilia Galuh
Editor : Debby H. Mano

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Menteri Maman pastikan kebijakan pemerintah berpihak kepada UMKM - ANTARA News Gorontalo

calendar_today 20.07.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan pemerintah terus menyiapkan kebijakan yang berpihak kepada pelaku UMKM dan pengemudi ojek daring guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

"Komitmen utama kami untuk bagaimana mendorong peningkatan kesejahteraan bukan hanya untuk ojol, tapi juga untuk pengusaha mikro, pengusaha kecil dan menengah di Republik Indonesia. Bagaimana polanya, bentuknya, berikan kepercayaan itu kepada kami. Insya Allah kami akan siapkan kebijakan-kebijakan itu," kata Maman di Jakarta, Senin.

Pernyataan tersebut disampaikan Maman saat menghadiri kegiatan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bersama ribuan pengemudi ojek daring yang digelar Kementerian UMKM di Jakarta.

Menurutnya penyelenggaraan kegiatan tersebut bukan sekadar menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola, melainkan membawa pesan Presiden Prabowo Subianto mengenai keberpihakan pemerintah kepada masyarakat ekonomi bawah.

Ia mengatakan Presiden Prabowo menitipkan salam kepada para pengemudi ojek daring sekaligus mengingatkan seluruh jajaran kabinet agar setiap kebijakan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM.

Maman menjelaskan Presiden juga menugaskan Kementerian UMKM menghadirkan ruang harapan bagi pengemudi ojek daring melalui kebijakan yang mampu membuka peluang peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup secara berkelanjutan.

Menurut dia, keberhasilan mewujudkan tujuan tersebut memerlukan ikatan, kepercayaan, serta kolaborasi yang kuat antara pemerintah, perusahaan aplikasi transportasi daring, dan seluruh komunitas pengemudi di Indonesia.

Ia menilai sinergi bersama mitra aplikasi ojek daring seperti Grab, GoTo, Maxim, dan InDrive menjadi fondasi penting agar berbagai program pemberdayaan dapat berjalan efektif serta memberikan manfaat langsung kepada para pengemudi.

Karena itu, Maman mengajak seluruh pemangku kepentingan membangun kemitraan yang konstruktif dengan mengedepankan prinsip keadilan, saling percaya, serta komitmen untuk tumbuh dan berkembang bersama dalam ekosistem usaha.

Ia menegaskan kehadiran Kementerian UMKM di tengah komunitas pengemudi ojek daring merupakan wujud komitmen pemerintah untuk menyiapkan berbagai kebijakan yang mendukung peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan para mitra.

Maman memastikan seluruh kebijakan yang sedang disiapkan tidak hanya ditujukan bagi pengemudi ojek daring, tetapi juga menyasar seluruh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai penggerak utama perekonomian nasional.

"Pak Presiden selalu menyampaikan kepada kami para pembantu beliau bahwa kami-kami harus ada keberpihakan terhadap masyarakat di ekonomi bawah, salah satunya ojol," ucap Maman.

Diketahui, pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum untuk mengatur status pengemudi ojek daring (ojol) sebagai pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) guna memperkuat perlindungan sekaligus memperluas akses pemberdayaan bagi para mitra pengemudi.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan saat ini pemerintah masih menggodok substansi regulasi tersebut bersama sejumlah kementerian terkait.

"Payung hukumnya sedang digodok. Sedang kami koordinasikan antara kementerian terkait," kata Maman usai melakukan audiensi dengan komunitas ojek daring di Jakarta, Rabu (8/7).

Pemerintah juga masih membahas kementerian yang akan menjadi pengampu kebijakan tersebut, apakah tetap berada di Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), atau Kementerian UMKM.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri Maman pastikan kebijakan pemerintah berpihak kepada UMKM

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor : Debby H. Mano

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Marc Cucurella Penuhi Nazar, Tattoo Wajah Pelatih usai Spanyol Juara Piala Dunia 2026

calendar_today 20.07.2026 - person  - timer ~

Liputan6.com, Jakarta - Marc Cucurella berniat memenuhi nazar dengan menato wajah pelatih Luis de la Fuente di bagian tubuh yang terlihat. Dia melakukannya sebagai bentuk penghormatan setelah Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Argentina 1-0, Minggu (20/7/2026) dini hari WIB.

Namun, ketika diwawancarai usai pertandingan, bek Real Madrid itu mengakui belum menentukan kapan dan di mana tato itu akan ditempatkan.

“Saya tidak tahu. Saya belum memutuskan. Saya perlu memikirkannya, perlu memikirkan di mana menempatkannya,” ujarnya dikutip ESPN. “Orang-orang pasti akan menanyakan itu juga, jadi harus diletakkan di bagian yang terlihat. Kita masih punya perjalanan panjang sekarang. Saya harap orang-orang memberi saya ide. Saya akan mempertimbangkannya, lalu waktunya akan tiba untuk melakukannya.”

Cucurella merupakan bagian dari generasi kedua pemain Spanyol yang berhasil meraih trofi Piala Dunia. Kemenangan Spanyol dipastikan melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu, setelah gelandang Argentina, Enzo Fernandez — mantan rekan Cucurella di Chelsea — diusir dengan kartu merah kedua pada masa tambahan akhir babak pertama.

Reaksi Luis de La Fuente

Pelatih Luis de la Fuente juga menanggapi rencana tato Cucurella saat konferensi pers pasca-pertandingan. Ketika ditanya apakah dirinya akan menato sebagai balasan atau memberi saran lokasi bagi Cucurella dan rekan-rekannya, ia merespons dengan canda.

“Saya sudah terlalu tua untuk menato,” katanya. “Tidak, tidak lagi. Mereka memang membuat kesepakatan, mereka orang yang serius jadi mereka menepati janji.”

De la Fuente menambahkan bahwa ia tidak merasa jelek sampai-sampai harus menyuruh mereka menempatkan tato di bagian yang tak terlihat. “Ini membuat saya tertawa dan saya bangga karena mereka menepati janji. Yang terpenting, jika sudah berkata sesuatu, harus dipertahankan, jadi saya juga senang soal itu.”

Ikuti berita bola terbaru di Sport Liputan6

Argentina Dibungkam Spanyol, Lionel Messi Masih Kalah dari Cristiano Ronaldo Soal Ini

Presiden Prabowo targetkan renovasi seluruh sekolah selesai pada 2029 - ANTARA News Jawa Timur

calendar_today 20.07.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menargetkan renovasi seluruh sekolah di Indonesia selesai pada tahun 2029, sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas sarana pendidikan di seluruh daerah.

Pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, Presiden Prabowo mengatakan pemerintah menargetkan renovasi sebanyak 77.000 sekolah selesai pada tahun ini. Program tersebut kemudian akan ditingkatkan dengan target renovasi masing-masing 100.000 sekolah pada tahun 2027 dan 2028.

"Kita tidak cepat puas, perjalanan masih jauh, tapi kita ingin memperbaiki semua sekolah kita. Tahun ini kita akan selesai 77.000 sekolah direnovasi. Tahun depan target kita 100.000 (sekolah), tahun 2028, 100.000 (sekolah). Kita berharap pada 2029 seluruh sekolah di Indonesia sudah direnovasi," kata Prabowo.

Untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut, Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan menyalurkan anggaran renovasi secara langsung kepada kepala sekolah.

Mekanisme tersebut akan disertai pengawasan oleh komite sekolah yang melibatkan orang tua, guru, dan unsur terkait lainnya guna memastikan penggunaan anggaran berjalan transparan dan tepat sasaran.

"Uangnya kita akan kirim langsung ke kepala sekolah, diawasi oleh komite orang tua, komite guru dan sebagainya," ujar Presiden.

Menurut Prabowo, skema penyaluran dana secara langsung itu telah menunjukkan hasil yang positif berdasarkan laporan yang diterima pemerintah.

Kepala Negara mengaku telah meminta konfirmasi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah terkait pelaksanaan program tersebut dan memperoleh umpan balik yang baik.

"Ternyata hasilnya sangat baik. Kalau tidak salah ya Menteri Dikdasmen ada di sini, ya umpan balik yang saudara terima cukup bagus," kata Prabowo.

Presiden Prabowo menegaskan pemerintah akan terus mempercepat perbaikan infrastruktur pendidikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak bagi para siswa di seluruh Indonesia.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Menteri PU Bersumpah Tak Lakukan Doxing ke Dosen UGM

calendar_today 20.07.2026 - person  - timer ~

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membantah keras tudingan yang mengaitkan dirinya dengan dugaan aksi doxing terhadap Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Nabiyla Risfa Izzati. 

Saat diwawancarai di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 20 Juli 2026, Dody menjelaskan dirinya bukanlah pegiat media sosial dan mengaku baru mengetahui istilah doxing setelah dijelaskan oleh awak media.

"Saya ini lho, pegiat media sosial enggak... gimana saya tahu arti kata doxing ini Mbak yang jelasin. Nggak ngerti saya gitu-gitu. Saya enggak pernah komentar apa-apa kan? Enggak, enggak, saya, saya bukan pegiat media sosial. Doxing ini aja kosakata baru bagi saya. Enggak, Mbak, saya enggak," tegasnya.

Bahkan, Dody memperkuat bantahannya dengan bersumpah demi Allah dan Rasulullah bahwa ia tidak pernah melakukan aksi doxing tersebut.

"Demi Allah, demi Rasulullah, saya ini... padahal saya bilang, saya ini kan masih muslim kan. Terus saya bilang demi Allah, demi Rasulullah saya bohong kan enggak mungkin lah. Ya, enggaklah, enggak ada, enggak ada," tegas Dody.

Di kesempatan yang sama, Dody juga membantah anggapan bahwa dirinya alergi terhadap kritik publik. Menurutnya, kritik justru menjadi masukan yang diperlukan agar dirinya dapat terus memperbaiki kinerja sebagai pembantu Presiden.

"Lho, enggak ada masalah. Kritik itu kan bagus. Kritik itu bagus membuat saya lebih bisa memperbaiki diri lagi ke depan. Enggak, enggak ada masalah," ujarnya.

Pernyataan Dody disampaikan di tengah mencuatnya kasus yang menimpa Dosen FH UGM Nabiyla Risfa Izzati yang mengaku menjadi korban doxing setelah mengkritik polemik mutasi pegawai di Kementerian PU melalui media sosial X.

Nabiyla bercerita menerima pesan WhatsApp bernada ancaman yang memuat data pribadi dirinya dan keluarganya, mulai dari alamat, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, hingga titik koordinat lokasi perangkatnya.

"Isinya bernada ancaman dan intimidasi disertai dengan doxing data pribadi dan keluarga saya serta koordinat lokasi/posisi saya di Google Maps," ujarnya.

Merasa terancam, Nabiyla kemudian menunjuk firma hukum untuk melayangkan somasi kepada pemilik atau pengguna nomor telepon yang mengirimkan pesan tersebut.

Berdasarkan pengakuannya, pengirim meminta agar unggahan kritik terkait polemik mutasi pegawai di Kementerian PU dihapus karena dianggap menimbulkan kegaduhan. Hingga saat ini, somasi tersebut disebut belum mendapat tanggapan.

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Perbaiki TWP90, AFPI Imbau Fintech Lending Tetap Hati-hati Salurkan Pembiayaan

calendar_today 20.07.2026 - person  - timer ~

ILUSTRASI. Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar (KONTAN/Nadya Zahira)

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 industri fintech peer to peer (P2P) lending mengalami perbaikan, dari posisi April 2026 yang sebesar 4,62%, menjadi sebesar 4,42% per Mei 2026. Namun, angkanya masih terbilang tinggi, atau mendekati ambang batas ketentuan regulator yang sebesar 5%.

Meski menunjukkan perbaikan, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengimbau seluruh fintech lending untuk tetap berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan ke depannya. Upaya itu perlu dilakukan agar angka TWP90 dapat ditekan.

"Fintech lending didorong selalu memperhatikan sisi compliance dan selalu prudent," kata Ketua Umum AFPI Entjik Djafar kepada Kontan, Senin (20/7/2026).

Baca Juga: Per Mei 2026, 18 Fintech Lending Memiliki Angka TWP90 di Atas 5%

Selain itu, Entjik menyampaikan industri perlu berupaya mengevaluasi lagi risk control pada learning machine, terutama melakukan review algoritma yang ada sekarang masih update atau tidak. Upaya itu penting dilakukan untuk menunjang analisis kelayakan kredit.

Entjik menambahkan, industri juga perlu mewaspadai fenomena ketidakpastian ekonomi dan adanya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sebab, kondisi tersebut bisa saja mengganggu pembayaran borrower. 

Lebih lanjut, Entjik menerangkan bahwa AFPI juga mengadakan sharing discussion antara platform fintech lending dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk menjalankan beberapa perbaikan guna menurunkan angka TWP90.

Baca Juga: TWP90 Fintech Lending Naik Jadi 4,62% per April 2026, Ini Respons AFPI

Untuk menurunkan angka TWP90, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyampaikan industri fintech lending perlu melakukan sejumlah upaya. 

Dia bilang upayanya, yaitu melakukan penguatan manajemen risiko, credit scoring berbasis data, serta penguatan penagihan dan prinsip kehati-hatian.

Sebagai informasi, data OJK mencatat, outstanding pembiayaan fintech P2P lending mencapai Rp 103,73 triliun per Mei 2026, atau tumbuh sebesar 25,60% secara Year on Year (YoY). 

Baca Juga: TWP90 Industri Fintech Lending Makin Dekati Ambang Batas Aman

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Prabowo pertanyakan pengkritik MBG tak persoalkan “transfer pricing” - ANTARA News Jawa Timur

calendar_today 20.07.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mempertanyakan mengapa praktik kebocoran ekonomi seperti transfer pricing dan under-invoicing dinilai minim mendapat sorotan, sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru dikritik sebagai pemborosan.

"Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan, tetapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes," kata Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Praktik transfer pricing dan under-invoicing adalah praktik yang dilakukan oleh perusahaan untuk menggeser keuntungan ke negara bertarif pajak rendah guna meminimalkan beban pajak grup usaha secara keseluruhan.

Tindakan manipulasi tersebut sangat merugikan negara akibat hilangnya potensi penerimaan pajak dan bea masuk yang berharga.

Sementara di lain hal, kata Presiden, pemerintah justru mendapat kritik ketika menjalankan program pemberian makanan bergizi bagi anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.

"Tetapi kita mau memberi makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga banyak yang tidak makan di sekolah. Kita dituduh pemborosan, kita dibilang ekonomi mau kolaps, harga saham akan ambruk, mata uang akan melemah," kata Prabowo.

Sebelumnya, Prabowo mengungkap adanya kebocoran ekonomi melalui berbagai praktik seperti under-invoicing, pemalsuan laporan perdagangan, transfer pricing, dan penyelundupan yang menurutnya menyebabkan kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri.

Menurut Presiden, data mengenai praktik tersebut berasal dari berbagai lembaga internasional dan bukan disusun oleh pemerintah.

Prabowo mengatakan pemerintah tetap meyakini program MBG merupakan bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan ekonomi pemerintah didasarkan pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34, yang mengatur pengelolaan perekonomian untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat serta kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

Sidang Kabinet Paripurna pertengahan tahun digelar sebagai forum evaluasi kinerja Kabinet Merah Putih menjelang pidato kenegaraan Presiden pada Agustus 2026.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

BKKBN: Perceraian tinggi, bangun keluarga tak cukup modal cinta - ANTARA News Gorontalo

calendar_today 20.07.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menyebutkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2025  angka perceraian di Indonesia mencapai 438 ribu kasus, sehingga persiapan pernikahan bagi calon pengantin menjadi penting.

"Kita juga perlu menyadari di satu sisi, bahwa membangun keluarga tidak cukup hanya bermodal cinta, jadi pernikahan juga membutuhkan kesiapan fisik, termasuk reproduksi, mental, emosional, spiritual, sosial, dan ekonomi. Tanpa persiapan yang matang, berbagai persoalan rumah tangga dapat muncul tanpa ada solusi," kata Direktur Bina Ketahanan Remaja Kemendukbangga/BKKBN Irma Ardiana dalam Kelas Pranikah yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin.

Berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), lanjut Irma, sebagian besar penduduk Indonesia berusia produktif. Oleh karena itu keberhasilan memanfaatkan bonus demografi sangat ditentukan oleh kualitas generasi muda, yang hari ini sedang mempersiapkan masa depannya, termasuk melalui kehidupan berkeluarga.

"Pernikahan bukan sekadar menyatukan dua individu, melainkan awal terbentuknya keluarga sebagai unit terkecil pembangunan bangsa. Dari keluarga lahir generasi sehat, cerdas, dan berkarakter," ujar dia.

BPS, lanjutnya, juga mengungkapkan sebagian besar perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, serta tidak ada solusi dan refleksi dari pasangan.

"Angka ini menjadi pengingat bahwa membangun keluarga membutuhkan komitmen, komunikasi, serta kemampuan menyelesaikan permasalahan bersama-sama. Persiapan pernikahan juga berarti kelahiran generasi yang sehat. Oleh karena itu ini berkontribusi untuk kita mencegah stunting sejak hulu," ucap Irma.

Ia menegaskan stunting dicegah sejak sebelum pernikahan. Karena itu Kemendukbangga/BKKBN mendorong seluruh calon pengantin memeriksa kesehatannya minimal tiga bulan sebelum menikah.

"Kita sudah memiliki alat bantu, dimasukkan dan diketahui status gizinya seperti apa melalui Elektronik Siap Menikah dan Siap Hamil (Elsimil). Di dalam Elsimil, para calon pengantin bisa memperoleh skrining kesehatan, edukasi, serta pendampingan yang diberikan oleh kader pendamping keluarga sehingga berbagai faktor risiko dapat ditangani lebih awal," tutur Irma Ardiana.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Angka perceraian tinggi, BKKBN: Bangun keluarga tak cukup modal cinta

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor : Debby H. Mano

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Undana menyiapkan Rp1,1 miliar untuk PKM berdampak di Kabupaten Kupang

calendar_today 20.07.2026 - person  - timer ~

Undana menyiapkan Rp1,1 miliar untuk PKM berdampak di Kabupaten Kupang

Senin, 20 Juli 2026 20:08 WIB

Pejabat Undana bersama Pemda Kupang berpose bersama di Kupang. ANTARA/HO-Undana

Kupang (ANTARA) - Universitas Nusa Cendana (Undana) menyiapkan anggaran Rp1,1 miliar untuk mendukung pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Berdampak 2026 yang melibatkan 75 tim dosen di 42 desa di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Wakil Rektor II Undana Paul G Tamelan di Kupang, Senin, mengatakan program tersebut bagian dari kebijakan baru universitas yang mengintegrasikan kegiatan penelitian, kuliah kerja nyata (KKN), dan pengabdian kepada masyarakat dalam satu wilayah sasaran agar memberikan dampak lebih nyata bagi masyarakat.

"Seluruh potensi dosen dan mahasiswa kami satukan dalam satu wilayah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Keunggulan internasional sebagai World Class University tidak mungkin dicapai apabila kita belum mampu menyelesaikan persoalan di daerah kita sendiri," katanya.

Ia menjelaskan Undana pada 2026 mengalokasikan total anggaran Rp25 miliar untuk mendukung kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat. Dari jumlah tersebut, Rp8 miliar dialokasikan untuk program PKM dan Rp17 miliar untuk riset dosen.

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Undana Yosep Seran Mau mengatakan anggaran operasional Rp1,1 miliar khusus disiapkan untuk pelaksanaan PKM Berdampak di Kabupaten Kupang.

Program tersebut berlangsung mulai 14 Juli hingga 31 Agustus 2026 dengan melibatkan 75 kelompok PKM, terdiri atas satu Tim Guru Besar Berdampak yang dipimpin Fred Benu dan 74 tim dosen multidisiplin yang beranggotakan sekitar 200 dosen.

Kegiatan itu juga didukung 290 mahasiswa KKN Undana yang terdiri atas 150 peserta KKN Tematik Gentaskin dan 140 peserta KKN Reguler.

Yosep menjelaskan seluruh program disusun menggunakan mekanisme "Belanja Masalah" melalui koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Kupang agar kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di 42 desa sasaran yang tersebar di sembilan kecamatan.

Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang Guntur Subu Taopan menyatakan pemkab setempat mendukung upaya Undana melalui program tersebut.

Dia meminta seluruh daerah, camat, dan kepala desa memberikan dukungan agar pelaksanaan PKM Berdampak berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pewarta : Kornelis Kaha
Editor: Anwar Maga
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.